‘'
Hari : Selasa Tanggal : 10 April 2016 NO
MEDIA
JUDUL
1
ANALISA
‘’OMBUDSMAN TEMUKAN KUNCI JAWABAN DI SMAN 2- PLT GUBSU DAN WALIKOTA TINJAU UN’’(Berita ini juga terbit di Medan Bisnis,Sumut Pos,Mimbar Umum,Jurnal Asia,Matahari).
2.
ANALISA
3.
ANALISA
RESUME
Ombudsman Perwakilan Sumut menemukan kertas yang diduga kunci jawaban di SMA Negeri 2 Medan yang melaksanakan Ujian Nasional Tertulis atau Paper Based Test (PBT),Senin(4/4). Kertas tersebut ditemukan Asisten Ombudsman Sumut, Tetty Silaen, saat memantau pelaksanaan UN, tepatnya di Ruang 17. Kertas itu diambil dari seorang siswi saat ujian sedang berlangsung. Siswi tersebut didapati sedang membuka dompet yang di dalamnya terdapat dua lembar kertas kecil, yang diduga kunci jawaban soal Bahasa Indonesia. Salah satunya bertuliskan angka dan Huruf yang diketik Rapid an difotokopi. Sedangkan satu kertas lagi isinya ditulis tangan di pensil. Pihaknya mengatakan akan meyampaikan temuan tersebut ke Ombudsman Pusat untuk disampaikan ke Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Ia juga mengatakan pelanggaran juga terjadi di SMAN 1 Medan saat sejumlah pejabat masuk ke Ruangan ujian padahal menurut prosedur tidak ada yang diperbolehkan masuk ke ruangan ujian selain peserta dan pengawas ujian. ‘’13 ANAK BINAAN UN DI LAPAS’’ Tiga Belas anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus (LPKA) Klas I Tanjung Gusta mengikuti ujian Nasional (UN), Senin(4/4). Mereka mengikuti UN dengan serius dan tenang. ‘’Hari ini (Kemarin,red) pelaksanaan UN paket C di LPKA berjalan lancar dan aman,’’ ujar Kepala Lapas Anak Kelas IA Tanjung Gusta Medan, Windu Artousai saat meninjau pelaksanaan UN. Meski tidak menggunakan seragam sekolah,Tapi, tidak ada perbedaan pada pelaksanaan UN di LPKA tersebut. Ujian ini juga diawasi pengawas dari Disdik Kota Medan. ‘’KORUPSI BANSOS, KESBANGPOL Jaksa Penuntut Umum (JPU) ehulinan Purba dan Ingan Malem menghadirkan 8 saksi dalam kasus dugaan korupsi dana LINMAS TIDAK KALRIFIKASI’’ hibah dan bansos TA 2012-2013 dengan terdakwa Mantan Kepalan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Pelrindungan Masyarakat (Kesbangpolinmas) Provsu. Kedelapam saksi itu yakni Mimin Indrayanti selaku Bendahara Biro Keuangan Sekretariat Daerah (Setda) Pemprovsu, Triyono Harta selaku petugas Evaluasi APBD kabupaten/kota, Zulkarnain Rangkuti selaku Sekretaris Kesbangpolinmas provsu serta Ahmad Firdaus Hutasuhut selaku Kabid Pimpinan Politik Dalam Negeri Kesbangpol dan Limas Provsu. Dalam keterangannya, Sri menyebut Kesbangpilnmas tidak ada melakukan klarifikasi ke kantornya, hal senada dikatakan Ali Sitepu. Ali menungkapkan bahwa ada sekitar 7 Organisasi kemasyarkatan (Ormas) yang berada di wilayahnya. ‘’Kesbang tidak ada melakukan kalrifikasi ke kantor saya.
10
NO
MEDIA
JUDUL
RESUME
4.
ANALISA
‘’BKKBN TINGKATKAN PENDAPATAN KELUARGA SEJAHTERA’’
5.
ANALISA
6.
ANALISA
‘’PDAM TIRTANADI DIHARAPKAN JADI BAROMETER AIR BERSIH DAN LIMBAH’’(Berita ini juga terbit di Sindo,Sumut Pos,Mimbar Umum,Waspada,Metro 24 Jam) ‘’BAWANG MERAH DAN PUTIH MELONJAK NAIK’’
7.
