No. Media Cetak Online

KDPDTT Daily Summary Minggu ke 3 : Tanggal, 17 November 2014

No. 1 2 3 4 5 6

Media Cetak Kompas Media Indonesia Koran Tempo Republika Sindo Jurnal Nasional

Media Cetak : 1. Berita Fajar

7 8 9 10 11

Rakyat Merdeka Indo Pos Suara Pembaruan Pos Kota Harian Terbit

Online 1 2

Detiknews AntaraNews

2. Harian Pelita

3. Indo Pos

4. Kompas

5. Koran Sindo

6. Media Indonesia

7. Pos Kota

8. Republika

Media Online : 1. Liputan6.com

Yovie Widianto Ingin Masyarakat Di Desa Lebih Cerdas By Sapto Purnomo Nov 16, 2014 at 21:30 WIB

Marwan Jafar yang menggandeng musisi Yovie Widianto untuk mendukung dan mensosialisasikan programnya.

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Kabinet Kerja pimpinan Presiden Joko Widodo memang memiliki cara yang unik dalam setiap kerjanya. Salah satunya adalah Menteri Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar yang menggandeng musisi Yovie Widianto untuk mendukung dan mensosialisasikan program sang menteri Yovie mengaku ikut ambil bagian dalam industri kreatif serta mendukung program nawakerja untuk mengangkat perekonomian masyarakat Indonesia jadi lebih baik. "Pada dasarnya dalam cita-cita saya sebagai seniman, saya ingin membuat masyarakat bisa jadi lebih cerdas, lebih mencintai negeri ini. Kalau negeri ini sudah hebat kan saya ikut senang," kata Yovie saat ditemui di Pisa Cafe, Mahakam, Jakarta Selatan, baru-baru ini. Pentolan band Kahitna yang 3 tahun aktif di program "Indonesia Cerdas" mempunyai misi mendorong masyarakat desa untuk memunculkan kreativitasnya dari bidang seni. "Seni daerah setempat tetap lestari, di sisi lain perekonomian warga pun tumbuh. Wisatawan yang datang meningkat. Itulah yang perlu ditularkan ke desa-desa lainnya," kata Yovie. Diharapkan, program itu nantinya bisa menarik gairah masyarakat desa menjadi mandiri. "Saya berterima kasih sekali dengan Mas Yovie atas kesediannya mendukung bidang seni kreatif enterpreneurship. Karena setelah blusukan ke desadesa, ternyata masih ada sektor yang belum diperhatikan. Makanya kita akan coba angkat seni kreatif tiap desa," ucap Marwan di tempat yang sama.

2. Sindo Online

Modus Malaysia Caplok Wilayah Indonesia Mihardi Senin, 17 November 2014 − 00:34 WIB | Sindo.com

(Ilustrasi SINDOphoto).

JAKARTA - Pemberian identitas penduduk kepada Warga Negara Indonesia (WNI) di daerah perbatasan oleh Malaysia, merupakan modus yang harus disikapi dan perlu diawasi. Hal itu dikatakan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Marwan Jafar. Menurutnya fenomena tersebut akan memperburuk citra Indonesia yang dituding tidak memberi perhatian kepada warganya. "Pemberian identitas penduduk terhadap warga Indonesia oleh Malaysia, jangan dianggap hal biasa atau diremehkan saat ini," kata Marwan Jafar dalam rilisnya kepada wartawan, Minggu 16 November 2014. "Ini modus yang dilakukan Malaysia. Bayangkan, kalau semua penduduk akhirnya memunyai identitas Malaysia, maka desa itu ibarat desa siluman. Tanahnya punya Indonesia, tapi penduduknya orang Indonesia yang pindah jadi penduduk Malaysia," imbuhnya. Setelah memberikan identitas kependudukan sebagai warga negaranya, kata Marwan, maka pelan-pelan Malaysia akan mengklaim desa perbatasan itu sebagai wilayah negaranya. "Karena menganggap mendapat dukungan dari masyarakat setempat," ujar menteri asal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu. Informasi yang diterimanya, kata Marwan, memang bukan terjadinya pencaplokan wilayah. Melainkan, ada pemberian identitas kenegaraan oleh Malaysia kepada sebagian besar warga desa perbatasan itu. "Sehingga, warga setempat memunyai dua identitas, yakni Indonesia dan Malaysia," ujarnya.

Seperti di tiga desa Kecamatan Lumbis Ongong, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara diklaim Malaysia sebagai wilayah negara tersebut. Tiga desa tersebut, yakni Sumantipal, Sinapad, dan Kinokod. "Kasus ini menjadi lampu merah bagi kami untuk tidak boleh menghiraukan daerahdaerah di perbatasan. Mereka juga warga Indonesia yang patut dan sangat perlu diberikan haknya untuk diperhatikan oleh negara," ujar mantan anggota DPR ini. (maf)

3. CnnIndonesia.com

Sengketa Perbatasan

Menteri Sikapi Serius Pemberian KTP Malaysia Sandy Indra Pratama, CNN Indonesia Minggu, 16/11/2014 23:40 WIB

Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Marwan Jafar diperkenalkan saat pengumuman Kabinet Kerja yang dipimpin Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (26/10). Marwan geram dengan pemberian kartu identitas Malaysia kepada ratusan WNI di perbatasan. (ANTARA/Andika Wahyu)

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes) Marwan Jafar menyatakan perlu penyikapan serius ihwal masalah pemberian identitas penduduk Malaysia, kepada warga desa Indonesia di perbatasan. Sebab, hal itu bisa menimbulkan citra buruk bagi Indonesia. “Pemberian identitas penduduk terhadap warga Indonesia oleh Malaysia, jangan dianggap hal biasa atau diremehkan saat ini. Ini modus yang dilakukan Malaysia,” ujar Marwan dalam keterangan pers tertulisnya yang diterima CNN Indonesia, Ahad malam (16/11). Bayangkan, kata Marwan, kalau semua penduduk akhirnya memunyai identitas Malaysia, maka desa itu ibarat desa siluman. Tanahnya dimiliki Indonesia, tapi penduduknya orang Indonesia yang berpindah jadi penduduk Malaysia. Bisa jadi di mata internasional, Indonesia mendapat tudingan tak memberikan perhatian kepada warganya. Marwan menduga, setelah memberikan identitas kependudukan sebagai warga negaranya, maka lamban laun Malaysia akan mengklaim desa perbatasan itu sebagai wilayah negaranya. “Karena menganggap mendapat dukungan dari masyarakat setempat,” ujarnya. Berdasar informasi yang diperoleh Marwan, memang tak terjadi pencapolkan wilayah desa di Kalimantan Utara itu. Namun, berupa pemberian status kewarganegaraan kepada sebagian besar warga desa yang terletak bertetangga dengan Malaysia. “Sehingga, warga setempat memunyai dua identitas, yakni Indonesia dan Malaysia,” ujarnya.

