Bulan: Oktober 2015 Ringkasan Media Cetak I. Kompas A. Wajib Belajar 12 Tahun No 1
Tanggal Minggu, September 2015
Judul 27 Investasi pada Anak Usia Dini Tuai Generasi Emas
Tone +
Kesimpulan Negara yang berinvestasi pada pembangunan anak usia dini akan memetik manfaat besar. Anak-anak yang sehat dan bahagia serta berpendidikan baik merupakan generasi penerus bangsa yang siap melanjutkan pembangunan. Anggaran untuk mengobati generasi muda yang sakit atau gagal belajar menurun karena negara telah berinvestasi secara serius pada masa emas pertumbuhan anak di usia 0-6 tahun. Direktur Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ella Yulaelawati mengatakan, gerakan PAUD di Indonesia berkembang dari komunitas. Tantangan saat ini adalah membuat gerakan PAUD berkualitas yang holistik integratif bisa didapat semua anak usia dini. "Gerakan PAUD berkualitas ini harus jadi concern Indonesia agar sukses menghasilkan generasi emas 2045 yang berkualitas. Sebab, anak usia dini saat ini akan jadi angkatan kerja berkualitas di masa depan. Sudah semestinya Indonesia menjadikan PAUD bagian dari penyelenggaraan wajib belajar 12 tahun bermutu," kata Ella. Semua lembaga PAUD diberi bantuan operasional pendidikan senilai Rp 12 juta per tahun. Saat ini ada 190.160 lembaga PAUD.
2
Rabu, 2015
7
Oktober Nasib Wajib Belajar 12 Tahun Tidak Jelas
-
Pelaksanaan wajib belajar 12 tahun atau jaminan akses pendidikan bagi anak hingga jenjang pendidikan menengah
atau SMA/SMK/MA sampai sekarang tidak jelas. Masyarakat sipil yang mengajukan permohonan perkara uji materi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ke Mahkamah Konstitusi sejak tahun lalu masih menunggu kejelasan. Jika UU itu tidak diubah, khususnya pada Pasal 6 Ayat (1) wajib belajar 12 tahun tidak akan berjalan. Padahal, pemerintah sudah mengalokasikan anggaran dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk persiapan pelaksanaan wajar 12 tahun secara nasional mulai tahun depan. Pada pasal itu disebutkan ketentuan batas usia wajib belajar adalah tujuh tahun sampai dengan 15 tahun. MK harus mengubahnya menjadi tujuh tahun sampai dengan 18 tahun. Wajar 12 tahun mendorong pemerintah memberikan jaminan pembiayaan pendidikan minimal sampai SMA atau SMK. 3
Kamis, 2015
8
Oktober Industri-SMK “Hangat”
Kurang -
Angka Partisipasi Murid di SMK Lebih Tinggi daripada SMA
Kompetensi lulusan dari sekolah kejuruan dikeluhkan tidak sesuai kebutuhan industri. Kurikulum tidak dinamis, sarana prasarana minim, dan keterbatasan guru produktif hanya sebagian dari penyebab. Persoalan itu dapat teratasi jika melibatkan industry sejak awal di sekolah.Idealnya sektor industri ikut terlibat di sekolah, dari proses pembelajaran di dalam kelas, praktik di industri, sampai proses penempatan kerja. Selama ini industri pada umumnya ada di posisi sebagai penerima tenaga kerja saja. Hal ini mengemuka dalam diskusi pendidikan “Wajib Belajar 12 Tahun Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Menjawab Daya Saing Nasional” yang diselenggarakan, Rabu (7/10) oleh Education Sector Analytical and Capacity
Development Partnership (ACDP) Indonesia, di Jakarta. 4
Kamis,8 2015
Oktober Wajib Belajar 12 Tahun
-
Perubahan di Tangan DPR dan Pemerintah
Mahkamah Konstitusi memutuskan perubahan program wajib belajar 12 tahun termasuk kebijakan hukum yang terbuka bagi DPR dan pemerintah. Putusan Mahkamah Konstitusi diambil setelah ada permohonan agar anak usia 718 tahun diwajibkan mengikuti pendidikan dasar hingga pendidikan menengah. MK menolak semua permohonan uji materi yang disampaikan kalangan masyarakat sipil. Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams menjelaskan, program pendidikan minimal yang harus diikuti warga Negara Indonesia adalah kebijakan hukum terbuka bagi pemerintah maupun pemerintah daerah. Dengan keputusan itu, maka aturan jangka waktu wajib belajar diserahkan kepada pemerintah dan DPR sebagai pembentuk UU.
