R A K E R N A S AP E K S I 2015
w w w .a p e k s i.o r.id
A M B O N , 6 -7 M E I 2 0 1 5
1
R A K E R N A S AP E K S I 2015
A M B O N , 6 -7 M E I 2 0 1 5
14 Point 1) Peninjauan kembali substansi penyerahan urusan bidang pendidikan pada UU 23/2014 terkait pengelolaan pendidikan menengah; 2) Peninjauan kembali Permenpan 6/2015 tentang Pelaksanaan Rapat/Pertemuan di luar Kantor, terkait dengan kriteria pilihan sarana prasarana yang diatur; 3) Peninjauan kembali Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas dalam negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai tidak tetap) ; 4) Peninjauan kembali kebijakan moratorium pengadaan CPNS; 5) Peninjauan kembali Peraturan mengenai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yaitu PMK.No.84/PMK.07/2008 dan PMK NO.20/PMK.07/2009 sangat membatasi daerah untuk pemanfaatan dana cukai ;
6) Perlu adanya Koordinasi, Sinkronisasi dan Harmonisasi oleh dan antar kementrian / lembaga sebelum mengeluarkan peraturan perundang-undangan ; 7) Pengintergrasian Penyusunan LKPJ, LPPD, dan LAKIP ke dalam satu format laporan ; 8) Penyusunan Grand Design dan Roadmap pengembangan terintegrasi kerjasama dalam semua sektor khususnya UMKM dan ketenagakerjaan dalam menghadapi MEA; 9) Percepatan pembangunan Infrastruktur khususnya Indonesia bagian timur disesuaikan dengan kebutuhan lokalitas secara proporsional; 10)Perlu keseimbangan alokasi anggaran pusat dan daerah serta memformulasikan kembali struktur penganggaran daerah dalam bentuk DAU dan DAK;
w w w .a p e k s i.o r.id
2
R A K E R N A S AP E K S I 2015
A M B O N , 6 -7 M E I 2 0 1 5
11)Tidak boleh ada kriminalisasi kebijakan, perlunya perlindungan hukum bagi Aparatur Sipil Negara melalui sinkronisasi peraturan perundang-undangan Tipikor dan UU ASN ; 12)Mendorong realisasi janji Presiden alokasi dana anggaran 50 Milyar tiap Kota untuk peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan ; 13)Mempertegas pembiayaan keamanan dalam penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2015 ; 14)Perlu peninjauan kembali Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 yang telah diubah dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bansos yang dibiayai oleh APBD
B. Rekomendasi Internal :
6 Point
1. Pembentukan Badan Kerjasama yang dikelola secara independen dengan pendanaan dari iuran masing-masing anggota agar dapat dijalin kerjasama yang lebih erat antar kota yang menjadi Anggota Komwil IV APEKSI ; 2. Pengembangkan potensi daerah dalam segala bidang, sebagai upaya untuk meningkatkan nilai tawar Pemerintah Daerah. Termasuk pula penguatan jaringan kerja yang saling menguntungkan antar pemerintah daerah ; 3. Upaya peningkatan promosi / investasi daerah ; 4. Pembentukan Sekretariat Tetap Komisariat Wilayah IV ; 5. Mendorong seluruh pemerintah Kota tetap mengikuti kegiatan APEKSI ; 6. Perlu Adanya Support dana dari Apeksi Pusat untuk penyelenggaraan Rapat Koordinasi Komwil IV
w w w .a p e k s i.o r.id
3
R A K E R N A S AP E K S I 2015
A M B O N , 6 -7 M E I 2 0 1 5
PROGRAM KERJA ASOSIASI PEMERINTAH KOTA SELURUH INDONESIA (APEKSI)
KOMISARIAT WILAYAH IV TAHUN 2015
I.
Bidang Konsolidasi Organisasi dan Program Kerja (3 Point)
1) Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) dan Musyawarah Komisariat Wilayah (Muskomwil) ; 2) Rapat Kerja dengan Dewan Pengurus dan Sekretariat Nasional APEKSI ; 3) Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Apeksi.
w w w .a p e k s i.o r.id
4
R A K E R N A S AP E K S I 2015
II.