ANALISA
‘’ORGANDA TIDAK KEBERATAN TARIF TURUN 3%’’
8.
ANALISA
‘’PERLU SMK PARIWISATA SEKITAR DABAU TOBA’’
9.
MATAHARI
‘’DINAS TAMBEN SUMUT DINILAI HAMBAT PROGRAM BANGUN TOL MEDAN – KUALA NAMU – TEBINGTINGGI’’
Badan Kependudkan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sumatera Utara mendorong peserta keluarga Berencana (KB) untuk ikut membentuk kelompok usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga sejahtera (UPPKS). ‘’Kelompok ini nantinya diharapkan menjadi pelaku usaha yang dapat berdaya saing, apalagi di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA),’’ ujar Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumut, Temazaro Zega, dalam Rakornis Pembentukan dan Pengembangan Kelompok UPPKS Provinsi Sumatera Utara 2016 di Hotel Grand Antares,Senin(4/4). Kegiatan ini menyangkut program beyond family planning yang lebih jauh dari KB, akan tetapi juga peningkatan pendapatan. Pemerintah mengharapkan PDAM Tirtanadi kembali menjadi Baromoter air bersih dan limbah di Indonesia. Selain itu, dapat menjadi kiblat PDAM-PDAM di tanah air untuk diikuti kinerjanya, seperti beberapa tahun silam. Hal itu diungkapkan Kepala Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Strategis Ditjen Cipta Karya Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Ir Bustami,MM sebelum menyerahkan bantuan truk dan peralatan limbah tinja di halaman belakang kantor Pusat PDAM Tirtanadi Jl SM Raja Medan,Senin(4/4). Acara penyerahan bantuan ini dihadiri Plt Gubsu HT Erry Nuradi, Walikota Medan,Dll. Harga bawang merah dan putih melonjak di pasaran, Senin(4/4). Saat ini, harga bawang merah berada di kisaran Rp50 ribu per kilogram yang sebelumnya hanya Rp30 ribu per kilogram. Harga bawang putih juga ikut-ikutan merangkak naik. Bawang putih yang sebelumnya hanya dihargai Rp18 Ribu per kilogramnya, saat ini sudah mencapai Rp30 kilogram. Harga Kedua bawang tersebut naik hingga 40 persen. Organisasi Angkutan Darat Daerah Istimewa Yogyakarta tidak keberatan jika tariff angkutan umum diturunkan 3 persen menyusul penurunan harga bahan bakar minyak jenis premium dan solar sebesar Rp500/liter. ‘’Meski saat ini ‘’load factor’’ (Tingkat ketrisian penumpang) masih rendah, saya kira kalau turun 3 persen maih masuk akal,’’ kata Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) DIY Agus Adrianto di Yogyakarta,Senin(4/4). Dijadikannya Danau Toba menjadi destinasi pariwisata nasional dan Monaco of Asia harus diikuti dengan penyiapan sumber daya manusia (SDM) yang mantap. Makanya perlu dibangun sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pariwisata di Daerah Kawasan Danau Toba. Demikian disampaikan anggota Komisi X DPR RI, dr Sofyan Tan kepada analisa usai meninjau pelaksanaan Ujian Nasional (UN) Di Medan,Senin(4/4). Dinas Pertamabangan dan Energi Sumut dinilai menghambat program Presiden RI Joko Widodo untuk proyek pembangunan jalan tol. Hambatan pembangunan jalan tol itu karena Dinas mempersulit belasan rekanan dalam pengurusan Rekomendasi Teknis Penerbitan IUP Operasi Produksi untuk penjualan tanah timbun. ‘’proses pengurusan izin pertambangan dipersulit sampai berbulan-bulan bahkan ada yang tiga bulan tidak siap-siap dengan alasan yang tidak jelas dan bertele-tele. Padahal berbagai persyaratan sudah dilengkapi sebagaimana peraturan yang berlaku.
11
NO
MEDIA
JUDUL
RESUME
10.
MEDAN BISNIS
‘’DPRD DESAK PEMPROVSU BAYAR HUTANG KE DELISERDANG’’(Berita ini juga terbit di SIB)
11.
