KEBIJAKAN PENGELOLAAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEBIJAKAN PENGELOLAAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

PURWIYANTO STAF AHLI MENTERI KEUANGAN BIDANG PENGELUARAN NEGARA

DISAMPAIKAN PADA MUSRENBANG PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

SAMARINDA, 3 APRIL 2017

OUTLINE KONDISI KALIMANTAN TIMUR Sosial, Ekonomi dan Layanan Publik KEBIJAKAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA TAHUN 2017

ARAH KEBIJAKAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA Tahun 2018 STRATEGI OPTIMALISASI Pendapatan dan Pembiayaan Pembangunan di daerah

2

Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Layanan Publik (1) : Pertumbuhan, Tingkat Pengangguran dan Kemiskinan se-Provinsi Kalimantan Timur 5,3% 5,1%

5,7%

5,1%

4,7%

9,3%

10,5%

1,3%

3,1%

-10,7% 8,0%

5,1% 5,8%

12,1%

10,2% 11,7%

4,8%

5,6%

0,0%

8,3% -1,4%

-1,3% Pertumbuhan PDRB 2015

2,9%

2,6%

9,2%

8,8%

-1,0%

5,9%

7,5% Tingkat pengangguran 2015

7,3% 7,9 1,9%

6,2% Tingkat Kemiskinan Daerah 2015

Source: BPS

KEMENTERIAN KEUANGAN

3

Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Layanan Publik (2) : Gini Ratio, PDRB perKapita, dan Tingkat Kemiskinan Antardaerah PDRB perKapita Prov. Kalimantan Timur termasuk empat besar PDRB tertinggi di Indonesia, dengan Gini Ratio dan Tingkat Kemiskinan dibawah rata-rata nasional. (1)

0,32 (2)

(3)

32,9 (4)

6

Rata-rata Nasional: • Tingkat Kemiskinan 10,7% • Pendapatan perkapita Rp45,18 jt KEMENTERIAN KEUANGAN

4

Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Layanan Publik (3) : Ketimpangan Layanan Publik Antar Kab/Kota di Kalimantan Timur Masih terjadi ketimpangan layanan publik antardaerah di Kalimantan Timur

Akses Air Minum Layak

Persalinan dgn Tenaga Kesehatan

PDRB per Kapita

352.9

100% Kota Balikpapan & Kab. Mahakam Ulu

95,1% Kota Balikpapan

145.7

69,2%

79,8 Kab. Paser

48.1

Kab. Paser

4%

Juta Rupiah

Kab. Mahakam Ulu Kota Bontang Kab. Penajam Kab. Berau Paser Utara

Akses Sanitasi

Indeks Pembangunan Manusia

Partisipasi Sekolah hingga SMP

Kota Bontang 89,9% Kab. Berau

88%

Kab. Penajam Paser Utara 36% Kab. Kutai Barat Kab. Kutai Barat 20,7%

64,9 Kab. Majakam Ulu

Sumber : BPS


71,8

Kab. Kutai Kartanegara

78,8

79,4% SMP

Kota Balikpapan

62,1% Kab. Mahakam Ulu

5

Peningkatan kualitas perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagai bukti penguatan Nawacita dan Desentralisasi  Sebagai implementasi Nawacita ke 3: “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerahdaerah dan desa dalam kerangka NKRI”

Total TKDD 513,3

623,1

573,7 Belanja K/L 582.9 577.2

710,9 677.6

732.1

764,9 763.6

900

800 700 600 500

20.8

0

0

46.7

400

300 200

573.7

513.3

602.3

60

664.2 704.9

100 0

2013 LKPP

2014 LKPP

2015 LKPP Dana Desa


2016 Realisasi

2017 APBN

 Kebijakan dan Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagai salah satu instrument penting desentralisasi fiskal berperan strategis untuk: ▪ Perbaikan pelayanan dasar publik yang lebih berkualitas. ▪ Penurunan kesenjangan antar daerah. ▪ Pengentasan kemiskinan. ▪ Peningkatan kesejahteraan masyarakat.  Setiap Dana Transfer memiliki fungsi yang berbeda: ▪ DBH: Mengatasi Ketimpangan Fiskal antara Pusat dan Daerah. ▪ DAU: Mengatasi Ketimpangan Fiskal antardaerah. ▪ DAK FISIK: Mengatasi ketimpangan infrastruktur layanan publik. ▪ DAK Nonfisik: Mendukung operasionalisasi layanan publik. ▪ DID: memberikan reward utk daerah berkinerja baik. ▪ Dana Desa: untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

