Rapat Kerja Teknis APEKSI 2016
29 November 2016
TUJUAN OTDA
ADMINISTRASI
OPTIMALISASI PELAYANAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENJALANKAN KEWENANGAN INFRASTRUKTUR DAERAH
• MEMPERPENDEK RENTANG PELAYANAN PADA MASYARAKAT. • MENGHADIRKAN PEMERINTAHAN YANG LEBIH RESPONSIF DAN AKUNTABEL
TUJUAN TUJUAN OTONOMI OTDA DAERAH
Oleh
AKMAL MALIK
POLITIK
Direktur Fasilitasi KDH dan DPRD Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri
• MENINGKATKAN KUALITAS DAN MEMPERCEPAT DEMOKRATISASI DI DAERAH • MENINGKATKAN PERAN SERTA DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM KEPEMERINTAHAN
1
Selasa, 29 November 2016
TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG
TRI SAKTI 1. Berdaulat dalam Politik 2. Berdikari dalam Ekonomi 3. Berkepribadian dalam Kebudayaan
KEKUASAAN PEMERINTAHAN PEMEGANG KEKUASAAN PEMERINTAHAN – PSL 4 (1) UUD 1945
PRESIDEN Kementerian/LPNK
PUSAT Koordinasi
Sebagian Urusan
Arahan Presiden kepada Eselon II tanggal 7 Juni 2016 1. 2. 3.
Gerak langkah harus segaris dari pusat hingga ke daerah; Perubahan mindset aparatur birokrasi Fokus pada beberapa program strategis saja. (Dari money
4.
follow function menjadi money follow program). Program dan kegiatan berorientasi pada hasil sembari terus membenahi prosedur dan meknisme kerja.
PELAKU/PENYELENGGARA
Otonomi Seluas-luasnya Ps 18 (5) UUD ‘45
Pemerintahan Daerah
DUKUNGAN/PARTISIPASI
3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Menghadirkan kembali Negara Membuat Pemerintahan tidak absen dengan membangun tata kelola yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka NKRI Melakukan Reformasi Sistem dan penegakan hukum Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas Diklat. Meningaktkan produktifitas dan daya saing Mewujudkan kemandirian otonomi Melakukan revolusi karakter bangsa Memperteguh Kebhinekaan,Memperkuat Restorasi Sosial
KEMENDAGRI
KEMENDAGRI Menjadi “POROS” Jalannya Pemerintahan, Pelayanan Publik, Demokrasi dan Tegaknya Integritas Bangsa
DITJEN OTDA
Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Otonomi Daerah Untuk Mencapai Kesejahteraan Masyarakat dalam memperkokoh NKRI
DIT FKDH & DPRD
ORGANISASI/MANAJEMEN
Tanggungjawab
www.apeksi.id
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Psl 17 UUD 1945 Koordinasi
KEMENDAGRI
DAERAH
1. 2.
UUD 1945
KEPEMIMPINAN KEUANGAN
PEMERINTAHAN DAERAH YANG EFEKTIF & EFISIEN
PERALATAN/TEKNOLOGI
PELAYANAN PUBLIK YANG BAIK
TRANSPARANSI & INOVASI DAERAH
PEMERATAAN PEMBANGUNAN DAERAH
LOCAL GOOD GOVERNANCE
DAYA SAING DAERAH
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASY.
1
Rapat Kerja Teknis APEKSI 2016
29 November 2016
PRESIDEN PEMEGANG KEKUASAAN PEMERINTAHAN PSL 4 (1) UUD 1945
RPJPD
TANGGUNG JAWAB
Kementerian/LPNK KOORDINASI
KOORDINASI
Otonomi Seluas‐luasnya Ps 18 (5) UUD ’45 “Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas2nya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang2 ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat”.