MEDAN BISNIS
‘’PKS DAN HANURA BELUM BAHAS WAKIL GUBERNUR’’(Berita ini juga terbit di Sindo)
12.
SIB
13.
ANDALAS
‘’JELANG PENERBANGAN LANGSUNG MEDAN GUANGZHOU WISATAWAN RRT KE MANCANEGARA 124 JUTA ORANG, PEMPROVSU HARUS MAMPU TARIK MINIMAL 1 PERSEN KUNJUNGI SUMUT’’ ‘’HARI PERTAMA UJIAN SERVER EROR DAN ‘KOPEKAN’ BEREDAR’’
Tim Reses III DPRD Sumut Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Deliserdang mendesak Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) untuk segera membayar hutang bantuan Keuangan Provinsi (BKP) dan Dana Bagi Hasil (DBH) ke Kabupaten Deliserdang dari tahun anggaran 2014 hingga 2016 dengan nilai mencapai Rp 331 miliar. Hai itu diungkapkan Ketua dan anggota Tim Reses III DPRD Sumut Hasaidin Daulay dan Evready Sitorus dalm laporan kegiatan resesnya pada rapat Paripurna DPRD Sumut yang dipimpin Wakil Ketua Dewan HT Milwan didampingi wakil ketua lainnya Parlinsyah Harahap dan Zulkifli Efendi Siregar yang dihadiri PLT Gubsu HT Erry Nuradi dan unsur forum Komunikasi pemerintahan Daerah (FKPD) Sumut, Senin (4/4) di DPRD Sumut. Menteri dalam Negeri Tjahjo Kumolo telah memastikan pelaksana Tugas (PLt) Gubsu Erry Nuradi menjadi Gubernur Definitif tidak lama lagi. Hal ini dikarenakan kasus hukum mantan Gubernut Sumut Gatot Pujo Nugroho telah berkekuatan hukum tetap. Sesuai Undang – Undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan, apabila terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah mengusulkan duan orang calon wakil kepala Daerah untuk dipilih oleh rapat Paripurna DPRD berdasarkan usul Parpol pengusung kepala daerah. Ketua Indonesia China Business Council (ICBC) Sumatera Utara Tansri Chandra menyambut positif dibukanya penerbangan rute Medan – Guangzhou, Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dalam waktu dekat. Untuk itu, dia mengajak Pemprovsu membenahi infra struktur yang masih jadi kendala wisatawan mancanegara yang akan berkunjung ke sejumlah objek wisata Sumut. “Infrastruktur masih menjadi kendala utama bagi rombongan wisman, khususnya dari Tiongkok yang ingin berwisata ke sejumalh objek wisata Sumut seperti Danau Toba Samosir, berastagi dan lainnya yang infrastrukturnya belum memadai,” ujar Tansri Chandra (2/4).
14.
BATAK POS
‘’DUGAAN KORUPSI DI DISKANLA PLT GUBSU, “SAYA TAK KOMENTAR BUKAN TUPOKSI SAYA” ”
Ujian Nasional hari pertama, Senin (4/4) diwarnai gangguan teknis dan dugaan kecurangan. Di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1, server sempat rusak sehingga mengganggu pelaksanaan Ujian nasional Berbasis Komputer (UNBK) Sedangkan di SMAN 2 Medan, ditemukan kopekan diduga junci Jawaban UN 2016. Adalah SMAN 1 menjadi satusatunya sekolah negeri dikota Medan yang dapat kesempatan menjalankan UNBK. Sayangnya, meski sudah melakukan persiapan yang matang, server eror tidak dapat terhindarkan. Pengadaan 6 unit kapal penagkap ikan di Dinas Perikanan dan Kelautan Diskanla Provsu untuk Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah diduga menjadi mark up anggaran. Dana yang berasal dari anggaran pendapatan berbelanja daerah (APBD) Provinsi Sumut tahun anggaran 2014 berpagu Rp 8 miliar. Penggelembungan harga itu diduga kuat merugikan keuangan negara, sehingga aparat hukum, yaitu kepolisian daerah Sumut (Poldasu) melalui direktorat Kriminal Khusus (Ditkrimsus) sudah melakukan penyelidikan.
12
NO
MEDIA
JUDUL
RESUME
15.
