Bulan: September 2015 Ringkasan Media Cetak I. Kompas A. Wajib Belajar 12 Tahun No 1
Tanggal Judul Kamis, 27 September Wajib Belajar 12 Tahun 2015 “Bahasa Ibu” Kurangi Angka Putus Sekolah
Tone +
Kesimpulan Penggunaan bahasa ibu sebagai pengantar dalam proses pembelajaran menjadi salah satu solusi untuk menekan jumlah murid yang putus sekolah. Dari kasus dan pengalaman di Papua dan Papua Barat, anak-anak di daerah itu tidak bisa mengerti bahasa pengantar, yakni bahasa Indonesia yang dipakai di kelas. Namun, ketika menggunakan bahasa ibu, materi ajar lebih mudah dipahami. Hal itu mengemuka dalam diskusi “Wajib Belajar 12 Tahun Strategi Percepatan Pendidikan Dasar di Pedesaan dan Daerah Terpencil Penggunaan Bahasa Ibu sebagai Bahasa Pengantar di Kelas-kelas Awal”yang diselenggarakan Education Sector Analytical and Capacity Development Partnership (ACDP) Indonesia, Rabu (26/8) di Jakarta. Country Director Summer Institute of Linguistic (SIL) Veni Setiawati menambahkan, pendidikan multibahasa berbasis bahasa ibu efektif jika digunakan di komunitas yang memakai satu bahasa ibu dan tanpa bahasa Indonesia.
2
Jumat, 4 September Rehabilitasi Sekolah + 2015 Partisipasi Masyarakat Didorong
Mulai tahun 2016, pemerintah kembali akan menggerakkan program rehabilitasi sekolah rusak. Namun kali ini, proses perbaikan atau peningkatan kualitas ruang kelas dan bangunan sekolah akan menekankan pada partisipasi dari masyarakat. Dengan partisipasi ini, diharapkan akan timbul rasa ikut memiliki dan menjaga kondisi sekolah.
Seiring dengan rehabilitasi sekolah, pemerintah juga akan mengejar target pemenuhan program Wajib belajar (Wajar) 12 tahun yang juga tak hanya memperbaiki sekolah, tetapi juga menambah daya tamping sekolah. 3
Sabtu, 26 September Sekolah Swasta Tidak Netral 2015 Terkendali Wajib Belajar 12 Tahun Butuh Layanan Berkualitas
Pendirian sekolah swasta di jenjang pendidikan SMA/SMK di sejumlah daerah tidak terkendali dan standar kualitas pun tidak terjaga. Situasi itu terbentuk sejak era otonomi daerah dimulai. Saat ini, sekolah menengah swasta lebih banyak dibandingkan dengan sekolah negeri. Dari total 12.676 SMA di Indonesia, 55 persen berstatus swasta. Sementara dari total 12.656 SMK di Indonesia, 70 persen berstatus swasta. Akibatnya, banyak sekolah dengan jumlah murid di kelas bawah standar. Pemerintah sudah menetapkan standar maksimal 36 murid per kelas. Hal tersebut dikemukakan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Hamid Muhammad saat diskusi pendidikan “Wajib Belajar 12 Tahun Profil Pendidikan Menengah Indonesia dan Transisi Murid ke Jenjang Pendidikan Menengah”yang diselenggarakan Education Sector Analytical and Capacity Development Partnership (ACDP) Indonesia.
B. Pendidikan lainnya No 1
2.
Tanggal Judul Selasa, 1 September Merawat Sekolah Gratis 2015
Rabu, 2015
Tone +
9 September 3 Juta Guru Bakal Ujian Kompetensi Tunjangan Sertifikasi Guru Belum Lancar
3.