A M B O N , 6 -7 M E I 2 0 1 5
Bidang Kerjasama (6 Point)
1) Peningkatan Promosi Investasi Daerah ;
dan
Kerjasama
2) Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Kota dibidang Pariwisata, Industri dan Perdagangan, Pendidikan dan Kesehatan, Pengelolaan Limbah Perkotaan, Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ; 3) Peningkatan kerjasama Informasi dan Media Massa ;
II.
Bidang Kerjasama
4) Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya Daerah ; 5) Pengembangan Jejaring Bidang Ketenagakerjaan ;
Kerjasama
6) Pembangunan dan pengelolaan Web Site yang terintegrasi untuk sarana promosi potensi dan informasi inovasi / best practise daerah.
w w w .a p e k s i.o r.id
5
R A K E R N A S AP E K S I 2015
A M B O N , 6 -7 M E I 2 0 1 5
III. Bidang Peningkatan Kapasitas Pemerintah Kota (2 Point) 1) Peningkatan Kapasitas Sumber Aparatur dan Kelembagaan ;
Daya
2) Peningkatan Fasilitasi Bimbingan Teknis dan Diklat untuk peningkatan kualitas aparatur.
IV. Bidang Advokasi Dan Regulasi (4 Point) 1) Penguatan Pemerintah ;
Akuntabilitas
Kinerja
2) Pengelolaan, Penataan dan Kepastian Hukum atas Asset Pemerintah Kota ; 3) Peningkatan Aparatur;
Disiplin
dan
Kinerja
4) Pengembangan Budaya Hukum Kesadaran Hukum Masyarakat.
w w w .a p e k s i.o r.id
dan
6
R A K E R N A S AP E K S I 2015
A M B O N , 6 -7 M E I 2 0 1 5
V. Bidang Informasi Dan Komunikasi (4 Point) 1) Pengembangan dan Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Infomasi dan Komunikasi dalam Pelayanan Publik (E – Government) 2) Pengembangan Implementasi layanan Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik (E-Procurement)
V. Bidang Informasi Dan Komunikasi 3) Pengembangan Aplikasi Informatika dengan mengembangkan Viber Optik untuk mempermudah akses informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah ; 4) Pengembangan Data dan Informasi secara Terpadu.
w w w .a p e k s i.o r.id
Sistem
7
R A K E R N A S AP E K S I 2015
A M B O N , 6 -7 M E I 2 0 1 5
VI. Bidang Infrastruktur Dan Lingkungan Hidup (7 Point) 1) Pengembangan dan peningkatan sarana prasarana umum perkotaan ; 2) Transfer knowledge masalah penanganan persampahan terpadu dan sanitasi perkotaan ; 3) Pengendalian Pencegahan Hidup ;
Pencemaran dan Perusakan Lingkungan
VI. Bidang Infrastruktur Dan Lingkungan Hidup 4) Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam pengelolaan Lingkungan Hidup ; 5) Peningkatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kota ; 6) Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim ; 7) Pengembangan Ekowisata Lingkungan Hidup.
w w w .a p e k s i.o r.id
dan
Jasa
8
R A K E R N A S AP E K S I 2015
A M B O N , 6 -7 M E I 2 0 1 5
VII. Bidang Hubungan Antar Lembaga (4 Point) 1) Peningkatan kualitas dan penciptaan kerukunan Antar Umat Beragama, Internal Umat Beragama dann Antara Umat Beragama dengan Pemerintah ; 2) Peningkatan Kinerja Ketentraman dan Ketertiban serta Perlindungan Masyarakat ;
VII. Bidang Hubungan Antar Lembaga (4 Point) 3) Pencegahan Konflik ;
dan
Penanggulangan
4) Peningkatan Harmonisasi Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan.
w w w .a p e k s i.o r.id
9
R A K E R N A S AP E K S I 2015
A M B O N , 6 -7 M E I 2 0 1 5
TERIMA KASIH
w w w .a p e k s i.o r.id
10
