OUTLINE POKOK-POKOK KEBIJAKAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA TA Musyawarah Nasional V APEKSI 2016 Kota Jambi, 27 Juli

Musyawarah Nasional V APEKSI 2016

Kota Jambi, 27 Juli 2016

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DASAR HUKUM 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

POKOK-POKOK KEBIJAKAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA TA 2017

16. 17. 18. 19.

UU 17/2003 tentang Keuangan Negara UU 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional UU 14/2005 tentang Guru dan Dosen UU 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh UU 11/1995 jo. UU 39/2007 tentang Cukai UU 21/2001 jo. UU 35/2008 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat UU 13/2012 tentang Keistimewaan DIY UU 6/2014 tentang Desa UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah PP 55/2005 tentang Dana Perimbangan PP 47/2008 tentang Wajib Belajar PP 48/2008 tentang Pendanaan Pendidikan PP 74/2008 tentang Guru PP 41/2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, Tunjangan Kehormatan Profesor PP 17/2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan PP 44/2012 tentang Dana Darurat PP 8/2016 ttg Perubahan Kedua atas PP No. 60/2014 tentang Dana Desa yg bersumber dari APBN Perpres 52/2009 tentang Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil 3

1

KEBIJAKAN UMUM TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA TA 2017

OUTLINE 

Dasar Hukum



Kebijakan Umum Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2017



Postur Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2017



Pokok‐Pokok Kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa:  Dana Perimbangan: ‐ Dana Transfer Umum ‐ Dana Transfer Khusus  Dana Insentif Daerah  Dana Otsus dan Keistimewaan DI Yogyakarta  Dana Desa

1. Meningkatkan alokasi anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa dalam APBN 2017 lebih besar dari anggaran Kementerian/Lembaga (Belanja K/L), untuk memperkuat: a. implementasi nawacita, yaitu cita ketiga membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat pembangunan daerah dan desa dalam kerangka NKRI. b. pelaksanaan desentralisasi fiskal. 2. Memperbaiki pengalokasian dan optimalisasi penggunaan Dana Transfer Umum, melalui: a. Perbaikan bobot Alokasi Dasar dan/atau variabel dalam formulasi alokasi DAU guna meningkatkan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah, dengan mempertimbangkan pengalihan kewenangan dari kabupaten/kota kepada provinsi (sesuai UU No. 23/2014 tentang Pemda). b. Perbaikan pengalokasian, penyaluran, dan arah penggunaan DBH. 3. Memperbaiki pengalokasian Dana Transfer Khusus untuk percepatan peningkatan pelayanan dasar publik dan pencapaian prioritas nasional, melalui: a. Pengalokasian DAK fisik berdasarkan proposal based dan prioritas nasional. b. Afirmasi kepada daerah tertinggal, perbatasan, kepulauan dan transmigrasi. c. Pengalokasian DAK Nonfisik sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung peningkatan pelayanan publik di daerah. 4. Meningkatkan alokasi anggaran Dana Insentif Daerah (DID) untuk memberikan penghargaan kepada daerah yang berkinerja baik dalam pengelolaan keuangan, pelayanan publik, perekonomian dan kesejahteraan daerah. 5. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas dana otsus Provinsi Papua, Papua Barat, dan Provinsi Aceh, serta Dana Keistimewaan DIY. 6. Meningkatkan alokasi Dana Desa hingga 10% dari dan diluar Transfer ke Daerah sesuai Road Map Dana Desa 2015‐2019, untuk memenuhi amanat UU No. 6 Tahun 2014.

2

http://apeksi.id

4

1



ARAH, TUJUAN DAN JENIS DBH

POSTUR TRANSFER KE DAERAH TA 2017 2016

2017

TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

I. TRANSFER KE DAERAH

I. TRANSFER KE DAERAH

A. Dana perimbangan

A. Dana perimbangan

1. Dana Transfer Umum (General Purpose Grant)

1. Dana Transfer Umum (General Purpose Grant)

Arah: DBH merupakan pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. No

Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

a. Dana Bagi Hasil

2

Tunjangan Profesi Guru (TPG)

b. Dana Alokasi Umum

b. Dana Alokasi Umum

3

Tambahan Penghasilan Guru (Tamsil)

2. Dana Transfer Khusus (Specific Purpose Grant)

2. Dana Transfer Khusus (Specific Purpose Grant)

4

Bantuan Operasional Kesehatan dan Keluarga Berencana (BOK dan BOKB)

a. Dana Alokasi Khusus Fisik

a. Dana Alokasi Khusus Fisik

5

b. Dana Alokasi Khusus Nonfisik

b. Dana Alokasi Khusus Nonfisik*)

Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD (BOP PAUD)

6

Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan (P2UKM dan Naker).