Rabu, 2015
9 September Pendidikan Sekolah
4
Kamis, 10 September Guru 2015 Syarat
Anak
Netral
Putus -
Sulit
Satu hal yang masih perlu dipikirkan negara adalah bagaimana agar kebijakan sekolah gratis ini sungguhsungguh adil, khususnya terkait kesejahteraan para pendidik sekolah swasta ini. Juga menjamin hidup sekolah-sekolah swasta berbayar dengan rekan jejak pendidikan yang tulus, humanis, nasionalis dan berkualitas. Sebanyak 3 juta guru akan mengikuti uji kompetensi guru pada November 2015. Ujian tersebut bermaksud memetakan keadaan guru di Indonesia dan melihat jarak kemampuan mereka dibandingkan dengan standar kompetensi guru. Secara terpisah, di sejumlah daerah, guru masih mengeluhkan pembayaran tunjangan profesi guru yang belum lancar. Artikel ini berisi survey terhadap Angka Partisipasi Kasar (APK) di 32 Kabupaten yang masih di bawah 90 persen. Bahkan 10 di antaranya memiliki APK di bawah 75 persen. Artinya, masih banyak anak SD yang belum menempuh pendidikan dasar. Hal itu ditambah dengan adanya 300.000 anak putus SD setiap tahun.
Pendidikan
Kesimpulan Sekolah gratis, khususnya sekolah swasta gratis memang indah dan memesona. Sekolah swasta gratis adalah ekspresi budi dan jiwa luhur pengelolanya. Sekolah semacam ini sungguh-sungguh hanya ditopang oleh empati, panggilan jiwa dan pengabdian yang sempurna.
Dari total 166.770 guru tetap yayasan dan pegawai negeri sipil yang belum disertifikasi tahun 2015, sebanyak 94.688
Dipenuhi
5
Jumat, 11 September Pengguna Kurikulum 2013 Netral 2015 Bertambah Sekolah Belum Dievaluasi Penuh
6
Jumat, 11 September Ruang Tumbuh 2015 Pendidikan
7
Sabtu, 12 September Sederhanakan Kurikulum 2015
8.
Senin, 12 September Guru untuk Pelosok Negeri 2015
9
Selasa, 15 September Bangunan Sekolah 2015 Dibutuhkan Peta Rehabilitasi
Inovasi Netral
Netral
+
Netral Jalan
10
Rabu, 16 September Honorer Tuntut Kesejahteraan 2015
11
Rabu, 16 September Pendidikan Dasar
-
Netral
guru dinyatakan belum memenuhi persyaratan kualifikasi D4 ataupun S-1. Pendidikan minimum D-4 merupakan salah satu persyaratan sertifikasi guru. Kian banyak sekolah yang memilih menggunakan kurikulum 2013 dalam pembelajaran. Namun,sekolah-sekolah itu melakukannya secara mandiri tanpa pemantauan dan evaluasi pemerintah sehingga kualitas pelaksanaan kurikulum itu belum diketahui. Solusi atas persoalan pendidikan tak selalu harus datang dari pemerintah. Masyarakat dapat menyumbangkan solusi melalui proses pembelajaran yang inovatif. Ide-ide kreatif dan inovatif di bidang pendidikan perlu diberi kesempatan sekaligus didorong untuk berkembang. Sejumlah kendala mengganjal beberapa sekolah untuk menerapkan kurikulum 2013. Rumitnya system pembelajaran dan penilaian merupakan beberapa ganjalan. Pemerintah diharapkan membenahi hal itu agar belajarmenagajar lebih efektif. Daya dikerahkan agar para murid di pedalaman mendapatkan guru layak. Ada yang menyekolahkan calon guru dari berbagai daerah. Terdapat pula lembaga yang menyelenggarakan program guru relawan. Semua itu upaya menutup lubang masalah klasik ketersediaan guru. Untuk menuntaskan persoalan sekolah rusak, terutama kategori rusak berat, pemerintah seharusnya memiliki peta jalan atau rencana pelaksanaan yang rinci paling tidak lima tahun ke depan. Ribuan guru honorer berunjuk rasa di gedung DPR RI dan di kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Jakarta, Selasa (15/9). Mereka menuntut pengangkatan guru honorer kategori II menjadi pegawai negeri sipil. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur,