Sebelumnya dikabarkan ratusan warga dari tiga desa di wilayah Nunukan Kalimantan Utara, kini memegang kartu identitas negara tetangga. Ratusan warga itu tinggal di tiga desa di Kecamatan Lumbis Ogong, yakni Desa Sumantipal, Sinapad, dan Kinokod. Pemberian identitas ini lantas memantik dugaan kalau negeri jiran akan mengklaim wilayah di tiga desa itu sebagai wilayah. (sip)

4. VivaNews

NASIONAL

Menteri Desa: DIY Bebas Desa Tertinggal Masih ada 183 kabupaten yang belum bebas desa tertinggal. Minggu, 16 November 2014, 06:39Amal Nur Ngazis, Daru Waskita (Yogyakarta)

Advertisement

VIVAnews - Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar, mengatakan sebanyak 183 kabupaten di Indonesia masih memiliki desa dalam kategori desa tertinggal. Namun, kondisi itu berbeda dengan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Provinsi ini telah bebas dari desa tertinggal. "Untuk wilayah di DIY tidak ada desa yang masuk kategori desa tertinggal. Namun demikian, terdapat dua kabupaten yaitu Kabupaten Gunungkidul dan Kulonprogo. Di dua kabupaten tersebut masih ada masalah dengan kebutuhan air," katanya di Yogyakarta, Sabtu 15 November 2014. Dengan tidak adanya desa tertinggal, maka menurutnya, DIY dapat menjadi contoh bagi daerah lain yang masih memiliki desa tertinggal, dalam hal pemberantasan desa tertinggal. Marwan memuji salah satu teladan yang bisa dilakukan daerah lain adalah komitmen pemda dalam pembangunan. "Pemerataan pembangunan yang dilakukan Pemda DIY patut ditiru provinsi lain. Jadi, tiap provinsi mampu mengentaskan ketertinggalan desa-desa di wilayahnya," jelasnya. Ditegaskan Marwan, hendaknya setiap pemda wajib melakukan pemerataan di tiap kabupaten dengan melalui riset terlebih dahulu. Sehingga akan tepat sasaran. "Dalam upaya pemerataan pembangunan desa tertinggal harus tidak pilih kasih," bebernya. (one)

5. Beritasatu.com Minggu, 16 November 2014 | 15:40 | www.beritasatu.com

Mendes Anggap Modus Pemberian Identitas Warga Desa Perbatasan

Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Marwan Jafar (sumber: Antara/Andika Wahyu)

Jakarta - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes) Marwan Jafar mengatakan, pemberian identitas penduduk kepada warga desa Indonesia di perbatasan oleh Malaysia, merupakan modus yang harus disikapi dan perlu diawasi. Karena akan lebih memperburuk citra Indonesia yang dituding tidak memberi perhatian. “Pemberian identitas penduduk terhadap warga Indonesia oleh Malaysia, jangan dianggap hal biasa atau diremehkan saat ini. Ini modus yang dilakukan Malaysia. Bayangkan, kalau semua penduduk akhirnya miliki identitas Malaysia, maka desa itu ibarat desa siluman. Tanahnya punya Indonesia, tapi penduduknya orang Indonesia yang pindah jadi penduduk Malaysia,” ujar Marwan. Setelah memberikan identitas kependudukan sebagai warga negaranya, kata Menteri Marwan lagi, maka lamban laun Malaysia akan mengklaim desa perbatasan itu sebagai wilayah negaranya. “Karena menganggap mendapat dukungan dari masyarakat setempat,” ujar Mendes Marwan di Jakarta, Minggu (16/11). Informasi yang diterimanya, kata Marwan, memang bukan terjadinya pencaplokan wilayah. Melainkan, lanjutnya, ada pemberian identitas kenegaraan oleh Malaysia kepada sebagian besar warga desa perbatasan itu. “Sehingga, warga setempat memunyai dua identitas, yakni Indonesia dan Malaysia,” ujarnya. Tiga desa di Kecamatan Lumbis Ongong, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara diklaim Malaysia sebagai wilayah negara tersebut. Tiga desa tersebut, yakni Sumantipal, Sinapad, dan Kinokod. "Kasus ini menjadi lampu merah bagi kami untuk tidak boleh menghiraukan daerahdaerah di perbatasan. Mereka juga warga Indonesia yang patut dan sangat perlu diberikan haknya untuk diperhatikan oleh negara,” ujar Menteri Marwan.

Marwan memaparkan, Indonesia berbatasan dengan banyak negara tetangga, baik di darat maupun laut. Untuk daratan, berbatasan dengan tiga negara yaitu Malaysia di Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur dengan Serawak dan Sabah. Propinsi Papua dengan Papua New Guinea dan Nusa Tenggara Timur dengan Timor Lorosae. Sedangkan wilayah laut, berbatasan dengan sepuluh negara yaitu India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Philipina, Palau, Papua New Guinea, Australia dan Timor Lorosae. Kondisi perbatasan di daratan, umumnya merupakan pegunungan, berbukit dengan akses relatif masih tertutup. Dengan perbatasan yang luas dan jumlah penduduk relatif kecil, menyebabkan rentan kendali pemerintah. “Sehingga, pengawasan dan pembinaan masyarakat sulit dilakukan. Apalagi tingkat kesejahteraan masyarakat daerah perbatasan relatif tertinggal miskin),” ujar Menteri Marwan. Sedangkan negara tetangga seperti Malaysia, kata Menteri Marwan, sudah membuka akses infrastruktur yang relatif baik. Sehingga perputaran perekonomian warga desa perbatasan Indonesia lebih mudah akses ekonominya ke Malaysia. “Kasus sekarang inilah yang sedang terjadi. Masalah ini akan menjadi perhatian khusus yang tidak bisa dibiarkan,” ujarnya. “Ternyata masalah ini sebenarnya sudah lama, tapi pemerintahan atau lembaga sebelumnya yang menanggani perbatasan, kurang agresif memberikan laporan untuk bertindak dan bersikap. Sehingga eksodus warga desa ke negara lain bukannya semakin berkurang, malah bertambah jumlahnya,” ujar Menteri Marwan. Dengan kondisi seperti ini, Marwan mengatakan, masalah desa perbatasan menjadi skala prioritas yang harus dilakukan kementeriannya. Selain soal infrastruktur antar desa yang kemudian terhubung dengan kota terdekat, sekaligus memberikan pemahaman nasionalisme. “Saya mendapat kabar, pejabat pusat dan daerah kurang menyapa dan mendatangi warga desa perbatasan. Pemerintah daerah yang merupakan pejabat terdekat, harusnya bisa melakukan pendekatan intensif. Tidak ada masalah, saya yang akan mengunjungi warga desa, apapun kondisi jalan dan wilayahnya. Mereka adalah rakyat Indonesia,” ujar Menteri Marwan. Penulis : Firman Qusnulyakin/FQ Sumber : PR

