DIALOG NASIONAL APEKSI MEI 2016

DIALOG NASIONAL APEKSI 2016

19 MEI 2016

IMPLEMENTASI UU NO. 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

URUSAN PEMERINTAHAN

ABSOLUT

1. Politik Luar Negeri; 2. Pertahanan; 3. Keamanan; 4. Yustisi; 5. Moneter & Fiskal Nasional; dan 6. Agama.

KONKUREN

WAJIB

PILIHAN

YAN DASAR

NON YAN DASAR

SPM

PENATAAN KELEMBAGAAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PEMERINTAHAN UMUM

urusan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan pelaksanaannya kepada gubernur dan bupati/walikota di wilayahnya masingmasing, misalnya urusan menjaga 4 konsensus dasar

URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN

WAJIB tidak berkaitan dengan pelayanan dasar

berkaitan dengan pelayanan dasar

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Pendidikan Kesehatan PU PR Sosial Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman Ketertiban umum dan perlindungan masyarakat

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

www.apeksi.or.id

Tenaga Kerja; Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Pangan; Pertanahan; Lingkungan Hidup; Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; Perhubungan; Komunikasi dan Informatika; Kperasi, Usaha Kecil, dan Menengah; Penanaman Modal; Kepemudaan dan Olah Raga; Statistik; Persandian; Kebudayaan; Perpustakaan; dan Kearsipan.

PILIHAN Potensi dan keunggulan daerah 1. 2. 3. 4. 5.

Kelautan dan perikanan; Pariwisata; Pertanian; kehutanan; Energi dan sumberdaya mineral; 6. Perdagangan; 7. Perindustrian; dan 8. Transmigrasi.

Urusan berbasis ekosistem Kehutanan; pertambangan; kelautan dan perikanan.

Provinsi

URUSAN PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN



KONKUREN

PENDIDIKAN MERUPAKAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR



KEBUDAYAAN MERUPAKAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Kab/Kota

Dapat bagi hasil

1


19 MEI 2016

PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN NO.

SUB URUSAN

PEMERINTAH PUSAT

DAERAH PROVINSI

DAERAH KABUPATEN/KOTA

1

MANAJEMEN PENDIDIKAN

a. PENETAPAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN. b. PENGELOLAAN PENDIDIKAN TINGGI

a. PENGELOLAAN PENDIDIKAN MENENGAH. b. PENGELOLAAN PENDIDIKAN KHUSUS

a. PENGELOLAAN PENDIDIKAN DASAR. b. PENGELOLAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL.

2

KURIKULUM

PENETAPAN KURIKULUM NASIONAL PENDIDIKAN MENENGAH, PENDIDIKAN DASAR, PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, DAN PENDIDIKAN NONFORMAL.

PENETAPAN KURIKULUM MUATAN LOKAL PENDIDIKAN MENENGAH DAN MUATAN LOKAL PENDIDIKAN KHUSUS.

PENETAPAN KURIKULUM MUATAN LOKAL PENDIDIKAN DASAR, PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, DAN PENDIDIKAN NONFORMAL

3

AKREDITASI

AKREDITASI PERGURUAN TINGGI, PENDIDIKAN MENENGAH, PENDIDIKAN DASAR, PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, DAN PENDIDIKAN NONFORMAL.

4

PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

a. PENGENDALIAN FORMASI PENDIDIK, PEMINDAHAN PENDIDIK, DAN PENGEMBANGAN KARIER PENDIDIK. b. PEMINDAHAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN LINTAS DAERAH PROVINSI.

--

PEMINDAHAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI.

--

PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN NO.

1 1

SUB URUSAN 2 KEBUDAYAAN

PEMERINTAH PUSAT 3 a. PENGELOLAAN KEBUDAYAAN YANG MASYARAKAT PELAKUNYA LINTAS DAERAH PROVINSI. b. PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) KOMUNAL DI BIDANG KEBUDAYAAN. c. PELESTARIAN TRADISI YANG MASYARAKAT PENGANUTNYA LINTAS DAERAH PROVINSI.

DAERAH PROVINSI 4

DAERAH KABUPATEN/KOTA 5

d. PEMBINAAN LEMBAGA KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA.

2

PERFILMAN NASIONAL

PEMBINAAN PERFILMAN NASIONAL.

3

KESENIAN TRADISIONAL

PEMBINAAN KESENIAN YANG MASYARAKAT PELAKUNYA LINTAS DAERAH PROVINSI.

PEMBINAAN KESENIAN YANG MASYARAKAT PELAKUNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA.

PEMBINAAN KESENIAN YANG MASYARAKAT PELAKUNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/ KOTA

4

SEJARAH

PEMBINAAN SEJARAH NASIONAL.

PEMBINAAN SEJARAH LOKAL PROVINSI.

PEMBINAAN SEJARAH LOKAL KABUPATEN/KOTA.

www.apeksi.or.id

DAERAH PROVINSI


PERIZINAN PENDIDIKAN

a. PENERBITAN IZIN PERGURUAN TINGGI SWASTA YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT. b. PENERBITAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ASING.

a. PENERBITAN IZIN PENDIDIKAN MENENGAH YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT. b. PENERBITAN IZIN PENDIDIKAN KHUSUS YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT.

a. PENERBITAN IZIN PENDIDIKAN DASAR YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT. b. PENERBITAN IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT.

6.

BAHASA DAN SASTRA

PEMBINAAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA.

PEMBINAAN BAHASA DAN SASTRA YANG PENUTURNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/ KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI.

PEMBINAAN BAHASA DAN SASTRA YANG PENUTURNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA.

PEMINDAHAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA.

a. PENGELOLAAN KEBUDAYAAN YANG a. PENGELOLAAN KEBUDAYAAN MASYARAKAT PELAKUNYA LINTAS YANG MASYARAKAT PELAKUNYA DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM DALAM DAERAH KABUPATEN/ 1 (SATU) DAERAH PROVINSI. KOTA. b. PELESTARIAN TRADISI YANG b. PELESTARIAN TRADISI YANG MASYARAKAT PENGANUTNYA MASYARAKAT PENGANUTNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/ KOTA DALAM DAERAH KABUPATEN/ DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI. KOTA. c. PEMBINAAN LEMBAGA ADAT YANG PENGANUTNYA LINTAS DAERAH c. PEMBINAAN LEMBAGA ADAT YANG KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) PENGANUTNYA DALAM DAERAH DAERAH PROVINSI. KABUPATEN/KOTA.)

---

PEMERINTAH PUSAT

5.

PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN NO.

SUB URUSAN

PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN NO.

SUB URUSAN

PEMERINTAH PUSAT

DAERAH PROVINSI


5

CAGAR BUDAYA

a. PENETAPAN CAGAR BUDAYA a. REGISTRASI NASIONAL PERINGKAT PROVINSI. CAGAR BUDAYA. b. PENETAPAN CAGAR BUDAYA b. PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA PERINGKAT PERINGKAT NASIONAL. PROVINSI. c. PENGELOLAAN CAGAR c. PENERBITAN IZIN MEMBAWA BUDAYA PERINGKAT CAGAR BUDAYA KE LUAR NASIONAL. DAERAH PROVINSI. d. PENERBITAN IZIN MEMBAWA CAGAR BUDAYA KE LUAR NEGERI.

a. PENETAPAN CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN/ KOTA. b. PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN/KOTA. c. PENERBITAN IZIN MEMBAWA CAGAR BUDAYA KE LUAR DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI.

6

PERMUSEUMAN

a. PENERBITAN REGISTER MUSEUM. b. PENGELOLAAN MUSEUM NASIONAL.

PENGELOLAAN MUSEUM KABUPATEN/KOTA.

7

WARISAN BUDAYA

PENGELOLAAN WARISAN BUDAYA NASIONAL DAN DUNIA.

---

PENGELOLAAN MUSEUM PROVINSI.

--

--

2


Perangkat Daerah Provinsi dan Kab/Kota

Psl 209 ayat (3)

Psl 210

• MELAKSANAKAN KEWENANGAN DAERAH • MELAKSANAKAN TUGAS PEMBANTUAN

• HUBUNGAN KERJA BERSIFAT KOORDINATIF DAN FUNGSIONAL (DALAM RANGKA SINKRONISASI PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAN PERANGKAT DAERAH KAB/KOTA UNTUK MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG SAMA)

Perangkat Daerah Provinsi dan Kab/Kota Psl 212 ayat (1)

Psl 212 ayat (2)

Psl 212 ayat (3)

Psl 212 ayat (4)

www.apeksi.or.id

•PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH DITETAPKAN DENGAN PERATURAN DAERAH

•PERATURAN DAERAH TERSEBUT BERLAKU SETELAH MENDAPAT PERSETUJUAN DARI MENTERI DALAM NEGERI BAGI PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAN DARI GUBERNUR SEBAGAI WAKIL DARI PEMERINTAH PUSAT BAGI PERANGKAT DAERAH KAB/KOTA.

•PERSETUJUAN MENTERI ATAU GUB. SBG WAKIL PEMERINTAH PUSAT TSB DIBERIKAN BERDASARKAN PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR DAN URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

19 MEI 2016

Perangkat Daerah Provinsi dan Kab/Kota

Psl 211 ayat (1)

Psl 211 ayat (2)

• PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PENATAAN PERANGKAT DAERAH DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT UNTUK DAERAH PROVINSI DAN OLEH GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT UNTUK DAERAH KABUPATEN/KOTA

• NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH DAN UNIT KERJA PADA PERANGKAT DAERAH YANG MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DIBUAT DENGAN MEMPERHATIKAN PEDOMAN DARI KEMENTERIAN/LPNK YANG MEMBIDANGI URUSAN PEMERINTAHAN TSB

Pasal 20 ayat (1) UU 23 Tahun 2014 Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah provinsi diselenggarakan: a. sendiri oleh Daerah provinsi; b. dengan cara menugasi Daerah kabupaten/kota berdasarkan asas Tugas Pembantuan; atau c. dengan cara menugasi Desa.

•KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN PERINCIAN TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH DITETAPKAN DENGAN PERKADA

3


19 MEI 2016

Tugas Pembantuan (Draft RPP Perangkat Daerah)

Cabang Dinas (DraftRPP Perangkat Daerah)

• Provinsi

Pasal 13 ayat (3)

Pasal 35 ayat (3)

• Dinas Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah provinsi.

Pasal 22 ayat (1)

• Kabupaten/Kota

Pasal 22 ayat (4)

• Dinas Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu bupati/wali kota melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten/kota.

Pasal 22 ayat (8)

Pasal 23

Tugas Pembantuan dan Cabang Dinas TUGAS PEMBANTUAN

KELEBIHAN

KEKURANGAN

www.apeksi.or.id

CABANG DINAS

• Tidak Menambah Struktur • Efisiensi Anggaran • SDM yang akan menangani sudah tersedia di Kab/Kota

• Pengendalian dan Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Lebih Terkontrol

• Penyelenggaraan Urusan Berpotensi Kurang Maksimal

• Menambah Beban Anggaran Keuangan Daerah dan Negara/Tidak Efisien • Menambah Jumlah Instansi Penyelenggara Urusan • Perlu pengadaan sumber daya

•Pada Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pendidikan dan Urusan Pemerintahan yang hanya diotonomikan kepada Daerah provinsi dapat dibentuk cabang dinas di kabupaten/kota.

•Klasifikasi cabang dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas: •a. cabang dinas kelas A untuk mewadahi beban kerja yang besar; dan •b. cabang dinas kelas B untuk mewadahi beban kerja yang kecil.

