‘' Hari : Senin Tanggal : 26 Agustus 2016 NO
MEDIA
JUDUL
RESUME
1
ANALISA
‘’DPRDSU KECEWA BANTUAN PERTANIAN DITARIK KEMBALI’’
2.
ANALISA
‘’MENSOS DESAK DINAS SOSIAL TIDAK DIGABUNG’’
3.
MIMBAR UMUM
‘’DPRDSU ANCAM INTERPELASI TENGKU’’ (Berita ini juga terbit di Medan Bisnis).
4.
WASPADA
‘’PEMPROVSU ABAIKAN JALAN RUSAK-WARGA 13 DESA DI SUMUT ANCAM PINDAH KE RIAU’’
Anggota DPRD Sumut, Siti Aminah Perangin-angin merasa kecewa karena bantuan alat pertanian pemotong padi di Tanah Karo yang ditempatkan pada kelompok Tani Abdi Sembiring di Desa Parbualan Kecamatan Lau Balang, Kabupaten Karo diambil kembali oleh UPT Dinas Pertanian Sumut. Jadi ini apa namanya kalau bukan fiktif, alat yang sudah ditempatkan selama seminggu malah ditarik paksa tanpa kejelasan. Sehingga masyarakat petani menjadi kebingungan dan berprasangka lain kepada Gubsu,’’ujar Siti Aminah kepada Wartawan usai menghadiri Pergantian Antar Waktu (PAW) Efendi Napitupulu kepada Darmansyah Sembiring di DPRD Sumut, Jumat (23/9). Menterio Sosial Khofifah Indar Parawansa mendesak Kementrian Dalan Negeri segera membuat aturan bahwa Dinas Sosial di seluruh kabupaten/kota harus berdiri sendiri alias tidak digabung dengan bidang lain. ‘’kami sudah menyurati Mendagri sejak Mei tahun lalu supaya Dinas Sosial itu ‘Sigle Fuction’ dan jangan merangkap funsi-fungsi lain. Hal itu karena urusan social sangat banyak,’’ujar Mensos Khofifah saat kunjungan kerja di Magetan, Minggu. DPRD Sumatera Utara disebut-sebut akan menggunakan hak bertanya (interpelasi) kepada Gubernur Tengku Erry Nuradi karena tak kunjung menyerahkan nama Wakil Gubernur (Wagub) pilihannya. Hal itu disebabkan terlewatkannya tenggat waktu 15 September 2016 penyerahan nama calon ke Pansus wakil Gubernur (Wagub) DPRD Sumut sehingga menimbulkan berbagai tudingan. Bahkan beredar di kalangan masyarakat Pansus dituding ‘Kongkalikong’ dengan Gubernur Sumatera Utara, T Erry Nuradi untuk tidak memproses pemilihan wakil gubsu tersebut di DPRD Sumut. Sejumlah warga di 13 desa di Kec. Huta Raja Tinggi dan Kec. Batang Lubu Sutam, Kab. Padanglawas, Sumut mengancam akan pindah ke Provinsi Riau. Pasalnya, sepanjang 25 kilometer ruas jalan provinsi yang melintasi desa-desa tersebut kondisinya rusak parah dan tidak mendapat perhatian dari Pemprovsu. ‘’sudah bertahun-tahun jalan di dua kecamtan tersebut rusak parah, namun tidak mendapat perhatian dari Pemprovsu,’’ ujar Rabiul Siregar, Sekretaris Ikatan Keluarga dan Alumni Generasi Muda Padanglawas, Minggu (25/9). Dijelaskannya, seluruh masyarakat di 13 desa tersebut tidak pernah menikmati hasil kekayaan alam karena infrastruktur jalan provinsi tersebut kondisinya rusak parah.
62
NO
MEDIA
JUDUL
RESUME
5.
WASPADA
‘’SUNGAI DI SUMUT KRITIS’’(Berita ini juga terbit di Medan Bisnis).
6.
SINDO
‘’25% TUBUH MD ALAMI LUKA BAKAR- BIAYA PERAWATAN DITANGANI PEMPROV SUMUT’’(Berita ini juga terbit di Medan Pos)
7.
SUMUT POS
‘’BELUM ADA SOLUSI MASALAH PD AIJ-GUBSU SALAHKAN DIREKSI’’ (Berita ini juga terbit di Medan Bisnis).
8.
