Berbagi Pengalaman, Maju Bersama Dokumentasi Best Practices Kota-Kota - APEKSI
Best Practice :
Manajemen Kependudukan Kota Balikpapan
Yayasan Inovasi Pemerintahan Daerah (YIPD) Jl. Tebet Barat Dalam III A no 02 Jakarta 12810, Indonesia Phone: +62-21-83794469 Fax: +62-21-83791270 E-mail:
[email protected]
Berbagi Pengalaman, Maju Bersama: Dokumentasi Best Practices Kota-Kota - APEKSI Clearinghouse YIPD- 1
Manajemen Kependudukan Kota Balikpapan Profil Singkat Kota Balikpapan Balikpapan, East Kalimantan, Indonesia Latitude : 116’ South Longitude : 11650’ East Width : km² Population : 542.654 (2003) Perkembangan Kota Balikpapan tidak dapat dipisahkan dari keberadaan kilang BBM (Bahan Bakar Minyak) yang merupakan kilang terbesar kedua di Indonesia. Kilang ini dibangun pada jaman Penjajahan Belanda (1897), ketika pertama kalinya ditemukan sumber minyak. Sejak itulah Kota Balikpapan dikenal sebagai “Kota Minyak” Konteks 1. Perkembangan pembangunan yang semakin pesat di Kota Balikpapan menajdi daya tarik tersendiri bagi pendatang untuk berkunjung dan menetap, sehingga menyebabkan peningkatan jumlah penduduk (migrasi). 2. Pengendalian laju pertumbuhan penduduk (terutama yang disebabkan factor migrasi) sangat diperlukan guna mencegah timbulnya berbagai persoalan sosial. Situasi Sebelum Inisiatif 1. Penyelenggaraan administrasi kependudukan yang dilaksanakan selama ini belum berjalan sesuai harapan, mengingat manajemen pendaftaran, pencatatan dan pengendalian penduduk serta pengelolaan datanya belum dilakukan secara baik dan tertib. 2. Akibatnya: pertumbuhan penduduk menjadi tidak terkendali, yang bersentuhan secara langsung dengan (1) penurunan kualitas dan kuantitas pembangunan, mengingat dana pembangunan yang terbatas jumlahnya banyak terserap oleh sector-sektor yang tidak produktif; (2) produktivitas daerah menjadi rendah, sehingga roda perekonomian berjalan lamban, menyebabkan lapangan pekerjaan menjadi langka; (3) permasalahan sosial seperti angka pengangguran (6,7%), kemiskinan (8,2%) dan gangguan kamtibmas (684 kasus/tahun 2002) eskalasinya semakin meningkat; (4) daya dukung lahan dan infrastruktur yang terbatas, berdampak pada masalah kelestarian lingkungan hidup. 3. Belum tersedianya data kependudukan yang akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan. 4. Urbanisasi ke Kota Balikpapan relative tinggi. 5. Sejumlah program yang dijalankan jadi tidak mengena untuk warga Kota Balikpapan Inisiatif 1. Melakukan penataan Manajemen kependudukan Kota Balikpapan, yang selain bertujuan untuk melakukan pendaftaran dan pencatatan penduduk secara komprehensif untuk pembuatan database, juga bertujuan khusus untuk:
Berbagi Pengalaman, Maju Bersama: Dokumentasi Best Practices Kota-Kota - APEKSI Clearinghouse YIPD- 2
a. pengendalian penduduk pendatang b. manajemen pelayanan penduduk tetap yang menyediakan pilihan-pilihan pelayanan, jaminan kepastian c. menyediakan data kependudukan yang up to date 2. Dengan penyelenggaraan administrasi kependudukan itu, dapat diketahui pertambahan penduduk dari hari ke hari. 3. Manajemen kependudukan juga berfungsi untuk mengendalikan angka urbanisasi
