KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
POKOK-POKOK KEBIJAKAN DAN ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA TA 2017
1
KEBIJAKAN UMUM TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA TA 2017 1. Meningkatkan alokasi anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa dalam APBN 2017 lebih besar dari anggaran Kementerian/Lembaga (Belanja K/L), untuk memperkuat: a. implementasi nawacita, yaitu cita ketiga membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat pembangunan daerah dan desa dalam kerangka NKRI. b. pelaksanaan desentralisasi fiskal. 2. Memperbaiki pengalokasian dan optimalisasi penggunaan Dana Transfer Umum, melalui: a. Perbaikan bobot Alokasi Dasar dan/atau variabel dalam formulasi alokasi DAU guna meningkatkan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah, dengan mempertimbangkan pengalihan kewenangan dari kabupaten/kota kepada provinsi (sesuai UU No. 23/2014 tentang Pemda). b. Perbaikan pengalokasian, penyaluran, dan arah penggunaan DBH.
3. Memperbaiki pengalokasian Dana Transfer Khusus untuk percepatan peningkatan pelayanan dasar publik dan pencapaian prioritas nasional, melalui: a. Pengalokasian DAK fisik berdasarkan proposal based dan prioritas nasional. b. Afirmasi kepada daerah tertinggal, perbatasan, kepulauan dan transmigrasi. c. Pengalokasian DAK Nonfisik sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung peningkatan pelayanan publik di daerah. 4. Meningkatkan alokasi anggaran Dana Insentif Daerah (DID) untuk memberikan penghargaan kepada daerah yang berkinerja baik dalam pengelolaan keuangan, pelayanan publik, perekonomian dan kesejahteraan daerah. 5. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas dana otsus Provinsi Papua, Papua Barat, dan Provinsi Aceh, serta Dana Keistimewaan DIY. 6. Meningkatkan alokasi Dana Desa hingga 10% dari dan diluar Transfer ke Daerah sesuai Road Map Dana Desa 2015-2019, untuk memenuhi amanat UU No. 6 Tahun 2014.
2
POSTUR TRANSFER KE DAERAH TA 2017 (1) 2016
2017
TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
I. TRANSFER KE DAERAH
I. TRANSFER KE DAERAH
A. Dana perimbangan
A. Dana perimbangan
1. Dana Transfer Umum (General Purpose Grant)
1. Dana Transfer Umum (General Purpose Grant)
No
Jenis DAK Nonfisik
1
Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
a. Dana Bagi Hasil
a. Dana Bagi Hasil
2
Tunjangan Profesi Guru (TPG)
b. Dana Alokasi Umum
b. Dana Alokasi Umum
3
Tambahan Penghasilan Guru (Tamsil)
2. Dana Transfer Khusus (Specific Purpose Grant)
2. Dana Transfer Khusus (Specific Purpose Grant)
4
Bantuan Operasional Kesehatan dan Keluarga Berencana (BOK dan BOKB)
a. Dana Alokasi Khusus Fisik
a. Dana Alokasi Khusus Fisik
5
b. Dana Alokasi Khusus Nonfisik
b. Dana Alokasi Khusus Nonfisik*)
Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD (BOP PAUD)
6
Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan (P2UKM dan Naker).
7
Dana Pelayanan administrasi kependudukan
8
Tunjangan Khusus Guru PNSD di Desa Sangat Tertinggal
B. Dana Insentif Daerah
B. Dana Insentif Daerah
C. Dana Otsus dan Dana Keistimewaan DIY
C. Dana Otsus dan Dana Keistimewaan DIY
II. DANA DESA
II. DANA DESA
3
POSTUR TRANSFER KE DAERAH TA 2017 (2)
Uraian (1)
Transfer ke Daerah
APBNP 2016
APBN 2017
(2)
(6)
729,27
704,92
705,46
677,08
494,44
503,63
109,08
92,79
a. Pajak
68,62
58,57
b. Sumber Daya Alam
40,46
34,22
385,36
410,84
211,02
173,45
89,81
58,34
121,21
115,11
5,00
7,50
18,81
20,35
18,26
19,55
0,55
0,80
46,98
60,00
776,25
764,92
I. Dana Perimbangan A. Dana Transfer Umum 1 Dana Bagi Hasil
2 Dana Alokasi Umum B. Dana Transfer Khusus 1 Dana Alokasi Khusus Fisik 2 Dana Alokasi Khusus Nonfisik II. Dana Insentif Daerah III. Dana Otonomi Khusus dan Dais DIY A. Dana Otonomi Khusus B. Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta
Dana Desa J U M L A H
4
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
POKOK-POKOK KEBIJAKAN DANA TRANSFER KHUSUS TA 2017: DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
5
KEBIJAKAN DAK FISIK TA 2017 1. Mempertajam fokus bidang/sub bidang dan kegiatan DAK Fisik untuk mendukung pencapaian sasaran prioritas nasional, yang meliputi dimensi pembangunan manusia, dimensi pembangunan sektor unggulan, serta dimensi pemerataan dan kewilayahan. 2. Mengalokasikan DAK Fisik berdasarkan usulan daerah (proposal based) dan prioritas nasional dengan memperhatikan perubahan kewenangan dari kabupaten/kota ke provinsi. 3. Memberikan afirmasi untuk daerah tertinggal, perbatasan, kepulauan, dan transmigrasi. 4. Melakukan sinkronisasi dan harmonisasi pengalokasian DAK , yaitu: antar bidang/subbidang DAK. antarkabupaten/kota dan antara kabupaten/kota dengan provinsi. antara DAK dengan pendanaan lainnya selain DAK. dengan mengoptimalkan peran Provinsi dalam pelaksanaan sinkronisasi tersebut. 5. Menghilangkan kewajiban Daerah untuk menyediakan dana pendamping. 6. Memberikan diskresi kepada daerah untuk menggunakan maksimal 5% dari pagu DAK Fisik untuk kegiatan penunjang yang bersifat nonfisik.
