Rapat Kerja Teknis APEKSI 2017
ICE ‐ BSD City, 14 September 2017
STRATEGI DAN PERLINDUNGAN HUKUM KERJASAMA PEMERINTAH DAN BADAN USAHA UNTUK PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN DI DAERAH Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Disampaikan dalam Raker Teknis APEKSI Tangerang Selatan, 14 September 2017
Ringkasan
REPUBLIK INDONESIA
1. 2.
3.
4.
5. 6.
Desentralisasi fiskal meningkatkan dana pembangunan daerah. Namun terdapat 2 (dua) permasalahan: a. Penyerapan yang terkendala (SILPA tinggi). b. Masalah Governance (banyak kasus dalam pengadaan). KPBU dapat mengatasi permasalahan dengan cara: a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas proyek dengan pelibatan badan usaha yang memungkinkan: • Pembagian risiko • Menjamin ketepatan waktu dan anggaran (on schedule‐on budget). b. Menjamin kualitas pelayanan karena performace diperjanjikan dalam kontrak. KPBU memiliki perlindungan hukum yang baik karena: • Regulasinya jelas • Governance terjaga melalui mekanisme KPBU yang melibatkan pemangku kepentingan (Bappenas dalam pemilihan proyek, Kemenkeu dalam pemberian fasilitas fiskal, LKPP dalam proses pengadaan, BKPM dalam menjajaki minat dan nilai pasar, Kemendagri dalam pemberian rekomendasi AP Daerah, Kemenko Perekonomian dalam debottlenecking, dan PT.PII dalam pemberian penjaminan Pemerintah) Best practice KPBU sudah ada di berbagai negara dan berbagai sektor. KPBU di Indonesia sudah dibuka untuk 19 sektor baik KPBU Ekonomi maupun Sosial: • Untuk daerah yang sudah mengajukan diharapkan komitmen pelaksanaan • Untuk daerah yang sudah memulai pembicaraan (under discussion) diharapkan melengkapi dengan studi pendahuluan • Mengundang daerah lain untuk memanfaatkan KPBU dalam rangka peningkatan kuantitas dan kualitas pembangunan infrastruktur. 2
www.apeksi.id
1
Rapat Kerja Teknis APEKSI 2017
ICE ‐ BSD City, 14 September 2017
Desentralisasi Fiskal
Meningkatkan Dana Pembangunan di Daerah
REPUBLIK INDONESIA
513,3 582,9
573,7 577,2
623,1 732,1
710,9 677,6
Jumlah Pengeluaran (IDR Triliun)
1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0
2013
2014
Belanja K/L
2015
TKDD Belanja K/L
•
Desentralisasi fiskal dengan peningkatan TKDD yang disertai penurunan Belanja K/L = Peningkatan peran daerah dalam pembangunan infrastruktur.
•
Peningkatan anggaran perlu diimbangi dengan kemampuan implementasi yang lebih baik.
2016
Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Investasi Infrastruktur Pemerintah Daerah
SILPA
Sumber: hasil olahan data BPS dan AIPEG, Kementerian Keuangan, LKPP
3
Permasalahan
REPUBLIK INDONESIA
SILPA TAHUN APBD TAHUN 2013‐2016
MODUS PERKARA KPK TAHUN 2005‐2016
160 142.9 140
17 PERKARA
128.8 125.3
120
20 PERKARA
101.6
Pengadaan Barang/Jasa Pungutan
94.6
100
SILPA TAHUN 2013‐2016 80 INVESTASI INFRASTRUKTUR PEMDA
55.5
60
21 PERKARA
Perizinan
45.5 40
148 PERKARA
20
Pencucian Uang
0 0 2013
2014
2015
2016
Nilai SILPA APBD cukup signifikan dibandingkan dengan alokasi investasi infrastruktur Pemda
Pengadaan barang/jasa banyak diwarnai kasus
4
www.apeksi.id
2
Rapat Kerja Teknis APEKSI 2017
ICE ‐ BSD City, 14 September 2017
Solusi Melalui KPBU
REPUBLIK INDONESIA
Kapasitas Fiskal
Tinggi
•KF tinggi + KI rendah = SILPA tinggi. •KPBU memindahkan risiko 17 konstruksi dan operasi kepada PERKARA Badan Usaha sehingga on schedule‐on budget.