6

KEBIJAKAN DANA BAGI HASIL 2017 Perluasan Diskresi Penggunaan DBH ✓ DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) selain untuk mendanai: • peningkatan kualitas bahan baku • pembinaan industri • pembinaan lingkungan sosial • sosialisasi ketentuan di bidang cukai • pemberantasan barang kena cukai ilegal. dapat juga digunakan untuk kegiatan lain sesuai prioritas & kebutuhan daerah dengan porsi 50%. ✓ DBH Kehutanan dari Dana Reboisasi, dapat digunakan untuk: • pengelolaan taman hutan raya • pencegahan & penanggulangan kebakaran hutan • penataan batas kawasan • pengawasan & perlindungan • penanaman pohon pada daerah aliran sungai kritis, penanaman bambu pada kanan kiri sungai, dan pengadaan bangunan konservasi tanah & air • pengembangan perbenihan • penelitian dan pengembangan.

✓ 0,5% Tambahan DBH SDA Migas dapat digunakan sesuai kebutuhan dan prioritas daerah.


7

Kebijakan Dana Alokasi Umum 2017 : Formula Alokasi  DAU: Mengatasi Ketimpangan Fiskal antardaerah.  Formula alokasi: selisih kebutuhan fiskal dikurangi kapasitas fiskal

AD • •

CF

Memperhitungkan Belanja Gaji PNSD Memperhitungkan gaji PNSD yang akan dialihfungsikan ke Provinsi

Prov  AD = 40%, CF =60% Kab/Kota  AD = 45%, CF =55% AD = Alokasi Dasar CF = Celah Fiskal Kbf = Kebutuhan Fiskal Kpf = Kapasitas Fiskal

KbF Jumlah Penduduk

Luas Wilayah

KpF PAD

PDRB per Kapita IPM

DBH

IKK

Perhitungan Besaran DAU untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota

PAGU DAU NASIONAL 26% X PDN NETO Bagian Provinsi

Bagian Kab/Kota

10%

90%


8

Kebijakan Dana Alokasi Umum 2017

Pengalihan urusan pemerintahan. • Beban pengalihan Rp15,4 T sudah ditampung dalam APBN 2017 • Potensi tambahan beban pengalihan Rp3,6 T. • Solusi: Penyesuaian porsi DAU dlm APBN-P.

Pagu DAU tidak final. • Penyesuaian alokasi DAU pd APBN-P dan APBD-P • Implikasi: Penyesuaian kontrak, penyesuaian belanja • Solusi: fleksibilitas kontrak, cash planning

Pengalihan urusan konkuren daerah -> pusat. • Pengalihan urusan konkuren butuh Rp3 T (belum termasuk BPKB dan Dikti kesehatan) • Implikasi: ➢ 6 bulan pembayaran belanja pegawai telah dan akan menjadi beban APBD 2017. ➢ 6 bulan menjadi beban APBN (Rp1,5 T). • Solusi: Rp 756 M diperhitungkan sbg pengurang DAU.

Penggunaan Dana Transfer Umum (DBH + DAU), minimal 25% digunakan untuk belanja infrastruktur layanan dasar publik dan ekonomi untuk mendorong: • pertumbuhan ekonomi; • pengentasan kemiskinan; • pengurangan pengangguran; dan • pengurangan kesenjangan antardaerah.


9

Pelaksanaan DAK Fisik Tahun 2016 di Kalimantan Timur Miliar rupaih

450.0

400.0

350.0

120.0%

385.2 347.0

100.0%

300.0

80.0%

250.0

90.1%

60.0%

200.0

150.0

100.0

108.2 85.0 74.4 82.4 79.2 81.7 64.5 61.8 71.449.2 76.8 65.1

50.0

95.8%

68.9%

99.1%

96.9%

78.5%

0.0

ALOKASI

87.6%

165.9 145.6 139.7 129.1

40.0%

78.0 77.8%

96.0%

57.4

73.6%

76.6 20.0%

23.1 30.2%

0.0%

REALISASI

• Secara keseluruhan, realisasi DAK Fisik 2016 untuk wilayah Kalimantan Timur mencapai 83,8% dari pagu total Rp1,3 triliun. • Daerah dengan realisasi terendah adalah Kab. Mahakam Ulu yang hanya mencapai 30,2%, sementara yang tertinggi adalah Kab. Kutai Barat mencapai 99,1%. KEMENTERIAN KEUANGAN