B. Dana Insentif Daerah

C. Dana Otsus dan Dana Keistimewaan DIY

C. Dana Otsus dan Dana Keistimewaan DIY

II. DANA DESA

II. DANA DESA

Untuk memperbaiki keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil.

Jenis DAK Nonfisik

1

a. Dana Bagi Hasil

B. Dana Insentif Daerah

Tujuan:

7

Bantuan Pelayanan administrasi kependudukan

8

Tunjangan Khusus Guru PNSD di Desa Sangat Tertinggal

PBB – P3

PAJAK

PPh Cukai Hasil Tembakau

JENIS DBH

Kehutanan Mineral dan Batubara

SDA

Perikanan Migas Panas Bumi

5


7

PORSI PEMBAGIAN DBH PAJAK DBH PAJAK Pusat (10%)

POKOK‐POKOK KEBIJAKAN DANA BAGI HASIL TAHUN 2017

Dibagi rata ke Kab./Kota (10%)

PBB Provinsi (16,2%) Daerah (90%)

Kab./Kota (64,8%) Biaya Pungut (9%)

o PPh Ps. 25 dan Ps. 29 WPOPDN. o PPh Ps. 21.

Cukai Hasil Tembakau

Pusat (80%) Provinsi (8%) Daerah (20%)

Pusat (98%) Daerah (2%)

Kab./Kota (12%) Provinsi (30%) Kab./Kota Penghasil (40%) Kab./Kota Pemerataan (30%) 8

http://apeksi.id

2




PORSI PEMBAGIAN DBH SDA UU Otsus

UU 33/2004 & UU 23/2014 No. 1.

Jenis Penerimaan

Pusat

Prov.

K/K Penghasil

a. IIUPH

20

16

64

‐

‐

‐

b. PSDH

20

16

32

32

‐

‐

c. Dana Reboisasi

60

40*

40

‐

‐

‐

Pemerataan K/K Lain

Aceh

Papua Barat

Kehutanan

2.

POKOK‐POKOK KEBIJAKAN DANA ALOKASI UMUM TA 2017

Mineral dan Batubara a. Iuran Tetap (Land‐rent)

20

16

64

‐

‐

‐

b. Royalti

20

16

32

32

‐

‐

3.

Perikanan

20

‐

‐

80

‐

‐

4.

Minyak Bumi

84,5

3,1

6,2

6,2

70

70

5.

Gas Bumi

69,5

6,1

12,2

12,2

70

70

6.

Panas Bumi

20

16

32

32

‐

‐

*) Sesuai UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, alokasi DBH SDA Kehutahan Dana Reboisasi dialihkan dari kabupaten/kota penghasil ke provinsi penghasil.

9

KEBIJAKAN DBH TA 2017 DBH PAJAK

Arah : Meminimumkan ketimpangan fiskal antar daerah, sekaligus memeratakan kemampuan antar daerah.

DBH SDA

1.

Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan DBH Pajak

1.

Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan DBH SDA.

2.

Menetapkan alokasi DBH Pajak tepat waktu dan jumlah sesuai dengan rencana penerimaan pajak yang dibagihasilkan.

2.

Menetapkan alokasi DBH SDA tepat waktu dan jumlah sesuai dengan rencana penerimaan berdasarkan potensi daerah penghasil.

3.

Membagi penerimaan PBB bagian pusat sebesar 10% secara merata kepada seluruh Kabupaten/Kota.

3.

Menyempurnakan sistem penganggaran dan pelaksanaan atas PNBP yang dibagihasilkan ke daerah.

4.

Memperluas penggunaan DBH CHT yang semula berdasarkan UU No. 39/2007 tentang Cukai hanya dapat digunakan untuk mendanai: o peningkatan kualitas bahan baku, o pembinaan industri, o pembinaan lingkungan sosial, o sosialisasi ketentuan di bidang cukai, dan/atau o pemberantasan barang kena cukai ilegal, menjadi dapat juga digunakan untuk kegiatan yang lain sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah (block grant) dengan porsi 50%.

4.

Mendorong peningkatan optimalisasi dan efektivitas penggunaan DBH SDA, khususnya DBH SDA Kehutanan yang berasal dari Dana Reboisasi.

5.

Mengalokasikan DBH SDA Kehutanan yang berasal dari Dana Reboisasi dari semula ke Kabupaten/Kota Penghasil menjadi ke Provinsi Penghasil sejalan dengan pengalihan kewenangan di bidang kehutanan sebagaimana diatur dalam UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Menambah cakupan DBH PBB, termasuk sektor lainnya (PBB perikanan, dan PBB atas kabel bawah laut, di luar PBB sektor pertambangan, perkebunan, dan perhutanan)

6.