•KF Tinggi + KI Tinggi = Penyediaan infrastruktur terlaksana dengan baik. •KPBU meningkatkan kualitas dan kuantitas proyek infrastruktur Tinggi
Rendah
•KF Rendah + KI Rendah = Proyek tidak berjalan. •KPBU membantu 148 PERKARA merealisasikan proyek yang dibutuhkan.
•KF Rendah + KI Tinggi = Proyek Infrastruktur terlaksana namun dengan kuantitas terbatas •KPBU membantu meningkatkan jumlah proyek infrastruktur. Rendah
Kemampuan Implementasi 5
REPUBLIK INDONESIA
KPBU Mengatasi Permasalahan Pengadaan Tiap Tahunnya Acapkali terjadi ketidaksinambungan karena, perencanaaan, konstruksi, operasi, dan pemeliharaan dilakukan secara terpisah serta dilakukan tender tahun untuk pengoperasian/pemeliharaan Sering terjadi keterlambat pelaksanaan pekerjaan dan hal tersebut menjadi beban pemerintah (cost overrun) Perencanaan pengadaan tidak mengkaji aspek hukum, komersial, risiko, dan lingkungan Investasi 100% oleh pemerintah sehingga risiko 100% ditanggung pemerintah
PENGADAAN KONVENSIONAL
Alokasi proyek sesuai dengan nilai proyek yang dilaksanakan
Terjadi kesinambungan (perencanaan, konstruksi, operasi dan pemeliharaan dilakukan satu kesatuan dalam kontrak jangka panjang) Badan usaha melakukan upaya terbaik agar tidak terjadi keterlambatan konstruksi dan operasi Outline Bussiness mengkaji aspek hukum, komersil, risiko, dan lingkungan Berbagi risiko antara pemerintah dan swasta Dengan alokasi yang relatif sama, pemerintah dapat menyediakan infrastruktur dengan jumlah yang relatif lebih banyak
PENGADAAN SKEMA KPBU 6
www.apeksi.id
3
Rapat Kerja Teknis APEKSI 2017
ICE ‐ BSD City, 14 September 2017
Skema Tarif dan VGF Me‐leverage Dana Pemda
REPUBLIK INDONESIA
CONTOH KPBU DENGAN PENGEMBALIAN TARIF + VGF Proyek KPBU SPAM Umbulan PEMERINTAH PUSAT Men. PUPR
Dukungan Pembanguan fisik
PT. SMI Penyiapan Proyek
Menkeu
PT. PII Dukungan Kelayakan (VGF)
Perjanjian Regres Perjanjian Penjaminan
Kab. Pasuruan Kota Pasuruan
PKS
GUBERNUR JAWA TIMUR
BADAN USAHA
Perjanjian II Jual Beli Air Antara PDAB dengan Bandan Usaha
Penugasan PDAB
Kab. Sidoarjo
Perjanjian Konsesi antara PJPK dengan Bandan Usaha
Kapitalisasi
Pembayaran Air Curah
Kota Surabaya
PDAB Kab. Gresik Pembayaran Air Curah
Perjanjian Jual Beli Air Curah antara PDAB dengan PDAM
KETERANGAN: Dalam Struktur Proyek ini: • Perjanjian Konsesi Mengatur Hak & Kewajiban PJPK dan Badan Usaha untuk BOT SPAM Umbulan tidak Termasuk Jual Beli. • Kewajiban Pembayaran Tarif Diatur Dalam Perjanjian Jual Beli Air Minum antara PDAB dan Badan Usaha. • Dalam Perjanjian KPS juga diatur Jaminan PJPK Kepada Badan Usaha Atas Gagal Bayar PDAB
