PROGRAM KERJA APEKSI 2016 ‐ 2020 BIDANG/PROGRAM 1. LINGKUNGAN HIDUP 1.1 Penguatan kapasitas ketahanan iklim dan bencana pemerintah kota
TUJUAN 1.
2.
3.
Memperluas dan kuat jaringan kota‐kota berketahanan iklim dan bencana di Indonesia yang produktif. Memperkuat Apeksi sebagai lembaga intermediari kota berketahan iklim dan bencana dengan berbagai pihak. Memperkuat peran mitra strategis bagi pemerintah, swasta maupun pihak lain dalam dialog perubahan iklim dan bencana di perkotaan.
OUTPUT 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Adanya hasil survei adaptasi perubahan iklim dan pengelolaan bencana kota‐ kota. Adanya Pokja Perubahan Iklim Apeksi yang aktif dan produktif. Pokja Perubahan Iklim Apeksi bertambah anggotanya. Adanya rencana strategis 5 tahun konvergensi adaptasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana Apeksi. Adanya rencana aksi sejumlah pemerintah kota untuk menyusun perencanaan kota berketahanan. Meningkatnya kapasitas pemerintah kota dalam membangun kota berketahanan. Adanya sejumlah
INDIKATOR KEBERHASILAN 1.
2.
3.
4.
5.
6.
Diperoleh hasil survei 75% adaptasi perubahan iklim dan pengelolaan bencana kota‐kota. Terlaksananya pertemuan Pokja Perubahan Iklim secara regular setidaknya 2 kali dalam setahun. Bertambahnya jumlah anggota Pokja Perubahan Iklim setidaknya 2 kota. Terlaksananya forum diskusi ICA setidaknya 2 kali dalam setahun. Terlaksananya pertemuan tahunan pemerintah kota dalam konvergensi adaptasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana. Terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas
rekomendasi kebijakan baik kepada pemerintah maupun bagi pemerintah daerah sendiri untuk membangun kota berketahanan. 8. Adanya publikasi praktik baik maupun cerita sukses kota‐ kota dalam menghadapi perubahan iklim dan mengurangi risiko bencana. 9. Adanya publikasi pengalaman berbagai pihak dalam membangun ketahanan kota. 10. Semakin kuatnya peran Apeksi baik sendiri maupun sebagai bagian jaringan nasional (ICA) dalam proses pengembangan membangun Indonesia berketahanan. 11. Terus berjalannya maupun bertambahnya kemitraan Apeksi dengan lembaga lain baik nasional maupun internasional dalam membangun ketahanan. 12. Adanya proses monitoring dan evaluasi dari proses program membangun ketahanan kota.
untuk membangun ketahanan kota setidaknya 2 kali dalam setahun. 7. Adanya rekomendasi dalam penguatan kebijakan ketahanan dari setiap kegiatan. 8. Adanya publikasi praktik baik atau cerita sukses upaya membangun ketahanan kota setidaknya satu publikasi dalam setahun. 9. Terbitnya kolom perubahan iklim sebagai bagian dari majalah KOTA KITA setiap 3 bulan sekali. 10. Apeksi hadir aktif memberikan masukan atau berperan aktif dalam proses yang dibangun berbagai pihak lain dalam membangunan ketahanan setidaknya oleh 2 pihak/lembaga setiap tahunnya. 11. Lahirnya kebijakan perubahan iklim maupun
1.2 Penguatan kapasitas pemerintah kota menuju kota berkelanjutan
1. Meningkatkan kapasitas 1. pemerintah kota tentang kota berkelanjutan 2. Memperkuat Apeksi sebagai lembaga intermediari kota 2. berkelanjutan dengan berbagai pihak.