6. MarosPangkep.com

Kementrian Desa Kembali Blusukan Di Pangkep Headline News / Metro / News

2014/11/15 3:59:20 PM Headline News, Metro, News 133 PANGKEP, MAROSPANGKEP.COM – Asisten Deputi Kementrian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dr.Hanibal Hamidi M.Kes, melakukan blusukan di Pangkep, pasca kedatangan Mentri Marwan Jafar beberapa waktu lalu. Kunjungan Hanibal ini dalam rangka peninjauan pelayanan kesehatan di Kecamatan Segeri dimana dalam kesempatan tersebut ia mendatangi Puskesmas Segeri dan berdialog dengan para petugas kesehatan terkait pelayanan kesehatan kepada masyarakat setempat. “Harus ada pelayan kesehatan kepada masyarakat, bukan hanya sekedar pelayanan sakitnya tapi Puskesmas harus ada upaya penyadaran kepada masyarakat untuk menjaga kesehatan dengan perubahan paradigma,” Ujarnya, Sabtu, (15/11/2014). Tak hanya berdialog, kementrian desa ini juga memberikan bantuan dana kepada Puskesmas tersebut sebagai dana awal dalam program arisan jamban yang digalakkan oleh pemerintah saat ini. Setelah mengakhiri kunjungannya di Puskesmas Segeri, Hanibal juga menyempatkan diri bersama rombongannya untuk meninjau langsung bantuan pembangunan sepuluh jamban di kelurahan Bawasalo Kecamatan Segeri Pangkep. Sementara itu, Camat Segeri, Abdul Rajab yang turut bersama rombongan menyatakan bahwa dirinya sangat bersyukur dengan adanya bantuan kementrian tersebut namun diakuinya juga masyarakat disana masih terkendala dalam hal mendapatkan air bersih. “Kami sangat berterima kasih dengan adanya bantuan ini, namun masyarakat disini ingin sekali dibantu dalam hal pengadaan air bersih,” Ujarnya. Rombongan kementrian akhirnya meninggalkan lokasi setelah menyerahkan secara simbolis bantuan berupa alatalat kesehatan untuk dipergunakan di Puskesmas Pembantu (Pustu) yang berada diwilayah tersebut. Laporan Editor

: M. Sahrir : Ambo Amin

7. RakyatSulsel.com

Kementerian PDT Komitmen Wujudkan Pembangunan Kesehatan Senin , 17 November 2014 10:59

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI, menunjukkan komitmen dan konsistensinya dalam mewujudkan pembangunan kesehatan. Hal itu ditunjukkan dengan penyelenggaraan jalan sehat, Minggu (16/11) kemarin, yang merupakan rangkaian kegiatan Jambore Perdesaan Sehat 2014. Ketua Kelompok Kerja (POKJA) Perdesaan Sehat, dr Hanibal Hamidi MKes, mengatakan, untuk menciptakan Indonesia yang sehat, maka dibutuhkan masyarakat yang kuat, dan untuk menciptakan masyarakat yang kuat, diperlukan terpenuhinya gizi seimbang. Salah satu caranya adalah dengan rutin berolahraga dan makan-makanan yang bergizi. “Pada acara jalan sehat yang diselenggarakan pada hari Minggu, tanggal 16 November 2014, kami ingin mengajak kepada masyarakat yang ada di Kota Makassar khususnya dan di Indonesia pada umumnya untuk bersama-sama membudayakan olahraga dan menjadikan olahraga sebagai sebuah kebutuhan. Tujuannya adalah untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang sehat sehingga mampu beraktifitas dengan lancar dan berproduktivitas tinggi,” ujarnya. Ia mengatakan, tanggapan masyarakat Makassar terhadap acara Jalan Sehat ini bisa dikatakan sangat antusias. Hal itu terlihat dari jumlah peserta yang kurang lebih 1.000 peserta yang terdiri dari siswa-siswi dari berbagai sekolah di Kota Makssar, instansi pemerintah, mitra Perdesaan Sehat dan masyarakat umum di kota Makassar yang merupakan mitra Perdesaan Sehat. “Kami berharap, acara ini akan menjadi stimulus bagi masyarakat Makassar untuk berolahraga secara rutin,” imbuhnya. Ia juga mengimbau kepada peserta Jalan Sehat khususnya dan mengajak seluruh masyarakat di Sulawesi Selatan pada umumnya, pada tanggal 18 November 2014 bertempat di Mall Ratu Indah, panitia Jambore Perdesaan

Sehat 2014 bekerjasama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Makassar juga menyelenggarakan kegiatan Donor Darah. Kegiatan Donor Darah terbukti dapat menyehatkan, dan sekaligus membantu sesama yang akan membutuhkan. “Sebagai bentuk ucapan terimakasih, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi juga akan membagikan doorprize kepada peserta donor darah yang beruntung. Berbagai doorprize telah disiapkan, di antaranya payung, rice cooker, kipas angin, handphone hingga TV LED. Diharapkan dengan adanya acara semacam ini, tingkat pendonor darah aktif di Makassar akan bertambah agar kesempatan hidup bagi sesamanya juga semakin meningkat,” terangnya. Penulis : Dewi Yuliani Editor : Rahmat Hardiansya

8. Kompas Online

Indonesia Waspadai Modus Pemberian Identitas Warga Oleh Malaysia Minggu, 16 November 2014 | 19:46 WIB

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar, diperkenalkan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (26/10/2014). TRIBUN NEWS / DANY PERMANA

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes) Marwan Jafar, mengatakan pemberian identitas penduduk kepada warga desa Indonesia di perbatasan, oleh Malaysia, merupakan modus yang harus disikapi dan diawasi. Sebab, kata dia, itu akan memperburuk citra Indonesia yang dituding tidak memberi perhatian. "Ini modus yang dilakukan Malaysia. Bayangkan, kalau semua penduduk akhirnya mempunyai identitas Malaysia, maka desa itu ibarat desa siluman. Tanahnya punya Indonesia, tetapi penduduknya orang Indonesia yang pindah jadi penduduk Malaysia," kata Marwan dalam siaran pers yang diterimaKompas.com, Minggu (16/11/2014). Menurut Marwan, warga di sana diberi identitas kenegaraan oleh Malaysia, sehingga, mereka mempunyai dua identitas, yakni Indonesia dan Malaysia. Setelah memberikan identitas kependudukan sebagai warga negaranya, Marwan khawatir lambat laun Malaysia akan mengklaim desa perbatasan itu sebagai wilayahnya. "Karena menganggap mendapat dukungan dari masyarakat setempat," ujarnya. Saat ini, kata dia, tiga desa di Kecamatan Lumbis Ongong, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara telah diklaim Malaysia sebagai wilayah negara tersebut. Tiga desa itu yakni Sumantipal, Sinapad, dan Kinokod. "Kasus ini menjadi lampu merah bagi kami untuk tidak boleh menghiraukan daerahdaerah di perbatasan. Mereka juga warga Indonesia yang patut dan sangat perlu diberikan haknya untuk diperhatikan oleh negara," katanya.

Marwan memaparkan, Indonesia berbatasan dengan banyak negara tetangga, baik di darat maupun laut. Untuk daratan, berbatasan dengan tiga negara yaitu Malaysia di Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur dengan Serawak dan Sabah. Provinsi Papua dengan Papua New Guinea dan Nusa Tenggara Timur dengan Timor Lorosae. Sedangkan wilayah laut, berbatasan dengan sepuluh negara yaitu India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, Papua New Guinea, Australia dan Timor Lorosae. Kondisi perbatasan di daratan, umumnya merupakan pegunungan, berbukit dengan akses relatif masih tertutup. Dengan perbatasan yang luas dan jumlah penduduk relatif kecil, menyebabkan rentan kendali pemerintah. "Sehingga, pengawasan dan pembinaan masyarakat sulit dilakukan. Apalagi tingkat kesejahteraan masyarakat daerah perbatasan relatif tertinggal (miskin)," ucap dia. Sedangkan negara tetangga seperti Malaysia, lanjutnya, sudah membuka akses infrastruktur yang relatif baik. Sehingga perputaran perekonomian warga desa perbatasan Indonesia, aksesnya lebih mudah ke Malaysia. "Kasus sekarang inilah yang sedang terjadi. Masalah ini akan menjadi perhatian khusus yang tidak bisa dibiarkan," ujarnya. Dengan kondisi seperti ini, Marwan mengatakan, masalah desa perbatasan menjadi skala prioritas yang harus dilakukan kementeriannya. Selain soal infrastruktur antar desa yang kemudian terhubung dengan kota terdekat, sekaligus memberikan pemahaman nasionalisme. "Saya mendapat kabar, pejabat pusat dan daerah kurang menyapa dan mendatangi warga desa perbatasan. Pemerintah daerah yang merupakan pejabat terdekat, seharusnya bisa melakukan pendekatan intensif. Tidak ada masalah, saya yang akan mengunjungi warga desa, apapun kondisi jalan dan wilayahnya. Mereka adalah rakyat Indonesia," ujarnya.

