09/06/2015
PENELITIAN INTEGRATIF
POLITIK DAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Oleh : Ketua : Dr. Lukas Rumboko Wibowo Wakil : Ir. Ismatul Hakim, MSc Pembiina : Prof. Dr. Ir. Chairil A. Siregar
BOGOR, 27 MEI 2015
LATAR BELAKANG Latar Belakang Di level global, terkait politik lingkungan (perubahan iklim, perdagangan, biodiversitas, dll) Di level nasional, KemLHK dihadapkan permasalahan ideologi, sosial-budaya, politik, ekonomi, lingkungan hidup dan hankam Realitas empiris : proses pembangunan sektor ling hidup/kehutanan terkait variable politik dan hukum
Kasus : Program HTR/HKM/HDesa sangat ditentukan dinamika dan perilaku politik lokal ( tidak ada dukungan politik DPRD dan pemerintah lokal, masyarakat sipil)
RPPI Politik dan Hukum Pengelolaan Ling Hidup/Hutan
1
09/06/2015
Nawacita
2. Kami akan membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. 3. Kami akan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. 4. Kami akan menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya. 6. Kami akan meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya. 7. Kami akan mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
RESEARCH QUESTIONS Sejauh mana akses, penguasaan dan pengelolaan sumberdaya
hutan memiliki relasi dengan kinerja politik dan hukum pengelolaan LHK? Bagaimana mainstreaming kebijakan pro lingkungan di multitataran pemerintahan dapat dilakukan? Bagaimana jalan keluar untuk meningkatkan kinerja politik dan hukum LHK yang sesuai ekspektasi publik?
2
09/06/2015
HIPOTESES Kinerja Politik Kebijakan dan Hukum Pengelolaan
LHK akan semakin baik bila terjadi perubahan kebijakan mendasar dalam hal akses, penguasaan dan pengelolaan sumberdaya LHK dan kebijakan yang pro lingkungan di semua tataran
Pembangunan lingkungan dan kehutanan berkeadilan dan lestari tidak tercapai Penegakan hukum tidak berjalan
Capain pembangunan sosial tidak optimal
Capaian ekonomi sektor kehutanan tidak optimal
Capaian pembangunan LHK tidak optimal
Akibat
Kinerja politik dan hukum pengelolaan LHK lemah
Ketimpangan akses, penguasaan dan pengelolaan ling/sumber daya hutan
Kebijakan kurang pro lingkungan Masalah Kunci
Lemahnya kebijakan dalam resource (SDH) allocation Kuatnya tekanan dari kelompok kepentingan Adanya tumpang tindih batas kawasan Hutan Belum ada tata batas dan kepastian penetapan kawasan Belum ada perubahan kebijakan substansial dalam regim pengelolan hutan di berbagai fungsi hutan Lemahnya data sosial ekonomi (eksisting) masyarakat Lemahnya para pengambil kebijakan dalam membaca dinamika politk
Komunikasi politik dan diplomasi kebijakan lemah Tingginya pressure dari berbagai pihak (dalam negeri dan internasional Kelembagaan pengelolaan hutan lemah Inovasi komunikasi politik kebijakan lemah SDM dan pengelolaan data base lemah Transformasi masyarakat desa hutan menjadi citizen Koordinasi dan sinkronisasi internal dan eksternal Kemenhut lemah Strategi media dan difusi kebijakan yang tidak optimal
UU dan Regulasi masih jauh dari dimensi keadilan dan tidak konsisten (kurang berbasis ilmiah) Interpretasi hukum beragam Proses pembuatan yang tidak responsive dan inklusif Tingkat pemahaman para pihak dan publik terhadap kebijakan dan perundangan kehutanan sangat lemah Penegakan hukum hanya berbasis kepentingan Pembuatan undang-undang dan regulasi hanya berdasarkan target