7. Mempercepat penetapan Juknis/Juklak DAK, penetapan juknis dengan Perpres, dan berlaku 3 tahun untuk memberi kepastian bagi daerah. 8. Melakukan penyaluran DAK Fisik berbasis kinerja penyerapan. 6
PAGU PER JENIS DANA ALOKASI KHUSUS 2012 S.D. 2017 70.000 62.342
Miliar Rp
60.000 50.000 Reguler 40.000 31.697 30.000
33.000
30.200
IPD/Penugasan
34.467
26.116
Affirmasi
24.861 16.997
20.000 10.000
P3K2
20.396
Usulan Daerah
2.000
2.800
6.002 2.820
2.605
2013
2014
2015
2016
3.479
-
2012
2017 Miliar Rp
JENIS DAK REGULER
2012 26.116
2013 31.697
2014 30.200
2015 33.000
IPD/PENUGASAN
2.000
AFFIRMASI
2.800
2.820
P3K2
6.002
USULAN DAERAH
16.997
TOTAL
26.116
31.697
33.000
58.819
2016
2017
62.342
20.396
24.861
34.467
2.605
3.479
89.809
58.342
PERBAIKAN FORMULASI KEBIJAKAN: REFORMULASI KEBIJAKAN DANA TRANSFER KHUSUS • Pengertian: DAK adalah dana yang bersumber dari Pendapatan APBN, yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. • Tujuan: 1. membantu daerah tertentu dalam mendanai penyediaan sarana dan prasarana pelayanan dasar publik; 2. mendorong percepatan pembangunan daerah dan pencapaian sasaran prioritas nasional; dan 3. mengatasi ketimpangan pelayanan publik antar daerah dalam mencapai SPM.
PERMASALAHAN
1. Cakupan : a. Bidang/subbidang/menu banyak dan output/outcomenya tidak dapat dimonitor. b. Bidang yang menjadi prioritas nasional belum mendapatkan pendanaan yang memadai dari DAK. 2. Pengalokasian : Bersifat topdown, sehingga menimbulkan: mismatch antara alokasi dengan kebutuhan daerah; Ketidaksinkronan antar perencanaan pusat dan daerah; Kurangnya komitmen daerah untuk melaksanakan.
3. Penyaluran : a. Berdasarkan pagu alokasi per daerah (semua bidang) b. Belum berdasarkan kinerja penyerapan 4. Pelaporan : a. Baru mencakup laporan realisasi dana b. Disusun/disampaikan dalam bentuk format excel 5. Pelaksanaan: a. Daerah wajib menyedikan dana pendamping 10% b. Juknis terlambat 8
• Ʃ Bid
Proposal Based
Formula Based
Jumlah Daerah
Jumlah Daerah Tahun
Pagu (triliun Rp)
30,2
2014
Jenis DAK
Reguler
Ʃ Bid ang
19
Penerima
Tidak Menerima
Total
528
11
539
183
356
539
Ta hun
33,0 2,8
Afirmasi
4
2016 33,0 2,8
2015
Pagu (triliun Rp)
58,8
6,0
Reguler Afirmasi P3K2
19 3 4
529 196 259
13 346 283
Usulan Daerah
4
214
328
Ʃ Bidang
Penerima
Tidak Meneri ma
Total
62,3
Reguler
10
541
1
542
24,9
IPD
5
508
34
542
2,6
Afirmasi
3
178
364
542
20,4
Reguler
7
541
1
542
34,4
Penugasan
8
538
4
542
Afirmasi
3
186
356
542
542 542 542
2017 17,0
89,8
Jenis
542
58,3
3,5
9
KEBIJAKAN PENGALOKASIAN DAK FISIK TAHUN 2017: Penajaman Bidang dan subbidang DAK Fisik 2016
2017
DAK Reguler (Prov/Kab/Kota) Untuk pembangunan/rehabilitasi infrastruktur pelayanan publik yang merupakan kewenangan daerah. 1.Pendidikan 2.Kesehatan dan KB 3.Infrastruktur Perumahan, Permukiman, Air Minum, Sanitasi 4.Kedaulatan Pangan 5.Energi Skala Kecil 6. Kelautan dan Perikanan
7. Kehutanan dan Lingkungan Hidup 8. Transportasi 9. Sarana Perdagangan, Industri Kecil & Menengah, & Pariwisata 10.Prasarana Pemda
DAK Reguler (Prov/Kab/Kota) Untuk membantu pemenuhan SPM dalam pelayanan publik dan mendukung kegiatan perekonomian daerah. 1. Pendidikan (SD, SMP, SMA); 2. Kesehatan dan KB; 3. Perumahan dan Permukiman;
4. Pertanian; 5. Kelautan dan Perikanan; 6. Sentra Industri Kecil dan Menengah; dan 7. Pariwisata
DAK Penugasan (Prov/Kab/Kota) DAK Infrastruktur Publik Daerah Untuk pembangunan/rehabilitasi infrastruktur pelayanan publik di daerah yang belum di danai dari DAK Reguler. 1. 2. 3.
