‘' Hari : Rabu Tanggal : 3 Agustus 2016 NO
MEDIA
JUDUL
RESUME
1
ANALISA
‘’KOMISI IX KECEWA TAK DITERIMA GUBSU’’(Berita ini juga terbit di Sindo)
2.
ANALISA
‘’KETUA HARIAN FORMADSU ROY FACHRABY GINTING- SUMUT BUTUH PEMIMPIN ANTI KORUPSI’’
Rombongan Komisi IX DPR RI yang dipimpin Saleh Partaonan Daulay mengaku kecewa saat melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Kantor Gubsu, selasa(2/8). Rombongan merasa kecewa karena mereka tidak diterima langsung oleh Gubsu T.Erry Nuradi maupun Sekdaprovsu. Dalam kunjungan resmi tersebut, rombongan Komisi IX RI hanya diterima Asisten I Hasiholan Silaen, Kadisnaker Bukit Tambunan dan lintas stakeholder terkait seperti BPJS Kesehatan, BKKBN Perwakilan Sumut, Dinas Kesehatan di Ruang Beringin lantai 8 Kantor Gubsu. Rombongan merasa tidak dihargai. Sehingga, mereka tidak may memulai rapat dan tetap menunggu Sekdaprovsu Hasban Ritonga. Setelah 1 jam lebih menunggu, akhirnya 11 anggota DPR RI itu membubarkan diri dan keluar ruang rapat tersebut. Begitu mereka keluar, Sekdaprovsu tiba di kantor Gubsu dan bertemu dengan Saleh Partaonan Daulay. Sekdaprovsu mencoba membujuk dan memberi pengertian pada Saleh. Tetapi, Saleh Rombongan tetap pergi dan langsung meninjau ke lapangan ke RSUP H Adam Malik Medan dan Lokasi lainnya. Sekdaprovsu Hasban Ritonga mengakui kalau sempat terjadi miss komunikasi antara Pemprovsu dengan Komisi IX DPR RI. Dijelaskan Hasban, ada pertemuan di DPRD Sumut juga penting karena terkait dengan pembahasan antara badan anggaran (Banggar) dengan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) untuk pendalaman pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Pemprovsu. Forum Masyarakat Peduli Sumatera Utara (Formadsu), hendaknya tetap menjadi gerakan penyeimbangan untuk terus menjadi kelompok yang bertugas mengkritik kebijakan Gubernur Sumatera Utara, yang tidak berpihak kepada rakyat. Pada awal kelahiranyya tujuan kelompok yang terdiri dari beragam elemen masyarakat dan perwakilan antar etnis, dengan tujuan untuk mengembalikan ,arwah sumatera utara. Hal tersebut diungkapkan Ketua Harian Formadsu Roy Fachraby Ginting SH M,Kn dalam diskusi arah kebijakan pembangunan Sumut di Medan Club Kamis (28/7) bersama Aliansi Gerakan Rakyat Reformis. Diungkapkan Roy, Gubsu Erry Nuradi perlu segera membuat program tepat sasaran dan tepat guna, untuk mengembalikan marwah Sumut sebagai provinsi yang pernah mengukir beragam prestasi di kancah nasional, dan hal ini harus benar-benar diaplikasikan.
9
NO
MEDIA
JUDUL
RESUME
3.
ANALISA
‘’DUA TOL KE DANAU TOBA DIBANGUN’’(Berita ini juga terbit di Medan Bisnis).
4.
ANALISA
‘’BANK INDONESIA: PASCA LEBARAN, INFLASI SUMUT TERKENDALI’’
4.
ORBIT
5.
