Lampiran Surat No : 204/EQ.S/III/2016, tanggal 19 Maret 2016
PENGUMUMAN HASIL RE-SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) DI PT FAJARTERBIT ABADI KOTA SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH Bersama ini kami sampaikan Hasil Kegiatan Re-Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagai berikut : I.
Identitas LV-LK Nama LV-LK Alamat
: : :
Telp. Fax. Email Website
: : : :
PT. EQUALITY INDONESIA Jl. Raya Sukaraja No. 72 Ciater, Kec. Sukaraja Kabupaten Bogor 16710 (0251) 7550722 (0251) 7550724
[email protected] www.equalityindonesia.com
Telah melaksanakan kegiatan Re-Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu Pada : II.
Identitas Auditee Nama IUI Nomor IUI
: : :
Kapasitas Produksi Bidang Usaha Alamat
: : :
III. Waktu Pelaksanaan
:
18 s.d. 20 Februari 2016
IV. Hasil Penilaian
:
NILAI AKHIR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU MENDAPAT PREDIKAT LULUS, SEHINGGA PT FAJARTERBIT ABADI DI SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH BERHAK MENDAPATKAN KEMBALI SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK).
PT FAJARTERBIT ABADI 530/022/IUI/IX/2008 Tanggal 23 September 2008 1.000 M³/tahun Industri Moulding dan Komponen Bahan Bangunan Jl. Brigjen Sudiarto No. 571 Kel. Pedurungan Kidul Kec. Pedurungan, Kota Semarang – Jawa Tengah
Demikian agar pihak yang berkepentingan maklum. Bogor, 19 Maret 2016 PT. EQUALITY INDONESIA
Ucep Sucitra, S. Hut. Man. Subdiv. Sertifikasi LK Industri
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK – 006 – IDN
SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA Nomor : 047.1/EQI-KEP.Cert/III/2016 TENTANG PENERBITAN ULANG SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (RE-SERTIFIKASI) PADA PEMEGANG IUI PT FAJARTERBIT ABADI DI KOTA SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH SK IUI NOMOR : 530/022/IUI/IX/2008 TANGGAL 23 SEPTEMBER 2008 DENGAN KAPASITAS PRODUKSI 1.000 M³/TAHUN DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA Menimbang : a. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil Verifikasi pada PT Fajarterbit Abadi Berita Acara Penyerahan Laporan Nomor 028/EQI-F090 tanggal 08 Maret 2016; b. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar Rekomendasi Nomor 028/EQI-F037 tanggal 08 Maret 2016 dan Tinjauan Hasil Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan Nomor 015.3/EQI-F039 tanggal 12 Maret 2016 dan pernyataan pemeriksaan yang disahkan oleh Pengambil Keputusan; c. bahwa hasil Pengambilan Keputusan dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Indikator Penilaian/Verifikasi (EQI-F077) Nomor Urut 048.3 tanggal 12 Maret 2016 menunjukkan PT Fajarterbit Abadi telah “MEMENUHI” seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK); d. bahwa dengan hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf c, sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014, PT Fajarterbit Abadi telah memenuhi syarat untuk diberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK).
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang; 2. Peraturan Pemerintah Nomor : 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional; 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 3 Tahun 2008 dan Nomor : 16; 4. Peraturan Presiden Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia National Single Window; 5. ISO/IEC Guide 65-1996 (Pedoman BSN 401-2000) Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk; 6. Pedoman KAN 402 – 2007 - Panduan Interpretasi Untuk Butir-Butir Pedoman BSN 4012000 : Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk; 7. ISO/IEC Guide 23:1982 : Methods of Indicating Confirmity with Standards for Third-party Certification Systems; 8. SNI ISO/IEC 17065:2012 tentang Penilaian Kesesuaian – Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa; 9. ISO/IEC 19011:2011 (SNI ISO/IEC 19011:2012) : Panduan Audit Sistem Manajemen (Guidelines for Auditing Management Systems); Halaman 1 dari 4
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK – 006 – IDN
10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.21/MenLHK-II/2015 tanggal 1 Juni 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak; 11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.41/Menhut-II/2014 tanggal 10 Juni 2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan kayu yang berasal dari Hutan Alam sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.43/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015; 12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.42/Menhut-II/2014 tanggal 10 Juni 2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan kayu yang berasal dari Hutan Tanaman Industri pada Hutan Produksi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.42/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015; 13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.38/Menhut-II/2009 tanggal 12 Juni 2009 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.95/Menhut-II/2014 tanggal 29 Desember 2014; 14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan; 15. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Tanda V-Legal; 16. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 418/Menhut-VI/2012 tentang Sistem Informasi Verifikasi Legalitas Kayu; 17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan Penerbitan Dokumen V-Legal; 18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 28/M-DAG/Per/6/2009 tentang Ketentuan Pelayanan Perijinan Ekspor dan Impor dengan Sistem Elektronik melalui INATRADE dalam kerangka Indonesia National Single Window; 19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 97/M-DAG/PER/12/2014 Tanggal 24 Desember 2014 jo. