‘' Hari : Jumat Tanggal : 26 Agustus 2016 NO
MEDIA
1
WASPADA
2.
MIMBAR UMUM
3.
MEDAN BISNIS
JUDUL
RESUME
“RP 290 M DAU SUMUT DITUNDA” Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) memutuskan menunda (Berita ini juga terbit di Sindo, SIB, penyaluran sebagian transfer ke daerah. Dalam PMK No:125/PMK.07/2016 tanggal 16 Agustus 2016 itu disebutkan, Analisa) penentuan daerah dan besaran penundaan penyaluran sebagian Dana Alokasi Umum sebagaimana dimaksud, didasarkan pada perkiraan kapasitas fiscal, kebutuhan belanja dan posisi saldo kas di daerah pada akhir 2016, yang dkategorikan sangat tinggi, tinggi, cukup tinggi dan sedang. Sumut salah satu dari 169 daerah yang ditunda penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) nya sebesar Rp 72,6 miliar/bulan. Penundaan penyaluran sebagian DAU dilakukan untuk bulan September, Oktober, November dan Desember 2016. Menanggapi hal ini, Sekda Provsu Hasban Ritonga mengatakan pendapat Pemprovsu tentu berkurang untuk empat bulan terakhir, sehingga pihaknya akan melakukan efisiensi belanja. “SUMUT BEBAS KORBAN Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumatera Utara tidak menemukan adanya warga dari provinsi itu yang menjadi PENIPUAN HAJI” korban paspor palsu untuk menunaikan ibadah haji dari Filipina. Humas Kanwil Kemenag Sumut Imam Muhairi di Medan, Kamis, mengatakan, pihaknya telah mendapatkan informasi mengenai tidak adanya warga Sumut yang berupaya berangkat ke Tanah Suci dari Filipina.’’Kebanyakan korbannya dari Makasar, Sulawesi Selatan,’’ katanya. Menurut dia, praktik penipuan tersebut muncul akibat ketidaksabaran warga untuk dapat menunaikan ibadah haji. Dengan daftar antrean (waiting list) yang cukup panjang, tidak sedikit warga tergiur dengan tawaran dapat memberangkatkan haji dengan cepat. Apalagi jika dikaitkan dengan jarak daftar tunggu yang cukup lama sehingga tawaran ‘’layanan khusus’’ yang muncul sering membuat warga tergoda.’’Kalau di Sumut, daftar tunggunya mencapi 15 tahun,’’ katanya. “KEUANGAN PEMPROVSU Keuangan Pemerintahan Sumatera Utara hingga akhit tahun 2016 dikhawatirkan mengalami kebangkrutan. Pasalnya, TERANCAM BANGKRUT selain Pemprovsu terdapat 12 daerah kabupaten/kota di Sumut juga mengalami penundaan pembayaran DAU PEMBAYARAN DBH KE DAERAH diakibatkan APBN yang belum stabil. Kondisi ini jelas sangat berdampak terhadap kondisi perekonomian di Sumut. AKAN DITUNDA” Berdasarkan Permenkeu No 125/2016 tanggal 16 Agustus pemerintah pusat melakukan kebijakan untuk menunda pembayaran DAU 2016 untuk Pemprovsu dan 12 kabupaten/kota di Sumut, yakni Asahan, Dairi, Deliserdang, Karo, Langkat, Simalungun, Siantar, Tobasa, Humbahas, Samosir, Batubara juga Paluta).
83
NO
MEDIA
JUDUL
RESUME
4.
MEDAN BISNIS
“KANTOR DISPENDA SUMUT DIRENOVASI TAHUN DEPAN” (Berita ini juga terbit di Global)
5.
ANALISA
“KEJARI SELIDIKI KORUPSI PENGADAAN VIDEOTRON DISPERINDANG” (Berita ini juga terbit di Perjuangan Baru)
6.
ANALISA
“PAAS TAMPILKAN REOG DI MUSEUM NEGERI”
7.