Leverage dana Pemda berupa: 1. Dukungan sebagian konstruksi dari Kementerian PUPR, dan 2. Dukungan VGF dari Kementerian Keuangan
5 PDAM Dukungan Pemkab/Pemkot
7
KPBU Menambah Ruang Kapasitas Fiskal Daerah, Mengurangi Risiko dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan
REPUBLIK INDONESIA
CAPEX Cost Overrun
Analisis Potensi Government Saving pada Proyek Palapa Ring PSC
Pengadaan Infrastruktur dengan Belanja Modal
PPP
Government Expenditure
OPEX Cost Overrun
‐CAPEX
4,743,922,993,248
0
‐OPEX
3,369,789,444,263
0
0
8,823,556,862,337
‐Availability Payment s/d 32 tahun
‐Financing
332,074,609,527
0
‐Ancillary
474,392,299,325
711,588,448,987
Risk Value
• •
Masa konstruksi tepat waktu Kinerja pelayanan terjamin Profil Belanja Pemerintah jika Proyek dibangun dengan skema AP
‐Competitive Neutrality
0‐
‐Retained Risk
2,049,442,259,087
Total Government Expenditure Including Risk
10,969,621,605,450
7,923,988,703,159
8,742,746,608,165
Government Saving
s/d 32 tahun
Masa konstruksi
Masa operasi
20.30%
• Untuk Ancillary cost, yang sebagian besar dari biaya penyiapan proyek. Untuk PPP perkirakan 1.5 kali lebih besar dari PSC • Competitive Neutrality, pada PPP terdapat potensi pembayaran PPh 25 dari Earning Before Tax (EBT) berdasarkan proyeksi keuangan untuk masingmasing Paket. • RETAINED RISK = CAPEX Cost Overrun + OPEX Cost Overrun PSC = Public Sector Comparator PPP = KPBU - AP
Suku bunga obligasi 2017 Inflasi 2010-2017
7.5% 5.4%
8
www.apeksi.id
4
Rapat Kerja Teknis APEKSI 2017
ICE ‐ BSD City, 14 September 2017
Perlindungan Hukum Berupa Regulasi yang Lengkap dan Jelas
REPUBLIK INDONESIA
Aspek
Pengaturan
Subyek Kerjasama
1. 2. 3. 4.
Pemerintah Menteri Kepala Lembaga Kepala Daerah BUMN/BUMD
1. 2. 3. 4.
PERPRES 38/2015
Badan Usaha BUMN/BUMD Badan Usaha Asing Perseroan Terbatas Koperasi
PERMEN PPN NO. 4/2015 TENTANG PANDUAN UMUM PERATURAN KEPALA LKPP NO 19 TAHUN 2015 TENTANG PENGADAAN BADAN USAHA
Obyek Kerjasama
Infrastruktur Ekonomi dan Infrastruktur Sosial (19 Jenis Infrastruktur)
Kontribusi Pemerintah
1. Pembiayaan Sebagian KPBU 2. Dukungan pemerintah 3. Jaminan pemerintah
Pengembalian investasi Badan Usaha
1. Pembayaran oleh pengguna dalam bentuk tarif (User Charge). 2. Pembayaran ketersediaan layanan (Availability Payment). 3. Bentuk lain sepanjang tidak bertentangan dengan Perundang‐undangan.