5
Jumat, 2015
9
Oktober Wajib Belajar 12 Tahun Dibutuhkan Mengikat
Mandat
Netral yang
Keputusan Mahkamah Konstitusi yang menyerahkan perubahan wajib belajar 12 tahun kepada DPR dan pemerintah ditanggapi beragam. Beberapa komunitas pegiat pendidikan kecewa dengan keputusan itu karena tidak memunculkan mandate yang mengikat untuk memastikan anak hingga remaja mendapat pendidikan. Koordinator JPPI, Abdul Waidl mengungkapkan program wajib belajar 12 tahun memerlukan mandat undang-undang agar pelaksanaannya mengikat pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pelayanan pendidikan di sekolah menengah tingkat atas dinilai masih sangat buruk karena pelaksanaannya diserahkan kepada komitmen politik pemerintah.
B. Pendidikan lainnya No 1
Tanggal Judul Selasa, 29 September Pensiun 2015 Momentum
Guru
Jadi
Tone Netral
Pendayagunaan Tenaga Pendidik Tidak Efisien
Kesimpulan Gelombang pensiun guru yang mencapai 30.000 orang per tahun mulai 2015 diminta untuk dijadikan momen perbaikan perekrutan guru di semua jenjang. Perbaikan mutu guru krusial dalam system pendidikan nasional yang mengedepankan kualitas dan relevansi pendidikan. Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Suharti mengatakan pertumbuhan jumlah guru lebih besar daripada pertumbuhan siswa. Akibatnya rasio guru dan siswa di Indonesia terbilang rendahm tetapi tidak ada dampaknya terhadap mutu pendidikan nasional.
2.
Rabu, 30 September Investasi Guru Masa Depan 2015 Perekrutan Guru Berkualitas Tinggi Dibutuhkan
Netral
Pengadaan guru berkualitas tidak cukup berfokus pada guruguru yang ada saat ini. Investasi untuk ketersediaan guru masa depan juga penting, terlebih lagi mahasiswa peminat program pendidikan meningkat lima kali lipat. Saat ini minat lulusan SMA/SMK menjadi guru tinggi saat diberikan tunjangan profesi guru.
3.
Selasa, 2015
6 Oktober Hari Guru Sedunia Sentralisasi Pengelolaan Guru Didesak
Netral
Desakan agar pengelolaan guru tersentralisasi kembali menguat. Kali ini, keinginan itu datang dari guru dan kepala sekolah yang merasa otonomi daerah justru membuat posisi guru lemah dan kerap menjadi korban politik daerah. Manajemen pengelolaan guru yang ditangani pemerintah daerah juga dinilai tak kunjung memperbaiki kualitas guru, salah satunya karena tidak ada standar perekrutan guru yang jelas.
4
Sabtu, 2015
10
Oktober Pendidikan Ambil Presensi Beban Guru
-
5
Senin, 2015
12
Oktober Kebutuhan Guru Dipetakan Netral 3.500 Guru Garis Depan Siap Diterjunkan ke Daerah Tertinggal
6
Sabtu, 2015
17
Oktober Pengembangan Pendidik Netral Pertukaran Kepala Sekolah Di Daerah Tertinggal
7
Sabtu, 2015
24
Oktober Sederhanakan Kurikulum
Pun
Jadi
-
Materi kurikulum yang padat, jam mengajar yang panjang serta tanggung jawab di luar jam pelajaran membuat para guru lelah. Energi mereka tidak tersisa untuk meluangkan waktu membaca ataupun mengikuti berbagai pelatihan peningkatan kapasitas. Pemerintah mengalokasikan kuota 3.500 calon pegawai negeri sipil (CPNS) khusus untuk program Guru Garis Depan tahun ini. Calon PNS baru untuk formasi guru garis depan adalah guru yang sarjana dana lulus sertifikasi guru dari pendidikan profesi guru atau alumni program Sarjana Mendidik di Daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal (SM3T). Kebijakan moratorium diberlakukan bagi CPNS non-guru. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyiapkan program pertukaran kepala sekolah di sekolah ‘maju’ dengan kepala sekolah di sekolah yang “ berpotensi maju” khusus di daerah terdepan, terluar dan tertinggal. Program ini merupakan upaya pemerataan kualitas pendidikan dan pemerataan kualitas guru. Hingga tahun in, jumlah remaja dan orang dewasa yang sudah memperoleh layanan pendidikan masyarakat berkualitas baru 286.480 orang. Padahal, dalam data Kementerian Sosial tercatat masih 3,6 juta anak usia sekolah yang tidak bersekolah.
