PENUNJANG RAKERTEK 2015
Rapat Kerja Teknis Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2015
Buku Panduan Ukuran : A5
BUKU PANDUAN
Pelaksanaan Rapat Kerja Teknis Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2015
Memanfaatkan Data dan Inovasi Kebijakan untuk Mengurangi Kemiskinan
Rapat Kerja Teknis Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2015
PERPRES Ukuran : 11,7 cm x 18 cm
peraturan presiden republik indonesia nomor 15 tahun 2010 tentang PercePatan Penanggulangan KemisKinan peraturan presiden republik indonesia nomor 166 tahun 2014 tentang Program PercePatan Penanggulangan KemisKinan peraturan presiden republik indonesia nomor 96 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden nomor 15 tahun 2010 tentang PercePatan Penanggulangan KemisKinan instruksi presiden republik indonesia nomor 7 tahun 2014 tentang PelaKsanaan Program simPanan Keluarga sejahtera, Program indonesia Pintar, dan Program indonesia sehat untuK membangun Keluarga ProduKtif peraturan menteri dalam negeri nomor 42 tahun 2010 tentang tim Koordinasi Penanggulangan KemisKinan Provinsi dan KabuPaten/Kota
sekretariat wakil presiden ri sekretariat tm nasional percepatan penanggulangan kemiskinan
Peraturan Presiden rePublik indonesia nomor 15 tahun 2010 tentanG PerCePatan PenanGGulanGan kemiskinan denGan rahmat tuhan YanG maha esa
Peraturan Presiden rePubliK indonesia nomor 15 tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan Peraturan Presiden rePubliK indonesia nomor 166 tahun 2014 tentang program percepatan penanggulanan kemiskinan Peraturan Presiden rePubliK indonesia nomor 96 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 15 tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan instruKsi Presiden no 7 thn 2014 tentang pelaksanaan program keluarga sejahtera, program indonesia pintar, dan program indonesia sehat untuk membangun keluarga produktif
Presiden rePublik indonesia, menimbang :
Peraturan Presiden rePublik indonesia
a. bahwa kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematik, terpadu dan menyeluruh, dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak melalui
nomor 15 tahun 2010
pembangunan
inklusif,
berkeadilan,
dan
berkelanjutan
untuk
mewujudkan kehidupan yang bermartabat;
tentanG ProGram PerCePatan PenanGGulanGan kemiskinan
b. bahwa dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan perlu dilakukan langkah-langkah koordinasi secara terpadu lintas pelaku dalam
penyiapan
perumusan
dan
penyelenggaraan
kebijakan
penanggulangan kemiskinan;
Peraturan menteri dalam negeri tentang tim koordinasi penanggulangan kemiskinan provinsi dan kabupaten/kota
c. bahwa untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan diperlukan upaya penajaman yang meliputi penetapan sasaran, perancangan dan keterpaduan program, monitoring dan evaluasi, serta efektifitas anggaran, perlu dilakukan penguatan kelembagaan di tingkat nasional yang menangani penanggulangan kemiskinan; d. bahwa ...