Menegaskan sifat DBH SDA sebagai dana block grant dengan menghilangkan earmarked 0,5% dari DBH SDA Minyak dan Gas Bumi untuk bidang pendidikan .

6.

Mempercepat penyelesaian kurang/lebih bayar DBH Pajak.

7.

Mempercepat penyelesaian kurang/lebih bayar DBH SDA.

7.

Memperbaiki pola penyaluran dengan mempertimbangkan manajemen kas negara dan kas daerah.

8.

Memperbaiki pola penyaluran dengan mempertimbangkan manajemen kas negara dan kas daerah.

5.

ARAH, TUJUAN DAN FORMULASI PERHITUNGAN DAU

Tujuan : Meningkatkan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah (sebagai equalization grant) yang ditunjukkan oleh Indeks Williamson yang paling optimal dengan mengevaluasi bobot Alokasi Dasar dan/atau variabel kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal dengan arah mengurangi ketimpangan fiskal antardaerah.

Formulasi :

10

http://apeksi.id

12

3



USULAN KEBIJAKAN PEMBOBOTAN VARIABEL DAU TAHUN 2017

PAGU DAU NASIONAL DAN PROPORSI DAU PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang ‐ kurangnya 26% dari PDN Neto yang ditetapkan dalam APBN (Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 33/2004 )

26% X PDN NETO

Dalam hal penentuan proporsi DAU antara provinsi dan kab/kota yang dihitung dari perbandingan antara bobot urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan prov dan kab/kota belum dapat dihitung secara kuantitatif

2016

BOBOT VARIABEL

PAGU DAU NASIONAL

Usulan 2017

PROVINSI

KAB/KOTA

PROVINSI

KAB/KOTA

ALOKASI DASAR

40%

49%

44‐49%

44‐49%

CELAH FISKAL

60%

51%

51‐56%

51‐56%

VARIABEL KEBUTUHAN FISKAL

Bagian Provinsi

(Pasal 37 ayat (3) dan ayat (4) PP Nomor 55/2005 )

10%

Bagian Kab/Kota 90%

PAGU DAU NASIONAL 27,7‐28,2% X PDN NETO Bagian Kab/Kota

10‐12%

88‐90%

30%

30%

29‐30%

29‐30%

‐ INDEKS LUAS WILAYAH

15%

13%

12‐16%

12‐16%

(LUAS LAUT)

KEBIJAKAN PAGU DAU NASIONAL TA 2017

Bagian Provinsi

‐ INDEKS JUMLAH PENDUDUK

40%

45%

40‐45%

45‐50%

‐ INDEKS IKK

27%

28%

26‐30%

26‐30%

‐ INDEKS INVERS IPM

17%

17%

14‐18%

14‐18%

‐ INDEKS PDRB

11%

12%

10‐13%

10‐13%

VARIABEL KAPASITAS FISKAL ‐ PAD

70%

60%

60‐100%

60‐100%

‐ DBH PAJAK

75%

60%

60‐100%

60‐100%

‐ DBH SDA

85%

80%

60‐100%

60‐100%

13

15


KEBIJAKAN DAU TA 2017 1. Memperbaiki bobot Alokasi Dasar (berbasis estimasi kebutuhan belanja pegawai) dan/atau bobot variabel kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal, dengan tujuan untuk meningkatkan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah. 2. Memperhitungkan dampak pengalihan pendidikan SMA/SMK dan urusan lainnya dari kab/kota ke provinsi sebagaimana diatur dalam UU No. 23/2014, terhadap peningkatan beban kebutuhan belanja pegawai APBD provinsi, melalui perubahan bobot Alokasi Dasar dan/atau proporsi pembagian DAU provinsi dan kab/kota.

POKOK‐POKOK KEBIJAKAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK TA 2017

3. Memberikan afirmasi kepada daerah kepulauan dengan meningkatkan bobot luas wilayah laut dalam variabel luas wilayah, yaitu:  bobot luas wilayah laut provinsi diusulkan naik dari 40% tahun 2016 menjadi 45% tahun 2017.  bobot luas wilayah laut kabupaten kota diusulkan naik dari 45% tahun 2016 menjadi 50% tahun 2017. 14

http://apeksi.id

4



ARAH DAN TUJUAN DAK FISIK

JENIS DAN BIDANG DAK FISIK

Arah: Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari Pendapatan APBN, yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

DAK REGULER (Prov/Kab/Kota) Mendanai kegiatan khusus dalam rangka pencapaian pemenuhan pelayanan publik

DAK PENUGASAN

Tujuan: • Membantu daerah tertentu; • Mendanai penyediaan sarana dan prasarana pelayanan dasar publik; dan • Mendorong percepatan pembangunan daerah dan pencapaian sasaran prioritas nasional.

