Lampiran Surat No : 470/EQ.S/IX/2015, tanggal 2 September 2015
PENGUMUMAN HASIL PENILIKAN PERTAMA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) DI CV JAVA TEAK FURNINDO KABUPATEN JEPARA PROVINSI JAWA TENGAH Identitas LV-LK : I.
Nama LV-LK Alamat
: :
Telp. Fax. Email Website
: : : :
PT. EQUALITY INDONESIA Jl. Raya Sukaraja No. 72 Ciater, Kec. Sukaraja Kabupaten Bogor 16710 (0251) 7550722 (0251) 7550724
[email protected] www.equalityindonesia.com
Identitas Auditee : II.
Nama IUI Nomor SK IUI Kapasitas Produksi Jenis Usaha Produk Alamat
: : : : : :
III. Waktu Pelaksanaan IV. Hasil Penilaian
: :
CV JAVA TEAK FURNINDO 144/530/PK/XII/2012 tanggal 2012 12 Container/Tahun Industri Furnitur dari Kayu Meja, Kursi Rotan, Handicraft Jl. Kecapi Desa Bulungan RT. 02/RW. 01 Kec. Pakis Aji, Kab. Jepara, Prov. Jawa Tengah. 3 s.d. 5 Agustus 2015 NILIA AKHIR PENILIKAN PERTAMA MENDAPAT PREDIKAT LULUS, SEHINGGA SERTIFIKAT YANG DIBERIKAN KEPADA CV JAVA TEAK FURNINDO DAPAT DIPERTAHANKAN DAN DIREVISI DARI NO. 060/EQCVLK/IX/2013 MENJADI NO. 060.1/EQC-VLK/VIII/2015 YANG BERLAKU SAMPAI DENGAN 4 SEPTEMBER 2019.
Demikian agar pihak yang berkepentingan maklum. Bogor, 2 September 2015 PT. EQUALITY INDONESIA
Ucep Sucitra, A.Md Manager Sub. Div S-LK Industri
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK – 006 – IDN
SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA Nomor : 042/EQI-KEP.Cert/Rev-Ind/VIII/2015 TENTANG PERUBAHAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PADA PEMEGANG IUI CV JAVA TEAK FURNINDO DI KABUPATEN JEPARA PROVINSI JAWA TENGAH SK IUI NOMOR : 144/530/PK/XII/2012 TANGGAL 13 DESEMBER 2012 KAPASITAS 12 CONTAINER/TAHUN DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2012 sebagaimana tercantum dalam sertifikat yang telah diterbitkan sebelumnya; b. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil Verifikasi pada CV Java Teak Furnindo Berita Acara Penyerahan Laporan Nomor 069/EQI-F090 tanggal 22 Agustus 2015; c. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar Rekomendasi Nomor 068/EQI-F037 tanggal 22 Agustus 2015 dan Tinjauan Hasil Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan Nomor 043.1/EQI-F039 tanggal 26 Agustus 2015 dan pernyataan pemeriksaan yang disahkan oleh Pengambil Keputusan; d. bahwa hasil Pengambilan Keputusan dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Indikator Penilaian/Verifikasi (EQI-F077) Nomor Urut 076.1 tanggal 26 Agustus 2015 menunjukkan CV Java Teak Furnindo telah “MEMENUHI” seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK), sehingga dengan demikian sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014, CV Java Teak Furnindo telah memenuhi syarat dalam mempertahankan kelanjutan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK); e. bahwa dengan adanya perubahan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan sebagaimana dimaksud huruf a, serta hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf d, maka Surat Keputusan Direktur Utama PT EQUALITY Indonesia Nomor : 073/EQIKEP.Cert/IX/2013 tanggal 5 September 2013 perlu dilakukan penyesuaian.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang; 2. Peraturan Pemerintah Nomor : 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional; 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 3 Tahun 2008 dan Nomor : 16; 4. Peraturan Presiden Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia National Single Window; 5. ISO/IEC Guide 65-1996 (Pedoman BSN 401-2000) Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk; Halaman 1 dari 4
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK – 006 – IDN
6. Pedoman KAN 402 – 2007 - Panduan Interpretasi Untuk Butir-Butir Pedoman BSN 4012000 : Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk; 7. ISO/IEC Guide 23:1982 : Methods of Indicating Confirmity with Standards for Third-party Certification Systems; 8. SNI ISO/IEC 17065:2012 tentang Penilaian Kesesuaian – Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa; 9. ISO/IEC 19011:2011 (SNI ISO/IEC 19011:2012) : Panduan Audit Sistem Manajemen (Guidelines for Auditing Management Systems); 10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.30/Menhut-II/2012 tanggal 20 Juli 2012 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak; 11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.41/Menhut-II/2014 tanggal 10 Juni 2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan kayu yang berasal dari Hutan Alam; 12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.42/Menhut-II/2014 tanggal 10 Juni 2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan kayu yang berasal dari Hutan Tanaman Industri; 13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.38/Menhut-II/2009 tanggal 12 Juni 2009 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.95/Menhut-II/2014 tanggal 29 Desember 2014; 14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan; 15. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Tanda V-Legal; 16. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 418/Menhut-VI/2012 tentang Sistem Informasi Verifikasi Legalitas Kayu; 17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan Penerbitan Dokumen V-Legal; 18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 28/M-DAG/Per/6/2009 tentang Ketentuan Pelayanan Perijinan Ekspor dan Impor dengan Sistem Elektronik melalui INATRADE dalam kerangka Indonesia National Single Window; 19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 97/M-DAG/PER/12/2014 Tanggal 24 Desember 2014 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan; 20. Perjanjian Kerjasama Antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) tentang Penggunaan Tanda V-Legal; 21. DPLS 14 Rev.0 : Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dan perubahannya; 22. Sertifikat Akreditasi oleh Lembaga Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LVLK-006IDN tanggal 18 Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO/IEC Guide 65:1996 General requirements for bodies operating product certification systems dengan masa berlaku sampai dengan 17 Agustus 2015 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK 6202/Menhut-VI/BPPHH/2011 Tanggal 26 Agustus 2011 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 Tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI); 23. Peraturan Dlrektur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan penerbitan dokumen V-Legal; Halaman 2 dari 4
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK – 006 – IDN
24. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK); 25. Manual Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Sertifikasi Legalitas Kayu (SLK) beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia.
Memperhatikan : Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 074/EQI-F065/VII/2013 tanggal 22 Juli 2013
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERUBAHAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PADA PEMEGANG IUI CV JAVA TEAK FURNINDO DI KABUPATEN JEPARA PROVINSI JAWA TENGAH SK IUI NOMOR : 144/530/PK/XII/2012 TANGGAL 13 DESEMBER 2012 KAPASITAS 12 CONTAINER/TAHUN. PERTAMA
KEDUA
KETIGA
KEEMPAT
KELIMA
KEENAM
KETUJUH
: CV Java Teak Furnindo (Pemegang Sertifikat) yang telah mendapatkan Sertifikat Nomor 060/EQC-VLK/IX/2013 dinyatakan “LULUS” karena “MEMENUHI” seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK) dalam Verifikasi Penilikan berdasarkan Standar Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor : P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014. : Pemegang Sertifikat dapat mempertahankan kelanjutan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), sehingga S-LK yang diberikan dapat direvisi dari semula Nomor 060/EQC-VLK/IX/2013 menjadi Nomor 060.1/EQC-VLK/VIII/2015. : Masa berlaku sertifikat tetap mulai dari tanggal diterbitkan awal sampai dengan tanggal 04 September 2019 selama Pemegang Sertifikat tetap memenuhi persyaratan standar sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014. : Sertifikat, Logo dan Tanda V-Legal yang diterbitkan oleh PT EQUALITY Indonesia dapat dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur atau pun iklan di televisi sebagaimana Panduan Layanan Sistem yang diterbitkan. : Apabila Pemegang Sertifikat memerlukan penerbitan Dokumen V-Legal dan atau penggunaan Tanda V-Legal, PT EQUALITY Indonesia dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan Tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui ”Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal”, mencakup kewajiban dan hak PT EQUALITY Indonesia serta kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat. : Pemegang Sertifikat harus melaporkan kepada PT EQUALITY Indonesia apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen Pemegang Sertifikat. : PT EQUALITY Indonesia akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana Diktum KEENAM melalui Penilikan (surveillance) atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus).