RPJMD
KEMENDAGRI SEBAGIAN URUSAN
RKPD
DITJEN OTONOMI DAERAH
KDH
DPRD
KUA/PPAS • • • • • •
PIMPINAN DPRD BAMUS KOMISI BANGGAR BAPEM PERDA BADAN KEHORMATAN • PANSUS
TANGGUNG JAWAB
KDH ISU STRATEGIS Konflik Pilkada Biaya politik tinggi Kasus-kasus hukum Fenomena Raja Kecil Politik Dinasti Kepatuhan terhadap regulasi Pusat Rendah Inovasi Bekerja secara parsial
34 Gub/Wagub 415 Bupati/Wabup 93 Wako/Wawako
Sekda/Setwan Dinas Badan Kantor UPT
DPRD
PEMERINTAHAN DAERAH Latar Pekerjaan
KDH
DPRD Provinsi (sampel)
Birokrat/Mantan
36 %
6%
Politisi/Anggt Parpol
42 %
55 %
Pengusaha/Wiraswasta
12 %
8%
Karyawan
3%
21 %
Lain‐lain
8%
10 %
542 orang
2.158 orang
Jumlah Total
2.158 Provinsi 16.849 Kab/Kota Total : 19.007 org
Pimpinan Bamus Komisi Banggar BPP BK AKD Adhoc
ISU STRATEGIS Syarat rekuitmen lemah Biaya politik tinggi Tidak ada Visi yg kuat. Kinerja Tidak Terukur Pembiayaan tidak berorientasi kinerja. AKD tidak menyusun program dan kegiatan. Dukungan Tim Ahli Data base terbatas
• SEKRETARIAT DAERAH • INSPEKTORAT • DINAS • BADAN
APBD URUSAN PROGRAM KEGIATAN
SETWAN
7
SINERGI PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN OLEH KDH & DPRD
RPJPD KDH
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
RPJMD
DPRD
RKPD • • • •
SEKRETARIAT DAERAH INSPEKTORAT DINAS BADAN
• • • • • • •
KUA/PPAS
PIMPINAN DPRD BADAN MUSYAWARAH KOMISI BADAN ANGGARAN BAPEM PERDA BADAN KEHORMATAN PANSUS
KDH
DINAS
SEKRETARIAT DPRD
6
www.apeksi.id
BADAN
1. Pendidikan; 2. Kesehatan; 3. Pekerjaan Umum & Penataan Ruang; 4. Perumahan Rakyatv dan Kawasan Pemukiman 5. Trantibum dan Linmas 6. Sosial 1. Tenaga Kerja; 2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 3. Pangan; 4. Pertanahan; 5. Lingkungan Hidup; 6. Adm. Dukcapil 7. Pemberdayaan Masy. Desa 8. Pengendalian Pddk dan KB; 9. Perhubungan; 10.Komunikasi dan Informatika;
APBD
DPRD KOMISI A/1
KOMISI B/2
KOMISI C/3
KOMISI 4/5
S E T W A N 8
2
Rapat Kerja Teknis APEKSI 2016
GAMBARAN INFRASTRUKTUR DI INDONESIA Kondisi infrastruktur di Indonesia, ternyata masih tetap berada di urutan bawah dunia. Walaupun ada perkembangan, namun hal itu masih dianggap belum signifikan. (Dr Ir Mochamad Basoeki Hadimoeljono MSc /Menteri PUPR pada tanggal 2 Agustus 2016)
• Terdapat ketimpangan pembangunan infrastruktur antara Kawasan barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI), • Secara umum, infrastruktur di Pulau Jawa lebih maju jika dibandingkan dengan infrastruktur di luar Pulau Jawa. Misalnya panjang jalan di Indonesia hampir mencapai sepertiganya berada di Pulau Jawa, • Lebih dari 80% kapasitas listrik nasional berada di sistem Jawa‐Madura‐Bali (JAMALI). • Lebih dari 50 % sambungan telepon dan kapasitas air bersih berada di Jawa‐ Bali. • Sebagian besar investasi infrastruktur dan investasi lainnya, yang berada di pulau Jawa, padahal luasnya hanya mencakup 7% dari seluruh wilayah indonesia. • Pulau jawa merupakan penyumbang PDB terbesar indonesia menghasilkan lebih dari 60% total output Indonesia (BPS, 2007).