Strategi Yang Diterapkan 1. Kebijaksanaan a. Pemerintah Kota balikpapan menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) sebagai dasar pijakan, yaitu Perda No. 22 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Perda No. 14 Tahun 2002 tentang Retribusi Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil Perda No. 22 tahun 2002 antara lain mengatur tentang KTP sementara, KTP bagi orang miskin, pilihan pengurusan KTP, dan KTP asing, dan lainlain. bagi pendatang, enam bulan pertama mereka memegang KTP sementara. Setelah mendapat pekerjaan, mereka dapat mengajukan KTP tetap. Bila setelah enam bulan tidak mendapat pekerjaan, mereka akan diminta pulang atau dipulangkan secara paksa (dengan biaya dari uang jaminan yang dulu mereka depositkan ke Pemerintah Kota) bagi penduduk, diberikan sejumlah pilihan untuk memilih waktu penyelesaian KTP (dari mulai 3 jam sampai 12 hari) pelayanan dengan jangka waktu proses 3 jam dikenakan biaya Rp 350.000 pelayanan dengan jangka waktu proses 1 hari dikenakan biaya Rp 250.000 pelayanan dengan jangka waktu proses 3 hari dikenakan biaya Rp 150.000 pelayanan standar selama 12 hari kerja dikenakan biaya cetak Rp 19.500 bagi warga miskin, pembuatan KTP gratis, dengan cara ini jumlah orang miskin di Kota Balikpapan dapat diketahui, sehingga bantuan bagi orang miskin tepat sasaran pengurusan KTP tak dapat diwakilkan oleh orang lain, sebab menggunakan system foto langsung di kantor kecamatan b. Keterlambatan penerbitan KTP yang disebabkan factor kelalaian aparat pelaksana pelayanan dikenakan denda sebesar: 2% per bulan dari besarnya retribusi biaya cetak KTP, untuk keterlambatan pelayanan standar 5% per jam dari besarnya retribusi biaya cetak KTP, untuk keterlambatan pelayanan 3 jam 5% per hari dari besarnya retribusi biaya cetak KTP, untuk keterlambatan pelayanan satu hari
Berbagi Pengalaman, Maju Bersama: Dokumentasi Best Practices Kota-Kota - APEKSI Clearinghouse YIPD- 3
3% per hari dari besarnya retribusi biaya cetak KTP, untuk keterlambatan pelayanan 3 hari c. Seluruh pemegang KTP WNI tetap (termasuk KTP pra sejahtera dan KS-1) diikutsertakan dalam asuransi jiwa d. Melaksanakan komputerisasi kependudukan 2. Pengorganisasi Pelaksanaan dan Peningkatan kapasitas a. Sistem penyelenggaraan administrasi kependudukan secara institutional dilaksanakan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil dan kantorkantor kecamatan, dengan pembagian tugas sebagai berikut: Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil (sebagai pusat kendali) registrasi dan pengelolaan mutasi penduduk: lahir, mati, pindah dan dating dengan system satu pintu (mutasi penduduk) melakukan perekaman kejadian vital penduduk, seperti perkawinan, perceraian, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan dan pembatalan akta berdasarkan dokumen dari instansi yang berwenang mengeluarkannya perekaman data penduduk sementara dan proses pembuatan Kartu Keluarga Sementara (KKS) bagi pendatang mengolah dan menyajikan data kependudukan melakukan konsolidasi dan pemutakhiran data menerbitkan Surat Pengantar Permohonan Kartu Keluarga (SPPKK) untuk perubahan dari penduduk sementara menjadi penduduk tetap dan perubahan status penduduk menerbitkan SKPPS dan SKPPT sebagai pengantar untuk pengurusan KKS/KTPS Asing dan KK/KTP Asing memproses kepindahan ke luar daerah Kantor Camat (sebagai front office) memproses pembuatan Kartu Keluarga (KK), baik KK WNI maupun KK WNA memproses pembuatan KTP WNI, KTP WNA, dan KTP Prasejahtera dan KS-1 memproses perpindahan penduduk antar kecamatan melakukan konsolidasi dan pemutakhiran data b. Untuk mendukung komputerisasi kependudukan, kantor-kantor