Halaman 3 dari 4
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK – 006 – IDN
KEDELAPAN
: Penilikan (Surveillance) dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilikan dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan. KESEMBILAN : Percepatan Penilikan (Audit Khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan; dengan segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan; untuk menindaklanjuti kondisi-kondisi yang berkaitan dengan: a. Masukan dari Pemantau Independen (PI) berkaitan dengan kinerja Pemegang Sertifikat; b. Ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar verifikasi LK yang dilakukan oleh Auditee berdasarkan keluhan yang disampaikan PI; c. Informasi lain yang menunjukkan Pemegang Sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku; d. Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap kondisi sebagaimana diktum KEENAM; e. Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan; f. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya. KESEPULUH : Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak). KESEBELAS : Sertifikat dapat dicabut apabila : a. Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat; b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu illegal; c. Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut. d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak). KEDUABELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : Bogor Pada Tanggal : 26 Agustus 2015 PT EQUALITY Indonesia
Ir. Agustri Warsono Direktur Utama Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth : 1. 2. 3.
Direktur Utama CV Java Teak Furnindo, di Jepara; Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta; Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Kepala Bagian Program dan Pelaporan. Halaman 4 dari 4
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (1)
Identitas LVLK a. Nama Lembaga
: PT EQUALITY Indonesia
b. Nomor Akreditasi
: LVLK-006-IDN
c. Alamat
: JL Sukaraja No 72 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor - 16710
d. Nomor Telepon Nomor Faks
: 0251-7550722, 7157103 : 0251-7550724
E-mail
(2)
:
[email protected];
[email protected]
e. Direktur
: Ir. Agustri Warsono
f. Standar
: P.14/VI-BPPHH/2014, P.95/Menhut-II/2014
g. Tim Audit
: 1. Ucep Sucitra, A.Md (Lead Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan
: 1. Ir. Agustri Warsono (Ketua PK) 2. Rita Sugiarti, S.Hut (Peninjau)
Identitas Auditee a. Nama Pemegang Izin/Hak Pengelolaan
: CV JAVA TEAK FURNINDO
b. Nomor & Tanggal SK IUI
: 144/530/PK/XII/2012, tanggal 13 Desember 2012
c. Kapasitas d. Alamat kantor
: 12 Container/tahun : Jl Kecapi Desa Bulungan RT 02 RW 01 Kecamatan Pakis Aji Kab - Jepara
e. Nomor telepon Nomor Fax E-mail
: : :
f. Pengurus Pemilik
: Najamudin Ahmad :
EQI-F103.1.0/20120126
Halaman 1 dari 10
(3) Ringkasan Tahapan Tahapan
Waktu dan Tempat
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan) Pertemuan Pembukaan
Ringkasan Catatan Tidak ada
Tanggal 3 Agustus 2015 di ruang rapat CV Java Teak Furnindo - Jepara
Pertemuan dilaksanakan di Ruang Meeting Kantor CV Java Teak Furnindo – Jepara Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup verifikasi, menyampaikan jadwal/rencana kerja verifikasi, menyampaikan metodologi dan prosedur verifikasi, menyampaikan ketidaksesuaian pada verifikasi, serta menkonfirmasikan waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan. Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan/obs ervasi ke pemasok bahan baku kayu
Tanggal 3 – 4 Agustus 2015. Kantor CV Java Teak Furnindo - Jepara Observasi di Gudang bahan baku.
Pertemuan Penutupan
Tanggal 5 Agustus 2015 di ruang rapat CV Java Teak Furnindo - Jepara
Pabrik
Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen dengan menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.6, Peraturan Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VIBPPHH/2014. Untuk menguji kebenaran data, tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.6 Peraturan Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2012. Menyampaikan ucapan terima kasih kepada CV Java Teak Furnindo - Jepara atas kerjasamanya selama kegiatan verifikasi. Menyampaikan daftar periksa VLK Pertemuan penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP
Pengambilan Keputusan
EQI-F103.1.0/20120126
Tanggal 25 Agustus Rapat pengambilan keputusan meninjau dokumen 2015 di Ruang verifikasi yang diajukan untuk menjamin bahwa Meeting PT EQUALITY verifikasi dilakukan secara efektif dan efisien sesuai Indonesia dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia.