(Provinsi/Kab/Kota) Mendanai kegiatan khusus dalam rangka pencapaian sasaran prioritas nasional dengan menu terbatas dan lokus yang ditentukan

DAK AFIRMASI (Kab/Kota Tertinggal, Perbatasan, Kepulauan, dan Transmigrasi)

17

Pendidikan; Kesehatan; Perumahan dan Permukiman; Pertanian; Kelautan dan Perikanan; Sentra Industri Kecil dan Menengah; dan Pariwisata

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Pendidikan SMK; Kesehatan (RS Rujukan); Air Minum; Sanitasi; Jalan; Pasar; Irigasi; dan Energi Skala Kecil.

1. Perumahan dan Permukiman; 2. Transportasi (transportasi desa, dermaga kecil, dan tambatan perahu); dan 3. Kesehatan (Puskesmas). *) DAK Penugasan dialokasikan juga kepada Kab./Kota Tertinggal, Perbatasan, Kepulauan, dan Transmigrasi

Prinsip‐Prinsip Pengalokasian DAK TA 2017 Berbasis Usulan Daerah

KEBIJAKAN DAK FISIK TA 2017 1. Mempertajam fokus bidang/sub bidang DAK Fisik untuk mendukung pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional, yang meliputi dimensi pembangunan manusia, dimensi pembangunan sektor unggulan, dimensi pemerataan dan kewilayahan. 2. Mengalokasikan DAK Fisik berdasarkan usulan daerah (proposal based) dan prioritas nasional dengan memperhatikan perubahan kewenangan dari kabupaten/kota ke provinsi. 3. Memberikan afirmasi untuk daerah tertinggal, perbatasan, kepulauan, dan transmigrasi. 4. Melakukan sinkronisasi pengalokasian DAK , yaitu:  antar bidang/subbidang DAK  antarkabupaten/kota dan antara kabupaten/kota dengan provinsi.  antara DAK dengan pendanaan lainnya selain DAK. dengan mengoptimalkan peran Provinsi dalam pelaksanaan sinkronisasi tersebut. 5. Memberikan diskresi kepada daerah untuk menggunakan maksimal 5% dari pagu DAK Fisik untuk kegiatan penunjang yang bersifat nonfisik. 6. Menghilangkan kewajiban Daerah untuk menyediakan dana pendamping. 7. Mempercepat penetapan Juknis/Juklak DAK. 8. Memperbaiki mekanisme penyaluran DAK Fisik berbasis kinerja penyerapan. 18

http://apeksi.id

Mendanai kegiatan dalam rangka percepatan penyediaan infrastruktur publik dan sarana/prasarana pada wilayah daerah tertinggal, perbatasan, kepulauan, dan transmigrasi

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Usulan kegiatan harus: 1. Menjadi kewenangan daerah; 2. Bagian dari RPJMD dan RKPD yang telah disinkronisasi dengan prioritas nasional; dan 3. Kegiatannya harus menghasil‐kan output/ outcome yang bermanfaat langsung bagi masyarakat

Usulan kegiatan harus disinkronisasikan antara: 1. Bidang yang satu dengan bidang lainnya; 2. Daerah yang satu dengan daerah lainnya, termasuk antara kabupaten/kota dengan provinsi; dan 3. Kegiatan DAK dengan kegiatan yang didanai dari non DAK

Prinsip Pembangunan Berkelanjutan

Prinsip Percepatan Penyediaan Infrastruktur di Daerah

Prinsip Sinkronisasi Pendanaan Pembangunan Daerah

Prinsip Pengalokasian DAK Berbasis Kinerja Penyerapan

Pengalokasian DAK diprioritaskan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di daerah yang terkait dengan: 1. pelayanan dasar untuk pemenuhan SPM; 2. pengembangan industri, perdagangan, pariwisata, sektor perekonomian lainnya

Pengalokasian DAK memperhitungkan tingkat penyerapan DAK tahun sebelumnya, dengan tujuan agar: 1. Daerah punya komitmen untuk melaksanakan apa yang telah diusulkan; 2. Daerah melaksanakan DAK sesuai dengan terget output dan lokasi kegiatan serta batas waktu yang ditetapkan. 20

5




KEBIJAKAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) TA 2017 

Diarahkan untuk: 

POKOK-POKOK KEBIJAKAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) NON-FISIK TA 2017

BOS SD/SDLB dan SMP/SMPLB/SMPT: untuk mempercepat pencapaian program wajib belajar 12 tahun dan mempercepat pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada satuan pendidikan, yang belum memenuhi SPM dan Standar Nasional Pendidikan (SNP) bagi yang sudah memenuhi SPM.

 BOS SMA/SMK: untuk mewujudkan layanan pendidikan menengah yang terjangkau dan bermutu bagi semua lapisan masyarakat. 