•Ketentuan lebih lanjut mengenai cabang dinas diatur dengan Peraturan Menteri setelah mendapat pertimbangan tertulis dari menteri terkait dan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang aparatur negara.

•Pada Perangkat Daerah yang sudah dibentuk cabang dinas di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), Perangkat Daerah tersebut tidak mempunyai unit organisasi terendah, kecuali sekretariat.

TUGAS CABANG DINAS Tugas: melaksanakan penyusunan bahan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, dan pendidikan khusus di wilayah kerjanya.

4


19 MEI 2016

FUNGSI CABANG DINAS Fungsi:

•

•

•

•

• •

penyusunan bahan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, dan pendidikan khusus di wilayah kerjanya; penyusunan bahan pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, dan pendidikan khusus di wilayah kerjanya; penyusunan bahan pemberian penerbitan izin sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, dan pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat di wilayah kerjanya; pengumpulan dan penyajian data dan informasi di bidang pendidikan sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, dan pendidikan khusus di wilayah kerjanya; pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan pelaksanaan urusan tata usaha.

PERKEMBANGAN PENGALIHAN P3D URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN MENENGAH Personel, Prasarana dan Sarana, Pendanaan, serta Dokumen (P3D)

18

ROADMAP KEGIATANPENGALIHAN PENGALIHAN PENGELOLAAN RENCANA P3D PENDIDIKAN MENENGAH DARI KAB./KOTA KE PROPINSI Oktober 2014 Ditetapkan UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

1

Agustus - Desember 2015 Pendampingan Inventarisasi P3D dalam bentuk Koordinasi/Workshop Asistensi dalam 7 region: • Dinas Pendidikan Provinsi • Dinas Kab./Kota • Pusat (Kemendikbud dan K/L

Januari – Maret 2016 Validasi dan Pemantauan hasil inventarisasi aset

21 Januari 2016 SE Mendagri 188/232/Bangda 2016 tentang

tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Setelah ditetapkannya UU 23 Tahun 2014

28 Mei 2015 Konsolidasi Nasional dengan Dinas Pendidikan Provinsi Seluruh Indonesia

2

24 Agustus 2015 SE Dirjen Dikdasmen 3603/D/DM/2015 tentang Pengelolaan Pendidikan Menengah setelah ditetapkan UU 23 Tahun 2014

3

4

5

6 5

7 8 6

Percepatan Pengalihan P3D Urusan Pemerintahan sesuai UU 23 Tahun 2014

Juni – Agustus 2015

16 Oktober 2015 SE Mendagri 120/5935/SJ

Inisiasi Koordinasi oleh Provinsi*

Tentang percepatan pelaksanaan pengalihan urusan berdasarkan UU 23 Tahun 2014

9

31 Desember 2016 Serah terima berita acara pendanaan 11 10

1 Januari 2017 Pelaksanaan Pengelolaan Pendidikan Menengah oleh Provinsi

12 8

INVENTARISASI P3D

RAKOR P3D

SUDAH

BELUM

HADIR

TIDAK HADIR

TOTAL SEHARUSNYA

KABUPATEN/KOTA

492

22

427

87

514

PROVINSI

-

-

29

5*)

34

TOTAL REALISASI

492

22

456

92

548

DINAS PENDIDIKAN

April - 2 Oktober 2016 Pelaksanaan serah terima P2D

terkait)

16 Januari 2015 SE Mendagri 120/253/SJ

RAKOR INVENTARISASI P3D

Sumber: Ditjen Dikdasmen 11 April 2016

Ket:* Inisiasi Koordinasi antara Dinas Pendidikan Provinsi dengan Dinas Pendidikan Kab./Kota sudah ada yang memulai sebelum konsolidasi nasional tanggal 28 Mei 2015

www.apeksi.or.id

5


19 MEI 2016

TAHAPAN PERALIHAN P3D

DATA DAN RENCANA PENGALIHAN P3D DATA DAN JADWAL PENGALIHAN P3D (1/1) UU No 23 / 2014 Bidang Pendidikan

Inventarisasi P3D

NO

Penyelesaian Inventarisasi P3D sebagai akibat pengalihan urusan pemerintahan konkuren paling lambat tanggal 31 Maret 2016

Serah Terima Serah terima personel, sarana dan prasarana serta dokumen (P2D) paling lambat tanggal 2 Oktober 2016

Serah Terima Serah terima Pendanaan paling lambat tanggal 31 Desember 2016

Pelaksanaan Peralihan Beralihnya kewenangan dan penganggaran dari Kabupaten/Kota dalam urusan pengelolaan pendidikan menengah kepada Provinsi berlaku efektif terhitung sejak 1 Januari 2017

*

Provinsi

1

Aceh

2

Sumatera Utara

3

Sumatera Barat

4

Riau

5

Jambi

6

Sumatera Selatan

7

Bengkulu

8 9

Lampung Kepulauan Bangka Belitung

10

Kepulauan Riau

11

DKI Jakarta

12

Jawa Barat

13

Jawa Tengah

14

DI Yogyakarta

15

Jawa Timur

16

Banten

17

Bali

Pendampingan Validasi data Inventarisasi Pendataan P3D dan P3D dokumen

Rencana Serah Terima P2D (Maret-Oktober) 3

4

5

6

7

8

9

10

√ √ √ √ √

√ √ √ √ √ √ √ Sumber: Ditjen Dikdasmen, 11 April 2016

DATA DAN JADWAL PENGALIHAN P3D (1/2)

18

Nusa Tenggara Barat

19

Nusa Tenggara Timur

20

Kalimantan Barat

21

Kalimantan Tengah

22

Kalimantan Selatan

23

Kalimantan Timur

24

Kalimantan Utara

25

Sulawesi Utara

26

Sulawesi Tengah

27

Sulawesi Selatan

28

Sulawesi Tenggara

29

Gorontalo

30

Sulawesi Barat

31

Maluku

32

Maluku Utara

33

Papua

34

Papua Barat

√ √

√ √ √ √

Kebijakan Penganggaran terkait Pengalihan kewenangan

√ √ √ √

Dari 34 Dinas Pendidikan Provinsi, 22 Disdik telah memberikan konfirmasi jadwal serah terima P3D.

www.apeksi.or.id

6


19 MEI 2016

KEBIJAKAN PENGGAJIAN DALAM RANGKA PENGALIHAN WEWENANG PENDIDIKAN MENENGAH

TMT Pengalihan

1. Pengalihan wewenang pendidikan menengah dari Kabupaten/Kota ke Provinsi tidak berdampak secara langsung terhadap belanja Kementerian/Lembaga.