Jalan & Jembatan Irigasi 4. Perumahan, Air Minum 5.
dan Sanitasi Perhubungan Kelautan dan Perikanan
• Untuk pencapaian sasaran prioritas nasional dalam RKP • menu dan lokus terbatas. 1. 2. 3. 4.
1. Air Minum; 2. Sanitasi 3. Irigasi
4. Jalan 5. Transportasi perdesaan.
5. 6. 7. 8.
Jalan; Pasar; Irigasi; dan Energi Skala Kecil.
DAK Afirmasi (Kab/Kota)
DAK Afirmasi (Kab/Kota) Untuk mempercepat penyediaan infrastruktur dan sarana/prasarana pada wilayah daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan.
Pendidikan (SMK); Kesehatan (RS Rujukan); Air Minum; Sanitasi;
Untuk mempercepat penyediaan infrastruktur dan sarana/prasarana di daerah tertinggal, perbatasan, kepulauan, dan transmigrasi 1. 2. 3.
Perumahan dan Permukiman; Transportasi (transportasi desa, dermaga kecil, dan tambatan perahu); dan Kesehatan (Puskesmas).
10
KEBIJAKAN PENGALOKASIAN DAK FISIK TAHUN 2017: Prinsip-prinsip Pengalokasian DAK Fisik Usulan kegiatan harus: 1. Menjadi kewenangan daerah; 2. Bagian dari RPJMD dan RKPD yang telah disinkronisasi dengan prioritas nasional; dan 3. Kegiatannya harus menghasil-kan output/ outcome yang bermanfaat langsung bagi masyarakat
Usulan kegiatan harus disinkronisasikan antara: 1. Bidang yang satu dengan bidang lainnya; 2. Daerah yang satu dengan daerah lainnya, termasuk antara kabupaten/kota dengan provinsi; dan 3. Kegiatan DAK dengan kegiatan yang didanai dari non DAK
Prinsip Pembangunan Berkelanjutan
Prinsip Percepatan Penyediaan Infrastruktur di Daerah
Prinsip Sinkronisasi Pendanaan Pembangunan Daerah
Prinsip Pengalokasian DAK Berbasis Kinerja Penyerapan
Pengalokasian DAK diprioritaskan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di daerah yang terkait dengan: 1. pelayanan dasar untuk pemenuhan SPM; 2. pengembangan industri, perdagangan, pariwisata, sektor perekonomian lainnya
Pengalokasian DAK memperhitungkan tingkat penyerapan DAK tahun sebelumnya, dengan tujuan agar: 1. Daerah punya komitmen untuk melaksanakan apa yang telah diusulkan; 2. Daerah melaksanakan DAK sesuai dengan terget output dan lokasi kegiatan serta batas waktu yang ditetapkan. 11
MEKANISME PENGALOKASIAN DAK PROPOSAL BASED TAHUN 2017 1
April
Penetapan Bidang/Subbidang/ Menu kegiatan dan format/template Usulan DAK
2
Mei
3
Pemberitahuan Bidang/Subbidang/ Menu kegiatan dan format/template Usulan DAK kepada daerah
Mei-Juni
Juli
4
Penyusunan dan Penyampaian Usulan DAK oleh daerah
Agustus
5
Penilaian dan Pembahasan hasil penilaian oleh K/L, Bappenas, dan Kemenkeu
6 9
10 Penetapan Alokasi DAK per Daerah
Oktober
8
Pembahasan RUU APBN bersama DPR
Sept-Okt
Sinkronisasi dan Harmonisasi rencana kegiatan DAK antar-bidang antar-daerah dan antara DAK dg Non DAK di Provinsi
7
Pertimbangan DPD atas arah kebijakan DAK
September
Penghitungan alokasi sementara DAK
Agt- Sept
Penentuan pagu per jenis/Bidang/ subbidang
Agt - Sept
PENILAIAN USULAN DAERAH DALAM RANGKA PENGALOKASIAN DAK FISIK K/L Teknis
Bappenas
Menilai usulan target output kegiatan mengacu pada: a. data teknis kegiatan pada Data Pendukung Usulan DAK; b. perbandingan data teknis kegiatan yang diusulkan daerah dengan data teknis yang dimliki oleh K/L; c. tingkat pencapaian SPM pada subbidang/bidang yang terkait; d. target output dan outcome yang akan dicapai oleh daerah dalam jangka menengah; e. target output dan outcome yang akan dicapai pada bidang/subbidang terkait per tahun secara nasional; f. Target output dan outcome terkait kegiatan yang akan didanai dari dana TP dan KP; dan g. Sinkronisasi kegiatan per bidang yang menjadi prioritas nasional.
Menilai usulan skala prioritas per bidang/subbidang mengacu pada: a. Data teknis kegiatan pada Data Pendukung Usulan DAK; b. lokasi prioritas per bidang/subbidang per tahun secara nasional; c. lokasi prioritas per bidang/subbidang dalam jangka menengah secara nasional; d. Sinkronisasi kegiatan sesuai RKPD dan RPJMD dengan prioritas nasional dalam RKP dan RPJMN.
Kementerian Keuangan Menilai satuan biaya setiap usulan kegiatan menggunakan: a. Standar Biaya Masukan; b. Standar Biaya Keluaran usulan K/L; c. Indeks kemahalan konstruksi. d. kinerja penyerapan DAK dan tingkat capaian output fisik tahun sebelumnya.