Kurangnya dukungan dan komitmen lembaga-lembaga politik dan masyarakat terhadap kebijakan LHK Lembaga politik lebih mengutamakan kepentingan kelompok Pergeseran mindset politik dari idiologis ke pragmatism Kapasitas SDM Lembaga Politik di bidang kehutanan rendah Sistem politik yang kurang mendukung Fragmentasi dan pragmatisme gerakan sosial lingkungan Terbatasnya resource dan dana Dukungan public lemah
3
09/06/2015
TUJUAN KHUSUS DAN LUARAN Specific objectives • Merumuskan rekomendasi kebijakan terkait dengan hak akses, penguasaan dan pengelolaan LHK • Merumuskan rekomendasi mainstreaming kebijakan yang pro lingkungan di semua tataran
Outputs a. Rekomendasi politik kebijakan alokasi sumberdaya hutan yang adil dan proporsional b. Rekomendasi kebijakan penyusunan undang-undang dan regulasi LHK yang inklusif dan konsisten c. Rekomendasi komunikasi politik dan diplomasi kebijakan pengelolaan LHK yang kuat d. Rekomendasi strategi politik kebijakan untuk mendapatkan dukungan dan komitmen lembaga-lembaga politik dan masyarakat
4
09/06/2015
JURNAL, BUKU, POLICY PAPER, REKOMENDASI KEBIJAKAN PERBAIKAN KINERJA POLITIK PENGURUSAN LHK YANG ADIL DAN PROPORSIANAL
P O REKOMENDASI KEBIJAKAN HAK AKSES DAN PENGELOLAAN LHK H PENGUASAAN (narrowing the gap) O Informasi komunikasi kebijakan N Informasi politik dan diplomasi alokasi sumber daya LHK
kebijakan LHK
Informasi pelaksanaan kebijakan alokasi lahan
Informasi tentang model komunikasi kebijakan
S tentang A Informasi intervensi kelompok kepetingan dalam S kebijakan alokasi lahan tentang A Informasi perubahan kebijakan yang substansial dalam R regim pengelolaan hutan Informasi tentang status batas kawasan A dan hutan N Informasi data sosial ekonomi masyarakat
Informasi tentang inovasi komunikasi yang telah dijalankan Inforrmasi tentang strategi media dan difusi kebijakan Informsai tentang faktor –faktor politik yang mempengaruhi efektifitas komunikasi kebikajan
REKOMENDASI MAINSTREAMING KEBIJAKAN PRO LINGKUNGAN
Informasi kebijakan penyusuanan undang-undang dan regulasi yang inklusif
Informasi tentang proses pembuatan UU dan regulasi dan faktor-faktor politik yang mempengaruhinya
Informasi tentang tingkat pemahaman para pihak terhadap regulasi dan perundang-udangan
Informasi tentang para pihak yang terlibat dalam proses pembuatan perundangundangan
Informasi tentang Penegakan hukum LHK
Informasi strategi politik kebijakan pengelolaan LHK yang legitimate
Informasi pergeseran mindset politik dari ideologis ke pragmatis
Informasi tentang dukungan lembaga politik dan masyarakat thd kebijakan LHK
Sistem politik yang kurang mendukung
Informasi tentang kapasitas SDM di lembaga-lembaga politik
Informasi tentang politik penganggaran di multitataran
METODOLODY Penelitian menggunakan pendekatan Mixed-
method (kualitatif dan kuantitatif)
5
09/06/2015
Topik Kegiatan, Pelaksana dan Tahun Pelaksanaan Output 1 Rekomendasi kebijakan alokasi sumberdaya hutan yang adil dan proporsional
Output 2
2015
Kegiatan
2016
2017
2018
2019
1. Memperkuat basis legitimasi politik KPH dalam pengelolaan hutan di tingkat tapak: Kebijakan alokatif sumberdaya lahan di tingkat KPH 2. Kajian reformasi kebijakan yang substansial dalam rezim pengelolaan hutan di berbagi fungsi hutan dan dampaknya terhadap sosial ekonomi dan lingkungan
Pelaksana Puspijak BPK Mataram /Kupang/Manokwari