3.
penanggulangan bencana yang telah sinkron dengan peraturan perundangan pemerintahan daerah. 12. Terbangunnya kemitraan baru setidaknya dengan satu lembaga dalam saling memperkuat upaya membangun ketahanan kota. 13. Adanya proses monitoring yang dilakukan setidaknya 3 bulan sekali atau evaluasi tahunan dari program membangun ketahanan kota. Meningkatnya kapasitas 1. Terlaksanana kegiatan pemerintah kota dalam peningkatan kapasitas membangun kota yang dalam membangun kota berkelanjutan. yang berkelanjutan Adanya sejumlah setidaknya sekali dalam rekomendasi baik kepada setahun. pemerintah maupun bagi 2. Lahirnya sejumlah pemerintah daerah sendiri rekomendasi dalam untuk membangun kota penguatan kebijakan dan berkelanjutan. pengembangan Adanya publikasi praktik baik pelaksanaan program kota berkelanjutan maupun cerita sukses kota‐ kota dalam membangun kota setiap tahunnya.
4.
berkelanjutan. Adanya publikasi pengalaman berbagai pihak dalam membangun kota berkelanjutan.
3.
4.
2. KERJASAMA ANTARDAERAH Penguatan Kapasitas Kerjasama Pemerintah Kota
1. Mensosialisasikan regulasi/kebijakan kerjasama antar daerah. 2. Meningkatkan kapasitas mekanisme dan teknis kerjasama antar daerah . 3. Mempromosikan potensi kota‐kota untuk peluang membangun kerjasama antar daerah 4. Memperkuat peran mitra strategis bagi pemerintah, swasta maupun pihak lain dalam dialog kerjasama antar
1. Tersosialisasikannya regulasi/kebijakan kerjasama antar daerah kepada aparat pemerintah kota. 2. Meningkatnya kapasitas aparat pemerintah kota tentang kerangka aturan dan mekanisme kerjasama antar daerah. 3. Tersosialisasikannya potensi/prestasi kota‐kota kepada kota lain baik dalam maupun luar negeri. 4. Terfasilitasinya proses
Adanya publikasi praktik baik atau cerita sukes kota‐kota dalam membangun kota berkelanjutan setidaknya sekali setahun. Adanya publikasi pengalamanan berbagai pihak dalam membangun kota berkelanjutan melalui berbagai media komunikasi APEKSI setidaknya dalam setiap kali terbitan.
1. Tersosialisasikannya regulasi/kebijakan kerjasama antar daerah setidaknya diikuti oleh 75% pemerintah kota 2. Terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas terkait kerangka aturan dan mekanisme kerjasama antar daerah yang diikuti setidaknya 75% pemerintah kota Indonesia. 3. Tersosialisasikannya
daerah.
3.
ADVOKASI KEBIJAKAN TUJUAN DAN LAYANAN HUKUM 3.1. Pemantauan 1. Melakukan Pemantauan Dan Kebijakan Otonomi Evaluasi Pelaksanaan Daerah Kebijakan Pemerintah Terkait Pelaksanaan Otonomi Di Daerah, Khususnya Untuk Pembagian Urusan Antara
kerjasama antar daerah. 5. Adanya hasil kerjasama antar kota yang memberikan kontribusi peningkatan hasil pembangunan daerah maupun tingkat kesejahteraan masyarakat. 6. Adanya dokumentasi proses kerjasama antar kota yang tersosialisasi ke seluruh pihak.