--
22
-
d. d. bahwa bahwa sehubungan sehubungan dengan dengan hal-hal hal-hal tersebut tersebut pada pada huruf huruf a,a, huruf huruf b, b, dan dan huruf huruf c,c, dipandang dipandang perlu perlu menetapkan menetapkan Peraturan Peraturan Presiden Presiden tentang tentang Percepatan Percepatan Penanggulangan Penanggulangan Kemiskinan; Kemiskinan; mengingat mengingat
--
6. Undang-Undang
3
Nomor
11
Tahun
2005
tentang
Pengesahan
International Covenant On Economic, Social and Cultural Rights
:: 1. 1. Pasal Pasal 44 ayat ayat (1), (1), Pasal Pasal 28 28 CC ayat ayat (1), (1), dan dan Pasal Pasal 34 34 Undang-Undang Undang-Undang Dasar DasarNegara NegaraRepublik Republik Indonesia IndonesiaTahun Tahun 1945; 1945; 2. 2. Undang-Undang Undang-Undang Nomor Nomor 17 17 Tahun Tahun 2003 2003 tentang tentang Keuangan Keuangan Negara Negara (Lembaran (Lembaran Negara Negara Republik Republik Indonesia Indonesia Tahun Tahun 2003 2003 Nomor Nomor 47, 47, Tambahan Tambahan Lembaran Lembaran Negara NegaraRepublik Republik Indonesia Indonesia Nomor Nomor4286); 4286); 3. 3. Undang-Undang Undang-Undang Nomor Nomor 25 25 Tahun Tahun 2004 2004 tentang tentang Sistem Sistem Perencanaan Perencanaan Pembangunan Pembangunan Nasional Nasional (Lembaran (Lembaran Negara Negara Republik Republik Indonesia Indonesia Tahun Tahun 2004 2004 Nomor Nomor 104, 104, Tambahan Tambahan Lembaran Lembaran Negara Negara Republik Republik Indonesia Indonesia
(Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya)
(Lembaran (Lembaran Negara Negara Republik Republik Indonesia Indonesia Tahun Tahun 2004 2004 Nomor Nomor 125, 125, Tambahan Tambahan Lembaran Lembaran Negara Negara Republik Republik Indonesia Indonesia Nomor Nomor 4437) 4437) sebagaimana sebagaimana telah telah beberapa beberapa kali kali diubah, diubah, terakhir terakhir dengan dengan UndangUndangUndang Undang Nomor Nomor 12 12 Tahun Tahun 2008 2008 (Lembaran (Lembaran Negara Negara Republik Republik Indonesia Indonesia Tahun Tahun 2008 2008 Nomor Nomor 59, 59, Tambahan Tambahan Lembaran Lembaran Negara Negara Republik Republik Indonesia IndonesiaNomor Nomor4844); 4844); 5. 5. Undang-Undang Undang-Undang Nomor Nomor 33 33 Tahun Tahun 2004 2004 tentang tentang Perimbangan Perimbangan Keuangan Keuangan Antara Antara Pemerintah Pemerintah Pusat Pusat dan dan Pemerintahan Pemerintahan Daerah Daerah (Lembaran (Lembaran Negara Negara Republik Republik Indonesia Indonesia Tahun Tahun 2004 2004 Nomor Nomor 126, 126, Tambahan Tambahan Lembaran Lembaran Negara NegaraRepublik Republik Indonesia Indonesia Nomor Nomor4438); 4438);
-
memutuskan : menetapkan :
Peraturan
Presiden
tentanG
PerCePatan
PenanGGulanGan kemiskinan.
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557); 7. Undang-Undang
Nomor
12
Tahun
2005
tentang
bab i
Pengesahan
ketentuan umum
International Convenant On Civil and Politic Right (Konvenan
Pasal 1
Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558); 8. Undang-Undang
Nomor Nomor4421); 4421); 4. 4. Undang-Undang Undang-Undang Nomor Nomor 32 32 Tahun Tahun 2004 2004 tentang tentang Pemerintahan Pemerintahan Daerah Daerah
4
-
Nomor
17
Tahun
Dalam Peraturan Presiden ini, yang dimaksud dengan : 1.
2007
tentang
Penanggulangan
Kemiskinan
adalah
kebijakan
dan
program
Rencana
pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis,
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara
terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran
mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan
Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
derajat kesejahteraan rakyat.
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
2.
Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
meningkatkan kegiatan ekonomi.
memutuskan : ...
3. Tim ...
6. 6. Undang-... Undang-...
