Hari : Rabu Tanggal : 12 Agustus 2015 NO
MEDIA
JUDUL
RESUME
1
ANALISA
‘’MENHAN: TENTARA-PNS YANG BERPOLIGAMI DIPECAT’’
2
ANALISA
‘’SELAMA DITAHAN KPK GATOT BELUM DIJENGUK ANAK BUAH’’(Berita Acara di Perjuangan Baru,Tribun).
3
ANALISA
‘’ANGGOTA DPRD SUMUT MARAH DISEBUT PENIPU’’
4
ANALISA
‘’BANGUN GEOPARK KALDERA TOBA PLT GUBSU MINTA 7 KABUPATEN BERSINERGI’’(Berita ini juga terbit di Perjuangan Baru).
Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menegaskan, pihaknya tidak menoleransi bila ada tentara dan pegawai negeri sipil (PNS) di Kementriannya yang ketahuan poligami, bahkan bila ada yang ketahuan akan langsung dipecat. ‘’Tentara dan PNS tidak boleh kawin dua? Siapa yang bilang gitu? Saya kaget. Orang tidak pernah ngomong begitu,’’kata Ryamizard, usai menghadiri peringatan Hari Veteran Nasional,DI jcc Senayan, Jakarta,Selasa. Hal itu menyikapi polemic surat edaran bernomor SE/71/VIII/2015 yang mengatur soal Persetujuan Izin Perkawinan dan Perceraian bagi pegawai di Lingkungan Kementrian Pertahanan. Menurutnya, surat edaran itu harus dibaca utuh. Jika tidak maka surat edaran itu akan menimbulkan pertentangan. Selama ditahan KPK di Rumah Tahanan Cipinang, Jakarta Timur sejak Senin(3/8) hingga kini, Gatot Pujo Nugroho belum pernah dijenguk pejabat di Pemprovsu atau anak buahnya selama ini. Sekretaris Daerah Provinsi Sumut, Hasban Ritonga, Selasa(11/8), membenarkan hal itu,’’mungkin akan diagendakan karena Plt GUbernur (Tengku Erry Nuradi-red) juga pernah membicarakan seperti itu,’’kata Hasban. Ditanya apakah masih ada koordinasi jajaran Pemprovsu dengan Gatot setelah ditahan sepebuhnya sudah putus, Sekda tidak menjawab terus terang. Ia hanya menyebutkan, pelaksana tugas gubernur sehari-hari dijalankan wakil gubernur. ‘’Pelaksana TUgas sehari-hari sekarang sepenuhnya di Pak Wagub,’’jawabnya. Anggota DPRD Sumut dari Fraksi Demokrat, Guntir Manurung marah saat menerima demo mahasiswa yang tergabung dalam Dewan Pengurus Pusat (DPP) Himpunan (Himapsi) di depan lobi gedung DPRD Sumut,Medan,Selasa(11/8). Kemarahan Guntur Manurung dipicu pendemo yang terlihat tidak jelas saat menyampaikan aspirasi, Bahkan, saat membaca poster yang dibawa pendemo yang berisi wakil rakyat penipu dan tukang tidur. Guntur pun terlihat emosi dan meminta agar poster itu diturunkan. Sementara anggota fraksi PDI Perjuangan, Baskami Ginting terlihat menemui orator. Dia meminta agar mahasiswa bersikap sopan saat menyampaikan aspirasi. Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sumut T Erry Nuradi meminta 7 kabupaten di kawasan Danau Toba bersinergi dan Bekerjasama dalam mengelola pariwisata berbasis geopark. Hal itu disampaikannya pada acara Workshop Pengelolaan Dsetinasi Pariwsata Toba Berbasis Geopark, di Tiara Hotel dan Convention Centre Medan,Selasa(11/8). Pada workshop itu dilakukan kesepakatan bersama sekaligus penandatanganan 7 kabupaten se kawasan Danau Toba. Dalam rangka Percepatan menapaian tujuan itu, maka Pemprovsu telah membentuk tim percepatan pengajuan Geopark Kaldera Toba, ini sesuai dengan Surat Keputusan Gubsu No.188.44/404/KPTS/2013 tanggal 26 Juni 2013. Dalam hal ini Erry segera meralisasi surat keputusan Gubsu itu agar Geopark Kaldera Toba cepat realisasi.