• Ditetapkan 1 Oktober 2016

Perka BKN Nomor 1 tahun 2016 • Bulan Okt, Nov, dan Des

2016 dibebankan APBD Pembayaran Kab/kota Gaji & Tunjangan • Mulai Januari 2017

Pagu dan Pembagian Proporsi DAU

(Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 33/2004 ) Dalam hal penentuan proporsi DAU antara provinsi dan kab/kota yang dihitung dari perbandingan antara bobot urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan prov dan kab/kota belum dapat dihitung secara kuantitatif (Pasal 37 ayat (3) dan ayat (4) PP Nomor 55/2005 )

www.apeksi.or.id

2. Implikasi pengalihan pengelolaan pendidikan menengah berdampak pada Gaji PNSD, TPG PNSD, Tambahan Penghasilan Guru PNSD, basis data, serta sarana dan prasarana. 3. Penghitungan Gaji PNSD dilakukan melalui komponen Alokasi Dasar dalam DAU, sedangkan TPG PNSD dan Tambahan Penghasilan Guru PNSD dialokasikan melalui DAK Non Fisik.

dibebankan APBD Provinsi

Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang ‐ kurangnya 26% dari PDN Neto yang ditetapkan dalam APBN

IMPLIKASI PENGALIHAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN MENENGAH

PERHITUNGAN ALOKASI DAU DAU

AD

PAGU DAU NASIONAL ≥ 26% X PDN NETO Bagian Provinsi

Bagian Kab/Kota

10%

90%

CF KbF

KpF

MEMPERHITUNGK AN BELANJA GAJI PNSD Penghitungan AD dengan memperhitungkan gaji PNSD yang akan dialihfungsikan ke Provinsi

Keterangan: DAU = Dana Alokasi Umum AD = Alokasi Dasar CF = Celah Fiskal KbF = Kebutuhan Fiskal KpF = Kapasitas Fiskal

7


19 MEI 2016

KONSEP DAK 2017

LANDASAN KEBIJAKAN DAK

UU 33/2004 PP 55/2005

DAK

DAK UU 23/2014 “Pembagian Urusan”

PRIORITAS NASIONAL RPJMN & RKP

Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan Prioritas Nasional (UU 33/2004)

“Diprioritas kan untuk Membantu Daerah dalam Pemenuhan Pelayanan Publik”

DAK REGULER

“Pencapaian Prioritas Nasional melalui Penugasan”

DAK INRASTRUKTUR PUBLIK “POLA INPRES”

Slide ‐ 30

IMPLIKASI PENGALIHAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN MENENGAH DARI KAB/KOTA KE PROVINSI TERHADAP ALOKASI TRANSFER KE DAERAH

DAU

MEMPERHITUNGKAN BELANJA GAJI PNSD

MEMPERHITUNGKAN DATA TEKNIS

PERUBAHAN BASIS DATA

www.apeksi.or.id

PERUBAHAN BASIS DATA DASAR PENGALOKASIAN DAK FISIK TA.2017

No

Jenis Data

1

Data Teknis Pendidikan Menengah

Data Teknis Data Teknis SMA dan SMK SMA dan SMK per per Provinsi Kab./Kota

Penggabungan data teknis SMA dan SMK se-Propinsi

2

Indeks Kemahalan Kontruksi (IKK)

IKK per Kab./Kota

IKK yang dipakai sebagai dasar pengalokasian DAK adalah IKK Propinsi, sehingga kurang mencerminkan besaran kebutuhan per Daerah, karena pada akhirnya pelaksanaan DAK dilaksanakan di SMA dan SMK yang ada di Kab./Kota.

DAK Fisik MEMPERHITUNGKAN IKK

TPG PNSD

MEMPERHITUNGKAN GURU SEKOLAH MENENGAH YANG BERSERTIFIKASI PEMINDAHAN DARI KAB/KOTA KE PROVINSI

TAMSIL GURU PNSD

MEMPERHITUNGKAN GURU SEKOLAH MENENGAH NON SERTIFKASI PEMINDAHAN DARI KAB/KOTA KE PROVINSI

Alokasi DAK <2016

Alokasi DAK 2017

IKK Provinsi

Uraian

8


19 MEI 2016

IMPLIKASI TERHADAP DAU DAN DAK

HAL-HAL YANG PERLU DICERMATI Penghitungan alokasi DAU dalam RAPBN 2017 dengan memperhatikan PNSD yang dialihfungsikan, sehingga dibutuhkan data gaji/jumlah PNSD yang komprehensif.

Proses pengalokasian DAU dan DAK dilakukan secara menyeluruh untuk seluruh daerah dan tidak dilakukan secara parsial, sehingga apabila DAK dan DAU akan dialokasikan kepada Pemda Provinsi dengan mengakomodir pengalihan gaji personel pendidikan menengah dari Kabupaten/Kota ke Provinsi, maka hal tersebut juga harus dilakukan terhadap seluruh Pemda Provinsi. Untuk itu, dibutuhkan kepastian kesiapan seluruh Pemda Provinsi untuk mengelola Pendidikan Menengah.

