FINANCIAL TECHNOLOGY (FinTech) “A n a l i s a P e l u a n g I n d o n e s i a d a l a m E r a E k o n o m i D i g i t a l d a r i A s p e k I n f r a s t r u k t u r, Te k n o l o g i , S D M , d a n R e g u l a s i P e ny e l e n g g a r a d a n P e n d u k u n g J a s a S i s t e m P e m b ay a r a n ”
Depar temen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran
Bank Indonesia | Juli 2016 Temu Ilmiah Nasional Peneliti 2016 – Kemenkominfo
Bogor, 28 Juli 2016 1
Outline
I.
Pendahuluan
II.
Analisis
III. Implikasi Kebijakan
|
2
I. Pendahuluan
Paradigm Shift.... Teori Maslow Baru
Jack Ma
”
There are two big opportunities in future financial industry...online banking, all financial institutions go online; ...internet finance, which is purely led by outsiders”
Bill Gates
”
The world needed banking services but not necessarily banks
|
3
I. Pendahuluan
Evolusi Teknologi Keuangan
”
Creative destruction … process of industrial mutation that incessantly revolutionizes the economic structure from within, incessantly destroying the old one, incessantly creating a new one“
Joseph Schumpeter - 1942
Setelah Industri buku, film, komunikasi, dan transportasi, kini giliran Industri keuangan yang ter-disrupt
Referensi: berbagai sumber *) Go-Jek tidak mempublikasi jumlah pengguna aktif, hanya menginformasikan jumlah pengunduh aplikasi di smart phone
|
4
I. Pendahuluan
Evolusi Teknologi Keuangan Namun Fintech bukan merupakan fenomena baru yang jejaknya dapat ditelusuri sejak abad ke-17... 1800s
Key Point
Sumber: New York Times & Arner
1838 1865 Late 1800
Telegraph Trans-Atlantic Cable Exchange goods using credit
1900s 1918 1950 1960 1966 1967 1970 1971 1973 1982 1983 1984 1987 1993
1998 1999
Fedwire established Diners (1st Credit Card) 1st Stock Market System (Quotron) Telex 1st ATM (Barclasys) Clearing House NASDAQ SWIFT 1st Online Brokerage 1st Online Banking 1st Online Shopping Black Monday - Fintech is coined as a term - Fintech Consortium (Citicorp) - Majority US Bank set up internet banking - Paypal Alibaba
2000s 2008
2009 2014 2015
- Financial Crisis - Wealthfront - MPesa Square Apple Pay - Samsung Pay - ”Smile to Pay” (Alibaba)
|
5
I. Pendahuluan
Evolusi Teknologi Keuangan Bila di dua dekade lalu, inovasi teknologi keuangan masih berpusar di sisi bank (misalnya, teknologi core banking system), maka saat ini inovasi teknologi terjadi di sisi pengguna (customer). Pergeseran ini memungkinkan menjamurnya Fintech
|
6
I. Pendahuluan
Isu Strategis Definisi & Cakupan Disrupter vs Enabler
Bagaimanakah Fintech perlu didefinisikan secara unik dan spesifik dalam konteks regulasi? Bagaimanakan posisi Fintech dalam peta sistem keuangan formal saat ini? Regulatory gap (heavy vs un(less) regulated): Apakah benefit & risiko dibalik model bisnis Fintech?
Urgensi Pengaturan Stance Regulator: Bagaimana sebaiknya stance otoritas? menghambat atau mendorong perkembangan Fintech? Respon Kebijakan
Apakah Fintech perlu diatur, dengan degree sejauh mana?
