Hari : Kamis Tanggal : 3 Maret 2016 NO
MEDIA
JUDUL
RESUME
1
SIB
‘’UNJUK RASA DI KANTOR GUBSU DAN POLDASU’’(Berita ini juga terbit di Andalas).
2.
WASPADA
‘’LELANG JABATAN PEMRPOVSU TIDAK ISTIMEWA’’
3.
MEDAN BISNIS
“APBD SUMUT 2016 CAPAI Rp 99 triliun”
Massa Aliansi Taruna Membangunkan (ATM) Penegak Hukum memprotes pengaktifan kembali 27 SKPD Pemkab Pakpak Bharat yang sudah mengundurkan diri. Aksi protes tersebut disampaikan dalam sebuah aksi unjukrasa di Depan Kantor Gubsu Jalan Diponegoro Medan,Rabu(2/3). Massa juga menyampaikan, mereka rishi karena ada sejumlah tersangka dan calon tersangka dari kalangan pejabat terkesan hanya dijadikan ATM oleh penegak hukum. Aksi ini dipimpin oleh Ichwan selaku Koordinator Lapangan. Dalam orasinya,pihaknya meminta Tengku Erry Nuradi selaku Plt Gubsu untuk mengadukan Bupati Remigo Berutu ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) karena telah melanggar UU Nomor 8 Tahun 2015. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya 9Gerindra) DPRD Sumut mengkritik pelaksanaan lelang jabatan yang dilakukan Pemprovsu sekarang ini. Pihaknya menilai, tidak ada yang istimewa dalam proses lelang jabatan tersebut, kecuali hanya sebagai pencitraan saja. Diakuinya, awalnya, Ekspetasi masyarakat terhadap lelang jabatan di Pemprovsu ini sangat tinggi. Namun, kemudian, karena prosesnya tertutup, maka respon masyarakat menjadi turun kembali. Rakyat awalnya menilai positif. Namun, public tidak diberikan ruang atau kesempatan untuk menyampaikan tanggapan terhadap kinerja calon pejabat versi masyarakat. Malah, public sama sekali tidak mengetahui hasil sejumlah test yang diikuti peserta lelang jabatan. Seluruhnya dilakukan secara tertutup. Persetujuan DPRD Sumut itu diputuskan dalam rapat paripurna dipimpin wakil ketua Dewan Ruben Tarigan didalam pingi rekannya Zulkifli effendi siregar, dihadiri sekdaprovsu Hasban Ritonga, forum komunikasi pimpinan Daerah (FKPD) dan pejabat eselon jajaran pemprovsu, Rabu (2/3) di gedung wakil rakyat tersebut. Dari evaluasi dan penyempurnaan terhadap APBD 2016 yang disetujui, struktur pendapatan dan belanja daerah provsu tahun anggaran 2016 terdiri dari pendapatan sebesar Rp 9.973.988.772.169, belanja sebesar Rp 9.950.844.445.530, sehingga mengalami surplus sebesar Rp 23.144.326.639. Pimpinan DPRD sumut juga memutuskan rekomondasi kementrian Dalam Negeri tentang evaluasi Ranperda penjabaran APBD 2016.
13
NO
MEDIA
JUDUL
RESUME
4.
MEDAN BISNIS
Hemanto mengatakan tujuan presiden jokowi mengunjungi stasiun KA Binjai untuk meninjau pembangunan reaktiviras jalur KA Trans Sumatera Medan- Aceh. Antara stasiun Binjai dengan stasiun Besitang sepanjang 80 Km. Selain itu juga meninjau groundbreaking kereta api medan antara stasiun Medan ke stasiun Bandar Khalipah sepanjang 8 Km. Hermanto menjelaskan, kedatangan presiden jokowi ke stasiun KA merupakan bagian dari pembanguan jalur ganda arah kualanamu. Ini sudah dimulai dari TA 2015. Diharapkan selesai samapi tahun 2017 mendatang, “terangnya.
5.