BIDANG/SUBBIDANG, SASARAN/TARGET, MENU KEGIATAN, LOKASI PRIORITAS DAN PAGU ALOKASI DAK FISIK REGULER TA 2017 (1)
No
Bidang
Sasaran/Target
Menu Kegiatan
Daerah penerimaLokasi Prioritas
A. DAK Reguler 1
Rp20.496,2
Pendidikan (UIC: Kemendikbud) a. SD
b. SMP c. SMA
Pagu (miliar)
Membantu daerah untuk menyediakan sarana dan prasarana pendidikan dalam rangka pemenuhan secara bertahap standar pelayanan minimum (SPM), ketersediaan/ keterjaminan akses, dan mutu layanan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam rangka pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan 12 Tahun yang berkualitas.
Rp6.107,1 1. Rehabilitasi ruang belajar, ruang guru, dan/atau jamban dengan tingkat kerusakan sedang atau berat, baik berikut perabotnya atau tanpa perabotannya. 2. Pembangunan ruang kelas baru (RKB) berikut perabotnya. 3. Koleksi perpustakaan sekolah (buku pengayaan, referensi, panduan pendidik). 1. Rehabilitasi ruang belajar dan/atau ruang penunjang lainnya yang mengalami rusak minimal sedang beserta perabotannya. 2. Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya. 3. Pembangunan ruang laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) beserta perabotnya. 4. Pengadaan peralatan pendidikan dan media pembelajar.
Rp2.748,2 Kab/Kota yang kekurangan ruang kelas baru dan memerlukan perbaikan ruang belajar Rp2.137.5 Provinsi yang kekurangan ruang kelas baru dan memerlukan perbaikan ruang belajar
Rp1.221,4
BIDANG/SUBBIDANG, SASARAN/TARGET, MENU KEGIATAN, LOKASI PRIORITAS DAN PAGU ALOKASI DAK FISIK REGULER TA 2017 (2) No 2
Bidang
Sasaran/Target
Menu Kegiatan
Lokasi Prioritas
Kesehatan
Rp10.021,8
a. Pelayanan Kesehatan Dasar (UIC: Kemenkes )
b. Pelayanan Kesehatan Rujukan (UIC: Kemenkes )
c. Pelayanan Kesehatan Kefarmasian (UIC: Kemenkes)
d. Pelayanan Keluarga Berencana (UIC: BKKBN)
Pagu (miliar)
1. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan rujukan, pelayanan kefarmasian, pelayanan keluarga berencana, kesehatan reproduksi, dan peningkatan kegiatan promotif preventif dalam rangka mendukung Program Indonesia Sehat, terutama untuk meningkatkan derajat kesehatan dan gizi masyarakat 2. Meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan
1. Pembangunan dan renovasi Puskesmas termasuk rumah dinas tenaga kesehatan dan puskesmas pembantu. 2. Penyediaan alat kesehatan di Puskesmas. 3. Pengadaan Puskesmas keliling termasuk Pusling perairan. 4. Penyediaan sarana penunjang Puskesmas dan Pustu. 5. Penyediaan alat, mesin dan bahan untuk pengendalian penyakit, kesehatan lingkungan, promosi kesehatan serta informasi kesehatan.
Daerah yang memerlukan pembangunan dan perbaikan Puskesmas berikut peralatannya
Rp2.897,5
1. Pembangunan dan renovasi gedung sarana RS Rujukan Nasional/ Provinsi/ Regional. 2. Pembangunan dan renovasi gedung sarana RS Kabupaten/Kota. 3. Penyediaan alat kesehatan di Rumah Sakit. 4. Penyediaan prasarana RS.
Daerah yang memiliki RS Rujukan, yang memerlukan pembangunan dan perbaikan RS berikut peralatannya
Rp4.615,2
1. Penyediaan Obat dan BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) di Kab/Kota. 2. Pembangunan Baru/Rehabilitasi Instalasi Farmasi di Provinsi/Kabupaten/Kota. 3. Penyediaan Sarana Pendukung Instalasi Farmasi di Provinsi/Kabupaten/Kota.
Sesuai kebutuhan obat per daerah dan pembangunan dan perbaikan instalasi farmasi berikut peralatannya
Rp2.008,1
1. Pengadaan sarana pelayanan KB. 2. Pembangunan/alih fungsi balai penyuluhan KB dan gudang alat dan obat kontrasepsi. 3. Pengadaan sarana transportasi pelayanan dan penyuluhan KB. 4. Pengadaan media penyuluhan KB. 5. Pengadaan sarana kerja petugas lapangan KB (PKB/PLKB, PPKBD/Sub PPKBD.)
Kab/Kota yang kekurangan peralatan dan sarana kerja
Rp501,1
BIDANG/SUBBIDANG, SASARAN/TARGET, MENU KEGIATAN, LOKASI PRIORITAS DAN PAGU ALOKASI DAK FISIK REGULER TA 2017 (3)
Bidang
Sasaran/Target
Menu Kegiatan
3
Perumahan dan Permukiman (UIC: Kemen PUPERA)
Mempercepat pembangunan infrastruktur dan meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana perumahan dan kawasan permukiman, meliputi penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau guna meningkatkan standar hidup.
1. Pembangunan rumah baru. 2. Peningkatan kualitas rumah swadaya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Kab/Kota yang memerlukan prasarana permukiman layak huni bagi MBR
Rp654,9
4
Pertanian (UIC: Kementan)
Mendukung peningkatan produksi padi dan tanaman pangan lain dalam rangka mendukung pencapaian target dan prioritas di bidang kedaulatan pangan dan agroindustri.