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 66/M-DAG/PER/8/2015 Tanggal 27 Agustus 2015 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan; 20. Perjanjian Kerjasama Antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) tentang Penggunaan Tanda V-Legal; 21. DPLS 14 Rev.0 : Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dan perubahannya; 22. Sertifikat Akreditasi oleh Lembaga Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LVLK-006IDN tanggal 18 Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO/IEC Guide 65:1996 General requirements for bodies operating product certification systems dengan masa berlaku sampai dengan 17 Agustus 2015 yang diperbaharui dengan sertifikat Re-Akreditasi tanggal 18 Agustus 2015 dengan masa berlaku sampai 17 Agustus 2019 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK 6202/Menhut-VI/BPPHH/2011 Tanggal 26 Agustus 2011 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 Tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI); 23. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.2819/Menlhk PHPL/PPHH/2015 tanggal 25 Juni 2015 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT EQUALITY Indonesia Sebagai Penerbit Dokumen V-Legal; Halaman 2 dari 4
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK – 006 – IDN
24. Peraturan Dlrektur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan penerbitan dokumen V-Legal; 25. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK); 26. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Noomor : P.15/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2015 tentang Mekanisme Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Penerbit Dokumen V-Legal; 27. Manual Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Sertifikasi Legalitas Kayu (SLK) beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia.
Memperhatikan : Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 193/EQI-F065/I/2016 tanggal 10 Januari 2016
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PENERBITAN ULANG SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (RE-SERTIFIKASI) PADA PEMEGANG IUI PT FAJARTERBIT ABADI DI KOTA SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH SK IUI NOMOR : 530/022/IUI/IX/2008 TANGGAL 23 SEPTEMBER 2008 DENGAN KAPASITAS PRODUKSI 1.000 M³/TAHUN. PERTAMA
KEDUA
KETIGA
KEEMPAT
KELIMA
KEENAM
KETUJUH
: PT Fajarterbit Abadi dinyatakan “LULUS” dan berhak mendapatkan kembali Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan Nomor : 038.3/EQC-VLK/III/2016. Dengan Re-Sertifikasi ini maka Sertifikat LK Nomor : 038.2/EQCVLK/III/2015 dinyatakan tidak berlaku lagi. : Sertifikat mulai berlaku dari tanggal 12 Maret 2016 sampai dengan tanggal 11 Maret 2019 selama PT Fajarterbit Abadi (Pemegang Sertifikat) tetap memenuhi persyaratan standar sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014. : Sertifikat, Logo dan Tanda V-Legal yang diterbitkan oleh PT EQUALITY Indonesia dapat dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur ataupun media elektronik sebagaimana Panduan Sistem yang ditetapkan. : Apabila Pemegang Sertifikat memerlukan penerbitan Dokumen V-Legal dan atau penggunaan Tanda V-Legal, PT EQUALITY Indonesia dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan Tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui ”Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal”, mencakup kewajiban dan hak PT EQUALITY Indonesia serta kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat. : Pemegang Sertifikat harus melaporkan kepada PT EQUALITY Indonesia apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen Pemegang Sertifikat. : PT EQUALITY Indonesia akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana Diktum KELIMA melalui Penilikan (surveillance) atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus). : Penilikan (Surveillance) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilikan dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan. Halaman 3 dari 4
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK – 006 – IDN
KEDELAPAN
: Percepatan Penilikan (Audit Khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan; dengan segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan; untuk menindaklanjuti kondisi-kondisi yang berkaitan dengan: a. Masukan dari Pemantau Independen (PI) berkaitan dengan kinerja Pemegang Sertifikat; b. Informasi lain yang menunjukkan Pemegang Sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku; c. Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap kondisi sebagaimana diktum KELIMA; d. Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan; e. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya. KESEMBILAN : Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak). KESEPULUH : Sertifikat dapat dicabut apabila : a. Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat; b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu illegal; c. Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut. d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak). KESEBELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Bogor Pada Tanggal : 12 Maret 2016 PT EQUALITY Indonesia
Ir. Agustri Warsono Direktur Utama Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth : 1. 2. 3.
