Hari : Jumat Tanggal : 4 Maret 2016 NO
MEDIA
JUDUL
RESUME
1
ANALISA
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan pemeriksaan terhadap 18 pejabat di Sumut, dua diantaranya Randiman Tarigan dan Wakil Walikota Medan, Ir Akhyar Nasution terkait kasus suap interplasi yang dilakukan mantan Gubernue Sumut (Gubsu), Gatot Pujo Nugroho,Kamis(3/3) di Mapolresta Medan.
2.
ANALISA
3.
ANALISA
‘’KPK KEMBALI PERIKSA PEJABAT DI SUMUT’’ (Berita ini juga terbit di Jurnal Asia,Mimbar Umum,Medan Pos,Andalas,Medan Bisnis,Sumut Pos,Posmetro,Matahari). ‘’NURDIN HALID: CALON PLT KETUA DPRDSU MASIH DIBAHAS’’(Berita ini juga terbit di Andalas). ‘’RESES ANGGOTA DPRDSU RASKIN DAN BIROKRASI MASIH JADI KELUHAN’’
4.
ANALISA
‘’NAIK 2 KALI LIPAT LEBIH DANA DESA SUMUT CAPAI RP3,293 T’’(Berita ini juga terbit di SIB,Sindo,Mimbar Umum,Medan Bisnis,Andalas).
Plt Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Golkar Sumatera Utara, Nurdin Halid mengatakan DPP Partai Golkar masih terus menggodok beberapa nama untuk menempati posisi Ketua DPRD Sumut, menggantikan H Ajib Shah yang masih menjalani proses hukum di KPK. Namun sepertinya sudah mulai mengerucut ke tahap penentuan,’’kata Nurdin di Sekretariat DPD Golkar Sumut (3/3). Masyarakat Jalan Jawa Rawa II, Gang Senpurna Lingkungan V Kelurahan Tegas Sari Mandala II, Kecamatan Medan Denai mengeluhkan perihal pembagian Raskin di daerah mereka yang dinilai tidak tepat sasaran. Masyarakat mengatakan banyak penerima Raskin yang tidak termasuk golongan tidak mampu. Hal ini diungkapkan Dorlan Tiurma Sinaga, kepada Anggota DPRD Sumut, August Napitupulu dalam kegiatan Resesnya di Kelurahan Tegal Sari Mandala II,Kamis(3/3). Alokasi Dana Desa untuk Provinsi Sumatera Utara Tahun ini mengalami peningkatan drastic disbanding tahun lalu. Bahkan, kenaikan hingga dua kali lipat lebih. Berdasarkan data yang dilansir dari website resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementrian Keuangan (DJPK Kemenkeu), Kamis(3/3) Sumut menerima Rp3,293 triliun. Jumlah ini meningkat lebih 200 persen lebih dibandingkan tahun 2015 yang hanya sebesar Rp1,46 triliun. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (Bapemas dan Pemdes) [rovinsi Sumut Drs Amran Utheh MAP membenarkan kalau tahun 2016 ini Pemprovsu mendapat alokasi sebesar Rp3,293 Triliun.
20
NO
MEDIA
JUDUL
RESUME
5.
ANALISA
‘’SUMUT BERPOTENSI KEMBANGKAN ENERGI TERBARU TERBARUKAN’’
6.
ANALISA
‘’EKPORLEMAK NABATI DI SUMUT NAIK’’
7.
SUMUT 24
‘’PEMPROVSU BELUM TERIMA LAPORAN RESMI’’(Berita ini juga terbit di Medan Bisnis).
8.
SUMUT 24
‘’PETUGAS UN TAHUN 2016 TANDATANGANI FAKTA INTEGRITAS KERHASIAAN’’
9.