Provinsi: 1. Pembangunan/perbaikan UPTD/Balai Diklat Pertanian dan penyediaan sarana pendukungnya. 2. Pembangunan/perbaikan SMK Pertanian Pembangunan dan penyediaan sarana pendukungnya
Daerah yang merupakan daerah ketahanan pangan
Rp1.650,0
Kab/Kota: Pembangunan/ perbaikan sumber-sumber air (kegiatan wajib) meliputi Irigasi Air Tanah (dangkal/dalam)/ embung/ dam parit/ pintu air/long storage.
Lokasi Prioritas
Pagu (miliar)
No
BIDANG/SUBBIDANG, SASARAN/TARGET, MENU KEGIATAN, LOKASI PRIORITAS DAN PAGU ALOKASI DAK FISIK REGULER TA 2017 (4) No
Bidang
Sasaran/Target
Menu Kegiatan
Lokasi Prioritas
Pagu (miliar)
5
Kelautan dan Perikanan (UIC: Kementan)
Meningkatkan sarana dan prasarana produksi, pengolahan dan pemasaran, pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, pemberdayaan nelayan dan pembudidaya, serta konservasi dan penyuluhan, dalam rangka mengelola sumber daya kelautan dan perikanan secara berdaulat, mandiri, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat kelautan dan perikanan.
Provinsi: 1. Pembangunan/rehabilitasi fasilitas pokok dan fungsional Pelabuhan Perikanan (UPTD Provinsi). 2. Pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana pokok Balai Benih Ikan Sentral/BBIS (UPTD Provinsi). 3. Pengadaan sarana dan prasarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. 4. Pengadaan sarana dan prasarana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan konservasi perairan. 5. Pengadaan sarana dan pembinaan mutu hasil perikanan. Kabupaten/Kota: 1. Pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di luar Pelabuhan Perikanan (milik UPTD Kab/Kota). 2. Pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana pokok Balai Benih Ikan Lokal/BBIL (milik UPTD Kab/Kota). 3. Pengadaan Sarana dan Prasarana pemberdayaan usaha skala kecil masyarakat pesisir (Nelayan, Pembudidaya Ikan, Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan serta Petambak Garam).
Daerah di wilayah pesisir, pulaupulau kecil, dan koservasi perairan
Rp926,5
6
Industri Kecil dan Menengah (UIC: Kemenperin)
1. Mendukung penumbuhan populasi industri kecil dan menengah, dengan prioritas untuk wilayah di luar Pulau Jawa. 2. Mendorong persebaran perwilayahan industri kecil dan menengah.
1. Pembangunan fisik sentra industri kecil dan menengah 2. Revitalisasi fisik sentra industri kecil dan menengah
Kab/kota yang menjadi lokus prioritas pengembang an kawasan industri kecil dan menengah
Rp531,5
BIDANG/SUBBIDANG, SASARAN/TARGET, MENU KEGIATAN, LOKASI PRIORITAS DAN PAGU ALOKASI DAK FISIK REGULER TA 2017 (1) No 7
Bidang Pariwisata (UIC: Kemenpar)
Sasaran/Target Meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata di daerah dalam rangka mewujudkan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara, dan meningkatkan kontribusinya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat di daerah tujuan wisata.
Menu Kegiatan Penataan Kawasan Pariwisata: 1. Pembangunan pusat informasi wisata/TIC dan perlengkapannya. 2. Pembuatan ruang ganti dan/atau toilet 3. Penataan taman. 4. Panggung kesenian/pertunjukan. 5. Pembangunan dan/atau peningkatan/revitalisasi. kawasan pariwisata: kios cinderamata, plaza pusat jajanan/kuliner, tempat ibadah. 6. Pembuatan jalur pejalan kaki/jalan setapak, broadwalk dan pedestrian. 7. Pembuatan rambu-rambu petunjuk arah.
Amenitas Pariwisata: 1. Pembangunan dermaga/jetty. 2. Pembangunan titik labuh. 3. Pembangunan dive center dan peralatannya. 4. Pembangunan surfing center dan peralatannya.
Lokasi Prioritas
Pagu (miliar)
Kab/kota yang menjadi prioritas kawasan pariwisata dan memiliki potensi pariwisata
Rp504,4
BIDANG/SUBBIDANG, SASARAN/TARGET, MENU KEGIATAN, LOKASI PRIORITAS DAN PAGU ALOKASI DAK FISIK PENUGASAN TA 2017 (1) No
Bidang
Sasaran/Target
Menu Kegiatan
Lokasi Prioritas
B. DAK Penugasan 1
2
Pagu (miliar) Rp35.866,8
Pendidikan SMK (UIC: Kemendikbud)
1. Tersedianya ruang praktik siswa (RPS). 2. Tersedianya peralatan Utama/Peralatan Praktek Produksi.
1. Pembangunan ruang praktik siswa (RPS), beserta perabotnya.
Kesehatan (UIC: Kemenkes)
1. Pemenuhan sarana prasarana dan alat yang sesuai standar di RS Rujukan Nasional, Provinsi dan Regional. 2. 700 kecamatan yang memiliki minimal satu puskesmas yang tersertifikasi akreditasi nasional. 3. 287 Kab/Kota yang memiliki minimal satu RSUD yang tersertifikasi akreditasi nasional. 4. 1400 Puskesmas yang memenuhi SPA standar. 5. Pembangunan 23 RS Pratama.