ANALISA
“DUGAAN PENGHINAAN PRESIDEN POLDASU LAKUKAN INVESTIGASI ONLINE”
Pascakebakaran November 2015. Kantor Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) di Jalan Sisingamangaraja hanya difungsikan sebagai Pusat Informasi Pendapatan. Selebihnya kantor pelayanan pindah ke Jalan Serbaguna di Desa Helvetia Serdang. Bahkan bangunan yang terbakar masih diberi tanda police line. “Masih di police line. Dalam waktu dekat ini saya akan menjumpai Dirkrimum terkait police line itu,’’ ujar Kepala Dispenda Sumut Sarmadan Hasibuan, kepada wartawan di kantor Gubsu, Jalan Diponegoro Kamis (25/8). Lebih lanjut dikatakan Sarmadan, pihaknya telah merencanakan akan kembali merenovasikan kantor Dispenda di lokasi kebakaran. Begitupun pembangunan baru dapat dilakukan pada tahun 2017 mendatang. ‘’Kalau tahun ini paling yang bisa kita anggarkan di APBD anggaran untuk desain saja. Kalau pembangunannya baru bisa tahun depan kita ajukan anggarannya di APBD,’’ ujarnya. Pengadaan videotron massal yang berisi informasi harga kebutuhan pokok pada Dinas Perindustrian dan Perdangangan (Disperindag) Kota Medan terindikasi korupsi. Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan lantas meningkatkan kasus yang bersumber dari APBD Kota Medan Tahun 2013 sebesar Rp 3,168 miliar itu menjadi penyidikan. ‘’Dari hasil penyelidikan, ditemukan ada bukti permulaan yang cukup atas dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan sarana informasi massal tentang harga kebutuhan pokok sarana elektronik pada Dinas Perindustrian dan Pedagaangan Kota Medan,’’ kata Kasi Penkum Kejati Sumut, Bobbi Sandri, Kamis (25/8). Bobbi mengatakan penyidik telah mengeluarkan surat perintah penyidikan Nomor Prin 02/N.210ND.108/2016 tertanggal 16 Agustus 2016. Dengan begitu, status perkara tersebut ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan. Warisan Budaya yang sudah diakui dunia harus terus dilestarikan agar tidak dilupakan atau direbut bahkan diklaim bangsa lain. Karena itu, Museum Negeri Provinsi Sumatera Utara bersama Persaudaraan Arek-Arek Suroboyo (PAAS) merayakan 25 tahun hari ulang tahun dengan memamerkan dua warisan budaya khas, yakni Reog Ponorogo dan Keroncong, Minggu (28/8). Ketua PAAS Sumut, Wiluyuh Hartono, Kamis (25/8) mengatakan, pihkanya ingin memperlihatkan kembali seni budaya yang sudah menjadi keunikan bagi Indonesia. ‘’Seni budaya memiliki sifat multiguna, multidimensi, dan multicultural. Maka, dalam 25 tahun PAAS, kami ingin memberikan event seni budaya, berkolaborasi dengan Museum Negeri Provinsi Sumatera Utara dan berbagai pegiat,’’ungkapnya, Terkait Laporan dugaan penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo dan suku batak melalui media sosial (Medsos) penyidik Subdit II/Cyber Crime Ditreskrimsus Poldasu akan melakukan investigasi online ke media sosial (medsos) yang digunakan terlapor untuk melakukan penghinaan. Ini dilakukan guna mendapatkan jaringan pertemanan dan identitas terlapor dari akun facebooknya. ‘’Saat ini penyidik sedang melakukan investigasi online guna mendapatkan jaringan pertemanan dan identitas terlapor. Karena postingan di akun facebook sudah di hapus oleh terlapor pemilik akun sejak Laporan Polisi (LP) dibuat,’’ jelas Kabid Humas Poldasu, Kombes Pol Rina Sari Ginting didampingi Wadirkrimsus Poldasu, AKBP Maruli Siahaan pada wartawan, Kamis (25/8) di Mapoldasu.
