Munsyawarah Nasional V APEKSI 2016 Kota Jambi, 27 Juli 2016

Munsyawarah Nasional V APEKSI 2016

Kota Jambi, 27 Juli 2016

PELAKSANAAN PEMETAAN URUSAN DAN PENYERAHAN PERSONIL, PENDANAAN, SARANA DAN PRASARANA SERTA DOKUMEN (P3D) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

OLEH : DIRJEN OTONOMI DAERAH

3

I. PERKEMBANGAN KEBIJAKAN DESENTRALISASI

II. MEMBANGUN EFEKTIVITAS PEMERINTAHAN BERBASIS PADA URUSAN PEMERINTAHAN

Sinergitas Kualifikasi SDM

UU 32 /’04 mencari keseimbangan UU 22 / 1999 Dominan Destr

Sinergitas Kelembagaan

Sinergitas Perencanaan

UU 5 / 1974 Dominan Sentrl UU 18 / 1965 Dominan Desentr Penetapan Presiden 6 / 1959 Dominan sentrl UU 1 / 1957 Dominan Desentralisasi UU 22 / 1948 Dominan Desentralisasi

Sinergitas kebijakan

Membangun Efektivitas Pemerintahan

Sinergitas Pertanggung jawaban kepada masyarakat

UU 1 / 1945 Dominan Sentralisasi DESENTRALISATIE WET 1903 Dominan Sentralisasi

http://apeksi.id

1



IV. PENATAAN URUSAN PEMERINTAHAN (UU 23 TAHUN 2014)

II. MEMBANGUN EFEKTIVITAS PEMERINTAHAN BERBASIS PADA URUSAN (LANJUTAN …..) • Melalui Undang‐Undang ini dilakukan pengaturan yang bersifat afirmatif yang dimulai dari pemetaan Urusan Pemerintahan yang akan menjadi prioritas Daerah dalam pelaksanaan otonomi yang seluas‐luasnya.

Pembagian urusan pemerintahan diatur dalam lampiran UU sehingga memberikan status otonomi yang lebih kuat kepada daerah otonom;

• Melalui pemetaan tersebut akan tercipta sinergi kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang Urusan Pemerintahannya di desentralisasaikan ke Daerah.

Ditentukan suatu pola pembagian urusan pemerintahan antar tingkatan/susunan pemerintahan sehingga terhindar dari tumpang tindih dan ketidakjelasan kewenangan;

• Sinergi Urusan Pemerintahan akan melahirkan sinergi kelembagaan antara Pemerintah Pusat dan Daerah karena setiap kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian akan tahu siapa pemangku kepentingan (stakeholder) dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian tersebut di tingkat provinsi dan kabupaten/kota secara nasional. • Sinergi Urusan Pemerintahan dan kelembagaan tersebut akan menciptakan sinergi dalam perencanaan pembangunan antara kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dengan Daerah untuk mencapai target nasional.

Terdapat keseimbangan beban urusan berdasarkan kriteria dan prinsip pembagian urusan pemerintahan yang sudah ditentukan;

• Manfaat lanjutannya adalah akan tercipta penyaluran bantuan yang terarah dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terhadap Daerah‐Daerah yang menjadi stakeholder utamanya untuk akselerasi realisasi target nasional tersebut.

Urusan yang mempunyai dampak ekologis yang serius hanya diotonomikan sampai ke daerah provinsi (kehutanan, kelautan dan pertambangan) sehingga relatif mudah dikendalikan.

• Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah akan sulit tercapai tanpa adanya dukungan personel yang memadai baik dalam jumlah maupun standar kompetensi yang diperlukan untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Dengan cara tersebut Pemerintah Daerah akan mempunyai birokrasi karir yang kuat dan memadai dalam aspek jumlah dan kompetensinya.