www.tnp2k.go.id
COVER BUKU AGENDA Ukuran : 15.5 cm x 21 cm
RAPAT KERJA TEKNIS
Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2015
Rapat Kerja Teknis Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2015
Rapat Kerja Teknis Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2015
Rapat Kerja Teknis Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2015
www.tnp2k.go.id Rapat Kerja Teknis Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2015
Rapat Kerja Teknis Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2015
TAS Ukuran : 15.5 cm x 21 cm
BACKDROP Ukuran : 200 cm x 800 cm
SESSION 1
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN
RAPAT KERJA TEKNIS TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN TAHUN 2015
Memanfaatkan Data dan Inovasi Kebijakan untuk Mengurangi Kemiskinan JAKARTA, 4-6 NOVEMBER 2015
SESSION 2
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN
RAPAT KERJA TEKNIS TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN TAHUN 2015
Memanfaatkan Data dan Inovasi Kebijakan untuk Mengurangi Kemiskinan JAKARTA, 9-11 NOVEMBER 2015
SESSION 3
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN
RAPAT KERJA TEKNIS TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN TAHUN 2015
Memanfaatkan Data dan Inovasi Kebijakan untuk Mengurangi Kemiskinan JAKARTA, 11-13 NOVEMBER 2015
SPANDUK (SELAMAT DATANG) Ukuran : 100 cm x 500 cm
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN
“Memanfaatkan Data dan Inovasi Kebijakan untuk Mengurangi Kemiskinan”
ID CARD PANITIA Ukuran : 9.5 cm x 13.5 cm
Rakertek TKPK 2015 “Memanfaatkan Data dan Inovasi Kebijakan untuk Mengurangi Kemiskinan”
Kartu Pengenal
PANITIA
ID CARD PESERTA Ukuran : 9.5 cm x 13.5 cm
Rakertek TKPK 2015 “Memanfaatkan Data dan Inovasi Kebijakan untuk Mengurangi Kemiskinan”
Kartu Pengenal
PESERTA
FLYER Alternatif 1
Altern
RAPAT KERJA TEKNIS TKPK
RAPAT KERJA
Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) menyelenggarakan Rapat Kerja Teknis Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)
Tim Nasional Percepatan Penanggula menyelenggarakan Rapat Kerja Teknis Ti Kemiskinan (TKPK)
Tema :
Tema :
“Memanfaatkan Data dan Inovasi Kebijakan untuk Mengurangi Kemiskinan”
“Memanfaatkan Data d untuk Mengurangi Kem
Hari/Tanggal : Senin-Rabu/9-11 November 2015 Tempat : Swiss-Bellhotel Mangga Besar Jl. Kartini Raya 57, Mangga Dua, Jakarta Pusat
Hari/Tanggal : Rabu-Jumat/11-13 Novem : Grand Mercure Jakarta Ke Tempat Jl. H. Benyamin Sueb Kavl Jakarta Pusat 10610
Konfirmasi kehadiran atau informasi lebih lanjut dapat menghubungi : Sekretariat TNP2K dengan Sdr. Edi Syafrijal No. Telp. (021) 3912812 ext. 5012
Konfirmasi kehadiran atau informasi lebi Sekretariat TNP2K dengan Sdr. Edi Sya
natif 2
Alternatif 3
RAPAT KERJA TEKNIS TKPK
TEKNIS TKPK
angan Kemiskinan (TNP2K) im Koordinasi Penanggulangan
dan Inovasi Kebijakan miskinan”
Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) menyelenggarakan Rapat Kerja Teknis Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Tema :
“Memanfaatkan Data dan Inovasi Kebijakan untuk Mengurangi Kemiskinan”
mber 2015 emayoran ling B6-Superblok Mega Kemayoran,
Hari/Tanggal : Rabu-Jumat/4-6 November 2015 Tempat : Swiss-Bellhotel Mangga Besar Jl. Kartini Raya 57, Mangga Dua, Jakarta Pusat
ih lanjut dapat menghubungi : afrijal No. Telp. (021) 3912812 ext. 5012
Konfirmasi kehadiran atau informasi lebih lanjut dapat menghubungi : Sekretariat TNP2K dengan Sdr. Edi Syafrijal No. Telp. (021) 3912812 ext. 5012
BANNER WEBSITE
SERTIFIKAT Alternatif 1
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN
Sertifikat Apresiasi Diberikan kepada:
yang telah berpartisipasi aktif sebagai Peserta Rapat Kerja Teknis Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2015 Jakarta, November 2015 Deputi Kasetwapres Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan/Sekretaris Eksekutif TNP2K
Dr. Bambang Widianto
Alternatif 2
Sertifikat Apresiasi Diberikan kepada:
yang telah berpartisipasi aktif sebagai Peserta Rapat Kerja Teknis Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2015 Jakarta, November 2015 Deputi Kasetwapres Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan/Sekretaris Eksekutif TNP2K
Dr. Bambang Widianto
www.tnp2k.go.id
