29/05/2015
PENELITIAN INTEGRATIF
SOSIAL, EKONOMI, KEBIJAKAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SERTA RESOLUSI KONFLIK Oleh : Ketua : Dr. Ir. Sulistya Ekawati MSi Wakil : Ir. Subarudi MSc Pembiina : Prof. Dr. Ir. Adi Santoso MS
BOGOR, 27 MEI 2015
PERMASALAHAN Kegagalan kebijakan Kehutanan
untuk mensejahterakan masyarakat sekitar hutan (trickle down effect, sentralistik, top down, capital intensive, west biased technology Ketimpangan akses masyarakat atas sumber daya hutan sehingga memicu konflik Rendahnya kapasitas masyarakat Kegagalan kebijakan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan
1
29/05/2015
RESEARCH QUESTION Bagaimana tipologi dan resolusi konflik
ketimpangan akses SDH ? Bagaimana model pemberdayaan pada berbagai kondisi masyarakat (data base sosial ekonomi) sekitar hutan ? Apa rekomendasi kebijakan pemberdayaan masyarakat yang dibutuhkan untuk mendukung pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan berkeadilan ?
P O H O N
Pembangunan kehutanan yang berkelanjutan dan berkeadilan tidak tercapai
DAMPAK Masyarakat sekitar hutan miskin
Deforestasi terus terjadi
Partisipasi masyarakat rendah
AKIBAT Rendahnya kemampuan dan kemandirian masyarakat untuk mendapatkan manfaat dan akses sumberdaya hutan
MASALAH KUNCI
PENYEBAB
M A S A L A H
Konflik Pemerintah vs Masyarakat dalam akses SDH
1. Belum terpetakannya konflik SDH (tipologi dan penyebab) 2. Kurangnya infomasi model resolusi konflik
Kebijakan Pemerintah yang kurang pro rakyat
1. Ketimpangan kebijakan alokasi SDH 2. Lemahnya informasi evaluasi kebijakan CBFM (faktor penyebab kegagalan: kurang sinergi, tumpang tindih /tidak terarah, tidak ada insentif) 3. Sulitnya membangun kemitraan usaha yang sejajar dan saling menguntungkan 4. Belum tersedianya akses pasar 5. Kurangnya penyediaan permodalan bagi UKM
Rendahnya kapabilitas Masyarakat
1. Kurangnya informasi yg diperoleh masyarakat 2. Lemahnya kemampuan masyarakat untuk membangun kelembagaan 3. Kurang pengenalan potensi dan peluang usaha produktif 4. Potensi modal sosial yang ada belum tergali (pranata sosial, kearifan lokal, belief, trust dsb)
6. Belum berkembangnya kerjasama antar sektor
2
29/05/2015
NAWACITA DAN DUKUNGAN IKK ESELON I LAIN
NAWA CITA : 1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman 3. Membangun Indonesia dari pinggiran alokasi 12,7 Ha utk HD, HKm, HR, HA dan HTR 4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum (illegal logging, perambahan) 5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia pemberdayaan melalui kemitraan
Program Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan
Luasan area terkait akses masyarakat untuk mengelola hutan melalui HKM, HD, HTR, HA dan HR serta kemitraan meningkat setiap tahun
Luasan area terkait kemampuan kelompok masyarakat pengelola PS, HA, dan pelestrai lingkungan meningkat setiap tahun
Luasan areal penyelesaian tenurial dan HA sampai dengan tahun 2019 seluas 12.7 juta ha
TUJUAN DAN LUARAN Ultimate objective Terbangunnya kemampuan dan kemandirian masyarakat untuk mendapatkan manfaat dan akses sumberdaya hutan
Spesific objective • Merumuskan tipologi dan model resolusi konflik ketimpangan akses SDH • Membangun data base dan merumuskan model pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan hutan lestari • Merumuskan rekomendasi kebijakan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan
Outputs • Data base tipologi dan model resolusi konflik ketimpangan akses SDH • Data base sosek masyarakat dan model pemberdayaan masyarakat • Rekomendasi kebijakan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan
3
29/05/2015
JURNAL, BUKU, DATA BASE, REKOMENDASI KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
P O H O N S A S A R A N
MODEL RESOLUSI KONFLIK
DATA BASE TIPOLOGI KONFLIK
DATA BASE RESOLUSI KONFLIK
Informasi tipologi kawasan
Informasi mediasi yang pernah dilakukan
nformasi tipologi social Informasi tingkatan konflik Informasi faktor penyebab konflik
Informasi penyebab kegagalan mediasi Dukungan kebijakan
MODEL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
REKOMENDASI KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN
DATA BASE SOSEK MASYARAKAT
DATA BASE PENDAMPINGAN
Informasi social masyarakat (trust, kearifan lokal, budaya, dsb)
Jenis pendampingan Mitra potensial
DAMPAK CBFM ((EKONOMI, SOSIAL, LINGKUNGAN) EVALAUSI KEBIJAKAN CBFM YANG SUDAH ADA
Informasi ekonomi masyarakat (tingkat kesejahteraan,pe luang usaha, akses perbankan, pasar)
PAR (PARTICIPATORY ACTION RESEARCH) DESKRIPTIF KUALITATIF
4
29/05/2015
Luaran :Data base tipologi dan model resolusi konflik ketimpangan akses SDH Kegiatan
Pelaksana 2015
Kajian potensi dan penguatan tatakelola kawasan hutan untuk resolusi konflik kawasan hutan Potensi Dan Penguatan Tata Kelola Lokal Kawasan Hutan Terkonversi Pertanian
PUSPIJAK
Resolusi konflik tenurial di TN Merubetiri,
BPK SOLO
Resolusi Konflik Melalui Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan
BPK MAKASAR
Kajian Pola Akses Masyarakat Desa Hutan terhadap Kawasan Konservasi dan Hutan Lindung Analisis kebijakan penguatan tenurial masyarakat dalam penguasaan lahan hutan di Kabupaten Berau (Studi Kasus KHDTK Labanan) Konflik Pengelolaan KHDTK Di NTT (Pendekatan Ethical Analysis)
PUSHUTAN
2016
Tahun 2017
2018
2019
BPK PALEMBANG
BB SAMaRINDA
BPK KUPANG
Luaran : Data base sosek masyarakat dan model pemberdayaan masyarakat
Kegiatan
Pelaksana 2015
Diversifikasi Produk Spesies “Kunci Budaya” Dalam Pemberdayaan Masyarakat Dan Konservasi Lingkungan
BPK KUPANG
Pengembangan KHDTK Penelitian sebagai Kawasan Ekowisata dan Pendidikan Lingkungan berbasis masyarakat
BB SAMARINDA
Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat
BPK MANADO
2016
Tahun 2017 2018
2019
5
29/05/2015
Luaran : Rekomendasi kebijakan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan Kegiatan
Pelaksana 2015
Kajian ketersediaan dan manfaat perhutanan social (PS) terhadap pemenuhan kebutuhan pangan, obat dan energy bagi masyarakat
PUSPIJAK
Kajian Perhutanan Sosial (PS) berbasis teknologi tepat guna dan lanskap Evaluasi kebijakan CBFM
PUSPIJAK
2016
Tahun 2017 2018
2019
PUSPIJAK
Kerangka Kerja Logis Strategi Intervensi
Indikator Terukur
Cara Verifikasi
Asumsi Kunci
Tujuan Umum: Terbangunnya program pemberdayaan masyarakat melalui pemberian manfaat dan akses ke sumberdaya hutan
Dalam 5 tahun ke depan: - Minimal ada 3 buah peraturan terkait pengelolaan HKm, HD, HTR yang disempurnakan - Minimal ada 5 program pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan - Peningkatan kemandirian masyarakat di 5 lokasi
- Dokumentasi penyempurnaan 3 Permenhut
- Dokumentasi laporan pemberdayaan masyarakat
- Adanya dukungan dari KemenLHK terkait pelaksanaan pemberdayaan masyarakat - Adanya dukungan partisipasi aktif dari masyarakat sebagai subyek dan obyek pemberdayaan
- Laporan peningkatan kemandirian dari 5 provinsi utama Tujuan Khusus: Peningkatan kemampuan dan kemandirian masyarakat untuk mendapatkan manfaat dan akses sumberdaya hutan
- Tersedianya resolusi konflik antara pemerintah dengan masyarakat dalam akses SDH di 5 (lima)lokasi. - Tersusunnya 3 (tiga) kebijakan Pemerintah yang pro rakyat - Tersusunnya 5 (lima) program peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat
- Laporan hasil penelitian terkait resolusi konflik - Dokumentasi draft revisi peraturan terkait kebijakan yang pro rakyat - Laporan hasil penelitian terkait program peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat
- Pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi punya komitmen tinggi memperbaiki tata kelola hutan - Masyarakat berpartisipasi aktif dalam menemukan resolusi konflik
6
29/05/2015
Output 1: Tersedianya resolusi konflik antara pemerintah dengan masyarakat dalam akses SDH
Output 2: Tersedianya kebijakan pemerintah yang pro rakyat
1.1. Tersedianya peta konflik SDH (tipologi dan penyebab) di 5 lokasi
- Laporan hasil penelitian terkait tipologi konflik SDA
1.2. Tersedianya infomasi model resolusi konflik di 5 tipologi
- Laporan hasil penelitian terkait model resolusi konflik
1.3. Tersedianya 3 kebijakan pemberdayaan masyarakat yang kurang akomodatif
- Laporan hasil penelitian terkait kebijakan pemberdayaan masyarakat
2.1. Tersedianya kebijakan alokasi SDH yang adil di 5 lokasi
Laporan hasil penelitian terkait ketimpangan kebijakan alokasi SDH
2.2. Tersedianya informasi evaluasi kebijakan CBFM di 5 lokasi
Laporan hasil penelitian terkait evaluasi kebijakan CBFM
2.3. Tersedianya pola kemitraan usaha yang sejajar dan saling mengun-tungkan di 5 lokasi
Laporan hasil penelitian terkait pola kemitraan usaha yang sejajar
2.4. Tersedianya akses pasar bagi UKM di 5 lokasi
2.5. Tersedianya program permodalan bagi UKM di 5 lokasi
Laporan hasil penelitian terkait penyediaan akses pasar
2.6. Tersediana pola kerjasama antar sektor dalam pemberdayaan masyarakat di 5 lokasi
Laporan hasil penelitian terkait permodalam bagi UKM
Laporan hasil penelitian terkait kerjasama antar sektor dalam pemberdayaan masyarakat
Output 3: Peningkatan kapasitas kapabilitas masyarakat
dan
Kegiatan Ouput I:
3.1. Tersedianya informasi iptek pengelolaan SDH oleh masyarakat di 5 lokasi 3.2. Tersedianya peningkatan kemampuan masyarakat untuk membangun kelembagaan di 5 lokasi 3.3. Tersedianya informasi potensi dan peluang usaha produktif di 5 lokasi 3.4. Tersedianya potensi modal sosial masyarakat yang sudah digali di 5 lokasi
- penelitian terkait iptek pengelolaan SDH oleh masyarakat - Laporan hasil penelitian terkait kelembagaan masyarakat - hasil penelitian terkait potensi dan peluang usaha produktif - Laporan hasil penelitian terkait potensi modal sosial masyarakat
- Pemerintah, swasta dan masyarakat mendukung pelaksanan riset - Pendanaan mendukung riset multi-years
- Pemerintah, swasta dan masyarakat mendukung pelaksanan riset - Pendanaan mendukung riset multi-years
- dan masyarakat mendukung pelaksanan riset
- Pendanaan mendukung riset multi-years
- para pemangku kepentingan
-
-
-
-
1.1. Pemetaan konflik SDH (tipologi dan penyebab) 1.2. Penyusunan informasi model resolusi konflik 1.3. Penyusunan kebijakan pemberdayaan masyarakat yang akomodatif Kegiatan Output II: 2.1. Penyusnan kebijakan alokasi SDH yang adil 2.2. Penyusunan informasi evaluasi kebijakan CBFM 2.3.
Pembangunan kemitraan usaha yang sejajar dan saling menguntungkan
2.4. Penyediaan akses pasar bagi UKM 2.5. Penyediaan permodalan bagi UKM 2.6. Pengembangan kerjasama antar sektor dalam pemberdayaan masyarakat
7
29/05/2015
Kegiatan Output III:
-
-
3.1. Penyediaan informasi iptek pengelolaan SDH oleh masyarakat 3.2. Peningkatan kemampuan masyarakat untuk membangun kelembagaan 3.3. Penggalian potensi dan peluang usaha produktif 3.1. Pengembangan potensi modal sosial masyarakat
Slide - 16
8