Direktur Utama PT Fajarterbit Abadi, di Semarang; Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, u.p. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta; Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, u.p. Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
Halaman 4 dari 4
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (1)
Identitas LVLK a. Nama Lembaga
: PT EQUALITY Indonesia
b. Nomor Akreditasi
: LVLK-006-IDN
c. Alamat
: Jl. Raya Sukaraja No. 72 Kelurahan/Kecamatan Sukaraja Bogor 16710
d. Nomor Telepon Nomor Faks E-mail
: 0251-7550722, 7157103 : 0251-7550724 :
[email protected]
e. Direktur
: Ir. Agustri Warsono
f. Standar
: Permenhut No. P.43/Menhut-II/2014 jo. Permen LHK No. P.95/Menhut-II/2014; Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015
g. Tim Audit
: 1. 2. : 1. 2.
h. Tim Pengambil Keputusan
(2)
Ucep Sucitra, S.Hut. (Lead Auditor) Ir. Bagus Edhianto (Auditor) Ir. Agustri Warsono (Ketua PK) Rita Sugiarti, S.Hut. (Peninjau/ Anggota PK)
Identitas Auditee a. Nama Pemegang IUI
: PT FAJARTERBIT ABADI
b. Nomor & Tanggal SK
: 530/022/IUI/IX/2008, tanggal 23 September 2008
c. Kapasitas
: 1.000 M3/Tahun
d. Alamat kantor
: Jl Brigjen Sudiarto no 571 Pedurungan Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah
e. Nomor telepon Nomor Fax E-mail
: (024) 6723516 - 6717154, Fax (021) : 29349298, 29349299 : -
f. Pengurus - Komisaris - Direktur Utama - Direktur
: : : :
EQI-F103.1.0/20120126
Nyonya Ince Melianan. Tuan Jonathan Wijaya Saputra. Nyonya Luciana Kosasih Saputra
Halaman 1 dari 12
(3) Ringkasan Tahapan Tahapan
Waktu dan Tempat
Ringkasan Catatan
Tidak ada
-
Pertemuan Pembukaan
Tanggal 18 Februari 2016 di ruang rapat PT Fajarterbit Abdai - Semarang
Pertemuan dilaksanakan di. ruang rapat PT Fajarterbit Abdai – Jln Brigjen Sudiarto No 571 Semarang. Agenda Rapat Pembukaan yaitu : Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup verifikasi, menyampaikan jadwal/rencana kerja verifikasi, menyampaikan metodologi dan prosedur verifikasi, menyampaikan ketidaksesuaian pada verifikasi, serta menkonfirmasikan waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan. Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan
Tanggal 18 - 20 Februari Tim Audit menghimpun, 2016, di Kantor dan pabrik mempelajari data dan PT Fajarterbit Abadi dokumen dan Semarang, Observasi di menggunakan kriteria dan Gudang bahan baku. indikator pada Lampiran 2.5, Peraturan Jenderal Pabrik Pengolahan dan Bina Usaha Kehutanan Gudang barang jadi Nomor P.14/VIBPPHH/2014. Untuk menguji kebenaran data, tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.5 Peraturan Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014.
Pertemuan Penutupan
Tanggal 20 Februari 2016 di ruang rapat PT Fajarterbit
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)
EQI-F103.1.0/20120126
Menyampaikan ucapan terima kasih kepada PT Halaman 2 dari 12
Pengambilan Keputusan
Abdai - Semarang
Fajarterbit Abadi atas kerjasamanya selama verifikasi. Menyampaikan daftar periksa VLK Pertemuan penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP
Tanggal, 12 Maret 2016. di Ruang Meeting PT EQUALITY Indonesia.
Rapat pengambilan keputusan meninjau dokumen verifikasi yang diajukan untuk menjamin bahwa verifikasi dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia.
(4) Resume Hasil Penilaian : Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
P.1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah. K.1.1.Unit usaha dalam bentuk: a. Industri memiliki izin yang sah, dan b. Eksportir produkolahan memiliki izin yangs ah K.1.2.Importir kayu dan produk kayu K.1.3. Unit Usaha dalam bentuk kelompok Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah Berdasarkan hasil verifikasi terhadap ketersediaan 1. Verifier 1.1.1.a dokumen akta Auditee konsisten dapat menunjukan Akte pendirian perusahaan dokumen akta pendirian dari Notaris. Subiyanto dan/atau perubahan terakhir. MEMENUHI Putro SH dengan nomor akta 192 tanggal 24 April 1990, kemudian mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik ndonesia Direktorat Jendral Hukum dan Perundang Undangan Nomor : C2- 6676.HT.01.01 Tahun 1994 tertanggal 27 April 1994 serta. Akta perubahan Notaris Subiyanto Putro, SH., MKn dengan Akta No. 7 tanggal 8 Desember 2011 dengan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan nomor AHU02563.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 16 Januari 2012. Dengan demikian kepemilikan dokumen Akta tidak mengalami perubahan lagi, atau sama seperti ketika diverifikasi pada kegiatan penilikan kedua. 2. Verifier 1.1.1.b Berdasarkan hasil pemeriksaan ketersedian dokumen Izin Usaha Perdagangan, Auditee memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah (SIUP) atau Izin Perdagangan MEMENUHI dengan Nomor : 517/177/11.01/ PM/I/2016 yang yang tercantum dalam izin diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu industri Pemerintah Kota Semarang tanggal 13 Januari 2016. Auditee wajib mendaftar ulang SIUP pada EQI-F103.1.0/20120126
Halaman 3 dari 12
tanggal 02 Maret 2021. 3. Verifier 1.1.1.c Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) MEMENUHI
Berdasarkan hasil pemeriksaan ketersediaan Izin HO (Izin Gangguan Lingkungan Sekitar Industri), Auditee telah memiliki Ijin Gangguan yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang atas nama Walikota Semarang dengan Nomor : 517/122/BPPT/II/2015 tanggal 26 Februari 2015. Pemegang Ijin wajib melaksanakan pendaftaran ulang Ijin Gangguan setiap 3 tahun sekali sejak tanggal diterbitkan keputusan ini atau sebelum tanggal 26 Februari 2018.