ANDALAS
“KA TRANS SUMATERA BEROPERASI 2021”(berita ini juga terbit di Matahari,Andalas,Sumut 24,,Jurnal Asia,Tribun,.Sumut PosAnalisa,Sindo,Mimbar Umum,Medan Pos,Waspada,SIB) “KETUPAT DAN LONTONG PENYEBAB INFLASI DI MEDAN”
6.
MATAHARI
“ALIH FUNGSI LAHAN DAN CUACA ANCAMAN BAGI KETAHANAN PANGAN DI SUMUT”
7.
ANDALAS
“UN DI SUMUT HABISKAN Rp 24 MILIAR”(berita ini juga terbit di Sumut 24,Batak Pos,Central,Analisa,Waspada)
Memanfaatkan hal itu, Plt kepala dinas pertanian sumatera utara (sumut) Aspan Sofian mengungkapkan, pada bulan maret ini masa tanam harus dapat cepat. Sebabnya, dengan kondisi yang ada tersebut maka air yang dibutuhkan oleh tanaman dipastikan masih dapat tersedia. Di kita masa pencapaian luas tanam pada bulan maret ini harus dikejar. Karena pada bulan berikutnya hujan sudah akan mulai berkurang, “ungkapnya kepada metahari di kantornya, Rabu (2/3), siang. Aspan menjelaskan, sejak di bulan april nanti, intensitas hujan dikhawatirkan sudah semakin minim terjadi. Artinya, iklim yang berlangsung sudah akan menjadi jauh lebih kering. Jumlah tersebut merupakan daftar nominasi tetap peserta UN bagi siswa SMA dan SMP sederajat, “ujar Plt Kadisdik provsu Dr Arsyad Lubis melalui penjabat pembuat komitmen (PPK) UN Provsu Dra Yuniar Mpd di kantor kadisdik provsu jalan T cik Ditiro, medan, Rabu (2/3). Selain itu penggunaan dana Rp 5 miliar pendatan peserta UN dan monitoring di 33 kabupaten/kota. Sedangkan Rp 5 miliar lagi untuk penggandaan blanko surat keterangan hasil ujian nasional (SKHUN) cetak peserta, biaya pegawas dan panitia dari perguruan tinggi serta LPMP.
8.
ANDALAS
“DPRD SUMUT BENTUK PANSUS PAD”(berita ini juga terbit di Sumut 24)
Meski tiga kota tersebut mangalami inflasi, secara keseluruhan sumatera utara (sumut) mengalami inflasi 0,27 persen. Ketupat dan lontong sayur juga memberi andil inflasi karena mengalami kenaikan di februari 2016, “kata Wien Koesdiatmono, kepala badan pusat statistic (BPS) Sumut kepada wartawan di kantornya, selasa (1/3). Wien didampingi kabid distribusi dan statistic Bismark s pardamean mengatakan penyumbang inflasi 0,0499, sedangkan komoditas lainnya yang juga turut memberi andil penyebab inflasi yankni cabai merah 0,1406,rokok kretek filter 0,1216 beras 0,0558, ikan tongkol 0,0535, sawi hijau 0,0487, dan rokok putih 0,0392.
Dewan perwakilan rakyat daerah provinsi sumatera utara membentuk panitia khusus pendapatan asli daerah untuk menyiapkan sejumlah rekomondasi dalam mengejar target penerimaan daerah. Panitia khusus pendapatan asli daerah (Pansus PAD) tersebut dibentuk melalui rapat paripurna DPRD Sumut di Medan, Rabu (2/3). Wakil ketua pansus PAD DPRD Sumut muslim simbolon mengatakan, pansus tersebut memiliki peran yang sangat penting untuk mengkaji dan mengoptimalkan sumber-sumber PAD. Selain itu, pansus tersebut juga akan mendalami dan memberikan rekomondasi terhadap indikasi terjadinya kebocoran dalam penjaringan PAD yang tidak tertagih dan belum digali.
14
NO
MEDIA
JUDUL
RESUME
9.
BATAK POS
“PRESIDEN RI MAKAN MALAM DAN SAPA WARGA TEBING TINGGI”(berita ini juga terbit hampir di semua Media Cetak)
10.