GAMBARAN KINERJA INFRASTRUKTUR INDONESIA DI TINGKAT REGIONAL & DUNIA
29 November 2016
PERMASALAHAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR INDONESIA Dalam agenda Infrastructure Oulook Indonesia 2016 (2-11-2016), 2016), diidentifikasi sedikitnya ada 5 (lima) permasalahan utama pembangunan infrastruktur di Indonesia. 1. Kurangnya koordinasi terkait pendistribusian kewenangan dan pengambil keputusan; 2. Ketidaksesuaian perencanaan pendanaan dengan kebutuhan implementasi; 3. Sulitnya proses pengadaan dan pembebasan lahan; 4. Kurang memadainya kapasitas Kementerian/Lembaga dan/atau Penanggung jawab Proyek dalam penyediaan infrastruktur terutama yang dilaksanakandengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU); 5. Lambatnya proses penyusunan peraturan dan keberadaan peraturan yang tumpang tindih.
PAKET EKONOMI 12
Kinerja Infrastruktur Indonesia di Tingkat Regional Asia Tenggara Indikator Indonesia Peringkat Regional Tingkat elektrifikasi (%) 53 11 dari 12 Jaringan telepon (%) 4 12 dari 12 Pelanggan Seluler (%) 6 9 dari 12 Akses atas sistem sanitasi yang baik (%) 55 7 dari 11 Akses atas sistem air bersih yang baik (%) 78 7 dari 11 Jaringan jalan (Km per 1.000 penduduk) 1,7 8 dari 12
Prestasi Pembangunan Infrastruktur Indonesia di Tingkat Dunia Menurut Data Forum Ekonomi Dunia (FED) di Global Competitiveness Report 2015‐2016, prestasi infrastuktur di Indonesia secara keseluruhan hanya bernilai 3,8 dari 7,0. Posisi Indonesia masih menempati urutan 37 dari 140 negara di dunia yang disurvei, dengan perincian berikut : •Urutan ke‐80 pada infrastruktur jalan; •Urutan ke‐43 pada infrastruktur kereta api; •Urutan ke‐ 82 pada infrastruktur pelabuhan; dan •Urutan ke‐66 pada infrastruktur transportasi udara. Peringkat yang diperoleh Indonesia ini sebagian besar tidak berubah dari tahun sebelumnya.
www.apeksi.id
12
3
Rapat Kerja Teknis APEKSI 2016
29 November 2016
PAKET EKONOMI 12 SEJALAN DENGAN KEBIJAKAN PELAYANAN PUBLIK DALAM UU 23 TAHUN 2014 TTG PEMERINTAHAN DAERAH
KEBIJAKAN STRATEGIS PEMERINTAH UNTUK MENDUKUNG PELAYANAN PUBLIK YANG LEBIH BAIK
Pemda wajib mengumumkan informasi pelayanan publik dlm bentuk maklumat pelayanan publik Pemda kpd masyarakat (Psl. 347)
Daerah dapat membentuk Badan Layanan Umum untuk meningkatkan pelayanan (seperti rumah sakit daerah, Puskesmas ,dll) (Psl. 346)
PP 18 TAHUN 2016 1.Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran 2.Integrasi Kelembagaan, Sistem Merit dan Perbaikan Pelayanan Publik menuju Dynamic Government 3.Mempertegas fungsi Dinas dan Badan 4.KDH dapat menyesuaikan besaran Perangkat Daerah 5.Efisiensi (15‐25%)
MENGEDEPANKAN PELAYANAN PUBLIK (Pasal 344) Daerah dapat melakukan penyederhanaan jenis & prosedur pelayanan publik untuk meningkatkan mutu, pelayanan & daya saing daerah (Psl. 349)
Membentuk unit layanan terpadu satu pintu (PTSP) dlm memberikan perizinan sesuai dengan Per-UU-an (Psl. 350)
3.143 PERDA DAN PERKADA YANG DIBATALKAN/REVISI KARENA MENGHAMBAT INVESTASI, BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN YANG LEBIH TINGGI, DAN DISKRIMINASI.