Memperkuat status urusan mencegah tumpang tindih otonomi daerah kewenangan

III. KONSTRUKSI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH BERBASIS URUSAN PEMERINTAHAN II/0

PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pemerintah PRESIDEN & WAPRES

K / L

III

1 KDH & DPRD

PERSONIL

Urusan Pem

Pembentukan Daerah Otonom

2

Penyerahan Urusan

ABSOLUT PEMBIAYAAN Desen, Dekon & TP

4

7 APLIKASI IT

Jabatan2

Pengisian Personil

berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan dengan yang dimiliki oleh pegawai.

KINERJA PEMDA 6

BINWAS 8

RAKYAT (PUBLIC SERVICE DAN CIVIL SERVICES) I/9

http://apeksi.id

KONKUREN

Dibagi berdasarkan prinsip Eksternalitas, Akuntabilitas dan Efisiensi

3 5

Organisasi Perangkat Daerah

URUSAN PEM. UMUM

1. 2. 3. 4. 5.

PERTAHANAN KEAMANAN AGAMA YUSTISI POLITIK LUAR NEGERI 6. MONETER & FISKAL

PILIHAN

WAJIB Kes, Pendidik, PU, dll.

PELAYANAN DASAR

Pertambangan, Perdagangan, dll.

NON PELAYANAYAN DASAR

SPM

PARTISIPASI

2



Urusan Pemerintahan Pilihan

Urusan Pemerintahan Wajib berkaitan dengan Pelayanan Dasar 1. Pendidikan; 2. Kesehatan; 3. Pekerjaan umum dan penataan ruang; 4. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman; 5. Ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan 6. Sosial.

Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

Tenaga kerja; Pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak; Pangan; Pertanahan; Lingkungan hidup; Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; Pemberdayaan masyarakat dan Desa; Pengendalian penduduk dan keluarga berencana; Perhubungan; Komunikasi dan informatika; Koperasi, usaha kecil, dan menengah; Penanaman modal; Kepemudaan dan olah raga; Statistik; Persandian; Kebudayaan; Perpustakaan; dan Kearsipan.

1. Kelautan dan perikanan; 2. Pariwisata; 3. Pertanian; 4.Kehutanan; 5. Energi dan Sumber Daya Mineral; 6. Perdagangan; 7. Perindustrian; dan 8. Transmigrasi.

V.

A.

B.

C.

D.

http://apeksi.id

JENIS PERANGKAT DAERAH MENURUT UU 23/2014 SUPPORTING STAFF : 1. SETDA (Sekda selaku Midle Line) 2. SET DPRD OPERATING CORE :DINAS YANG MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN.

TECHNO STRUCTURE : MEMBERIKAN DUKUNGAN SELURUH SKPD.

BADAN YANG TEKNIS KEPADA

TECNO STRUCTURE YANG SECARA EKSPLISIT SUDAH DISEBUTKAN NOMENKLATURNYA INSPEKTORAT DAERAH DAN SATPOL PP.

3


VI. PERANGKAT DAERAH PROVINSI


VII. PERANGKAT DAERAH KAB/KOTA

PASAL 209 Ayat (1)

PASAL 209 Ayat (2)

Perangkat Daerah provinsi terdiri atas:

Perangkat Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

a. sekretariat daerah;

a. sekretariat daerah;

b. sekretariat DPRD;

b. sekretariat DPRD;

c. inspektorat;

c. inspektorat;

d. dinas; dan

d. dinas;

e. badan.

e. badan; dan f. Kecamatan.

VI. JENIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI

SEMUA PERANGKAT YANG MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DISEBUT DINAS

SEMUA PERANGKAT DAERAH YANG MEMBERIKAN DUKUNGAN TEKNIS KEPADA SELURUH PRANGKAT DAERAH DISEBUT BADAN, KECUALI YG DISEBUT KHUSUS. SELAIN DINAS DAN BADAN DIBENTUK SEKRETARIAT DAERAH, SET DPRD DAN INSPEKTORAT DAERAH SERTA SAPOL PP

http://apeksi.id

VII. JENIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

SEMUA PERANGKAT YANG MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DISEBUT DINAS SEMUA PERANGKAT DAERAH YANG MEMBERIKAN DUKUNGAN TEKNIS KEPADA SELURUH PERANGKAT DAERAH DISEBUT BADAN

SELAIN DINAS DAN SEKRETARIAT DAERAH, INSPEKTORAT DAERAH.