Pemindahan data teknis DAK Pendidikan Menengah dari data kab/kota menjadi data provinsi.

Profil dan Dampak Estimasi Pengalihan Guru Sekolah Menengah terhadap APBD TA 2014 (2)

Profil dan Dampak Estimasi Pengalihan Guru Sekolah Menengah terhadap APBD TA 2014 (1) (Miliar Rupiah) No

Provinsi

Perkiraan Pengalihan Belanja Gaji Guru PNSD

Realisasi Belanja Pegawai Tidak Langsung

Proyeksi Belanja Gaji setelah pengalihan

Realisasi Total Belanja APBD

Rasio Belpeg TL + Pengalihan / Total Belanja APBD

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(5) = ((3)/(4))

(Miliar Rupiah) No

Provinsi


Realisasi Belanja Pegawai Tidak Langsung


Realisasi Total Belanja APBD

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

Rasio Belpeg TL + Pengalihan / Total Belanja APBD (5) = ((3)/(4))

1

Prov. Aceh

519,19

1.405,30

1.924,49

12.045,85

15,98%

16 Prov. Kalimantan Timur

178,17

1.424,61

1.602,78

11.274,56

14,22%

2

Prov. Sumatera Utara

745,36

1.152,70

1.898,06

7.808,56

24,31%

17 Prov. Sulawesi Utara

229,21

502,79

731,99

2.229,48

32,83%

3

Prov. Sumatera Barat

555,66

714,72

1.270,39

3.483,67

36,47%

18 Prov. Sulawesi Tengah

189,82

524,88

714,70

2.445,66

29,22%

19 Prov. Sulawesi Selatan

654,80

1.020,48

1.675,28

5.599,42

29,92%

4

Prov. Riau

307,76

1.125,45

1.433,21

5.602,07

25,58%

20 Prov. Sulawesi Tenggara

244,81

517,03

761,84

2.088,60

36,48%

5

Prov. Jambi

200,88

570,22

771,11

3.204,63

24,06%

21 Prov. Bali

287,35

777,43

1.064,78

4.491,65

23,71%

6

Prov. Sumatera Selatan

364,75

776,25

1.141,00

5.781,57

19,74%

22 Prov. Nusa Tenggara Barat

255,27

592,01

847,28

2.614,10

32,41%

Prov. Bengkulu

23 Prov. Nusa Tenggara Timur

276,98

541,97

818,95

2.688,93

30,46%

7

163,73

547,19

710,92

1.934,72

36,75%

24 Prov. Maluku

165,94

428,69

594,63

1.726,13

34,45%

8

Prov. Lampung

349,02

653,33

1.002,35

4.454,19

22,50%

25 Prov. Papua

146,57

940,66

1.087,23

10.303,79

10,55%

9

Prov. Jawa Barat

1.190,18

1.874,13

3.064,31

20.797,99

14,73%

26 Prov. Maluku Utara

86,25

342,65

428,89

1.481,57

28,95%

626,11

876,74

6.192,16

14,16%

2.197,44

3.454,54

15.086,07

22,90%

250,63

1.257,10

28 Prov. Bangka Belitung

68,22

345,05

413,27

1.596,09

25,89%

296,36

623,92

920,28

2.981,07

30,87%

29 Prov. Gorontalo

98,58

277,74

376,32

1.204,49

31,24%

18,48%

30 Prov. Kepulauan Riau

80,01

435,80

515,81

3.314,60

15,56%

31 Prov. Papua Barat

66,98

314,80

381,77

5.346,21

7,14%

32 Prov. Sulawesi Barat

69,20

210,73

279,93

1.227,42

22,81%

10 Prov. Jawa Tengah 11 Prov. DI Yogyakarta 12 Prov. Jawa Timur

1.417,84

2.280,16

3.698,00

20.006,32

13 Prov. Kalimantan Barat

185,79

698,12

883,91

3.652,91

24,20%

14 Prov. Kalimantan Tengah

189,42

457,03

646,45

3.235,80

19,98%

15 Prov. Kalimantan Selatan

199,16

733,88

933,04

4.917,83

18,97%

Keterangan: Estimasi perhitungan gaji pokok merupakan kebutuhan untuk 14 bulan (12 bulan + gaji ke-13 dan THR)

www.apeksi.or.id

27 Prov. Banten

33 Prov. Kalimantan Utara Total

36,37

82,11

118,48

642,37

18,44%

11.327,38

25.715,36

37.042,74

181.460,46

20,00%


9


19 MEI 2016

Profil dan Dampak Estimasi Pengalihan Guru Sekolah Menengah terhadap APBD TA 2015 (1)

Profil dan Dampak Estimasi Pengalihan Guru Sekolah Menengah terhadap APBD TA 2015 (2) (Miliar Rupiah)

(Miliar Rupiah) No

Anggaran Belanja Pegawai Tidak Langsung (2)


Provinsi

(1)


Anggaran Total Belanja APBD

(3) = (1) + (2)

(4)


No

Provinsi


Anggaran Belanja Pegawai Tidak Langsung


Anggaran Total Belanja APBD

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)