SUMUT 24
“Plt GUBSU BUKA PRA MUSRENDANG RKPD ZONA PANTAI TIMUR”
Presiden jokowi dan rombongan tiba di RM Bayu Lagon disambut walikota Tebing tinggi Ir H Umar Zunaidi Hasibuan bersama unsur FKPD dan wakil Bupati serdang bedagai Darma Wijaya SE. Selain berdialog dengan walikota Tebingtinggi H Umar Zunaidi Hasibuan, bersama Plt Gubsu HT Erry Nuradi, jokowi juga sempat menyapa dan membagi-bagikan Buku kepada warga. “Rajin-rajin belajar dan kerja kerja kerja “ ujarnya. Walikota Tebingtinggi H Umar Zunaidi Hasibuan kepada sejumlah wartwan mengatakan, di tengah jadwalnya yang padat Bapak presiden masih menyempatkan diri singgah di kota Tebingtinggi untuk unmtuk makan malam dan ini merupakan suata kebanggaan buat masyarakat Tebingtinggi. Pemprov sumatera utara menekankan 8 prioritas perhatian pembangunan untuk kawasan pantai timur sumatera utara dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2017. Diantaranya ada;ah peningkatan infrastruktur dan pengembangan wilayah untuk mendukung daya saing perekonomian, pengembangan perdesaan dan perkotaan serta wilayah kepulauan dan pulau terluar. Hadir dalam kesempatan itu pelaksana ketua DPRD Ruben Tarigan, para bupati/kota 14 daerah di kawasan Timur, pimpinan SKPD Provsu dan para kepala Bappeda.
11.
SUMUT 24
“AHMAD FUAD JURU BAYAR APBD SUMUT”
12.
SUMUT POS
“KETAHANAN PANGAN SUMUT MENURUN”
13.
ORBIT
“DITANYA APU RAJALI”NGACIR”
Gubernur sumatera utara non aktif, Gatot Pujo Nugroho mengakui adanya uang suap yang diberikan oleh pemprovsu kepada anggota DPRD. Tujuannya sudah pasti memuluskan pengesahan APBD atau dikenal dengan sebutan uang ketok. Menurut Gatot, uang ketok itu sudah menjadi tradisi salami a menjabat di pemprovsu sumut sejak tahun 2011. (Uang Ketok) itu sudah seperti menjadi tradisi sebelum pengesahan APBD, yang Mulia. Di dalam pembahasan APBD ada kesepakatan TAPD dan DPRD yang saya ketahui ada uang ketok, “kata Gatot dalam persidangan di pengadilan Tipikor, Jalan Bungur Besar, Jakarta Pusat. Pemerintah provinsi sumatera utara (pemprovsu) yang tidak mampu mempertahankan persoalan kemandirian ketahanan pangan. Data secara nasioal, sumut hanya menempati peringkat keenam. Padahal tahun sebelumnya menempati peringkat ke lima. Hal ini disampaikan sekretaris Komisi B DPRD Sumut, Aripay Tambunan kepda wartawan di gedung dewan jalan imam bonjol usai menghadiri acara panen raya di kabupaten Langkat, senin (29/2). Aripay meminta pemerintah provinsi sumatera utara (pemprovsu) serius menanggapi masalah ini. Dan ia menargetkan tahun depan ketahanan pangan sumut bisa naik kembali menjadi perinngkat 5 nasional seperti sebelumnya. Ada persoalan lain yang dilihat politisi asal PAN itu terkait menurunnya hasil pangan sumut khususnya mengenai padi atau beras. Sepertinya kepala Dinas pndapatan daerah (Dispenda) provinsi sumatera utara, Rajali tidak memperdulikan informasi yang selama ini telah disosialisasikan komisi informasi public (KIP). Hal itu terbukti dari sikap diamnya kepala Dinas tersebut, saat dimintai konfirmasi oleh Orbit, terkait indikasi kebocoran pajak air permukaan (APU), Rabu (2/3) di Medan. Dijelaskan sutrisno, kalau selama ini Dispenda sumut belum pernah menyampaikan data kendaraan bermotor yang sesungguhnya baik itu kendaraan roda dua, roda tiga, dan roda emapt sekalipun. Jika nantinya tidak ada kesesuaian data antra ketiga instansi tersebut maka dapat dipastikan dugaan korupsiitu jelas ada, apalagi selama ini pajak dari kendaraan bermotor sumatera utara tidak mencapai target.