II. Koran Sindo A. Wajib Belajar 12 Tahun No 1
Tanggal Jumat, 1 2015
Judul Tone Oktober Siswa Miskin Dapat Beasiswa + Rp33 Juta
Kesimpulan Pemkab Sleman pada tahun ini menyalurkan beasiswa kepada 270 siswa dari keluarga kurang mampu senilai Rp33 juta. Jumlah tersebut Rp31,2 juta untuk 260 siswa SD/MI dan Rp1,8 juta untuk 10 siswa SMP/MTS. Siswa SD/MI menerima Rp120.000 dan SMP/MTs Rp180.000. Beasiswa itu berasal dari Lembaga orang tua asuh (LOTA) DIY yang dihimpun dari beberapa perusahaan. Penjabat Bupati Sleman Gatot Saptadi menyerahkan langsung beasiswa tersebut di gedung serbaguna setempat, kemarin. Sehingga agar warga Sleman tidak hanya menjadi penonton, maka perlu peningkatan kualitas pendidikan. Satu di antaranya melalui program beasiswa tersebut. Termasuk program wajib belajar 12 tahun sebagai bekal untuk melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. “Karena itu, tidak ada alasan lagi anak-anak di Sleman tidak bisa sekolah karena biaya,” paparnya.
B. Pendidikan Lainnya No 1
Tanggal Judul Tone Senin, 28 September DPR Tolak Tunjangan Profesi 2015 Guru Dihapus
Kesimpulan Rencana pemerintah menghapus tunjangan profesi guru (TPG) mulai tahun depan ditentang DPR karena dianggap melanggar dengan Undang-Undang (UU) Nomor 14/2005 tentang Guru dan Dosen.
2
Selasa, 29 September Penghapusan Tunjangan Guru 2015 Tunggu PP
-
Pergantian tunjangan profesi guru (TPG) menjadi tunjangan kinerja masih menunggu peraturan pemerintah (PP) yang saat ini sedang dalam tahap finalisasi. Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Sumarna Supranata mengatakan, aturan mengenai tunjangan kinerja untuk guru PNS memang akan disesuaikan dengan Undang-Undang (UU) Nomor 5/2004 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).
3
Jumat, 2015
2 Oktober Tunjangan Profesi Dihapus 2017
Guru
-
Tahun depan pemerintah menganggarkan TPG sebesar Rp 80 triliun. Dana itu terbagi antara Rp 73 triliun untuk TPG PNS daerah dan Rp 7 triliun untuk TPS bukan PNS. Dengan sudah diketuk palunya anggaran TPG untuk 2016, tidak mungkin TPG dihapuskan. Dia berharap tidak ada lagi keresahan guru mengenai isu penghapusan sehingga dimanfaatkan pihak yang tidak bertanggungjawab untuk memperkeruh situasi.
4
Kamis, 2015
22 Oktober Pengelolaan Terobosan
Minim
-
Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) menilai satu tahun pemerintahan Jokowi-JK belum serius menangani persoalan guru di Indonesia. Terutama mengenai kebijakan pengelolaan dan pembinaan guru yang minim terobosan dan masih jalan di tempat.