ORBIT
‘’TINGKATKAN HUBUNGAN DAGANG SUMUT-AS KONJEN AS TEMUI GUBSU’’(Berita ini juga terbit di Andalas,Medan Bisnis,Medan Pos,Waspada). ‘’EMPAT BUMD BERKONTRIBUSI DI PAD SUMUT’’
Pemerintah akan membangun dua arus tol baru di sumatera utara, tol tersebut adalah tebingtinggi-Pematangsiantar dan Pematangsiantar-Parapat. Proyek tersebut saat ini sedang dalam tahap uji kelayakan (feasibility study/FS), dan rencananya akan mulai dibangun pada 2017. ‘’kedua ruas tersebut akan menghemat waktu sampai dengan kurang lebih satu jam dari tebingtinggi menuju Danau Toba,’’Kata Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumuhan rakyat (PUPR), Hermanto Dardak, dikutip dari situs Kemetrian PUPR, Selasa(2/8). Pembangunan infrastruktur sangat penting untuk mendukung pengembangan kawasan Danau Toba., yang akan menjadi basis pariwisata pada wilayah pengembangan strategis (WPS) Metro Medan-Tebingtinggi-DumaiPekanbaru. Permintaan masyarakat yang cenderung meroket pada perayaan Hari Raya Idulfitri dan tahun ajaran baru 2016/2017 mampu dikelola dengan baik sehingga infalsi Juli 2016 dapat terkendali. Adapun realisasi inflasi Sumatera Utara (Sumut) di Juli 2016 tercatat 0,18% (mtm) lebih rendah dari nasional 0,69%(mtm). Realisasi ini bahkan merupakan capaian inflasi bulan juli terendah dalam 10 tahun terakhir. Pemerintah Provinsi Sumut (Pemprovsu) mengharapkan hubungan dagang Sumut dengan amerika Serikat (AS) semakin baik guna peningkatan income (pendapatan) perkapita masyarakat dan pembangunan sumut ke depan. Hal itu ditegaskan Gubsu Ir HR Erry Nuradi MSi saat menerima rombongan Konjen AS yang dipimpin Juha P Salin selaku Konjen AS yang baru bertugas di Medan,Selasa(2/8).
6.
ANALISA
7.
SINDO
‘’JULI, INFLASI SECARA NASIONAL 0,69 PERSEN- SUMUT INFLASI 0,18 PERSEN’’(Berita ini juga terbit di Analisa,SIB,Jurnal Asia,Andalas,Waspada) ‘’AS MINTA SUMUT BERSIH DARI KORUPSI’’
Sekretaris Daerah Provinsi Sumut, Hasban Ritonga, mengatakan, pelayanan PDAM Tirtanadi hingga saat ini belum mencakup 80 persen. Hal tersebut menjadi alasan bagi badan usaha milik daerah (BUMD) Pemprov sumut tersebut tidak dibebankan untuk berkontribusi dalam pendapatan Asli Daerah 9PAD) pada 2015 lalu. ‘’Layanan cakupannya belum 80 persen. Sekarang masih sekitar 75 persen,’’ujar Hasban saat ditemui di kantor Gubsu. Pada Juli 2016 terjadi inflasi sebesar 0,69%. Dari 82 kota IHK, 4 kota mengalami deflasi dan 78 kota mengalami inflasi. Inflasi tertinggi di Tanjung Pandan sebesar 2,34% dan terendah terjadi di Gorontalo sebesar 0,06%. Sedangkan deflasi terjadi di Jayapira sebesar -1,1%. Sementara inflasi di sumut pada juli ini 0,18%. 4 kota IHK sama-sama mengalami inflasi. Sibolga 0,91%, PematangSIANTAR 0,17%, DAN Padangsidimpuan 1,57%. Demikian Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sumut,Senin(1/8). Konsul Jenderal Amerika Serikat (AS) yang baru bertugas di Medan, Juha P Salin, mempertanyakan langkah-langkah yang diambil Pemprov Sumut dalam gerakan antikorupsi. Hal itu disampikannya dalam kunjungan perkenalan dengan gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi di Kantor Gubsu,Selasa(2/8). ‘’Gerakan antikorupsi ini penting karena oleh calon investor.’’ungkap Juha P Salin.
10
NO
MEDIA
JUDUL
8.
MIMBAR UMUM
‘’GUBSU HALAL BI HALAL ALUMNI SMAN 4 MEDAN’’(Berita ini juga terbit di Medan Pos,Waspada)
9.