JURNAL ASIA
“21 SEKOLAH DI SUMUT MUNDUR DARI UN ONLINE”
Sumut berpotensi mengembangkan sumber energy listrik baru terbarukan dengan jumlah energy 1200 Mega Watt (MW). Jumlah ini cukup memenuhi kebutuhan listrik di sumut supaya tidak padam. Demikian Manager Bidang Prencanaan PT PLN Wilayah I Sumut Ir Abdul Haris Nasution pada pembukaan Musda Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Profesionalis Elektrik Indonesia (DPD-APEI) Sumut di Balai Rasa Syang Hotel Polonia, belum lama ini. ‘’saat ini sudah masuk 139 Pengembangan untuk mengembangkan energy terbarukan dari Biogas dan Air dan 4 Pengembang telah beroperasi,’’tukasnya sembari menyatakan 20 pengembang sudah menandatangani kontrak dan yang masih dalam proposal ada 89 pengembang. Ekspor lemak, minyak Heewan dan nabati Sumatera Utara ke India dan Repulbik Rakyat Tiongkok mulai bergerak naik atau senilai 36,593 juta dolar AS dan 12,506 juta dolar AS pada Januari 2016. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sumut, Wien Kusdiatmono di Medan, Kamis(3/3), mengatakan peninhkatan nilai ekspor ke india dan RRT itu menyenangkan karena kedua Negara itu menjadi tujuan utama ekspor kelompok golongan barang itu yang didalamnya ada CPO (Crude palm Oil) dan produk turunan lainnya’’katanya. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) belum menerima laporan resmi dari Pemkab Pakpak Bharat terkait pengangkatan kembali 27 Kepala SKPD yang mengundurkan diri dimasa Kepemimpinan Pj Bupati Bonar Sirat. Pengangkatan di Pakpak Bharat itu wajib dilaporkan ke Provinsi. Begitupun Sekda Provsu Hasban Ritonga menilai kalau pengangkatan Kepala SKPD harus sesuai UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negar (ASN). Menurut Hasban Ritonga,langkah apa yang dapat diambil Pemprovsu jika pengangkatan kembali 27 SKPD tidak sesuai UU ASN benar benar terjadi Hasban mengaku hal tersebut menjadi kewenangan pusat yakni Komite Aparatur Sipil Negara (KASN). ‘’Dalam hal ini kita tidak bisa jemput bola, karena kita hanya menunggu apakah ada pelimpahan dari KASN ke kita. Kita tunggulah relomendasi KASN. Karena ini kan Otonomi Daerah, Kewenangan Pemprov jadi terbatas,’’pungkasnya. Plt Kadisdiksu Dr Arsyad Lubis MM mengharapkan Kegiatan Ujian Nasional (UN) 2016 berlangsung jujur,sebab, indicator keberhasilan pelaksanaan UN itu salah satunya ditentukan dari sikap kejujuran baik petugas panitia, penyelenggara di sekolah serta siswa yang menjadi persrta ujian. Harapan itu disampaikannya saat mengikuti Penandatanganan Fakta Integritas pelaksanaan UN tahun 2016 di Aula T Amir Hamzah Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara (Disdiksu),Kamis(3/3). Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhono (SBY) seperti menelan ludah sendriri ketika mengatakan tidak ingin mengkritisi kebijakan pemerintahan yang dipimpin presiden joko widodo (jokowi). Namun, SBY justru mnyebut ada satu satu kebijkan jokowi yang sadis. Salah satu kebijakan pemerintah jikoei yang SBY tidak setuju dan dikatakan sadis adalah menargetkan penerimaan pajak yang sangat besar dalam dua tahun terakhir. Untuk mencengah PHK. Mungkin kini saya berbeda dengan banyak ekonomi dan pejabat negara sekarang. Untuk mencengah terjadinya layoff di perusahaan, tolong pajak justru tidak diperberat, tegas SBY di Menara Kadin, Jakarta, Kamis (3/3). SBY menjelaskan, pada pemerintahannya dahulu telah memberikan insentif fiscal berupaya pengurangan pajak bagi perusahaan yangs edang mengalami guncangan di ujung PHK.
21
NO
MEDIA
JUDUL
RESUME
10.
SINDO
“EKS GAFATAR BELUM DIPULANGKAN JOKOWI PELOTOTI ERRY”
11.
SINDO
“JOKOWI NAIK KA, LALU LINTAS MACET”
12.
ANDALAS
“UN 2016 DI SUMUT HARUS JUJUR”(berita ini juga terbit di Central)
13.