1. Pelayanan Rujukan a. Penyediaan sarana alat kesehatan (Alkes). b. Renovasi Penyediaan alat kesehatan dan Sarana prasarana di RS rujukan nasional, provinsi dan regional. 2. Pelayanan Dasar a. Renovasi, penyediaan sarana prasarana dan Alkes di Puskesmas wilayah perbatasan. b. Pembangunan RS Pratama.
2. Sarana Pendidikan berupa peralatan praktik utama/peralatan praktik produksi.
1. 5 Kawasan Industri Nasional dan Kawasan Industri Provinsi/Kab/Kota. 2. 10 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional & Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi/Kab/Kota. 3. 20 Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT). 4. Provinsi dalam kawasan sentra utama Kedaulatan Pangan.
Rp1.951 ,8
1. 4 RS Rujukan Nasional, 20 RS Rujukan Provinsi dan 110 RS Rujukan Regional. 2. 23 RS Pratama. 3. 124 Puskesmas di kawasan perbatasan.
Rp4.831 ,3
BIDANG/SUBBIDANG, SASARAN/TARGET, MENU KEGIATAN, LOKASI PRIORITAS DAN PAGU ALOKASI DAK FISIK PENUGASAN TA 2017 (2)
Lokasi Prioritas
Pagu (miliar)
No
Bidang
Sasaran/Target
Menu Kegiatan
3
Air Minum (UIC: Kemen PUPERA)
1. Tersedianya akses ke sumber air minum yang layak bagi 444.726 rumah tangga untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan Non-MBR) di kab/kota yang memiliki idle capacity yang memadai untuk dibangun.
1. Perluasan dan peningkatan sambungan rumah (SR) perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan (BJP).
1. Kabupaten/Kota pemilik akses Rp1.200,3 layanan air minum <70,97% (di bawah rata-rata nasional).
2. Tersedianya akses ke sumber air minum yang layak bagi 716.352 rumah tangga melalui pembangunan baru 448 SPAM lengkap dengan kapasitas sampai dengan 10 liter/detik termasuk tersedianya akses ke sumber air minum yang layak bagi 243.170 rumah tangga melalui peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan (SPAM BJP) menjadi SPAM BJP terlindungi.
2. Pembangunan SPAM lengkap dengan kapasitas sampai dengan 10 liter/detik termasuk peningkatan SPAM BJP menjadi SPAM BJP terlindungi.
3. 10 Kawasan Pariwisata Nasional & dan Kawasan Pariwisata Provinsi/Kab/Kota.
2. Kabupaten/Kota pemilik sisa kapasitas untuk perluasan dan peningkatan SR melalui jaringan perpipaan dan BJP.
4. 9 KEK dan 14 Kawasan Industri Nasional dan Kawasan Industri Provinsi/Kab/Kota. 5. 122 Daerah Tertinggal. 6. 150 lokasi prioritas di 41 Kabupaten Perbatasan Negara.
7. 95 Daerah Kepulauan.
BIDANG/SUBBIDANG, SASARAN/TARGET, MENU KEGIATAN, LOKASI PRIORITAS DAN PAGU ALOKASI DAK FISIK PENUGASAN TA 2017 (3) No 4
Bidang Sanitasi (UIC: Kemen PUPERA)
Sasaran/Target 1. Terbangunnya 84.500 SR untuk SPAL terpusat terpasang (skala komunal, kawasan, dan/atau kota). 2. Terbangunnya 85.000 SR melalui pembangunan 1.700 unit SPAL Terpusat Skala Komunal Domestik baru. 3. Terbangunnya 1.026 unit IPAL UKM baru yang terdiri dari IPAL Batik sebanyak 3 unit, IPAL Digester Ternak 930 unit, dan IPAL Usaha Tahu 93 unit. 4. Tersedianya 348.000 unit tangki septik individu di perkotaan. 5. Tersedianya 116 unit truk tinja untuk mengangkut lumpur tinja dari rumah ke IPLT. 6. Terbangunnya 76 IPLT baru. 7. Tersedianya sarana sanitasi individual perdesaan di desa/kelurahan yang sudah terverifikasi ODF selama minimal 2 tahun sebanyak 1.740.000 unit. 8. Terbangunnya Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R sebanyak 700 unit. 9. Terbangunnya Alat Pemantauan Kualitas Air Sungai sebanyak 52 unit
Menu Kegiatan 1. Pembangunan SPAL terpusat 2. Pembangunan SPAL setempat. 3. Pembangunan TPS 3R berserta sarana pengumpulan dan pengolahan sampah skala komunal.
Lokasi Prioritas
Pagu (miliar)
Rp1.250,2 1. Kab/Kota yang akses layanan sanitasi <62,14%. 2. Kab/Kota yang masuk daftar minat PPSP dan/atau yang telah mempunyai atau sedang dalam proses penyusunan strategi sanitasi Kab/Kota (SSK)/ Memorandum Program Sanitasi (MPS). 3. 15 Kab/Kota yang telah memiliki IPAL Skala Kota. 4. 110 Kab/Kota yang telah memiliki IPAL Skala Kawasan dan Kab/Kota yang telah memiliki IPAL Skala Komunal. 5. Kab/kota yang mempunyai kawasan/kluster permukiman dengan kepadatan >100 jiwa/Ha dan 93 kab/kota di 15 Daerah Aliran Sungai (DAS) prioritas. 6. 58 Kab/Kota yang telah didampingi untuk penerapan sistem LLTT 7. Kab/Kota yang telah memiliki desa yang sudah ODF minimal 2 tahun. 8. 700 lokasi yang tersebar di 67 Kab/Kota di 15 DAS Prioritas dan Kab/Kota yang telah mengusulkan kegiatan tersebut dalam SSK. 9. Pengadaan dan pembangunan alat pemantauan air sungai otomatis di 20 Provinsi di 15 DAS Prioritas.