|
7
II. Analisis
Definisi Financial technology (Fintech) merupakan fenomena perpaduan antara teknologi dengan fitur keuangan yang mengubah model bisnis dan melemahnya barrier to entry…
Terminologi Fintech tidak mengacu pada pengertian kelembagaan/insitusional ataupun intrumen keuangan/pembayaran tertentu
|
8
II. Analisis
Cakupan Fintech merupakan terminologi generik dengan cakupan pengertian yang luas… • FSB membagi Fintech ke dalam empat kategori berdasarkan jenis inovasinya
Kategorisasi Fintech
• Kategori ini bersifat non-exaustive model bisnis fintech dapat merepresentasi lebih dari satu kategori • Perusahaan fintech juga sering disebut ‘startup’, karena rata-rata merupakan pemain baru (new entrants) • Untuk payments, clearing & settlement, FSB membatasi cakupan Fintech pada model bisnis mobile & web based payment • Dalam praktiknya, terbuka kemungkinan sebuah model bisnis Fintech masuk dalam lebih dari satu kategori
Basis Teknologi: Cloud Computing, Big Data, Distributed Ledger (termasuk Smart Contract)
Sumber: FSB, diolah
|
9
II. Analisis
Dimanakah Posisi Indonesia? Nilai transaksi Fintech di Indonesia di tahun 2016 diperkirakan mencapai USD 14,5 milyar USD, atau 0,6% dari total nilai transaksi global yang diperkirakan mencapai USD 2.355,9 milyar1
|
10
II. Analisis
Dimanakah Posisi Indonesia? 96*) perusahaan Fintech teridentifikasi beroperasi di Indonesia yang mayoritas (56%) bergerak dalam kategori payment, clearing & settlement *)termasuk
IPG, pelaku asing yang beroperasi di Indonesia, platform teknologi keuangan yang disediakan bank
|
11
II. Analisis
Dimanakan Posisi Indonesia? Komunitas Fintech Indonesia telah membentuk Asosiasi Fintech Indonesia pada 17 September 2015 dan sejauh ini telah memiliki 20 anggota
Niki Luhur, Ketua
Peluncuran Asosiasi Fintech Indonsesia, 17 September 2015
Gathering Pertama Komunitas Fintech
Akta Notaris & Registrasi Kemenkumham
Peresmian asosiasi
Mar 2015
Pertemuan dg Presiden Joko Widodo
Notes: Fintech penyedia financial service seperti crowdfunding & P2P lending masih belum tergabung (masih pada level pembahasan)
17 Sep 2015 Mei 2015
Feb & Mar 2015 Okt 2015
Pertemuan dg Ketua OJK
TUJUAN PEMBENTUKAN • Menjadi mitra pemerintah • Pengembangan UMKM. • Mendukung program inklusi keuangan
FGD dengan BI
Apr 2016
|
12
III. Analisis
Push Factor – Regulatory Gap Akselerasi Fintech didorong oleh infleksibilitas sistem keuangan formal pasca krisis ekonomi global 2008 (GFC) yang cenderung di-regulasi secara lebih ketat…. serta pesatnya evolusi ekonomi digital, termasuk Fintech, didorong oleh munculnya sejumlah inovasi teknologi Inovasi teknologi dan integrasinya ke jasa keuangan mengubah pola hubungan agen ekonomi dengan Bank dan perilaku agen ekonomi dalam mengelola keuangannya
Peran middle man semakin tereduksi (misalnya, tercermin pada menurunnya fungsi kantor cabang)
Internet of things Teknologi memungkinkan berlangsungnya proses fasilitasi keuangan secara lebih nyaman, cepat, dan lebih efisien dari sisi biaya
Keunggulan kompetitif bagi pihak yang mampu cepat mengadopsi teknologi
Faktor-faktor Virtual currencies yang Advance robotic and 3D printing mendorong Sharing economy ekonomi digital
Increased access to government data
Di satu sisi, fleksibilitas sektor keuangan formal dalam berinvestasi dan intermediasi menurun pasca-GFC 2008. Di sisi lain, lembaga non formal cenderung lebih fleksibel
New entrants, yaitu lembaga non formal yg hadir sebagai solusi alternatif atas ketidakoptimalan fungsi sektor keuangan formal
Reinforced protection of personal data