5
Sabtu, 2015
24 Oktober 2,1 Juta Guru Gagal di UKG
Terancam
-
Sekitar 2,1 juta atau 70 % dari guru di Indonesia belum memiliki ketrampilan dalam penguasaan teknologi dan
Guru
informasi (TI). Mereka pun terancam tak lulus ujuan kompetensi guru (UKG) yang akan digelar November mendatang.
III.Republika A. Wajib Belajar 12 Tahun No 1
Tanggal Kamis, 8 2015
Judul Tone Oktober Partisipasi SMK di Indonesia + Meningkat
Kesimpulan Konsultan Analytical and Capacity Development Partnership (ACDP) Indonesia Totok Amin Soefijanto menilai, partisipasi murid terhadap Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) mengalami peningkatan. Bahkan, meningkat lebih cepat daripada Sekolah Menengah Atas (SMA). Totok menerangkan, partisipasi murid ke SMK tercatat meningkat sebanyak 15 persen, Dengan kata lain, sebanyak 4,2 juta murid secara nasional memilih SMK. Hal ini berarti mencakup 70 persen dari total angka partisipasi murid ke jenjang SMA pada 2011 hingga 2013. Atau mencakup 50 persen dari total angka partisipasi pada 2013. Dengan adanya angka partisipasi yang cukup tinggi, Totok menilai, ini akan memudahkan pemerintah dalam menargetkan Program Wajib Belajar (Wajar) 12 Tahun. Hal ini karena pemerintah bisa mengajak masyarakat kurang mampu untuk memasukkan anaknya ke SMK.
2
Kamis, 2015
8
Oktober MK Tolak Permohonan Wajib Belajar 12 Tahun
-
Mahkamah Konstitusi (MK) pada Rabu (7/10) menggelar siding putusan perkara pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Sidang yang dipimpin Ketua Panel Hakim Konstitusi Anwar Usman memutuskan menolak permohonan yang diajukan para pemohon karena tidak beralasan menurut hokum. JPPI telah menyiapkan beberapa langkah menyusul penolakan gugatan di MK. JPPI beralasan, wajib belajar 12
tahun bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Indonesia. Sekjen Persatuan Guru Republika Indonesia (PGRI) Qudrat Nugaraha menyatakan wajib belajar 12 tahun penting diterapkan di Indonesia untuk mengejar kualitas sumber daya manusia Indonesia yang sudah tertinggal jauh dibandingkan negara lain. 3
Rabu, 2015
21
Oktober Guru Garis Depan Program Tahunan
Jadi +
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memiliki program Guru Garis Depan (GGD). Program ini menjadikan salah satu cara untuk menyebar guru ke daerah terdepan, terluar dan tertinggal (3T). GGD akan menjadi program tahunan. Program ini untuk melakukan pemerataan jumlah dan kualitas guru kepada sekolah-sekolah di Indonesia. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Pemkab Lebak Asep Komar Hidayat mengatakan, pihaknya terus mengusulkan kekurangan guru kepada pemerintah pusah. Kurangnya jumlah guru menghambat program wajib belajar 12 tahun
B. Pendidikan Lainnya No 1
Tanggal Judul Rabu, 30 September Tunjangan 2015 Dipertahankan
2
Jumat, 2015
2
Oktober Banyak Daerah Minim Sekolah
3
Selasa, 2015
6
Oktober Guru Dipolitisasi Pilkada
4
Rabu, 2015
7
Oktober Politisasi Guru, Kemendikbud akan Buat Regulasi
5
Jumat, 16 Oktober Kemendikbud Canangkan 2015 Program Pertukaran Kepsek
6
Selasa, 20 Oktober Perubahan Kurikulum 2015 Bisa Dihindari
Guru
di
Tone +
Kesimpulan Tunjangan profesi guru (TPG) tidak akan dihapus dari struktur gaji guru. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menegaskan, TPG tahun 2016 akan tetap dianggarkan dalam APBN dan APBD.
NTB
-
Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Muhammad Amin mengakui, di 10 kabupaten/kota di provinsinya masih kekurangan sekolah. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi NTB akan meningkatkan anggaran untuk sektor pendidikan.
Jelang
-
Koalisi Masyarakat untuk Transformasi Pendidikan (KMSTP) merilis temuan politisasi guru pada masa pemilihan kepala daerah serentak (pilkada) 2015.