SUMUT POS
‘’GERAK JALAN 1.500 PESERTA, BAKTI SOSIAL DAN BAZAR MILAD KE-50 KAHMIBERSINERGI MERAWAT INDONESIA’’
Secara umum, kondisi sungai yang ada di sumut sudah kritis. Sementara penanganannya membutuhkan biaya yang sangat mahal. Untuk itu, pemerintah diharapkan lebih memperhatikan sungai. Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Parlindungan Purba, mengatakan itu saat meninjau kawasan kanal Medan Johor, Sabtu (24/9) sore. Saat itu dia didampingi Kepala Satuan Kerja (Kasatker) Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) II Poma Samosir, dan Kepala Seksi Perencanaan Umum dan Program Herbet Sihite serta staf Antoni. Parlindungan Purba, meminta pemerintah kabupaten/kota menata kembali masyarakat yang ada di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS). Soalnya sungai yang ada saat ini sudah kritis. Sehingga penataan dan pengelolaan sungai harus sesuai daya tampung dan dukungan sungai. Penganiayaan dan kekerasan yang dialami MD, 8, oleh orangtua angkatnya patut menjadi perhatian serius semua pihak. Akibat penganiayaan tersebut 25% tubuh MD mengalami luka bakar. Beruntung, perawatan warga jalan Sidumulyo Dusun 4 Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli, Kecamatan Deliserdang ini mendapat simpati dari pemerintah provinsi sumut (Pemprovsu). Pemprov akan menanggung biaya sekaligus mencari solusi tempat penampungan apabila keluar dari Rs Bhayangkara Medan. Ketika Kepala Biro PP Anak dan KB Provsu, Nurlela bersama Ketua KPAID Sumut, Zahrin Iliang menjenguknya, Sabtu (24/9). MD terlihat sudah semakin membaik, bahkan, sudah terlihat bermain boneka dan makan dengan lahap. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) sepertinya belum punya solusi untuk menghadapi masalah kesulitan keuangan dialami Perusahaan Daerah Aneka Industri Jaya (PD AIJ). Padahal, persoalan dimaksud membuat tunggakan perusahaan untuk membayar gaji karyawan menembus Rp1,5 miliar. Gubernur Sumut, Tengku Erry Nuradi mengakui, sudah menerima laporan terkait masalah dihadapi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemprovsu tersebut. Bahkan, menyebut, Direksi PD AIJ kurang Agresif mencari solusi. Bukan hanya itu, ia pun juga menilai perjanjian kerja sama yang dimiliki oleh PD AIJ sangat rendah. Alhasil, Pemasukan yang diproleh juga tidak maksimal. ‘’Walaupun itu di masaa lalu,’’ungkap Erry. Mengenai solusi, Erry meminta agar Direksi membuat laporan tertulis dan membahasnya dengan Asisten Pemerintahan. ‘’intinya direksi harus agresif, buat laporan. Nanti ada tim pemerintah daerah, jadi bukan hanya gubernur. Gubsu Ir HT Erry Nuradi MSi bersama Ketua Majelis KAHMI Sumut Ir H Murlan Tamba MM dan Ketua Panitia H Indra Sakti Harahap ST MSi, Ir H Darianto MSc melepas Gerak Jalan Milad ke-50 KAHMI,Minggu(25/9). Gerak jalan yang diikuti 1.500 peserta dari berbagai elemen masyarakat menyediakan seratusan hadiah termasuk kulkas, televise dan mesin cuci. Gubsu Ir HT Erry Nuradi MSi memberi Apresiasi terhadap KAHMI dan HMI yang bersinergi merawat Indonesia. Momen 50 tahun, menurut dia, waktu intropeksi melihat apa yang sudah dikerjakan guna menatap masa depan. ‘’Alumni HMI di Sumut banyak berkecimpung di level nasional dari provinsi. Mari kita bersatu dan kompak memajukan daerah kita,’’ajak Gubernur.
63
NO
MEDIA
JUDUL
RESUME
9.
ANDALAS
10.
SIB
‘’GUBSU: KERUSAKAN JALAN BUKIT LAWANG TUNTAS 2017’’(Berita ini juga terbit di Sumut24). ‘’GUBSU DIMINTA DESAK MENDAGRI SEGERA TUNJUK PJ WALIKOTA TEBINGTINGGI’’
11.
MEDAN BISNIS
“SUARA HATI SELAMATKAN AIR DANAU TOBA”
12.