OUTPUT
1. Monitoring dan Evaluasi Berbagai Kebijakan pemerintah terkait pelaksanaan otonomi di daerah, khususnya untuk pembagian urusan antara
potensi/prestasi kota‐ kota minimal 50% kota‐ kota anggota Apeksi kepada kota‐kota lain baik nasional maupun internasional melalui cetakan atau website Apeksi. 4. Terfasilitasinya setidaknya 2 proses kerjasama dengan kota‐ kota baik dari kota‐kota lain di Indonesia maupun Negara lain setiap tahunnya. 5. Tersosialisasikannya dokumen proses kerjasama antar kota ke seluruh anggota Apeksi maupun pihak lain lewat cetakan maupun website Apeksi. INDIKATOR KEBERHASILAN
1. Aktifnya Pokja Otonomi Daerah Apeksi yang memberikan konsep pemikiran dan gagasan 2. Terakomodirnya rekomendasi Apeksi
3.2 Pemantauan Kebijakan Reformasi Birokrasi
Pemerintah, Provinsi, Kota minimal untuk 2 aturan pemerintah, provinsi, pelaksana dari UU No. 23 Dan Kabupaten (UU No. 23 kabupaten dan kota dalam UU Tahun 2014 Tentang Tahun 2004 Tentang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah 2. Melakukan Kajian Dan 3. Terdapatnya Satu 2. Monitoring dan Evaluasi Menyusun Evaluasi Kebijakan Kebijakan Yang Responsif pembahasan, perumusan Sebagai Masukan Bagi Proses Terhadap Kebutuhan peraturan pemerintah dan Pembahasan Atau Perumusan Daerah turunannya terkait Peraturan Pemerintah Dan pelaksanaan UU No. 23 Tahun 4. Terlaksananya Dialog Turunannya Terkait UU No. 23 Terbuka Antara 2014 Tentang Pemerintahan Tahun 2014 Tentang Pemerintah Atau Lembaga daerah Pemerintah Daerah. Terkait Dengan 3. Penyampaian Berbagai 3. Melakukan Upaya Koordinasi, Pemerintah Daerah Aspirasi dan Rekomendasi setidaknya satu kali dalam Mengintegrasikan, Kepada Pemerintah, Legislatif setahun Memadukan (Sinkronisasi) (DPR), DPD, dan Lembaga Tinggi Terkait Dan Mensinergikan Berbagai 5. Terdapatnya konsep pemikiran anggota apeksi Aspirasi Anggota Apeksi Secara Optimal Dan Efektif dalam Revisi UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah) 6. Terdapat setidaknya satu kali dalam setahun pelaksanaan Seminar termatik Untuk peningkatan pemahaman dan Pengayaan Wacana 1. Melakukan Pemantauan Dan 1. Monitoring dan Evaluasi 1. Aktifnya Pokja Reformasi Evaluasi Pelaksanaan Berbagai Kebijakan Pemerintah Birokrasi Apeksi yang Kebijakan Pemerintah Terkait Terkait Pelaksanaan memberikan pemikiran
pemerintahan yang bersih dan dan gagasan akuntabel (tindak pidana 2. Terdapatnya daftar korupsi dan ) masalah tentang tata 2. Monitoring dan Evaluasi kelola kepegawaian berbagai kebijakan terkait setidaknya dari 50% pelaksanaan pelayanan publik pemerintah kota anggota yang baik dan berkualitas Apeksi 3. Monitoring dan Evaluasi 3. Terdapatnya Satu berbagai kebijakan terkait Kebijakan Yang Responsif pelaksanaan SDM Aparatur Terhadap Kebutuhan yang kompeten dan kompetitif Daerah (manajemen kepegawaian di 4. Terlaksananya Dialog daerah) Terbuka Antara 4. Penyampaian berbagai aspirasi Pemerintah Atau Lembaga Terkait Dengan dan rekomendasi kepada Pemerintah, Legislatif (DPR), Pemerintah Daerah DPD dan Lembaga Tinggi setidaknya satu kali dalam Terkait setahun 5. Terdapat setidaknya 25 model perda tentang kepegawaian 6. Terdapat setidaknya satu kali dalam setahun pelaksanaan Seminar Untuk Pengayaan Wacana Memberikan konsultasi hukum, Terwujudnya pemerintahan 1. Terbangunnya jalinan opini hukum dan pendampingan daerah yang berkinerja tinggi dengan minimal 2 tenaga hukum kepada anggota Apeksi dan berintegritas ahli hukum dan tipikor baik litigasi maupun non litigasi untuk mendampingi anggota atau pemerintah kota
Pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan akuntabel (tindak pidana korupsi dan tata kelola pemerintahan daerah) 2. Melakukan Kajian Dan Menyusun Evaluasi Kebijakan Sebagai Masukan Bagi pelaksanaan pelayanan publik yang baik dan berkualitas 3. Melakukan kajian dan Menyusun Evaluasi Kebijakan sebagai masukan bagi pelaksanaan manajemen kepegawaian di daerah 4. Melakukan Upaya Koordinasi, Mengintegrasikan, Memadukan (Sinkronisasi) Dan Mensinergikan Berbagai Aspirasi Anggota Apeksi Secara Optimal Dan Efektif
3.3 Layanan Hukum
4. PENINGKATAN KAPASITAS PEMERINTAH KOTA 4.1. Peningkatan Kapasitas 1. Fungsi Pemerintahan/Pelayan an Publik Pemerintah Kota
Meningkatkan kapasitas peran pemerintahan pemerintah kota seperti pengelolaan keuangan daerah, administrasi kependudukan, pelayanan perijinan, sistem reformasi birokrasi dan sebagainya. 2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik pemerintah kota seperti bidang pendidikan, kesehatan, dan sebagainya.