Netral
Pemerintah akan membuat regulasi yang melindungi guru dari upaya politisasi kepala daerah. Tujuannya agar unsur guru mulai dari kepala sekolah, pengawas, dan guru terbebas soal kepentingan politik seseorang, kelompok dan organisasi.
+
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tengah mencanangkan program pertukaran kepala sekolah. Program ini diperuntukkan bagi sekolah-sekolah maju dan berpotensi maju dengan sekolah yang berada di daerah terdepan, terluar dan tertinggal (3T).
Netral
Kurikulum pendidikan Indonesia terus mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Menurut Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen Dikdasmen) Kementerian
Tak
Pendidikan dan Kebudayaan Hamid Muhammad, perubahan kurikulum pendidikan itu biasa. 7
Rabu, 2015
7
Oktober Politisasi Guru, Kemendikbud akan Buat Regulasi
Netral
Pemerintah akan membuat regulasi yang melindungi guru dari upaya politisasi kepala daerah. Tujuannya agar unsur guru mulai dari kepala sekolah, pengawas, dan guru terbebas soal kepentingan politik seseorang, kelompok dan organisasi.
8
Senin, 2015
26
Oktober Kebijakan Antikekerasan Sekolah Perlu Diterapkan
Netral
Dengan banyaknya peristiwa kekerasan di dunia pendidikan, Retno bersama anggota FSGI menyarankan pemerintah membuat kebijakan antikekerasan.
IV. Majalah Tempo No 1
Tanggal Tidak ada
Judul
Tone
Kesimpulan
Judul
Tone
Kesimpulan
V. Gatra No 1
Tanggal Tidak ada
Bulan: Oktober 2015 Ringkasan Media Online 1. Detik.com No 1
Tanggal Rabu, 7 2015
Judul Tone Oktober MK Tegaskan Kebijakan Program Wajib Belajar Diatur di Tingkat Pemda
Kesimpulan Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan wajib belajar 18 tahun yang dimohonkan oleh aktivis pendidikan. Dengan demikian, wajib belajar di Indonesia adalah tetap 12 tahun sesuai UU No 20/2003 tentang Pendidikan Nasional. "Menolak permohonan untuk seluruhnya," ucap Wakil Ketua MK, Anwar Usman, saat sidang putusan, di Gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Rabu (7/10/2015). Majelis menegaskan program wajib belajar merupakan tanggungjawab pemerintah pusat dan daerah. Sehingga program wajib belajar meski diatur oleh UU selama 12 tahun bisa saja diterapkan lebih dari itu sesuai kemampuan daerah masing-masing.
2. Viva.com No
Tanggal
Judul
Tone
Kesimpulan .
3. Okezone No 1
Tanggal Jumat, 23 2015
Judul Oktober Janji Wajib Belajar 12 Tahun di Era Jokowi
Tone -
Kesimpulan Salah satu janji pendidikan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) adalah memperjuangkan Wajib Belajar 12 Tahun dengan membebaskan biaya pendidikan dan segala pungutan. Nyatanya, hingga setahun masa bakti Kabinet Kerja, masih ada sejumlah polemik yang berhubungan dengan kebijakan tersebut. Banyak anak Indonesia masih putus sekolah. Education and Knowledge Management Specialist, ACDP Indonesia, Totok Amin Soefijanto, memaparkan kebijakan Wajib Belajar 12 tahun pun dinilai tidak efektif, lantaran masih banyak anakanak yang lebih memilih untuk membantu orangtua mereka ketimbang meneruskan studi. "Menurut data UNICEF faktornya adalah dari kondisi ekonomi. Kemudian juga peluang dalam bersekolah dan bekerja," ujar Totok. Selain itu, absennya guru disekolah juga menyebabkan wajib belajar 12 tahun ini sulit untuk bisa diimplementasikan. Saat ini masih banyak guru tidak hadir ke sekolah, terutama mereka yang bertugas di pedalaman.