MEDAN BISNIS
“PESTA SENI DAN BUDAYA BUKIT LAWANG 2016” (Berita ini juga terbit di Sindo, Tribun, Jurnal Asia, Medan Pos, Sumut 24, Sumut Pos, Matahari, Andalas, Waspada)
Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Ir HT Erry Nuradi MSi mengaskan, kerusakan jalan menuju objek wisata bukit lawing di Kabupaten Langkat akan tuntas 2017. Mulai dari kota Binjai hingga Bahorok jalan akan mulus. ‘’Tahun ini Pemprovsu melalui DInas Bina Marga sedang mengerjakan parit dan pengaspalan jalan sepanjang empat kilometer,’’sebut Erry saat meninjau pengaspalan dan pembuatan parit di kecamtan Kuala, Kabupaten Langkat, Sabtu (24/9). Terkait belum adanya Pj Walikota Tebingtinggi hingga memasuki tahapan pendaftaran pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota di KPU, Anggota DPRD Kota Tebingtinggi Kaharuddin Nasution meminta Gubsu agar mendesak Mendagri segera menujuk PJ Walikora Tebingtinggi. ‘’Tanpa PJ Wali Kota, Pelaksanaan Pemerintah Kota tebingtinggi selama ini bisa dikatakan ibarat ayam kehilangan induk, kendatipun secara administrasi bisa dikendalikan Plh Wali Kota Johan Samose Harahap, jangan pula gara-gara ketidakberadaan Pj tahapan pesta Demokrasi untuk memilih pemimpin tebingtinggi 5 tahun ke depan jadi terkendala,’’ujar Kaharuddin.Minggu(25/9). Seminggu ini diperkirakan lima ton ikan nila dan mas milik petani keramba jaring apung (KJA) di Danau Toba wilayah Tanjung Bunga, Pangururan, Kabupaten Samosir, mati medadak. Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Samosir Rencuc Simanjorang menyebutkan ikan mati diduga akibta kekurangan oksigen setelah musim kemarau panjang dan angina kencang melanda Samosir. Peristiwa yang sama juga pernah terjadi di perairan Danau Toba di Haranggaol, Kabupaten Simalungun dan di perairan Danau Toba Silalahi, Kabupaten Dair. Penyebab kematian ikan seratusan ton tersebutt juga diduga karena di lokasi KJA milik petani atau perusahaan tersebut kekurangan oksigen. Niat pemerintah yang sebelumnya diungkapkan akan menerapkan zero (nol) KJA di Danau Toba seharusnya tetap dijalankan mengingat tingkat penecamaran air di Danau Toba sudh seharusnya tetap dijalankan mengingat tingkat pencemaran air di Danau Toba sudah parah. Tapi sayang, Danau Toba akan zero KJA yang dilontarkan Luhut B Panjaitan saat menjabat Menkopolhukam, sudah beruba setelah dipercaya sebagai Menteri Kemaritiman. Entah apa penyebabnya sehingga berubah niat pemerintah untuk meniadakan KJA di perairan Danau Toba. Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Erry Nuradi membuka kegiatan Pesta Seni dan Budaya Bukit Lawang 2016 dalam rangka melestarikan kesenian dan budaya tradisional sekaligus ajang promosi wisata alam, seni, dan budaya bertempat di pelantaran parkir objek Wisata Bukit Lawang, Kecamatan Bahorok, Sabtu (24/9). Gubsu Erry Nuradi dalam sambutannya mengatakan tersedianya infrastruktur, sarana dan pra sarana yang baik salah satu modal pentin mendongkrak kunjungan wisatawan. ‘’Selain itu, SDM yang profesional dan kalender of event yang terjadwal serta dukungan masyarakat menjadi bagian yang tak terpisahkan,’’kata Erry. Erry mencontohkan, di Eropa dan negara-negara maju dan berkembang lainnya mampu mebuat jadwal wisata yang baik, kenapa di Sumut tidak mampu. Untik itu, Erry mengajak Dinas Pariwisata Provinsi harus berkoordinasi dengan baik bersama pariwisata kabupaten/kota di Sumut.’’Buat calendar of event. Ini bisa kita sebar ke tiap-tiap bandara, palebuhan, terminal-terminal mapun lokasi promosi lainnya,’’cetus Erry.
64
NO
MEDIA
13.
MEDAN BISNIS
14.
SUMUT 24
15.