2. Terdapat Setidaknya Satu Opini Hukum, Pendampingan Hukum,mapun Rancangan Perda atau Dokumen Kontrak.Untuk Perkara Litigasi Atau Non Litigasi Bagi Anggota
1. Adanya hasil pemetaan data pengelolaan keuangan, administrasi kependudukan dan pelayanan perijinan kota‐ kota di Indonesia. 2. Meningkatnya kapasitas pemerintah kota dalam pengelolaan keuangan yang lebih akuntabel. 3. Meningkatnya kapasitas pelayanan administrasi kependudukan yang professional, cepat dan efisien. 4. Meningkatnya kapasitas pelayanan perijinan yang lebih professional, cepat dan efisien. 5. Meningkatnya kapasitas sistem reformasi birokrasi
1. Adanya data pemetaan pengelolaan keuangan, administrasi kependudukan dan pelayanan perijinan setidaknya dari 80% kota di Indonesia. 2. Terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan pemerintah kota setiap tahun diikuti setidaknya 20 pemerintah kota/tahun. 3. Terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas pelayanan administrasi kependudukan pemerintah kota setidaknya diikuti 20
4.2. Peningkatan kapasitas 1. Meningkatkan kapasitas pemerintah dalam pemerintah kota dalam menyusun kebijakan menyusun kebijakan yang yang responsif gender responsif gender dan kelompok 2. Meningkatkan kapasitas disabilitas pemerintah kota dalam
yang lebih professional, efektif pemerintah kota/tahun. dan efisien. 4. Terlaksananya kegiatan 6. Meningkatnya kapasitas peningkatan kapasitas pelayanan pendidikan yang pelayanan perijinan lebih professional dan murah. pemerintah kota 7. Meningkatnya kapasitas setidaknya diikuti 20 pelayanan kesehatan yang pemerintah kota/tahun. lebih professional. 5. Terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas sistem reformasi birokrasi pemerintah kota setidaknya diikuti 20 pemerintah kota/tahun. 6. Terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas pelayanan pendidikan pemerintah kota setidaknya diikuti 80% pemerintah kota. 7. Terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas pelayanan kesehatan pemerintah kota setidaknya diikuti 80% pemerintah kota. 1. Meningkatnya kapasitas 1. Terlaksananya kegiatan aparat pemerintah kota dalam peningkatan kapasitas menyusun kebijakan yang pemerintah kota dalam responsif gender. menyusun kebijakan yang 2. Meningkatnya kapasitas responsif gender diikuti pemerintah kota dalam setidaknya 50%
menyusun kebijakan yang memperhatikan kelompok disabilitas
4.3. Penguatan Daya Saing 1. Meningkatkan kapasitas Pemerintah Kota pemerintah kota dalam Dalam Menghadapi pengembangan potensi Pasar Global investasi daerah 2. Mensosialisasikan peraturan perundangan dan petunjuk teknis terbaru mengenai pembiayaan infrastruktur daerah 3. Meningkatkan kapasitas pemerintah kota dalam mengintensifikasikan penggalian sumber‐sumber pendapatan daerah yang sejalan dengan peraturan
