Bulan: Agustus 2015 Ringkasan Media Cetak I. Kompas A. Wajib Belajar 12 Tahun No 1
Tanggal Judul Kamis, 13 Agustus Wajib Belajar 12 tahun 2015 Putus Sekolah Penghalang
Tone Jadi
Kesimpulan Program wajib belajar 12 tahun tidak bisa terwujud jika jumlah anak yang putus sekolah masih tinggi, khususnya pada jenjang pendidikan dasar ke menengah. Data Educational Sector Analytical and Capacity Development Prtnership Indonesia menyebutkan lebih dari 7 juta anak usia sekolah 7-19 tahun belum sekolah. ACDP Indonesia menilai angka putus sekolah lebih signifikan di SMP dengan 1,74 persen murid putus sekolah dan 8 persen dari murid yang selesai SMP tidak lanjut ke SMA. Akibatnya, angka partisipasi kasar SMA hanya 76 persen (tahun 2011/2012) Totok Amin Seofijanto dari Partnership mengungkapkan dari mereka yang berhasil selesai sekolah dasar, 95,3 persen lanjut ke sekolah menengah pertama. Sisanya putus di jalan karena masalah biaya. Bukan biaya di sekolah, melainkan biaya pendukung, seperti biaya menuju sekolah. Menanggapi masalah ekonomi itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemdikbud Thamrin Kasman menjelaskan, pemerintah selama ini memberi bantuan, seperti biaya pendidikan di program Bantuan Siswa Miskin dan Bantuan Operasional Sekolah.
2
Sabtu, 2015
15
Agustus Anggaran Fungsi Pendidikan + Akses Wajib Belajar 12 Tahun DIperluas
Untuk mempercepat program wajib belajar 12 tahun, pemerintah mempersiapkan rencana anggaran sebesar Rp 7,96 triliun khusus untuk sarana prasarana pada jenjang
SMA/SMK tahun ini. Didalamnya, termasuk alokasi untuk Bantuan Operasional Sekolah jenjang pendidikan menengah. Mendikbud, Anies Baswedan menjelaskan selama lima tahun ke depan, jumlah ruang kelas baru akan ditambah karena ada kebutuhan 108.000 unit. Selain itu aka nada 5.000 sekolah baru sekaligus tambahan 30.000 perpustakaan dan 34.000 laboratorium. Wajib belajar (Wajar) 12 tahun ini dinilai penting karena jumlah anak putus sekolah lebih besar di jenjang pendidikan menengah. Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang SD mencapai 95,71 peren, untuk SMP 78,43 persen, lalu SMA/SMK baru mencapai 58,25 persen. B. Pendidikan lainnya No 1
Tanggal Sabtu, 1 2015
Judul Agustus Percepat Pembagian Ijazah
Tone Netral
2.
Sabtu, 2015
1
Agustus Tenaga Pendidik Pelatihan Guru Tak Memadai
-
3.
Selasa, 2015
4
Agustus Lagi, Polisi Selidik MOS
-
4
Kamis, 2015
6
Agustus Utamakan Motivasi Guru Netral Kepemimpinan di Sekolah Ikut Tentukan Kualitas
Kesimpulan Kemendikbud segera memantau ke sejumlah daerah yang terlambat membagikan ijazah dan sertifikat hasil ujian nasional. Pemerintah daerah diminta bekerja lebih cepat dalam menyalurkan dokumen yang dibutuhkan alumni sekolah tersebut. Cakupan pelatihan bagi guru yang bertujuan meningkatkan mutu tenaga pendidik belum memadai. Selain itu, sejumlah program pelatihan juga dinilai belum tepat sasaran. Penyidik Kepolisian Resor Bintan di Kepulauan Riau Menyelidiki kematian M Arif Husein. Pelajar SMPN 11 Bintan itu diduga tewas, Minggu (2/8), akibat penganiayaan. Dugaan penganiayaan terjadi saat Arif ikut kegiatan orientasi siswa. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan tidak cukup hanya guru yang dibekali pelatihan peningkatan kompetensi. Sekolah yang menjadi tempat guru mengajar juga harus
Pendidik 5
Jumat, 2015
7
6
Sabtu, 2015
8
7
Agustus Mendesak, Peta Kebijakan Guru
Jalan Netral
Agustus Kualitas Kepsek Rendah Perekrutan Kepala dan Pengawas Sekolah Belum Ideal Selasa, 18 Agustus Pungguk Merindukan Bulan 2015
8.
