Kerangka Acuan
Konferensi dan Dialog Nasional dalam rangka Satu Dasawarsa Amandemen UUD 1945
NEGARA HUKUM INDONESIA KE MANA AKAN MELANGKAH? Hotel Bidakara, 910 Oktober 2012 Latar belakang
Cita‐cita membangun negara hukum telah termuat dalam Penjelasan UUD 1945. Pernyataan bahwa negara Indonesia adalah negara berdasarkan hukum (rechtsstaat), bukan negara berdasarkan kekuasaan belaka (maachtstaat) menegaskan cita‐cita bangsa tersebut. Melalui amandemen UUD 1945, beberapa ketentuan baru dalam UUD memperteguh cita‐cita membangun negara hukum. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan “Indonesia adalah negara hukum”. Selain itu, dalam amandemen UUD 1945 yang belangsung pada tahun 1999 hingga 2002, sejumlah ketentuan mengenai pembatasan kekuasaan pemerintah, hak asasi manusia, dan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah berhasil dimuat ke dalam UUD hasil amandemen tersebut. Membangun negara hukum bagi Indonesia adalah mandat konstitusi. Meskipun demikian, Satjipto Rahardjo (2009) menyatakan bahwa membangun negara hukum itu bukanlah sekedar menancapkan papan nama. Ia adalah proyek raksasa yang menguras tenaga. Dalam satu dasawarsa terakhir, Indonesia telah banyak melakukan upaya perubahan untuk mewujudkan negara hukumnya. Amandemen konstitusi, pembuatan sejumlah peraturan perundang‐undangan, pembentukan lembaga‐lembaga negara baru, pembenahan institusi dan aparat penegak hukum telah dilakukan. Namun, keberhasilan membangun negara hukum tidak semata‐mata diukur dari kemampuan memproduksi legislasi dan menciptakan atau merevitalisasi institusi hukum. Lebih dari itu, keberhasilan bernegara hukum terukur dari implementasi dan penegakan hukum yang mampu menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat terutama kelompok miskin, perempuan, masyarakat adat dan kelompok minoritas. Berbagai kasus hukum akhir‐akhir ini menunjukkan bahwa upaya memberikan keadilan tersebut masih jauh dari harapan. Banyak kasus besar tidak terselesaikan secara tuntas seperti Kasus BLBI dan Bank Century. Pada sisi lain, penegakan hukum secara formal diterapkan terhadap kasus‐kasus yang menimpa orang kecil seperti pencurian kakao, piring, dan sandal jepit. Kejahatan lingkungan yang dilakukan oleh
1
korporasi memberikan kontribusi pada penurunan kelestarian lingkungan. Kriminalisasi terhadap masyarakat yang mempertahankan tanahnya berlangsung di banyak tempat. Berbagai kasus ini menunjukkan kepada kita bagaimana hukum menjadi jaring laba‐laba yang hanya mampu menjerat nyamuk‐nyamuk kecil namun rentan tercabik ketika dihadapkan dengan serangga besar dan kumbang.1 Perkembangan hukum dan dinamika dalam penegakannya selama ini akhirnya mengantarkan kita pada pertanyaan: menuju ke mana arah pembangunan negara hukum di Indonesia? Setelah satu dasawarsa amandemen UUD 1945, seberapa jauh upaya menbangun negara hukum di negara ini mendekatkan pada cita‐cita bangsa yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945: “memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”? Konferensi dan dialog nasional ini diselenggarakan untuk merumuskan langkah bersama elemen bangsa untuk mencapai cita‐cita mewujudkan negara hukum yang berkeadilan di Indonesia. Tujuan Tujuan konferensi dan dialog ini adalah untuk meninjau perkembangan gagasan dan penerapan negara hukum yang berkembang pada berbagai bidang kajian guna mencapai keadilan dan cita‐cita bangsa sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. Peserta •
Peserta yang diharapkan terlibat dalam konferensi ini antara lain dosen, mahasiswa, peneliti, aktivis LSM, praktisi hukum dan perwakilan instansi pemerintah pusat dan daerah, lembaga penegak hukum dan parlemen.