menyusun kebijakan yang pemerintah kota. responsive disabilitas. 2. Terlaksananya kegiatan 3. Adanya perencanan dan peningkatan kapasitas penganggaran pemerintah pemerintah kota dalam kota yang responsif gender. menyusun kebijakan yang 4. Adanya kebijakan pemerintah responsif disabilitas diikuti kota yang responsive setidaknya 50% kelompok disabilitas. pemerintah kota. 3. Terdapat 20 pemerintah kota yang memiliki kebijakan yang responsive gender. 4. Terdapat 15 pemerintah kota yang memiliki kebijakan yang responsive disabilitas. 1. Meningkatnya kapasitas 1. Terlaksananya kegiatan pemerintah kota dalam peningkatan kapasitas mengidentifikasi potensi pemerintah kota dalam daerahnya. untuk mengidentifikasi 2. Meningkatnya kapasitas potensi daerah dan pemerintah kota dalam pengembangan investasi pengembangan program daerah setidaknya diikuti investasi daerah. 75% pemerintah kota. 3. Meningkatnya kapasitas 2. Terlaksananya kegiatan pemerintah kota dalam peningkatan kapasitas pembiayaan infrastruktur pemerintah kota dalam daerah dam mengidentifikasi pembiayaan infrastruktur potensi sumber pendapatan daerah setidaknya diikuti daerah. 75% pemerintah kota. 4. Meningkatnya kapasitas 3. Terlaksananya kegiatan
yang berlaku 4. Meningkatkan kapasitas pemerintah kota dalam melakukan kerjasama dengan pihak ketiga
4.4. Pengembangan Best Practice Kota‐Kota di Indonesia
1. Membangun data praktik baik pemerintah kota dalam pelayanan public dan fungsi pemerintahan. 2. Mendokumentasikan dan mempromosikan praktik‐ praktik baik kota‐kota ke seluruh pihak. 3. Meningkatkan kapasitas pemerintah kota dalam melakukan proses transfer praktik baik pemerintah daerah 4. Memfasilitasi proses transfer dan replikasi praktik‐praktik kota‐kota kepada daerah lain.
pemerintah kota dalam pengembangan kerjasama dengan pihak ketiga sesuai dengan kebutuhan kota.
1. Data praktik‐praktik baik pemerintah kota Indonesia dalam pelayanan public dan fungsi pemerintahan. 2. Buku dokumentasi Best Practice Kota‐Kota di Indonesia dua bahasa menjadi dokumen/referensi valid publik. 3. Meningkatnya kapasitas pemerintah kota dalam melakukan proses transfer praktik baik pemerintah daerah. 4. Sejumlah pemerintah kota/daerah memprogramkan proses transfer dari pemerintah daerah lain.
peningkatan kapasitas pemerintah kota dalam mengelola kerjasama denga pihak ketiga setidaknya diikuti 75% pemerintah kota. 4. Terfasilitasinya 10% kota anggota Apeksi untuk melakukan pembahasan kerjasama denga pihak ketiga. 1. Adanya data praktik‐ praktik baik dalam pelayanan public dan fungsi pemerintahan dari setidaknya 50% pemerintah kota. 2. Terbit dan terdiseminasinya Buku Best Practice Kota‐Kota di Indonesia dua bahasa setiap tahun. 3. Terdiseminasinya manual transfer inovasi ke 90% pemerintah kota. 4. Terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas pemerintah kota dalam melakukan transfer inovasi/praktik baik
5.
KOMUNIKASI DAN INFORMASI 5.1. Penguatan jaringan 1. Mengoptimalkan jaringan informasi dan (pengumpulan, penyebaran komunikasi antar dan penerimaan) informasi Apeksi dengan antar Apeksi dengan anggota anggota maupun mitra (kota‐kota) maupun mitra 2. Mengoptimalkan jaringan komunikasi antar Apeksi dengan anggota (kota‐kota) maupun dengan mitra.