4. Rakyat Merdeka Online
No 1
Tanggal Kamis, 8 2015
Judul Tone Oktober JPPI Kecewa MK Tolak Wajib Belajar 12 Tahun
Kesimpulan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) dan Tim Advokasi Wajar 12 Tahun kecewa dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak permohonan uji materi Undang-Undang 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya Pasal 6 Ayat 1. MK menolak permohonan mengganti wajib belajar dari 9 tahun menjadi 12 tahun. "Atas putusan MK itu, kami menyatakan kekecewaan yang mendalam," ujar kuasa hukum JPPI, Ridwan Darmawan, dalam perbincangan dengan redaksi, Kamis (8/10). JPPI dan Tim Advokasi Wajar 12 Tahun merupakan pemohon uji materi. Ridwan mengungkapkan, keputusan MK tersebut menunjukkan problem krusial terkait manajemen penyelesaian perkara di MK. Bagaimana tidak, MK baru membacakan keputusannya pada Rabu (7/10) kemarin, padahal keputusan sudah diambil berdasarkan Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) pada tanggal 22 Oktober 2014.
5. Republika Online
No 1
Tanggal Selasa, 6 Oktober 2015
Judul Jelang Keputusan Wajib Belajar 9 Tahun, JPPI Waswas
Tone Netral
Kesimpulan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menyatakan waswas pada putusan MK terkait uji materi Pasal 6 Ayat 1 UU No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang akan diumumkan besok, Rabu (7/10). Sebab, selama pengajuan gugatan hingga menjelang putusan, baru dua kali dilakukan sidang. "Proses uji materi itu idealnya dilakukan sidang berkali-kali. Nah ini sudah setahun sejak dimasukkan gugatan baru dua kali sidang," ujar Koordinator JPPI, Abdul Waidi di Jakarta, Selasa (6/10). Pengajuan uji materi ini sudah dilakukan JPPI sejak setahun lalu. Dimana tuntutannya agar wajib belajar 9 tahun diganti menjadi wajib belajar 12 tahun. Berdasarkan informasi dari MK, putusan ini akan dibacakan pada Rabu (5/10) pukul 14.00 WIB siang.
2
Kamis, 22 Oktober 2015
Pendidikan Agama Bagian dari Pendidikan Wajib 12 Tahun
+
Education Sector and Analytical and Capacity Development Partnership (ACDP) menilai sistem pendidikan Islam di Indonesia memiliki kesamaan dengan negara Islam lainnya, seperti Mesir, Nigeria, Pakistan, Turki, Bangladesh, Afghanistan dan Suriah). Bedanya, sistem pendidikan Islam di Indonesia bagian dari sistem pendidikan nasional dan sederajat dengan pendidikan umum.
Totok Amin Soefijanto, Education and Knowledge Management Specialist, ACDP Indonesia menjelaskan, kesuksesan program Wajib Belajar 12 Tahun tidak hanya ditentukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tetapi juga Kementerian Agama. Pemerintah Pusat melalui Kementerian Agama tahun ini menyiapkan anggaran sebesar 1.7 triliun rupiah yang dialokasikan untuk peningkatan subsektor Pendidikan Islam di seluruh Indonesia. "Anggaran tersebut difokuskan untuk pengembangan dan penguatan program Wajib Belajar 12 Tahun, seperti pembangunan ruang kelas baru, laboratorium maupun infrastruktur lainnya, serta peningkatan kapasitas guru," ungkap di Gedung Kementerian Agama, Jakarta, Selasa (21/10).
6. Hukumonline
No 1
Tanggal Rabu, 7 Oktober 2015
Judul Tone MK Tolak Permohonan Wajib Belajar 12 Tahun
Kesimpulan Mahkamah Konstitusi (MK) menolak pengujian Pasal 6 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) terkait program wajib belajar (Wajar) berusia 7-15 tahun atau Wajar 9 tahun. Mahkamah menganggap kebijakan Wajar 9 tahun merupakan kebijakan terbuka pembentuk undang-undang (open legal policy). ”Menyatakanmenolakpermohonan para Pemohon untuk seluruhnya,” ucap Ketua Majelis MK, Anwar Usman saat membacakan putusan bernomor 92/PUU-XII/2014di ruang sidang MK, Rabu (7/10).