Sanksi administrasi bagi KDH yg tdk memberikan pelayanan perizinan sesuai dgn per-UU-an berupa teguran tertulis kepada Gub. oleh Mendagri & kpd Bup/Walikot oleh Gub (Psl. 350)
15
KEBIJAKAN DAN AGENDA PRIORITAS TAHUN 2016 DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH – KEMENTERIAN DALAM NEGERI VISI-MISI PRESIDEN RI DALAM NAWA CITA 1. 2.
PANCASIL A
3. 4. 5.
TRI SAKTI
STRATEGI 1.
3.
4.
5.
6.
Menata ulang daerah otonom lama dan baru yang lebih mensejahterakan simultan dg upaya penguatan desentralisasi asimetris dlm merespon kebutuhan daerah berkarakteristik khusus guna semakin memperkokoh NKRI. Memantapkan dan mengembangkan pola fasilitasi KDH & DPRD yang efektif, serta pelayanan adm perizinan yg cepat, tepat, akurat & mudah. Menata ulang kelembagaan & kepegawaian daerah yg tepat fungsi & struktur berbasis Urusan Pemerintahan, yg dilaksanakan simultan dengan fasilitasi penanganan permasalahan dan pelayanan adm perizinan dalam penataan kelembagaan dan kepegawaian daerah. Memastikan tersedianya produk hukum daerah yg tepat & mendukung iklim investasi daerah dan pengembangan sistem fasilitasi dg e‐Perda Memastikan kualitas penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemthan Daerah (LPPD) yg terukur, akurat, valid & akuntable dg mengembangkan sistem evaluasi & penilaian kinerja penyelenggaraan Pemda yg lbh efektif utk reward & punishment. Memantapkan layanan koordinasi dan adm pendukung serta Percepatan penyelesaian peraturan pelaksanaan tindak Lanjut UU 23/2014
Dlm melaks. Tupoksi Ditjen Otda harus mampu: 1. mendukung Tupoksi komponen di lingkungan Kemendagri. 2. berkoodinasi dg K/L terkait di Pusat. 3. memfasilitasi Pemda dlm pelaks. kebijakan Otda & Desentralisasi. 4. mengantisipasi kebutuhan & melibatkan partisipasi masyarakat. 5. Melaks. kerjasama dengan swasta/LSM dan luar negeri.
www.apeksi.id
KEMENDAGRI HARUS MENJADI “POROS“ PEMERINTAHAN NASIONAL-DAERAH,PELAYANAN PUBLIK, DEMOKRASI DAN TEGAKNYA INTEGRITAS BANGSA SECARA MUSYAWARAH DAN GOTONG ROYONG
Nawa Cita 2
Evaluasi Kinerja & Peningkatan Kapasitas Daerah
Sesuai Permendagri 43 Tahun 2015
Fasilitasi KDH, DPRD
TUPOKSI DITJEN OTDA
Fasilitasi Kelembagaan & Kepegawaian Perangkat Daerah
Produk Hukum Daerah
PEMBINAAN UMUM, BINTEK & SUPERVISI
Kementerian/LPNK Pemerintahan Daerah Masyarakat Lembaga Swasta
Lembaga Internasional Media Massa
PENATAAAN DAERAH OTONOM (LAMA DAN BARU) DAN FASILITASI DAERAH BERKARAKTERISTIK KHUSUS: 1. Revisi PP 78 Tahun 2007 2. Penyusunan RPP Desartada 3. Evaluasi DOB 4. Fasilitasi Implementasi UU Otsus & Istimewa Fasilitasi KDH dan DPRD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yg DEMOKRATIS: 1. Mengawal Pilkada Serentak yang aman, tertib, dan demokratis 2. Penyiapan Revisi UU Pilkada & UU yg relevan 3. Memfasilitasi adm dan solusi permasalahan KDH dan DPRD 4. Adm perizinan KDH+DPRD Penataan ulang organisasi perangkat daerah dan kompetensi ASN Daerah 1. Revisi PP 41 Kelembagaan Daerah 2. Pemetaan Urusan dan penetapan Standard kompetensi 3. Sosialisasi dan Fasillitasi problem solving OPD & ASN Daerah 4. Pelayanan Adm perijinan EVALUASI DAN PENGENDALIAN PRODUK HUKUM DAERAH 1. Penyiapan Pedoman/ Permendagri 