|
13
III. Analisis
Pull Factor – Potensi Pasar Indonesia merupakan perekonomian besar dengan basis konsumen yang luas dan potensial • Populasi penduduk terbesar keempat didunia dg kelas menengah mencapai 17,3 jt RT di 2014 & diperkirakan melampaui 20 jt RT di 2030 • Gross Income Per-Kapita naik eksponensial dari USD 560 di 2000 menjadi USD 3630 di 2014
• Peringkat ke 10 perekonomian terbesar di dunia dari sisi kemampuan daya beli (purchasing power) • Anggota G20 yg mampu memangkas tingkat kemiskinan lebih dari setengah dlm kurun waktu 15 tahun hingga mampu mencapai angka 11,2% dari total populasi penduduk di tahun 2015 Top Five Emerging Markets With The Best Middle Class Potential: 2015-2030
Struktur demografis ke depan yg semakin bergeser ke generasi Y dan Z memperbesar penetrasi digital economy di jasa keuangan Sumber: McKinsey, diolah
|
14
III. Analisis
Pull Factor – Ruang Pembiayaan Pasar Indonesia yang besar belum sepenuhnya tergarap oleh sektor keuangan formal yang sekaligus menunjukkan besarnya potensi yang dapat digarap oleh Fintech Sumber Pembiayaan PDB (Q4 – 2015) Selain Kredit Bank 65,23% PDB dibiayai oleh sumber selain kredit bank
65,23% 70% 34,77%
Kredit Bank 34,77% PDB dibiayai kredit bank
• Pangsa kredit thd PDB yang baru 34,77% mencerminkan besarnya potensi pasar yg dapat disasar Fintech (P2P Lending), tanpa harus menggerus pangsa pasar perbankan
• Populasi unbanked yang besar dipadu oleh akselerasi income kelas menengah menunjukkan tingginya potensi pasar • Relatif longgarnya sebaran infrastruktur fisik (khususnya jarigan kantor cabang) perbankan di Indonesia, ketimbang Eropa
Penetrasi Kantor Cabang Bank per 100 ribu Penduduk Dewasa
36%
adults in Indonesia have an account at a formal financial institution
Source: World Bank, Global Financial Inclusion Index - 2014
Europe Union: 62,5
APAC: 12,5
Indonesia: 11
|
15
III. Analisis
Fintech vs Sistem Keuangan Formal Model bisnis Fintech cenderung mereplikasi model bisnis lembaga keuangan formal, khususnya bank • Apakah keberadaan Fintech akan menggantikan (disrupter) atau justru mendukung (enabler) lembaga keuangan formal?
Sumber: PWC, World Bank, Bank Indonesia
|
16
III. Analisis
Respon Perbankan Perbankan memandang bahwa Fintech perlu diatur agar memiliki level playing field yang setara dengan bank. Sementara itu, pelaku Fintech cenderung ingin diregulasi guna membangun kepercayaan konsumen
FGD dengan Perbankan (10 Mei 2016)
FGD dengan Pelaku Fintech
•Bank yang bergerak di micro lending cenderung reluctant karena; (i) berpotensi merebut segmen pasar; (ii) besarnya potensi sunk cost karena besarnya belanja investasi, khususnya pembukaan kantor cabang •Bank yang bergerak di corporate lending cenderung koperatif •Seluruh bank yang disurvey memandang bahwa Fintech perlu diatur agar berada dalam level playing field sama
•Pelaku Industri Fintech cenderung ingin diregulasi oleh otoritas untuk membentuk kepercayaan konsumen •Saat ini, masih menggunakan bank sebagai penyelenggara jasa pembayaran •Fokus pada mikro lending khususnya segmen yang belum memiliki cash flow record
|
17
II. Analisis
Respon Perbankan Sejumlah bank DN maupun LN mulai mengubah core banking-nya melalui penerapan platform banking Digibank (DBS India) memanfaatkan teknologi biometrics dan artificial intelligence utk memfasilitasi transaksi paperless, signatureless dan branchless bank
BRI memanfaatkan teknologi internet banking untuk meluncurkan produk pembukaan deposito tanpa mengharuskan nasabah untuk datang ke kantor cabang.