16 Prov. Kalimantan Timur

178,17

1.051,17

1.229,34

9.336,21

13,17%

17 Prov. Sulawesi Utara

229,21

541,67

770,88

2.641,79

29,18%

18 Prov. Sulawesi Tengah

189,82

604,46

794,28

2.837,56

27,99%

31,47%

19 Prov. Sulawesi Selatan

654,80

991,78

1.646,58

6.167,11

26,70%

10.683,97

13,39%

20 Prov. Sulawesi Tenggara

244,81

534,85

779,67

2.321,89

33,58%

785,27

3.513,16

22,35%

21 Prov. Bali

287,35

903,50

1.190,86

4.989,47

23,87%

22 Prov. Nusa Tenggara Barat

255,27

567,93

823,20

2.993,64

27,50%

777,04

1.141,79

6.609,71

17,27%

23 Prov. Nusa Tenggara Timur

276,98

508,38

785,36

3.289,13

23,88%

163,73

521,70

685,43

2.258,70

30,35%

24 Prov. Maluku

165,94

494,98

660,92

2.355,71

28,06%

349,02

771,91

1.120,94

4.723,19

23,73%

25 Prov. Papua

146,57

944,43

1.091,00

11.935,51

9,14%

9 Prov. Jawa Barat

1.190,18

1.750,36

2.940,53

24.753,76

11,88%

86,25

344,28

430,52

1.936,90

22,23%

250,63

593,56

844,19

8.947,63

9,43%

10 Prov. Jawa Tengah

1.257,10

2.451,03

3.708,13

17.337,69

21,39%

28 Prov. Bangka Belitung

68,22

329,02

397,24

2.130,56

18,65%

29 Prov. Gorontalo

98,58

302,67

401,25

1.468,73

27,32%

30 Prov. Kepulauan Riau

80,01

300,00

380,01

3.670,46

10,35%

31 Prov. Papua Barat

66,98

322,63

389,61

6.766,73

5,76%

32 Prov. Sulawesi Barat

69,20

241,37

310,57

1.504,48

20,64%

1 Prov. Aceh

519,19

949,43

1.468,62

12.755,64

11,51%

2 Prov. Sumatera Utara

745,36

1.174,30

1.919,66

8.679,94

22,12%

3 Prov. Sumatera Barat

555,66

719,32

1.274,98

4.051,13

4 Prov. Riau

307,76

1.122,75

1.430,51

5 Prov. Jambi

200,88

584,39

6 Prov. Sumatera Selatan

364,75

7 Prov. Bengkulu 8 Prov. Lampung

11 Prov. DI Yogyakarta

296,36

526,62

822,98

3.696,26

22,27%

1.417,84

2.172,65

3.590,50

23.720,92

15,14%

13 Prov. Kalimantan Barat

185,79

691,63

877,42

4.571,00

19,20%

14 Prov. Kalimantan Tengah

189,42

477,35

666,77

3.652,06

18,26%

15 Prov. Kalimantan Selatan

199,16

710,92

910,08

5.246,60

17,35%

12 Prov. Jawa Timur


26 Prov. Maluku Utara 27 Prov. Banten

Total

34%

15%

29%

28% 26% 24%

21% 20% 16% 15%

13%

18%19% 15% 15%15%

12% 10%

23%

21%

20% 18%

25%

20%

14% 11%

9%

19%

15%

21%

30%

29%

30%

23% 22%

23%

17% 14% 11% 9%

18%

16% 13%

13%

14%

20%

12%

10%

5%

14%

10%

7%

21%

17% 17%

16% 14% 14%

13% 11%

12%

21% 18%

24%

22%

21%

16%

15%15%

27%

24%

21% 18%

17%

28%

27%

27% 23%

22% 19%

18%

15%

23% 24%

22%

22%

20%

17%

14% 13%

25%

23%

7% 6%

19%

18% 15%

12% 9%

9% 8%

9% 7%

17%

16%

15%

13% 14% 13% 11%

7%

21%

21%

19%

5%

0%

12%

10%

10% 8%

8% 6% 5%

0%

Rasio Belpeg TL/Total Belanja APBD Rasio Belpeg TL/Total Belanja APBD

www.apeksi.or.id

28%

26%

25% 20%

18%

31%

29%

24% 23%

34%

31%

30%

30%

24%

23%

23%

35%

32%

31%

20%

9,84% 17,06%

36% 33%

24%

2.364,62 213.911,87

40%

37%

35%

25%

232,58 36.501,67

Profil dan Dampak Estimasi Pengalihan Guru Sekolah Menengah terhadap APBD TA 2015

40%

30%

196,21 25.174,28


Profil dan Dampak Estimasi Pengalihan Guru Sekolah Menengah terhadap APBD TA 2014 36%

36,37 11.327,38

33 Prov. Kalimantan Utara

Rasio Belanja TL + Pengalihan / Total Belanja APBD

Rasio Belpeg TL + Pengalihan / Total Belanja APBD

10


19 MEI 2016

Estimasi Ruang Fiskal Sebelum dan Sesudah Pengalihan Guru Sekolah Menengah (1)


(Miliar Rupiah) Realisasi NO

DAERAH

Anggaran

Setelah Pengalihan

Estimasi Total Gapok Ruang Fiskal Ruang Fiskal 2014 2015 pengalihan 2014 2015 Sebelum Setelah Sebelum Setelah

Pendapatan Ruang Fiskal Pendapatan Ruang Fiskal 2014

2014

11.606,32

2015

2015

1

Prov. Aceh

2.634,23 12.010,74

2.978,23

519,19

2.115,04

2.459,04

22,7%

18,2%

24,8%

20,5%

2


7.772,03

4.651,13

8.674,84

6.908,01

745,36

3.905,77

6.162,65

59,8%

50,3%

79,6%

71,0%

3


3.635,84

1.973,90

3.952,16

3.037,62

555,66

1.418,23

2.481,96

54,3%

39,0%

76,9%

62,8%

4

Prov. Riau

8.132,41

5.119,66

8.721,57

7.500,68

307,76

4.811,90

7.192,92

63,0%

59,2%

86,0%

82,5%

3.165,06

1.904,39

3.293,25

2.769,29

200,88

1.703,51

2.568,40

60,2%

53,8%

84,1%

78,0%

6

Prov. Jambi Prov. Sumatera Selatan

6.252,14

3.848,82

7.193,70

6.024,33

364,75

3.484,07

5.659,58

61,6%

55,7%

83,7%

78,7%

7

Prov. Bengkulu

1.986,24

932,79

2.204,19

1.752,12

163,73

769,06

1.588,39

47,0%

38,7%

79,5%

72,1%

5

8

Prov. Lampung

9

Prov. Jawa Barat

10

Prov. Jawa Tengah

4.526,53

1.717,23

4.697,69

3.754,61

349,02

1.368,21

3.405,59

37,9%

30,2%

79,9%

72,5%

22.310,95 13.187,66 23.914,49

18.119,07

1.190,18

11.997,48

16.928,89

59,1%

53,8%

75,8%

70,8%

15.157,46

8.830,50 17.097,69

13.983,24

1.257,10

7.573,40

12.726,14

(Miliar Rupiah)