Editor : Desy Afrianti

Tanggal, 19 November 2014

No. 1 2 3 4 5 6


Media Cetak : 1. Jawa Pos

7 8 9 10 11


Online 1 2


2. Koran Sindo

3. Koran Tempo

4. Media Indonesia

5. Rakyat Merdeka

6. Republika

7. Suara Pembaruan

Media Online : 1. Metrotvnews.com

Waspadai Modus Pemberian Identitas pada WNI di Perbatasan Cornelius Eko Susanto - 17 November 2014 14:28 wib

Marwan Jafar--Metrotvnews.com/Desi Angriani

Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes, PDT, dan Transmigrasi) Marwan Jafar menuding Malaysia telah memberikan kartu identitas penduduk kepada tiga warga desa di di Kecamatan Lumbis Ongong, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Ketiga desa yang warganya mendapat identitas itu adalah Sumantipal, Sinapad, dan Kinokod. Berdasarkan temuan yang dilaporkan kepadanya, pemberian kartu identitas pada warga Indonesia ini merupakan modus Malaysia, agar ke depan wilayah-wilayah tersebut bisa diklaim oleh negeri Jiran tersebut sebagai bagian dari daerahnya. “Ini merupakan modus yang harus disikapi dan perlu diawasi. Karena akan lebih memperburuk citra Indonesia yang dituding tidak memberi perhatian,” ujar Marwan melalui pesan pendeknya, Senin (17/11/2014). Marwan mengingatkan, modus pemberian identitas warga negara itu tidak boleh dianggap remeh, karena lambat laun Malaysia pasti bakal mengklaim wilayah tersebut dan niscaya warga setempat akan memberikan dukungan. "Kasus ini menjadi ‘lampu merah’ bagi kami untuk tidak boleh menghiraukan daerahdaerah di perbatasan. Mereka juga warga Indonesia yang patut dan sangat perlu diberikan haknya untuk diperhatikan oleh negara,” sebut dia. Marwan mengingatkan Indonesia berbatasan dengan banyak negara tetangga, baik di

darat maupun laut. Untuk daratan, berbatasan dengan tiga negara yaitu Malaysia di Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur dengan Serawak dan Sabah. Provinsi Papua dengan Papua New Guinea dan Nusa Tenggara Timur dengan Timor Lorosae. Sedangkan wilayah laut berbatasan dengan sepuluh negara yaitu India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, Papua New Guinea, Australia, dan Timor Lorosae. Kondisi perbatasan di daratan umumnya merupakan pegunungan, berbukit dengan akses relatif masih tertutup. Dengan perbatasan yang luas dan jumlah penduduk relatif kecil,

menyebabkan

rentan

kendali

pemerintah.

“Sehingga pengawasan dan pembinaan masyarakat sulit dilakukan. Apalagi tingkat kesejahteraan masyarakat daerah perbatasan relatif tertinggal (miskin),” kata Marwan. Sedangkan negara tetangga seperti Malaysia, kata dia, sudah membuka akses infrastruktur yang relatif baik. Sehingga perputaran perekonomian warga desa perbatasan Indonesia lebih mudah akses ekonominya ke Malaysia. LAL

2. Merdeka.com

Pemerintahan sebelum Jokowi tak maksimal urus masalah perbatasan Reporter : Al Amin | Senin, 17 November 2014 14:33

Kalimantan. ©AFP PHOTO/Bay Ismoyo

Merdeka.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar menyayangkan langkah pemerintahan sebelum Presiden Jokowi dalam menyelesaikan masalah perbatasan antara Indonesia dan Malaysia. Menurutnya, masalah lama ini tidak diselesaikan secara maksimal. "Masalah ini sebenarnya sudah lama, tapi pemerintahan kemarin dalam menangani perbatasan, belum memberikan hasil yang maksimal. Ke depan harus tegas," tulis Marwan melalui akun Twitter pribadinya, Senin (17/11). "Sehingga eksodus warga desa ke negara lain bukannya semakin berkurang, malah bertambah jumlahnya." Menteri yang juga politisi PKB ini menyesalkan kasus kepemilikan identitas ganda, Indonesia dan Malaysia warga di tiga desa di Sumantipal, Sinapad, dan Kinokod yang berada di Kecamatan Lumbis Ongong, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Ketiga wilayah tersebut kini telah diklaim negeri Jiran tersebut. Marwan menjelaskan, pemerintah pusat kurang memberi perhatian lebih ke wilayah Indonesia yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Ia mencontohkan, berbeda dengan Indonesia, Malaysia sudah membuka infrastruktur yang relatif baik di wilayah perbatasan.

"Sehingga perputaran perekonomian warga desa perbatasan Indonesia lebih mudah akses ekonominya ke Malaysia," tulisnya. Politikus PKB itu menambahkan, selain soal infrastruktur antar desa yang kemudian terhubung dengan kota terdekat, pemerintah harus memberikan pemahaman nasionalisme. Kasus ini merupakan prioritas utama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. "Mereka juga warga Indonesia yang patut dan sangat perlu diberikan haknya untuk diperhatikan oleh negara," ujarnya. [tts]

3. CNN Indonesia

Sengketa Perbatasan

Pemerintah Harus Kembangkan Daerah Perbatasan Aghnia Adzkia, CNN Indonesia Senin, 17/11/2014 13:52 WIB

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar, diharapkan dapat memberi perhatian lebih kepada daerah perbatasan, untuk mencegah kaswasan tersebut diklaim oleh negara tetangga. (Dok. Staff Humas Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal)