31
NO
MEDIA
JUDUL
5
ANALISA
‘’LIRA SUMUT APRESIASI HARAPAN WAGUBSU TRANPARAN DALAM KASUS DANA BANSOS’’
6
ANALISA
7
ANALISA
‘’SOAL KORUPSI BANSOS GATOT NGOTOT TAK MAU DIPERIKSA KEJAGUNG’’ (Berita ini juga terbit di Mimbar Umum,SIB,Medan Bisnis,Andalas,Batak Pos). ‘’PERTUMBUHAN MANUFAKTUR SUMUT MENINGKAT TRIWULAN II’’
8
SIB
9
SIB
10
MEDAN POS
‘’FG DPRDSU: Plt GUBSU ERRY NURADI HARIS BUAT TEROBOSAN, JANGAN HANYA KERJA RUTINITAS’’(Berita ini juga terbit di Medan Pos). ‘’MUTU PENDIDIKAN DI SUMUT ANJLOK PEMPROVSU SIAPKAN ANGGARAN RP195 MILLIAR UNTUK TINGKATKAN KUALITAS GURU’’ ‘’KPK GELEDAH RUMAH ISTRI MUDA GATOT DI JAKARTA’’
RESUME Dewan Pimpinan Wilayah Lumbung Informasi Rakyat (DPW-LIRA) Sumut mengapresiasi harapan Wagubsu HT Erry Nuradi, yang menginginkan agar pada pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait bersikap terbuka (transparan) dalam kasus korupsi dana bantuan social (Bansos) di Pemprovso periode 2011-2013. Berdasarkan hasil investigasi para intel di Lapngan, cukup banyak pihak yang memproleh manfaat dari penyaluran dana Bnasos tersebut. Karena itu, pihaknya sangat setuju dengan wagubsu, agar pihak-pihak penerima manfaat segera membukakan secara rinci aliran dana Bnasos dimaksud dan menulangkannya kalau tidak mau terjerat hukum karena terbukti secara sah menyalahgunakan dana itu untuk kepentingan pribadi. Kejaksaan Agung (Kejagung) berencana memanggil Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho untuk diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi bantuan social. Namun Gatot Bersikeras tak mau diperiksa jaksa. Dasarnya menurut kami pokok perkaranya sama. Ini kan urusannya PTUN Rp200 juta. Pokok perkaranya uang Rp1 triliun. Kalau Evy diminta datang ke Kejagung, Evy dan Gubernur tidak akan datang,’’kata pengacara Gatot, Razman Arief Nasution di Gedung KPK, Jakarta Selatan,Selasa(11/8). Pertumbuhan produksi industry manufaktir besar dan sedang Sumut Triwulan II 2015 meningkat 4,13 persen dibandingkan periode yang sama 2014 (yoy). Kenaikan ini terutama dipicu kenaikan pertumbuhan produksi industry makanan 10,36 persen,industry kayu, barang dari kayu dan gabus (tidak termasuk furniture) dan barang anyaman dari bamboo, rotan dan sejenisnya 9,66%, dan industry karet,barang dari karet dan plastic 1,41%, ungkap Badan Pusat Staistik (BPS) Sumut baru-baru ini. Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sumut Ir Yantoni Purba MM menegaskan, Pelaksana Tugas (Plt) Gubsu HT Erry Nuradi harus membuat terobosan dalam menjalankan pembangunan di sumut, demi percepatan pembangunan. Jangan hanya melaksanakan rutinitas semata dan semaksimal mungkin jauhkan prilaku korupsi,Kolusi dan Nepotisme maupun praktik suap-menyuap.