Diberikan kepada semua satuan pendidikan SD/SDLB, SMP/SMPLB/SMPT, SD‐SMP Satu atap, SMA dan SMK, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau masyarakat di seluruh provinsi, yang sudah terdata dalam sistem data pokok pendidikan dasar dan menengah.



Dana BOS merupakan pelengkap bagi kewajiban daerah untuk menyediakan anggaran pendidikan dan bukan merupakan pengganti BOS Daerah (BOSDA).



Dialokasikan kepada Provinsi berdasarkan perhitungan Kebutuhan diusulkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.



Dana BOS disalurkan dari RKUN ke RKUD Provinsi, dan untuk selanjutnya diteruskan ke sekolah dengan mekanisme hibah.

Alokasi Dana BOS

23

KEBIJAKAN TUNJANGAN GURU PNSD TA 2017

JENIS DAK NONFISIK TA 2017 No

1. Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (TPG PNSD)

Jenis DAK Nonfisik

1

Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

2

Tunjangan Profesi Guru (TPG)

3

Tambahan Penghasilan Guru (Tamsil)

4

Bantuan Operasional Kesehatan dan Keluarga Berencana (BOK dan BOKB)

5

Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD (BOP PAUD)

6

Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan (P2UKM dan Naker).

7

Bantuan Pelayanan Administrasi Kependudukan*)

8

Tunjangan Khusus Guru PNSD di Desa Sangat Tertinggal*)

 Diarahkan untuk meningkatkan etos kerja dan kesejahteraan bagi guru PNSD  Ditujukan untuk meningkatkan profesionalisme guru melalui peningkatan kesejahteraan guru.  Diberikan kepada Guru PNSD yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang‐undangan, yaitu sebesar 1 (satu) kali gaji pokok PNS yang bersangkutan, tidak termasuk untuk bulan ke‐13.  Dialokasikan kepada daerah berdasarkan perhitungan kebutuhan Dana TPG PNSD yang diusulkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

2. Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (Tamsil PNSD)  Diarahkan untuk meningkatkan etos kerja dan kesejahteraan guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) yang belum menerima TPG.  Ditujukan untuk meningkatkan profesionalisme guru melalui peningkatan kesejahteraan guru yang belum mendapatkan TPG sesuai ketentuan peraturan perundang‐undangan.  Diberikan kepada guru sebesar Rp250.000,00 per bulan selama 12 bulan.  Dialokasikan kepada daerah berdasarkan perhitungan kebutuhan Dana Tamsil PNSD yang diusulkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

3. Tunjangan Khusus Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah di Desa Sangat Tertinggal (TK PNSD)

*) Usulan Baru Tahun 2017 22

http://apeksi.id

 Ditujukan untuk memberikan kompensasi atas kesulitan hidup dalam melaksanakan tugas di daerah khusus, yaitu desa yang termasuk dalam kategori sangat tertinggal menurut indeks desa membangun dari Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.  Diberikan sebesar 1 (satu) kali gaji pokok PNS yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang‐undangan, tidak termasuk untuk bulan ke‐13.  Dialokasikan kepada daerah berdasarkan perhitungan kebutuhan Dana Tamsil PNSD yang diusulkan 24 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

6



KEBIJAKAN BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (BOP PAUD) TA 2017

KEBIJAKAN BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK) TA 2017  Diarahkan untuk percepatan pencapaian SPM dan pelaksanaan program nasional dan/atau komitmen Indonesia terhadap program Sustainable Development Goals (SDG’S) bidang kesehatan.  Ditujukan untuk:  meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan bidang kesehatan, khususnya melalui pelayanan di Puskesmas.  menjadi pelengkap dari kewajiban daerah untuk menyediakan anggaran kesehatan dan sekaligus sebagai salah satu sumber pendanaan operasional Puskesmas.  meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, penurunan angka kematian ibu (AKI), angka kematian bayi (AKB), malnutrisi, perilaku hidup bersih dan sehat.  Dialokasikan berdasarkan kebutuhan untuk membantu pelayanan kesehatan pada setiap Puskesmas dengan memperhitungkan jumlah Puskesmas di seluruh Indonesia dan memperhatikan Puskesmas prioritas di beberapa daerah

 Diarahkan untuk mendukung proses operasional pembelajaran dan dukungan biaya operasional bagi anak PAUD.  Bertujuan untuk meringankan biaya pendidikan bagi anak tidak mampu, agar mereka dapat memperoleh layanan PAUD yang lebih bermutu.  Dialokasikan kepada penyelenggara satuan PAUD yang mempunyai Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional (NPSN) dan yang mempunyai peserta didik kurang mampu atau wilayah sulit, berdasarkan kebutuhan biaya operasional dan biaya personal satuan PAUD. Biaya operasional adalah rata‐rata biaya pelaksanaan pembelajaran, termasuk di dalamnya adalah bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya penyelenggaraan pendidikan tak langsung berupa pemeliharaan sarana dan prasarana Satuan PAUD. Biaya personal adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh orang tua peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