Halaman 2 dari 10
(4) Resume Hasil Penilaian : Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
P.1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah Kriteria K1.1 Unit usaha dalam bentuk : (a) Industripengolahanmemilikiizin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izinyang sah Indikator 1.1.1Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah Auditee telah memiliki Akta pendirian yang dibuat oleh Verifier 1.1.1.a Pejabat Notaris Raden Roro Emiliani Setjadiningrat, S.H Akta pendirian perusahaan MEMENUHI dengan Nomor Akta 22 tanggal 21 April 2009, dan telah dan/atau perubahan terakhir didaftarkan pada Buku Daftar Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara dengan nomor : 18/CV/IV/2009 pada hari Jumat Tgl 24 April 2009. Dokumen akta tersebut telah sesuai secara hukum dan peraturan yang berlaku. Auditee memiliki SIUP yang sah dan masih berlaku, yaitu Verifier 1.1.1.b SIUP No. 510/179/PM/XII/2012 tanggal 13 Desember SuratIzin Usaha Perdagangan MEMENUHI 2012. Penerbitan SIUP mengacu kepada Peraturan Menteri (SIUP) atau Izin Perdagangan Perdagangan No. 36/M-DAG/PER/ 9/2007 jo Peraturan yang tercantum dalam Izin Menteri Perdagangan No. 46/M-DAG/PER/9/2009. Industri Data dan informasi yang tercantum pada SIUP sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan SIUP masih berlaku sampai dengan Tanggal 12 Desember 2017. Hasil penilikan I (pertama) SIUP masih tetap tidak ada perubahan. Audtee telah memiliki dokumen Izin Gangguan (HO) dan Verifier 1.1.1.c seperti pada pelaksanaan verifikasi awal Auditee dapat Izin HO (izin gangguan MEMENUHI menunjukan dokumen Izin Gangguan (HO) yang dimiliki lingkungan sekitar industri) dengan Nomor : 502.6/IG.ITU.259/2012 tanggal 17 Desember 2012., yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu, Pemerintah Kabupaten Jepara. Dengan demikian dokumen Izin Gangguan (HO) yang telah dimiliki Auditee, berdasarkan pemeriksaan tidak mengalami perubahan baik tempat atau penanggung jawab Perusahaan. Seperti hasil penilaian awal tahun 2013, Auditee telah Verifier 1.1.1.d memiliki Dokumen TDP dengan Nomor : 1126.3310.1547 Tanda Daftar Perusahaan MEMENUHI tanggal 17 Desember 2012 dan tidak mengalami (TDP) perubahan baik tempat atau penanggung jawab
Verifier 1.1.1.e NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
EQI-F103.1.0/20120126
MEMENUHI
Perusahaan. Dokumen telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan telah mengacu pada Undang Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Informasi yang tercantum pada TDP sesuai dengan bidang usaha dan peruntukannya. Auditee telah memiliki dan dapat menunjukan dokumen perpajakan seperti : NPWP Nomor : 02.772.818.7-516.000, Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dengan nomor : PEM01960/WPJ.10/KP.1303/2013, Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dengan nomor : PEM01960/WPJ.10/KP.1303/2013 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pelayanan atas nama Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jepara. Halaman 3 dari 10
Kriteria/Indikator/Verifier Verifier.f Dokumen lingkungan hidup AMDAL/Upaya Pengelolaan Lingkungan(UKL)– Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)/ Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)/Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) /SuratIzin Lingkungan (SIL)/Dokumen EvaluasiLingkungan Hidup (DELH). Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).
Nilai MEMENUHI
MEMENUHI
Ringkasan Justifikasi Auditee telah memiliki Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) dan telah mendapat Rekomendasi Pengelolaan Lingkungan dari Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Jepara sesuai surat No. 660.1/59/2013 tanggal 22 Agustus 2013. Dalam Rekomendasi Pengelolaan Lingkungan disebutkan bahwa perusahaan wajib melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup kepada BLH.
Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap kelengkapan dan kesesuaian dokumen Izin Usaha dalam hal ini Izin Usaha Industri (IUI) dan seperti hasil verifikasi awal tahun 2013 Auditee merupakan pemegang IUI Nomor : 144/530/PK/XII/2012, tanggal 13 Desember 2012. yang diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara serta tidak mengalami perubahan baik tempat atau penanggung jawab Perusahaan dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier.h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK
Not Applicable
Indikator 1.1.2
Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izinsah, berupa eksportirProdusen Berdasarkan hasil verifikasi pada penilikan I (pertama) Verifier terhadap dokumen Pengakuan sebagai ETPIK, dokumen Berstatus Eksportir Terdaftar MEMENUHI ETPIK yang dimiliki auditee Nomor : 02.ET-01.13.0066, Produk Industri Kehutanan tanggal 14 Januari 2013 untuk Mebel dari kayu, telah (ETPIK) sesuai dengan bidang usahanya dan penerbitannya mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan No. 64/MDAG/Per/10/2012 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan yang berlaku hingga tanggal 14 Januari 2018. berdasarkan pemeriksaan tidak mengalami perubahan apapun. K1.2 : Importir kayu dan produk kayu Indikator.1.2.1 : Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah Verifier 1.2.1 Dokumen pengakuan dan /atau pengenal sebagai importir.