Jakarta, CNN Indonesia -- Agar membuat masyarakat Indonesia tetap ada betah di Indonesia, pemerintah diharapkan dapat membuat alokasi dana untuk melakukan pengembangan di kawasan perbatasan. Pakar hukum internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menilai tidak diberikannya jaminan kesejahteraan kepada penduduk perbatasan, membuat rentan terulang kembali sengketa perbatasan, seperti yang kini terjadi di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. "Dana untuk memberikan kesejahteraan, infratruktur dan membangun sentra perokonomian perlu dibuat oleh pemerintah pusat untuk mengembangkan daerah perbatasan," kata Hikamahanto ketika dihubungi CNN Indonesia, Senin (17/11). Menurut guru besar ilmu hukum tersebut, saat ini pemerintah Indonesia belum dapat memberikan jaminan kesejahteraan bagi penduduk perbatasan, seperti yang dialami oleh ratusan warga di tiga desa di Kecamatan Lumbis Ogong, yakni Desa Sumantipal, Sinapad dan Kinoko di wilayah Nunukan. "Kondisi di Malaysia yang lebih baik bisa menjadi pool factor penduduk Indonesia ke Malaysia," ujar doktor lulusan Universitas Nottingham, Belanda ini. Dia menjamin, apabila Indonesia bisa memenuhi kebutuhan penduduk seperti kesejahteraan, infrastruktur dan sentra perekonomian, "Masyarakat yang ada di Indonesia tetap di Indonesia." Untuk itu, dia menilai, pembangunan dan kontrol daerah perbatasan seharusnya

dikontrol sekaligus dilaksanakan oleh pemerintah pusat. "Justru harus yang bertanggung jawab penuh adalah pemerintah pusat, seperti Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri, lalu Kementerian Koperasi dan UKM, dan Kementerian Pekerjaan Umum," ujar lulusan master Universitas Keiko, Jepang, ini. Dia juga mendesak kepada sejumlah kementerian terkait untuk mengoptimalkan anggaran. "Jangan sampai anggaran yang dialokasikan ke warga negara kita, sampai juga ke negara tetangga. Ini yg dilakukan Malaysia," katanya. Seperti diketahui, akhir pekan lalu tersiar informasi tentang ratusan warga di Nunukan, Kaliamantan Utara, yang menerima pemberian identitas warga negara Malaysia. Pemberian identitas itu memantik dugaan adanya eksodus warga Indonesia ke Malaysia. Dengan demikian, muncul dugaan akan terjadinya klaim tiga daerah di Desa Sumantipal, Sinapad, dan Kinoko oleh pemerintah Malaysia. (meg/sip)

4. Merdeka.com

Modus Malaysia untuk caplok wilayah Indonesia Reporter : Al Amin | Senin, 17 November 2014 12:19

Marwan Jafar. ©2014 merdeka.com/arie basuki

Tanahnya punya Indonesia, tapi penduduknya orang Indonesia yang pindah jadi penduduk Malaysia. Lamban laun Malaysia akan mengklaim desa perbatasan itu sebagai wilayah negaranya. Merdeka.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar mengatakan, pemberian identitas terhadap warga negara Indonesia oleh Malaysia jangan dianggap remeh. menurutnya, ini adalah modus negara jiran tersebut untuk mencaplok wilayah Indonesia. "Tanahnya punya Indonesia, tapi penduduknya orang Indonesia yang pindah jadi penduduk Malaysia. Lamban laun Malaysia akan mengklaim desa perbatasan itu sebagai wilayah negaranya," papar Marwan melalui akun Twitter pribadinya, Senin (17/11). Mantan anggota DPR RI dari PKB ini menjelaskan, dari informasi yang diperolehnya, ada tiga desa, Sumantipal, Sinapad, dan Kinokod yang berada di Kecamatan Lumbis Ongong, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara yang diklaim Malaysia sebagai wilayahnya. Warga di ketiga desa tersebut memiliki dua identitas.

"Info yang saya terima, warga setempat mempunyai dua identitas, yakni Indonesia dan Malaysia. Menyedihkan." Marwan menambahkan, dengan kondisi perbatasan di daratan yang sebagian besar wilayahnya merupakan pegunungan, berbukit dengan akses relatif tertutup, menjadi masalah pemerintah dalam melakukan pengawasan. Akibat kendala tersebut, ditambah dengan tingkat kesejahteraan masyarakat di perbatasan yang tertinggal menjadi salah satu penyebab eksodus WNI ke Malaysia. "Sedangkan negara tetangga seperti Malaysia, sudah membuka akses infrastruktur yang relatif baik." [tts]

5. CNN Indonesia

Sengketa Perbatasan

Menteri Marwan Siap Prioritaskan Tapal Batas Sandy Indra Pratama, CNN Indonesia Senin, 17/11/2014 06:15 WIB

Ilustrasi WIlayah Indonesia. Kurangnya perhatian pemerintah pusat terhadap rakyat yang berada di perbatasan menjadi salah satu lantaran terjadinya kasus pembagian KTP Malaysia. (Thinkstock/Marcio Silva)

Jakarta, CNN Indonesia -- Kasus pembagian KTP Malaysia bagi warga dari tiga desa di perbatasan Indonesia-Malaysia, menyadarkan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar. Menurut dia, kurangnya perhatian pemerintah pusat terhadap rakyat yang berada di perbatasan menjadi salah satu lantaran Oleh karenanya, Marwan berjanji bakal membuat pembangunan dan percepatan kesejahteraan didesa-desa perbatasan Indonesia dengan negara tetangga menjadi proritas. Menurutnya, pembangunan tak hanya soal infratruktur penghubung desa dengan kota terdekat, tapi juga soal pemahaman nasionalisme. “Saya mendapat kabar, pejabat pusat dan daerah kurang menyapa dan mendatangi warga desa perbatasan,” kata Marwan dalam siaran persnya yang diterima CNN Indonesia, Ahad malam. Saat ini, menurut Marwan, pemerintah daerah yang merupakan pejabat terdekat belum melakukan pendekatan secara intensif. Padahal apabila melihat jarak, seharusnya tak menjadi masalah. Untuk menutupi celah itu, Marwan berjanji bakal turun langsung ke lapangan agar bisa menyapa langsung para warga desa di tapal batas. “Tidak ada masalah, saya yang akan mengunjungi warga desa, apapun kondisi jalan dan wilayahnya. Mereka adalah

rakyat Indonesia,” ujar Menteri Marwan. Sebelumnya dikabarkan ratusan warga dari tiga desa di wilayah Nunukan Kalimantan Utara, kini memegang kartu identitas negara tetangga. Ratusan warga itu tinggal di tiga desa di Kecamatan Lumbis Ogong, yakni Desa Sumantipal, Sinapad, dan Kinokod. Pemberian identitas ini lantas memantik dugaan kalau negeri jiran akan mengklaim wilayah di tiga desa itu sebagai wilayah mereka. Untuk kasus itu, Marwan Jafar juga menyatakan kasus pembagian kartu identitas kewarganegaraan Malaysia di tiga desa dekat perbatasan merupakan lampu merah bagi Indonesia. "Kasus ini menjadi lampu merah bagi kami untuk tidak boleh menghiraukan daerahdaerah di perbatasan. Mereka juga warga Indonesia yang patut dan sangat perlu diberikan haknya untuk diperhatikan oleh negara,” ujarnya (sip)

6. CNN Indonesia

Sengketa Perbatasan

Mendagri Diminta Perhatikan Warga Perbatasan Christie Stefanie, CNN Indonesia Senin, 17/11/2014 09:26 WIB

Mendagri Tjahjo Kumolo diminta menjadikan penanganan wilayah perbatasan sebagai prioritas. (CNN Indonesia/Arie Riswandy)

Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota DPR Tubagus Hasanuddin menyatakan masalah perbatasan tak bisa diselesaikan secara parsial. Dikabarkan ratusan warga dari tiga desa di Nunukan, Kalimantan Utara, kini memegang kartu indentitas Malaysia sehingga timbul dugaan bahwa Malaysia akan mengklaim ketiga desa itu sebagai wilayah mereka. Meski kabar tersebut telah dibantah oleh pemerintah, Hasanuddin meminta persoalan perbatasan diperhatikan serius oleh pemerintah. “Penyelesaian masalah perbatasan harus komprehensif karena di dalamnya mencakup masalah ekonomi, sosial, dan kebangsaaan,” kata Hasanuddin di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (17/11). Perekonomian warga Nunukan harus digerakkan dan diberdayakan. Masalah sosial di sana juga perlu dibereskan. Untuk itu Hasanuddin meminta sejumlah kementerian untuk berkoordinasi. Selain Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar, persoalan perbatasan pun harus ditangani Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. “Kan ada badan percepatan pembangunan wilayah perbatasan yang dipimpin Mendagri. Di situ terlibat beberapa kementerian,” ujar Hasanuddin. Berdasarkan informasi yang didapat Hasanuddin dari pemerintah daerah setempat, warga Nunukan yang menyeberang ke Malaysia sesungguhnya bukan pindah atau eksodus. Mereka memang warga Malaysia. “Di tiga kampung itu, banyak warga negara Malaysia. Mereka sejak kecil di sana karena daerah itu hanya tiga kilometer dari Malaysia,” ujar Wakil Ketua Komisi I DPR periode 2009-2014 tersebut.

Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Moeldoo mengatakan pergerakan WNI dari Nunukan ke Malaysia terjadi karena ada acara keluarga. “Kebetulan saja ada acara keluarga di sebelah (Malaysia), jadi mereka geser ke sebelah. Nanti setelah selesai, geser lagi ke kita (Indonesia),” kata dia. Hal tersebut diamini oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno. “Jika ada kegiatan, mereka (warga Nunukan) biasa bergerak satu rombongan secara bersama-sama. Di perbatasan sana kan tidak dipagari, hanya ada patok-patok kayu,” ujarnya. (agk)

7. Beritasatu.com Senin, 17 November 2014 | 14:52 | www.beritasatu.com

Marwan Jafar: Masalah Kependudukan Ganda Harus Diselesaikan

Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Marwan Jafar (sumber: Antara/Andika Wahyu)

Jakarta - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar mengatakan, masalah kependudukan ganda di desa-desa terluar atau perbatasan harus segera diselesaikan. Hal tersebut bisa dilakukan melalui lintas kementerian. “Saya inisitaif untuk koordinasi lintas kementerian,” kata Marwan Jafar di kompleks Kepresidenan, Jakarta, Senin (17/11). Hal itu disampaikan Marwan, menyusul adanya penduduk Indonesia di beberapa desa di Kabupaten Nunukan yang dikabarkan pindah kewarganegaraan, meskipun mereka masih memegang kartu tanda penduduk (KTP). Presiden Joko Widodo sendiri sudah mengetahui hal tersebut dan klaim Malaysia atas beberapa desa di Kalimantan Utara. “Ada kependudukan ganda di Indonesia dan Malaysia. Faktor kependudukan ini harus diselesaikan, karena sudah ada eksodus di sana,” tambahnya. Marwan menambahkan, kasus seperti ini memang bukan hal baru dan kompleks, karena menyangkut masalah infrastuktur, ekonomi hingga kesejahteraan. Menurutnya, penyelesaian masalah harus melalui koordinasi lintas kementerian. Penulis: Ezra Sihite/FAB

8. Berisatu.com

3 Penyebab Sejumlah Warga di Nunukan Pindah ke Malaysia

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar saat berdiskusi dengan Pemimpin Redaksi Suara Pembaruan, Investor Dayli dan BeritaSatu.com Primus Dorimulu saat melakukan media visit ke kantor BeritaSatu Media Holdings di BeritaSatu Plaza, Jakarta, Senin (17/11). Kunjungan ini mengdiskusikan kebijakan dan program prioritas yang hendak dicapai Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (sumber: Suara Pembaruan / Ruht Semiono)

Jakarta - Menteri Pembangunan Desa dan Transmigrasi (PDT) Marwan Jafar menyebutkan tiga penyebab utama yang menjadikan sejumlah warga di 10 desa di Nunukan Kalimantan Bagian Utara (Kaltara) lebih memilih tinggal di negara tetangga Malaysia. Masalah perbatasan itu muncul karena desa itu merupakan desa tertinggal. Marwan menyebutkan, masalah pertama karena sembako. Mencari sembako di di perbatasan dekat Malaysia lebih mudah dan murah. Masalah kedua akibat tidak adanya infrastruktur jalan di daerah itu. Tidak adanya infrastruktur membuat masyarakat lebih memilih tinggal di perbatasan. "Lewat sungai tidak ada air karena lagi kemarau. Sementara jalan setapak hanya bisa dilalui sepeda motor dan sulit mengangkut bahan sembako," kata Marwan saat berkunjung ke Redaksi Beritasatu, Jl Gatot Subroto, Jakarta, Senin (17/11) malam. Masalah ketiga, sambung Marwan, karena masalah telekomunikasi. Di desa itu sulit mendapatkan jaringan komunikasi. "Ini sudah lama terjadi namun baru muncul ke permukaan. Kementerian terkait sudah melakukan koordinasi untuk segera mencari solusi yang terbaik untuk kita sebagai bangsa," katanya. Selain anggaran dari kementerian, sedang diupayakan CSR BUMN untuk membantu warga di perbatasan. Selain itu, pemerintah akan membangun layanan publik terkoneksi online. Marwan Jafar menegaskan pemerintah telah selesai melakukan investigasi terkait klaim dari Malaysia atas tiga desa yang ada di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara itu. Dia memastikan bahwa tiga desa di Kalimantan Utara yang diklaim Malaysia merupakan bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dia mengatakan, informasi kepindahan warga negara Indonesia (WNI) di kecamatan itu yang pindah kewarganegaraan Malaysia telah dikonfirmasi pada tokoh masyarakat setempat.

Warga dari 10 desa di Kecamatan Lumbis Ogong yang berbatasan langsung dengan Negeri Sabah, Malaysia, telah pindah warga negara. Sepuluh desa tersebut yaitu Desa Simantipal, Sinapad, Labang, Lagas, Panas, Tambalang, Langsasua, Ngawal, Tembaluhut dan Tembalujud. Penulis: H-14/AF Sumber:Suara Pembaruan


No. 1 2 3 4 5 6


Media Cetak : 1. Koran Sindo

7 8 9 10 11


Online 1 2


Media Online : 1. www.pehtem.com

Tiga Desa Di Perbatasan Diklaim Milik Malaysia On Tuesday, November 18th, 2014 By doni judianKanal Nasional | www.pehtem.com

Tiga Desa Di Perbatasan Diklaim Milik Malaysia – Malaysia berulah lagi terhadap wilayah kedaulatan Republik Indonesia. Kali ini tiga desa yang masuk wilayah kedaulatan Republik Indonesia, diklim milik Malaysia. Ketiga desa tersebut bernam desa Sumantipal, Sinapad, dan Kinokod secara administrasi bagian dari Kecamatan Lumbis Ongong Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Bahkan menurut kabar penduduk ketiga desa tersebut masing-masing diberi kartu identitas warga negara Malaysia, sementara KTP Indonesia dinyatakan tidak berlaku lagi. Sehingga mengesankan mereka bereksodus ramai-ramai menjadi bagian dari wilayah Malaysia. Sontak temuan ini diperbatasan Indonesia dengan negeri jiran, mendapat sorotan tajam dari publik dan pemerintah. Menanggapi kasus ini Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar mengaku cukup kaget dan aneh karena mereka diberi ID dari negeri jiran. Padahal sebenarnya secara adiminstrasi mereka adalah warga negera Indonesia. Lahir dan besar di Indonesia. Tapi karena ada satu dan lain sebab mendadak mereka pindah kewarganegaraan. Marwan Jafar menambahkan temuan kasus ini diberbatasan harus diselidiki lebih lanjut oleh instansi terkait. Pasalnya membagian ID Malaysia kepada penduduk setempat, dipastikan sebagai perbuatan sengaja dan sistematis. Ini bagian dari upaya negeri tetangga untuk mengklaim tiga desa tersebut dengan membagi ID Card dulu. Ini merupakan tanda-tanda Malaysia ingin meluaskan wilayah kedaulatannya dengan mengklaim tiga desa tersebut di masa depan.