MEMENUHI
Berdasarkan hasil pemeriksaan ketersediaan Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Auditee memiliki dokumen TDP yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang dengan Nomor : 11.01.1.16.02438 tanggal 3 Februari 2014. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) ini berlaku sampai dengan tanggal 2 Maret 2019.
MEMENUHI
Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap ketersediaan dan keabsahan dokumen perpajakan yang dimiliki Auditee yaitu berupa NPWP dengan Nomor : 01.649.215.9-518.000, Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dengan Nomor : PEM00918/WPJ.10/ KP.1703/2012 dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) dengan Nomor : PEM-00125/WPJ.10/KP.1703/ 2013. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa data maupun informasi yang tercantum dalam NPWP, SKT dan SPPKP telah sesuai dengan dokumen legalitas lainnya.
MEMENUHI
Berdasarkan hasil pemeriksaan ketersediaan dokumen lingkungan hidup yang dimiliki Auditee, telah tersedia Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (DPPL) sesuai Surat Kepala Bapedalda Kota Semarang Nomor : 660.1/719 tanggal 28 Juli 2008. Tersedia juga Surat Keterangan dari Kepala Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dengan Nomor : 020/005/1.4, tanggal 16 Februari 2016. Surat Keterangan tersebut menerangkan bahwa di lokasi PT Fajarterbit Abadi telah dilakukan pengambilan sampel udara dan sampel air bersih, dimana hasil pengambilan sampel masih dalam proses pemeriksaan laboratorium.
MEMENUHI
Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen izin usaha yang dimiliki oleh Auditee yaitu berupa Izin Usaha Industri dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Pemberdayaan BUMD dan Aset Daerah (BKPM PB & AD) dengan Nomor : 530/022/IUI/IX/2008 pada tanggal 23 September 2008. Jenis industri berupa industri moulding dan komponen bahan bangunan dari kayu dengan kapasitas 1.000 M3/Tahun. Izin Usaha Industri berlaku selama perusahaan industri beroperasi.
Not Applicable
Auditee adalah industri Kayu Olahan Lanjutan dimana bahan bakunya bukan berupa kayu bulat,
4. Verifier 1.1.1.d Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
5. Verifier 1.1.1.e Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
6. Verifier 1.1.1.f Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL–UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).
7. Verifier 1.1.1.g IUIPHHK atau Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).
8. Verifier 1.1.1.h Rencana Pemenuhan Bahan Baku EQI-F103.1.0/20120126
Halaman 4 dari 12
Industri (RPBBI) untuk (IUIPHHK).
dengan demikian tidak terdapat Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK, sehingga verifier tersebut tidak diterapkan.
Indikator 1.1.2. Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memilikiizin sah,berupa eksportir produsen 9. Verifier 1.1.2 Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK).
MEMENUHI
Hasil pemeriksaan terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen ETPIK yang telah dimiliki Auditee. Dokumen ETPIK Auditee dengan nomor : 02.ET-01.14.2185, tanggal 6 Maret 2014 Yang diterbitkan oleh a.n. Menteri Perdagangan Koordinator dan Pelaksana Unit Pelayanan Perdagangan dan berlaku sampai dengan tanggal 9 Maret 2018
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah. 10. Verifier 1.2.1. Dokumen pengakuan/pengenal sebagai importir.
