‘'
Hari : Kamis Tanggal : 28 Juli 2016 NO
MEDIA
JUDUL
RESUME
1
WASPADA
“PUKAT TARIK DI SELAT MALAKA DISKANLA SUMUT JANGAN PILIH KASIH”
2.
MATAHARI
“KASUS SUAP MANTAN GUBSU GATOT PN KPK PERIKSA LAGI SEJUMLAH ANGGOTA DPRD SUMUT”
3.
ANALISA
“SUMUT TIDAK MASUK DALAM ANOMALI CUACA GEMPA 3,9 SR GUNCANG TENGGARA KARO”
Maraknya pukat Tarik beroperasi di Selat Malaka diduga akibat Dinas Perikanan dan Kelautan Sumut pilih kasih menegakkan peraturan. Angota DPRD Kab.Asahan, Hermansyah Siregar menyataan itu, Rabu (27/7), terkait penangkapan pukat Tarik KM Extra Joss III oleh Nelayan tradisional yang berbuntut isu seranagn balasan dari para awak pukat Tarik terhadap para nelayan jaring. ‘’Penegakan Peratura Menetri Kelautan Perikanan No. 2 Tahun 2015 tentang larangan penggunaan alat tangkap pukat trawl dan pukat Tarik, masih pilih kasih, ‘’ kata Hermansyah. Alsannya, pasca dikeluarkannya Permen itu, semua alat tangkap trawl yang merusak lingkungan laut, tiak boleh diperpanjang lagi izinnya. Ratusan nelayan tradisonal pun lantas meminta perlindungan kepala legislatif di Kota Tanjung Balai, seklaigus mendesak pemeberantasan kapal pukat Tarik dari perairan Selat Malaka. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa anggota DPRD Sumatera Utara dari Fraksi Partai Demokrat, sebagai saksi menindaklanjuti penyidikan, untuk tersangka baru kasus suap (mantan Gubsu ) Gatot Pujo Nugroho pada anggota DPRD Sumatera Utara, dengan tersangka Muhammad Afan, pada Rabu (27/) di gedung KPK) Jakarta. Anggota Dewan tersebut antara lain Rony Reynaldo Situmorang, Bendahara Fraksi Jenny Riany, Lucia Berutu, dan Muhri Fauz Hafiz. “Diperiksa sebagain saksi untuk tersangka MA,”kata Pelaksanaan Harian Kepala Biro Humas KPK, Yuyuk Andriati. Kondisi cuaca yang tak menentu atau biasa disebut Anomali cuaca tenah melanda sejumlah wilayah di Indonesia beberapa hari belakangan. Nmaun, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Wialyah I Sumatera Utara (Sumut) menuturkan bahwa Sumut tidak masuk dalam anomali cuaca tersebut. Kepala Bidang Data dan Informasi BMKG Wilayah I Sumut Sunardi menjelaskan, Sumut tidak termasuk dalam fenomena anomali cuaca karena masih dilanda muim kemarau. Hujan masih berpotensi terjadi dengan intensitas ringan hingga sedang. Gempa 3,9 SR Guncang Karo Gempa Tektonik berkekuatan 3,9 Skala Richter (SR) menguncang bagian Tenggara Karo, Sumut pada pukul 09.08 WIB . Salah satu prakirawanBMKG Wilayah I Sumut Endah Puspita menuturkan bahwa betrdasarkan data BMKG, dampak gempa bumi ini menimbulkan guncangan skala intensitas di Simalungun dfan kabanjahe II SIG BMKG (II-III MMI) dan tidak berpotensi gempa susulan.
49
NO
MEDIA
JUDUL
4.
MEDAN POS
“GUBSU HINDARI `KONGKALINGKONG DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN” ( Berita ini juga terbit di Andalas, Sumut Pos, Mimbar Umum, Jurnal Asia, Sumut 24, SIB)
5.
SUMUT POS
6
MATAHARI
7.