MIMBAR UMUM
10.
WASPADA
11.
MEDAN BISNIS
RESUME
Gubsu Ir H Tengku Erry Nuradi, MSi mengharapkan, para alumni SMAN 4 Medan dapat terus melestarikan kekompakan dan menjga keutuhan perstuan dan kesatuan. Salah satu cara menjaga kekompakan tersebut, adalah dengan bersilaturahmi seperti Halal bi Halal ini. ‘’Halal bi Halal bukan tradisi agama islam saja, melainkan ciri khasnya bangsa Indonesia. Di Indonesia ada dua kegiatan silaturahmi yaitu halal bi halal dan Safari Ramadhan yang dikenalkan Pak Harmoko Menteri Penerangan RI dan sekarang terbiasa karena dianggap penting untuk saling berkomunikasi,’’kata Erry di Rumah Dina, Senin(1/8). ‘’GUBSU HARAPKAN KKR Gubsu HT Erry Nuradi mengapresiasi dan menyambut baik pelaksanaan Kebaktian Kebangunan Rohani (KKR) MOMENTUM TINGKATKAN diprakarsai Gereja Mashi Advent Hari Ketujuh (GMAHK) di gedung Medan Aventist Convention Hall Jalan Kartini No 17 KERUKUNAN UMAT’’ Medan, Sumatera Utara mulai tanggal 3-6 Agustus 20166. Terlebih dengan kedatangan Pengkhotbah dari Amerika Pastor DR GT NG PhD yang tentunya bisa memberi gambaran kehidupam kerukunan beragama,’’ujar Gubsu HT Erry Nuradi saat menyambut dan beramah tamah dengan ketua Panitia KKR Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh, Sopar Siburian didampingi Pdt Marolop Sagala dan Panitia lainnya di Ruang VIP Banadara Kualanamu Medan,Selasa(2/8). “RAKERNAS LPTK PT Gubernur HT Erry Nuradi menegaskan Perguruan Tinggi Muhammadiyah khususnya UMSU telah memberi kontribusi MUHAMMADIYAH SEdalam mencerdaskan masyarakat Sumatera Utara dan Indonesia. Untuk itu Gubsu berharap PTM agar terus INDONESIA GUBSU BANGGA meningkatkan mutu SDM dan tata kelola perguruan tinggi sehingga lulusannya berdaya saing tinggi. Hal itu UMSU TERPOPULER”(Berita ini disampaikan Gubsu diwakili Sekdaprovsu Hasban Ritonga pada acara pembukaan Rakernas Asosiasi Lembaga juga terbit di Matahari) pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) se Indonesia di Hotel Garuda Plaza Medan, Selasa (2/8). Sementara Ketua Majelis Dikti PP Muhammadiyah Prof Lincolin Arsyad mengatakan memuji UMSU yang bersedia menjadi tuan rumah Rakernas dan seminar nasional pendidikan ini. Dia berharap kegiatan ini dapat merumuskan gagasan yang inovatif untuk meningkatkan mutu LPTK Se PTM yang saat ini masih membutuhkan pembenahan secara serius. Masih sedikit Prodi LPTK PTM yang berakredittasi A. “KONVERSI KE PEMUKIMAN DAN Alih fungsi lahan pangan di Sumatera Utara (Sumut) untuk pemukiman dan prkebunann terus terjadi setiap tahun. PERKEBUNAN LAHAN PANGAN Dinas Pertanian Sumut mencatat, rata-rata alih fungsi lahan pertanian sekitar 2,5% per tahun. Terbesar terjadi pada SUMUT TERUS MENCIUT” lahan sawah dimana setiap tahun ada pengurangan 2,52%. Pada Tahun 2010, areal baku sawah di Sumut seluas 484.995 hektare. Namun pada akhir Tahun 2015 terjadi penyusutan sekitar 48.124 hektare menjadi 436,871 hektare. Pengamat Pertanian Sumut Syahri Syawal Harahap mengatakan untuk mengurangi alih fungs lahan, pemerintah harus menggenjot pembangunan infrastruktur pertanian terutama irigasi, karena saat inim, baru 20% lahan pertanian yang memiliki irigasi.