Not Applicable
Auditee bukan sebagai importir kayu atau produk kayu, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) 11. Verifier 1.2.2. Auditee tidak melakukan pembelian bahan baku impor dengan demikian verifier tersebut tidak Panduan/pedoman/ diterapkan. prosedur pelaksanaan dan bukti Not Applicable pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir Indikator 1.3.1.Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok 12. Verifier 1.3.1. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok
Auditee bukan merupakan pembentukan kelompok, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan. Not Applicable
P.2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya. K.2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah. Auditee merupakan perusahaan industri moulding 13. Verifier 2.1.1.a. dan komponen bahan bangunan dari kayu. Untuk Kontrak suplai bahan baku memenuhi kebutuhan produksi, auditee dan/atau dokumen jual beli memperoleh bahan baku kayu gergajian dengan cara pembelian eceran atau beli putus dari pemasok seperti pedagang eceran dan industri penggergajian MEMENUHI yang ada di sekitar Semarang Seluruh transaksi atau pembelian kayu gergajian telah dilengkapi dengan surat jalan dan kwitansi pembayaran tunai sebagai bukti pembayaran serta telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan berupa FA-KO dan DKO pada setiap pengiriman bahan baku dari pemasok ke auditee
EQI-F103.1.0/20120126
Halaman 5 dari 12
14. Verifier 2.1.1.b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. 15. Verifier 2.1.1.c Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Bahan baku yang diterima oleh auditee bukan berupa kayu bulat dari hutan rakyat, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan. Not Applicable
MEMENUHI
16. Verifier 2.1.1.d Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. MEMENUHI
17. Verifier 2.1.1.e Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/ Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran,serta DKP 18. Verifier 2.1.1.f Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.
Not Applicable
Not Applicable
19. Verifier 2.1.1.g Dokumen S-LK / S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok. MEMENUHI
20. Verifier 2.1.1.h
EQI-F103.1.0/20120126
Not Applicable
Hasil pemeriksaan terhadap penerimaan bahan baku, sama seperti verifikasi penilikan kedua tahun 2015, bahwa seluruh penerimaan bahan baku kayu gergajian dilengkapi dengan berita acara serah terima sawn timber berupa surat jalan dari pemasok, kwitansi pembayaran dan dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) dan Daftar Kayu Olahan (DKO). Setelah dilakukan pemeriksaan dan hasilnya sesuai, maka kedua belah pihak menandatangani surat jalan sebagai sahnya serah terima barang atau bahan baku. Selama periode Maret – Januari 2016 auditee telah menerima dokumen angkutan berupa FA-KO untuk produk kayu gergajian sebanyak 84 set dengan jumlah 57.257 batang dan 772,7418 M3 Berdasarkan hasil uji petik stock bahan baku di lapangan dengan dokumen FA-KO Nomor Seri: AGH.1.1.13.03.A.001559, terdapat kesesuaian baik jenis kayu, panjang, lebar, tebal dan volumenya. Seluruh penerimaan bahan baku direkap dalam kartu stok barang dan menjadi dasar untuk Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu. Bahan baku yang digunakan oleh auditee dan pemasok bukan merupakan kayu bekas atau hasil bongkaran, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Bahan baku yang digunakan oleh auditee dan pemasok bukan merupakan kayu limbah industri, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan. Bahan baku yang dibeli oleh Auditee dari penjual atau industri penggergajian pada saat dilakukan verifikasi telah menyerahklan copy dokumen S-LK IUIPHHK 1. UD Anugrah nomor S-LK : 189/LVLK009/X/2015. 2. CV Bintang Prima no S-LK : 186/LVLK009/X/2015. Seluruh Sertifikat Legalitas Kayu tersebut diterbitkan oleh lembaga sertifikasi terakreditasi. Untuk mempersipakan kemungkinan memakai bahan baku kayu rakyat, Auditee telah menunjuk personil yang bertanggung jawab untuk memeriksa kelengkapan DKP serta Prosedurnya. Auditee adalah industri Lanjutan kayu olahan dimana bahan bakunya bukan berupa kayu bulat, Halaman 6 dari 12
Dokumen pendukung RPBBI.
dengan demikian tidak terdapat Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK, sehingga verifier tersebut tidak diterapkan.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah. Auditee tidak melakukan pembelian bahan baku 21. Verifier 2.1.2.a impor Pemberitahuan Not Applicable Impor Barang (PIB). Auditee tidak melakukan impor bahan baku dengan 22. Verifier 2.1.2.b Not Applicable demikian ada dokumen Bill Of Lading Bill of Lading (B/L) Auditee tidak melakukan impor bahan baku 23. Verifier 2.1.2.c Not Applicable sehingga tidak memiliki Packing List Impor Packing List(P/L) 24. Verifier 2.1.2.d Invoice
Not Applicable
Auditee tidak melakukan impor bahan baku dengan demikian tidak memiliki invoice
25. Verifier 2.1.2.e Deklarasi impor
Not Applicable
Auditee bukan sebagai importir kayu atau produk kayu, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
26. Verifier 2.1.2.f Rekomendasi impor
Not Applicable
Auditee bukan sebagai importir kayu atau produk kayu, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
27. Verifier 2.1.2.g Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)
Not Applicable
Auditee tidak melakukan impor bahan baku dengan demikian tidak memilki tidak ada kewajiban membayar bea keluar.