Bayangkan saja kalau semua penduduk punya ID card Malaysia, maka ibaratnya desa itu masuk wilayah abu-abu. Wilayahnya milik Indonesia tapi seluruh penduduknya orang Malaysia. Jika kondisi ini dibiarkan begitu saja tanpa ada tindakan dan penanganan hukum dari pemerintah, dambaknya jelas merusak martabat Indonesia di depan dunia Internasional. Nanti pemerintah dikira tidak memperhatikan nasib kesejahteraan rakyatnya di wilayah perbatasan. Namun demikian temuan ini justru di bantah oleh Pangap Jenderal Moeldoko, menurut hasil temuan TNI, tidak ada kasus pencaplokan wilayah Indonesia oleh Malaysia. Mengenai kasus pemberian identitas Malaysia kepada tiga warga desa, karena sebagian besar penduduk ada yang bekerja di wilayah Malaysia jadi mereka diberi identitas khusus sebagai penduduk lintas batas.

2. Beritasatu.com Selasa, 18 November 2014 | 21:40 | www.beritasatu.com

Pemerintah Akan Sikapi Ancaman Eksodus Tambahan di Desa Perbatasan

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar saat melakukan media visit ke kantor BeritaSatu Media Holdings di BeritaSatu Plaza, Jakarta, Senin (17/11). Kunjungan ini mengdiskusikan kebijakan dan program prioritas yang hendak dicapai Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (sumber: Suara Pembaruan / Ruht Semiono)

Jakarta - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar mengungkapkan, jumlah desa yang akan bersiap pindah kewarganegaraan dariIndonesia ke Malaysia, terancam akan semakin bertambah. “Ternyata terjadi juga di beberapa desa lainnya di perbatasan Kalimantan Utara,” ujarnya di Jakarta, Selasa (18/11). “Masalah ini akan segara pemerintah sikapi dan bergerak cepat. Karena infonya tidak sekedar pemberian identitas saja, ternyata memang sudah ada desa yang kosong atau eksodus, karena penghuninya berpindah ke desa terdekat negara Malaysia,” ujar Menteri Marwan. Untuk menyelesaikan persoalan masyarakat desa di perbatasan, Menteri Marwan mengatakan, sedang kementeriannya sedang berkoordinasi dengan kementerian terkait, termasuk Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP). “Kita akan mencarikan solusi terbaik bagi masyarakat desa di perbatasan yang juga rakyat Indonesia,” ujarnya. Informasi terakhir yang diterimanya, kata Menteri Marwan, tiga desa sudah kosong yakni Desa Labang, Sinapak dan Tao Lumbis. Sedangkan yang masih sisa namun warganya sudah memunyai identitas Malaysia, yakni desa Ngawal sebanyak 27 KK, Desa Tambalang sebanyak 10 KK, Desa Tambalujuk sebanyak 20 KK, Desa Lagas sebanyak 100 KK, dan Langsatua sebanyak 15 KK. “Tahun ini, mungkin hanya sebagian warga, tapi tahun-tahun mendatang bisa saja akhirnya desa yang belum eksodus mengosongkan desanya untuk berpindah ke Malaysia,” ujar Menteri Marwan. Informasi dari Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan, kata Menteri Marwan, eksodus yang terjadi di tiga desa itu sebenarnya dilakukan bertahap sejak puluhan tahun. Namun tidak terlalu disikapi oleh pemerintahan sebelumnya. “Sehingga jika ini kembali terkuak di masyarakat Indonesia, untuk kembali mengingatkan bahwa ada ancaman yang sama di desa lainnya,” ujarnya.

Warga yang sudah eksodus itu, kata Menteri Marwan, sudah tidak lagi menjadikan desanya

sebagai tempat tinggal. Namun, mereka mengelola tanahnya untuk perkebunan dan lainnya. “Karena mereka masih menganggap bahwa desanya merupakan tanah adatnya yang masih punya hak dikelola,” ujar Marwan. “Karena untuk memiliki tanah di Malaysia, itu tidak mudah dan murah. Ada persyaratan khusus. Makanya warga kembali ke desa lamanya di wilayah Indonesia hanya untuk mengelola lahannya, kemudian kembali lagi ke desanya di Malaysia,” ujar Menteri Marwan. Kementeriannya, kata Menteri Marwan, soal desa perbatasan sudah masuk dalam 9 program kerjanya yang dinamai Nawakerja yang menjadi fokus kerjanya yakni; Save Villages (Selamatkan Desa) perbatasan, pulau terdepan, dan terluar. “Untuk mensukseskan program itu, akan dilaksanakan strategi pembangunan kawasan perbatasan sesuai dengan tipologi daerahnya masing-masing,” ujarnya. “Desa-desa perbatasan akan diarahkan eksploitasi potensinya yang dapat memberikan nilai tambah ekonomi. Sehingga, desa di perbatasan memunyai timbal balik melalui kegiatan perdagangan dan ekonominya. Sehingga, pendekatannya sudah mengarah ke paradigma kawasan perbatasan untuk menjadi beranda negara,” ujar Menteri Marwan. Dengan strategi ini, Menteri Marwan mengataka, akan ditempuh dengan cara mengedepankan pembangunan kesejahteraan masyarakat dan mengupayakan tetap terjaganya pertahanan dan keamanan antar dua negara. “Hal ini menjadi kewenangan pemerintah pusah, tetapi implementasinya akan melibatkan intansi pemerintah di daerah,” ujarnya. Menteri Marwan mengakui, kondisi geografis memang menjadi tantangan bagi pemerintah Indonesia untuk menjangkau warga desa perbatasan. Sedangkan Malaysia sudah menata daerah perbatasannya menjadi wilayah kehidupan baru untuk menunjang perekonomian negaranya. “Saya tegaskan kembali, kementerian desa akan menjadikan skala prioritas dan berusaha untuk menumbuhkan kembali semangat Negara Kesatuan Indonesia,” ujarnya. Penulis: Firman Qusnulyakin/FQ

3. Tribunnews.com

Kabinet Jokowi JK

Menteri Marwan: Tiga Desa Kosong di Kalimantan, Warganya Pindah ke Malaysia Selasa, 18 November 2014 20:08 WIB

Tribun Timur/Muh Hasim Arfah

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Marwan Jafar.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar mengungkapkan, jumlah desa yang akan bersiap pindah kewarganegaraan dari Indonesia ke Malaysia, terancam akan semakin bertambah. “Ternyata terjadi juga di beberapa desa lainnya di perbatasanKalimantan Utara,” ujar Marwan dalam rilisnya ke Tribunnews.com di Jakarta, Selasa (18/11/2014). “Masalah ini akan segara pemerintah sikapi dan bergerak cepat. Karena infonya tidak sekedar pemberian identitas saja, ternyata memang sudah ada desa yang kosong atau eksodus, karena penghuninya berpindah ke desa terdekat negara Malaysia,” ujar Menteri Marwan. Untuk menyelesaikan persoalan masyarakat desa di perbatasan, Menteri Marwan mengatakan, kementeriannya sedang berkoordinasi dengan kementerian terkait, termasuk Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP). “Kita akan mencarikan solusi terbaik bagi masyarakat desa di perbatasan yang juga rakyat Indonesia,” ujarnya.