84
NO
MEDIA
JUDUL
RESUME
8.
PERJUANGAN BARU
“DPRD KABUPATEN BATANG KUNJUNGI KOTA MEDAN”
9.
PERJUANGAN BARU
“SEKDAPROVSU: PENGURUS BADAN OTORITA DANAU TOBA TIDAK JELAS”
10.
ANDALAS
11.
MEDAN BISNIS
Dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui sektor Kepariwisataan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui sektor Koperasi dan UMKIM, DPRD Kabupaten Batang Jawa Tengah dari Komisi A dan komisi C melakukan kunjungan kerja ke pemerintah Kota Medan, Kamis (25/8), rombongan diterima Walikota Medan diwakili staf ahli Walikota bidang pemerintahan Ristanto SH di Balai Kota Medan. ‘’Jadi kami ingin berkonsultasi dengan Pemko Medan tentang upaya apa yang dilakukan guna meningkatkan UMKM serta Kepariwisataannya, informasi ini sangat berguna bagi kami untuk dipelajari dan diterapkan dalam rangka membangun Kabupaten Batang,’’ujar Untung Slamet. Sekdaprovsu Hasban Ritonga menilai kepengurusan Badan Otorita Danau Toba tidak jelas. Meskipun kepengurusan organisasi itu telah dibentuk, namun hingga saat ini belum diketahui secara pasti siapa orang yang duduk dalamnya. ‘’Memang informasinya susunan organisasi badan otorita itu sudah ditetapkan. Tapi memang kita belum tahu siapa ketuanya, karena belum kita terima salinannya,’’ ujar Hasban Ritonga di Kantor Gubsu, Kamis (24/8/2016). Dikatakan Hasban, selain belum menerima salinan kepengurusan, sampai saat ini juga belum ada kepastian dimana letak kawasan Badan Otorita Danau Toba tersebut, meskipun sudh dilakukan peninjauan ke sejumlah lokasi. Salah satunya di Kabupaten Toba Samosir (Tobasa) yang bersedia memberikan lahannya 500 hektare. Hasban mengungkapkan, rencananya di lokasi Badan Otorita Danau Toba nantinya akan dibangun resort untuk kawasan wisata. Dirjen Pajak Sumatera Utara mengadakan Sosialisasi Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) dan Penandatanganan Pedoman Kerja Implementasi UU No 11 Tahun 2016 di Aula Tribrata Mapolda Sumut, Kamis (25/8) pagi. Dalam sambutannya, Kapolda Sumut Irjen Pol Drs Raden Budi Winarso mengucapkan terimakasih kepada Kantor Wilayah DJP Sumut I atas pelaksanaan sosialisasi pengampunan pajak (Tax Amnesty) dan penandatanganan keputusan bersama tentang pedoman kerja pelaksanaan UU No 11 tahun 2016 tentang Pengampunan pajak. Hal itu diuangkapkan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Medan Irwan Ritonga kepada Medan Bisnis, Kamis (25/8) , di Medan. Menurut Irwan , Kota Medan termasuk salah satu dari 29 daerah yang dana tunjangan guru disetop pemerintah pusat untuk pembayaran triwulan III 2016.Ia menjelaskan , nilai tunjangan guru yang dialokasikan Kemenku pada 2016 untuk Kota Medan Rp 537,192 miliar. Dari jumlah itu, dana yang dihentikan Rp 241 miliar. “Ini berdasarkan PMK No 48/PMK.07/2016 yang diterbitkan pada 16 Agustus 2016. Untuk Kota Medan hanya triwulan II kata Irwan. Selain Medan , 28 Kabupaten /Kota lainnya yang dana tunjangan guru dihentikan Kementrian Keuangan.