|
18
II. Analisis
Respon Lembaga Multilateral Sejumlah lembaga multilateral mulai mengangkat fenomena Fintech menjadi agenda utama penelitian. IMF dan BIS memiliki perhatian yang sama pada Fintech Virtual Currencies Stance
Aksi
Under the concept of ”sharing economy”, digital finance promotes interconnection and resources sharing among participants in economic activites
Form the foundation of a set of high level principles for action on digital financial inclusion
Describing the landscape and a framework for Analysis
Membahas isu Fintech dalam forum FSB yang dituangkan dalam paper
“....Virtual currencies and their underlying technologies can provide faster and cheaper financial services, and become powerful tools for deepening financial inclusion in the developing world…”(Christine Lagarde, Managing Director IMF)
Menyusun IMF Paper On Virtual Currencies Prepares The Industry For Larger Bitcoin Acceptance
CPMI is looking at digital innovations as well as Fintech & their implications for payments & market infrastructures (BIS – CPMI)
Membentuk grup riset terutama untuk membahas digital currency
Fintech is where technology & financial services come together. Technology drives the innovation of financial services and is transforming the industry to better the lives of many
Since 2010 we have invested over 160 million in equity and debt in early & growth stage Fintech in Asia, Africa, Latin America | 19
III. Implikasi Kebijakan
Opportunity Fintech Inovasi teknologi yang terintegrasi dalam layanan keuangan mendatangkan berbagai implikasi positif
Apa yang membedakan, sekaligus menjadi keunggulan FinTech dari jasa perbankan tradisional pd umumnya?
Sumber: De Nederlansche Bank
1
Regulatory dan IT cost yang lebih efisien (unregulated);
2
Lebih mudah memanfaatkan big data dalam melakukan asesmen terhadap risiko dan dalam pengambilan keputusan;
3
Lebih mudah dalam mendiversifikasi risiko melalui sharing economics
RISIKO ? |
20
III. Implikasi Kebijakan
Risk Mapping
Implikasi Otoritas perlu merespon perkembangan Fintech dalam konteks upaya mitigasi risiko SSK dan pereknomian secara menyeluruh
Risiko SSK dapat tereskalasi apabila: (i) fintech berkembang dalam interconnectedness meningkat dan eskalasi risiko sistemik; (ii) merebaknya praktik shadow banking
|
21
III. Implikasi Kebijakan
Implikasi dari Keberadaan Virtual Currency Penggunaan virtual currency memiliki beberapa implikasi negatif, a.l. …
Stabilitas Keuangan
Perlindungan Konsumen
Penggunaan VC dalam skala besar dengan tingkat keterhubungan yang tinggi meningkatkan potensi sistemik
Regulasi yang belum tegas serta sistem yang terdesentralisasi kurang memberikan jaminan apabila terjadi kegagalan transaksi
Kebijakan Moneter Penggunaan VC dalam jumlah besar dapat mengurangi efektivitas kebijakan moneter Dalam hal bersifat relatively fixed supply & terdistribusi, maka VC belum dapat menjalankan fungsi LOLR
Virtual Currency (VC)
Belum ada bentuk baku pengaturan terhadap VC agar tercipta stabilitas keuangan (beberapa otoritas masih dalam tahap awal mengatur)
Pajak Penggunaan VC berpotensi sebagai sarana untuk menghindari pajak (peer-topeer, cross border, anonymous)
Sumber Virtual Currencies and Beyond: Initial Considerations, IMF Staff Discussion Note, Jan 2016
|
22
III. Implikasi Kebijakan
Regulatory Threshold Regulator dapat menetapkan threshold, pada skala berapa penyelenggara Fintech diwajibkan untuk memperoleh izin Dalam tahap awal dan skala yang kecil regulator cukup memonitor kegiatan usaha dan perkembangan Fintech (rezim pendaftaran)
Too Small to Care
Too Large to Ignore Tacit Acceptance
Sumber: (Arner et.al, 2015)
Licencing Obligation
Too Big to Fail Dalam skala besar dapat memunculkan risiko “blind spot”, sehingga fraud dapat menggangu market/investor confident (rezim perizinan)
|
23
III. Implikasi Kebijakan
Benchmarking Di sejumlah negara, regulator merespon kehadiran FinTech melalui a.l. penerbitan aturan, perizinan, dan pembentukan task force maupun regulatory sandbox….