Selasa, 18 Agustus Menuju 2015 Transformatif
Pendidikan Netral
9
Selasa, 18 Agustus Menyingkirkan Diskriminasi 2015
10
Selasa, 25 Agustus Membangun Asa dan Nilai Netral 2015 Toleransi
11
Selasa, 25 Agustus Pengajaran Terkendala
Netral
-
diperbaiki, terutama segi kepemimpinan di sekolah. Perbaikan guru dan sekolah tidak dapat dipisahkan Untuk memperoleh sosok guru yang sesuai dengan kebutuhan Indonesia, perlu segera disusun “peta jalan”kebijakan tentang guru. Kebijakn itu khususnya terkait pengembangan kualitas kompetensi guru dan tenaga kependidikan, yakni kepala sekolah dan pengawas sekolah. Kualitas proses pembelajaran di sekolah tidak hanya bergantung pada kompetensi guru, tetapi juga kepala sekolah dan pengawas sekolah. Namun, kompetensi kepala sekolah dan pengawas terbilang masih rendah. Persoalan pendidikan nasional tak kunjung berhenti dibahas. Hari Pendidikan Nasional terus diperingati, sementara disadari atau tidak, spirit pendidikan nasional sudah lama mati. Raganya memang masih ada, tetapi roh atau jiwanya sudah tiada. Dalam usia 70 tahun, negeri ini masih terseok-seok. Kemiskinan merajalela, sementara korupsi masih jadi perilaku elite. Pergantian kepemimpinan nasional tak menjamin terciptanya keadilan dan kesejahteraan social. Pendidikan merupakan solusi yang tepat untuk dijadikan jembatan menuju gerbang kemajuan negeri ini. Dunia pendidikan Indonesia mewarisi system pendidikan colonial yang disatu sisi bersifat diskriminatif dan selektif (terbatas jumlahnya) tetapi di sisi lain memperlihat mutu amat tinggi. Feature yang mengangkat kondisi sekolah dan anak-anak yang tinggal di kawasan Wara, Negeri (Desa) Batumerah, Kecamatan Simau, Kota Ambon Maluku. Meski dengan segala keterbatasan, sekolah tersebut mengajarkan pendidikan akan pentingnya nilai-nilai toleransi kepada sesama. Pendidikan di sejumlah madrasah swasta terkendala
2015
12
Rabu, 2015
Murid Madrasah Belajar Tanpa Fasilitas Pendukung
26
Agustus Tenaga Pendidik
-
minimnya fasilitas. Ada madrasah yang ruangan kelasnya belum ideal, perpusatakaan terbatas, atau tidak memiliki laboratorium. Sebanyak 95 persen madrasah dikelola masyarakat dan mengandalkan amal. Guru sekolah dasar yang mengajar di sejumlah daerah terpencil di Indonesia mangkir dari pekerjaannya. Untuk itu dibutuhkan sebuah instrument yang mampu memantau kehadiran guru di sekolah. Selain itu, tunjangan yang diberikan perlu disesuaikan dengan kinerja guru.
II. Koran Sindo A. Wajib Belajar 12 Tahun No 1
Tanggal Senin, 24 2015
Judul Tone Agustus Tantangan Pendidikan Makin Netral Berat
Kesimpulan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menilai tantangan dunia pendidikan semakin berat. Namun, adanya asesmen yang tepat dapat membantu menjawab tantangan tersebut. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Kabalitbang) Kemendikbud Totok Supriyatno mengatakan, tantangan pendidikan di Indonesia adalah disparitas antarwilayah. Tidak hanya dari pendidikannya, tapi juga infrastruktur.
2
Sabtu, 2015
15
Agustus Anggaran Pendidikan 2016 + Prioritas Tuntaskan Wajar 12 Tahun
Menurutnya, berbagai isu asesmen tentang pendidikan yang mencuat di publik dan media massa baik yang negatif atau positif merupakan bentuk kepedulian terhadap dunia pendidikan. Totok mencontohkan isu pendidikan di media massa seperti Ujian Nasional (UN), Kurikulum 2013 dan Wajib Belajar 12 tahun konstruktif dalam memberikan masukan kepada pemerintah. Pemerintah mengurangi anggaran di Kemendikbud untuk tahun 2016 sebesar Rp 7,9 triliun. Dana sebesar itu akan dialokasikan untuk program Wajib Belajar (Wajar) 12 tahun.