“DIRJEN PAJAK SUMUT SOSIALISASI TAX AMNESTY DI MAPOLDASU”
“PUSAT SETOP TUNJANGAN PROFESI GURU 29 DAERAH DPRD DIDORONG BERI SAKSI KE EKSEKUTIF”
85
NO
MEDIA
JUDUL
RESUME
12.
JURNAL ASIA
“GUBERNUR SUMUT HARAPKAN FUTSAL DAPAT HARUMKAN NAMA SUMUT”(Berita ini juga terbit di Sumut Pos)
13.
SUMUT POS
14.
MATAHARI
“SIDANG KORUPSI DANA BANSOS ERRY TAK HADIR GATOT DITUNDA” (Berita ini juga terbit di Tribun,Matahari) “BUKA KONGRES NASIONAL GMKI XXXV DI TARUTUNG GUBERNUR SUMUT HARAPKAN GNKI MENJADI AGEN PERUBAHAN”
15.
PERJUANGAN BARU
Medan, Rabu (24/8) sore. Hadir dalam acara pembukaan, perwakilan KONI Sumut, Ketua Markas Daerah LPM Darwin Hamonangan, Ketua PP 59 Rudy Tampubolon, Ketua Pemuda Jawa Sumut, Iwan Setiawan dan sejumlah perwakilan sponsor. Dalam kesempatan itu, Erry Nuradi menyatakan apresiasi atas tingginya animo klub untuk dapat bertanding dalam Turnamen Futsal Sumut Paten 2016 yang berlangsung sejak 18 hingga 28 Agustus 2016. “Turnamen ini, tidak hanya sebagai ajang mendapatkan tim terbaik dan berprestasi, tetapi lebih dari itu, event ini menjadi media silahturahmi dan menjadi kekompakkan sesame pemain futsal dari berbagai daerah di Sumut” ujar Erry. Erry juga berpesan, seluruh club menjunjung tinggi sportifitas bertanding dan menjaga kekompakan tim.“Tujuan utama turnamen ini adalah meningkatkan kualitas kesehatan dan kebugaran masyarakat, termasuk kaum muda, sekaligus sebagai pembinaan futsal di Sumut” pesan Erry. Sidang lanjutan dugaan korupsi dana hibah dan bantuan sosial (Bansos) dengan terdakwa Gatot Pujo Nugroho batal digelar Pengadilan Tipikor Medan pada Pengadilan Negeri (PN) Medan, Kamis (25/8) siang. Batalnya siding digelar karena saksi tidak hadir, diantaranya Gubsu Tengku Erry Nuradi. Dalam siding ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) akan menghadari saksi berjumlah 10 orang. “Sidang dilanjutkan Senin (29/8) depan untuk mendengarkan keterangan saksi”. Ujar Janiako Girsang, Majelis Ketua Pada persidangan tersebut. Gubernur Sumatera Utara(Sumut) Ir H Tengku Erry Nuradi , MSi, mendorong seluruh mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) menjadi agen perubahan dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat. Harapan itu disampaikan Tngku Erry Nuradi saat membuka Kongres Nasional GMKI XXXV di Gedung Auditorium Simanare Sipoholon, Tapanuli Utara (Taput), Rabu (24/8/2016) siang. Dalam kesempatan itu, Erry mengatakan, mahasiswa memiliki peran stategis sebagai agen perubahan. Hal tersebut telah terbukti, sebelum bahkan setelah Indonesia Merdeka. “Sumpah Pemuda dan reformasi memiliki arti sangat penting. Dalam mengisi kemerdekaan ini, mahasiswa kita harapkan memberikan kontribusi dalam mencari solusi berbagai permasalahan yang lagi dihadapi bangsa. Intelektual mahasiswa sebagai modal penting bagi pemuda di era demokrasi” ujar Erry. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mempelajari kemungkinan restrukturisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah setelah keluarnya Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Menjawab wartawan di Medan, barubaru ini, Gubernur Sumut HT Erry Nuradi mengatakan, pihaknya telah membentuk tim untuk menilai dan melihat skor dari setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).Setelah penilaian tersebut selesai, pihaknya akan menetapkan kebijakan lanjut mengacu pada PP 18/2016 tentang Perangkat Daerah. Setelah kebijakan diambil Pemprov Sumut akan menyelenggarakan hasilnya ke DPRD untuk membuat perda yang diperlukan. Erry Nuradi tidak membantah kemungkinan adanya penggabungan SKPD tertentu dalam kebijakan yang diambil dari penilaian kinerja dang fingsi itu.