PERJUANGA N BARU
‘’IURAN SUAP SKPD T ERRY : SAYA NO COMMENT”
16.
MEDAN BISNIS
“SERAPAN PUPUK BERSUBSIDI SUMUT DIPREDIKSI MENINGKAT”
17.
MEDAN BISNIS
“KANTOR DINAS BINA MARGA SUMUT SEPERTI GUDANG”(berita ini juga terbit di Waspada )
18.
MEDAN BISNIS
“TINJAU RUMAH TANGGA MEDAN MAKIN MENGKWATIRKAN”(berita ini juga terbit di Jurnal Asia)
19.
JURNAL ASIA
“HARI PERTAMA UN DI SUMUT LANCAR”(berita ini juga terbit di Orbit,Tribun,Mimbar Umum,Waspada)
Pelaksana Tugas Gubernur Sumatera Utara HT Erry Nuradi menolak berkomentar saat ditanya terkait pernyataan penyidik KPK Irene Putrie Yang menyebut adanya iuran dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) untuk diberikan kepada pimpinan DPRD Sumut sebagai Suap sebagai pemulus APBD Sumut. “Kalau itu saya no Comment, saya hanya mau jawab yang menjadi tupoksi saya, karena kalau tidak nanti bisa bersalahan,” ujar Erry saat ditemui usai menghadiri sidang Paripurna DPRD Sumatera Utara tentang penyampaian laporan hasil reses sidang ke II, Senin (4/4). Serapan pupuk bersubsidi sektor pertanian di sumatera utara (sumut) tahun 2016 diprediksi meningkat. Hal tersebut karena seluruh kabupaten/kota sudah memiliki peraturan bupati/walikota untuk alokasi pupuk bersubsidi yangmencantumkan jumlah kebutuhan pupuk bersubsidi melalui Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Sehingga diharapkan setiap petani mendapatkan pupuk bersubsidi secara merata kata Kepala Seksi Sarana Pertanian Dinas Pertanian (Distan) sumut Heru Suwono, Seni (4/4) di Medan. Dikatakannya, hingga akhir Maret 2016, sudah 33 kabupaten/kota di sumut yang memiliki peraturan alokasi pupuk bersubsidi. Padahal di bulan februari 2016, baru 13 daerah yang mengeluarkannya. Keberadaan Kantor Dinas Bina Marga Sumut yang berada di jalan sakti lubis medan layaknya sudah seperti gudang. Sama sekali tidak tercermin seperti kantor Dinas SKPD di jajaran pemprovsu. Selain kondisinya terlihat jorok karena banyak sampah , tata ruang kantor juga sangat buruk. Belum lagi Kepala Dinas HM Armand Effendy Pohan juga sering tak berada di tempat. Membuat kantor ini seperti tak berpenghuni. Hal tersebut terjadi karena Kabid Pembangunan DBM sumut Abdul Haris juga sama sekali tidak berada di tempat, sehingga pegawainya terlihat hanya duduk, ngobrol, tertawa dan ada pula yang bernyanyi. Bapak Abdul Haris tidak ada, Pak Lamhot juga tidak ada di kantor, ujar seorang pegawai berjilbab yang terlihat duduk – duduk. Tinjau atau limbah rumah tangga di sumatera utara (sumut), khususnya kota Medan semakin mengkwatirkan. Jika tidak segera diantisipasi secara terpadu, bisa menjadi masalah serius yang yang mengancam keberlangsungan hidup warga medan. Hadir pada kesempatan itu Plt Gubsu Ir H Tengku Erry Nuradi Msi, Walikota Medan Drs H Dzulmi Eldin Msi, Ketua Komisi C DPRD sumut Ziera Salim Silitonga Kepala Satker pengembangan penyehatan Lingkungan permukiman Strategsi Kementrian PUPR Ir Bustami MM, Ketua Dewan Pegawas PDAM Tirtanadi Drs H Hasban Ritonga dan jajaran dewan pengawas dan para Direksi Tirtanadi. Meninjau langsung jalannya UN dilakukan Bupati Labuhanbatu H Pangonal Harahap SE Msi, Senin (4/4). Bupati bersama wakapolres, kadis pendidikan. Dalam peninjauan itu Pangonal Harahap banyak memberikan pengarahan dan petunjuk kepada para kepala sekolah dan guru agar selama pelaksanaan ujian nasioanl yang berlangsung selama 3 hari dan tanggal 4 s/d 6 April 2016 dan ujian susulan dari tanggal 11 s/d 13 April 2016 dapat berjalan sukses dan lancar. Dijelaskannya, untuk UN tahun ini jumlah peserta didik sebanyak 803 siswa rincian peserta didik dari SMA/ MA 518 orang. Untuk hari pertama ini, kehadiran peserta UN di kabupaten Pakpak Bharat seratus persen,”jelasnya.