Proporsi Ruang Fiskal thd Pendapatan

58,3%

50,0%

81,8%

74,4%


Realisasi

NO

DAERAH

Anggaran

Pendapatan

Ruang Fiskal

2014

2014

Proporsi Ruang Fiskal thd Pendapatan

Setelah Pengalihan

Estimasi Pendapatan Ruang Fiskal Total Gapok Ruang Fiskal pengalihan 2015 2015 2014

Ruang Fiskal 2015

2014

2015

Sebelum Setelah Sebelum Setelah

11

Prov. DI Yogyakarta

3.139,87 1.616,99

3.424,28

2.323,67

296,36

1.320,64 2.027,31 51,5%

42,1%

12

Prov. Jawa Timur

20.772,48 11.547,91

22.863,54

18.268,48

1.417,84

10.130,07 16.850,64 55,6%

48,8%

79,9% 73,7%

Prov. Kalimantan Barat Prov. Kalimantan 14 Tengah Prov. Kalimantan 15 Selatan

3.719,77 2.069,86

4.571,00

3.627,07

185,79

1.884,06 3.441,28 55,6%

50,6%

79,3% 75,3%

13

67,9% 59,2%

3.129,69 2.075,69

3.463,60

2.912,95

189,42

1.886,27 2.723,53 66,3%

60,3%

84,1% 78,6%

4.793,16 3.268,23

4.711,60

4.522,16

199,16

3.069,06 4.322,99 68,2%

64,0%

96,0% 91,8%

11.285,83 9.862,63

8.536,21

7.800,58

178,17

9.684,45 7.622,41 87,4%

85,8%

91,4% 89,3%

2.320,81 1.296,57

2.557,56

2.121,85

229,21

1.067,37 1.892,64 55,9%

46,0%

83,0% 74,0% 76,8% 70,0%

16

Prov. Kalimantan Timur

17

Prov. Sulawesi Utara

18

Prov. Sulawesi Tengah

2.440,23 1.254,08

2.768,26

2.126,28

189,82

1.064,26 1.936,46 51,4%

43,6%

Prov. Sulawesi Selatan Prov. Sulawesi 20 Tenggara

5.503,15 2.980,60

6.170,18

4.619,85

654,80

2.325,80 3.965,05 54,2%

42,3%

74,9% 64,3%

2.189,56 1.110,26

2.263,04

1.698,44

244,81

865,44 1.453,62 50,7%

39,5%

75,1% 64,2%

19



Proporsi Ruang Fiskal Terhadap Pendapatan TA 2014

(Miliar Rupiah)