PERANGKAT KECAMATAN.

BADAN DIBENTUK SET DPRD DAN

KEWILAYAHAN

DISEBUT

4



KONSEP PENGATURAN DINAS DAERAH PROVINSI DALAM RPP PEDOMAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (TINDAK LANJUT UU 23/2014)

VIII. KRITERIA DINAS DAN BADAN 1.

Pada dinas) dapat dibentuk UPT dinas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;

Dinas dibentuk untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

2.

untuk Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan berbentuk satuan pendidikan.

Badan sebagaimana dibentuk untuk melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah meliputi:

3.

UPT untuk Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan berbentuk rumah sakit dan Puskesmas.

4.

Pembentukan UPT dinas ditetapkan melalui peraturan gubernur.

(Pasal 217 Ayat (1)

a. perencanaan; b. keuangan; c. kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan; d. penelitian dan pengembangan; dan e. fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang‐undangan. (Pasal 219 Ayat (1)

Badan Penunjang Lainnya

KONSEP PENGATURAN DINAS DAERAH DALAM RPP PEDOMAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (TINDAK LANJUT UU 23/2014)

. Badan Daerah provinsi yang melaksanakan fungsi penunjang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf f dibentuk dengan kriteria: 1. diperintahkan oleh peraturan perundang‐undangan; dan 2. memberikan pelayanan yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi semua Perangkat Daerah. Pembentukan badan Daerah provinsi dan pembentukan badan penghubung Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) dan ayat (7) berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang aparatur negara.

http://apeksi.id

1. Pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan yang hanya diotonomikan kepada daerah provinsi, dibentuk cabang dinas di kabupaten/kota yang mempunyai urusan pemerintahan pada wilayah tersebut. 2. wilayah kerja cabang dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi lebih dari satu kabupaten/kota. 3. Pembentukan cabang ditetapkan dengan peraturan daerah. 4. Dalam rangka percepatan dan efisiensi pelayanan publik urusan pemerintahan, cabang dinas mendapat pelimpahan wewenang dari gubernur. 5. Pelimpahan wewenang dari gubernur dilaksanakan melalui peraturan gubernur.

5



KONSEP PENGATURAN DINAS DAERAH DALAM RPP PEDOMAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (TINDAK LANJUT UU 23/2014)

1. UPT pada dinas Provinsi: • Kelas A, dipimpin oleh Pejabat Administrator, dengan 1 subbag Tu dan dua Seksi • Kelas B, dipimpin oleh Pengawas tanpa kepala seksi 2. UPT pada dinas Kab/Kota: • Kelas A, dipimpin oleh Pejabat Pengawas dg satu subbag TU • Kelas B, dipimpin oleh Pengawas tanpa subbag TU 3. Susunan organisasi UPT yang berbentuk rumah sakit diatur dengan Perpres 4. Susunan Puskesmas ditetapkan dengan Peraturan Menteri Kesehatan 5. Satuan pendidikan ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang‐undangan.

VII. TIPOLOGI PERANGKAT DAERAH

PADA PRINSIPNYA SETIAP DILAKSANAKAN OLEH 1 DINAS

URUSAN

PEMERINTAHAN

PADA PRINSIPNYA SETIAP FUNGSI PENUNJANG DILAKSANAKAN OLEH 1 BADAN UNTUK MELAKSANAKAN PRINSIP TERSEBUT DI ATAS, ATAS DINAS DAN BADAN DIKATEGORIKAN KE DALAM • TIPE A • TIPE B. dan • TIPE C KECAMATAN DIKATEGORIKAN KE DALAM TIPE A DAN TIPE B

VIII. KEBIJAKAN BIDANG KEPEGAWAIAN YANG HARUS DIPERHATIKAN DALAM PENATAAN KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH

UU 5/2014  SISTEM MERIT SEBAGAI STRATEGI UNTUK MEMBANGUN PROFESIONALISME DAN INTEGRITAS APARATUR SIPIL NEGARA • mengatur fungsi, tugas dan peranan, serta hak dan kewajiban Aparatur Sipil Negara. • memberi landasan bagi penerapan sistem merit dalam manajemen Aparatur Sipil Negara.