Langkah itu menyikapi anjlok mutu pendidikan di sumut berdasarkan indeks prestasi yang dikeluarkan Kemetrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Hal itu sebaiknya diapresiasi sebesar-besarnya agar kualitas guru sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Hal itu dikatakan Skeretaris Dra Ernawati Hasibuan,Selasa(11/8) menyoal buruknya mutu pendidikan di sumut dalam beberapa tahun ini. Menurutnya, kondisi ini menjadi bahan renungan bagi Pemangku Kepantingan di Sumut khususnya kepada Disdik Sumut dan Gubsu. Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah rumah Evy Susanti,istri Gubernur nonaktif Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho. Penggeledahan itu terkait kasus dugaan suap di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan. ‘’untuk Kepentingan penyelidikan dugaan suap kepada hakim dan panitera PTUN Medan,kemarin penyidik nelakukan penggeledahan di beberapa tempat di Jakarta,’’ kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha, melalui pesan singkat kepada wartawan,Selasa(11/8). Penggeledahan pada rumah Evy berlangsung di Tebet. Selain rumah Evy, Penyidik KPK juga menggeledah rumah dua pengacara OC Kaligis. Dari penggeledahan itu, penyidik menyita sejumlah dokumen yang diduga berkaitan dengan dugaan tindakan pidana.
32
NO
MEDIA
JUDUL
RESUME
11
MIMBAR UMUM
“MENDAGRI PERINTAHKAN ERRY SELESAIKAN 10 PJ KEPALA DAERAH” (Bertita ini juga terbid di Andalas)
12
MIMBAR UMUM
“WAGUBSU TERIMA KUNJUNGAN PESERTA SEKOLAH PIMPINAN TINGGI POLRI” (Berita ini juga terbit di Medan Pos, Andalas, Waspada, Batak Pos)
13
MIMBAR UMUM
“WAGUBSU: HALAL BIHALAL BISA PERERAT SILAHTURAHMI DISUMUT” (Berita ini juga terbit di Perjuangan Baru)
14
MIMBAR UMUM
“BEBERKAN HASIL PEMERIKSAAN, WAGUBSU LANGGAR KEPATUTAN”
15
PERJUANGAN BARU
“BUPATI DAN WABUP SAMOSIR PAMIT, WAKIL KETUA DPRD: GUBSU SEGERA TUNJUK PLT” (Berita ini juga terbit di Andalas)
Mendagri Tjahyo Kumolo memerintahkan Plt Gubsu H T Erry Nuradi segera menyelesaikan usulan 10 Pejabat (Pj) Bupati dan Walikota dan paling lambat 2 minggu 10 Pj itu sudah dilantik. “Pesan Pak Menteri, dalam waktu seminggu maksimum 2 minggu 10 pejabat kepala daerah untuk 10 kabupaten/kota dapat segera diselesaikan dan dilantik,” ujar Dirjen Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negri, Soni Sumarsoni Menjawab wartawan di Kantor Gubsu di Medan, Selasa (11/8). Dijelaskan 10 daerah tersebut mendesak untuk segera ada Pj dari 23 kabupaten dan kota yang Pilkada serentak Desember nanti sebanya 14 daerah berakhir periode kepala daerahnya tahun 2016 sehingga tidak memerlukan Pj. Tentang 4 Pj walikota dan bupati yang sebelumnya telah diusulkan oleh Gubsu Gatot Pujo Nugroho ebelum ditahan oleh KPK tersangka kasus suap, Dirjen membantah dianulir. “Sepuluh yang dipesankan Pak Menteri adalah totalitas yang harus tuntas paling lama 2 minggu ini. Yang sebelumnya diusulkan Pak Gatot tidak ada istilah