2. Evaluasi Produk Hukum Daerah 3. Pembatalan Perda/Perkada bermasalah 4. Fasilitasi dan problem solving produk hukum daerah dg instrument e‐Perda PEMANTAPAN EVALUASI KINERJA PEMDA DAN PENINGKATAN KAPASITAS 1. Revisi PP 3 Tahun 2007 dan Permendagri 73/2008 2. Melakukan evaluasi LPPD dan LAKIP 3. Pemberian reward & phunishment 4. Fasilitasi problem solving kinerja Daerah KOORDINASI DAN LAYANAN ADMINISTRASI YG CEPAT DAN EFEKTIF 1. Koordinasi dan fasilitasi penyelesaian 22 PP, 2 Perpres, & 6 Permendagri tinjut UU 23/2014 2. Pelayanan koord dan adm secara cepat, mudah, dan efektif utk Ditjen Otda 3. Fasilitasi problem solving internal ditjen Otda
GOALS/SASARAN
STAKEHOLDERS
DITJEN OTDA KEMENDAGRI
APBD KAB/KOTA
Nawa Cita 3 PRIORITAS
PERUMUSAN KEBIJAKAN Penataan Daerah, Otsus & DPOD
PERHITUNGAN IDEAL POSTUR APBD KAB/KOTA SECARA NASIONAL
TERWUJUDNYA POLA PENGUATAN DAERAH OTONOM GUNA MENDUKUNG PEMBANGUNAN INDONESIA DR PINGGIRAN DLM KERANGKA NKRI
TERBANGUNNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH, EFEKTIF, DEMOKRATIS, DAN TERPERCAYA
PELAKSANAAN KEBIJAKAN
2.
6. 7. 8. 9.
BERDAULAT DALAM POLITIK BERDIKARI DALAM EKONOMI BERKEPRIBADIAN DALAM KEBUDAYAAN
PEMANTAUAN, EVALUASI & PELAPORAN
1. 2. 3.
Menghadirkan kembali negara Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelolayang bersih, efektif, demokratis da, terpecaya Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerahdaerah dan desa dalam kerangka NKRI Melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing Mewujudkan kemandirian Otonomi Melaksanakan revolusi karakter bangsa Memperteguh Kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.
1. Meningkatnya kapasitas kemampuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam menyediakan pelayanan public (public goods) dan penyediaan regulasi (public regulations) yang dibutuhkan masyarakat di Daerah dg baik. 2. Meningkatnya kesejahteraan mesyarakat dengan meningkatkan pelayanan public, mendorong partisipasi masyarakat, dan daya saing daerah
Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong
50,17 40,63% BELANJA MODAL Pembayaran untuk perolehan Aset dan atau Menambah Nilai Aset tetap
9,20%
BELANJA BARJAS
Pembelian Barang Jasa Habis Pakai, Perjalanan Dinas Sewa Honor, dsb
BELANJA PEGAWAI
Kompensasi kepada Pegawai (Gaji, Tunjangan Lain‐lain belanja pegawai
4
Rapat Kerja Teknis APEKSI 2016
KERJASAMA PEMERINTAH‐SWASTA DALAM RANGKA PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK
29 November 2016
• Pada banyak negara-negara maju, Kelembagaan Kemitraan Pemerintah Swasta (KPS) atau Public Private Partnership (PPP) telah mampu mendorong peningkatan insfrastruktur pelayanan publik pada berbagai urusam pemerintahan, seperti pendidikan, kesehatan dan pembangunan jalan. • PPP yang dipakai sebagai cara merenovasi fasilitas umum melalui keterlibatan penyedia swasta tanpa kehilangan kendali sektor publik. • Semua PPP didirikan dengan jelas dan terfokus pada tujuan, sehingga hubungan antara otoritas sektor publik dan perusahaan dapat diatur oleh perjanjian layanan menentukan target kegiatan, biaya koresponden dan pendapatan, dan, keuntungan atas investasi yang telah dikeluarkan bersama.