28. Verifier 2.1.2.h Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
Not Applicable
Auditee tidak melakukan impor bahan baku dengan demikian tidak ada bahan baku yang harus dicek untuk melihat cites
29. Verifier 2.1.2.i Bukti penggunaan kayu impor
Not Applicable
Auditee bukan sebagai importir kayu atau produk kayu, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Indikator 2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu 30. Verifier 2.1.3.a Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi. MEMENUHI
31. Verifier 2.1.3.b Laporan produksi hasil olahan.
MEMENUHI
EQI-F103.1.0/20120126
Berdasarkan verifikasi terhadap sistem administrasi produksi pada proses produksi di lapangan, Auditee telah membuat dan melakukan sistem Adminitrasi antar bagian dalam kegiatan proses produksi dengan kata lain keberadaan Tally Sheet oleh Auditee sudah diterapkan, maka dapat disimpulkan bahwa bahan baku yang digunakan untuk proses produksi di Auditee dapat ditelusuri asal usulnya. Hasil pemeriksaan terkait dengan catatan produksi. Laporan produksi yang dibuat Auditee setiap bulan sesuai dengan Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu pada periode yang sama. Perhitungan rendemen tersebut adalah volume hasil produksi dibagi pemakaian bahan baku kayu yang diproses dalam periode yang sama yang dicatat setiap bulan, maka diperoleh rendemen sebesar 68 %. Produk yang dihasilkan oleh auditee berupa moulding (kayu bentukan) dimana bahan bakunya berupa kayu gergajian, finger joint (papan sambung) maupun kayu hasil laminasi. Berdasarkan standar Perdirjen BPK No 12/VIHalaman 7 dari 12
32. Verifier 2.1.3.c Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. MEMENUHI
33. Verifier 2.1.3.d Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
Not Applicable
BPPHH/2014, dimana untuk produk jenis kayu bentukan (moulding) yang berasal dari kayu gergajian randemennya 55 – 70%, untuk papan sambung 70 – 80 % dan kayu laminasi 70 – 80 %. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap kesesuaian jenis produk dengan izin usaha industri auditee dan sesuai dengan dokumen Izin Usaha Industri (IUI) yang dimiliki Auditee Nomor : 530/022/ IUI/IX/2008, tanggal 23 September 2008, dimana tercantum informasi kapasitas produksi yang dizinkan kepada Auditee adalah sebesar 1.000 M3/Tahun dengan jenis produksi berupa kayu olahan (moulding). Realisasi Produksi dalam waktu yhang sama adalah sebesar 291, 4776 M3 maka dengan demikian jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee sedangkan realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas produksi auditee yang diizinkan. Auditee maupun pemasoknya tidak menggunakan kayu lelang sebagai bahan bakunya, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Hasil pemeriksaan terhadap seluruh laporan bahan baku dan hasil poroduksi Auditee dapat menunjukan dokumen LMHHOK untuk periode Maret 2015 – Februari 2016. Lebih lengkap perihal laporan mutasi. Setelah dilakukan pemeriksaan, menunjukan MEMENUHI kebenaran laporan meliputi perhitungan stock, penambahan dan pengurangan dan terdapat kesesuaian dokumen laporan mutasi bahan baku maupun mutasi hasil olahan kayu dengan laporan hasil produksi dan dokumen pendukung lain pada periode yang sama. Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).
34. Verifier 2.1.3.e Dokumen LMKB/ LMKBK dan LMHHOK
Not Applicable
Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
MEMENUHI
Auditee untuk pelaksanaan proses produksi dikarenakan mesin moulding yang Auditee miliki mash dalam kondisi Rekondisi, sementara proses produski tidak boleh terhenti, maka untuk sementara proses produksi mempergunakan jasa produksi kepada perorangan, tetapi bahan baku seluruhnya Auditee yang beli. Dokumen Perjanjian ini dibuat dan disesuikan dengan kebutuhan produksi maka dengan itu kontrak perjanjian yang dimaksud dibuat setiap bulan sesuai permintaan produksi, dan perjanjian ini dibubuhi dengan materai secukupnya.
37. Verifier 2.1.4.c Berita acara serah terima kayu yang dijasakan
Not Applicable
Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
38. Verifier 2.1.4.d Ada pemisahan produk yang
Not Applicable
Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain,
35. Verifier 2.1.4.a Dokumen S - LK atau DKP 36. Verifier 2.1.4.b Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)
EQI-F103.1.0/20120126
Halaman 8 dari 12
dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
39. Verifier 2.1.4.e Adanya pendoku- mentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
P.3.