SUMUT 24
JUDUL “REPLANTING, MENGEREK HARAPAN PETANI SAWIT”
“KINERJA POLDASU-POLRES HUMBAHAS DIPERTANYAKAN PENANGANAN DUGAAN IPAL OKNUM DEWAN HUMBAHAS MENGAMBANG”
“TINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT GUBSU DUKUNG PENGEMBANGAN KEDOKTERAN NUKLIR DI SUMUT ”
RESUME Rendahnya produkivitas tanaman kelapa sawit di perkebunan rakyat di Indonesia termasuk Provinsi Sumatera Utara (Sumut), sebenarnya bukan lagi cerita baru. Persoalan produktivitas dan upaya-upaya untuk mengereknya, masih memiliki magnet, sebagai ‘bahan empuk’ untuk diperbincangkan di banyak kesempatan. Angka menunjukkan, produktivitas sawit perkebunan rakyat Indonesia hanya sekitar 12 ton tandaan buah segar (TBS) per hektare per tahunnya. Sedangkan kebun swasta nasional nyaris dua kali lipat yakni 21 ton TBS per hektare per tahun. Tapi petani boleh sedikit lega dengan digulirkannya Program Peremajaan (Replanting) di mana suntikan dananya berasal dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS). Memang tidak 100% penandaan dibiayai oleh BPD-KS. Dari total biaya replanting per satu hektare tanaman sawit, BPDP-KS memberikan dana hibah sekitar 41% atau Rp 25 juta. Sedangkan sisa biaya replanting yang 59% lagi, petani bakal mendapatkan kredit murah lewat Kredit Usaha Rakyat (KUR).”Ini menjadi sebuah ‘angin segar’ bagi harapan petani dalam mengenjot produktivitas tanaman sawitnya. Kita berharap program ini berjalan mulus,’’ ujar Sekjen DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apakasindo) Asmar Arsjad. Penganan perkara dugaan Ijazah PaLsu (IPAL) oknum Dewan Humbahas masih menyimpan tanda tanya. Bahkan menimbulkan pertanyaan atas kinerja Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Poldasu), yang turut serta juga dapat mempengaruhi institusi Polri yang kian memudar di hati masyarakat. “Penyelesaian penangangan penyidikan perkara dugaan tindak pemalsuan Ijazah Anggota DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) dalam memenuhi persayaratan pencalonan Legislatif, hampir 10 tahun tak kunjung tuntas. Bahkan tidak diketahui publik perkembangannya, ’’tegas Pelaksanaan Harian Wakil Ketua DPW Provinsi Sumatera Lembaga Garuda Muda Indonesia (LGMI) Saut Sagala, SE kepada SUMUT 24, Minggu (25/9) via seluler. “Oleh sebab itu, kita juga mengharapkan pihak Kepolisian yang sempat menerbitkan Spirindik atas dugaan Ijazah Palsu yang dilakukan oleh oknum tersebut, harus ditangani secara profesional tanpa intervensi dari pihak manapun. Dan hasil perkembangannya disampaikan ke public, agar masyarakat dapat mengetahuinya, supaya tidak menimbulkan polemik baru terhadap kasus ini,’’ tegasnya. Gubernur Sumatera Utara Ir HT Erry Nuradi MSi memberi apresiasi kepasa perhimpunan Kedokteraan Nuklir Indonesia (PKNI). Pemprovsu siap mendukung pengembangan spesialis kedokteran nuklir di Sumut. Hal itu disampaikannya pada acara pembukaan pertemuan Ilmiah Tahunan Perhimpunan Kedokteran Nuklir Indonesia (PKBNI) Tahun 2016, kemarin (23/9) di Aryaduta Hotel Medan. Menurut Gubsu, saat ini RS Adam Malik sudah memiliki spesialis nuklir yang dapat memenuhi pelayanan kesehatan masyarakat Sumut. Maka untuk itu Pemprovsu menyambut baik kegiatan pertemuan ilmiah tahunan, ini diharapkan dengan pertemuan ini akan menambah pengetahuan dan ilmu sehingga meningkatkan SDM para dokter spesialis nuklir. “Sehingga nantinya dapat menunjang peningkatan derajat kesehatan di Sumut, khususnya dan Indonesia pada umumna,’’paparnya.
65
NO
MEDIA
JUDUL
RESUME
16.
MEDIA 24 JAM
“AIR BERSIH HADIR DI SIOSAR ”
Krisis air minum di lokasi relokasi pemukiman Siosar Tanah Karo, segera teratsi. Kemeterian PU dan Perumahan berencana akan membangun pipanisasi dengan memnafaatkan sumber air Sungai Lau Bengab hutan Sibuaten. Wancana Kemeterian dikamsud, akan menutaskan krisis air di tiga desa tersebut, akan ditangani Satker dari Kemeterian PUPR di Jakarta. PPK penanganan proyek Dana Siap Pakai (DSP) di lokasi pemukiman Siosar , Sarman Tarigan menyebut, pembangunan pipanisasi sepanjang 6 km akan mampu menyalurkan air dengan kekuatan 250 liter/detik. Dan, saat ini, ratusan pipa jenis HDPE dengan panjang @ 6 meter ketealan 12 inci sudah mulai ditempatkan di lokasi yang akan digali.’’Selama ini, sudah ada pemasangan pipanisasi ke 370 rumah penduduk dari 3 desa yang direlokasi ke Siosar tetapi masih kurang. Kalau untuk keperluan masak-mu=inum cukup, tetapi untuk kebutuhan lainnya, seperti mencuci dan lainnya belum mencukupi sama sekali,’’ungkapnya. Dan, dengan adanya pipanisasi dimaksud, tidak tertutup juga, sumber air minum dapat ditransmisikan ke kota Kabanjahe atau desa terdekat seperti Kacinambun.
66