dianulir, melainkan tergantung konsultasi Plt Gubsu dengan mendagri kalau pun ada penyesuaian. Namun kami (kemendagri) berharap tidak banyak perubahan,” ujarnya. Wagubsu Ir H Tengku Erry Nuradi MSi menerima kunjungan Tim kuliah kerja dalam negeri (KKDN) Dik Reg ke-24 peserta Sespimti Polri TA 2015 dengan pimpinan rombongan Kombes Pol Drs Rusnadi diruang beringin lt. 8 Kantor Gubsu, Selasa (11/8). Kinjungan para petinggi Polri ini dalam rangka mempelajari optimalisasi senergitas pengelolaan kemaritiman. Ombongan yang hadir antara lain Kombes Pol Drs Fachruddin, Kombes Pol Drs Raja Haryono Sh MHum, Kombes Pol Drs Syamsul Bahri, MM, Kombes Pol Drs Toga Habinsaran Panjaitan, dan lain-lainnya. sedangkan Wagubsu pada kesempatan itu didampingi Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Provsu Drs H Eddy Syofian, MAP, Kabirno Hukum Setdaprovsu Sulaiman, Kadis Kominfo Provsu Jusmadi Damanik, dan lain-lainnya. Perayaan Idul Fitri sudah dilewati, namun suasana kebersamaan dan keharmonisan antar suku, agama dan etnis tidak pernah berakhir. Untuk terus memupuk kebersamaan dan keharmonisan itu, tentu dengan melaksanakan Halal Bi Halal seperti yang dimotori keluarga besar Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Sumut, Senin (10/8) di Hotel Aryaduta Medan. Demikian yang disampaikan Wagubsu, H T Ir Erry Nuradi MSi pada acara Halal Bi Halal bersama keluar besar Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin). Wagubsu mengatakan, selain untuk saling memaafkan, halal bi halal tersebut hendaknya dapat dijadikan momentum untuk memperkuat silahturahmi. Pelaksana tugas (Plt) Gubsu, T Erry Nuradi dituding telah melanggar kepatutan. Karena telah membuka semua hasil pemeriksaannya sebagai saksi terhadap kasus Bansos yang melilit Gubsu Gatot Pujo Nugroho di Kejagung baru-baru ini. “Bahkan akibat pernyataan terbuka itu Erry telah menimbulkan kontra ditengah-tengah masyarakat yang sangat tidak pantas bila dihubungkan dengan pendidikan politik kepata rakyat Sumut,” tegas Anggota DPRDSU dari Fraksi Partai Golkar, H Wagirin Arman kepada sejumlah wartawan, kemarin di gedung dewan jalan Imam Bonjol Medan. Wagirin menyampaikan itu menyikapi gonjang ganjing tertangkapnya H Gatot Pujo Nugroho ST oleh KPK dan akan diperiksanya sebagai tersangka dalam kasus Bansos di Kejagung. Wakil Ketua DPRD Samosir, Jonner Simbolon minta agar Plt Gubsu segera menunjuk Plt Bupati Samosir dan bukan Plh. Jonner berpendapat jika Plh Bupati Samosir wewenangnya sangat terbatas. “Kita berharap agar Gubsu segera menunjuk Plt Bupati Samosir menggati Bupati Samosir Mangindar Simbolon dan Wabup Rapidin Simbolon yang akan meletakan jabatan 15 September mendatang,” ujar Jonner saat diubungi, Selasa (11/8). Ia mengemukakan jangan sampai ada kekosongan Bupati Samosir sehingga harus menunjuk PLh. Seperti Plh Walikota Medan, tentu dengan jabatan Plt Bupati maka Program yang ada bisa berjalan maksimal.