• Kemitraan Pemerintah Swasta (KPS) atau Public Private Partnership (PPP) merupakan paradigma public-governance baru untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, juga sebagai instrumen untuk membina privatisasi fungsi pemerintah melalui delegasi dari ketentuan pelayanan publik, terutama yang berbasis infrastruktur. • Di Italia, walaupun masih banyak perdebatan terkait PPP, namun literature empiris lebih cenderung menempatkan PPP pada evaluasi kemitraaan kontrak, dengan lebih mengedepankan inisiatif keuangan swasta. Referensi secara lebih khusus terkait rekening bersama, serta analisis untuk menilai efektivitas kemitraan, dan kesinambungan pembiayaan dengan proyeksi pengelolaan keuangan di masa depan
KERJASAMA ANTAR DAERAH DALAM RANGKA PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK
• Di Indonesia, terminologi KPS atau PPP dimulai sejak dikeluarkannya PERPRES No 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur yang yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir adalah PERPRES No 66 Tahun 2013.
www.apeksi.id
5
Rapat Kerja Teknis APEKSI 2016
APA YANG DIMAKSUD DENGAN KERJASAMA ANTAR DAERAH (KSAD)…..?
…Kerja Sama Daerah adalah kesepakatan antara gubernur dengan gubernur atau gubernur dengan bupati/wali kota atau antara bupati/wali kota dengan bupati/wali kota yang lain, dan atau gubernur, bupati/wali kota dengan pihak ketiga, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban……….
LANDASAN HUKUM :
• • • •
UU No 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah No 50 tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah. Permendagri no 22 tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Kerja Sama Daerah Permendagri no 23 Tahun 2009 tentang Pembinaan dan Pengawasan Kerja Sama Antar Daerah.
KENAPA PERLU KERJASAMA ANTAR DAERAH (KSAD)…..?
• Daerah memiliki keterbatasan kapasitas dalam berbagai hal, kondisi ini disadari berdampak pada lambatnya pembangunan bahkan tidak tercapainya tujuan penyejahteraan masyakat di wilayahnya. • Belum lagi ketika daerah masuk kedalam era globalisasi dimana tingkat kompetisi dengan negara lain begitu terbuka dan tanpa batas, mau tidak mau daerah harus berfikir strategis untuk meningkatkan nilai keunggulan daerahnya dengan mengandalkan keterbatasan sumberdaya yang dimilikinya, baik itu dari segi pendanaan, infrastruktur, teknologi maupun sumberdaya manusianya. • Menyerasikan pembangunan daerah, mensinergikan potensi antar daerah atau pihak ketiga serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi, dan kapasitas fiskal guna mensejahterakan masyarakat .
www.apeksi.id
29 November 2016
LANDASAN UMUM KERJASAMA ANTAR DAERAH
Pasal 363 UU No 23 Tahun 2014 (1) Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan. (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Daerah dengan: a. Daerah lain; b. pihak ketiga; dan/atau c. lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Kerja sama dengan Daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikategorikan menjadi kerja sama wajib dan kerja sama sukarela.
KERJASAMA WAJIB Pasal 364 UU No 23 Tahun 2014 (1)Kerja sama wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (3) merupakan kerja sama antar-Daerah yang berbatasan untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan: a. yang memiliki eksternalitas lintas Daerah; dan b. penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama. (2) Kerja sama wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup: a. kerja sama antar-Daerah provinsi; b. kerja sama antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dalam wilayahnya; c. kerja sama antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dari provinsi yang berbeda; d. kerja sama antar-Daerah kabupaten/kota dari Daerah provinsi yang berbeda; dan e. kerja sama antar-Daerah kabupaten/kota dalam satu Daerah provinsi.