•
Peserta terpilih akan diberikan beasiswa perjalanan dan akomodasi selama mengikuti konferensi.
1 Ungkapan hukum sebagai jaring laba‐laba diungkapkan oleh Anarcharsis, Filsuf Yunani pada abad 7
SM: “Hukum itu adalah jaring labalaba, ia hanya mampu untuk menjaring orangorang miskin, tetapi tidak mampu menjaring orangorang kaya. Bahkan oleh orangorang kaya, jaring labalaba itu akan dirobekrobek olehnya”.
2
Metode Penyelenggaraan Kegiatan ini meliputi: 1. Konferensi Nasional Konferensi Nasional yang akan diikuti 100 peserta terseleksi melalui call for papers. Mereka menyampaikan pandangan dalam panel‐panel (sub‐panel) paralel yang membahas tema‐tema berikut ini: Panel Panel 1 Panel 2
Pengelola Panel*
Tema Panel
Epistema Institute dan
Pancasila dan arsitektur negara
President University
hukum Indonesia
ELSAM
Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia
Panel 3
ILRC
Pendidikan Tinggi Hukum Yang Berbasis Pada Keadilan Sosial
Panel 4
PUSaKO Fakultas
Refleksi Mekanisme Checks and
Hukum UNAND
Balances
dalam
Sistem
Ketatanegaraan Indonesia Panel 5
PSHK
Legislasi dan legisprudensi
Panel 6
HuMa
Perlindungan Hak Konstitusional Masyarakat Adat/Lokal di Indonesia
Panel 7
ICEL
Peran Hukum dalam Mewujudkan Keadilan Lingkungan
Panel 8
Fakultas Hukum UNAIR
Negara Hukum, Kebebasan Informasi dan Media
Panel 9
KRHN/SAJI
Memastikan Peradilan Berpihak pada Keadilan
Bagi
Si
Miskin
dan
Termarjinalkan Panel 10
BPHN/SAJI
Revitalisasi Hukum dan Peradilan Adat Sebagai Solusi Penguatan Akses Terhadap Keadilan
3
*) Pengelola panel bertanggungjawab untuk menyeleksi abstrak, membuat rumusan hasil diskusi pada tiap panel untuk disampaikan pada tim perumus; melakukan pengeditan untuk penerbitan paper‐paper terpilih. Pengelola panel bertanggungjawab menyediakan koordinator panel dan notulis. Bilamana diperlukan, pengelola panel dapat mengundang narasumber untuk panelnya.
2. Dialog Nasional Pada hari ketiga dilaksanakan dialog negara hukum. Pada dialog ini, hasil konferensi didiskusikan dengan pimpinan lembaga‐lembaga negara dan kementerian/lembaga pemerintah yang berkaitan dengan hukum. 3. Pameran kegiatan dan bazar buku. Pameran kegiatan dan bazar buku merupakan kegiatan yang dikelola baik oleh pengelola panel maupun lembaga penerbitan buku untuk mengadakan pameran serta menjual buku‐buku yang relevan dengan tema kegiatan ini. Waktu dan Tempat Konferensi dan dialog nasional akan diselenggarakan pada 910 Oktober 2012 di Hotel Bidakara Jalan Jendral Gatot Subroto Kavling 7173, Jakarta Selatan. Pendaftaran dan Tahapan Pelaksanaan Pendaftaran peserta untuk telibat dalam konferensi ini dilakukan dengan mengirimkan abstrak tulisan. Panitia akan melakukan seleksi terhadap abstrak. Peserta yang abstraknya terpilih diharusnya menyelesaikan makalah untuk dipresentasikan di dalam konferensi. Pendaftaran peserta konferensi dapat dilakukan secara online melalui website: http://knh2012.epistema.or.id/ Tahapan pelaksanaan kegiatan adalah: •
Pengumuman Call for Papers: 1 Agustus 2012
•
Batas akhir pengiriman abstrak: 15 September 2012
•
Pengumuman penerimaan abstrak: 21 September 2012
•
Batas akhir registrasi peserta: 30 September 2012
4
•
Penerimaan makalah lengkap: 5 Oktober 2012
•
Pelaksanaan Konferensi dan Dialog Nasional: 9‐10 Oktober2012