CENRAL
“USUT KASUS Rp 24,5 M DI 4 SKPD”
Presiden jokowi terdiam dan melihat tajam kea rah pelaksana tugas (Plt) Gubernur sumatera utara Tengku Erry Nuradi yang ikut mendampingi ke bandara kualanamu, Deliserdang. Presiden jokowi, permasalahan pemulangan pengungsi eks Gafatar asal sumatera utara sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi . Plt Gubernur sumut Tengku Erry Nuradi yang diperingatkan presiden jokowi berlangsung memberikan reaksi atas pertanyaan awak media tersebut. Sekadar diketahui, hingga saat ini sekitar 302 pengungsi manatan eks gafatar sal sumut belum juga dipulangkan. Lalu lintas di seputar Lapangan merdeka dan sekitarnya dibuat tersendat alias macet karena kehadiran jokowi di stasiun besar KA Medan. Jokowi memilih naik kereta api ke bandara untuk menegtahui bagaimana operasional KA buatan korea selatan itu. Presiden tiba di stasiun KA Medan sekitar pukul 09.50 WIB. Jokowi dan rombongan berangkat dari stasiun KA Medan tepat pukul 10.00 WIB menuju KNIA. Jokowi besrsama rombongan menempati satu gerbong khusus yang tak ada penumpang umum lain. Bahkan jalan didepan stasiun ini sempat ditutup dialihkan ke jalan putri hijau dan jalan perintis kemerdekaan. Alhasil, kemacatan parah tak terhindarkan. Apalagi kawasan lapangan merdeka adalah kawasan inti kota Medan. Sebab, indicator keberhasilan palaksana UN itu salah satunya ditentukan dari sikap kejujuran baik petuga panitia, penyelenggara di sekolah serta siswa yang menjadi peserta ujian. Harapan itu disampaikan Arsyad Lubis saat mengikuti penandatanganan pakta integritas pelaksana UN 2016 di Aula T Amir Hamzah Dinas pendidikan (Kadisdik) provsu, Kamis pagi (3/3). Aparatur disdiksu harus membiasakan yang benar dan jangan membenarkan kebiasaan. Karena kebiasaan itu belum tentu benar, sehingga biarlah kita madi keringat di saat perang daripada bermandikan darah, “pintanya. Ketua UN Disdiksu provsu Dra Yuniar MPd mengatakan, pakta integritas ini ditandatangani unsure petugas pendataan UN peserta, petugas penerima berkas/sortir lembar jawaban Ujian Nasional (LJUN) petugas pemindaian/scanning LPJUN petugas keamanan dan petugas penghitung dan angkat naskah. Pemanggilan Hasban Ritonga oleh komisi pemberantasan korupsi (KPK) baru-baru ini juga sekaitan dengan pertanyaan ada apa dengan sumatera utara yang secara kasat mata sudah 2 Gubernurnya masuk penjara. Citra provinsi ini memang terus tercoreng dimata public dan terus terpuruk dikarenakan tingkah dan perilaku oknum-oknum pejabatnya belum dibekali revolusi mental bahkan parahnya perbuatan korupsi dan melawan hukum di provinsi ini dianggap sudah merupakan budaya sehingga perbuatan korupsi terus berkelanjutan dan berkesimbungan. Dari penelusuran yang dilakukan Hendra Hutagalung, Ketua LSM Gertak kepada kru media saat ini saat dikonfiirmasi, Kamis (3/3) akan membuka aib korupsi yang masih terselubung tersebut.
22
NO
MEDIA
JUDUL
RESUME
14.
JURNAL ASIA
“PEMPROVSU SIAGA BENCANA ALAM”(berita ini juga terbit di Orbit)
15.
MEDAN BISNIS
‘’PENGUSAHA KARET TERTEKAN SUKU BUNGA KREDIT’’
16.
SIB
‘’WARGA SUMUT LEGA, PRESIDEN JANJI PERPRES OTORITA DANAU TOBA TERBIT BULAN INI, MENPAR GERAK CEPAT, TERBITKAN SK POKJA 10 DESTINASI’’
17.