“PEMPROV SUMUT RESTRUISASI SKPD”
86
NO
MEDIA
JUDUL
RESUME
16.
PERJUANGAN BARU
“RAGAM KEGIATAN HARI JADI POLWAN DI SUMUT”
Dalam rangka memperingati hari jadi Polwan ke-68 tanggal 01 September 2016 , Polwan mengadakann kegiatan-kegiatan yang dilaksanankan mulai tanggal 09 Agustus s/d 01 September 2016 , salah satu diantara yakni bakti sosial berupa pemberian bantuan kepada korban kebakaran di Belawan. Bakti Sosial tersebut dihadiri oleh Ibu Kapolda Sumut Nining Budi Winarso (Ketua Bhayangkari), Ibu Waka Polda Sumut dan Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Dra. Rina Sari Ginting, Kapolres Belawan AKBP Tri Setyadi beserta ibu.
17.
SUMUT 24
“BI SUMUT GENCARKAN PENUKARAN UANG LUSUH”
18.
ANDALAS
“TIM PENILAI KECAMATAN TERBAIK PROVSU KUNJUNGI HURAGI”
19.
ANDALAS
“PWNU SUMUT LUNCURKAN PROGRAM SUMBANG SAMPAH” (Berita ini juga terbit di Analisa)
Hal ini dikatakan Kepalam Bank Indonesia Sumut, Difi Djohansyah, penukaran uang lusuh dapat dilakukan di kantor Bank Indonesia. Dari tahun ketahun ada peningkatan pada penukaran uang lusuh. “Selama ini, penukaran uang hanya dilakukan pada pelaku usaha, sedangkan masyarakat biasa belum banyak lakukan penukaran” katanya Selasa (23/8). Ditambahkannya, tahun 2015 ada kenaikan hingga 18 persen pada penukaran uang lusuh tersebut. Dan untuk kebutuhan kegiatan perbankan meningkat 4,5 persen. “Saat ini, kita sudah siapkan kas keliling untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, bahkan hingga sampai kabupaten, sekarang ini Tebing Tinggi sedang lakukan kas keliling penukaran uang lusuh” ujarnya. Tim penilai kecamatan terbaik tingkat Provinsi Sumatera Utara, melakukan kunjungan ke Kecamatan Hutaraja Tinggi (Huragi) Kabupaten Palas, untuk melakukan penilaian terkait kinerja pemerintahan kecamatan setempat dan beberapa aspek penting lainnya menyangkut pemberdayaan alam dan SDM di Kecamatan tersebut, Rabu (24/8), di halaman Kantor Camat Huragi. Penilaian kecamatan terbaik tingkat Provinsi Sumut tersebut juga diwarnai pertanyaan tim penilai dari Biro Pemerintahan Pemprovsu sebanyak 9 orang, yakni Drs Aswin Lubis, Kabag Perangkat Daerah Biro Pemerintahan Umum Setdaprovsu , sebagai ketua tim. Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Sumatera Utara (Sumut) melalui Lembaga Penanggulan Bencana dan Perubahan Iklim (LPBI) meluncurkan program Gerakan Amal Sumbang Sampah, Kamis (25/8) di Sekretariat Jalan Sei Batang Hari Medan. “Ini merupakan gerakan sosial kemanusiaan dengan mengajak umat untuk memanfaatkan barang bekas menjadi berharga dan bernilai ibadah” ujar Ketua PWNU Sumut H Afifuddin Lubis saat peluncuran program ini.
87