Not Applicable
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (duediligence) Verifier 1.2.2. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (duediligence) importir
EQI-F103.1.0/20120126
Not Applicable
Halaman 4 dari 10
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.3.1.Kelompok memilikiaktenotarispembentukankelompokataudokumenpembentukankelompok Verifier 1.3.1. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok
Not Applicable
P.2 Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya K.2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah Berdasarkan uraian di atas, dalam membeli barang mebel Verifier 2.1.1.a setengah jadi Auditee tidak memiliki dokumen kontrak Kontrak suplai bahan baku MEMENUHI suplai bahan baku melainkan pembelian secara eceran dan/atau bukti dokumen jual atau putus kontrak sesuai dengan pesanan dari Buyer. beli Dan seluruhnya telah dilengkapi dengan dokumen bukti pembayaran sebagai sahnya transaksi jual beli. Dalam melakukan pembayaran Auditee umumnya melakukan dengan mempergunakan fasilitas pembayaran tunai dengan transfer. Verifier 2.1.1.b Bahan baku yang diterima Auditee adalah kayu dari hutan rakyat, tidak Berita acara pemeriksaan terdapat berita acara pemeriksaan petugas kehutanan, dengan demikian yang ditandatangani oleh verifier ini tidak diterapkan. petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, Not Applicable dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Verifier 2.1.1.c Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan Verifier 2.1.1.d Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Verifier 2.1.1.e Nota dan dokumen keterangan (berita acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari aparat Desa /Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil EQI-F103.1.0/20120126
Not Applicable
MEMENUHI
Auditee tidak menerima bahan baku kayu bulat atau sawn timber maka tidak terdapat dokumen angkutan hasil hutan yang sah secara langsung diterima Auditee baik FAKB, SKAU atau FAKO. Namun seluruh bahan baku yang diterima oleh pengrajin setelah dilakukan pengecekan telah dilengkapi dokumen angkutan berupa SKAU dan FAKB dan dilampiri dokumen DKP.
Not Applicable
Halaman 5 dari 10
Kriteria/Indikator/Verifier bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP)
Nilai
Verifier 2.1.1.f Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri Verifier 2.1.1.g Dokumen S-LK/SPHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari Pemasok
Ringkasan Justifikasi
Not Applicable
MEMENUHI
Verifier 2.1.1.i Dokumen pendukung RPBBI
Berdasarkan uraian di atas, penerimaan bahan baku Auditee dari para pemasok telah dilengkapi dengan dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP). Serta, a. Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP. b. Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan). c. Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP sesuai Perdirjen Nomor: P1/VIBPPHH/2015. Not Applicable
Indikator 2.1.2 : Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah Verifier 2.1.2.a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)
Not Applicable
Verifier.2.1.2.b. Bill of Lading (B/L)
Not Applicable
Verifier.2.1.2.c. Packing List (P/L)
Not Applicable
Verifier.2.1.2.d.. Invoice
Not Applicable
Verifier 2.1.2.e Deklarasi impor
Not Applicable
Verifier.2.1.2.f Rekomendasi impor
Not Applicable
Verifier.2.1.2.g Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)
Not Applicable
Verifier.2.1.2.h Dokumen lain yangrelevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya
Not Applicable
Verifier 2.1.2.i Bukti penggunaan kayu impor
Not Applicable
Indikator.2.1.3 : Unit Usaha menerapkan sistem penulusuran kayu Verifier 2.1.3.a Tally sheet penggunaan bahan
EQI-F103.1.0/20120126
MEMENUHI
Berdasarkan uraian di atas, Tally Sheet yang dipakai oleh Auditee dalam pelaksanaan penerimaan barang, pemakaian barang serta hasil produksi dapat memberikan informasi Halaman 6 dari 10
Kriteria/Indikator/Verifier baku dan hasil produksi.