25

KEBIJAKAN BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA (BOKB) TA 2017 

Diarahkan untuk mendukung tercapainya sasaran prioritas pembangunan kependudukan dan KB, serta mendukung tercapainya angka kelahiran total, atau total fertility rate (TFR) 2,36 pada tahun 2016, TFR 2,33 pada akhir tahun 2017, dan TFR 2,31 pada akhir tahun 2018.



Ditujukan untuk menyediakan dukungan dana bagi:

KEBIJAKAN DANA PENINGKATAN KAPASITAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN KETENAGAKERJAAN (P2UKM DAN NAKER)TA 2017 P2UKM  Diarahkan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia koperasi, usaha kecil dan menengah.  Ditujukan untuk membantu mendanai penyelenggaraan kegiatan peningkatan kapasitas bagi para pengurus/pengawas/anggota/pengelola koperasi dan pelaku usaha kecil dan menengah melalui pelatihan, pendampingan, pembiayaan, serta pelaporan dan monitoring dan evaluasi.  Dialokasikan berdasarkan kebutuhan dana untuk penyelenggaraan pelatihan pelatihan, pendampingan, pembiayaan, serta pelaporan dan monitoring dan evaluasi.

 operasional kegiatan bagi Balai Penyuluhan KB, dalam upaya pencapaian tujuan program Kependudukan, KB dan pembangunan keluarga secara nasional.  pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dari Gudang SKPD‐KB Kabupaten/kota ke setiap tempat Fasilitas Pelayanan KB. 

27

 Operasional penggerakan program KB di Kampung KB.

Ketenagakerjaan

Dialokasikan berdasarkan:

 Diarahkan untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja melalui peningkatan kompetensi tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan industry.

 Jumlah balai penyuluhan KB yang telah terbangun di kecamatan,

 Ditujukan untuk mendanai penyelenggaraan pelatihan kerja di Balai Latihan Kerja provinsi dan kab/kota dengan menggunakan Standar kompetensi, yaitu Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), Standar Kompetensi Internasional, dan Standar Khusus.

 Jumlah klinik,  1 (satu) Kampung KB di Kab/Kota.

 Dialokasikan berdasarkan kebutuhan dana untuk pelaksanaan kegiatan pelatihan kerja. 26

http://apeksi.id

28

7



ARAH DAN TUJUAN

KEBIJAKAN DANA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 





Diarahkan untuk menjamin keberlanjutan dan keamanan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) terpadu dalam menghasilkan data dan dokumen kependudukan yang akurat dan seragam di seluruh Indonesia sesuai amanat UU 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Ditujukan untuk mendukung penyelenggaraan program dan kegiatan administrasi kependudukan di provinsi dan kabupaten/kota , terutama untuk mewujudkan: Nomor Identitas Penduduk (NIK) bagi seluruh penduduk yang terjamin ketunggalan datanya.  Database Kependudukan Nasional yang terintegrasi dan terhubung dengan seluruh daerah dan Provinsi, Kab/Kota, dan Kecamatan, serta 3 Data Center (Kalibata, Medan Merdeka Utara dan Batam), dan 3 Permanen Link (Istana Presiden, Wapres dan Gedung DPR). Dokumen Kependudukan yang Bernilai Hukum dan seragam di seluruh Indonesia, meliputi Bio Data Penduduk, Kartu Keluarga (KK), dan KTP‐el. Akta‐Akta Pencatatan Sipil, Catatan Pinggir dan/atau Surat Keterangan atas 13 (tiga belas) Peristiwa Penting (vital event) yang dialami oleh penduduk (antara lain yaitu Kelahiran, Lahir‐ Mati, Perkawinan, Perceraian, Kematian, Pengangkatan Anak, Pengesahan Anak, Pembatalan Perkawinan, Pembatalan Perceraian, Perubahan Nama, dan Perubahan Kewarganegaraan).

Arah : Memberikan penghargaan (reward) kepada Daerah yang mempunyai kinerja baik dalam kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah, pelayanan publik serta ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan :

Digunakan antara lain untuk membiayai kegiatan pembinaan kepada kabupaten/kota terkait kebijakan administrasi kependudukan dan catatan sipil, fasilitasi pelaksanaan penerbitan KTP‐el di kabupaten/kota, pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan, sosialisasi kebijakan kependudukan dan pencatatan sipil bagi masyarakat, pelayanan dokumen kependudukan, penerbitan dokumen kependudukan, pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan, serta penyajian Informasi Administrasi Kependudukan Tingkat Kabupaten/Kota.