VIII. Konsekuensi Penerapan Sistem Merit Semua jabatan harus: • memiliki standar kompetensi, • uraian tugas, • target kinerja, • indikator penilaian kinerja, serta • mekanisme penilaian kinerja. Setiap pegawai harus: • memahami tugasnya, • target kinerja, • bagaimana kinerjanya dinilai, • hasil penilaian, serta • kaitan antara kinerja dengan remunerasi dan karier.

TIDAK LAGI DIKENAL PERUMPUNAN DINAS DAN BADAN, KECUALI URUSAN YANG SANGAT KECIL SEHINGGA BEBAN TUGASNYA TIDAK MASUK KATEGORI TIPE C

http://apeksi.id

6



IX. Implikasi Penerapan Sistem Merit terhadap Organisasi

XI. KERANGKA INTEGRASI PENATAAN URUSAN, KELEMBAGAAN DAN KEPEGAWAIAN PADA PERANGKAT DAERAH SERTA PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Urusan Pemerintahan

•

• • • • •

Penataan jabatan ( restructuring dan rightsizing) agar semua jabatan jelas kontribusinya terhadap pencapaian target kinerja organisasi. Penyusunan kualifikasi, standar kompetensi, target kinerja untuk setiap jabatan Penerapan sistem penilaian kinerja yang obyektif dan transparan Penyempurnaan sistem remunerasi Penempatankembali pegawai, termasuk redistribusi Penyusunan rencana pengembangan karier, termasuk program Diklat

Kelembagaan Perangkat Daerah

Program & Anggaran

IKU

PROGRAM ANGGARAN

Peta Jabatan dan Atributnya • • • • •

K Kepala l Administrator Pengawas JFT JFU

Sub Urusan Pemerintahan Kewenangan

Fungsi Dasar/ Tugas Urusan Pemerintahan Indikator

Langkah j Kerja

Kriteria Unjuk Kerja

Pegawai ASN pd Perangkat Daerah Kualifikasi Pegawai ASN pada Perangkat Daerah • JPT/Admnistrator • Administrator • Pengawas • JFT • JFU

Pemaketan k d dan e a a Kompetensi o pe e s Penilaian Penilaian Kinerja Individu Kinerja Organisasi, Daerah, g Program dan K/L di Daerah

XII. PENATAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN

X. LANGKAH STRATEGIS PENATAAN URUSAN, KELEMBAGAAN DAN KEPEGAWAIAN PADA PERANGKAT DAERAH (lanjutan…)

KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH Urusan Pemerintahan

URUSAN PEMERINTAHAN WNYD & PILIHAN

Pemetaan Urusan Pemerintahan (Non Yan Dasar dan Pilihan)

Kelembagaan Perangkat Daerah

Intensitas Urusan Pemerintahan

Perencanaan dan Anggaran

Kelembagaan Kepegawaian pd Perangkat daerah

1

• Beban Tugas • Tipe OPD

2

• Peta Jabatan • Kualifikasi Jab

3

• Persyaratan Jab • Kompetensi & Bakat

• Jumlah

1

1 2 3

• Kompetensi • Potensi Kerja • Local Wisdom

2 3

•Indikator Kinerja Utama

•Kode Program •Kode Anggaran •Mengawal prioritas nasional •Efisien Pengelolaan Keuangan Negara

TIPELOGI Perangkat Daerah • Kepala • Administrator • Pengawas • JFT • JFU

Peta Jabatan

Sub Urusan Pemerintahan Kewenangan Jenis Layanan/Fungsi Dasar/Tugas Urusan Pemerintahan