2015
Tim Memburu Anak Putus Sekolah
12
Kamis, 17 September Ketersediaan Guru 2015 Dibicarakan, Pengangkatan Honorer Jadi PNS
+
13
Jumat, 18 September Penyediaan Guru 2015 Regulasi Penerimaan Honorer Dibutuhkan
Netral
14
Selasa, 22 September Calon Guru Dikurangi 2015 Pagu Anggaran Kemristek dan Dikti Diharapkan Naik
-
15
Jumat, 25 September Pendidikan 2015
Netral
mengaktifkan lagi tim pemburu anak putus sekolah untuk menekan angka putus sekolah di kabupaten itu. Saat ini diperkirakan mmasih ada 350 anak putus sekolah di Banyuwangi. Jumlah itu 0,1 persen dari 35.000 siswa usia sekolah setingkat SD hingga SMS di Banyuwangi. Rapat kerja Komisi II DPR dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Badan Kepegawaian Negara di Jakarta, Selasa (15/9), memutuskan akan mengangkat guru honorer kategori II sebagai pegawai negeri sipil secara bertahap hingga tahun 2019. Namun, pelaksanaan keputusan itu perlu dibicarakan lebih lanjut. Pemerintah mengingatkan tidak semua tenaga honorer kategori II, sebanyak 439.956 orang bakal diangkat menjadi pegawai negeri sipil.Tidak sedikit tenaga honorer yang proses pengangkatannya menyalahi aturan. Pengurangan kuota Sarjana Mendidik di Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal berisiko memengaruhi pelayanan pendidikan di daerah-daerah itu. Pemerintah berencana memotong jumlah guru yang akan diberangkatkan sebanyak 3.000 orang pada 2016. Seluruh lapisan lembaga pendidikan dituntut kembali mengedepankan relasi sehat antara guru dan para siswa guna menumbuhkan empati. Dengan demikian, hubungan antara guru dan siswa bersifat produktif dalam mengembangkan berbagai potensi dan karakter di dalam diri mereka.
II. Koran Sindo A. Wajib Belajar 12 Tahun No 1
Tanggal Judul Tone Jumat, 25 September Butuh Strategi Baru Terapkan Netral 2015 Wajib Belajar 12 Tahun
Kesimpulan Pemerintah diminta menyusun strategi lebih baik untuk mengimplementasikan program Wajib Belajar (Wajar) 12 Tahun. Kendari telah diterapkan tahun ini, program tersebut belum berhasil mengikis jumlah siswa yang tak melanjutkan ke jenjang sekolah menengah. Dari ribuan lulusan SMP, sebagian tidak melanjutkan ke SMP. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Hamid Muhammad mengatakan, berdasarkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang diperbarui per September 2015, jumlah siswa lulusan SMP tahun ajaran 2014/2015 sebanyak 3.084.316. Dai jumlah itu hanya 1.745.456 siswa yang melanjutkan ke jenjang slenajutnya.
B. Pendidikan Lainnya No 1
Tanggal Judul Tone Selasa, 1 September Kedisiplinan Guru Di Daerah 2015 Rendah
Kesimpulan Tingkat kedisiplinan guru di daerah terpencil tergolong masih rendah. Berdasarkan studi kemangkiran yang dilakukan Education Sector Analaytical and Capacity Development Partnership (ACDP) pada tahun 2014, ditemukan tingkat kemangkiran guru di daerah terpencil dua kali lebih besar daripada kemangkiran di tingkat nasional.
2
Kamis, 3 September Indonesia Berkomitmen 2015 Majukan Pendidikan
+
3
Rabu, 2015
+
9 September Pemerintah Janji Naikkan Dana Tunjangan Profesi Guru
Indonesia memiliki komitmen besar dalam memajukan pembangunan pendidikan di kawasan Asia Tenggara, terutama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di setiap kawasan. Pemerintah akan menaikkan alokasi anggaran sebesar 7,5% untuk pembayaran tunjangan profesi guru pada tahun depan. Tahun ini anggaran tunjangan profesi guru berkisar Rp 70 miliar, sedangkan untuk tahun depan naik menjadi Rp 72,6 triliun.