11
NO
MEDIA
JUDUL
12.
MIMBAR UMUM
“GUBERNUR HARAPKAN HUBUNGAN DAGANG SUMUTR ASMENINGKAT”(Berita ini juga terbit di Jurnal Asia, Sumut 24)
13.
JURNAL ASIA
“BIRO ASSET TERTUTUP 3.000 METER LAHAN PEMPROVSU DI BANDUNG DISEROBOT”(Berita ini juga terbit di Orbit, Matahari, SIB)
14.
METRO 24 JAM
“KECEWA, KOMSI IX DPRD RI TINGGALKAN KANTOR GUBSU” Berita ini juga terbit di Medan Bisnis)
RESUME Gubernur Sumatera Utara Ir H Terry Nuradi, M.Si mengharapakan hubungan dangan sumut dengan Amerika Serikat dapat semamin meningkat di masa mendatang. Tercatat perdagangan Sumut ke AS surplus dimana pada tahun 2015 ekspor Sumut mencapai US$ 369,79 Juta dan impor US$128,49 Juta. Harapan ini diungkapkan Gubernur di ruang kerjanya saat menerima kunjungan perkenalan Juha P Salin sebagai Konsul Jenderal Amerika Serikat yang baru bertugas di medan, Selasa (2/8). Sementara untuk Januari sampai Mkei Tahun 2016 tercatat ekspor Sumut ke negeri pam Sam senilai US$ 337,86 Juta. Sedangkan nilai impor dari AS ke Sumut periode yang sam senilai US$ 86,54 Juta. Dijelaskannya sebagian besar produk ekspor adalah hasil perkebunan, industri pengolahan, produk hasil laut dan pertambangan. Sedangkan produk impor sebagian besar adalah produk barang modal dan bahan penolong industri. Kepala Biro Perlengkapan dan Asset Pemprov Sumut Safruddin Nasution, terkesan menutup-nutupi upaya hukum yang dilakukan pemerintah daerah ini, terkait penyerobotan tanah milik Pemprov Sumut di Kota Bandung Jawa Barat oleh pihak ketiga. Tidak diketahui apa yang melatarbelakangi penjabat Pemprov Sumut itu terkesan “pelit” dalam memberi penjelasan mengenai persoalan yang baru-baru ini menjadi temuan DPRD Sumut saat kunjungan kerja ke ‘’Negeri Parahyangan” itu. ‘’Belum bisa saya kasih keterangan, sebelum punya data yang cukup,”(kata Safruddin menjawab wartawan, saat hadir di ruang paripurna DPRD di Sumut, kemarin. Sebelumnya kalangan DPRD Sumut menemukan lahan milik Pemprov Sumut seluas 3.00 meter di Jalan Batununggal Kota Bandung telah dipasang plang oleh pihak ketiga atas nama Herryanto Wangsadjaja. Bahkan diatas lahan tersebut saat ini sedang dibangun proyek perumahan oleh pengembang. Pihak ketiga itu mengaku membawa-bawa nama seorang oknum di Pemprov Sumut dan membeli lahan tersebut senilai Rp 10 Miliar. Rombongan Komisi IX yang dipimpin Saleh Partaonan Daulay memilih meninggalkan ruang rapt Beringin di kantor Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Jalam Diponegoro, Medan,Selasa (2/8). Mereka merasa kecewa karena ketidakhadiran Gubsu Erry Nuradi maupun Sekertaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (Sekdaprovsu), Hasban Ritonga dalam rapat tersebut. Saat itu, Komisi IX DPRD RI hanya diterima oleh Asisten I Hasiolan Silaen, Kepala Dinas Tenaga Kerja (Kadisnaker) Bukit Tambunan. Merasa tidak dihargai, Rombongan Komisi IX tidak mau memulai rapat dan tetap menunggu kehadiran Hasban Ritonga. Setelah satu jam lebih menunggu, akhirnya 11 anggota DPRD RI itu membubarkan diri dan keluar dari ruang rapat. Dikatakan Dauly, dirinya merasa prihatin karena keinginan Komisi IX untuk menyerap aspirasi ke sumut melalui rapat bersama kepala daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait tidak terealisasi. Padahal menurut Daulay ada banyak hal yang akan dibahas diantaranya menganalisis pelayanan kesehatan, cara mereka meghadapi isu vaksin palsu, megawasi peredaran obat di RS, kesiapan dan pendataan BPJS dan juga persoalan Tenaga Kerja.
