Hari : Jumat Tanggal : 26 Februari 2015 NO
MEDIA
JUDUL
RESUME
1
ANALISA
‘’DARI 2.432 RUMAH SAKIT DI INDONESIA TERAKREDITASI INTERNASIONAL HANYA 100, SUMUT BELUM ADA’’
Hingga kini dari 2.431 rumah sakit di seluruh Indonesia baru, baru 100 rumah sakit lulus versi 2012 yang mengacu standar internasional dari jint Commision Internasional (JCI). Sayangnya, dari jumlah tersebut 206 rumah sakit di sumatera utara tak satu pun berstandar internasional versi 2012. ‘’saya yakin, orang sumut keinginannya kuat, jika punya keinginan kuat pasti bisa,’’tegas Ketua Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) Pusat dr Sutoto MKes di sela seminar Perumahsakitan Medan Hospital Expo 2015 yang diselenggarakan PERSI Sumut di Hotel Santika Dyandra,Kemarin. Akreditasi baru ini memang tidak gampang. Bukan sekedar dokumen-dokumen tetapi harus ada bukti-bukti bajwa kebijakan prosedur itu benar-benar diimplementasikan. Karena baru dan standarnya lebih tinggi makanya rumah sakit juga masih gamang,tuturnya.
2.
ANALISA
‘’DATANGI WAGUBSU NELAYAN MENGELUH SOAL ATURAN PENANGKAPAN KEPITING’’(Berita ini juga terbit di Mmimbar Umum).
3.
ANALISA
‘’DELISERDANG PERTAMA DI SUMUG LELANG JABATAN’’
4.
ANALISA
‘’BANDARA FL TOBING BUTUH PENINGKATAN AKSES JALAN’’
Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Tengku erry Nuradi berjanji akan meneruskan keluhan nelayan Medan Utara terkait Peraturan Menteri Kelautan dan perikanan tentang aturan penangkapan lobster, kepiting dan ranjungan yang dinilai merugikan nelayan. Hal tersebut disampaikannya saat menerima audiensi perwakilan Forum Masyarakat Nelayan Bersatu (FMNB) Medan Utara di ruang kerjanya Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Medan,Kamis(26/2). Menurut Erry, Peraturan Menteri (Permen) Kelautan dan Perikanan RI No 1 Tahun 2015 tentang ukuran dan berat lobster (penulirus spp), kepiting (Scylla spp),Ranungan (Portunus Palagicus spp) dan kepiting soka yang boleh ditangkap surat edaran merupakan bentuk upaya pemerintah untuk menjaga dan melestarikan kekayaan laut secara berkelanjutan. Meski demikian, tidak jarang aturan yang dibuat memberikan dampak terhadap ekonomi masyarakat nelayan tradisional yang selama ini menggunakan alat tangkap sederhana. Kabupaten Deliserdang merupakan kabuapaten/kota pertama di provinsi sumatera utara, melakukan lelang jabatan berdasarkan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU-ASN). Hal tersebut disampaikan pada saat menerima kunjungan kerja Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provsu ke Kabupaten Deliserdang,Rabu(26/2) di Lubukpakam. Komisi A DPRDSU berikan ‘’ancungan jempol’’ kepada bupati dan wakilnya Deliserdang. Apa yang telah dilakukan Kabupaten Deliserdang kiranya nantinya akan mampu memberikan arti sebenarnya kepada masyarakat dalam pengisian jabatan eselon II. Mudah-mudahan pengisian jabatan yang dilakukan melalui mekanisme dan system ini menjadi terpercaya dan menjasi salah satu percotohan di sumatera utara, jelas Ketua Komisi A DPRD Sumut. Kepala Bandar Udara (Bandara) FL Tobing Pinangsori, Ambar Suryoko mengatakan, saat ini animo masyarakat yang sudah memanfaatkan fasilitas penerbangan dari dank e Sibolga kian meingkat, sejalan dengan meningkatnya moda transportasi udara di banadara tersebut. ‘’Namun saying, akses jalan menuju Bandara FL Tobing masih memprihatinkan. Jadi hal itu menjadi penghambat pengembangan,’’ kata ambar menjawab analisa rabu(25/2) di kantor Kompleks Bandara FL Tobing Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah. Bandar sendiri, sebut Ambar, sudah kerap berkoordinasi dengan Bupati Tapteng,Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan pihak terkait lainnya untuk perbaikan akses jalan ke bandara FL Tobing, tapi kondisi jalan masih belum mengalami peningkatan sevagaimana diharapkan.