kecamatan di Kota Balikpapan dilengkapi dengan sarana pendukung pembuatan KTP yang cukup modern 9kamera digital, mesin cetak emboss, dan lain-lain) c. Kantor-kantor kecamatan terhubung secara online ke Kantor Catatan Sipil, sedangkan Kantor Catatan Sipil terhubung online ke Kantor Wali Kota d. Setiap pukul 14.00 waktu setempat, data dari kecamatan dikirim ke Kantor Catatan Sipil, lalu dikirim ke kantor wali kota 3. Pengawasan dan sanksi a. Untuk mengefektifkan penyelenggarakan administrasi kependudukan, secara simultan Pemerintah Kota bersama instansi terkait (kepolisian,
Berbagi Pengalaman, Maju Bersama: Dokumentasi Best Practices Kota-Kota - APEKSI Clearinghouse YIPD- 4
Komando Distrik Militer, Kejaksaan Negeri, dan Pengadilan Negeri) menggelar razia KTP b. Penduduk yang melanggar diberi sanksi/denda secara langsung melalui siding di tempat c. Bagi pendatang yang KTP sementaranya habis (dan tak punya pekerjaan) akan dipulangkan secara paksa dengan biaya dari uang jaminan (deposit). Hingga 2003 setidaknya telah ada tujuh orang yang dipulangkan secara paksa d. Pengawasan bagi para pendatang dilakukan di tingkat RT. Ketua RT wajib mengetahui bila ada pendatang baru tinggal di wilayahnya. Untuk menjalankan fungsinya, Ketua RT diberi insentif Rp 300.000 per bulan Hasil Yang Dicapai 1. Tersedianya data kependudukan yang akurat dan up to date 2. Penduduk yang masuk maupun yang keluar Kota Balikpapan terekam dengan baik 3. Tidak adanya KTP ganda 4. Keluhan masyarakat terhadap kinerja pelayanan kependudukan menurun secara tajam 5. Penduduk yang masuk ke Kota Balikpapan lebih selektif 6. Terjadinya efisiensi pencapaian program (contoh program pengentasan kemiskinan) Pelajaran Yang Dapat Diambil 1. Data kependudukan yang akurat sangat diperlukan untuk dasar penyusunan kebijakan/pembangunan 2. Pemberi maupun penerima layanan harus sama-sama dikenakan sanksi bila melanggar atau lalai, untuk menciptakan penyediaan layanan yang transparan dan akuntabel 3. Pelayanan pembuatan KTP dengan memberikan pilihan layanan ini dapat meningkatkan PAD Keberlanjutan Konsep penyelenggaraan administrasi kependudukan dengan system komputerisasi ini pada dasarnya dirancang dengan perspektif jauh ke depan. KTP dengan standar “Card” ini dipersiapkan sebagai kartu multiguna yang dapat mengakses berbagai kebutuhan pemiliknya, baik untuk transaksi bisnis maupun keperluan lain seperti akses informasi. Transferabiliti Hampir seluruh pemerintah daerah, terutama Kota, menghadapi masalah manajemen kependudukan. Pengalaman Kota Balikpapan sangat mungkin ditransfer oleh pemerintah kota lain. Bahkan, sejumlah pemerintah kota/kabupaten telah dating dan melakukan studi banding ke Kota Balikpapan. Pemerintah Pusat pun merasa tertarik dengan manajemen kependudukan Kota Balikpapan. Alamat Kontak
Berbagi Pengalaman, Maju Bersama: Dokumentasi Best Practices Kota-Kota - APEKSI Clearinghouse YIPD- 5
PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN Imdaad Hamid, Wali Kota Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 01 Balikpapan, Kalimantan Timur Telepon : 62 – 542 – 214 20 Fax : 62 – 542 – 425 412 APEKSI Ngayadi Sumono Alamat : Wisma Dharma Niaga Lt. 3 Jalan Abdul Muis No. 6-10, Jakarta Pusat 10160 Telepon : 62 – 21 – 344 8201 Fax : 62 – 21 – 344 8183 email :
[email protected]
Berbagi Pengalaman, Maju Bersama: Dokumentasi Best Practices Kota-Kota - APEKSI Clearinghouse YIPD- 6