III. Republika A. Wajib Belajar 12 Tahun No 1
2
Tanggal Judul Tone Kamis, 27 Agustus Guru Daerah Lebih Sering 2015 Mangkir
Senin, 7 September Lebak 2015 Guru
Kekurangan
4.000 -
Kesimpulan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Sumarna Supranata mengatakan, tingkat kemangkiran guru daerah terpencil dua kali lebih besar daripada guru nasional. Hal ini diungkapkan oleh ACDP Indonesia pada 2014. Semnetara, Country Director Summer Institute of Linguistic (SIL) Veni Setiawati mengaku menemukan kondisi tersebut di beberapa wilayah, terutama di Papua. “Mereka memang ada beberapa yang tidak memiliki akses bahasa Indonesia. Bahkan ada yang tidak sama sekali,”jelasnya saat Diskusi Ahli dan Tukar Pendapat tentang Wajar 12 Tahun bertema “Strategi Percepatan Pendidikan Dasar di Pedesaan dan Daerah Terpencil. Kekurangan guru di daerah masih terjadi. Di Kabupaten Lebak, banten, dinas pendidikan dan kebudayaan mengungkapkan, daerah tersebut masih kekurangan 4.000 guru. Sebagian besar guru di Lebak sudah memasuki masa pensiun. Kadisdikbud Kabupaten Lebak Asep Komar Hidayat menjelaskan, mayoritas tenaga pendidik itu diangkat pada tahun 1970an, Kekurangan tenaga pengajar itu menghambat pelaksanaan program pendidikan 12 tahun sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2010.
B. Pendidikan Lainnya No 1 2
Tanggal Sabtu, 29 Agustus 2015 Rabu, 2 September 2015
Judul Tone Kelas Jauh yang Sarat Masalah (Bagian 5) Menanti Cairnya Dana BOS Madrasah
Kesimpulan Artikel investigasi lanjutan dari permasalahan kelas filial yang terjadi di Depok. Genap depan bulan lamanya, guru-guru Madrasah Tsanawiyah (MTs) Nurul Iman, Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat, “puasa”gajian. Pasalnya dana Bantuan Operasi Sekolah (BOS) untuk madrasah tak kunjung cair, Padahal, proses belajar mengajar di madrasah tersebut terus berlansung tanpa mereka menerima honor mengajar setiap bulan.
3
Senin, 14 September Pemerintah Siapkan Program 2015 Sertifikasi Guru di Daerah
+
Kemendikbud telah menyiapakan bantuan afirmasi untuk guru. Bantuan ini untuk pemenuhan kualifikasi guru dan program sertifikasi guru di daerah-daerah tertentu. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kemendikbud, Sumarna Supranata, mengatakan, salah satu bantuan afirmasi yang sudah berjalan untuk pemenuhan kualifikasi akademik guru adalah di daerah Maluku.
4
Rabu, 16 September Guru Honorer Butuh 2015 Kepastian, Bukan Janji-jani
-
Ribuan guru honorer perwakilan dari Jawa dan Bali melakukan aksi demonstrasi di depan gedung DPR. Massa yang dikoordinasi Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mulai memenuhi Jalan Gatot Subroto depan pagar DPR RI sejak pukul 09.30 WIB.
IV. Majalah Tempo No 1
Tanggal Tidak ada
Judul
Tone
Kesimpulan
Judul
Tone
Kesimpulan
V. Gatra No 1
Tanggal Tidak ada
Bulan: September 2015 Ringkasan Media Online 1. Detik.com (CNN.com) No 1
Tanggal Judul Kamis, 10 September Penerapan Standar Pelayanan 2015 Minimal Pendidikan Masih Kacau
Tone -
Kesimpulan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menargetkan implementasi wajib belajar 12 tahun pada 2016. Namun, hingga kini, berbagai pihak menilai masih banyak permasalahan yang harus diselesaikan terlebih dulu agar wajib belajar 12 tahun bisa berjalan dengan sukses. Salah satu hal yang menjadi sorotan adalah implementasi standar pelayanan minimal (SPM) pendidikan yang dinilai masih kacau dan bermasalah. Peneliti Education Sector Analytical and Capacity Development Partnership (ACDP) Abdul Malik berpendapat pemerintah harus fokus dulu memperbaiki implementasi SPM sebelum fokus ke program wajib belajar 12 tahun.