Puspijak
3. Kajian tentang intervensi kelompok kepetingan dalam kebijakan alokasi lahan
Puspijak /
4.Kajian alokasi sumberdaya hutan skala kecil dan skala besar
Puspijak/Kuok
Kegiatan
Rekomendasi 1. Kajian persepsi dan penyusunan interpretasi UU 23 Tahun Undang-Undang 2014 tentang Pemerintahan dan regulasi yang Daerah ditingkat pengguna inklusif dan 2. Kajian penyusunan naskah konsisten akademis revisi uu kehutanan (UU 41/1999) 2. Kajian proses pembuatan regulasi LHK yang responsif dan inklusif 3. Kajian penegakan hukum LHK (Kebakaran dan illegal logging, pencemaran lingkungan oleh industri) 4. Kajian implementasi keputusan MK 35 tentang hutan adat dan kawasan hutan
2015
2016
2017
2018
2019
Pelaksana Puspijak
Puspijak BPK Kupang Puspijak
Puspijak
6
09/06/2015
Output 3 Rekomendasi komunikasi politik dan diplomasi kebijakan yang kuat
Kegiatan
2015
2016
2017
2018
2019
Pelaksana
1. Analisis Konflik kepentingan lintas sektor dam konflik kewenangan antar institusi dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan 2. Kajian tingkat tekanan berbagai pihak (dalam negeri dan internasional) dalam perumusan dan komunikasi kebijakan (REDD+ dan SVLK) 3. Kajian inovasi komunikasi dan jejaring kerja dalam perumusan kebijakan
Puspijak
4. Kajian strategi media dan difusi kebijakan dalam komunikasi politik kebijakan LHK (KPH, Penanganan Lingkungan)
Puspijak
Puspijak
Puspijak
Tahun
Output 4
Kegiatan
1. Kajian gerakan sosial dan Rekomendasi strategi lingkungan dalam mendukung politik kebijakan untuk kebijakan LHK mendapatkan 2. Kajian peran politik dalam dukungan dan pembangunan LHK komitmen lembaga(pergeseran mindset politik dari lembaga politik dan ideologis ke pragmatis) masyarakat 3. Kajian pengembangan (legitimate) kapasitas SDM lembaga politik di bidang LHK 4. Kajian sistem politik yang kurang mendukung pembangunan LHK (regim perijinan tambang dan kehutanan) 5. Perspektif lembaga politik terhadap kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga melalui Bank Sampah yang Berbasis Lingkungan.
2015
2016
2017
2018
2019
Pelaksana Puspijak
Puspijak
Puspijak
Puspijak
Puspijak
7
09/06/2015
Kerangka Kerja Logis Strategi Intervensi Tujuan Umum: Tercapainya perbaikan kinerja politik kebijakan dan hukum pengurusan LHK
Indikator Terukur Setelah 5 tahun Riset dilaksanakan: Tersusun rekomendasi perbaikan kinerja politik dan hukum pengurusan LHK Penurunan konflik-konflik berbasis lahan Penurunan kesenjangan dalam penguasaan, akses dan pemanfaatan hutan Minimal 1 UU ter-review Perbaikan dalam capaian kinerja ekonomi dan pembangunan sosial locial di LHK
Tujuan Khusus: Merumuskan rekomendasi kebijakan terkait dengan hak akses, penguasaan dan pengelolaan LHK
By end of the project Minimal ada 4 peraturan terkait pengelolaan hutan disempurnakan (UU41/1999; Pemanfaatan hutan; Penggunaan Kawasan; dan Perlindungan hutan dan masyarakat Merumuskan rekomendasi adat) mainstreaming kebijakan yang Perbaikan komunikasi dan diplomasi pro lingkungan di semua tataran politik di level nasional dan internasional. Perbaikan dalam politik alokasi sumber daya hutan Perbaikan dalam memperoleh dukungan dari lembaga-lembaga politik Perbaikan dalam politik anggaran yang pro lingkungan
Strategi Intervensi Output 1: Tersediannya rekomendasi perbaikan dalam politik kebijakan alokasi sumberdaya LHK
Cara Verifikasi
-