Program Wajar bagi 7-15 tahun dinilai diskriminatif karena anak usia 16-18 tahun sesuai UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak mendapatkan haknya. Karena itu, Pasal 6 UU ayat (1) UU Sisdiknas sepanjang frasa “yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun” minta dinyatakan inkonstitusional apabila tidak dimaknai “setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar hingga jenjang pendidikan 12 tahun.”
7. Tempo.co
No 1
Tanggal Kamis, 8 Oktober 2015
Judul
Tone MK Tolak Revisi Wajib Belajar 12 Tahun
Kesimpulan Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terhadap Undang-Undang Dasar 1945. “Mahkamah Konstitusi mengadili dengan menyatakan menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya,” kata ketua hakim Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman, di gedung MK, Rabu, 7 Oktober 2015. Keputusan itu disayangkan oleh satu di antara 16 pemohon pengujian aturan Sisdiknas itu, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia Abdul Waidl. Ia mengaku awalnya yakin permohonannya disetujui. Maklum, menurut dia, saat pembacaan pertimbangan, alasan Mahkamah Konstitusi dianggap mendukung kubunya. Waidl mengatakan sebenarnya aturan dasar setingkat undangundang untuk wajib belajar 12 tahun sudah sangat diperlukan. Apalagi program tersebut sudah dijalankan pemerintah mulai tahun ajaran baru tahun ini. “Kita butuh payung hukum ini. Kalau menunggu DPR yang membuat aturan tentang wajib belajar 12 tahun dan pembahasannya baru masuk Prolegnas 2016, ada kemungkinan baru selesai dibahas 2-5 tahun lagi,” katanya.
8. Kompas.com
No 1
Tanggal 21 Oktober 2015
Judul Tone Menjadi Tiga Kategori untuk + Kejar Kesenjangan
Kesimpulan Tingginya kesenjangan sarana dan kualitas antara sekolah umum dan madrasah atau sekolah berbasis pendidikan Islam menjadi salah satu faktor kurangnya minat siswa untuk menuntut ilmu di lembaga pendidikan Islam. Pemerintah mencanangkan upaya diversifikasi atau penganekaragaman madrasah menjadi tiga kategori untuk mengurangi kesenjangan tersebut, utamanya untuk mewujudkan kerangka wajib belajar 12 tahun. Hal ini mengemuka dalam Diskusi Ahli dan Tukar Pendapat "Education Sector Analytical and Capasity Develompent Partnership (ACDP) Indonesia" di kantor Kementerian Agama, Jakarta, Rabu (21/10). Hadir sebagai pembicara, Direktur Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Nurkholis Setiawan, Kepala Subbidang pada Direktorat Pendidikan Diniya dan Pesantren Ahmad Zayadi, serta Konsultan Kementerian Agama dari ACDP Muljani Nurhadi. Nurkholis Setiawan menyatakan, dalam memandang permasalahan yang berkaitan dengan pendidikan ada tiga aspek penting yang harus menjadi perhatian, yakni akses, kualitas atau tata kelola, serta signifikansi dan relevansi.
9. Liputan6.com
No 1
Tanggal Kamis, 8 Oktober 2015
Judul Cara Menteri Anies Tekan Angka Siswa Putus Sekolah
Tone +
Kesimpulan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan(Kemendikbud) mencanangkan wajib belajar (wajar) 12 tahun. Langkah ini dilakukan untuk menunjang kualitas sumber daya manusia (SDM) di Indonesia. Terlebih kompetensi di dunia kerja juga cukup tinggi. Namun hingga kini program wajib belajar 12 tahun belum memiliki landasan hukum. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan menyatakan, saat ini pihaknya lebih fokus meningkatkan jumlah tenaga pendidik dan tempat belajar. Jumlah sekolah menengah di Indonesia dinilai masih cukup minim, baru sepertiga dari target yang dibutuhkan. "Kami akan kerjakan secara bertahap (wajib belajar 12 tahun). Jadi jangan sampai juga kita sudah langsung ke undang-undangnya ada, tapi tempatnya belum ada. Gedung tingkat sekolah menengah itu baru ada sekitar 50 ribuan," ucap Anies saat ditemui di kantornya, Senayan, Jakarta, Kamis (8/10/2015).