13
NO
MEDIA
JUDUL
RESUME
20.
SUMUT 24
“ARSYAD LUBIS KEMBALI BOHONGI HT ERRY NURADI’
21.
ORBIT
“ERRY MENGELAK, HANAFIAH BERANG”
22.
ORBIT
“SUPIR TAKSI MEMAKSA UNRAS KE KANTOR GUBSU”
23.
WASPADA
“ICBC AJAK PEMPROVSU BENAHI INFRASTRUKTUR”(berita ini juga terbit di Medan Bisnis)
Musrendang RKPD Provsu 2017 baru – baru ini salah satu hotel mewah, di Medan harusnya dihadiri oleh tiga Menteri yakni Mendagri Tjahjo Kumolo Menkop dan UKM AAGN Puspayoga serta Menteri Agrari dan Tata ruang Erry Mursyidan Baldan. Sama artinya Kepala Bappeda tersebut membohongi atasannya, ujar Ketua Lembaga Transparansi Hendrico Damar kepada Sumut 24, Senin (4/4). Lebih lanjut dikatakannya, sesuai dengan ucapan Kepala Bappeda Sumut, Arsyad Lubis kepada media massa sebelumnya. Nyatanya pada Musrendang Provsu RKPD 2017, tersebut hanya dihadiri dua Menteri yaitu Mendagri Tjahjo Kumolo, Menkop dan UKM AAGN Pupayoga Dijebloskannya sejumlah politikus ke balik besi oleh komisi pemberantasan Korupsi (KPK), rupanya membuat anggota DPRD Sumut was – was. Terlebih terhadap sinkronisasi dana yang terjadi antara pemprovsu dan DPRD Sumut yang rawan korupsi. Hal itu diungkapkan M Hanafiah Harahap, anggota DPRD sumut dari Fraksi Golkar sebelum rapat paripurna penyampaian hasil reses terkait hasil evaluasi Mendagri terhadap APBD Sumut 2016, terdapat sinkronisasi dengan angka Rp 179 M antara lambaga legislative dan eksekutif di level provinsi. Pria yang akrab disapa Hanafi ini menilai, pembahasan itu tidak resmi sabab tidak ada persetujuan dari semua anggota dewan. Setelah diterima anggota DPRD sumut, para supir taksi terlihat berdebat ketika Koordinator Aksi Lembaga Supir Kasper Sumut dan Isotarban KNIA Israel Situmeang meminta massa membubarkan diri dengan tertib. Sebab aksi mereka telah terima dengan baik oleh anggota DPRD Sumut. Namun, para supir tetap ingin melakukan unjukrasa ke Kantor Gubsu dikarenakan geram dengan pengawasan Dinas Perhubungan sumut yang membiarkan taksi liar beroperasi di Bandara Kualanamu. Ketua Indonesia China Business Council (ICBC) Sumatera Utara Transri Candra menyambut positif dibukanya penerbangan Medan – Guangzhou Republik Rakya – Tiongkok (RBT). Untuk itu, dia mengajak pemerintah provinsi sumatera utara membenahi infrastruktur yang jadi kendala para wisatawan mancanegara saat berkunjung ke objek wisata di sumut. Infrastruktur masih menjadi kendala utama bagi rombongan wisman seperti ke Danau Toba, Samosir Berastagi dan lainnya. Selain itu juga, menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemprovsu dan Kabupaten/kota. Menurut Transi Candra, pihaknya bekerjasama dengan PT Gross City Gold (GCG) dalam penjualan tiket pesawat. Untuk itu dia mengimbau kepada pemilik biro perjalanan di kota Medan untuk bisa bersinergi dengan PT GCG dalam pemasaran tiket.
14