Tahapan
1. Tahap Perencanaan 2. Tahap Penyiapan 3. Tahap Transaksi
PEMBAYARAN KETERSEDIAAN LAYANAN PMK NO. 260/2016 PERMENDAGRI No. 96/2016 • •
PENJAMINAN PEMERINTAH Peraturan Presiden No. 78/2010 PMK 260/PMK.011/2010 Jo. PMK 8/PMK.08/2016 DUKUNGAN PEMERINTAH PMK No. 223/PMK.11/2012 (VGF)
9
Perlindungan Hukum Berupa Skema Lengkap Prakarsa KPBU: Solicited dan Unsolicited
PRAKARSA PEMERINTAH (SOLICITED)
REPUBLIK INDONESIA
PERENCANAAN
Final Business Case (FBC)
Pra-kualifikasi
Request for Proposal
Bid Award
Tandatangan Perjanjian
Financial Close
Konstruksi dan Operasi
Pemrakarsa proyek mengajukan proposal dan dokumen pra-studi kelayakan (FS) ke PJPK
PRAKARSA BADAN USAHA (UNSOLICITED)
TRANSAKSI
PENYIAPAN
Identifikasi Studi Outline Business Proyek Pendahuluan Case (OBC)
Badan Usaha Pemrakarsa menyerahkan FS
Tandatangan Financial Perjanjian KPBU Close
. Evaluasi dokumen Pra-FS untuk mendapat persetujuan.
Evaluasi FS
Penerbitan Surat Persetujuan
Konstruksi dan Operasi
Pengadaan
Pilihan Pemberian Kompensasi kepada Badan Usaha Pemrakarsa
Pemberian tambahan nilai 10% pada dokumen pengadaan
Right to match
Pembelian prakarsa KPBU oleh PJPK 10
www.apeksi.id
5
Rapat Kerja Teknis APEKSI 2017
ICE ‐ BSD City, 14 September 2017
Perlindungan Hukum Berupa Fasilitas dan Capacity Building
REPUBLIK INDONESIA
Bappenas dalam pemilihan proyek Kemenkeu dalam pemberian fasilitas fiskal DIKOORDINASIKAN DAN DIFASILITASI KANTOR BERSAMA SESUAI KEWENANGAN MASING:
LKPP dalam proses pengadaan BKPM dalam menjajaki minat dan nilai pasar Kemendagri dalam pemberian rekomendasi AP Daerah Kemenko Perekonomian dalam debottlenecking PT.PII dalam pemberian Penjaminan Pemerintah
11
Best Practices
Pelaksanaan KPBU di Berbagai Negara
REPUBLIK INDONESIA
Dolphin Coast Water South Africa – US$ 10.0 million
Expansion and Operation Colombo Port ‐ US$ 240.0 million PELABUHAN
AIR MINUM
Correctional Services, South Africa ‐ US$ 277.1 million
SANRAL N4 East Toll Road, South Africa PENJARA
JALAN TOL
Western Cape Rehabilitation Centre and Lentegeur Hospital, South Africa ‐ US$ 25.7 million RUMAH SAKIT
Social Grant Payment System, South Africa ‐ US$ 20.0 million TEKNOLOGI INFORMASI
12
www.apeksi.id
6
Rapat Kerja Teknis APEKSI 2017
ICE ‐ BSD City, 14 September 2017
Indonesia Memiliki 19 Jenis Sektor Infrastruktur KPBU Peluang bagi Pemda
REPUBLIK INDONESIA
Jalan
Transportasi
Ketenagalistrikan
Migas dan EBT
Konservasi Energi
Telekomunikasi & Informatika
Kebandarudaraan
Kepelabuhanan
Jalan
Perkeretaapian
Jalan Tol
Pembangkit Listrik
Fiber Optic
Penerangan Jalan Umum
Transmisi
e‐Gov
Jembatan Tol
Darat dan penyeberangan
KONEKTIVITAS FASILITAS SOSIAL
FASILITAS PERKOTAAN
Air Minum
Pengelolaan Limbah Setempat
Pengelolaan Limbah Terpusat
Pasar Tradisional