Nilai
Verifier 2.1.3.b Laporan produksi hasil olahan.
MEMENUHI
Verifier 2.1.3.c Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.
MEMENUHI
Verifier.2.1.3.d Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
Ringkasan Justifikasi ketelusuran asal usul bahan baku. Berdasarkan jumlah berang yang diproses serta barang yang dihasilkan jumlahnya selalu sama seperti dijelaskan dalam angka rill penerimaan dan hasil produksi selama periode tersebut di atas, diterima 3.752 unit volume 71,2200 M3 dan hasil produksi juga menunjukan jumlah unit dan volume yang sama, dengan rendemen 100%. Berdasarkan uraian di atas, realisasi produksi Auditee selama 1 (satu) tahun terakhir sebesar 3.587 unit dengan volume : 66,8000 M3 dengan total Container sebanyak 8 Container sedangkan kapasitas yang diberikan kepada Auditee adalah Furniture dari kayu sebanyak 12 Container/tahun, Dengan demikian bila dibandingkan antara izin kapasitas dengan hasil produksi dan ekspor selama 1 tahun terakhir, kapasitas produksi yang dihasilkan Auditee tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. Not Applicable
Hasil pemeriksaan terhadap ketersediaan dan kelngkapan dokumen mutasi bahan baku mebel setengah jadi serta MEMENUHI produknya, yang dibuat oleh Auditee selama periode 1 Tahun terakhir Juni 2014 – Mei 2015, Auditee telah membuat dan dapat menunjukan pencatatan penerimaan mebel setengah jadi untuk setiap bulannya sebagai dasar pembuatan laporan mutasi kayu. Pemeriksaan terhadap kebenaran dan kesuaian dokumen catatan/laporan mutasi kayu dengan dokumen pendukung lainnya dari data yang diperiksa menunjukan adanya keseimbangan dan kesesuaian dengan dokumen lainya seperti penerimaan barang . Indikator.2.1.4 Proses pengelolaan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin / industri rumah tangga) Verifier 2.1.4.a Not Applicable Dokumen S - LK atau DKP Verifier 2.1.4.b Kontrak jasa pengolahan Not Applicable produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) Verifier 2.1.4.c Not Applicable Berita acara serah terima kayu yang dijasakan Verifier 2.1.4.d Ada pemisahan produk yang Not Applicable dijasakan pada perusahaan jasa. Verifier.2.1.4.e Adanya pendokumentasian Not Applicable bahan baku, proses dan produksi dan ekspor, apabila ekspor dilakukan melalui Verifier 2.1.3.e. Dokumen LMKB/LMKBK dan LMHHOK
EQI-F103.1.0/20120126
Halaman 7 dari 10
Kriteria/Indikator/Verifier industri jasa
Nilai
Ringkasan Justifikasi
P.3 Keabsahan perdagangan atau pemindahtangnan hasil produksi K3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik Hasil pemeriksaan Auditee telah menjual produknya Verifier 3.1.1. kepada beberapa pembeli domestik, tetapi tidak secara Dokumen angkutan hasil hutan MEMENUHI umum dijual bebas, melainkan menjual sesuai pesanan yang sah tersendiri dari relasi. Jumlah Unit yang telah dipindahtangankan dalam periode Agustus 2014 – Juli 2015 dipasar domestik sebanyak 120 unit dan 4,000 M3. K.3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor Indikator
3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Hasil pemeriksaan Auditee dapat menunjukan laporan Verifier 3.2.1.a MEMENUHI pemenuhan bahan baku dan laporan mutasi bahan baku Produk hasil olahan kayu yang dan hasil produksi untuk periode Agustus 2014 – Juli diekspor 2015. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa seluruh hasil produksi mebel Auditee yang dikirim/ekspor oleh Auditee dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri. Berdasarkan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen Verifier 3.2.1.b MEMENUHI Ekspor produk furniture, Auditee menunjukan 8 dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang menyertai (PEB). ekspor produk selama periode Agustus 2014 – Juli 2015 (satu tahun) dan seluruh informasi dalam dokumen ekspor sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. Berdasarkan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen Verifier 3.2.1.c MEMENUHI ekspor produk furniture, dalam hal ini dokumen Packing Packinglist.