33
NO
MEDIA
JUDUL
RESUME
16
SUMUT POS
“GATOT DIPERIKSA DIRUTAN” (Berita ini juga terbit di Medan Pos)
17
KORAN SINDO
“SOAL BANSOS, INSPEKTORAT BUNGKAM”
Kejagung akan mengirim ke Medan guna melakukan pemeriksaan terhadap para penerima dana bansos Pemprovsu tahun anggaran 2011-2013. Kepala Sub Direktorat Penyidikan Tindak Pidana Khusus Kejangung, Sarjono Turin mengatakan, tim ini akan dikirim pada pekan depan. “Rencana minggu depan tim akan ke Sumut untuk memeriksa mereka yang dikatakan sebegai menerima dana bansos,” ujar Sarjono Turin kepada wartawan di gedung Kejagung, Jakarta, kemarin (11/8).Dijelaskan, tim penyidik ini dikirim secara khusus untuk mendalami apakah jumlah uang yang diterima para penerima bansos itu sesuai dengan data yang tercatat di pemprov. Pengiriman tim ini jelas untuk efesiensi, karena jumlah penerima cukup banyak. Jika harus dipanggil semua ke Jakarta, maka akan repot dari segi biaya. Pelaksana tugas (Plt) Kepala Inspektorat Pemprovsu, Ahmad Fuad, masih bungkam atas komentar Kemendagri yang menyatakan penyidikan Kejagung terhadap penyaluran dana hibah dan bansos daerah ini tidak terlepas dari disfungsinya Inspektorat. “Saya masih rapat di Jakarta. Di Medan saja kita bicara,” kata Ahmad Fuad yang diminta komentarnya, Selasa (11/8). Sekdaprov Sumut, Hasban Ritonga, yang juga mantan Inspektorat Pemprovsu, berpendapat, Inspektorat memang bertugas sebagai pengawas, tapi bukan pengawas melekat. Seharusnya pengawasan melekat itu di pimpin satuan kerja perangkat daerah (SKPD). “Pengawasan yang baik itu berjenjang, masing-masing SKPD ada atas langsungnya,” ujarnya.
18
WASPADA
19
WASPADA
20
JURNAL ASIA
“HT ERRY NURADI PLT GUBSU"(BERITA INI JUGA TERBIT DI ANALISA,JURNAL ASIA,MIMBAR UMUM,PERJUANGAN BARU,SIB,SUMUT POS,MEDAN BISNIS,KORAN SINDO,BATAK POS,MEDAN POS,HARIAN ANDALAS) “TIGA SUNGAI DI SUMUT MELUAP”
“TENGKU ERRY TAK BERKUASA PENUH”(BERITA INI JUGA TERBIT DI SUMUT POS)
Dirjen Otonomi Daerah Kementrian Dalam Negeri (Dirjen Otda Kemendagri) DR Soni Sumarsono menyerahkan Surat Menteri Dalam Negeri tentang Pelaksana Tugas (Plt) Gubsu kepada Wagubsu HT Erry Nuradi pada acara khusus di ruang Martabe kantor Gubsu,Selasa (11/8).Surat menteri dalam negeri Tjahjo Kumolo No 122.12/4357/SC tertanggal 10 Agustus 2015,perihal penugasan Wagubsu selaku Plt terkait dengan penahanan Gubsu H.Gatot Pujo Nugroho oleh KPK.
Tiga sungai besar di Provinsi Sumatera Utara,Senin (10/8) dinihari,meluap mengakibatkan puluhan rumah dan satu pesantren porak poranda.Ketiga sungai tersebut yakni sungai Silali di Kab.Simalungun, Sungai Parmeraan di Kab.Padang Lawas Utara, dan Aek Aloban di kota Padang Sidempuan.Meluapnya Sungai Silali akibat hujan deras yang mengguyur kabupaten tersebut.Arus sungai menyeret material bebatuan dan pasir kemudian menghantam pemukiman warga di Nagori (Desa) Salbe, Kec.Dolok Pardamean,Kab.Simalungun. Akibat peristiwa itu, 5 rumah rusak berat dan 11 rusak ringan. Wagubsu HT Erry Nuradi secara resmi menjalankan tugas Gubsu Gatot Pujo Nugroho,yang saat ini berada di tahanan KPK terkait dugaan kasus suap hakim PTUN.Hal ini ditegaskan dengan diserahkannya Surat menteri.Meski telah resmi menjalankan tugas Gubsu, namun Erry belum menjabat Plt Gubsu secara resmi.Kewenangannya pun masih terbatas. Semua kewenangan tugas gubernur sekarang dilaksanakan oleh wagubsu sebagai pelaksana tugas,tapi dengan rambu-rambu pembatasan.Untuk hal-hal yang strategis harus mendapatkan izin tertulis dari mendagri.Begitu juga kalau itu bertentangan dengan kebijakan gubernur sebelumnya,”kata Soni.