10

Pelaksanaan DAK Fisik TA 2017 (1): Kebijakan dan Alokasi

1331

1400

92%

90%

89.5%

1200

88.5%

1116 1038

86.2%

1000

88%

86%

83.8%

800

84%

82.8% 82%

583 600

516

80%

79.1%

➢ Mempertajam fokus bidang/sub bidang DAK Fisik untuk mendukung pencapaian prioritas nasional. ➢ Mengalokasikan DAK berdasarkan usulan daerah prioritas nasional.

Fisik dan

➢ Memberikan afirmasi untuk daerah tertinggal, perbatasan, kepulauan, dan transmigrasi.

78%

400

Milyar 200

190 170

211

260 167

224

232

76%

192 74%

0

72%

2011

2012

2013 Pagu

2014 Realisasi

2015

2016

2017

%

Pada tahun 2017, alokasi DAK Fisik se-Prov. Kaltim sebesar Rp1,04 triliun.


➢ Melakukan sinkronisasi rencana kegiatan dalam pengalokasian DAK: ✓ antar bidang/subbidang DAK, ✓ antardaerah, dan ✓ antara DAK dengan pendanaan selain DAK. dengan mengoptimalkan peran Provinsi. ➢ Mempercepat penetapan petunjuk teknis DAK dan pemberlakuan petunjuk teknis min 3 tahun yang ditetapkan dalam Perpres.

11

Kebijakan DAK Fisik 2017 (2): Perbaikan Mekanisme Penyaluran Berdasarkan Kinerja Penyerapan & Capaian Output

65%


12

Kebijakan DAK Fisik 2017 : Transisi Penyaluran Melalui KPPN Mulai 2017 JAN MINGGU 3

PENYUSUNAN POKJA DJPK & DJPB

JAN MINGGU 3-4

FEB MINGGU 1-4

PENYUSUNAN PROSES BISNIS

PENYIAPAN REGULASI: REVISI PMK 187/2016

JAN MARET

PENYUSUNAN SOP LINK

FEB MARET

PENYIAPAN PERANGKAT (APLIKASI)

MARET

SOSIALISASI KEPADA SELURUH KPPN & PEMDA

APRIL

PENYALURAN TRIWULAN I

1. PELAKSANAAN PENYALURAN MELALUI KPPN DITARGETKAN MULAI BULAN APRIL 2017 (TRIWULAN 1) 2. PERLU MEMPERHITUNGKAN MASA TRANSISI: • PERALIHAN KPA DARI DJPK KE DJPB • PERALIHAN DIPA, PPSPM (Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar), DAN PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) KEMENTERIAN KEUANGAN

13

Pelaksanaan DAK Nonfisik Tahun 2016 di Kalimantan Timur 800.0

110.0%

100.0%

700.0

100.0%

90.0%

600.0

674.1

674.1 80.0%

500.0

70.0%

400.0

60.3%

60.0%

300.0

63.7%

282.6

57.8%

200.0

40.2%

170.3

86.3

100.0

83.9

48.5

64.0

57.3%

25.7

0.0

57.5% 42.5%

49.5 2.4 1.0

60.3% 183.9

62.9% 132.6

84.6

50.0%

48.6 61.3

38.5

79.9

59.1% 35.6

40.0%

117.1

Alokasi Realisasi %

30.0%

21.0 20.0%

•

Secara keseluruhan, realisasi DAK Nonfisik 2016 untuk wilayah Kalimantan Timur mencapai 75,3% dari pagu total Rp1,7 triliun atau sebesar Rp1,3 triliun.

•

Daerah dengan realisasi terendah adalah Kab. Kutai Barat yang hanya mencapai 40,2%, sementara yang tertinggi adalah Provinsi Kalimantan Timur mencapai 100%.