6
Rapat Kerja Teknis APEKSI 2016
29 November 2016
KERJASAMA WAJIB (3) Dalam hal kerja sama wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d tidak dilaksanakan oleh Daerah, Pemerintah Pusat mengambil alih pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dikerjasamakan. (4) Dalam hal kerja sama wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e tidak dilaksanakan oleh Daerah kabupaten/kota, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mengambil alih pelaksanaannya. (5) Biaya pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diperhitungkan dari APBD masing- masing Daerah yang bersangkutan. (6) Dalam melaksanakan kerja sama wajib, Daerah yang berbatasan dapat membentuk sekretariat kerja sama. (7) Sekretariat kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bertugas memfasilitasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan kegiatan kerja sama antar-Daerah. (8) Pendanaan sekretariat kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dibebankan pada APBD masing-masing. (9) Daerah dapat membentuk asosiasi untuk mendukung kerja sama antar-Daerah. (10) Pemerintah Pusat dapat memberikan bantuan dana untuk melaksanakan kerja sama wajib antar-Daerah melalui APBN. .
KERJASAMA SUKARELA
Pasal 365 Kerja sama sukarela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (3) dilaksanakan oleh Daerah yang berbatasan atau tidak berbatasan untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah namun dipandang lebih efektif dan efisien jika dilaksanakan dengan bekerja sama.
PELAKSANAAN KERJASAMA SUKARELA
Pasal 366 (1) Kerja sama Daerah dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (2) huruf b meliputi: a. kerja sama dalam penyediaan pelayanan publik; b. kerja sama dalam pengelolaan aset untuk meningkatkan nilai tambah yang memberikan pendapatan bagi Daerah; c. kerja sama investasi; dan d. kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Kerja sama Daerah dengan pihak ketiga dituangkan dalam kontrak kerja sama yang paling sedikit mengatur: a. hak dan kewajiban para pihak; b. jangka waktu kerja sama; c. penyelesaian perselisihan; dan d. sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi perjanjian. (3) Kerja sama Daerah dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didahului dengan studi kelayakan yang dilakukan oleh para pihak yang melakukan kerja sama.
KERJASAMA LUAR NEGERI Pasal 367 (1) Kerja sama Daerah dengan lembaga dan/atau pemerintah daerah di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (2) huruf c meliputi: a. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; b. pertukaran budaya; c. peningkatan kemampuan teknis dan manajemen pemerintahan; promosi potensi Daerah; dan kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Kerja sama Daerah dengan lembaga dan/atau pemerintah daerah di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Pemerintah Pusat. (3) Kerja sama Daerah dengan lembaga dan/atau pemerintah daerah di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan.
www.apeksi.id
7
Rapat Kerja Teknis APEKSI 2016
29 November 2016
PEMANTAUAN DAN EVALUASI KERJASAMA
SUBJEK, OBJEK DAN TUJUAN KERJASAMA ANTAR DAERAH
Pasal 368 (1) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kerja sama yang dilakukan Daerah Kabupaten/Kota dalam satu Daerah Provinsi.
SUBJEK
(2) Menteri melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kerja sama antarDaerah provinsi, antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota di wilayahnya, serta antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota di luar
• Gubernur • Bupati/Walikota • Pihak Ketiga
• Seluruh Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah
OBJEK
wilayahnya.
TUJUAN
PERSELISIHAN KERJASAMA Pasal 370
(3) Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak dapat menyelesaikan perselisihan sebagaimana di maksud pada ayat (1), penanganannya dilakukan oleh Menteri.
•
Pertama, kerjasama antar daerah harus dilandasi adanya suatu kebutuhan bersama diantara para anggota. Dianggap sebagai kebutuhan bersama apabila masing-masing pemerintah daerah tidak mampu menyelesaikan permasalahan pembangunan yang dihadapainya seperti pengentasan kemiskinan, efisiensi pelayanan publik, konflik antar penduduk, dan lain-lainnya, kalau mereka tidak bekerjasama. Oleh karena itu, identifikasi untuk menemukan kesamaan isu dan permasalahan pembangunan diantara anggota menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan.