JURNAL ASIA
RESUME
Pemerintah Kabupaten dan Kota diminta untk menjaga integritas supaya anggaran yang telah didedikasikan untuk rakyat benr-benar berjalan secara efektif dan efisien.”Hindari kongkalikong dalam penysusnan anggarn”,kata Gubernur melalui Sekdaprovsu Hasban Ritonga. Kita harus mengubah mindset menjadi money follow programme bukan lagi money follow function dan money follow organization. Gubsu juga mengingatkan kepala daerah harus membuat Peraturan Kepala Daerah mengenai pemberian hibah dan bantuan sosial disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan terbaru. Termasuk pemberian hibah dan bantuan sosial dilakukan secara selektif dengan kriteria yang jelas serta dibatasi. Dalam rangka penyusunan anggaran, Gubsu juga minta Pemkab/Pemko memprioritaskan alokasi belanja modal dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017. Ini sesuai dengan amanah Permendagri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017. “MASYARAKAT SUMUT DINILAI Dari banyak sektor di berbagai institusi negara ini, administrai public dan kepolisian dinilai menjadi terkorup. Banyak hal MENTOLERANSI PRAKTIK mendasari tingkat korupsi di pelayanan publik tersebut. “Berdasarkan survey kita lakukan di Juli 2016 ini, sebanyak 66,3 KORUPSI ” persen masyarakat atau responden memilih puvlic administrator (administrasi public) banyak terjadi korupsi, sedangkan di posisi kedua ada institusi kepolisian sebanyak 59,8 persen,”kata penelitian Departemen Politik dan Hubungan Internasional Centre for Strategic And International Studies (CSIS), Aryo Fernandes, dalam paparnya di acara dialog rilis survey CSIS di Hotel JW Marriot Medan, Rabu (27/7). Direktur Eksekutif CSIS, Philips J Vermote, mengungkapkan dukungan KPK tetap tinggi tapi tidak naif dalam pemberantasan korupsi. “Sebanyak 86,2 persen masyarakat masih mmpercayai KPK. Kepercayaan tersebut berdasarkan atas kerja penindakan. Hal-hal perlu diperhatikan adalah peningkatan kerja di daerah, upaya pencegahan lebih kuat dan pembatasan pengaruh politik pada suatu bangsa,” jelasnya. Menurutnya hakekat korupsi dari kesimpulan survey yang mereka lakukan adalah kekuasaan dan bukan uang. “KASUS SUAP MANTAN GUBSU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa anggota DPRD Sumatera Utara dari Fraksi Partai Demokrat, GATOT PN KPK PERIKSA LAGI sebagai saksi menindaklanjuti penyidikan, untuk tersangka baru kasus suap (mantan Gubsu ) Gatot Pujo Nugroho pada SEJUMLAH ANGGOTA DPRD anggota DPRD Sumatera Utara, dengan tersangka Muhammad Afan, pada Rabu (27/) di gedung KPK) Jakarta. Anggota SUMUT” Dewan tersebut antara lain Rony Reynaldo Situmorang, Bendahara Fraksi Jenny Riany, Lucia Berutu, dan Muhri Fauz Hafiz. “Diperiksa sebagain saksi untuk tersangka MA,”kata Pelaksanaan Harian Kepala Biro Humas KPK, Yuyuk Andriati. “KEBERADAAN TP4 KAWAL Pe Pemerintah Provinsi Sumatera Utara optimis serapan anggaran pada APBD 2016 akan tercapai sesuai target. Meskipun APBD PEMPROVSU OPTIMIS pencapaian triwulan kedua menurun dari tahun sebelumnya, namun kehadiran Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintah TARGET SERAPAN TERCAPAI” dan Pembangunan (TP4) akan mendorong percepatan. Pernyataan tersebut disampaikan Sekda Provsu Hasban Ritonga terkait perkembangan serapan anggaranm dari seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) khususnya yang berkaitan dengan pembangunan fisik bagi kepentingan masyarkat. Menurutnya, dibentuknya TP4 oleh Kejaksaan Agung untuk kerja pendampingan pemerinth pusat hinggah daerah, akan sangat membantu mempercepat sarapan anggaran dan TP4 juga bisa membantu proses penyusunan anggaran dan perencanaan lebih matang dan tidak melanggar kententuan yang ada,’’tandasnya.
50
NO
MEDIA
JUDUL
8.
MEDAN BISNIS
“RUSHUFFLE MENTERI PENGUSAHA SUMUT OPTIMIS KABINET SEMAKIN KUAT”
9.
WASPADA
10.
ANALISA
11.