Jangkauan Layanan/Indik ator

Analisis Jabatan Evaluasi Jabatan

KINERJA PEMERINTAHAN DAERAH

http://apeksi.id

7



XIII. PENATAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN KEPEGAWAIAN PADA PERANGKAT DAERAH

XV. PETA JABATAN PERANGKAT DAERAH

Urusan Pemerintahan

Program & Anggaran

IKU

Kelembagaan Perangkat Daerah Peta Jabatan dan Atributnya

URUSAN PEMERINTAHAN

Sub Urusan Pemerintahan Kewenangan

Pegawai ASN pd Perangkat Daerah

Fungsi Dasar/ Tugas Urusan Pemerintahan

Kualifikasi Pegawai ASN pada Perangkat Daerah

Langkah j Kerja

Kriteria Unjuk Kerja

JPT/ Admnistrator Administrator Pengawas JFT JFU

Setiap Jabatan ditetapkan sesuai Kompetensi yang dibutuhkan (Ps 16 ASN)

KKNIPDN: Ahli Suvervisor Operator

PETA JABATAN PERANGKAT DAERAH

Administrator: 4 Pengawas : 12 Pelaksana: ?


Administrator 2 Pengawas : 6 Pelaksana: ?

Ketrampilan Keahlian Sesuai kebutuhan



Pemaketan k o pe e s Kompetensi Penilaian Kompetensi dan Sertifikasi

XIV. LANGKAH STRATEGIS PENATAAN URUSAN, KELEMBAGAAN DAN KEPEGAWAIAN PADA PERANGKAT DAERAH

XVI. BESARAN DINAS/BADAN DAERAH PROVINSI URUSAN PEMERINTAHAN

Urusan Pemerintahan

Sub Urusan Pemerintahan

Program & Anggaran

Kewenangan

Fungsi Dasar/ Tugas Urusan Pemerintahan

IKU PROGRAM

31

SPM

Indikator




Langkah j Kerja

ANGGARAN

Kriteria Unjuk Kerja Penilaian Kinerja Individu Kinerja Organisasi, Daerah, g Program dan K/L di Daerah

http://apeksi.id

8



XVII. BESARAN DINAS/BADAN DAERAH KAB/KOTA

IX. BADAN PENUNJANG DIBIDANG KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

URUSAN PEMERINTAHAN

• kepegawaian; • pendidikan dan pelatihan; Administrator: 4 Pengawas : 12 Pelaksana: ?



26

XVIII. BESARAN PERANGKAT KAB/KOTA (KECAMATAN)

X. INDIKATOR PENGUKURAN BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

BUPATI/WALIKOTA

1. Kualifikasi SDM 2. Diklat • • • • • • • •

Identifikasi kebutuhan diklat; Penyusunan kurikulum; Pengembangan silabus; Penyusunan modul; Ujicoba diklat; Evaluasi dan penyempurnaan diklat; Standardisasi Program Diklat Berbasis Kompetensi; Penjaminan Kualitas

3. Uji kompetensi dan Sertifikasi

4. Inovasi Pengembangan Kompetensi

1. Jumlah JPT 2. Jumlah Pejabat Administrasi A S N

– Administrator – Pengawas – Pelaksana

3. Jumlah Pejabat Fungsional

26

http://apeksi.id

9


XI. BESARAN ORGANISASI BADAN PENUNJANG DIBIDANG KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PROVINSI


XIII. NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH 1.

Penyelenggara Pemerintahan Daerah menetapkan nomenklatur Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan dengan memperhatikan pedoman dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang membidangi Urusan Pemerintahan tersebut.

2.

Kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian menetapkan pedoman nomenklatur Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kewenangannya berdasarkan pendekatan fungsi pada setiap sub urusan dan kewenangan dari Urusan Pemerintahan setelah berkoordinasi dengan Menteri.

3.

Menteri menetapkan pedoman nomenklatur sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, unit pelayanan terpadu satu pintu, badan serta nomenklatur dinas yang melaksanakan Urusan Pemerintahan yang diselenggarakan oleh lebih dari 1 (satu) kementerian/lembaga pemerintah non kementerian.