90
NO
MEDIA
JUDUL
5.
ANALISA
‘’JALAN LINTAS DIBIRKAN MENGAPA’’
6.
BATAK POS
7.
ANDALAS
8.
MEDAN BISNIS
RESUME
Jalan lintas Provinsi Sumatera utara (Jalinprov-Sumut) di desa sungai datar,Kecamtan Doloj, Kabupaten Padang Lawas utara (Paluta), menuju ibukota kecamatan Dolok Pasar Sipiongot cukup lama mengalami kerusakan hingga kini belum ada perbaikan sama sekali, bahkan kerusakan bertambah parah sehingga badan jalan sudah hampir terputus total. Hal tersebut berpengaruh pada kativitas perekonomian masyarkat khususnya yang berada di daerah Kecamatan dolok dan Doloj Sigompulon. Ketua Umum Mahasiswa Paluta Bersatu (MPB) mengatakan, jika pemkab Paluta dan Pemprov Sumut belum memperbaiki dan tetap tidak peduli dengan jalan tersebut, mungkin dalam waktu dekat mereka akan melakukan aksi karena dinilai sudah tidak punya hati nurani melihat kondisi daerahnya seperti ini. ‘’NASKAH UN UNTUK SUMUT SIAPNa naskah soal ujian nasional (UN) untuk provinsi Sumatera Utara siap dicetak PT Cerya Riau Mandiri Printing,Pekanbaru,Riau selaku DICETAK’’ pemenang tender penggadaan dan pendistribusian bahan UN SMA/MA,SMALB,SMK/MAK,SMP/MTS,SMPLB dan Pendidikan kesetaraan program paket B/WUSTHA serta program paket C. ‘’pada Proses Pencetakan atau Penggadaan naskah soal UN bukan lagi wewenang tugas, Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan sumut, melainkan Badan Penelitian dan pendidikan (Puspendik) Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan’’kata Ketua Kelompok Kerja (Pokja). ‘’WAGUBSU SAMBUT BAIK LOMBADD Wakil Gubernur Sumatera Utara Ir HT Erry Nuradi MSi menerima audiensi Panitia Perlombaan Pasukan Pengibar bendara PASKIBRA SE KOTA MEDAN’’ (Paskibraka) tingkat SMA Se-kota Medan dan sekitarnya di ruang kerjanya, Kantor Gubsu,Kamis(26/2). Wagubsu yang didampingi Kabid Organisasi Kesbanglinmas Provsu Muhamad dan Kabid PMPTK Disdik Provsu Suwardi SE MAP mengaku menyambut baik dan mendukung kegiatan Yayasan SMA Dharma Pancasila yang akan melaksanakan perlombaan paskibraka tersebut. Menurutnya kegiatan ini sangat positif untuk membentuk keprobadian generasi muda khususnya para siswa. Selain menumbuhkan kecintaan terhadap bangsa juga dapat melatih kedisiplinan. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan mensosialisasikan program BPJS baik ketenagakerjaan ‘’BPJS SOSIALISASI KE PNS Ba mensosialisasikan program BPJS baik ketenagakerjaan maupun Kesehatan kepada PNS di jajaran Pemprovsu,abu(25/1). Plt PEMPROVSU’’
Sekretaris Daerah (Sekda) Sabrina mengatakan, seperti yang diketahui sesuai dengan peraturan Presiden RI Nomor 109 Tahun 2013 tentang penahapan kepesertaan jaminan social, semua penyelenggara Negara baik TNI/Polri,PNS hingga upah harus wajib masuk BPJS Ketenagakerjaan paling lambat 1 juli 2015.
9.
MEDAN BISNIS
“INALUM JADI BUMN, OTORITA ASAHAN TAK JELAS FUNGSINYA”
10.