SINAR INDONESIA BARU
RESUME
Dunia usaha din Provinsi Sumatera Utara (Sumut) optimis dengan reshuffle memteri dalam kabinet Kerja pemerintahan Presiden Joko Widodo Wakil Presiden Jusuff Kalla. Presiden Jokowi telah melantik para menteri tersebut sebagai bagian darui Kabinet Kerja yang baru di Istana Negara, Rabu (27/7) siang. Adapun nama-nama menteri hasil perombakan tersebut yakni, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil, Kepala BKPM Thomas Trikasih Lembong, Menko Polhukam Wiranto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Desa dan PDTT Eko Putra Sandjojo, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, menteri pendidikan dan kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri perdagangan Enggartiasto Lukita, Meteri Perindustrian Airlangga Hartato, Menteri ESDM Arcandra Tahar dan menteri PAN RB Asman Abnur. Hal-hal yang dinilai segera dilakuakn adalah memperkuat sektor rill dengan kebijakan pangan dan tata kelola perdagapangan dan tata kelola perdagangan yang baik, percepatan realisasi program pembangunan infrastruktur dan pelaksanaan paket-paket kebijakan ekonomisecra tepat dan terarah. “DISPENDASU BERIKAN SS Berbagai inovasi pelayanan terus dilakukan agar kemudahan yang diharapkan oleh masyarakat terwujud. Sudah ada INOVASI PALAYANAN KEPADA beberapa bentuk inovasi seperti sistem pembayaran 2 loket, sistem pembayaran melalui ATM, sistem pembayaran melalui MASYARAKAT ” SMS Bangking dan sistem Samsat Gendong menjadi prioritas. Pertemuan seperti ini akan dilaksanakan secara rutin, selama 2 bulan sekali. Dan diharapkan dapat menjadi wadah terciptanya inovasi atau terobosan dan ide-ide baru demi memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat yang merupakan perwujudan dari salah satu visi misi Gubernur Sumatera Utara Ir. HT.Erry Nuradi,MSi. I “30 GURU TK IKUT PELATIHAN Pemkab Humbang Hasunudutan ( Humbahas ) melakukan penelitian kepada 30 orang guru taman kanak-kanak (TK) di KOMPETENSI” Kabupaten Humbahas dalam meningkatkan kompetensi guru TK selama dua hari Jumat (22/7) hingga Sabtu (23/7) di Aula SMP Negeri 2 Doloksanggul.pelatihan itu bertujuan begaimana cara mendidik anak yang baik, agar kedepan semua lembaga pendidikan TK memenuhi standar sesuai penerapan kurikulum 2013 pendidikan anak usia dini. Materi yang disampaikan di antaranya mengenai Parmendikbud Nomor 137 Tahun 2014, pemahaman tentang kurikulum TK, penyusunan program semester, evaluasi, dan penilaian. “ DUNIA USAHA SUMUT Perombakan (reshuffle) cabinet jilid 2 oleh Presiden RI Jokowi, Rabu (27/7) ternyata diresopon luar biasa oleh berbagai HARAPKAN ‘RECOVERY’ DARI kalangan di Sumut, baik di kalngan dunia usaha, politisi, pengamat dan pemrhatian ekonomi, terlebih para merteri yang di10 MENTERI ‘EKONOMI BARU’ ” reshuffle mayoritas adalah kalangan ‘ kabinet ekonomi’. Pakar ekonomi dan pemerhati politik DR Polin LR Pospos dan Ketua Himpunan Pengusaha Etnis Tionghoa Indonesia (HPETI) Dr. Rudi Arif, menyebutkan, agenda reshuffle cabinet jilid 2 ini juga menunjukkan sukap Presiden Jokowi yang tampak kian akomodatif karena menghimpun para ‘pembantu’ nya (menterimenteri) dari semua unsur politisi (orang Parpol), professional dan praktisi bisnis.
51
NO
MEDIA
12.
SINAR INDONESIA BARU
13.
14.
TRIBUN SUMUT
JUDUL “BULOG SUMUT TETAP OP DAGING SAPI DAN GULA PASIR ” (Berita ini juga tebit di Andalas)
“ RAHASIAKAN SUSUNAN PANSEL LELANG JABATAN”(Berita ini juga terbit di Koran Sindo,SIB,Waspada,Medan Bisnis)
ORBIT “ PEMPROVSU SOSIALISASI PERMENDAGRI 31/2016 PEMKAB/PEMKO “
15.