Dana sebesar Rp 7,9 triliun digelontorkan untuk Wajar 12 Tahun sesuai dengan amanat Presiden Joko Widodo. Mendikbud Anies Baswedan mengatakan dari total anggaran fungsi pendidikan tahun 2016 sebesar Rp 424, 25 triliun, Kemendikbud hanya menerima Rp 49,2 triliun. Angka ini turun dibandingkan anggaran yang diterima pada tahun lalu sebesar Rp 53,2 triliun.
B. Pendidikan Lainnya No 1
Tanggal Rabu, 5 2015
Judul Tone Agustus Hasil Uji Kompetensi Guru Netral Dievaluasi Ulang
2
Kamis, 2015
6
Agustus Buku Kurikulum Tak Merata
3
Sabtu, 2015
8
Agustus Pemerintah Mereformasi Guru
-
Perlu Netral Manajemen
Kesimpulan Pemerintah diminta mengevaluasi uji kompetensi guru (UKG). Hasil UKG dinilai masih bias lantaran guru masih gagap teknologi (gaptek) dan dilakukan tanpa standar jelas. Jika ingin melihat kompetensi guru, tesnya harus dibedakan antara tes pedagogic, kepribadian, sosial dan professional. Dirjen Dikdasmen Hamid Muhammad mengatakan, tahun pelajaran 2015-2016 sudah dimulai sejak 27 Juli. Namun, masih banyak sekolah yang belum menerima buku kurikulum. Masalah tersebut terjadi lantaran masalah manajemen perusahaan pemenang lelang. Pemerintah disarankan menyiapkan langkah-langkah reformasi manajemen guru. Hal ini diperlukan sebagai solusi persoalan pendidikan di Indonesia. Keith Lewin dari University of Sussex Inggris berpendapat sejumlah permasalahan utama yang perlu dibenahi dalam mengembangkan kebijakan atas guru antara lain dengan menyesuaikan proyeksi jumlah permintaan dan penyediaan guru berkualitas selama 10 tahun ke depan dengan mempertimbangkan perubahan demografi dan migrasi.
4
Rabu, 2015
19
Agustus Ribuan Calon Guru Dikirim + Ke Pelosok
5
Senin, 2015
24
Agustus Advertorial + Sekeping Kontribusi untuk Mencerdaskan Bangsa
6
Selasa, 25 Agustus Fasilitas Pendidikan + 2015 Siswa Penerima KJO Gratis Naik Transjakarta
Pemerintah mengirim 3.140 Sarjana Mendidik di Daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal (SM3T) ke pelosok negeri. Mereka akan diprioritaskan menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS) jalur khusus. Industri hulu minyak dan gas bumi (migas) terjun mendukung penguatan pendidikan. Mencoba memberi sekeping kontribusi bagi pekerjaan besar mencerdaskan bangsa. Siswa penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) mulai kemarin gratis naik bus Transjakarta. Mereka gratis naik bus Transjakarta dikoridor manapun saat hari dan jam sekolah. DI luar hari dan sekolah, mereka harus membayar.
III. Republika A. Pendidikan lainnya No 1
Tanggal Selasa, 4 2015
Judul Agustus Noda Hitam MOS
Tone -
2
Rabu, 2015
5
Agustus Menggugat Kinerja Penerima TPG
3
Rabu, 2015
5
Agustus Tidak Semua Guru Penerima Netral TPG tak Termotivasi
Guru -
Kesimpulan Meninggalnya salah satu siswa SMP Flora, Bekasi, Evan Christoper Situmorang, menyisakan catatan hitam pelaksanaan penerimaan siswa baru pada tahun ajaran 2015/2016 ini. Berbagai tanggapan pun bermunculan. Pihak SMP Flora menyatakan MOS di sekolah tersebut masih dalam batas kewajaran. Sebagian besar guru yang telah bersertifikasi di Indonesia telah memperoleh sebuah apresiasi yang disebut Tunjangan Profesi Guru (TPG). Di saat banyak guru bersertifikasi yang semakin sejahtera dengan TPG, di saat itu pula kritikan bermunculan untuk guru. Banyak pihak dan masyarakat yang menggugat kinerja para guru penerima TPG Pengamat Pendidikan dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Nurhayati Djihadah mengungkapkan
4
Jumat, 2015
7
Agustus Indonesia Perlu Standar Guru
Tetapkan Netral
5
Jumat, 2015
7
Agustus Marah-Marah, Diduga Minta Jatah Siswa Baru
6
Kamis, 2015
6
Agustus Ada Indikasi Jual Beli Kursi Siswa
7
Kamis, 13 Agustus 47 Persen Sekolah DKI Rusak 2015
8
Jumat, 14 Agustus 184 Ribu SD Perlu Direnovasi -