14

Pelaksanaan DAK Nonfisik 2017: Kebijakan dan Alokasi

DAK NONFISIK SE PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 2017 Rp1,76 triliun

798.4 697.5

➢ Pengalokasian DAK Nonfisik berdasarkan atas biaya satuan (unit cost) dikalikan jumlah kebutuhan berdasarkan data dari K/L teknis terkait ➢ Memberikan Tunjangan Khusus kepada Guru PNSD di desa sangat tertinggal untuk memberikan kompensasi atas kesulitan hidup dalam melaksanakan tugas.

59.8 124.2

46.3

23.1 3.0

11.7

BOS

BOP PAUD

TPG

TAMSIL

TKG

BOKB

KOP & UKM

ADMINDUK


➢ Mengalokasikan dana administrasi kependudukan yang ditujukan untuk mendukung penyelenggaraan program dan kegiatan administrasi kependudukan.

15

Kebijakan Dana Insentif Daerah 2017 Tujuan: memberikan penghargaan kepada daerah yang berkinerja baik pengelolaan kesehatan fiskal, keuangan daerah, pelayanan dasar publik serta ekonomi & kesejahteraan

DIALOKASIKAN KEPADA

PROVINSI KRITERIA UTAMA • Opini BPK • Penetapan Perda APBD tepat waktu.


KABUPATEN

BERDASARKAN

KOTA KRITERIA KINERJA • Kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah • Pelayanan dasar publik; dan • Ekonomi dan kesejahteraan.

16

Distribusi Dana Insentif Daerah 2017


17

Kebijakan Pengalokasian Dana Desa (1) : Formula Pengalokasian Dana Desa DIALOKASIKAN UNTUK 74.954 DESA Berdasarkan: jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa. PERTIMBANGAN

CARA PENGHITUNGAN

 Proporsi dan bobot formula: ✓ 90%  Alokasi Dasar (Pemerataan), ✓ 10%  Berdasarkan variabel: - jumlah penduduk desa (25%), - angka kemiskinan desa (35%), - luas wilayah desa (10%), dan - tingkat kesulitan geografis desa (30%)

 memperhatikan aspek pemerataan dan keadilan  rasio penerima Dana Desa terkecil dan terbesar adalah paling rendah, yakni 1:4  standar deviasi yang paling rendah.

Prioritas Pelaksanaan Prioritas Penggunaan ✓ membiayai pembangunan ✓ pemberdayaan

✓ Swakelola menggunakan tenaga kerja setempat, sehingga penghasilan dan peningkatan daya beli masyarakat desa terjaga, ✓ Kegiatan yang mendorong masyarakat produktif secara ekonomi

masyarakat

18

6,384.40 5,002.40

2228.9

2,891.80

3,136.90

Dana Desa Se-Provinsi Kalimantan Timur

2015

Dana Desa

255.8

115.2

205.7


3,171.10

2016

ADD

2017

Bagi Hasil PDRD

Dana Desa* ADD* Bagi Hasil PDRD* Jumlah Desa Rata-rata tiap desa*

2015 2228,9 2.891,8 205,7 7.809 0,7

2016 5.002,4 3.136,9 115,2 7.809 1,0

2017 6.384,4 3.171,1 255,8 7.809 1,3

Perbaikan Mekanisme Penyaluran Dana Desa (2) Perbaikan mekanisme penyaluran diarahkan untuk meningkatkan efektifitas pemanfaatan dan akuntabilitas pelaksanaan Dana Desa, dilakukan dengan mempertimbangkan kinerja penyerapan dan capaian output, serta memindahkan penyaluran melalui KPPN di daerah

EXISTING

Besaran Penyaluran Syarat: • Perda APBD/APBDes • Perkada • Laporan realisasi & konsolidasi • Minimal Penyaluran ke RKUDes • Minimal Penyerapan • Capaian Output

Waktu Penyaluran

RKUN ke RKUD Thp Thp II I 40 60 % %

√ √ √ -

Maret

√ √ √ 50% -

Agus t

PERUBAHAN

RKUD ke RKUDES

Thp I

Thp II

60%

40%

√ √ -

√ √ 50% -

7 hari kerja setelah diterima di RKUD

RKUN ke RKUD Thp Thp II I 40 60 % %

√ √ √ -

√ √ √ 90% 75% 50%

Agus Tahap-1 t

Maret

paling lambat Juli

RKUD ke RKUDES

Thp I

Thp II

60%

40%

√ √ -

√ √ 75% 50%

7 hari kerja setelah diterima di RKUD

19 KEMENTERIAN KEUANGAN

Pokok-Pokok Kebijakan TKDD Tahun 2018 KEBIJAKAN UMUM • Kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa dalam APBN dialokasikan sesuai money follows program untuk mendukung implementasi Nawacita ketiga. • Penganggaran, pengalokasian, dan penyaluran berdasarkan kinerja penyerapan anggaran & capaian output.