JURNAL ASIA
‘’KOMISI D DPRD SUMUT PANTAU LIMBAH PULPPEMPROVSU CEK PENCEMARAN DANAU TOBA’’
RESUME Harga dua k;omoditi di Medan yakni daging sapi dan gula pasir masih meroket di Kota Medan yaitu rp. 120.000 per kg dan Rp. 19.000 per kg. karena itu, Bulog Sumut akan tetap menggelar OP (Operasi Pasar). Kepala Perum Bulog Divre Sumatera Utara, Fatha Yasin melalui Humas Rudi Adlyn Damanik kepada wartawan mengatakan, Rabu (27/7) , untuk menstabilkan harga dua komoditi itu, Bulog tetap menggelar OP gula pasir dan daging sapi, khususnya di sejumlah pasar tradisional di Medan. “ Namun saat ini kami prioritas di pasar-pasar tradisional yang masuk dan penataan statistik,”ujar Rudi. Pasar-pasar diantanya antara lain Pusat Pasar, Pasar Petisah Dan Pasar Palapa Brayan dimana Bulog menggelar OP gula pasir bekerjasama degang pedagang. “ Jadi di depan took terpajang s0panduk “OP gula pasir Bulog harga Rp. 13.000 per kg,”ujarnya. Hasban, terdapat 15 kursi jabatan eselon II yang dipastikan akan dilelang. Hasban mengatakan bahwa pembukaan lelang akan segera dilakukan setelah KASN menyetujui SK Pansel yang telah diajukan tersebut. Sekretaris Daerah Promprov Sumut Hasban Ritonga mengtakan bahwa pada saat ini susunan Pansel Lelang Jabatan tetap terdiri atas 9 orang yang diketuai oleh dirinya. Hanya saja Hasban mengatakan ada tiga orang anggota yang sudah tidak lagi tergabung dalam susunan Pansel. Sedangkan yang lainnya tetap diduduki oleh nama-nama lama yang tergabung dalam keanggotaan Pansel Uji Kompetensi yang lalu. Hasban mengatakan bahwa tiga anggota yan gtelah keluar tersebut akan digantikan oleh pejabat eselon II Pemprov Sumut yang sudah di pastikan tidka akan mengikuti lelang jabatan nantinya. Pemprovsu menyosialisasikan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017 de seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan pemkab/pemko seSumatera Utara. Dalam amanah tertulis Gubsu nuradi yang dibacakan Sekdaprovsu Hasban Ritonga meminta kepada pemkab/pemko memberi prioritas alokasi belanja modal dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017. Dalam lesempatan it Gubsu meminta pemkab/pemko memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Aanggaran 2017 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan dasar kepada masyrakat. Anggota DPRD SU yang diwakili Komisi D Bidang Lingkungan melakukan kunjungan kerja ke operasional kerja PT Toba Pulp Lestari, Tbk (Toba Pulp) di Kecamatan Parmaksian Kabupaten Toba Samosir (Tobasa), Rabu(27/7). Agendanya untuk menyaring informasi operasional Toba Pulp dalam penegelolaan limbah cair dan padat, terkait isu miring permasalahan limbah yang merusak lingkungan bumi Tapanuli yang masih beredar ke tengah public.Kunjungan kerja tersebut yang dikomandoin HM Nezar Djoeli ST bersama Bdan Lingkungan Hidup (BLH) diterima secara terbuka oleh dua Direktur Toba Pupl. Dalam Paparan salah satu Direktur Toba Pulp, Juanda Panjaitan, perusahaan pulp secara terbuka bagi siapa saja yang ingin melihat dan menyaksikan langsung operasional Toba Pulp. Tujuannya adalah agar Toba Pulp dalam menjalankan bisnis memproleh masukan dan kritikan yang positif guna meningkatkan lagi operasional perusahaan yang lebih baik lagi. Setelah memproleh informasi dan menyaksikan langsung pengelolaan Toba Pulp, Komisi D DPRD Sumut menilai, operasional tersebut dalam mengelola limbah telah memiliki legalitas sesuai aturan baik dari Kementrian LingkunganHidup Provinsi dan Kabupaten.
52
NO
MEDIA
JUDUL
16.