15
NO
MEDIA
JUDUL
RESUME
14.
ORBIT
“GUBSU DIDESAK COPOT RULI ADI”
15.
MIMBAR UMUM
“DPRDSU ‘KECAM’ERRY DAN HASBAN”
16.
MEDAN BISNIS
“PEMPROVSU DIMINTA PROAKTIF AMANKAN ASET”(berita ini juga terbit Medan Pos)
17.
MEDAN BISNIS
KEJAGUNG KEWALAHAN TANGANI KASUS BANSOS”
18.
MEDAN BISNIS
‘’PROYEK PELABUHAN KUALA TANJUNG RAMPUNG AKHIR 2016’’
Karena di anggap telah mengabaikan dan tidak memahami amanah dan peraturan yang telah diberikan oleh negara, Gubernur Sumatera Utara (Sumut) diminta untuk segera mencopot Plt Direktur utama PT Kawasan Industri Medan (KIM) Ruli Adi dari jabatannya. Dalam orasinya masa yang dipimpin ketua harian, M Asril Siregar menyampaikan, Plt Dirut PT KIM, Ruli Adi, dianggap telah melakukan tindakan- tindakan yang telah sangat merugikan dan meresahkan para investor pada khususnya serta masyarakat kota Medan pada umumnya juga untuk menghindari hengkangnya para investor drai Kota Medan. Yang dapat mengakibatkan bertambahnya tingkat pengangguran. Salah satu contoh dalam kunjungan presiden joko widodo ke sumut mulai kemarin hingga hari ini, sama sekali tidak ada berkoordinasi dan memberitahukan apalagi mengundang dewan untuk turut mendampingi kunjungan presiden tersebut. Ini bukan sejak yang pertama Tengku Erry memimpin sumut ini, sebab seingat saya ada kegiatan lainnya juga tanpa melibatkan dan memberitahukan dewan, “kata ketua Fraksi PDIP Perjuangan, Budiman P Nadapdap kepada wartawan di Gedung dewan jalan Imam Bonjol Medan, Rabu (2/3). Padahal, lanjut Budiman, dewan merupakan mitra kerjanya kepala daerah bahkan sama sama pejabat pemerintahan yang turut melakukan jalannya roda pemerintah di sumut. Kalangan DPRD Sumut meminta pemerintah provinsi sumatera utara (pemprovsu) lebih proaktif mengamankan asetasetnya berup0a tanah di kota Medan, yang kini dilansir telah dikuasi pihak ketiga. Anggota komisi D DPRD sumut Leonard Surungan Samosir, mengatakan pembangunan Rusunawa harusnya jadi target prioritas pemerintah daerah karena dananya sudah tersedia pada anggaran kementrian Rakyat. Politisi partai Golkar ini mengungkapkan beberapa lahan tanah di kawasan jalan arah Belawan juga disinyalir dikuasai pihak ketiga. Pemprovsu harus menyelamatkan asetaset tersebut bekerja sama dengan DPRD sumut yang kebetulan sudah membentuk panitia khusus (pansus) aset. Jaksa Agung Muda Tindak pidana korupsi Arminsyah mengaku, kejaksaan agung kewalahan memeriksa saksi saksi dalam kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial (bansos) sumatera utara Tahun anggaran 2013-2014 Banyak sekali saksinya sampai kami kewalahan. Seribuan tapi sedang kami perkecil jumlahnya, ujar Arminsyah di gedung kejaksaan agung, selasa (1/3) malam. Peyidikan sudah berlangsung selama tiga bulan sejak Gatot jadi tersangka. Kejagung akan