•
Kedua, adanya komitmen bersama dari masing-masing pemerintah daerah dalam menangani isuisu yang telah disepakati, dan lebih mendahulukan kepentingan bersama disbanding kepentingan masing-masing daerah.
•
Ketiga, adanya prinsip saling menguntungkan bagi semua fihak yang bekerjasama. Prinsip saling meguntungkan menggambarkan bahwa dalam bekerjasama setiap anggota harus dapat menarik manfaat dari adanya kerjasama tersebut. Namun demikian, tidak berarti bahwa setiap daerah harus mendapatkan bentuk keuntungan yang seragam. Kerjasama tidak dimaksudkan untuk membuat keseragaman antar daerah, melainkan melakukan pengembangan daerah sesuai dengan potensi dan kondisi wilayah masing-masing.
•
Keempat, adanya dukungan dari pemerintah (baik pusat maupun provinsi) terhadap kerjasama antar daerah yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota.
(4) Keputusan Menteri berkaitan dengan penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan penanganan penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian perselisihan antar-Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan diatur dengan Peraturan Menteri.
www.apeksi.id
Sarana memantapkan hubungan dan keterikatan daerah, Menserasikan pembangunan daerah, Mensinergikan potensi daerah maupun pihak ketiga, Meningkatkan pertukaran iptek, Mengurangi kesenjangan penyediaan fasilitas umum antar daerah
PRASYARAT KERJASAMA ANTAR DAERAH
(1)Dalam hal terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan antarDaerah kabupaten/kota dalam satu Daerah provinsi, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyelesaikan perselisihan dimaksud. (2) Dalam hal terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan antarDaerah provinsi, antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota di wilayahnya, serta antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya, Menteri menyelesaikan perselisihan dimaksud.
• • • • •
8
Rapat Kerja Teknis APEKSI 2016
29 November 2016
BENTUK KERJASAMA ANTAR DAERAH SAAT INI
• Asosiasi Pemerintahan Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), •
Badan Kerjasama DPRD Provinsi Se-Indonesia,
• Badan Kerjasama Kabupaten Seluruh Indonesia (BKKSI), • Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia, • Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), dan
Terima Kasih
• Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia.
35
CONTOH SUKSES KERJASAMA ANTAR DAERAH •
BKAD SUBOSUKAWONOSRATEN salah satu bentuk dari badan kerjasama lahir atas semangat bersama daerah di wilayah se Ex karesidenan Surakarta juga menjadikan ekonomi sebagai semangat awal di dalam pembentukannya, walaupun pada pelaksanaanya kemudian sektor yang terkait langsung pada pelayanan publik seperti pengelolaan bersama pun mulai dirintis.
CAPAIAN DARI KERJASAMA ANTAR DAERAH : • • • • • • •
www.apeksi.id
Dimasukkannya anggaran untuk kebutuhan kegiatan promosi pariwisata bersama di masing-masing SKPD Kab/Kota. Meningkatnya kesadaran masyarakat (internal dan eksternal Solo Raya) dari adanya branding wilayah SOLO The Spirit of Java. Terbentuknya Forum Pariwisata Solo Raya yang secara rutin melaksanakan aktivitas promosi bersama. Tersedianya jaringan informasi kerjasama antar daerah berbasis IT. Lancarnya koordinasi penyelenggaraan administrasi pembangunan dan administrasi pemerintahan (misal: koordinasi kependudukan, koordinasi perencanaan pembangunan, koordinasi trayek angkutan umum, dll). Tersedianya sarana untuk promosi/aktivitas bersama Solo Raya: (GRHA SOLO RAYA) yang dibangun Pemerintah Prov. Jateng. Terjalinnya kerjasama antar pelaku swasta melalui fasilitasi BKAD (misal, konsorsium ASITA Solo dengan RSI Yarsis dalam pengembangan paket wisata kesehatan), Meningkatnya nilai tambah (value added) UKM di sektor mebel rotan dan susu sapi perah. Meningkatnya kerjasama diantara pelaku usaha di sektor mebel dan pariwisata.
9