Not Applicable
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi
K.3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. K.3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. 40. Verifier 3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Not Applicable
Auditee dalam melakukan penjualan domestik tidak memakai dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Indikator 3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). 41. Verifier 3.2.1.a Produk hasil olahan kayu yang diekspor MEMENUHI
42. Verifier 3.2.1.b Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). MEMENUHI
Berdasarkan hasil pemeriksaan data realisasi ekspor, Auditee dapat menunjukan kelengkapan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang menyertai pelaksanaan ekspor sebanyak 12 (dua belas) set. Informasi mengenai eksportir, penerima, data pengangkutan, pelabuhan muat dan bongkar, data barang (jenis dan kuantitas produk) telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (Invoice, Packing List dan Bill of Lading).
MEMENUHI
Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen ekspor selama periode bulan Februari 2015 sampai dengan Januari 2016, Auditee dapat menunjukan kelengkapan dokumen Packing List yang menyertai pelaksanaan ekspor sebanyak 12 (dua belas) set. Dokumen Packing List tersebut berisikan informasi mengenai penerima, deskripsi produk, jenis produk, dan kuantitas produk dan telah sesuai dengan dokumen PEB serta dokumen ekspor lainnya (Invoice dan Bill of Lading).
MEMENUHI
Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen ekspor selama periode bulan Februari 2015 sampai dengan Januari 2016, Auditee dapat menunjukan keseluruhan dokumen Invoice yang menyertai pengiriman ekspor produk selama periode tersebut sebanyak 12 (dua belas) set, dimana informasi
43. Verifier 3.2.1.c Packing list (P/L).
44. Verifier 3.2.1.d Invoice.
EQI-F103.1.0/20120126
Berdasarkan hasil pemeriksaan antara data penerimaan bahan baku, hasil produksi dan penjualan ekspor dalam periode bulan Februari 2015 sampai dengan Januari 2016, jenis produk yang diekspor sama dengan jenis produk yang diproses oleh Auditee. Dengan demikian hasil produk kayu olahan yang diekspor oleh Auditee dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.
Halaman 9 dari 12
mengenai eksportir, penerima, deskripsi produk, kuantitas produk telah sesuai dengan dokumen PEB serta dokumen ekspor lainnya (Packing List dan Bill of Lading). 45. Verifier 3.2.1.e Bill of Lading (B/L).
MEMENUHI
Berdasarkan hasil pemeriksaan kebsahan dan kelengkapan dokumen ekspor, Auditee dapat menunjukkan keseluruhan dokumen Bill of Lading (B/L) yang menyertai pengiriman ekspor selama periode bulan Februari 2015 sampai dengan Januari 2016 sebanyak 12 (dua belas) set. Dokumen B/L dikeluarkan dan disahkan oleh pihak pelayaran atau forwarder. Dari hasil verifikasi dokumen B/L diketahui informasi mengenai eksportir, penerima, deskripsi produk, kuantitas produk, sarana pengangkutan dan nomer container telah sesuai dengan dokumen PEB.
MEMENUHI
Berdasarkan hasil pemeriksaan ketersediaan dokumen V-Legal untuk produk yang dibatasi ekspornya dan wajib dilengkapi dengan dokumen VLegal, Auditee telah menerapkan penggunaan dokumen tersebut dalam pelaksanaan ekspor periode bulan Februari 2015 sampai dengan Januari 2016, dengan realisasi peggunaan dokumen V-Legal sebanyak 12 lembar. Dokumen V-Legal yang digunakan Auditee sesuai dengan dokumen ekspor lainnya seperti PEB dan Invoice dimana seluruh pelaksanaan ekspor/stuffing dilakukan di lokasi industri Auditee sendiri.
MEMENUHI
Berdasarkan hasil pemeriksaan realisasi ekspor, Auditee adalah produsen kayu olahan yang produknya dapat diekspor setelah memenuhi ketentuan dan kriteria teknis. Verifikasi atau penelusuran teknis telah dilakukan oleh Surveyor Independen dan dilakukan di lokasi industri Auditee.
46. Verifier 3.2.1.f Dokumen V – Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.
47. Verifier 3.2.1.g Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.
48. Verifier 3.2.1.h Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar. 49. Verifier 3.2.1.i Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.
Not Applicable
MEMENUHI
Produk kayu olahan yang tidak wajib membayar bea keluar. Jenis bahan baku yang digunakan Auditee untuk produk kayu olahan adalah jenis kayu kelompok Meranti. Sesuai Arahan strategis konservasi spesies Nasioal di mana hanya terdapat 22 jenis kayu yang dibatasi jumlah perdagangannya, jenis kayu yang diproses oleh Auditee tidak termasuk kedalamnya, juga tidak terdaftar dalam CITES Appendic I, II dan III. Berdasarkan Permenhut No 57/Menhut-II/2008.