• Pagu DAU nasional tidak bersifat final, mengikuti perubahan PDN neto. Implikasi: perlu penyesuaian APBD • Porsi gaji PNSD dalam penghitungan DAU semakin menurun secara gradual. • Memperhitungkan beban pengalihan urusan antar tingkat pemerintahan. • Minimal 25% DBH dan DAU digunakan untuk belanja infrastruktur layanan publik.

• • • •

Mengatasi kesenjangan ketersediaan layanan publik antardaerah. Pengalokasian DAK berbasis usulan dan kebutuhan daerah sesuai target output per bidang. Sinkronisasi DAK Fisik: antarprogram, antardaerah, dan antarsumber pendanaan. Jenis DAK Fisik: ✓DAK Regular  pemenuhan SPM urusan wajib layanan dasar, a.l. pendidikan, kesehatan, infrastruktur. ✓DAK Penugasan  lokus dan program prioritas sesuai prioritas nasional dalam RKP 2018, a.l. pendidikan vokasi, RS Rujukan, irigasi, dan air minum & sanitasi. ✓DAK Afirmasi  percepatan infrastruktur daerah perbatasan, kepulauan dan tertinggal, a.l. Transportasi, perumahan dan permukiman.

• Memberikan rewards kepada daerah berprestasi dalam kinerja: ✓ tata kelola keuangan daerah, a.l. e-planning, e-budgeting, dan e-procurement. ✓ pelayanan publik, a.l. penurunan gizi buruk dan PTSP. ✓ kesejahteraan, a.l. pengurangan kemiskinan dan pengangguran. KEMENTERIAN KEUANGAN

20

Kebijakan Umum DAK Fisik Tahun 2018 • Penyempurnaan Jenis & Bidang DAK Fisik sesuai prinsip money follows program, berbasis proposal, serta sinkronisasi DAK dg belanja K/L. • Pengalokasian DAK berbasis target output per bidang, kebutuhan daerah, dan kinerja penyerapan dana dan capaian output/outcome. • Penguatan peran Propinsi dalam sinkronisasi usulan DAK Fisik daerah. • Pelaksanaan penyaluran DAK Fisik melalui KPPN, dengan meningkatkan kualitas pelaporan output DAK Fisik (berbasis spatial)  digunakan sebagai bahan informasi dalam pengambilan kebijakan (rewards and punishment pengalokasian DAK Fisik).


21

Pokok-Pokok Kebijakan TKDD Tahun 2018 (2) Berbasis kebutuhan per bidang (sector based), untuk urusan wajib layanan dasar

Berbasis kewilayahan (area based), untuk Lokpri pada kategori daerah perbatasan, kepulauan dan tertinggal

Berbasis program prioritas nasional (program based), sesuai Rencana Kerja Pemerintah tahun 2018


DAK REGULER

DAK AFIRMASI

DAK PENUGASAN

1. Pendidikan 2. Kesehatan dan KB 3. Jalan 4. Air Minum 5. Sanitasi 6. Perumahan dan Permukiman 7. Pasar 8. IKM 9. Pertanian 10. Kelautan dan Perikanan 11. Pariwisata

1. Kesehatan (Puskesmas) 2. Perumahan dan Permukiman 3. Transportasi 4. Pendidikan 5. Air Minum 6. Sanitasi 1. Pendidikan (SMK) 2. Kesehatan (RS Rujukan dan RS Pratama) 3. Air Minum 4. Sanitasi 5. Jalan 6. Irigasi 7. Pasar 8. Energi Skala Kecil 9. Lingkungan Hidup dan Kehutanan

22

Arah Kebijakan DAK Nonfisik 2018 Pengalokasian berdasarkan kebutuhan riil dan kapasitas daerah Peningkatan kebijakan afirmasi terhadap daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (perbatasan) Peningkatan kualitas DAK Nonfisik melalui penerapan performance based dan pemantauan penggunaan DAK Nonfisik JENIS DAK FISIK 2018 a. b. c. d. e. f. g. h.