2. Viva.com No 1
Tanggal Judul Tone Jum'at, 4 September Wajib Belajar 12 Tahun, 2015 Bisakah Berjalan Lancar? Umumnya, orangtua akan merasa rugi jika anaknya bersekolah
Kesimpulan Program wajib belajar 12 tahun yang dicanangkan pemerintah masih akan menghadapi berbagai kendala. Salah satu persoalan yang bisa menghambat program wajib belajar 12 tahun itu adalah kesiapan dan kemauan masyarakat untuk mengikuti program tersebut. Terbukti ada banyak kasus, dimana orangtua siswa tidak mengizinkan anaknya bersekolah, karena si anak terlanjur menjadi tulang punggung ekonomi keluarga. Sayangnya hingga kini kasus seperti itu masih gampang ditemukan, terlebih di desa terpencil dan daerah pedalaman. Pernyataan itu disampaikan Pimpinan Fraksi PPP MPR RI Dr. Eni Marlinawati saat menjadi narasumber pada acara sosialisasi Empat Pilar MPR yang disiarkan secara langsung oleh Protiga RRI, pada Selasa 1 September 2015. Bersama Pimpinan Fraksi PDI Perjuangan MPR RI Drs. Utut Adianto, keduanya membahas tema Wajib Belajar.
3. Okezone No 1
Tanggal Judul Tone Kamis, 27 Agustus Kalbar Siap Gelar Wajib Belajar + 2015 12 Tahun
Kesimpulan Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) belum mencapai keberhasilan 100 persen dalam wajib belajar sembilan tahun. Tetapi, Dinas Pendidikan setempat siap menerapkan program wajib belajar 12 tahun. Kepala Dinas Pendidikan Kalbar, Alexius Akim menjelaskan, saat ini mereka baru mencapai 93 persen dalam program wajib belajar sembilan tahun. Dan dalam dua tahun, mereka pun akan lepas dari program tersebut. "Tahun ini kami siap masuk wajib belajar 12 tahun. Tergantung bagaimana komitmen pemerintah pusat, provinsi dan daerah itu sendiri, karena ini menyangkut anggaran," kata Akim kepada Okezone, Kamis (27/8/2015).
2
Rabu, 23 September Penyebab Wajib Belajar 12 2015 Tahun Tak Efektif
-
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) meresmikan wajib belajar 12 tahun sebagai langkah mengurangi angka putus sekolah. Meski demikian, masih banyak siswa tidak dapat melanjutkan studi ke jenjang pendidikan berikutnya. Education and Knowledge Management Specialist, ACDP Indonesia, Totok Amin Soefijanto mengungkapkan, faktor ekonomi menjadi salah satu alasan mengapa siswa tidak bisa melanjutkan ke pendidikan selanjutnya. "Menurut data UNICEF faktornya adalah dari kondisi ekonomi. Kemudian juga peluang dalam bersekolah dan bekerja," ujar Totok dalam diskusi pendidikan di
Kemendikbud, Jakarta, Rabu (23/9/2015). Selain itu, banyak anak Indonesia lebih suka membantu orangtua mereka dengan bekerja ketimbang meneruskan sekolah. Anak usia sekolah, misalnya, banyak yang bekerja sebagai buruh tani. Di sisi lain, absennya para guru di sekolah turut menjadi penyebab sulitnya implementasi wajib belajar 12 tahun.
4. Rakyat Merdeka Online
No
Tanggal
Judul
Tone
Kesimpulan
5. Sinarharapan Online
No 1
Tanggal Kamis, 17 September 2015
Judul Tone Pendidikan Mengubah Nasib + Seseorang
Kesimpulan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Hamid mengatakan, pendidikan dapat mengubah nasib seseorang. "Kalian bisa mengubah nasib lewat pendidikan. Pemerintah tahun ini terus mendorong program wajib belajar 12 tahun," ujar Hamid kepada ratusan pelajar SMP terbuka dan SMP satu atap, saat menutup Lomba Motivasi Belajar Mandiri (Lomojari) Nasional, di Jakarta, Rabu (16/9). Ia juga mengimbau kepada para pelajar SMP terbuka maupun SMP satu atap agar terus melanjutkan pendidikan mereka hingga tamat SMA, SMK, atau Madrasah Aliyah (MA).
6. Jawapos
No 1
Tanggal Kamis, 24 September 2015
Judul Program Wajib Belajar 12 Tahun Tak Maksimal, Ini Penyebabnya
Tone -
Kesimpulan Wajib belajar (Wajar) 12 tahun yang dicanangkan pemerintah di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hingga saat ini belum berjalan maksimal. Masalah utamanya terkait politik anggaran yang tidak berpihak pada program tersebut. “Program wajar 12 tahun sudah lama kami cetuskan. Sayangnya kebijakan ini tidak berbanding dengan anggaran. Itu sebabnya banyak program yang tidak jalan," kata Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) Hamid Muhammad, Kamis (24/9). Meski anggaran terbatas, menurut Hamid, Kemdikbud akan tetap menyerahkan program pendidikan menengah ke provinsi mulai April hingga Oktober 2016. Jadi masingmasing kepala daerah bertanggung jawab atas program wajar tersebut.