ORBIT
‘’TERKAIT GRATIFIKASI DISPENDA SUMUT HARI INI, KETUA PANSUS PAD DIPERIKSA’’
17.
SUMUT 24
‘’ERRY: WARGA DUKUNG PENGEMBANGAN DANAU TOBA’’
18.
KORAN SINDO
“PEMPROV SIAPKAN PERGUB DANAU TOBA” ( Berita ini juga ada di koran SINAR INDONESIA BARU)
19.
MEDAN BISNIS
“PROYEK STRATEGIS NASIONAL DI SUMUT DIKUASAI LUAR”
20.
MEDAN BISNIS
“PENGAMAT : SUMUT- ACEH MASIH KRISIS LISTRIK”
RESUME Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hari ini Kamis (28/7), menjadwalkan pemeriksaan terhadap Ketua Panitia Khusus (Pansus) Pendapatan Asli Daerah (PAD) DPRD Sumut Fanotana Waruwu di Jakarta. Selain, politisi Partai Hanura ini, KPK kuga menjadwalkan memeriksa tiga anggota DPRD Sumut lainnya. Ketiganya yaitu Ebenezer Sitorus, Partai Sitompul dan Tigor Lumban Toruan. Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Ir H Tengku Erry Nuradi MSi mengapresiasi masyarakat Tapanuli Utara (Taput) yang dinilai merespon positif pengembangan Danau Toba menjadi kawasan wisata bertaraf internasional dengan membangun hotel dan menyiapkan convention hall yang dapat digunakan sebagai ruang rapat dan berbagai kegiatan. Apresiasi tersebut dikemukakan Tengku Erry nuradi saat meresmikan convention Hall Hotel Hineni milik keluarga Fatimah Hutabarat SE, Jl.Raja Johanes, Tarutung,Taput, Minggu(24/7). “ Memang setelah rencana aksi diteken, nanti aka nada pergub. Untuk pergub ini dibahas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappde). Kami nanti hanya melakukan ekaminasi saja,”ujar Kepala Biro Hukum Setdaprov Sumut, Sulaiman Hasibuan, di Medan, Rabu (27/7). Sulaiman mengatakan , pergub tersebut nantinya berisi aturan mengenai berbagai hal terkait penganganan dan pengembangan kawasan Danau Toba. Seperti pengaturan kewenangan dan tanggung jawab Pemprov Sumut serta tujuh kabupaten /kota. Begitu juga aturan lainnya, termasuk pemberian perizinan keramba dan lainnya. “ Tentu akan diatur di dalam pergub itu tentang banyak hal. Tapi kalau pembahasannya itu coda tanyakan ke Bappeda saja. Nanti kalau sudah masuk ke kakmi, drafnya akan segera kami eksaminasi, “ ungkap Sulaiman. Ketua BPD Gapensi sumut topan manuasa pardede menyebutkan, dari 11 proyek strategis nasional di sumut yang merupakan bagian dari 225 proyek besar berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, beberapa di antaranya sudah di tenderkan. Misalnya, proyek perkeretaapian telah di tenderkan bahkan sudah mulai dikerjakan. Sayangnya, pengusaha kontruksi di Sumut minus informasi dan tidak mendapat penjelasan . sehingga pengusaha konstruksi sumut hanya menjadi penonnon di proyek perkeretaapian yan gterdiri 28 paket bernilai sekitar Rp. 3 triliun itu. Pemerintah pusat belum melakukan upaya mengatasi persoalan pasokan listrik bahkan mantan Merteri Energi dan Sumber daya mineral (ESDM) Sudirman Said dan Menteri BUMN saling mengkritik kinerja PT PLN. Diketahui, mantan Menteri ESDM mengkritik PLN sebagai mesin pencari uang dan Menteri badan usaha milik negara (BUMN) Rini Soemarno pun ikut membela PLN yang menyatakan PLN tidak semata-mata mencari keuntungan, tapi untuk kepentingna negara dan rakyat. Menurutnya, defisit tenaga listrik harus dilakukan pembangunan yang ekstra aman hingga 5 tahun ke depan. Pemerintah pusat juga harus konsen membantu krisis listrik di Sumut, karena provinsi ini salah satu gerbang dari pertumbuhan ekonomi di ASEAN.
53