34
NO
MEDIA
JUDUL
RESUME
21
PERJUANGAN BARU
“KACA MOBIL PAJERO PNS PEMPROVSU DIPECAHKAN Rp 110 Juta Lewong”
22
PERJUANGAN BARU
“TERKAIT KASUS DUGAAN KORUPSI BANSOS,HARI INI KEJAGUNG ‘GILIR’ 16 PEJABAT TERAS PEMPROVSU”
23
KORAN SINDO
“PEMKO MINTA PEMPROV BAYAR UTANG DBH”
24
KORAN SINDO
“WAGUBSU MINTA PENGUSAHA BERPERAN DALAM PEMBANGUNAN”
Riama Panjaitan, seseorang PNS Dinas Perikanan dan Peternakan Sumatera Utara,menjadi korban perampokan dengan modus kaca mobil Pajero Sport miliknya dipecahkan pelaku di jalan Sangnaualuh, Pematang Siantar, Sumatera Utara,Selasa (11/8/2015).Peristiwa terjadi seusai korban mengambil uang di BRI Cabang Pematang Siantar dan hendak dibawa ke kerasaan, kabupaten Simalungun.Saat singgah di konter Smartfrend di Megaland untuk isi pulsa, mobil pajero sport BK 22 QU warna hitam miliknya dibobol perampok dengan cara memecahkan kaca depan sebelah kiri. Pencuri itu juga menggemboskan ban belakang sebelah kiri mobil. Sejumlah pejabat teras di eselon 2 Pemprovsu, Rabu (12/8) hari ini dijadwalkan akan menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung.Pemeriksaan itu terkait kasus dugaan korupsi Bansos tahun 2012 dan 2013.Pemeriksaan itu diakui oleh seorang pejabat eselon 2 Pemprov Sumut.Diakui oleh pejabat itu,pemeriksaan yang dilakukan kejagung tidak hanya pada dirinya saja,tetapi juga kepada pejabat eselon 2 lainnya.Informasi diperoleh, pejabat eselon 2 Pemprovsu yang diperiksa kejagung, diantaranya Kadis Kesehatan Raden Roro Suryanti Hartati dan lainnya. Sepanjang 2015, Pemerintah Provinsi Sumut (Pemprovsu) baru membayar utang Dana Bagi Hasil (DBH) untuk tahun 2013, sebesar Rp 368,1 miliar dolar dari total Rp 952 miliar termasuk DBH untuk DBH Kota Medan.utang DBH tahun 2014 dan tahun 2015 hingga kini belum dibayar. “Pada semester pertama tahun 2015 ini,Pemprovsu memang baru membayarkan utang DBH untuk tahun 2013 yakni sebesar Rp 368.112.870.422,” kata Sekretaris BPKD Medan,Sulpan, Selasa(11/8). Wakil gubernur Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi mengharapkan pengusaha atau swasta berperan aktif dalam pembangunan Sumut untuk mendorong peningkatan perekonomian.Menurut Erry,peran aktif pengusaha sangat dibutuhkan karena pemerintah tidak memiliki anggaran banyak untuk membangun seluruh infrastruktur yang dibutuhkan di satu daerah.Sementara pengusaha memiliki anggaran lebih besar dan bisa memperoleh darimana saja dalam bentuk pinjaman atau lainnya.Tidak hanya itu keterbatasan waktu pelaksanaan pembangunan juga menjadi kendala pemerintah.
35