MEDAN BISNIS
“NELAYAN MENGADU KE WAGUB ATURAN PENANKAPAN KEPITING”
Setelah PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) di sahkan pemerintah menjadi badan Usaha milik Negara (BUMN), Otorita Asahan menjadi tidak jelas fungsinya. Otorita asahan hanya berfungsi sebagai pengawasan lahan di kuala Tanjung kabupaten Batubara dan lahan di Paritohan Tobasa yang di sewa PT Inalum Kamis(26/2).Sebelum PT Inalum menjadi BUMN, Otorita Asahan perpanjangan tangan pemerintah yang menaungi Inalum. Setelah menjadi BUMN, Oorita Asahan hanya sebagai HPL saja. Adapun fungsi pengawasan Otorita asahan mencakup pengawasan lahan Inalum seluas 1.400 hektare. Wakil Gubernur Sumut H Tengku Erry Nuradi akan meneruskan keluhan masyarakat nelaya medan uara terkait peratura Menteri Kelautan dan Perikanan tentang aturan penangkapan lobster, kepiting dan ranjungan yang dinilai merugikan nelayan.Wagub Sumut di dampingi Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Sumut Zonny Waldi, Kabid Kesbang polinmas Sumut Muhammad dan kepala seksi Postel Diskominfo Sumut Yusran lubis.Dalam kesempatan itu, Erry menyatakan, permen kelautan dan Perikanan RI No I Tahun 2015 tentang ukuran berat lobster, kepiting, ranjungan dan kepiting soka yang boleh ditangkap.
91
NO
MEDIA
JUDUL
RESUME
11.
SIB
12.
SIB
“6 FRAKSI DPRDSU DUKUNG PENUH PENGAJUAN HAK INTERPELASI TERHADAP GUBSU” “SEKJEN KEMENDAGRI HERAN DENGAN KELUARNYA PERGUB NO. 10/20/2015”
13.
SINDO
“SUMUT DI JATAH REVITALISASI 5 PASAR”
14.
JURNAL ASIA
“MULAI 2016 CUMA PAKAI 1 KARTU BPJS”
15.
MEDAN BISNIS
“140 PERUSAHAAN TUNDA INVESTASI DI SUMUT”
16.
MEDAN BISNIS
“PENGUNGSI SINABUNG SEGERA TERIMA BANTUAN RP 12,8 M”
Medan,Ketua fraksi Partai Hanura DPRD Sumut Aduhot Simamora menegaskan, 6 dari 9 fraksi di DPRD Sumut sudah menyatakan persetujuannya untuk mendukung pengajuan hak interpelasi kepada Gubsu H Gatot Pujo Nugroho, dan sudah dipastikan paing lambat Senin (2/3) akan disampaikan kepada pimpinan dewan untuk segera di jadwalkan paripurnanya. Jakarta, peraturan Gubernur tentang penjabaran PAPBD mendahului hanya dapat di keluarkan dalam keadaan mendesak, seperti dana tanggap darurat yang belum dianggarkan dalam APBD. Bisa jua dilakukan dalam hal Pilkada Serentak dan terkait ada sebuah eskalasi, tapi inipun harus diaudit dengan sangat ketat. Diluar itu tidak dimungkinkan,ujar Sekjen Kemendagri Yuswandi Tumenggung kepada SIB di jakarta, Kamis (26/2). Terkait pembayaran proyek tahun 2014 yang menggunakan dana dari APBD 2015, Yuswandi mengaku heran dan mengatakan hal itu semestinya tidak terjadi. Sebab semua perencanaan proyek di tahun berjalan harusnya diikuti dengan penganggaran pembiayaan yang jelas. Sumut bakal mendapat jatah revitalisasi lima pasar tradisional dari anggaran kementerian perdagangan 2015. Rvitalisasi yang di rencanakan untuk 100 unit pasar rakyat di seluruh Indonesia itu telah dianggarkan sebesar Rp795 miliar. Sekretaris Komisi B DPRD Sumut, Indra Alamsyah, mengungkapkan, dari informasi yang telah diperolehnya, kelima pasar tradisional ya ng sudah ditetapkan untuk direvitalisasi di Sumut ada di Kab Dairi, Serdangbedagai, Kota Binjai, Kota Padang Sidimpuan, dan kota Tanjung Balai. Namun dia belum bisa memastikan pasar mana yang akan dibantu pembangunannya.Ini informasi yang dapat dari Kemendag. Kami akan pantau dan kejar itu agar bisa segera Terealisasi, kata Politisi Partai Golkar kepada wartawan di Medan, Kamis (26/2). Peserta Badan Penyelenggaraan jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dan kesehatan akan menggunakan nomor identitas tunggal mulai 1 Januari 2016 