SIB
‘’SUMUT DAPAT ANGGARAN INFRASTRUKTUR LISTRIK RP 1 TRILIUN DAN DISTRIBUSI PENJEMPUTAN PELANGGAN’’
Tetap siaga, apalagi kepulauan mentawai sumatera barat (sumbar), Rabu 2 maret malam dan kamis pagi digoyang gempa berkekuatan cukup besar hingga 7,8 SR, kata Sekretaris Daerah provinsi sumatera utara, Hasban Ritonga di medan, kamis (3/3). Pemprovsu sumut juga tetap memantau dari BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika) dan pihak lain ,katanya. Bahkan meski ada gempa di Mentawai itu, tidak berdampak kerusakan atau korban jiwa di provinsi itu. BMKG sumbar juga, Rabu malam 21.30 WIB, katanya sudah mencabut peringatan tsunami untuk 15 daerah. Kepala kantor basarnas Medan Zainul Thahar, sebelumnya mengatakan, gempa mentawai tidak berdampak ke sumut termasuk nias, sibolga yang biasanya terimbas atau ikut merasakan. Pengusaha karet di Sumatera Utara (Sumut) dipastikan semakin kesulitan bersaing di pasaran akibat bunga kredit perbankan yang masih sangat tinggi dibanding negara lain. Sekertaris gabungan pengusaha karet Indonesia (Gapakindo) Sumut Edy Irwansyah mengungkapkan, saat ini bunga kredit perbankan di Indonesia masih bermain pada kisaran 11% hingga akhir 13%. ‘’Hal ini menyebabkan modal kerja industri karet terasa lebih mahal,” katanya kepada Medan Bisnis, Kamis (3/3). Menurut dia, dengan keluarnya industri karet dari daftar negative investasi (DNI) yang diputuskan pemerintah beberapa waktu lalu membuat pengusaha karet lokal semakin terancam. Pasalnya, dengan putusan pemerintah tersebut, industri karet rembah (Crum Rubber) bisa dikuasai 100% oleh investor asing. Warga Sumut di Medan sekitarnya dan kawasan Danau Toba menyatakan lega dan kian optimis akan pernyataan dan janji Presiden Jokowi yang menegaskan peraturan Presiden (Perpres) tentang otorita Danau Toba akan terbit pada bulan ini juga. Pemerhati pembangunan kawasan Danau Toba dari kalangan praktisi infrastruktur, Ir Asner Silalahi MT, menyatakan kedatangan dan kunjungan Presidaen Jokowi ke Danau Toba (Parapat) untuk melihat langsung kesiapan pihak pemerintah kabupaten (Pemkab) sekawasan Danau Toba, merupakan tindak keseriusan Presiden, pasca pertemuan dengan Gubsu dan para Bupati, dan rapat terbatas dengan menteri terkait di Jakarta, pada Januari dan Februari lalu. Perkembangan kelistrikan Indonesia, program lima tahun kedepan adalah membangun infrastruktur ketenagalistrikan. Seperti yang pernah disampaikan Dirut PLN, tugas BUMN listrik ini sangat berat. Pemerintah telah memerintahkan kepada PLN untuk membangun 35.000 MW pembangkit tenaga listrik, baik oleh PLN maupun Swasta (ICT). Hal itu dikemukakan manajer bidang perencanaan PT PLN Wilayah Sumut Ir Abdul Haris Nasution, pada pembukaan Musda dewan pimpinan daerah asosiasi profesionalis elektrik Indonesia (DPD-APEI) Sumut baru baru ini di balai Rasa sayang Hotel Polonia.
23
NO
MEDIA
JUDUL
RESUME
18.
SIB
‘’BPKP SUMUT TERIMA 69 PERMINTAAN AUDIT KERUGIAN NEGARA 2015’’
19.
SIB
‘’PEMPROVSU SEGERA REVISI RPJMD 2013-2019’’
20.