Fintech Center : Wadah untuk memfasilitasi perkembangan Fintech melalui konsorsium & konsultasi antara regulator, pelaku, dan pihak terkait lainya Monitoring (Designated): Pengawasan oleh otoritas dilakukan ketika perkembangan Fintech telah melebihi threshold Regulatory Sandbox : ”safe space” di mana pelaku Fintech dapat menguji produk, layanan, mekanisme kepada pengguna terbatas dengan pelonggaran regulasi (serupa pilot project)
|
24
III. Implikasi Kebijakan
Konteks Kebijakan dan Pengaturan BI Posisi Bank Indonesia dalam kebijakan dan pengaturan Fintech terletak pada kewenangan yang terkait dengan SSK, SP, Moneter, Pendalaman Pasar Keuangan, Cyber Security dan Perlindungan Konsumen… ISU STRATEGIS
KONTEKS KEBIJAKAN DAN PENGATURAN BI
Teknologi dan Integritas & Proteksi Data
Perlindungan Konsumen, Cyber Security
Deposit, Lending, Capital Rising
Stabilitas Sistem Keuangan, Stabilitas Moneter, dan Integritas & Proteksi Data
Perlindungan konsumen, Macroprudential Policy, Pendalaman Pasar Keuangan,Payment System sebagai enablers
Investment & Risk Management
Stabilitas Sistem Keuangan, Stabilitas Moneter, dan Integritas & Proteksi Data
Perlindungan Konsumen, Macroprudential Policy, Pendalaman Pasar Keuangan, Payment System sebagai enablers
Sistem Pembayaran, Stabilitas Sistem Keuangan, dan Integritas & Proteksi Data
Payment System Policy, Perlindungan Konsumen
Market Provisioning
Payment, Clearing, Settlement
|
25
III. Implikasi Kebijakan
FinTech dalam Landskap Regulasi SP Dibidang SP, regulasi terhadap Fintech sudah dapat dicakup dalam framework pengaturan, perizinan, dan pengawasan yang sudah ada saat ini
|
26
III. Implikasi Kebijakan
FinTech dalam Landskap Regulasi SP
5
Kedepan, rezim regulasi ini akan dilengkapi dengan pengaturan pemrosesan transaksi pembayaran (PTP) yang akan memungkinkan masuknya seluruh jenis merchant acquiring services dan penyelenggara e-Wallet sebagai jenis layanan yang lazim ditawarkan dalam model bisnis Fintech Ketentuan ini berlaku untuk: • Fintech yang menawarkan payment services sebagai core business-nya • Fintech yang menggunakan payment services sebagai enablers dari core business-nya (misalnya, GoPay, GrabPay)
|
27
III. Implikasi Kebijakan
Fintech dan Dampak Stabilitas Sistem Keuangan Dibidang SSK, konteks pengaturan terhadap Fintech akan muncul pada saat risiko sistemik diyakini tereskalasi secara signifikan Sumber: DKMP & FSB, “Fintech: segmen pasar yang belum terjangkau bank
Equity / Reward based Crowd funding
Describing the Landscape and Framework for Analysis” , 2016 - restricted
Regulasi yang lebih ketat di sektor perbankan Efisiensi, kemampuan menawarkan suku bunga yang lebih rendah
Peer to Peer Lending
Akses dana yang cepat dan nyaman Potensi imbal hasil yang lebih tinggi POTENSI DAMPAK TERHADAP STAILITAS SISTEM KEUANGAN • Default dari peminjam dana, a.l akibat penurunan standar kredit (krn peningkatan kompetisi), lemahnya monitoring • Terganggunya kesinambungan pembiayaan, akibat kreditur keluar dari aktivitas Fintech a.l krn shock negatif perekonomian • Aktivitas sekuritisasi pinjaman P2P yang tumbuh cepat dan dgn porsi signifikan.