memperkecil jumlah saksi saksi yang diperiksa agar penyidikan kasusu ini tidak berlarut-larut. Gatot ditetapkan sebagai tersangka karena tidak melakukan vertifikasi terhadap penerima penerima dana bantuan sosial dan dana hibah. Dana Bansos dianggap tak tepat sasaran serta ada dugaan kerugian negara senilai total ratusan miliar. Pelabuhan Kuala Tanjung di Sumatera Utara, masuk kedalam lima pelabuhan utama ayau hub di program ‘tol laut’ yang digagas oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pelabuhan tersebut di biayai dan dikembangkan oleh PT Pelindo 1 (persero). Badan usaha milik negara (BUMN) operator pelabuhan ini, menargetkan pelabuhan Kuala Tanjung tahap I untuk terminal multi purpose atau serba guna, selesai dibangun pada akhir 2016. Saat ini pembangunan fisik pelabuhan telah mencapai 41%. “Akhir tahun ini. Sesuai jadwal, malah lebih cepat. Target Pak Jokowi sendiri 2017, semester satu itu sudah selesai. Kami bisa menyelesaikan akhir 2016 untuk tahap I,” kata Dirut Pelindo 1, Bambang Eka Cahyana, saat ditemui disela acara rapat kerja Ditjen perhubungan laut di mentri perhubungan, Jakarta, Rabu (2/3).
16
NO
MEDIA
JUDUL
RESUME
19.
MEDAN BISNIS
‘’PRODUKSI PADI SUMUT NAIK 413.790 TON’’(Berita ini juga terbit di Analisa)
20.
MEDAN BISNIS
‘’FEBRUARI, NILAI TUKAR PETANI SUMUT TURUN”
21.
BATAK POS
22.
CENTRAL
‘’PRESIDEN JOKOWI : 3 RUAS TOL DI SUMUT SELESAI PERTENGAHAN 2017’’ (Berita ini juga terbit di Pos Metro Medan Central Tribun Sumut Pos Analisa Mimbar Umum) ‘’PENGAKUAN GATOT DI PENGADILAN TIPIKOR UANG SUAP DPRD SU SUDAH TRADISI’’(Berita ini juga terbit di Jurnal Asia Mimbar Umum)
23.
JURNAL ASIA
Badan pusat statistic Sumut memaparkan produksi padi di Sumatera Utara berdasarkan angka sementara tahun 2015 mencapai 4.044.829 ton gabah kering giling (GKG). Angka ini naik 11,4 % atau menjadi 413.790 ton dibanding produksi angka tetap 2014 hanya sebesar 3.631.039 ton GKG. “kenaikan produksi itu disebabkan naiknya luas panen berkisar 64.451 hektare atau 8,89% dan diikuti dengan kenaikan produksi serta produktivitas sebesar 1,12 kwintal perhektare atau 2,21% kata kepala BPS Provinsi Sumut Wien Kusdiatmono kepada wartawan di Medan, Selasa (1/3). Nilai tukar petani provinsi Sumatera Utara pada Februari 2016 tercatat sebesar 99,21 atau turun 0,18% dibandingkan dengan NTP Januari 2016 sebesar 99,39%. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumut Wien Kusdiatmono kepada wartawan di Medan, Selasa (1/3) mengatakan penurunan NTP itu disebabkan turunnya NTP subsector tanaman pangan (padi dan palawija) sebesar 1,42%. Sedangkan NTP subsector Holtikultura mengalami kenaikan sebesar 0,28 %. NTP Subsektor tanaman perkebunan rakyat naik berkisar 0,39%,NTP subsector peternakan naik 0,12 % dan NTP subsector