•
Pameran kegiatan dan bazar buku: 9‐10 Oktober 2012
Informasi lebih lanjut berkaitan dengan pendaftaran dapat diperoleh dengan menghubungi Sekretariat Panitia Konferensi di Epistema Institute. Jl. Jati Mulya IV No. 23 Jakarta 12540. Email
[email protected]. Telpon 021‐78832167. Fax 021‐7823957 Tata Tulis Abstrak Abstrak ditulis maksimal 300 kata disertai judul, nama penulis, instansi tempat beraktivitas, dan kata‐kata kunci. Abstrak disesuaikan dengan tema panel yang dituju oleh penulis. Tata Tulis Makalah 1. Dengan huruf Times New Romans 12, 2. Spasi 1,5 3. 10‐15 halaman di kertas kuarto (A4) 4. Teknik mengutip: a. Kutipan pendek (tak lebih dari 3 baris): kutipan ini digabung dengan alinea dan menggunakan tanda petik. Contoh: Susilo mengatakan “………” (Susilo, 2010: 55) b. Kutipan panjang (lebih dari 3 baris): kutipan ini terpisah dari alinea dan tak menggunakan tanda petik. Kutipan ini ditulis dengan paragraf inden Kiri dan Kanan 4 spasi; huruf Times New Romans 11. Contoh: Kelly D. Weisberg menulis sebagai berikut: The primary antiessentialist critique is that feminists have taken the experiences of white middle‐class women to be representative of the experiences of all women. In so doing, it may be argued, they obscure women’s diversity. […]. Antiessentialism captures a paradox at the heart of feminism: any attempt to talk about all
5
women in terms of what women have in common undermines attempts to assess the significance of women’s differences. (Weisberg, 1993 : 336). 5. Catatan Kaki: hanya digunakan untuk informasi yang tak bisa dimuat di body text. Pustaka yang dirujuk tak dicantumkan di catatan kaki, tapi di body text. 6. Daftar Pustaka (alfabetis dan urut tahun penerbitan): Perhatikan teknik penulisan buku editorial yang terdiri dari beberapa artikel, buku single, journal, dan sumber bacaan dari internet Budianta, Melani, 2002, “Pendekatan Feminis terhdap Wacana: Sebuah Pengantar” dalam Kris Budiman (ed.), Analisis Wacana: dari Linguistik sampai Dekonstruksi, Yogyakarta, Penerbit Kanal. Budianta, Melani, 2005, “Perempuan, Seni Tradisi, dan Subaltern: Pergulatan Di Tengah‐tengah Lalu Lintas Global‐Lokal” dalam Edi Hayat dan Miftahus Surur (eds.), Perempuan Multikultural: Negosiasi dan Representasi, Jakarta, Desantara. Butler, Judith, 2006, Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity, New York, Routledge. Cain, Patricia, 1993, “Feminism and the Limits of Equality” dalam D. Kelly Weisberg (ed.), Feminist Legal Theory: Foundations, Philadelphia, Temple University Press. Dallmayr, Fred, 1996, “Democracy and Multiculturalism” dalam Seyla Benhabib (ed.), Democracy and Difference: Contesting the Boundaries of the Political, Princeton, Princeton University Press. Denis, Ann B., 2001, “Multiple Identities, Multiple Marginalities: Franco Ontarian Feminism”, Gender & Society, Vol. 15, No. 3. Foucault, Michel, 2002, “Truth and Power” dalam Michel Foucault: Essential Works of Foucault 19541984, vol. 3, James D. Faubion (ed.), London, Penguin Books. Korets, Gene and Susan Gubar, 1997, “Economic Trends”, Business Week, 21 July, Electric Lib. Sam Barlow High School Lib., Gresham. http:/www.elibrary.com, diunduh 23 Februari 2011. 7. Kata‐kata asing (Jawa, Inggris, dll) hendaknya dicetak miring.