WASPADA
‘’KOMNAS HAM DESAK PEMPROVSU JEMPUT EKS GAFATAR’’
Sepanjang tahun 2015, Badan pemeriksa keuangan dan pembangunan (BPKP) perwakilan Sumut menerima 69 surat permohonan penghitungan kerugian negara. Dari jumlah tersebut yang berhasil diekspos 58 surat dan sisanya harus dikembalikan karena akurasi data laporan tidak lengkap. Demikian disampaikan kepala divisi investigasi BPKP perwakilan Sumut Batara Lumban Tobing ditemui diruang kerjanya, Rabu (2/3). “Surat yang masuk dari aparat penegak hukum 69 surat, sudah diekspos 56. Yaitu yang memenuhi syarat untuk dihitung kerugian negara. Diantaranya 28 untuk kepolisian dan 28 untuk kejaksaan,” katanya sebari merinci surat yang sudah dilakukan audit penghitungan kerugian negara sebanyak 18 dari kejaksaan dan 15 dari kepolisian. Pemprovsu dalam tahun ini akan segera melakukan revisi terhadap rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Sumut tahun 2013-2019. Pasalnya, banyak kebijakan dari pemerintah pusat yang harus diseleraskan dengan kebijakan di daerah. “RPJMD memang harus kita revisi, karena tidak sesuai lagi dengan RPJMN. Memang Sumut kebih dulu menetapkan RPJMD baru kemudian muncul RPJMN. Ada kebijakan Nawacita, sehingga kita juga harus menyesuaikan dengan target makro ekonomi Sumut, angka kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM),” ujar kepala badan perencanaan pembangunan daerah (Bappeda) Sumut, Arsyad Lubis didampingi sekertaris Bappeda Sumut, Ismail Sinaga, Selasa (1/3). Pemerintah provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) hingga kini belum memenuhi janjinya menjemput atau memulangkan eks gerakan fajar Nusantara (Gafatar) dari Asrama Haji DonoHudan Boyolali, Jawa Tengah. Saat ini ada 362 eks gafatar lagi di asrama haji tersebut, 3012 diantaranya dari Sumut. Komisioner Komnas HAM Maneger Nasution mendesak Pemprovsu untuk mangambil tanggung jawab dengan menjemput menerima mereunifikasi keluarga mereka. Apalagi ada sendirian dari Pemprov Jateng terkait lambannya penjemputan terhadap mereka. Pemprov Jateng berkomitmen menerima siapapun eks gafatar termasuk menjadikan mereka sebagai warga Jateng manakala daerah asalnya tidak mau menerima. “Seharusnya Pemprovsu malu sama konstitusi dan Pemprov Jateng yang sudah menyindir, masak tidak tersinggung? Atau sudah mati rasa? Kata meneger Nasution yang juga ketua tim pemantau eks Gafatar Komnas HAM kepada Waspada, Kamis (3/3) sore.
21.
SUMUT 24
‘’ALOKASI ADD SUMUT BENGKAK 200% NISEL PENERIMA TERBESAR’’
Alokasi Dana Desa untuk Provinsi Sumatera Utara 2016 mengalami pembengkakan lebih besar menjadi 200 persen dibandingkan 2015 lalu. Sumut menerima Rp 3,293 triliun, padahal tahun lalu hanya Rp 1,46 triliun. Hal itu dibenarkan kepala badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa (Bapemas Pimdes) Provinsi Sumut, Drs. Amran Utheh Rambe MAP saat dikonfirmasi Sumut 24, Kamis (3/3). Kalau tahun ini Pemprovsu mendapat alokasi sebesar Rp3,293 triliun. “Benar tahun ini mengalami peningkatan. Kalau 2015 lau Rp 1,46 Triliun kalau tahun ini Rp3,293 triliun. Peningkatannya lebih dua kali lipat,” ujar Amran.
24
NO
MEDIA
JUDUL
22.
ANDALAS
‘’SELAMA DUA BULAN TERDAPAT 1.300 INVESTOR BARU DI SUMUT’’
RESUME Selama Januari dan Februari 2016 lalu, bursa efek Indonesia perwakilan Sumatera Utara mencatat terdapat sekira 1.300 investor baru di Sumatera Utara. Hingga kini, jumlah investor di Sumatera Utara tercatat 24.017 orang dengan transaksi rata rata perhari sekitar Rp 130 miliar. Kepala BEI perwakilan Medan, Muhammad Pintor Nasution mengatakan, dari angka itu, investor yang paling besar ada di Medan, yaitu 18.876 investor, selanjutnya deliserdang 1.400an anvestor Pematang Siantar, Binjai, Tebingtinggi dan lainnya. “Dengan tingginya penambahan investor ditahun ini, kami optimis target penambahan investor baru pada tahun ini sekitar 22 ribu dapat tercapai,” kata Pintor di Medan, Rabu, kemarin.
25