ketidaksetujuannya. Menurut dia, tidak semua guru yang menerima TPG tidak memiliki motivasi untuk meningkatkan mutu pendidikan. Bentuk tes semacam ujian kompetensi untuk guru dinilai tidak mampu meningkatkan kualitas guru. Senior Vice President dari Pearson Assesment Centre, Jim Tognolini, menerangkan, bentuk tes demikian tidak dapat diandalkan untuk menilai kualitas guru dalam standar pendidikan modern. Kerangka standar guru mesti berbentuk kualifikasi tertentu yang ditetapkan pemerintah mengenai sosok guru yang dibutuhkan. Artinya, pemerintah perlu menentukan guruguru yang mereka butuhkan untuk membangun pendidikan nasional ke depannya. Seorang oknum anggota DPRD Depok berinisial H marahmarah saat mendatangi SMAN 5 Depok, Jawa Barat. Kedatangan anggota Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD Kota Depok ini bermaksud meminta panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sekolah agar dapat menerima lima siswa bawaannya. Ombudsman RI mengungkapkan ada indikasi jual beli kursi penerimaan siswa baru di Kota Depok, Jawa Barat. Kepala Pengaduan Bidang Pendidikan Ombudsman Budi Santosa menjelaskan, indikasi jual beli itu diduga terjadi di Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Depok. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyatakan, sebanyak 47 persen bangunan gedung sekolah di seluruh wilayah Ibu Kota saat ini berada dalam kondisi rusak. Hal ini mengakibatkan proses belajar mengajar terhambat. Bangunan sekolah tingkat SD dan SMP di seluruh Indonesia
2015
9
Sabtu, 2015
15
11
Rabu, 2015
19
12
Selasa, 25 Agustus Saat Ratusan Sekolah Swasta 2015 di Depok Kekurangan Murid
13
Selasa, 25 Agustus Karut-marut Penerimaan 2015 Siswa Baru Depok (bagian I)
14
Rabu, 2015
10
Agustus Disiapkan Rp 24 Triliun + untuk Tingkatkan Mutu Madrasah Selasa, 18 Agustus Layanan Pendidikan dalam 70 Netral 2015 Tahun Kemerdekaan Oleh Said Hamid Hasan
26
Agustus Hadapi MEA, Kemendikbud + Gandeng Lembaga Adat
Agustus Karut-marut Penerimaan Siswa Baru Depok (bagian 2)
masih kurang baik. Sekretaris Jenderal Dikdasmen Thamrin Kasman menyatakan sebanyak 10 persen sekolah-sekolah masih perlu diperbaiki. Thamrin mengungkapkan, ada 184 ribu sekolah SD perlu direnovasi ruang kelasnya. Selain itu, sebanyak 13 ribu SMP juga perlu diperbaiki. Kementerian Agama (Kemenag) menganggarkan dana Rp 24 triliun untuk meningkatkan kualitas madrasah. Dana sebesar ini akan digunakan dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Layanan pendidikan sekolah ditentukan oleh kebijakan pemerintah, pemerintah daerah dan pemilik lembaga pendidikan. Pemerintah adalah pemegang kebijakan nasional yang berpengaruh terhadap kebijakan pemerintah daerah, kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan dalam melaksanakan pendidikan. Layanan pendidikan pemerintah berupa kebijakan makro, ditentukan oleh padangan pemerintah terhadap system, fungsi dan tujuan pendidikan. Kemedikbud menggandeng lembaga adat dari berbagai daerah di Indonesia untuk memperkuat bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Kekisruhan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di sekolah-sekolah negeri di Kota Depok, Jawa Barat berdampak pada sekolah swasta. Akibatnya, sekolah-sekolah swasta kekurangan murid. Tercatat, sebanyak 121 sekolah swasta di kota Depok dipastikan tidak memenuhi target PPDB tahun ajaran 2015/2016. Pendaftaran Perserta DIdik Baru (PPDB) di Depok, Jawa Barat, tahun ajaran 2015-2016 menimbulkan persoalan berkepanjangan. Sekolah filial atau kelas jauh yang seharusnya menjadi program positif, malah diwarnai aksi pungutan liar. Pendaftaran Perserta DIdik Baru (PPDB) di Depok, Jawa Barat, tahun ajaran 2015-2016 menimbulkan persoalan berkepanjangan. Sekolah filial atau kelas jauh yang
seharusnya menjadi program positif, malah diwarnai aksi pungutan liar.