5. Sejumlah pemerintah daerah pemerintah daerah yang memiliki praktik inovasi yang diikuti setidaknya 50% mampu membantu pemerintah kota. menyelesaikan permasalahan 5. Setidaknya 6 pemerintah pemerintah kotanya. kota melakukan proses 6. Adanya peningkatan kinerja transfer praktik baik pemerintah daerah dan pemerintah daerah kondisi di masyarakat sebagai lainnya. dampak dari inovasi yang 6. Setidaknya 3 pemerintah dikembangkan pemerintah kota menghasilkan praktik inovatif sebagai daerah tersebut. pengembangan proses transfer dengan hasil konkrit pada kinerja pemerintah dan perubahan kondisi di masyarakat. 1. Terdiseminasikannya 1. Terbitnya dan majalah KOTA KITA ke terdiseminasikannya Majalah seluruh pemerintah kota KOTA KITA 3 bulanan ke seluruh pemerintah kota dan Indonesia dan mayoritas mitra APEKSI mitra APEKSI. 2. Website APEKSI yang 2. Website Apeksi yang diakses setidaknya 10.000 terkelolan dengan baik pengguna setiap fungsional bagi semua pihak. 3. Jaringan media eksternal yang bulannya. optimal baik cetak maupun 3. Adanya peliputan elektronik. kegiatan‐kegiatan 4. Publikasi Apeksi (buku atau nasional Apeksi di
5.
5.2. Pengembangan kota cerdas (smart city) kota‐kota Indonesia dalam mengoptimalkan pelayanan publik/fungsi pemerintahan
1. Meningkatkan pemahaman 1. pemerintah kota tentang kota cerdas dan aplikasinya dalam pelayanan publik/fungsi pemerintahan 2. Menjembatani kota‐kota 2. dengan mitra provider pengelolan aplikasi smart city 3.
laporan kegiatan) sebagai penyebaran informasi aktivitas Apeksi. Terinformasikannya informasi terbaru terkait isu pemerintahan daerah, program pemerintah kota seluruh Indonesia, program APEKSI maupun program terkait pemerintahan daerah untuk ataupun dari pemerintah kota dan berbagai pihak. Meningkatnya kapasitas pemerintah kota dalam melaksanakan pelayanan publik/fungsi pemerintahan melalui pengembangan konsep kota cerdas. Terfasilitasinya pemerintah kota dalam mengembangkan kota cerdas. Aktifnya pemerintah kota terlibat dalam diskusi dan jejaring kota cerdas.
4.
5.
1.
2.
3.
setidaknya 2 media nasional dan lokal baik cetak maupun elektronik Terinformasikannya setidaknya 90% pemerintah kota kepada seluruh pihak melalui media publikasi APEKSI. Terinformasikannya berbagai informasi terkini terkait pemerintahan daerah di setidaknya 90% pemerintah kota. Terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas kota dalam melaksanakan pelayanan publik/fungsi pemerintahan melalui pengembangan konsep kota cerdas yang diikuti setidaknya 50% pemerintah kota. Adanya pengembangan pelayanan public/fungsi pemerintahan konsep cerdas oleh setidaknya 5 pemerintah kota. Setidaknya 10 pemerintah kota aktif terlibat dalam jejaring kota cerdas.
6.
HUMAS DAN KEMITRAAN 6.1. Penguatan Kehumasan 1. Pemerintah Kota Untuk Mengoptimalkan Citra Pemerintah Kota
Meningkatkan kapasitas kehumasan pemerintah kota
1. Meningkatnya kapasitas personil pemerintah kota dalam pengumpulan, pengemasan dan penyampaikan informasi terkait potensi pemerintah kotanya. 2. Meningkatnya kapasitas personil pemerintah kota dalam meningkatkan jaringan komunikasi dengan seluruh pihak.
1. Terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas pemerintah kota pengumpulan, pengemasan dan penyampaikan informasi diikuti 75% pemerintah kota. 2. Terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas dalam membangun jaringan komunikasi dengan berbagai pihak yang diikuti setidaknya 50% pemerintah kota Indonesia. 6.2. Penguatan Kemitraan 1. Memperluas jaringan 1. Adanya kesepakatan 3. Terlaksananya setidakya 5 Apeksi Dengan kemitraan dengan berbagai kerjasama/kemitraan dengan kesepakatan kerja setiap Berbagai Pihak Untuk pihak yang memiliki visi yang berbagai pihak yang memiliki tahunnya yang dapat Penguatan sama untuk penguatan visi yang sama dalam rangka dipertanggungjawabkan. Pemerintah Kota pemerintah kota yang lebih pengembangan program 4. Tersosialisasikannya mensejahterakan rakyat Apeksi. pelaksanaan setidaknya 5 2. Memperkuat peran Apeksi 2. Adanya sejumlah kegiatan dan kegiatan dalam setahun dalam jaringan pemerintah produk publikasi sebagai hasil kesepakatan kerja daerah maupun isu terkait pelaksanaan kemitraan dengan antara Apeksi dengan mitra. untuk memperkuat tujuan berbagai pihak. 5. Adanya peningkatan penguatan peran pemerintah 3. Adanya peningkatan pendapatan secara kota pendapatan dari hasil kesepakatan signifikan sebesar 100%
7. PENGUATAN ORGANISASI 7.1. Penguatan Jaringan Internal Apeksi
kerjasama/kemitraan yang dibangun untuk mendukung kemandirian keuangan Apeksi.
dari hasil kerjasama dengan mitra kerja. 6. Meluasnya jaringan mitra kerja Apeksi baik nasional maupun internasional setidaknya 5 lembaga setiap tahun.
1. Mengefektifkan forum‐forum anggota untuk penguatan posisi organisasi maupun penguatan jalinan komunikasi 2. Meningkatkan kepekaan Apeksi dalam menyikapi kebutuhan anggota
1. Terciptanya hubungan yang harmonis dan efektif antara Dewan Pengurus, Komwil, anggota dan Direktorat Eksekutif. 2. Adanya sejumlah kebijakan organisasi yang strategis dan bermanfaat bagi optimalisasi pelaksanaan pemerintahan daerah. 3. Adanya kesepemahaman antara anggota dengan Direktorat Eksekutif dalam menanggapi berbagai isu yang berkembang.
1. Terlaksananya forum‐ forum anggota tingkat nasioal (Rakernas, Munas dan Rapat Teknis) sekali dalam setahun dengan bobot kualitas yang semakin bertambah 2. Terlaksananya forum‐ forum regional (Raker Komwil, pertemuan catur wulan Komwil dan Muskomwil) setiap tahunnya di setiap Komwil setiap tahunnya dengan bobot kualitas yang semakin meningkat. 3. Meningkatnya 100% tingkat partisipasi dan keaktifan anggota dalam berbagai kegiatan nasional maupun regional Apeksi 4. Meningkatnya 100%
7.2. Otimalisasi pelayanan kepada anggota Apeksi
1. Mengoptimalkan pelayanan kepada anggota dalam menjalankan tugas dan fungsinya. 2. Meningkatkan kinerja Direktorat Eksekutif dalam memfasilitasi kepentingan /aspirasi anggota kepada pihak‐pihak terkait.
1.
2.
3.
4.
5.
Meningkatkanya kapasitas dan pemahaman pemerintah kota dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Adanya rekomendasi sebagai aspirasi anggota dalam berbagai proses penyusunan kebijakan nasional. Terbangunnya jaringan komunikasi dan informasi yang sangat baik antara Apeksi, pemerintah kota dan berbagai pihak. Terinformasikannya perkembangan terbaru dalam pemerintahan daerah kepada anggota secara cepat dan valid. Terwujudnya kepuasan anggota APEKSI.
tingkat kebutuhan/ketergantunga n anggota kepada Apeksi dalam pemenuhan kebutuhan peningkatan kapasitas, advokasi maupun kebutuhan informasi. 1. Terlaksananya seluruh kegiatan peningkatan kapasitas sesuai kebutuhan pemerintah kota. 2. Terakomodirnya rekomendasi Apeksi sebagai aspirasi anggota dalam berbagai produk kebijakan nasional 3. Terwujudnya jaringan komunikasi dan informasi Apeksi, pemerintah kota dan seluruh pihak yang sangat baik dalam berbagai forum regional, nasional maupun internasional serta dalam media cetak maupun elektronik. 4. Anggota Apeksi selalu mengetahui informasi
5.