7. Tempo.co
No 1
Tanggal RABU, 23 SEPTEMBER 2015
Judul Wajib Belajar 12 Tahun Dimulai Tahun Ajaran Baru Ini
Tone +
Kesimpulan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Hamid Muhammad mengatakan, kegiatan wajib belajar 12 tahun sudah dimulai tahun ini. “Tepatnya mulai Juli 2015 pada tahun ajaran baru ini,” katanya dalam acara Wajib Belajar 12 Tahun ‘Profil Pendidikan Menengah Indonesia dan Transisi Murid ke Jenjang Pendidikan Menengah’ oleh Education Sector Analytical and Capacity Development Partnership Indonesia di Perpustakaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Rabu 23 September 2015. Hamid mengatakan wajib belajar 12 tahun ini menggunakan dasar Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2014. “Secara tersirat ada di RPJMN 2014,” katanya.
8. Warta Kota Online
No
Tanggal Rabu, 23 September 2015
Judul Hambatan Pencapaian Target Wajib Belajar 12 Tahun
Tone -
Kesimpulan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meningkatkan target wajib belajar menjadi 12 tahun atau setingkat dengan sekolah menengah atas (SMA) dan sekolah menengah kejuruan (SMK). Hal ini sesuai dengan program Nawacita presiden Joko Widodo untuk meratakan mutu pendidikan di Indonesia. Namun, tujuan pemerintah untuk mencapai target mengalami tantangan dari berbagai hal. Konsultan Education Sector Analytical and Capacity Development Partnership (ACDP) Indonesia, Totok Amin Soefijanto, mengungkapkan salah satu hambatannya adalah kendala bagi murid untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
9. Suara Merdeka.com
No 1
Tanggal 25 September 2015
Judul Perlu Strategi Implementasi Wajib Belajar 12 Tahun
Tone Netral
Kesimpulan Sejak 2004 angka partisipasi kasar (APK) di tingkat pendidikan dasar mencapai lebih dari 100 persen, sementara APK di tingkat sekolah menengah pertama meningkat dari 76,1 persen pada 2001 menjadi 96,9 persen pada 2013. Karena itu, Indonesia membutuhkan strategi yang baik untuk dapat mengimplementasikan kebijakan wajib belajar 12 tahun. Strategi tersebut bertujuan meningkatkan dan memperbaiki ketersediaan layanan pendidikan, termasuk infrastruktur, peralatan dan sumber daya manusia (SDM). ”Bisa juga memanfaatkan fasilitas lain. Bahkan, di Papua ada rumah warga yang dijadikan sebagai tempat belajar,” kata Education and Knowledge Management Specialist, ACDP Indonesia, Totok Amin di Kemdikbud, Rabu (23/9). Terkait dengan anak putus sekolah dari pendidikan dasar yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, masih menjadi masalah besar. Kendala tersebut dapat mengancam kesuksesan pencapaian tujuan wajib belajar 12 tahun. Data nasional menunjukkan, 2,4 persen murid-murid usia sekolah dasar tidak bersekolah.
10. Indopos.com
No 1
Tanggal Kamis, 24 September 2015
Judul Inilah Penyebab Wajib Belajar 12 Tahun Tak Maksimal
Tone -
Kesimpulan Wajib belajar (Wajar) 12 tahun yang dicanangkan pemerintah di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hingga saat ini belum berjalan maksimal. Masalah utamanya terkait politik anggaran yang tidak berpihak pada program tersebut. “Program wajar 12 tahun sudah lama kami cetuskan. Sayangnya kebijakan ini tidak berbanding dengan anggaran. Itu sebabnya banyak program yang tidak jalan," kata Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) Hamid Muhammad, Kamis (24/9). Meski anggaran terbatas, menurut Hamid, Kemdikbud akan tetap menyerahkan program pendidikan menengah ke provinsi mulai April hingga Oktober 2016. Jadi masingmasing kepala daerah bertanggung jawab atas program wajar tersebut.