6
Jadwal Konferensi
Agenda
Pembicara
8 Oktober 2012 13.00 – 21.00 Registrasi peserta
Panitia
9 Oktober 2012 09.00 – 09.30 Registrasi
Panitia
09.30 – 10.00 Sambutan Panitia
Panitia
10.00 – 12.00 Pembukaan dan Ceramah Ketua Mahkamah Konstitusi Kunci
Prof. Dr. Mahfud M.D, S.H., S.U
Negara hukum dan hak konstitusional warga negara
12.00 – 13.00 Makan siang 13.00 – 15.00 Panel 1‐5
Pengelola Panel
15.00 – 15.30 Rehat 15.30 – 17.00 Panel 6‐10
Pengelola Panel
10 Oktober 2012 09.00 – 11.00 Panel 1‐5
Pengelola Panel
11.00 – 12.30 Panel 6‐10
Pengelola Panel
12.30 – 13.30 Makan siang 13.30 – 15.30 Diskusi publik
1. Prof. Soetandyo Wignjosoebroto,
MPA (Politik hukum dan keadilan
Politik hukum dan akses
sosial) 2. Prof. Dr. Maria Farida Indrati,
terhadap keadilan
SH, MH (Politik perundang
undangan dalam memberikan akses terhadap keadilan) 3. DR. Artidjo Alkostar, SH, LLM (Praktik penegakan hukum dan akses terhadap keadilan) 15.30 – 16.00 Pengumuman
hasil Tim perumus
konferensi
7
16.00 – 18.00 Rehat 18.00 – 19.00 Makan malam
Panitia
19.00 – 20.30 Dialog Negara Hukum
Ketua MK, Ketua MA, Ketua DPR,
(mendialogkan
hasil Menkumham, Kapolri, Ketua Komnas
konferensi)
HAM. Pembawa acara: Fessy Alwi
20.30 – 21.00 Penutupan
Kepala BPHN
Penyelenggara Kegiatan ini diselenggarakan atas kerjasama Mahkamah Konstitusi, BPHN, Bappenas, Epistema Institute, SAJI‐UNDP, HuMa, ELSAM, ILRC, PSHK, KRHN, ICEL, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Pusako Universitas Andalas dan President University. Mahkamah Konstitusi Mahkamah Konstitusi merupakan peradilan konstitusi di Indonesia yang terbentuk pada tahun 2003. Lembaga ini memiliki kewenangan untuk menguji undang‐undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus sengketa hasil pemilihan umum, dan memutus pembubaran partai politik serta melakukan impeachment presiden dan/atau wakil presiden. Sejak terbentuk tahun 2003, Mahkamah Konstitusi telah memainkan peranan penting dalam menumbuhkan gagasan konstitusionalisme di Indonesia baik melalui pelaksanaan kewenangannya maupun dalam mendorong perkembangan diskursus tentang negara hukum dan hak asasi manusia di lingkungan akademik dan lingkungan kemasyarakatan. Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) diresmikan pada tahun 1974 melalui Keputusan Presiden No. 45 tahun 1974. Pada awalnya, badan ini bernama Lembaga Pembinaan Hukum Nasional yang didirikan pada tahun 1958. Sampai saat ini, di usianya yang ke‐50 tahun, BPHN yang berada dibawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, lebih memfokuskan pada tugas perencanaan hukum serta penyusunan Program Legislasi Nasional, Pembinaan dan Pengembangan Sistem Hukum melalui
8
kegiatan dan pengkajian hukum serta penyediaan layanan hukum, perpustakaan hukum melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) secara Nasional serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui penyuluhan atau diseminasi hukum guna terwujudnya sistem dan politik hukum nasional yang mantap dalam rangka tegaknya supermasi hukum dan Hak Asasi Manusia. BAPPENAS SAJI (Strengthening Access to Justice in Indonesia) Proyek Strengthening Access to Justice in Indonesia (SAJI) dilaksanakan dibawah kerjasama antara UNDP dan Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). SAJI didesain untuk fokus pada peningkatan akses terhadap keadilan terkait dengan 8 (delapan) sektor yang menjadi prioritas dalam Strategi Nasional Akses terhadap Keadilan (SNAK) yang telah dicanangkan oleh pemerintah pada tahun 2009. Ruang lingkup SAJI meliputi (1) pengarustutamaan Strategi Nasional Akses Terhadap Keadilan; (2) Mekanisme Pengaduan Pelayanan Publik; (3) Bantuan Hukum; (4) Sistem Peradilan Informal dan (5) Pengelolaan Pengetahuan. Tujuan dari proyek ini adalah untuk meningkatkan askes terhadap keadilan bagi bangsa Indonesia, terutama perempuan