6.
7.3. Peningkatan kapasitas personil Direktorat Eksekutif
Meningkatkan kompetensi kerja personil Direktorat Eksekutif dalam menjalankan tugas dan fungsinya
1. Meningkatnya kapasitas 1. personil Direktorat Eksekutif yang terampil dan profesional dalam menjalankan tugas dan fungsi secara mandiri sesuai bidang yang diperani serta keterampilan dasar yaitu Bahasa Inggris dan 2. komputer/internet 2. Adanya sejumlah personil baru Direktorat Eksekutif sesuai kebutuhan struktur organisasi yang harus dijalankan 3.
terbaru dan valid tentang pemerintahan daerah dan terkait dari Apeksi. Meningkatnya penerimaan dari iuran anggota karena meningkatnya tingkat kepuasan dan kepercayaan. setiap tahunnya Meningkatnya tingkat partisipasi anggota sebesar 100% karena meningkatnya tingkat kepercayaan kepada Apeksi. Terfasilitasinya setidaknya 3 personil Direktorat Eksekutif setiap tahunnya untuk mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas (pelatihan/lokakarya/mag ang) Adanya sejumlah personil baru untuk pengisian posisi yang kosong demi penguatan fungsi Direktorat Eksekutif Terlaksananya program kerja Apeksi secara
7.4. Penguatan Sistem Manajemen Organisasi
Mewujudkan sistem manajemen organisasi yang profesional
1.
2.
3.
4.
Adanya SOP‐SOP keorganisasian yang dijalankan dengan konsisten Adanya pembagian kerja (job description) personil Direktorat Eksekutif Adanya laporan monitoring bulanan yang menjadi acuan evaluasi kinerja Direkrorat Eksekutif Adanya mekanisme reward dan punishment yang terlaksana dengan konsisten
1.
2.
3.
4. 5.
6.
7.5. Penguatan keuangan organisasi
Mewujudkan keuangan 1. organisasi yang kuat dan mandiri 2.
3.
4.
Adanya penganggaran yang komprehensif Adanya mekanisme penarikan iuran anggota yang lebih efektif Adanya penerimaan dari iuran anggota sesuai yang ditargetkan Adanya penerimaan dari
1.
2.
3.
optimal dan sesuai waktu dan target yang direncanakan. Terlaksananya SOP‐SOP yang disahkan oleh Direktur Eksekutif Terlaksananya mekanisme organisasi yang tertata lebih baik Personil Direktorat Eksekutif bekerja lebih optimal dan professional Program kerja terlaksana sesuai perencanaan Sistem pelaporan keuangan yang tersusun lebih rapi an ontime setiap bulannya Adanya laporan audit keuangan yang lebih berkualitas setiap tahunnya Tersusunnya system penganggaran setiap tahun yang komprehensif Terlaksananya mekanisme penarikan iuran anggota yang efektif setiap 4 bulan kepada anggota yang belum membayar Terwujudnya pencapaian
5.
kegiatan berbayar swakelola Adanya dukungan pendanaan dari lembaga mitra/donor
4.
5.
6.
7.
target penerimaan dari iuran anggota setiap tahunnya Meningkatnya jumlah kota membayar iuran anggota setiap tahunnya Tercapainya penerimaan dari kegiatan berbayar swakelola sesuai yang ditargetkan. Tercapainya dukungan pendanaan oleh lebaga mitra/donor sesuai kesepakatan Terlaksananya seluruh program yang direncanakan dengan pendanaan mandiri.