BIDANG/SUBBIDANG, SASARAN/TARGET, MENU KEGIATAN, LOKASI PRIORITAS DAN PAGU ALOKASI DAK FISIK PENUGASAN TA 2017 (4) No
Bidang
Sasaran/Target
Menu Kegiatan
5
Jalan (UIC: Kemen PUPERA)
1. Tercapainya kondisi Jalan Provinsi Mantap : 71,75% dan Jalan Kab/Kota Mantap: 60,76%.
1. Rehabilitasi dan Peningkatan; jalan.
2. Meningkatnya aksesibilitas menuju kawasan-kawasan strategis nasional termasuk kawasan perbatasan, kawasan pariwisata dan kawasan industri, serta daerah tertinggal dan terwujudnya konektivitas nasional melalui pengembangan jaringan jalan provinsi, Kab/Kota dan Jalan strategis daerah (non status.
2. Pembangunan Jalan.
Lokasi Prioritas
Pagu (miliar)
a. 33 Provinsi dengan prioritas pada 17 provinsi yg belum Rp19.690,1 mencapai target jalan mantap 75%. b. 508 Kabupaten/Kota dengan prioritas pada 245 kab/kota yg belum mencapai target jalan mantap 65%. c. Provinsi/kabupaten yang mengusulkan konektivitas pada forum Musrenbangnas yang diprioritaskan pada 21 Provinsi. d. 122 Daerah Tertinggal, terutama difokuskan pada 88 Daerah Tertinggal (Target Daerah dientaskan pada tahun 2019). e. 10 Kawasan Pariwisata Nasional + 1, dengan memperhatikan ketersediaan pagu alokasi, terutama difokuskan pada 2 destinasi yang paling siap (Tanjung Kelayang dan Danau Toba). f. 14 Kawasan Industri (diprioritaskan di 6 kawasan industri) dan 9 KEK (termasuk kawasan industri dan destinasi prioritas nasional). g. 85 Kawasan Transmigrasi yang tersebar di 44 daerah tertinggal dan 4 daerah transmigrasi di daerah perbatasan, serta 150 Lokpri di 41 Kab/Kota Perbatasan Negara. h. Mendukung pengembangan 6 Kota Baru yang paling siap (dari target 10 Kota Baru dalam RPJMN 2015-2019). i. Mendukung aksesibilitas di daerah yang memiliki tingkat Kemampuan Keuangan Daerah (KKD) rendah.
BIDANG/SUBBIDANG, SASARAN/TARGET, MENU KEGIATAN, LOKASI PRIORITAS DAN PAGU ALOKASI DAK FISIK PENUGASAN TA 2017 (5) No
Bidang
Sasaran/Target
6
Pasar (UIC: Kemendag)
1. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana perdagangan pendukung kelancaran distribusi pangan. 2. Peningkatan sarana perdagangan pendukung perlindungan konsumen. 3. Pengembangan sarana pelayanan tera/tera ulang dan sarana penunjang pasar tertib ukur sebanyak 150 Unit serta pembangunan UPTD Metrologi Legal sebanyak 50 unit.
Menu Kegiatan 1. Pembangunan/revitalisasi Rakyat.
Lokasi Prioritas Pasar
2. Pembangunan/revitalisasi Pasar Rakyat Pasca Bencana yang mengalami kerusakan, terutama pasca kebakaran dan bencana alam. 3. Peningkatan kapasitas Gudang SRG yang telah beroperasi dengan tingkat utilisasi yang tinggi dan melebih kapasitas tampung, serta penyediaan fasilitas pendukung. 4. Pembangunan Gudang Non SRG pada daerah-daerah yang relatif kesulitan memperoleh bahan kebutuhan pokok masyarakat terutama diakibatkan oleh faktor gangguan iklim.
Pagu (miliar)
1. Lokasi pasar rakyat reguler dan diprioritaskan pada daerah pasca bencana. 2. Lokasi Pasar Tertib Ukur/Metrologi Legal. 3. Lokasi Prioritas pembangunan Sistem Resi Gudang (SRG).
Rp1.035 ,7
BIDANG/SUBBIDANG, SASARAN/TARGET, MENU KEGIATAN, LOKASI PRIORITAS DAN PAGU ALOKASI DAK FISIK PENUGASAN TA 2017 (6)
No
7
Bidang
Irigasi (UIC: Kemen PUPERA)
Sasaran/Target
1. Pembangunan Daerah Irigasi Baru di 81 Daerah Irigasi (DI) seluas 5.000 Ha. 2. Rehabilitasi Jaringan Irigasi di 5.394 Daerah Irigasi (DI) seluas 755.200 Ha 3. Perlindungan Daerah Hulu Sumber Air Irigasi di 15 Daerah Aliran Sungai (DAS) Prioritas
Menu Kegiatan
1. Pembangunan jaringan irigasi 2. Rehabilitasi jaringan irigasi/rawa
3. Perlindungan Daerah Hulu Sumber Air Irigasi 4. Pembangunan DAM Pengendali dan Gully Plug
Lokasi Prioritas
Pagu (miliar)
a. Difokuskan kepada 14 provinsi yang memiliki produksi padi >1 juta ton/tahun berdasarkan angka tetap BPS tahun 2015. b. Difokuskan kepada 153 Kab/Kota sentra produksi beras yang memiliki produksi padi di atas rata-rata. c. 50 kabupaten (29 kab diantaranya termasuk sentra produksi beras) yang ditetapkan sebagai Pengembangan Kawasan Komoditas Padi 20152019. Rp4.005,1 d. Untuk kegiatan pembangunan irigasi, lebih difokuskan Provinsi dan Kabupaten yang memiliki Daerah Irigasi kewenangan yang dilayani oleh Bandungan antara lain: Provinsi Jawa Timur yang memanfaatkan Bendungan Bajulmati. Kabupaten Pidie, Aceh yang memanfaatkan Bendungan Rajui dan Kabupaten Sampang, Jawa Timur yang memanfaatkan Bendungan Nipah.