dan kelompok yang termarjinalkan. Epistema Institute Epistema Institute adalah sebuah lembaga kajian dan pengelolaan pengetahuan tentang hukum, masyarakat dan lingkungan hidup yang didirikan oleh sejumlah akademisi dan aktivis pada tanggal 1 September 2010. Lembaga ini adalah pengembangan dari Learning Center HuMa. Epistema bekerja atas dasar visi untuk mewujudkan pusat‐pusat pembelajaran tentang hukum, masyarakat dan lingkungan dalam rangka mendukung gerakan ke arah terbentuknya sistem hukum nasional yang berlandaskan nilai‐nilai demokrasi, keadilan sosial dan lingkungan, serta pluralisme kebudayaan. Tema Program Epistema 2011‐2014 adalah Mempromosikan Keadilan eko‐sosial untuk membangun Negara Hukum Indonesia yang Demokratis dan Berkeadilan. Epistema mengembangkan kegiatan tekait dengan: (1) Lingkar belajar untuk pengembangan konsep keadilan eko‐sosial; (2) Riset interdisiplin tentang hak‐ hak masyarakat atas kehidupan yang lebih baik, tradisi sosial yang adil dan lingkungan yang lestari; (3) Pengelolaan pusat data dan kepakaran untuk pengembangan kajian hukum, masyarakat dan lingkungan. Epistema juga telah menjalin kerja sama untuk
9
pengembangan wacana diskusi, penelitian dan peningkatan kapasitas mahasiswa dan dosen muda dari berbagai Fakultas Hukum di Indonesia terkait dengan isu negara hukum dan filsafat hukum serta hak‐hak masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam. Epistema telah memfasilitasi pembentukan Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia dan menyelenggarakan konferensi Filsafat Hukum tahunan. Alamat kantor Epistema Institute: Jalan Jati Mulya IV No. 23 Jakarta 12540 Telepon: 021‐78832167; Faksimile: 021‐7823957 E‐mail:
[email protected] dan website: www.epistema.or.id. Perkumpulan untuk Pembaruan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa) HuMa adalah organisasi non pemerintah (non governmental organization) nirlaba yang memusatkan perhatian kerjanya pada isu pembaharuan hukum (law reform) pada bidang sumberdaya alam (SDA). Konsep pembaharuan hukum SDA yang digagas oleh HuMa menekankan pentingnya pengakuan hak‐hak masyarakat adat dan lokal atas SDA, keragaman sistem sosial/budaya dan hukum dalam pengusaan dan pengelolaan SDA, dan memelihara kelestarian ekologis. Pada tataran praksis, proses pembaharuan hukum harus melibatkan masyarakat adat dan lokal sebagai aktor utamanya. Sesuai dengan visi dan misi HuMa, gagasan dan praktik pembaharuan hukum yang dikembangkan memiliki tujuan utama untuk mendorong pembaruan sistem dan praktik hukum yang adil bagi masyarakat marginal dan lingkungan, serta menghormati nilai‐nilai kemanusiaan dan keragaman sosial budaya. Alamat: Jalan Jati Agung No. 8 Jatipadang, Jakarta, Kode Pos 12540, Indonesia. Telp: +62 (21) 78845871, Fax: +62 (21) 780 6959. Email:
[email protected];
[email protected]. dan website: www.huma.or.id Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat [Institute for Policy Research and Advocacy‐ ELSAM], adalah organisasi advokasi kebijakan, berbentuk Perkumpulan, yang berdiri sejak Agustus 1993 di Jakarta. Tujuannya turut berpartisipasi dalam usaha menumbuhkembangkan, memajukan dan melindungi hak‐hak sipil dan politik serta hak‐hak asasi manusia pada umumnya – sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi UUD 1945 dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa‐
10
Bangsa. Sejak awal, semangat perjuangan ELSAM adalah membangun tatanan politik demokratis di Indonesia melalui pemberdayaan masyarakat sipil lewat advokasi dan promosi hak asasi manusia (HAM). Visi Elsam adalah terciptanya masyarakat dan negara Indonesia yang demokratis, berkeadilan, dan menghormati hak asasi manusia. Sementara misinya adalah sebagai sebuah organisasi non pemerintah (Ornop) yang memperjuangkan hak asasi manusia, baik hak sipil‐politik maupun hak ekonomi, sosial, dan budaya secara tak terpisahkan. Saat ini aktivitas Elsam fokus pada: (1) upaya penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu; (2) bisnis dan hak asasi manusia; (3) reformasi hukum dan kebijakan; (4) anti‐penyiksaan; dan (5) ratifikasi Statuta Roma. Jl. Siaga II No. 31. Pejaten Barat, Pasar Minggu. Jakarta Selatan. 12510. Telp: +62 21 7972662, 79192564. Fax: +62 21 79192519. E‐mail :