mendatang. Itu artinya, peserta akan mendapatkan lima program sekaligus dari dua badan penyelenggara jaminan sosial lewat satu kartu. Nah, karenanya BPJS ketenagakerjaan dan kesehatan bersama-sama dengan kementerian Dalam Negeri akan melakukan konsolidasi ke arah sana. Kami harapkan, untuk peserta baru, mulai 1 Januari mendatang sudah menggunakan nomor identitas kependudukan (NIK), kamis (26/2) Sedikitnya 140 perusahaan menunda menanamkan modal (investasi) di provinsi sumut hal tersebut tidak cukupnya pasokan energy khususnya listrik di sumatera utara kepala badan promosi dan penanaman modal (BPMP) sumut,Purnama Dewi mengatakan total 140 perusahaan itu umumnya bergerak di bidang industry,kita prihatin sebenarnya dengan kondisi krisis kelistrikan ini,”ujar purnama ditemui wartawan di kantornya jalan Imam Bonjol medan Kamis (26/2).Daerah di harapkan menyajikan informasi potensi dan peluang investasi yang riil,yang telah berdasarkan kajian dan penelitian dan juga kita harus dorong penyempurnaan pelayanannya,”katanya.Untuk itu diharapkan agar percepatan pembangunan pembangkit listrik jangka menengah itu segera di realisasikan sumut punya potensi besar mengakomodir rencana pemerintah membangun pembangkit listrik ,”Ujarnya. Sebanyak 3.084 kepala keluarga pengungsi sinabung dari 9 desa akan menerima bantuan dari badan nasional penanggulangan bencana sekitar RP12,8 miliar bantuan ini terbagi dalam tiga item seperti sewa rumah lanjutan sewa rumah dan sewa lahan tambahan serta pendanaan padat karya disalurkan melalui BRI Cabang kabanjahe setelah dokumen identitas kepala keluarga 9 desa dilengkapi.kata jhonson tarigan sewa rumah lanjutan diberikan kepada tujuh desa seperti suka meriah sebanyak 137 KK,Simacem 130KK,Berastepu767KK,Gamber 182 KK,Kuta Tonggal107KK,Bekerah 100KK dan Guri Kinayan 753KK dengan biaya RP 1.800.000Per KK.Kacab BRI Kabanjahe Toufik Hidayat,Rabu (25/2) dikantor BPBD karo mengatakan sejauh ini pihaknya sudah siap menyalurkan bantuan kepada warga dua desa pengungsi sinabung tentunya atas dasar kordinasi BRI Kabanjahe dengan BPBD karo.
92
NO
MEDIA
JUDUL
RESUME
17.
ANDALAS
“DIBATASI MENANGKAP KEPITING NELAYAN MENGADU KE WAGUBSU”
18.
MEDAN POS
“GUBSU DIDESAK BAYAR HUTANG DBH(Berita Ini Juga Terbit Di Sumut 24)”
19.
MEDAN POS
“SUTIAS PROMOSIKAN TAS DAUR ULANG SISWA DWIWARNA(Berita ini Juga Terbit Di Medan Bisnis)”
20.
SINDO
“BK3S KORPRI SUMUT SANTUNI SD JUARA”
Masyarakat nelayan di medan utara yang tergabung dalam forum masyarakat nelayan bersatu mengadukan nasibnya kepada wakil gubernur sumatera utara Tengku Erry Nuradi terkait peraturan menteri kelautan dan perikanan tentang penangkapan lobster,kepiting,dan rajungan yang dinilai merugikan nelayan kepada sejumlah perwakilan,wagubsu berjanji akan meneruskan keluhan para nelayan itu kepada pemerintah pusat terkait di Jakarta.sementara wagubsu di damping kepala dinas perikanan dan kelautan provsu Zonny Waldi SSos MM,kabid Kesbangpolinmas provsu Muhammad dan kepala seksi (kasi) Postel Diskominfo provsu Yusran lubis,dalam pertemuan itu azhar ong mengatakan bahwa surat edaran menteri Kelautan dan perikanan susi pujiastuti tentang ukuran dan berta lobster ,kepiting,rajungan dan kepiting soka yang boleh ditangkap dinilai sangat merugikan nelayan tardisional umumnya masih sangat sederhana.azhar berharap surat edaran tersebut ditinjau ulang agar nelayan tradisional dapat bertahan hidup dan membiayai pendidikan anak-anaknya. Wali kota medan dan bupati taput mendesak Gubsu H.gatot pujo Nugroho untuk segera membayar hutang atau realisasi DBH maupun kekurangan