IV. Majalah Tempo No 1
Tanggal 17-23 Agustus 2015
Judul Menuju Berkualitas
Tone Pendidikan +
Kesimpulan Saat ini dunia pendidikan di Indonesia menghadapi tiga tantangan besar. Pertama, dunia pendidikan dituntut untuk dapat mempertahankan hasil-hasil pembangunan pendidikan yang telah dicapai. Kedua, dunia pendidikan juga dituntut untuk mempersiapkan SDM yang kompeten agar mampu bersaing dalam pasar kerja global. Ketiga, sejalan dengan diberlakukannya otonomi daerah, perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian sistem pendidikan nasional sehingga dapat mewujudkan proses pendidikan yang lebih demokratis.
V. Gatra No 1
Tanggal 19 Agustus 2015
Judul Tone Sekolah Indonesia Terbuka + Johor Bahru Membuka Asa di Negeri Jiran
2
19 Agustus 2015
Advertorial: + Dikdasmen: Sinergi untuk Wajib Belajar 12 Tahun
Kesimpulan Hadirnya SITJB membawa angin surga bagi anak-anak Indonesia yang sulit mengenyam pendidikan di Malaysia. Dedikasi dan semangat yang tak padam dalam melayani, menuai pujian. Tak pelak, penghargaan pun diraih. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan menggabungkan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Dasar dengan Ditjen Pendidikan Menengah menjadi DItjen Pendidikan Dasar dan Menengah (Ditjen Dikdasmen). Sinergi untuk kebijakan Wajib Belajar 12 Tahun. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Hamid Muhammad menyatakan ada dua hal mendasar latar belakang penggabungan kembali Ditjen Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Pertama, efisiensi ini sebagai isu penting untuk memangkas kecenderungan birokrasi yang terlalu gemuk dan tak praktis. Yang kedua, penggabungan ini sebagai upaya siergi menunjang keberhasilan Program Wajib Belajar 12 tahun (Wajar 12 tahun). Target utamanya meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan menengah secara nasional menjadi 97% pada 2020 mendatang.
Bulan: Agustus 2015 Ringkasan Media Online 1. Detik.com A. Wajib Belajar 12 tahun No 1
Tanggal Rabu, 12 2015
Judul Tone Agustus Tekan Jumlah Pernikahan + Usia Muda, KUA Diharap Tak Memberi “DIspensasi”
Kesimpulan Menikah di usia terlalu muda memilki berbagai risiko seperti tingginya jumlah perceraian dan jumlah kematian ibu dan bayi. Peran Kantor Urusan Agama (KUA) pun diperlukan untuk mencegah pernikahan di usia yang terlalu muda. "Diharapkan KUA tidak memberikan dispensasi pada mereka yang menikah dan umurnya belum 16 tahun. Ini kan dapat disebut pelanggaran juga terhadap UU, termasuk UU perlindungan anak," kata Deputi Keluarga Sejahtera dan Pembangunan Keluarga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Sudibyo Alimoeso di kantor Yayasan Kesehatan Perempuan, Kalibata, Jakarta Selatan, Rabu (12/8/2015).