[email protected] dan website: www.elsam.or.id The Indonesian Legal Resource Center (ILRC) Indonesian Legal Resource Center adalah organisasi non‐pemerintah dan didirikan sejak 2006, yang mempunyai visi memajukan Hak Azasi Manusia (HAM) dan keadilan sosial di dalam pendidikan hukum, sedangkan misinya adalah menjembatani jarak antara perguruan tinggi dengan dinamika sosail, mereformasi pendidikan hukum untuk memperkuat perspektif keadilan sosial, dan mendorong perguruan tinggi dan organisasi‐organisasi masyarakat sipil untuk terlibat di dalam reformasi hukum dan keadilan sosial. Alamat ILRC Jalan Tebet Timur I Nomor 4 Jakarta Selatan Telp. 021‐ 83821173. Fax 218356641. Website www.mitrahukum.org Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) PSHK adalah organisasi riset dan advokasi independen yang memfokuskan diri pada isu reformasi hukum di Indonesia terutama, terkait dengan keparlemenan dan peradilan. Sejak berdiri, PSHK berupaya mendukung reformasi hukum dengan hasil riset, advokasi dan aktiftas lainnya. Di bidang keparlemenan, kegiatan yang dilakukan PSHK antara lain pemantauan dan advokasi proses legislasi untuk beberapa rancangan undang‐undang, mendirikan dan mengelola situs www.parlemen.net, dan kegiatan lainnya dalam rangka mendukung perbaikan di bidang reformasi legislasi di Indonesia. Pada bidang peradilan, PSHK melaksanakan beberapa program dalam rangka pelaksanaan perbaikan peradilan di Indonesia. Sebagai lembaga riset, PSHK
11
melengkapi lembaganya dengan membentuk perpustakaan hukum daniel s lev www.danlevlibrary.net) yang dikelola bersama dengan hukumonline.com dan Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (Leip). PSHK juga menerbitkan jurnal hukum Jentera secara berkala tiga kali dalam setahun yang menampilkan tulisan‐tulisan seputar topik hukum. Pada 2011, PSHK mendirikan Indonesia Jentera Scool of Law (IJSL) yang merupakan upaya untuk mendukung perbakan pendidikan hukum di Indonesia. Semua aktivitas PSHK ditujukan untuk mencapai tujuan utama PSHK, yakni untuk mendorong pembuatan hukum yang bertanggungjawab secara sosial. Alamat Puri Imperium Office Plaza UG 11‐12. Jl. Kuningan Madya Kav 5‐6. Jakarta. 12980. Telp 021‐83701809. Fax 021‐83701810. Email
[email protected] dan website www.pshk.or.id Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN) Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN) adalah perkumpulan yang dibentuk oleh beberapa individu, pada tahun 1998, dengan mandat untuk mengawal proses amandemen konstitusi. Momentum amandemen konstitusi merupakan fondasi bagi penataan hukum dan kenegaraan, oleh karenanya harus dipastikan agar prosesnya berjalan secara partisipatif dan substansinya sejalan dengan semangat reformasi. Setelah amandemen konstitusi selesai, KRHN meneruskan pengawalan reformasi hukum melalui revisi peraturan perundangan, penataan kelembagaan negara dan penguatan masyarakat sipil. Alamat Jl.Tebet Utara II No.13 Jakarta Selatan Telp/Fax: 021‐831 35 43. Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) merupakan lembaga advokasi dan riset/pengkajian hukum lingkungan yang didirikan pada tahun 1993 oleh Mas Achmad Santosa, Mochamad Zaidun, Sandra Moniaga, Benny K. Harman, dan Wahyuni Bahar. Sejak berdirinya ICEL telah secara aktif mendorong praktek good environmental governance dalam pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia melalui pembaruan hukum dan kebijakan lingkungan, diantaranya dengan terlibat aktif dalam penyusunan Undang‐undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Secara khusus ICEL mendorong penerapan secara utuh Principle 10 of the Rio Declaration yang memandatkan bahwa pengelolaan lingkungan hidup