Kebijakan Makroprudensial
Risiko Sistemik
Kebijakan Makroprudensial |
28
III. Implikasi Kebijakan – Urgensi Pengaturan
Hasil Koordinasi FSPI Isu Fintech telah dibahas pada rapat Tim Pelaksana FSPI tanggal 22 April 2016…. OTORITAS JASA KEUANGAN •Fintech memiliki definisi luas •Masih mengkaji & memetakan Fintech (diskusi dg stakeholder) •Arah pengaturan: kelembagaan atau platform •Concern terhadap risiko default •Target pengaturan (POJK) Fintech awal 2017 •Fintech diharapkan tidak menghilangkan fungsi intermediasi LK eksisting
Definisi dan cakupan Fintech masih perlu diperjelas
Perlu pembagian kewenangan pengaturan Fintech antar kementerian dan otoritas
Pengaturan mengacu pada kewenangan yang telah dimiliki oleh masing-masing kementerian/ otoritas
1
2
3
KEMENKOMINFO
• Cakupan bisnis Fintech sangat beragam: layanan transportasi (Uber, Grab, Go-Jek) hingga keuangan • FDI dimungkinkan apabila investasi > Rp100 miliar • Kemenkominfo mengangkat isu default • Pengaturan sebaiknya mengacu pd layanan (mis: Uber sbg penyedia layanan transportasi mengacu regulasi Kemenhub) *)Foreign Direct Investment
Kesimpulan
|
29
IV. Kesimpulan dan Tindak Lanjut
Key Takeaways
2
Otoritas perlu mengambil posisi yang tepat untuk menyikapi tren integrasi teknologi dengan fitur jasa keuangan yang sulit dibendung… Kondisi Indonesia
36% Unbanked > 310 Juta Pelanggan Ponsel
Gap
Implikasi
Infrastruktur
Integrasi teknologi ke sektor keuangan dan desentralisasi jasa keuangan merupakan tren struktural yang sulit dihindari
11 Cabang per 100 ribu orang dewasa
Rp7.528 T Gap Kredit Porsi Gen Y terhadap PDB & Gen Z besar (42%)
Regulasi
Perilaku
Otoritas perlu mengambil sikap yang tepat untuk: Menjaga keseimbangan antara peran sektor keuangan formal dengan informal Memitigasi risiko melalui rezim regulasi yang tepat tanpa harus mematikan laju inovasi di sektor jasa keuangan
|
30
IV. Kesimpulan dan Rekomendasi 1. Digital economics merupakan sebuah keniscayaan yang sulit dielakkan. Fenomena tersebut akan mendorong
lahirnya model bisnis baru, matinya model bisnis lama, dan redefinisi terhadap risk and opportunity 2. Untuk itu, otoritas perlu mengambil sikap a.l.: i. Menjaga keseimbangan peran antara sektor keuangan formal dengan informal, ii. Memitigasi risiko melalui rezim regulasi yang tepat tanpa mematikan laju inovasi di sektor jasa keuangan, dengan tetap memperhatikan dan mengedepankan perlindungan konsumen dan kepentingan nasional. iii. Memperkuat koordinasi antar otoritas terkait, baik dalam maupun luar negeri 3. Konteks kebijakan dan pengaturan Bank Indonesia: i.
Di area Sistem Pembayaran, perkembangan dan pengadopsian digital economics telah tercakup dalam
framework pengaturan, perizinan, dan pengawasan Bank Indonesia saat ini yang wajib dipenuhi oleh seluruh entitas, termasuk Fintech, yang menyelenggarakan layanan SP di wilayah NKRI. ii.
Di area Stabilitas Sistem Keuangan, Bank Indonesia akan terus memonitor perkembangan Fintech mengambil langkah mitigasi khususnya apabila perkembangan Fintech mengarah pada unsur-unsur yang bersifat sistemik.
|
31