2
Selasa, 18 Agustus Motivasi Mahasiswa UGM, Netral 2015 Gubernur Ganjar Bicara Impor Sapi Hingga Ideologi
Meski begitu, tetap diharapkan usia minimal menikah yakni 18 tahun untuk perempuan agar wajib belajar 12 tahun tercapai. Saat ini pun, BKKBN sudah mengeluarkan modul calon pengantin yang terdapat kondom di dalamnya. Modul tersebut sudah disebarkan ke KUA beberapa daerah di Indonesia. Menurut Sudibyo, tidak masalah memasukkan kondom di dalam modul tersebut Gubernur Jawa Tengah yang juga Ketua Umum Keluarga Alumni Gadjah Mada (Kagama), Ganjar Pranowo, memberi ceramah motivasi kepada 9.536 mahasiswa baru. Dia mengingatkan tantangan Indonesia di masa depan semakin
hari semakin berat. Oleh karena itu dia meminta mahasiswa baru harus siap menghadapi persaingan internasional
3
Selasa, 23 Agustus Dua Tahun Memimpin Jateng, Netral 2015 Gubernur Ganjar Merasa Banyak Kekurangan
Ganjar bercerita tentang pertemuannya dengan Menteri Pendidikan, Anies Baswedan, beberapa waktu lalu. Anies mengungkapkan 60-70 persen suplai tenaga kerja Indoneisa adalah lulusan SD dan SMP. "Kalau seperti ini, kita mau bersaingan di dunia internasional, pasti akan kalah. Saya juga sudah minta Pak Anies agar wajib belajar (wajar) 12 tahun diujicobakan di Jateng dan disetujui," katanya Hari Minggu 23 Agustus 2015, kepemimpinan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo dan wakilnya Heru Sudjatmoko sudah berjalan dua tahun. Ganjar mengakui visi misinya ketika kampanye dulu belum sepenuh terealisasi karena masih perlu banyak koreksi dan penyesuaian dengan kondisi saat ini. Ganjar menegaskan dirinya perlu mempersiapkan "jurus" baru untuk mencapai tujuannya terutama terkait kondisi ekonomi yang belum bagus. Oleh sebab itu untuk menunjang perbaikan kondisi ekonomi, Ganjar masih fokus dengan perbaikan infrastruktur. Sementara itu hal lainnya yang juga diperhatikan Ganjar adalah pendidikan. Menurutnya tenaga kerja di Jawa Tengah tingak pendidikannya masih banyak yang belum bisa bersaing karena hanya lulusan SD atau SMP. Oleh sebab itu ia mengusulkan kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah dan Kebudayaan, Anies Baswedan agar uji coba wajib belajar 12 tahun di lakukan di Jateng.
B. Pendidikan lainnya No
Tanggal Judul Tone Jumat, 14 Agustus Anggaran 2016: Pendidikan Netral 2015 Rp 424 T, Infrastruktur Rp 313 T, Kesehatan Rp 106 T
Kesimpulan Pemerintah mengalokasikan 20% anggaran untuk pendidikan, infrastruktur 8%, dan 5% anggaran untuk kesehatan. Presiden Jokowi dalam pidato nota keuangan di DPR, Jumat (14/8/2015), mengatakan pembangunan infrastruktur di pusat dan daerah juga diperkuat dengan peningkatan anggaran menjadi Rp 313,5 triliun dalam tahun 2016 atau 8% dari APBN.
2. Viva.com No
Tanggal
Judul
Tone
Kesimpulan
3. Okezone No 1
Tanggal Judul Tone Kamis, 20 Agustus MK Didesak Segera Bahas + 2015 Wajib Belajar 12 Tahun
Kesimpulan Program Wajib Belajar 12 Tahun hingga kini belum diterapkan maksimal. Bahkan, usulan pembahasan program tersebut hingga kini belum disidangkan Mahkamah Konstitusi (MK). Pada 5 September 2014, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) atau Network for Education Watch Indonesia (NEW Indonesia) mendaftarkan uji materi Pasal 6 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) tentang wajib belajar sembilan tahun. NEW Indonesia menilai, ketentuan tersebut menghalangi hak anak usia sekolah meraih pendidikan layak. Menurut mereka, wajib belajar seharusnya 12 tahun. Kuasa Hukum Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ridwan Darmawan, menjelaskan, sejak diajukan tahun lalu, program tersebut belum juga disidangkan di MK. Karena itulah tim kuasa hukum JPPI melayangkan surat kepada MK untuk menanyakan perkembangan perkara uji Materi UU Sisdiknas tersebut.
4. Rakyat Merdeka Online A. Wajib Belajar No
Tanggal Rabu, 05 2015
Judul Tone Agustus Ruangan Terbatas, Siswa SD Negeri Terpaksa Belajar di Surau
Kesimpulan Siswa Sekolah Dasar Negeri 5 di Desa Jungkat, Kecamatan Siantan, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, terpaksa belajar di surau. Pasalnya, ruang kelas yang terbatas tidak bisa menampung tingginya peningkatan jumlah siswa tahun ini. "Namun minat dan semangat belajar siswa tersebut sangat tinggi. Terlihat pada saat belajar siswa sangat aktif," ujar Kepala SDN 5 Siantan, Adi Priyanto, S.Pd. saat di temui di SDN 5 Siantan Desa Jungkat, kec. Siantan Kab. Mempawah (Rabu, 5/8). Dia menjelaskan, warga sangat mementingkan pendidikan terutama wajib belajar 9 tahun. Sebab, masyarakat sadar pendirikan bisa menunjang masa depan yang lebih baik dan bisa mencapai cita-cita. Meski begitu, para pemangku kebijakan diharapkan memperhatikan lagi fasilitas pendidikan terutama di daerahdaerah terpencil.