12
hendaknya dilakukan dengan membukan keran partisipasi publik seluas‐luasnya melalui jaminan atas akses informasi (access to information), akses partisipasi (access to participation), dan akses pada keadilan (access to justice). Dalam rangka mendorong hak akses atas informasi, ICEL turut serta mendorong lahirnya Undang‐undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). ICEL juga terlilbat aktif dalam capacity building komisi informasi baik di tingkat pusat maupun daerah serta LSM dan kelompok masyarakat untuk mendorong keterbukaan informasi publik dengan mengimplementasikan UU KIP. Dalam rangka menjamin hak masyarakat untuk mendapatkan keadilan berkenaan dengan isu lingkungan hidup, saat ini ICEL berkerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Mahkamah Agung menyelenggarakan program sertifikasi hakim lingkungan yang diharapkan dapat melahirkan hakim‐hakim berintegritas yang memiliki kualifikasi dan kapasitas untuk menangani kasus yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Ruang lingkup aktivitas ICEL mencakup aktivitas riset/pengkajian hukum lingkungan, pengembangan kapasitas, pengelolaan data, informasi, dan pengetahuan hukum lingkungan, serta advokasi kebijakan publik. Dalam menjalankan aktivitasnya ICEL berpegang pada prinsip capacity from within, pressure from without, sehingga ICEL dapat bermitra baik dengan institusi pemerintah maupun dengan kelompok masyarakat lainnya dalam mewujudkan good environmental governance namun tetap mempertahankan sikap kritis dan independensi. Alamat Jln. Dempo II No. 21, Kebayoran Baru, Jakarta, 12120, Telp. (62‐21) 7262740, 7233390, Fax. (62‐21) 7269331. Website www.icel.or.id Fakultas Hukum Universitas Airlangga Didirikan pada tahun 1954, Fakultas Hukum Universitas Airlangga merupakan salah satu fakultas hukum tertua di Indonesia. Beberapa Sarjana Hukum terkemuka di Indonesia menjadi pendiri Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Sejak tahun 1970‐an Fakultas Hukum Universitas Airlangga dipercaya oleh Departemen Pendidikan Nasional untuk menjadi pembina untuk pengembangan fakultas hukum lain di Indonesia timur. Fakultas Hukum Universitas Airlangga telah menetapkan visi untuk menjadi fakultas hukum terkemuka hukum di kawasan Asia yang mandiri, inovatif, dan adaptif, pelopor pendidikan hukum yang menghasilkan lulusan berorientasi sebagai yuris profesional serta memiliki kompetensi dan moralitas tinggi. Untuk mencapai visi
13
tersebut, Fakultas Hukum Universitas Airlangga menyadari bahwa pendidikan hukum bukan hanya masalah akademis, tetapi harus mempersiapkan mahasiswa dengan keterampilan dalam praktek hukum. Oleh karena itu, Fakultas Hukum Universitas Airlangga memiliki kurikulum pendidikan hukum yang menggabungkan antara teori dan praktikum untuk mempersiapkan siswa dengan pengetahuan yang komprehensif tentang teori dan praktek hukum. Selain itu, Fakultas Hukum Universitas Airlangga telah merespon tantangan globalisasi dengan menyiapkan mahasiswa dalam menghadapi tatanan hukum baru. Universitas Airlangga Fakultas Hukum juga selalu berupaya melakukan pengembangan dan pembaharuan dalam pendidikan profesi hukum melalui berbagai pelatihan serta penelitian hukum yang dilakukan oleh staf akademis. Mata ajar dan program studi baik untuk program sarjana, magister dan doktor dirancang khusus untuk mahasiswa dan praktisi hukum yang ingin memperoleh pengetahuan yang luas tetapi juga fokus pada area hukum tertentu. Alamat: Darmawangsa Dalam Selatan Surabaya, 60222 Jawa Timur – Indonesia Telp:
+62
31
5023151/5023252,
Fax
:
+62
31
5020454.