dana BKP hal ini diungkapkan wakil ketua DPRD Sumatera utara parlinsyah harahap ,SE.menerima surat tambusan dari bupati Taput dan walikota medan bahwa kedua kepala daerah itu menyurati gubsu untuk meminta realisasi dana bagi hasil pajak dari provinsi kita harapkan Gubsu dapat segera mencairkan demi peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota tandas parliansyah harahap kepada wartawan kamis (26/2) di DPRD sumut dalam surat walikota medan yang ditanda tangani Drs H Dzulmi Eldin S,MSI bertanggal 12 November 2014 bernomor 900/15108 bersifat penting dan langsung ditujukan kepada Gubsu itu,Tegas anggota FP gerindra ini ,memohon realisasi dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada pemerintah kota medan,berkenan dengan hal itu dimohonkan kepada gubernur sumatera utara dapat merealisasikan dengan segera dan bagi hasil pajak dari provinsi yang telah dialokasikan untuk pemerintah kota medan pada APBD/P-APBD provinsi sumut agar tidak terganggunya pelaksanaan belanja daerah pemerintahan kota medan,”tegas walikota dalam suratnya. Ketua dewan kerajinan nasional daerah Hj Sutias handayani gatot Pujo Nugroho mengaku tidak malu menggunakan tas dari bahan daur ulang hasil kerajinan usaha kecil menengah menurutnya produk kerajinan usaha kecil tidak kalah kualitasnya dan tampilannya dari tas “Branded”.saya tidak malu memakai tas produk daur ulang .tas ini saya pakai kemana – kemana dan sudah saya buktikan kualitasnya sangat baik ,”Ujar Sutias sambil memperlihatkan tas biru yang terbuat dari kertas Koran yang ditentengnya kepada para guru sekolah dan pelajar di stan open fair ITM 2015 kemarin.sutias dalam kesempatan itu memberikan arahan dan motivasi kepada mahasiswa dan pelajar saat meninjau stan – stan yang memamerkan hasil produk –produk.sutias sendiri menyinggung tas yang ditentengnya ketika menyaksikan produk tas dari bahan daur ulang yang di pajang hasil karya guru dan pelajar sekolah dwiwarna. Sekolah binaan rumah zakat sekolah dasar juara mendapat santunan dari badan koordinasi kegiatan kesejahteraan sosial (BK3S)provinsi sumut berkerja sama dengan korps pegawai negri sumut,kami juga akan menyalurkan bantuan sepatu bagi siswa – siswa SD juara dan pengajar dari donasi berbagai pihak ,jadi kami minta data nomor sepatu siswa – siswi dan guru,”kata Sutias,sutias berpesan agar para siswa yang dari berbagai latar belakang keluarga itu bisa lebih maksimal meraih prestasi.sementara para guru di harapkan bisa lebih maksimal mengajar agar potensi dan prestasi siswa bertambah lebih baik.kepala SD juara medan sahidan gayo dalam kesempatan itu menjelaskan SD juara yang dipimpinnya diibaratkanmesin kalau di masukkan apasaja seperti ubi dan beras hasilnya menjadi tepun harapannya kondisi siswa nya baik dari latar belakang apa saja sehingga kedepan akan menjadi juara.
93
NO
MEDIA
JUDUL
RESUME
21.
BATAK POS
“PEMERINTAH JAMIN PASOKAN GAS 3KG AMAN”
Kementerian energy dan sumber daya mineral memastikan pasokan elpiji 3 kilogram tak bermasalah,menurut pelaksanaan tugas direktur jenderal minyak dan gas bumi kementerian energi I.G.N wiratmadja hanya ada beberapa lokasi yang mengalami kesulitan dalam mendapatkan barang tapi bukan karena kelangkaan.ini buka kelangkaan sampai tidak ada barang tapi hanya agak sulit mendapatkan din beberapa tempat ,”kata wiradmaja di kantor satuan kerja khusus pelaksanaan kegiatan usaha minyak.wiratmaja menyebutkan tempat yang mengalami kesulitan untuk mendapat kan elpiji melon ini di antaranya binjai,subang,sumedang, depok,bogor, jepara,tebing tinggi,dan wilayah karet.jakarta pusat.
94