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V - Legal 50. Verifier 3.3.1. Tanda V – Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan MEMENUHI
EQI-F103.1.0/20120126
Berdasarkan hasil pemeriksaan implementasi tanda V-Legal, Auditee selaku pemegang Sertifikat Legalitas Kayu Nomor : 038/EQC-VLK/III/2013 telah menerapkan pembubuhan tanda V-Legal pada produk yang akan diekspor. Tanda V-Legal ditempelkan pada produk dengan ukuran dan bentuk telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Auditee tidak menggunakan bahan baku kayu hasil lelang, dengan demikian tidak terdapat tanda VLegal yang dibubuhkan pada produk kayu lelang. Halaman 10 dari 12
P.4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan. K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja Indikator 4.1.1.Prosedur/ prosedur dan implementasi K3. Hasil pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen 51. Verifier 4.1.1.a Ketenagakerjaan, Auditee telah memiliki dokumen Pedoman / prosedur K3. Prosedur operasional dalam kegiatan K3. Auditee juga telah membuat Surat Keputusan dengan menunjuk Sdr Pusponyono sebagai personil untuk MEMENUHI bertanggung jawab terhadap implementasi K3 yang dibuktikan berdasarkan Surat Keputusan Penetapan Personil Penanggung Jawab Implementasi Program K3 No.09/FTA/III/2014 yang ditandatangani oleh Bagian Personalia pada tanggal 15 Maret 2014. Auditee telah memiliki Alat Pemadam Api Ringan 52. Verifier 4.1.1.b dengan jumlah APAR yang dimiliki auditee sebanyak Implementasi K3 3 unit APAR, dari seluruh APAR yang dimiliki auditee masih dalam kondisi siap pakai, dan wajib diisi ulang pada tanggal 12 November 2016, berarti ada penambahan 1 buah dari tahun sebelumnya. MEMENUHI Untuk Alat Pelindung Diri seperti masker dan sarung tangan setiap pegawai. Auditee telah mempersiapkan Kotak P3K yang di dalamnya berisi obat obatan yang dipergunakan untuk tindakan awal. Auditee telah menata keberadaan jalur evakuasi. Hasil pemeriksaan terhadap catatan kecelakaan 53. Verifier 4.1.1.c kerja dalam kurun waktu 12 bulan terakhir yaitu Catatan kecelakaan kerja antara bulan Februari 2015- Januari 2016, tercatat 5 (lima) kasus kecelakaan dengan skala ringan yaitu 1. Bulan Mei 2015 1 (satu) kasus. 2. Bulan Juni 2015 2 (dua) kasus). MEMENUHI 3. Bulan Dsember 2015 1 (satau) kasus. 4. Bulan Janauri 2016 1 (satu) kasus Seluruhnya telah dilakukan penangan dengan memanfaatkan kotak P3K dan 1 (satu) kasus dilakukan penanganan dengan merujuk ke klinik pengobatan yang lokasinya beerada disekitar industry Audoitee. Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja Hasil pemeriksaan Auditee telah membuat surat pernyataan yang dibuat pada tanggal 30 November 2012 dengan nomor : 011/FTA/11/2012 yang ditandatangani oleh Direktur, dan menyatakan MEMENUHI bahwa seluruh pegawai diperbolehkan membentuk serikat pekerja atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja selama tidak melanggar peraturan perusahaan, agar produktifitas tetap berjalan dan perusahaan tidak dirugikan. Indikator 4.2.2 . Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempeker jakan karyawan > 10 orang.
54. Verifier 4.2.1 Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
55. Verifier 4.2.2 Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak –
EQI-F103.1.0/20120126
MEMENUHI
Auditee telah memiliki dokumen Perjanjian Kerja Waktu. Dokumen Perjanjian tersebut berisi 10 pasal yang menjelaskan hak dan kewajiban antara pegawai dan manajemen. Halaman 11 dari 12
hak pekerja. Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (diluar ketentuan) 56. Verifier 4.2.3 Pekerja yang masih dibawah umur MEMENUHI
EQI-F103.1.0/20120126
Hasil pemeriksaan data tenaga kerja diperiksa sampai dengan bulan Januari 2016, dan tercatat jumlah tenaga kerja sebanyak 29 orang tenaga kerja yang terdiri dari 11 orang Pria dan 18 orang wanita. Dalam daftar tenaga kerja tidak tercatat usia pekerja dibawah umur, untuk tenaga yang paling muda adalah usia 21 tahun atau tahun kelahiran 1995.
Halaman 12 dari 12