perikanan naik 0,68%. Wien menyebutkan terjadi inflasi perdesaan di Sumut sebesar 0,46 % pada Februari 2016. Ini disebabkan kenaikan indeks pada 6 kelompok konsumsi rumah tangga. Presiden Jokowi memastikan, tiga ruas tol di Sumatera Utara Rampung pertengahan 2017. Ketiga ruas jalan tol tersebut adalah jalan tol Medan-Binjai,jalantol Medan-Kualanamu, Tebingtinggi, dan jalan tol Kisaran Tebingtinggi. Jokowi menyebutkan, ketiga ruas jalan tol tersebut merupakan bagian dari proyek tol Trans Sumatera. Pembangunan infrastruktur yang tidak hanya berpusat di pulau Jawa akan terus menjadi prioritas Presiden Jokowi. “Proses pembebasan tanahnya sudah 97%, kurang sedikit. Ini sebuah progress yang sangat baik, kita harapkan tiga ruas tol selesai pertengahan 2017,” kata Presiden seperti yang disampaikan Tim Komunikasi Presiden, Jakarta, Rabu (2/3). Gubernur Sumatera Utara nonaktif Gatot Pujo Nugroho mengakui adanya uang suap yang diberikan oleh Pemprovsu kepada anggota DPRD untuk memuluskan pengesahan APBD atau yang dikenal dengan sebutan uang ketok. Menurut Gatot, uang ketok itu sudah menjadi tradisi sejak ia menjabat di Pemprovsu sejak tahun 2011. “(Uang ketok) itu seperti menjadi tradisi sebelum pengesahan APBD yang Mulia. Didalam pembahasan APBD ada kesepakatan TAPD dan DPRD yang saya ketahui ada uang ketok,” kata Gatot dalam persidangan dipengadilan TIPIKOR, JL Bungur Besar, Jakarta Pusat, Rabu (2/3). Meski Indonesia masih berada dalam tekanan ekonomi, pasar modal Indonesia masih terus tumbuh subur. Hingga Februari 2016, jumlah transaksi masyarakat Sumatera Utara di pasar modal mencapai Rp 130,75 miliar dengan transaksi tertinggi ada di Medan. Dari data Indonesian Stok Exchange perwakilan Medan, jumlah transaksi di pasar modal dari investor di Medan sebesar Rp 102 miliar. Kemudian diikuti Padang Sidempuan Rp 14,8 miliar, LabuhanBatu Rp 3,8 miliar, Deliserdang Rp 2,6 miliar dan Tebingtinggi sebesar 2,5 miliar. Kepala Indonesian Stock Exchange perwakilan Medan, M Pintor Nasution mengatakan, peningkatan transaksi investor Sumut pada pasar modal memang cukup tinggi dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan Sumut masuk dalam sepuluh besar yang nilai transaksinya tinggi. “Posisi pertama Sudah pasti di DKI Jakarta diikuti Jawa Barat, Jawa Timur Jawa Tengah Banten dan Sulawesi Selatan. Kemudian berada diurutan ketujuh adalah Sumut,” katanya di Medan Rabu(2/3).
‘’TRANSAKSI PASAR MODAL SUMUT CAPAI RP 130,75 MILIAR”(Berita ini juga terbit Tribun)
17
NO
MEDIA
JUDUL
RESUME
24.
JURNAL ASIA
‘’DISTRIBUSI NASKAH UN LIBATKAN POLDASU’’
25.
SINDO
‘’EVALUASI MENDAGRI DISETUJUI, APBD BISA MULAI DICAIRKAN”(Berita ini juga terbit di SIB Analisa)
26.
SINDO
‘’PEMPROVSU SEGERA EVALUASI BUMD’’(Berita ini juga terbit di Medan Bisnis)
27.