Pengelolaan Sampah
SDA & Irigasi
Pariwisata
Fasilitas Pendidikan
Lembaga Pemasyarakatan
Perumahan Rakyat
Sarana Olah Raga, Kesenian dan Budaya
Fasilitas Perkotaan
Kawasan
Kesehatan 13
Perkembangan KPBU Daerah
Memerlukan Komitmen Penuntasan KPBU
REPUBLIK INDONESIA
PENYIAPAN
PERENCANAAN Proposal Proyek
Studi Pendahuluan
1. Makassar LRT 2. Surabaya RMT 3. Jembatan Layang Pondok Ranji ‐ Tangsel 4. Pasar Tradisional Tangsel 5. SPAM Tangsel 6. TPPAS Tangsel
Outline Business Final Business Case Persiapan Lelang (FBC) Case (OBC)
1. Pirngadi Hospital 2. Education Facility Development of Politechnic Batam 3. Sports Arena Papua 4. Street Lighting Surakarta
1. Medan Municipal Transport (LRT‐BRT) 2. LRT of Batam 3. Pekanbaru Regional Water Supply 4. Pondok Gede water Supply 5. West Semarang Water Supply 6. Legok Nangka Waste Treatment 7. Street Lighting Bandung 8. Sidoarjo General Hospital
KONSTRUKSI DAN OPERASI
TRANSAKSI PQ
Penandatangan Request for Proposal Bid Award Perjanjian KPBU Financial Close
SPAM Bandar Lampung
TPPAS Nambo
Umbulan Water Supply
*OBC telah selesai dan dalam persiapan penyusunan FBC 14
www.apeksi.id
7
Rapat Kerja Teknis APEKSI 2017
ICE ‐ BSD City, 14 September 2017
KPBU Daerah ‐ Under Discussion (1/3) Memerlukan Tindak Lanjut Studi Pendahuluan
REPUBLIK INDONESIA
NO
NAMA PROYEK
LOKASI
1
Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Lombok
Prov. NTB
2 3 4 5
Kota Palu Prov. Kalimantan Barat Prov. Sulawesi Tengah Kab. Sukabumi
7 8
Pembangunan Jalan Lingkar Luar Kota Palu Pemeliharaan Jalan Provinsi Pembangunan Fly Over Perkotaan Pembangunan Bandara Baru di Citarato Ujung Genteng Pembangunan Bandar Udara Baru di Pameungpeuk Kabupaten Garut Perpanjangan Runway Bandara Nusawiru Pembangunan Bandara Tulungagung
9
Pembangunan Terminal Barang dan Gedung Parkir Off Street Kab. Bandung
6
10 Pelabuhan Tanjung Tembaga Probolinggo 11 Pengembangan 15 PDAM 12 SPAM Regional Pulau Lombok 13 Pengelolaan Air Minum
PJPK / PENGUSUL Kab. Lombok Tengah dan Kab. Lombok Barat Prov. Sulawesi Tengah Prov. Kalimantan Barat Prov. Sulawesi Tengah Prov. Jawa Barat
STATUS Usulan Usulan Usulan Usulan Usulan
Kab. Garut
Prov. Jawa Barat
Usulan
Kab. Pangandaran Kab. Tulungagung
Prov. Jawa Barat Prov. Jawa Timur Kab. Bandung dan Prov. Jawa Barat Prov. Jawa Timur
Usulan Usulan
Kab. Probolinggo Beberapa Kab‐Kota di Prov. Sumatera Selatan Sumatera Selatan Prov. NTB Prov. NTB Kab. Manokwari dan Kota Prov. Papua Barat Sorong
Kerjasama Pembangunan Peningkatan Air Bersih menjadi Air 14 Kota Pangkal Pinang Prov. Bangka Belitung Minum Pangkalpinang 15 Pembangunan Kawasan Industri Perikanan (250 ha) Kab. Banggai Kepulauan Kab. Banggai Kepulauan
Usulan Usulan Usulan Usulan Usulan Usulan Usulan
15