• TIPE A, Dengan Skor 801 ke atas

• TIPE B, Dengan Skor 601‐800 • TIPE C, Dengan Skor 401 – 600 • Skor 400 atau kurang diwadahi setingkat bidang dan vergabung dengan Badan yang mewadahi Kepegawaian • pendidikan dan pelatihan;

26

XII. BESARAN ORGANISASI BADAN PENUNJANG DIBIDANG KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN/KOTA DILAKSANAKAN OLEH SATU BADAN: KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN •TIPE A, Dengan Skor 801 ke atas

•TIPE B, Dengan Skor 601‐800 •TIPE C, Dengan Skor 401 – 600 •Skor 400 atau kurang diwadahi setingkat bidang dan dilekatkan pada Sekretariat daerah

26

http://apeksi.id

XIII. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT • Dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat, perangkat daerah secara bertahap menerapkan sistem informasi yang terintegrasi antarkabupaten/kota, provinsi, dan Pemerintah Pusat dengan menggunakan insfrastruktur dan aplikasi secara berbagi pakai berdasarkan pertimbangan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

26

10



KERANGKA KOMPETENSI DAN SERTIFIKASI APARATUR PEMDA (Kompetensi Pemerintahan dan Kompetensi Teknis)

Evolusi Layanan Pemerintahan 1

Loket Kantor

Sms

Telephon analog

3

2

Loket Bergerak

Messenger

Ip‐Phone

Web Online

Live Chat

Video Converence

Sertifikat VI Pemerintah an Dst....

Sertifikat Diploma Pemerintah an Dst....

Sertifikat Advance Diploma Pemerintah an Dst....

Sertifikat VI Pem. (Damkar)

Sertifikat Diploma Pem. (Damkar)

Sertifikat Advance Diploma Pem. (Damkar)

Sertifikat VI Pemerintah an (Pol PP)

Sertifikat Diploma Pem. (Pol PP)

Sertifikat Advance Diploma Pem. (Pol PP)

Sertifikat VI Pemerintah an (Keuangan Daerah .... unit

Sertifikat Diploma Keuangan Daerah

Sertifikat Advance Diploma Keuangan Daerah .... unit

Sertifikat IV Pemerintah an

Sertifikat V Pemerintah an

Sertifikat VI Pemerintah an

Sertifikat Diploma Pemerintah an

9 Unit

11 Unit

15 Unit

15 Unit

15 Unit

Sertifikat Advance Diploma Pemerintah an 15 Unit

Sertifikat VI Teknis Pem (Kesehatan)

Sertifikat Diploma Teknis Pem (Kesehatan) Sertifikat Diploma Pem (Kehutanan)

Sertifikat Ad Dipl Teknis Pem. (Kesehatan) Sertifikat Adv Dipl Teknis Pem (Kehutanan)

Sertifikat Diploma Pem (Perdag)

Sertifikat Adv Dipl Teknis Pem (Perdag)

Sertifikat VI Teknis Pem (Kehutanan)

Sertifikat VI Teknis Pem (Perdag)

Anjungan Layanan

Televisi

Jejaring sosial

XIV. PENGISIAN PERANGKAT DAERAH DAN TUGAS BPSDM KE DEPAN • Pegawai aparatur sipil negara yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan jabatan pengawas pada Perangkat Daerah wajib memenuhi persyaratan kompetensi: a. teknis; b. manajerial; dan c. sosial kultural.

.... unit

Sertifikat III Pemerintah an

Sertifikat VI Pemerintah an (Kesehatan)

XV. PENGISIAN PERANGKAT DAERAH UNTUK PERTAMA SEKALI • Pepengisian kepala Perangkat Daerah dan kepala unit kerja pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, untuk pertama kalinya dilakukan dengan mengukuhkan pejabat yang sudah memegang jabatan yang setingkat dengan jabatan yang akan diisi dengan ketentuan memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi jabatan.

• Selain memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pegawai aparatur sipil negara yang menduduki jabatan Perangkat Daerah harus memenuhi kompetensi pemerintahan.

http://apeksi.id

11



SIMULASI PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN TIPELOGI KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN http://fasilitasi.otda.kemendagri.go.id

http://apeksi.id

12

Munsyawarah Nasional V APEKSI 2016 Kota Jambi, 27 Juli 2016

Recommend Documents