Mendorong agar Daerah berupaya untuk mengelola keuangannya dengan lebih baik yang ditunjukkan dengan perolehan opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).



Mendorong agar Daerah berupaya untuk selalu menetapkan APBD tepat waktu.



Mendorong agar Daerah berkinerja lebih baik dalam (1) kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah; (2) pelayanan dasar publik, dan (3) perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

29


POKOK-POKOK KEBIJAKAN DANA INSENTIF DAERAH TA 2017

31

KEBIJAKAN DANA INSENTIF DAERAH TA 2017  Tetap dialokasikan kepada Provinsi, Kabupaten, dan Kota berdasarkan kriteria utama dan kriteria kinerja.  Pagu diperbesar agar besaran alokasi yang diterima masing‐ masing daerah lebih signifikan sebagai instrumen fiskal untuk menstimulasi peningkatan kinerja pengelolaan keuangan dan kesehatan fiskal daerah, kinerja pelayanan dasar, dan kinerja ekonomi serta kesejahteraan daerah.  Melakukan pemutakhiran dan perbaikan data kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah, data pelayanan dasar pubik, serta data ekonomi dan kesejahteraan dalam rangka penilaian Kriteria Utama dan Kriteria Kinerja daerah. 32

http://apeksi.id

8



Indikator Kriteria Kinerja Dana Insentif Daerah No

Dana Otonomi Khusus Prov. Aceh, Papua dan Papua Barat dan Dana Tambahan Infrastruktur Prov. Papua dan Papua Barat

Kriteria

Kinerja Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah 1.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah/Realisasi Total Pendapatan Daerah

2.

Realisasi Pendapatan APBD/Target Pendapatan APBD

3.

(Realisasi Total Pendapatan Daerah + Realisasi Penerimaan Pembiayaan)/(Realisasi Total Belanja + Realisasi Total Pengeluaran Pembiayaan)

4.

Growth (Realisasi PDRD/Realisasi Total Pendapatan Daerah)

5.

Realisasi Pendapatan PDRD/Realisasi PDRB non migas

6.

Realisasi Belanja Modal/Realisasi Total Belanja APBD

7.

Realisasi Belanja Pegawai/Realisasi Total Belanja APBD

8.

Realisasi Belanja APBD/Pagu Belanja APBD

9.

Realisasi Ruang Fiskal/Realisasi Total Pendapatan APBD

10.

Defisit APBD/Total Pendapatan APBD

11.

Realisasi SILPA Tahun Sebelumnya/Realisasi Total Belanja APBD

2% (dua persen) dari total DAU Nasional

Aceh (Pasal 183 UU 11/2006)

Tahun 1 s.d. 15  2% dari DAU Nasional Tahun 16 s.d.20  1% dari DAU Nasional

• •

Otsus Papua dan Papua Barat (Pasal 34 ayat (3) huruf e UU 21/2001)

2% (dua persen) dari total DAU Nasional Berlaku selama 20 Tahun Provinsi Papua 70% dan Papua Barat 30% (diatur dlm UU APBN)

• •

Terutama ditujukan utk pembiayaan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan

Terutama ditujukan pembiayaan Pendidikan dan Kesehatan

Kinerja Pelayanan Dasar Publik 1.

Kinerja bidang pendidikan (APM SD,APM SMP, Tingkat Melek Huruf)

2.

Kinerja bidang kesehatan (Persentase balita mendapatkan imunisasi, Persentase persalinan ditolong tenaga kesehatan)

3.

Kinerja bidang Pekerjaan Umum (Persentase RT menurut sumber air minum layak, Persentase RT menurut akses thd sanitasi layak)

Dana Tambahan Infrastruktur Prov. Papua dan Papua Barat

Kinerja Ekonomi dan Kesejahteraan 1.

Tingkat Pertumbuhan Ekonomi

2.

Penurunan Tingkat Kemiskinan

3.

Penurunan Tingkat Pengangguran

4.

Pengendalian Tingkat Inflasi

Ditetapkan antara Pemerintah dan DPR berdasarkan usulan Provinsi pada setiap tahun anggaran, yang terutama ditujukan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur.

Penggunaan Dana Tambahan Infrastruktur tidak diatur secara detil dalam UU, namun diarahkan utk mempercepat pembangunan infrastruktur, spt jalan, jembatan, dermaga, sarana transportasi darat, sungai maupun laut dlm rangka mengatasi keterisolasian dan kesenjangan penyediaan infrastruktur antara Papua dan Papua Barat dengan daerah lainnya.