KPBU Daerah ‐ Under Discussion (2/3) Memerlukan Tindak Lanjut Studi Pendahuluan
REPUBLIK INDONESIA
NO NAMA PROYEK 16 Pembangunan Mess Pemda Sulawesi Tengah di Jakarta Pembangunan Blok Plan Komplek Perkantoran Provinsi 17 Gorontalo 18 Pembangunan Rumah Sakit Daerah Provinsi Gorontalo 19 Jembatan Penghubung Pulau Taut‐Pulau Kalimantan 20 Pembangunan Kawasan Pariwisata di Pulau Bombo 21 Pembangunan dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi 22 Pengelolaan Persampahan 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Waste to Energy Malang City Waste to Energy Medan City Pembangunan Pasar Rakyat Pembangunan Kabel Laut Tahap III GOR Ngurah Rai GOR Cabang Olah Raga di Pusat Kawasan Olah Raga Jl William Iskandar Medan GOR Dompak di Tanjung Pinang untuk penyiapan PON 2024 SARPRAS /GOR / JALAN /PDAM GOR, PDAM, SARPRAS
32 Pembangunan Sport Center 33 Kawasan Sport Center
16
LOKASI DKI Jakarta
PJPK / PENGUSUL Prov. Sulawesi Tengah
STATUS Usulan
Prov. Gorontalo
Prov. Gorontalo
Usulan
Prov. Gorontalo Prov. Kalimantan Selatan Kab. Maluku Tenga Prov. Kalimantan Barat Kab. Manokwari dan Kota Sorong Malang Medan Kota Sorong DKI Jakarta Kota Denpasar
Prov. Gorontalo
Usulan
Prov. Kalimantan Selatan
Usulan
Prov. Maluku Prov. Kalimantan Barat
Usulan Usulan
Prov. Papua Barat
Usulan
Kota Malang Kota Medan Prov. Papua Barat Prov. DKI Jakarta Prov. Bali
Usulan Usulan Usulan Usulan Usulan
Kota Medan
Prov. Sumatera Utara
Usulan
Kota Tanjung Pinang Wakatobi Kab. Kolaka Kab. Manokwari dan Kota Sorong Prov. Kalimantan Selatan
Prov. Kepulauan Riau Prov. Sulawesi Tenggara Prov. Sulawesi Tenggara
Usulan Usulan Usulan
Prov. Papua Barat
Usulan
Prov. Kalimantan Selatan
Usulan 16
www.apeksi.id
8
Rapat Kerja Teknis APEKSI 2017
ICE ‐ BSD City, 14 September 2017
KPBU Daerah ‐ Under Discussion (3/3) Memerlukan Tindak Lanjut Studi Pendahuluan
REPUBLIK INDONESIA
NO
NAMA PROYEK
LOKASI
34 Pembangunan Bandara Bali Utara 35 Pembangunan Jalur KA menuju Bandara Juanda 36 Development of Makassar New Port 37 Sindang Heula Water Treatment Plant, Banten 38 SPAM Regional Jatiluhur 39 Padang Regional Water Supply 40 Pembangunan Jalan Ruas Palu‐Parigi By Pass 41 Waste to Energy Batam 42 Waste to Energy Tangerang City (Rawa Kucing)
PJPK / PENGUSUL
Kab. Buleleng
Prov. Bali
Kab. Sidoarjo
Prov. Jawa Timur
Prov. Sulawesi Selatan Banten Jawa Barat Prov. Sumatera Barat Prov. Sulawesi Tengah Batam Tangerang
17
STATUS Identifikasi oleh Kemenhub Identifikasi oleh Kemenhub
Kementerian Perhubungan
Identifikasi
PDAM Prov Banten Kementerian PUPR
Identifikasi Identifikasi
PDAB Prov. Sumatera Barat
Identifikasi
Prov. Sulawesi Tengah
Identifikasi (PSN)
Kota Batam Kota Tangerang
Identifikasi OBC
17
REPUBLIK INDONESIA
TERIMA KASIH 18
www.apeksi.id
9