E‐mail:
[email protected]/
[email protected] dan website: www.fh.unair.ac.id Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas adalah sebuah lembaga penelitian yang berada di bawah naungan Fakultas Hukum Universitas Andalas. Berdiri pada tanggal 6 September 2004 yang diresmikan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi pertama, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie dan Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H, LLM. (Dekan FHUA periode 2002‐2006). Sejak peresmian itu, PUSaKo telah mengalami perkembangan, tidak hanya terfokus kepada penelitian tetapi juga melakukan advokasi penegakkan nilai‐nilai konstitusional. Bidang‐bidang yang menjadi kajian PUSaKo sangat beragam tetapi tetap menggunakan pendekatan kajian Hukum Tata Negara, Perbandingan Konstitusi, dan Konsep Negara Hukum. PUSaKO juga melakukan advokasi kepada pemenuhan hak‐hak konstitusional warga negara. Itu sebabnya dalam beberapa peristiwa, PUSaKO juga melakukan kampanye anti‐korupsi dan perlindungan hak‐hak asasi manusia. Pilihan melakukan advokasi dilakukan karena PUSaKO memahami bahwa inteltualitas mapan hanya akan menjauhkannya dari realitas sosial yang tumbuh di masyarakat. Alamat Kampus Limau Manih, Gedung Dekanat GB II Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat.
14
President University Didirikan pada tahun 2001, President University merupakan universitas berstandar internasional yang menjembatani dunia pendidikan dan industri dan bekerja atas dasar praktik nilai‐nilai multikulturalisme. Universitas ini juga merupakan pelopor Universitas dengan asrama. Semua mahasiswa tahun pertama yang berasal dari mancanegara (Cina, Vietnam, Korea Selatan, Malaysia, Singapura, Inggris, Amerika) maupun Indonesia tinggal di Student Housing agar dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan berbahasa Inggris dan mengembangkan toleransi dalam interaksi antar budaya. Program Studi Ilmu Hukum di President University menyelenggarakan pendidikan Ilmu Hukum yang membuka wawasan interdisipliner kepada mahasiswa dan memberikan kesempatan mahasiswa untuk terlibat secara aktif dalam dunia kerja profesional melalui program magang (internship). Kerjasama President University dengan sejumlah perusahan nasional dan multinasional melalui program magang ini memungkinkan serapan kerja yang tinggi setelah mahasiswa lulus perkuliahan. Secara statistik, 93 persen lulusan President University bekerja di perusahaan lokal terkemuka dan multinasional, dan instansi pemerintah, sementara 7 persen lainnya lanjut pendidikan pasca sarjana di Indonesia dan luar negeri. Di bidang penelitian, Program Studi Ilmu Hukum mengembangkan penelitian hukum dengan pendekatan interdisipliner dan melakukan pengabdian kepada masyarakat bersama mahasiswa sebagai suatu tanggung jawab sosial dan profesi civitas akademika. Alamat: Jababeka Education Park Jl. Ki Hajar Dewantara Kota Jababeka Bekasi 17550. Telepon: 021 ‐ 8910 9762, Faksimile: 021 ‐ 8910 9768, website: www.president.ac.id.
15