100% 90%

4.577,68 2.996,65

4.608,62

3.943,13

287,35

2.709,30

3.655,78

65,5%

59,2%

85,6%

79,3%

80%

2.789,43 1.323,23

3.039,99

2.404,75

255,27

1.067,96

2.149,48

47,4%

38,3%

79,1%

70,7%

70%

2.787,51 1.070,37

3.282,67

2.138,54

276,98

793,40

1.861,56

38,4%

28,5%

65,1%

56,7%

60%

74,5%

69,8%

27

Prov. Banten

7.068,43 4.604,20

7.644,63

6.062,90

250,63

4.353,57

5.812,27

65,1%

61,6%

79,3%

76,0%

28

Prov. Bangka Belitung

1.719,77 1.031,23

1.903,06

1.576,77

68,22

963,01

1.508,55

60,0%

56,0%

82,9%

79,3%

29

Prov. Gorontalo

1.209,05

607,32

1.419,85

1.140,98

98,58

508,74

1.042,40

50,2%

42,1%

80,4%

73,4%

30

Prov. Kepulauan Riau

2.921,33 2.211,75

3.226,96

2.758,97

80,01

2.131,74

2.678,95

75,7%

73,0%

85,5%

83,0%

31

Prov. Papua Barat

5.762,35 2.862,75

6.100,54

3.103,51

66,98

2.795,77

3.036,53

49,7%

48,5%

50,9%

49,8%

32

Prov. Sulawesi Barat

1.240,24

644,10

1.438,12

1.173,02

69,20

574,90

1.103,83

51,9%

46,4%

81,6%

76,8%

33

Prov. Kalimantan Utara

‐

‐

1.565,05

1.276,80

36,37

‐

1.240,44

‐

‐

81,6%

79,3%

30%


www.apeksi.or.id

20%

30%

46%

28% 23% 22%

23% 18%

10% 0%0%

0%

Sebelum Pengalihan


44,1%

Prov. Papua Barat

47,9%

49,8%

52%


49,2%

1.275,87

50% 49%

42%


22,0%

665,45

50%

44%

37%

Prov. Banten

23,4%

86,25

38% 38%

Prov. Gorontalo

5.445,67

1.362,12

40%

60% 56%

50%

46%


2.355,87

1.827,93

42%

47%

Prov. Papua

146,57

751,69

44%

51%

Prov. Maluku Utara

5.592,24

1.508,58

42%

39% 38%

54%

Prov. Maluku

11.357,41

Prov. Maluku Utara

46%

Prov. Nusa Tenggara Timur

Prov. Papua

26

40%

51%

51%

Prov. Bali

25

39%

59%

56%

56%

65% 62%

Prov. Nusa Tenggara Barat

75,9%

49%

Prov. Sulawesi Selatan

83,1%

56% 51%

Prov. Sulawesi Tenggara

37,2%

50%


46,3%

60%

58%

54% 47%


1.743,17

59%

56%

65%


679,03

62%

Prov. Kalimantan Tengah

165,94

54%

68% 64%

Prov. Kalimantan Selatan

1.909,11

54% 50%

50%

Prov. Jawa Timur

10.709,82 2.502,44

2.297,21

60%

66%

Prov. Kalimantan Barat

844,97

76% 73% 63% 59% 60%

Prov. Jawa Tengah

1.823,03

87% 86%

Prov. DI Yogyakarta

2015

Prov. Lampung

2015

Prov. Jawa Barat

2014

Prov. Bengkulu

2014

Proporsi Ruang Fiskal thd Setelah Pengalihan Pendapatan Estimasi Total Gapok Ruang Fiskal Ruang Fiskal 2014 2015 pengalihan 2014 2015 Sebelum Setelah Sebelum Setelah


Prov. Maluku

Ruang Fiskal

Prov. Riau

24

Pendapatan

Prov. Jambi

Prov. Bali Prov. Nusa Tenggara 22 Barat Prov. Nusa Tenggara 23 Timur

Ruang Fiskal


21

Anggaran

Pendapatan

Prov. Aceh

DAERAH


Realisasi

NO

Setelah Pengalihan

11


19 MEI 2016

Proporsi Ruang Fiskal Terhadap Pendapatan TA 2015

80%

77%

86% 82% 84% 84% 78% 79% 79% 72%

71%

Uraian

96% 92% 91% 89% 80% 72%

84%

82% 76% 71%

80%

79% 74% 75%

74%

86%

83%

79% 74%

77%

83%

79% 79% 75%

76%

75%

75% 70%

71%

70%

68%

63%

64%

79% 76%

83% 79% 80%

85% 83%

82% 82% 79% 77%

73%

Jumlah Orang

Total Gaji Pokok Guru

Miliar Rupiah

237.271

11.639,60

65%

64%

59%

Total Estimasi Tunjangan Keluarga

57% 51% 50%

49% 48%

1.629,55

Total Gaji Guru + Tunjangan Keluarga

13.269,15

Total Gaji Tenaga Pendidikan

25% 20%

Sebelum Pengalihan


Prov. Papua Barat



Prov. Banten

Prov. Gorontalo


Prov. Papua

Prov. Maluku Utara

Prov. Maluku

Prov. Nusa Tenggara Timur

Prov. Bali

Prov. Nusa Tenggara Barat

Prov. Sulawesi Selatan

Prov. Sulawesi Tenggara




Prov. Kalimantan Tengah

Prov. Kalimantan Selatan

Prov. Jawa Timur

Prov. Kalimantan Barat

Prov. Jawa Tengah

Prov. DI Yogyakarta

Prov. Lampung

Prov. Jawa Barat

Prov. Bengkulu


Prov. Riau

Prov. Jambi


Prov. Aceh

Total Prov. Sumatera Utara

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

Estimasi Jumlah Dana Gaji pada Pendidikan Menengah

…Komposisi Guru PNSD terbanyak di masing-masing pulau adalah untuk tingkat Sekolah Dasar…

Jenis Sekolah

Jumlah Guru PNSD

TK SD

666.423 410.378

Kalimantan

123.240

Sulawesi

166.289

SMP SLB SMA

Papua Maluku

53.753

SMK

Sumatera Jenis Sekolah TK SD

Bali NT Grand Total

104.775 1.524.858

SMP SLB SMA

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Data Per 7 April 2016

SMK TOTAL

TOTAL

Jumlah Guru 7.292 241.069 90.057

Jawa Jenis Sekolah Jumlah Guru TK SD

1.834

SMP

48.117

SLB

22.009

SMA

410.378

SMK TOTAL

www.apeksi.or.id

15.196,52

JUMLAH GURU PNSD PER PULAU 2016 Sulawesi

Kalimantan

Sumatera

271.735

Setelah Pengalihan

…Jumlah Guru Terbanyak di Pulau Jawa, jumlah paling sedikit di Pulau Papua Maluku

Jawa

1.927,37


Jumlah Guru PNS Daerah Seluruh Indonesia

Pulau

34.464

21.711 402.148 143.325 6.395 55.123 37.721

Jumlah Guru

Jenis Sekolah

Jumlah Guru

TK

3.078

5.743

SD

77.839

89.674

SMP

24.852

39.652

SLB

550

998

SMA

10.790

19.374

SMK

6.131

TOTAL

123.240

10.848

Papua Maluku Jenis Sekolah TK SD

Jumlah Guru 816 29.700

SMP SLB

12.705 212

SMA SMK TOTAL

7.148 3.172 53.753

166.289

Bali NT Jenis Sekolah TK SD SMP SLB SMA SMK TOTAL

Jumlah Guru 2.607 61.915 22.752 663 10.847 5.991 104.775


666.423

12


19 MEI 2016

Jumlah Guru PNSD Seluruh Indonesia …Jumlah Guru Terbanyak berada di Pulau Jawa Pulau

TK SD SMP SLB SMA SMK TOTAL Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Guru Guru Guru Guru Guru Guru Guru

Jawa

21.711

402.148

143.325

6.395

55.123

37.721

666.423

Sumatera

7.292

241.069

90.057

1.834

48.117

22.009

410.378

Kalimantan

3.078

77.839

24.852

550

10.790

6.131

123.240

Sulawesi

5.743

89.674

39.652

998

19.374

10.848

166.289

Papua Maluku

816

29.700

12.705

212

7.148

3.172

53.753

Bali NT

2.607

61.915

22.752

663

10.847

5.991

104.775

Grand Total

41.247

902.345

333.343

10.652

151.399

85.872

1.524.858

TERIMA KASIH


www.apeksi.or.id

13

DIALOG NASIONAL APEKSI MEI 2016

Recommend Documents