BIDANG/SUBBIDANG, SASARAN/TARGET, MENU KEGIATAN, LOKASI PRIORITAS DAN PAGU ALOKASI DAK FISIK PENUGASAN TA 2017 (7)
No
Bidang
Sasaran/Target
Menu Kegiatan
8
Energi Skala Kecil (UIC: Kemen ESDM)
1. Peningkatan rasio elektrifikasi sebesar 92,75% di tahun 2017 dan 96,6% di tahun 2019 melalui energi baru terbarukan yang berada di Daerah Tertinggal, Lokasi Prioritas di Kabupaten Perbatasan Negara, Daerah Kepulauan dan Daerah Transmigrasi.
1. Pembangunan PLTMH
2. Terbangunnya pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH) 1,6 MW, pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) 9,9 MWp, dan Biogas 9330 m3.
2. Pembangunan PLTS 3. Pembangunan Biogas
Lokasi Prioritas
Pagu (miliar)
Daerah-daerah yang belum akan dibangun jaringan listrik PLN selama 3-5 tahun ke depan (offgrid), khususnya: Daerah Tertinggal, Lokasi Prioritas Rp502,3 di Kabupaten Perbatasan Negara, Daerah Kepulauan dan Daerah Transmigrasi.
BIDANG/SUBBIDANG, SASARAN/TARGET, MENU KEGIATAN, LOKASI PRIORITAS DAN PAGU ALOKASI DAK FISIK AFIRMASI TA 2017 (1)
No
Bidang
Sasaran/Target
Menu Kegiatan
Lokasi Prioritas
C. DAK Afirmasi 1
2
Pagu (miliar) Rp3.479,2
Perumahan dan Permukiman (UIC: Kemen PUPERA)
Mempercepat pembangunan infrastruktur dan meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana perumahan dan kawasan permukiman, meliputi penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau guna meningkatkan standar hidup, khususnya di wilayah tertinggal, perbatasan, kepulauan, dan transmigrasi
1. Pembangunan rumah baru
Transportasi (UIC: Kemendes PDTT)
Meningkatkan konektivitas wilayah, khususnya wilayah tertinggal, perbatasan, kepulauan, dan transmigrasi.
1. Transportasi Darat
2. Peningkatan kualitas rumah swadaya bagi MBR
2. Transportasi Air 3. Dermaga Rakyat
Kab/Kota yang termasuk wilayah tertinggal, perbatasan, kepulauan, dan transmigrasi yang memerlukan prasarana permukiman layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Rp383,3
Kab/Kota yang termasuk wilayah tertinggal, perbatasan, kepulauan, dan transmigrasi.
Rp844,1
Kab/Kota yang termasuk wilayah tertinggal, perbatasan, kepulauan, dan transmigrasi.
Rp2.251,8
4. Tambatan Perahu 3
Kesehatan (UIC: Kemenkes)
Meningkatkan akses pelayanan dasar bagi masyarakat di wilayah tertinggal, perbatasan, kepulauan, dan transmigrasi.
Peningkatan 124 Puskesmas Perbatasan; dan Puskesmas terpencil/Kepulauan (termasuk peralatan, sarana prasarana, dan Puskesmas keliling).
Perbandingan Alokasi DAK Fisik APBNP 2016 dan APBN 2017 Reguler Kab Banjar REGULER Pendidikan SD & SMP
2016
2017
1.933.050.000
8.580.949.000
14.357.690.661
6.953.082.000
0
8.706.230.000
1.695.701.985
3.539.144.000
Kelautan dan Perikanan
592.100.000
0
Sentra Industri Kecil & Menengah
369.660.000
850.000.000
Pariwisata
0 834.350.000
1.600.000.000
0
-
Kesehatan Perumahan & Permukiman Pertanian
LHK* Prasarana Pemda*
-
* DAK Fisik Bidang LHK dan Prasarana Pemda tidak ada di 2017
26
Perbandingan Alokasi DAK Fisik APBNP 2016 dan APBN 2017 Penugasan dan Afirmasi Kab Banjar PENUGASAN
2016
2017
Pendidikan SMK
0
0
0 1.890.598.000
10.607.862.000
2.500.188.840.000
3.640.550.000
Jalan
99.310.971.907
23.117.014.000
Pasar
617.095.981
2.607.084.000
Irigasi
31.007.207.251
15.362.312.000
0
0
Kesehatan (RS Rujukan dan Pratama) Air Minum Sanitasi
Energi Skala Kecil
AFIRMASI
2016
3.445.880.147
2017
Perumahan dan Permukiman
0
0
Transportasi (transportasi desa, dermaga kecil, dan tambatan perahu)
0
0
0
0
Kesehatan (Puskesmas).
TOTAL DAK FISIK
156.401.476.990
87.410.107.14727
TERIMA KASIH