Dlm 25 thn seluruh kota‐kota provinsi, kab/kota, distrik atau pusat‐pusat penduduk lainnya terhubung dgn transportasi darat, laut dan udara yg berkualitas

Pasal 34 ayat (3) huruf f UU 21/2001

35

33


POKOK-POKOK USULAN PERUBAHAN DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR PAPUA DAN PAPUA BARAT RAPBN-P 2016 DAN RAPBN 2017

2015

Provinsi

POKOK-POKOK KEBIJAKAN DANA OTONOMI KHUSUS TA 2017

2016

APBN‐P

1. Provinsi Papua 2. Provinsi Papua Barat TOTAL

APBN

RAPBN‐P

Selisih Jumlah

(%)

2.250,0

1.200,0

1.987,5

787,5

(miliar rupiah)

750,0

600,0

862,5

262,5

43,7

3.000,0

1.800,0

2.850,0

1.050,0

65,6

Pembagian tambahan Dana Tambahan Infrastruktur antara Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sebesar 75% dan 25% tersebut didasarkan pada perbandingan indikator jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah desa/kampung dan kelurahan. No

Indikator

1

Jumlah Penduduk

2

Luas Wilayah (km2)

3

Jumlah Kampung dan Kelurahan Rata‐rata

Papua Jumlah

Papua Barat %

Jumlah

%

3.993.325

79%

1.068.911

21%

354.543

71%

141.527

29%

75%

1.839

5.529

75%

25% 25% 36

http://apeksi.id

9



DANA KEISTIMEWAAN DIY

KEBIJAKAN DANA DESA TA 2017

DEFINISI DANA KEISTIMEWAAN DIY

1. Meningkatkan anggaran Dana Desa hingga 10% dari dan di luar Dana Transfer ke Daerah berdasarkan road map dana desa 2015‐2019 untuk memenuhi amanat UU No. 6 Tahun 2014. 2. Mengalokasikan dana desa berdasarkan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa dengan memperhatikan aspek pemerataan dan keadilan. 3. Meningkatkan kualitas penggunaan Dana Desa dengan memperbaiki mekanisme penyaluran dan ketentuan penggunaan, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi Dana Desa.

Dana yang berasal dari APBN dalam rangka pelaksanaan kewenangan Keistimewaan DIY yang diperuntukkan bagi dan dikelola oleh Pemerintah Provinsi DIY yang pengalokasian dan penyalurannya melalui mekanisme transfer ke daerah sesuai kebutuhan DIY dan kemampuan keuangan negara.

PENGGUNAAN KEWENANGAN KEISTIMEWAAN DIY Wewenang tambahan tertentu yang dimiliki oleh DIY selain wewenang yang ditentukan dalam UU Pemerintahan Daerah, yaitu : (1) tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur; (2) Kelembagaan; (3) Kebudayaan; (4)Pertanahan; (5) Tata Ruang. Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan dalam urusan Keistimewaan diatur dengan Perda Istimewa (Perdais) yang dibentuk oleh Gubernur dan DPRD DIY

KEBIJAKAN DANA KEISTIMEWAAN DIY TA 2017 1. Meningkatkan kualitas perencanaan dan ketepatan penggunaan Dana Keistimewaan DIY; 2. Meningkatkan pemantauan dan evaluasi dalam rangka mendukung efektivitas penyelenggaraan keistimewaan DIY; 3. Mendorong percepatan pelaporan atas pelaksanaan kegiatan oleh Pemerintah Daerah; 39

37


PENGALOKASIAN DANA DESA APBN

POKOK-POKOK KEBIJAKAN DANA DESA TA 2017

Transfer ke Daerah

Dana Desa

MENTERI KEUANGAN

BUPATI/WALIKOTA

DANA DESA PER KAB/KOTA

DANA DESA PER DESA

90% Alokasi Dasar

10 % Formula

25% x Jumlah Penduduk Desa 35% x Jumlah Penduduk Miskin Desa 10% x Luas Wilayah Desa

30% x IKK

Alokasi Dasar

Rp565,64 Jt/DESA* X JUMLAH DESA

Formula=PAGU DD ‐ ALOKASI DASAR

25% x Jumlah Penduduk Desa 35% x Jumlah Penduduk Miskin Desa 10% x Luas Wilayah Desa 30% x IKG

Keterangan: *Pagu AD TA 2016. Jumlah Alokasi Dasar merata sama untuk semua Desa secara nasional, disesuaikan dengan pagu Dana Desa Nasional TA 2017 40

http://apeksi.id

40

10



TERIMA KASIH

http://apeksi.id

11

OUTLINE POKOK-POKOK KEBIJAKAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA TA Musyawarah Nasional V APEKSI 2016 Kota Jambi, 27 Juli

Recommend Documents