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD Tunjangan Profesi Guru PNSD Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus BOK dan BOKB Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, UKM & Ketenagakerjaan Bantuan Pelayanan Administrasi Kependudukan


26

Perbaikan Penganggaran Dana Desa ke Depan Penganggaran Dana Desa ditujukan untuk mengatasi kesenjangan dan kemiskinan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.

• Arahan Presiden : Alokasi dinaikkan 2 kali dibandingkan dengan tahun 2017. • Janji kampanye : Alokasi untuk setiap Desa sesuai janji kampanye Rp.1,4 M tiap desa dengan tetap memerhatikan kemampuan keuangan negara • Meningkatkan anggaran Dana Desa hingga 10% dari dan di luar Dana Transfer ke Daerah untuk memenuhi amanat UU No.6 Tahun 2014 • Menyempurnakan formula alokasi/distribusi Dana Desa dengan tetap memerhatikan aspek pemerataan & keadilan, untuk: ✓ Mempercepat pengentasan kemiskinan. ✓ Mengatasi kesenjangan penyediaan sarana & prasarana pelayanan publik antardesa. ✓ Memberikan afirmasi pada desa tertinggal dan sangat tertinggal, serta daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan. • Penyempurnaan formula alokasi/distribusi Dana Desa dilakukan melalui: ✓ Penyesuaian bobot variabel dengan penekanan pada variabel jumlah penduduk miskin. ✓ Perubahan formulasi proporsi Alokasi dasar (AD) untuk pemerataan, dan Alokasi Formula (AF) berdasarkan variabel dalam UU No. 6 tahun 2014, untuk distribusi yang lebih berkeadilan. ✓ Kebijakan afirmasi dalam perhitungan Dana Desa kepada daerah sangat tertinggal dan tertinggal, serta memerhatikan aspek kewilayahan untuk mempercepat pembangunan desa di daerah terluar, terdepan, perbatasan, dan kepulauan.

24 KEMENTERIAN KEUANGAN

Strategi Optimalisasi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Pajak daerah dan retribusi daerah belum optimal (rata-rata 13,32% pada periode 2011 sd. 2015), APBD masih tergantung dari dana transfer. Peningkatan Basis Data Perpajakan • Mendata ulang WP & objek pajak • Meningkatkan koordinasi internal pemda antara lain dengan bagian penerbitan izin • Memanfaatkan data pihak ketiga (BPN utk PBB)

Penyesuaian Dasar Pengenaan Pajak Melakukan penilaian ulang atas dasar pengenaan disesuaikan dengan potensi dan kemampuan wajib pajak

Penilaian, Penagihan, dan Pemeriksaan • Dibidang penilaian dan penagihan dpt dikerjasamakan dengan DJP dan DJKN. • Dibidang pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan Polri, Kejaksaan, BPK, & BPKP KEMENTERIAN KEUANGAN

Modernisasi • Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam pengelolaan basis data. • Penggunaan Teknologi Informasi dalam pelayanan perpajakan, misalnya e-SKPD, e-payment dan sejenisnya

Strategi Optimalisasi Pajak Daerah Untuk Peningkatan PAD

• Membangun organisasi perpajakan daerah berdasarkan fungsi: pengelola data, pelayanan, penagihan, pemeriksaan, dan pengawasan.

Sinergi Pemda dan DPRD dlm menetapkan Perda PDRD Untuk meningkatkan PAD tanpa menimbulkan distorsi terhdp perekonomian

• Menambah jumlah diklat terkait dengan praktik pemungutan perpajakan yang baik.

• Menyusun SOP setiap pelayanan. Peningkatan SDM • Menambah jumlah diklat utk ahli penilaian, penagihan, dan pemeriksaan.

• Kerjasama kemitraan dengan pemda lain yang dinilai sukses dalam pemungutan perpajakan.

25

Terima Kasih

26

KEBIJAKAN PENGELOLAAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

Recommend Documents