ANALISA
‘’DPRDSU DESAK PLN UIP II’’
Untuk pengamanan pendistribusian naskah Ujian Nasional (UN) 2016 ke 33 kabupaten dan kota di Sumatera Utara, Dinas Pendidikan melibatkan oihak Podasu. ‘’Namun sebelum didistribusikan untuk sementara soal UN yang sudah masuk sebanyak 5 kontainer itu kini disimpan di Lanud Soewondo Polonia Medan,” kata pejabat pembuat komitmen UN provinsi Sumut Dra Yuniar MPd di kantor Disdiksu Jalan T Cik Ditiro Medan, Rabu (2/3). Naskah ujian untuk tingkat SMA,SMK dan MA beserta lembar jawaban computer (LJK), kata Yuniar, nantinya akan dikawal ketat polisi yang pendistribusiannya akan dikirim ke 13 zona di Sumut mulai 22 hingga 26 maret. DPRDSU menyetujui tindak lanjut evaluasi mentri dalam negri TJahjo Kumolo terhadap APBD 2016 sebesar Rp 9,9 Triliyun lebih. Lewat persetujuan ini, APBD pun disebut sudah bisa dijalankan. Persetujuan DPRDSU itu diputuskan dalam rapat Paripurna DPRD Sumut, Rabu (2/3). “Dari hasil evaluasi dan penyempurnaan terhadap APBD 2016, struktur pendapatan dan belanja daerah Provinsi Sumut 2016 terdiri dari pendapatan sebesar 9,97 triliun dan belanja sebesar Rp 9,95 triliun sehingga mengalami surplus sebesar Rp 23,14 miliar,’’ kata Fajar. Pimpinan DPRD Sumut juga memutuskan rekomendasi kemendagri tentang evaluasi ranperda APBD 2016 dan Ranperda Penjabaran APBD 2016 yang dilarang, tetap dilaksanakan menjadi tanggung jawab satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait. Pemprovsu berencana mengevaluasi kinerja seluruh badan usaha milik daerah (BUMD) pada tahun 2017 mendatang. Evaluasi itu diharapkan bisa mendorong BUMD berkontribusi bagi pendapatan asli daerah (PAD). Sekdaprovsu Hasban Ritonga mengatakan, BUMD perlu dievaluasi karena banyak yang tidak produktif. BUMD belum mampu memberikan sumbangan terhadap PAD untuk menambah penerimaan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) “Memang ditempat (provinsi) lain, BUMD menjadi penyumbang PAD. Kalau kita belum bisa,” ujar Hasban di Medan, Rabu (2/3). Anggota komisi D DPRD Sumut Drs Baskami Ginting mendesak PT PLN Unit Induk Pembangkit (UIP) II Sumbagut bergerak cepat memperbaiki kerusakan akibat terjadinya ledakan di gardu induk PT PLN (persero) Karo. “Sejak terjadinya ledakan di Gardu induk PT PLN di Berastagi pada Senin (29/2), Tanah Karo sepertinya sudah kembali ke zaman batu, tidak bisa menggunakan akses informasi, sebab tidak ada arus listrik. Bahkan melakukan komunikasi melalui telepon seluler saja tidak bisa, apalagi menggunakan televise dan alat alat elektronik yang menggunakan arus listrik putus total,” tandas Baskami Ginting kepada wartawan di DPRD Sumut, Rabu (2/3). Dia menegaskan, yang paling parah ketika malam sudah tiba, kota Kabanjahe dan Berastagi maupun Ibukota kecamatan Karo seperti “kota mati” toko toko dan pusat perdagangan cepat tutup, hanya beberapa rumah penduduk yang terlihat ada penerangan dengan dengan menggunakan mesin genset.
18
NO
MEDIA
JUDUL
RESUME
28.
MATAHARI
‘’AKHIR MARET, JALAN RUSAK AKIBAT PANGGILAN SELESAI DIPERBAIKI’’
Rekondisi jalan yang di sebabkan oleh pekerjaan jaringan pipa air limbah dalan proyek memorandum sanitation management and health project dan APBN akan diselesaikan paling lambat akhir 2016. Dengan perbaikan yang dilakukan ini diharapkan dapat menjawab semua keluhan warga terkait jalan rusak dan berlobang dampak penggalian pipa air limbah dari proyek MSMHP berbiaya Rp 200 miliar lebih bersumber dari ADB tersebut. Demikian salah satu isi kesepakatan bersama dalam pertemuan yang digagas oleh anggota DPD RI asal Sumatera Utara, Parlindungan Purba di hotel Emerland Garden Jalan Putri Hijau Medan, Minggu (28/2). Selain itu isi kesepakatan lainnya menyatakan semua pihak yang terkait dalam MSMHP dan APBN akan berkoordinasi 2 minggu sekali ini akan dilaporkan ke DPD RI DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/ kota secara triwulan.
19