12
NO
MEDIA
JUDUL
RESUME
15.
MEDAN BISNIS
“2.151 PASPOR CALHAJ SUMUT SUDAH SELESAI
16.
MEDAN BISNIS
“DPRD TEMUKAN KELAS SILUMAN DI SMAN 4 MEDAN BANYAK KEPALA SEKOLAH WAS-WAS”
17.
WASPADA
“ PEMUDA MUHAMMADIYAH MINTA GUBSU SEGERA MUTASI PEJABAT”
Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Sumut menyatakan 2.151 dari jumlah kuota 6.588 pengurusan paspor calon jamaah haji (Calhaj) se-Sumut) sudh selesai. ‘’Kloter 1-6 paspor dan visanya sudah selesai, sudah berada di Kanwil. Sedangkan paspor untuk kloter 7-11, paspornya juga sudah dipisah oleh pihak kedutaan arab Saudi dan tinggal dijemput. Jadi ditotalkan, untuk gelombang I, 90% paspornya sudah selesai,” kata Kasi Pendaftaran dan Dokumen Kanwil Kementerian Agama Sumut haji Eri Nofa, di Kantornya, Jalan Gatot Subroto, Medan, Senin (1/8). Dikatakan, mulai Tahun ini banyak perubahan yang dilakukan untuk pemberangkatan haji. ‘’Paspor yang masihb di kedutaan sebanyak 2.369. Ini yang belum dipisah, tetapi sudah tidah tidak ada masalah. Dipastikan, tahun ini pemberangkatan haji tidak lagi terkendala paspor dan visa. Semoga saat masuk asrama haji, paspornya sudah dipisah semua,’’ katanya. Komisi B DPRD Medan dalam inspeksi mendadak (sidak) ke SMA Negeri 4, Jalan Gelas, Medan, Selasa(2/8), menemukan penyimpangan dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB). Jumlah siswa per kelas hingga 45 orang dari kententuan 38 dan jumlah kelas 11 lokal dri seharusnya 8 kelas. Akibat melebihi kapasitas jumlah siswa per kelas, letak posisi meja dan bangku pun hingga ke pintu masuk. “Kunjungan dewan menyahuti laporan orantua murid. Ternyata benar ada hingga 45 orang di satu kelas. Ketentuannya kan 38 orang siswa per kelas,’’ kata anggota komisi B DPRD Medan Bahrumsyah. Bahrumsyah mengatakan, kedatangan mereka meninjau langsung ke SMA Negeri 4 terkait adanya laporan warga terkait proses PPDB tahun ajaran 2016/2017 yang diduga menyalahi ketentuan. Dan ternyata laporan warga benar. Julukan daerah terkorup no 1 Indonesia, seharusnya menjadi cambuk bagi Pemerintah Sumatera Utara untuk merotasi atau memutasi pejabat di lingkungan Pemprovsu. Hal itu disampaikan Ketua Pimpinan Wilayah (PW) Pemuda Muhammadiyah Sumatera Utara/Penanggung jawab madrasah Anti Korupsi (MAK) PWPMSU, M Basir Hasibuan MPd, di Medan, Selasa (2/8). Dengan demikian, kata dia, Pemuda Muhammadiyah Sumut berharap agar Gubsu segera untuk bersih-bersih pejabat yang terindikasi korupsi, baik yang ditangani KPK, Polda, maupun Kejaksaan,. Bnayaknya Pejabat yang lam dijadikan KPK sebagai saksi dalam kasus korupsi Sumut, secara tidak langsung dapat menggangu kinerja.
13