Informasi terakhir yang diterimanya, kata Menteri Marwan, tiga desa sudah kosong yakni Desa Labang, Sinapak dan Tao Lumbis. Sedangkan yang masih sisa namun warganya sudah memunyai identitas Malaysia, yakni desa Ngawal sebanyak 27 KK, DesaTambalang sebanyak 10 KK, Desa Tambalujuk sebanyak 20 KK,Desa Lagas sebanyak 100 KK, dan Langsatua sebanyak 15 KK. “Tahun ini, mungkin hanya sebagian warga, tapi tahun-tahun mendatang bisa saja akhirnya desa yang belum eksodus mengosongkan desanya untuk berpindah ke Malaysia,” ujar Menteri Marwan. Informasi dari Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan, kata Menteri Marwan, eksodus yang terjadi di tiga desa itu sebenarnya dilakukan bertahap sejak puluhan tahun. Namun tidak terlalu disikapi oleh pemerintahan sebelumnya. “Sehingga jika ini kembali terkuak di masyarakat Indonesia, untuk kembali mengingatkan bahwa ada ancaman yang sama di desa lainnya,” ujarnya. Warga yang sudah eksodus itu, kata Menteri Marwan, sudah tidak lagi menjadikan desanya sebagai tempat tinggal. Namun, mereka mengelola tanahnya untuk perkebunan dan lainnya. “Karena mereka masih menganggap bahwa desanya merupakan tanah adatnya yang masih punya hak dikelola,” ujar Marwan. “Karena untuk memiliki tanah di Malaysia, itu tidak mudah dan murah. Ada persyaratan khusus. Makanya warga kembali ke desa lamanya di wilayah Indonesia hanya untuk mengelola lahannya, kemudian kembali lagi ke desanya di Malaysia,” ujar Menteri Marwan. Kementeriannya, kata Menteri Marwan, soal desa perbatasan sudah masuk dalam 9 program kerjanya yang dinamai Nawakerja yang menjadi fokus kerjanya yakni; Save Villages (Selamatkan Desa) perbatasan, pulau terdepan, dan terluar. “Untuk mensukseskan program itu, akan dilaksanakan strategi pembangunan kawasan perbatasan sesuai dengan tipologi daerahnya masing-masing,” ujarnya.

“Desa-desa perbatasan akan diarahkan eksploitasi potensinya yang dapat memberikan nilai tambah ekonomi. Sehingga, desa di perbatasan memunyai timbal balik melalui kegiatan perdagangan dan ekonominya. Sehingga, pendekatannya sudah mengarah ke paradigma kawasan perbatasan untuk menjadi beranda negara,” ujar Menteri Marwan. Dengan strategi ini, Menteri Marwan mengataka, akan ditempuh dengan cara mengedepankan pembangunan kesejahteraan masyarakat dan mengupayakan tetap terjaganya pertahanan dan keamanan antar dua negara. “Hal ini menjadi kewenangan pemerintah pusah, tetapi implementasinya akan melibatkan intansi pemerintah di daerah,” ujarnya. Menteri Marwan mengakui, kondisi geografis memang menjadi tantangan bagi pemerintah Indonesia untuk menjangkau warga desa perbatasan. Sedangkan Malaysia sudah menata daerah perbatasannya menjadi wilayah kehidupan baru untuk menunjang perekonomian negaranya. “Saya tegaskan kembali, kementerian desa akan menjadikan skala prioritas dan berusaha untuk menumbuhkan kembali semangat Negara Kesatuan Indonesia,” ujarnya. Penulis: Hasanudin Aco

4. LensaIndonesia

Ujung tombak merealisasikan UU Desa

Jokowi harus optimalkan Kementerian Desa Tertinggal Selasa, 18 Nopember 2014 14:22 WIB (16 jam yang lalu)Editor: Mohammad Ridwan

(Foto: Ist.)Direktur Riset SETARA Institute, Ismail Hasani

LENSAINDONESIA.COM:

SETARA

Institue

mendesak

Presiden

Jokowi

untuk

memastikan seluruh kementerian bersinergi dan mendukung Kementerian Desa Pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi. Direktur Riset SETARA Institute, Ismail Hasani mengatakan Kementerian ini menjadi ujung tombak untuk merealisasikan UU Desa. “Sebagai kementerian baru dengan mandat khusus UU Desa, kementerian ini adalah leading sector implementasi UU Desa. Cakupan kerja kementerian ini tidak melulu menyalurkan bantuan urusan pembangunan desa, tetapi juga memastikan demokrasi ditingkat desa. Jokowi pun perlu mengingatkan setiap Bupati untuk tidak menjadikan dana desa sebagai komoditi politik untuk menghimpun,” ujarnya, Senin (17/11/2014). Menurutnya, dukungan masyarakat sipil sangat dibutuhkan untuk menopang penguatan demokrasi di tingkat desa. Sektor pemberantasan korupsi amat dibutuhkan untuk memastikan dana desa tidak dikorup yang mengantarkan para kepala desa ke penjara dan pembangunan menjadi terlantar. “Elemen ini menjadi kunci untuk melahirkan pengawasan berbasis komunitas pada setiap desa,” jelasnya. Kalangan dunia usaha, kata dia, juga dituntut untuk turut serta membangun desa dengan instrumen UU desa. Kalangan ini daat memfasilitasi permodalan koperasi yang mampu memutus rantai keberganungan masyarakat desa pada tengkulak pemburu rente, karena keterputusan pemasaran hasil bumi, peternakan dan perikanan serta penghasilan desa,” terangnya.

Lebih lanjut dijelaskan, para pemangku kepentingan yang selama ini bekerja untuk Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) juga dituntut untuk memberikan akses data, berbagi pengalaman dan keterampilan tata kelola desa. “Tetapi harus dipastikan bahwa tata kelola implementasi UU Desa tidak optimal dalam memberdayakan masyarakat, kecuali hanya menciptakan ketergantungan,” tegasnya. Terakhir, masih kata dia kalangan dunia internasional, khususnya lembaga donor, didorong untuk memberikan dukungan pendanaan pada bidang pendampingan, penguatan paralegal berbasis desa sebagai penggerak pengawasan dengan dana hibah. “UU Desa harus memutus ranti pengenyasan kemiskinan bersumber pada utang sebagaimana dilakukan sebelumnya,” pungkasnya.@yuanto***


No. 1 2 3 4 5 6


Media Cetak : 1. Republika

7 8 9 10 11


Online 1 2


2. Suara Pembaruan

3. Suara Pembaruan

4. Suara Pembaruan

5. Suara Pembaruan

No. Media Cetak Online

Recommend Documents