Dokumentasi rekomendasi kebijakan Politik dan Hukum pengelolaan hutan Domumentasi penyempuranaan UU (41/1999) Laporan dari 5 provinsi utama
-
-
Peningkatan partispasi dari Tersedia dana yang cukup Dukungan pimpinan SDM pelaksana yang handal
-
Dokumentasi draft revisi peraturan terkait dalam pengelolaan hutan Naskah akademis draft perbaikan UU 41/1999 Laporan hasil penelitian: Komunikasi dan diplomasi politik di level nasional dan internasional. Politik kebijakan alokasi sumber daya LHK Kinerja lembaga-lembaga politik dalam pengelolaan LHK Strategi politik memperoleh dukungan Lembaga Politik dan masyarakat dalm pengelolaan LHK
Indikator Terukur
-
Asumsi Kunci
Cara Verifikasi
Tersedianya informasi: perencanaan dan pelaksanaan kebijakan alokasi lahan di tingkat KPH di 5 lokasi tentang intervensi kelompok kepentingan dalam kebijakan alokasi lahan di tingkat KPH di 5 lokasi Informasi tentang kebijakan alokasi skala kecil dan besar tentang kapasitas policy makers dalam membaca dinamika politik data sosial ekonomi masyarakat
Output 2 Tersedianya rekomendasi Tersedianya informasi: Informasi tentang model komunikasi perbaikan Komunikasi kebijakan (KPH, REDD+ ) di 5 lokasi politik dan diplomasi Informasi tentang implementasi inovasi kebijakan LHK komunikasi politik Informasi tentang strategi media dan difusi kebijakan Informasi tentang faktor–faktor politik yang mempengaruhi efektifitas komunikasi kebijakan
Adanya perbaikan geopolitik internasional. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta masyarkat sipil punya komitmen politik untuk memperbaiki tatanan politik dan hukum pengurusan LHK
-
Laporan hasil penelitian Data base social ekonomi masyarakat
Asumsi Kunci -
-
Laporan hasil penelitian
-
-
Para pemangku kepentingan bersedia untuk ditemui dan diwawancarai Data mudah diakses
Para pemangku kepentingan bersedia untuk ditemui dan diwawancarai Data mudah diakses
8
09/06/2015
Output 3: Tersedianya perbaikan peraturan perundangundangan dan regulasi dalam pengelolaan LHK
-
-
Output 4: Tersediannya peta komitmen dan dukungan politik serta kinerja lembaga-lembaga politik (DPR) di multi tataran terkait dengan isu-isu dalam pengelolaan LHK -
Tersediannya informasi: tentang perbaikan pengaturan pemanfaatan dan penggunaaan kawasan hutan di berbagai fungsi hutan di 5 lokasi perbaikan UU 41/1999 regulasi perlindungan serta pengakuan masyarkat adat dan respon stakeholders Interpretasi hukum beragam proses pembuatan regulasi yang tidak responsif dan inklusif tingkat pemahaman para pihak dan publik terhadap kebijakan dan perundangan kehutanan sangat lemah perlindungan dan penegakan hukum LHK
Laporan hasil penelitian Dokumen draft naskah akademis perbaikan UU 41/1999 -
Para pemangku kepentingan bersedia untuk ditemui dan diwawancarai Data mudah diakses
Informasi tentang komitmen dan dukungan politik Lembaga politik dalam pengelolaan hutan Pergeseran mindset politik dari idiologis ke pragmatism (Peran partai politik terkait dengan proses budgeting, regulating dan kontroling program-program di sektor kehutanan Kapasitas SDM Lembaga Politik di bidang kehutanan rendah Sistem politik yang kurang mendukung Fragmentasi social dan pragmatisme gerakan social LHK
Laporan hasil penelitian -
Para pemangku kepentingan bersedia untuk ditemui dan diwawancarai Data mudah diakses
-
Terimakasih
Slide - 18
9