(P/L) List yang menyertai pengiriman ekspor produk selama periode Agustus 2014 – Juli 2015 (satu tahun). Informasi mengenai penerima, deskripsi produk, jenis produk, dan kuantitas produk telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya .seperti (PEB, Invoice, B/L). Berdasarkan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen Verifier 3.2.1.d MEMENUHI Ekspor produk furniture, Auditee dapat menunjukan Invoice. keseluruhan dokumen Invoice yang menyertai pengiriman ekspor produk selama periode Agustus 2014 – Juli 2015. Informasi mengenai penerima, deskripsi produk, jenis produk, dan kuantitas produk telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya, seperti (PEB, Packing List dan B/L). Berdasarkan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen Verifier 3.2.1.e MEMENUHI Ekspor produk furniture, Auditee dapat menunjukan Bill of Lading (B/L.) keseluruhan dokumen Bill Of Lading yang menyertai pengiriman ekspor produk selama periode Agustus 2014 – Juli 2015. Informasi mengenai penerima, deskripsi produk, jenis produk, dan kuantitas produk telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya, seperti (PEB, P/ List dan Invoice). Berdasarkan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen Verifier 3.2.1.f MEMENUHI Ekspor lainnya, Auditee telah menerapkan penggunaan Dokumen V-Legal untuk Dokumen V-Legal dalam pelaksanaan ekspor periode bulan produk yang wajib dilengkapi Agustus 2014 – Juli 2015, dan seluruhnya telah dilengkapi dengan dokumen V - Legal. dokumen V-Legal dengan jumlah 8 set dokumen. EQI-F103.1.0/20120126
Halaman 8 dari 10
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi Data/informasi yang terdapat dalam V-Legal sesuai dengan dokumen ekspor lainnya seperti PEB dan Invoice. Contoh Dokumen V-Legal diterbitkan oleh PT Equality Indonesia dengan nomor : 15.02777-00060.006-ID-BE dengan number LVLK-006-IDN., tanggal 2 April 2015.
Verifier 3.2.1.g Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.
Not Applicable
Verifier 3.2.1.h Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.
Not Applicable
Verifier 3.2.1.i Dokumenlain yang relevan (diantaranya: CITES)untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.
MEMENUHI
Hasil verifikasi terhadap bahan baku yang digunakan Auditee untuk menghasilkan produk mebel berasal dari jenis kayu Jati. Jenis kayu yang telah disebutkan di atas tidak termasuk didalamnya, juga tidak terdaftar dalam CITES Appendic I, II , III. Permenhut No 57/Menhut-II/2008 tentang Arahan strategis konservasi spesies nasional.
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V - Legal Auditee telah melaksanakan pembubuhan tanda v-legal pada produk, tanda V-Legal dibubuhkan pada setiap MEMENUHI packing/palet dengan ukuran dan bentuk tanda V-Legal dengan kode 060-LVLK-006-IDN dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemenuhan terhadapperaturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.
Verifier 3.3.1. Tanda V – Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan P4
K4.1 Pemenuhan KetentuanKeselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Indikator 4.1.1 Prosedurdan implementasi K3. Verifier 4.1.1.a Pedoman/prosedurK3
MEMENUHI
Verifier 4.1.1.b Implementasi K3
MEMENUHI
Verifier 4.1.1.c Catatan kecelakaan kerja
MEMENUHI
Berdasarkan uraian di atas, sama seperti hasil verifikasi awal tahun 2013, Auditee telah memiliki prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Audite juga telah menunjuk Personil yang bertangung jawab dalam iplementasi program K3 tersebut Yaitu Sdr Wardoyo yang dinyatakan dalam Surat Keputusan No. 1308/01/SK tanggal 1 Juli 2013.. Berdasarkan uraian di atas, Auditee telah mengimplemen tasikan K3 dengan cara menyiapkan peralatan K3, seperti APAR sebanyak 2 unit masih berfungsi dengan baik, APD dan Jalur evakuasi serta Selanjutnya ketersediaan penunjang keselamatan darurat seperti kotak P3K sebanyak 1 kotak. Berdasarkan uraian di atas, Auditee turut serta dalam penekanan angka kecelakaan kerja dengan membuat laporan kecelakaan kerja walau dalam realisasinya tidak terdapat kasus kecelakaan kerja baik yang bersifat ringan atau besar dengan kata lain kegiatan proses produksi untuk tingkat kecelakaan adalah nol kecelakaan.
K4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja. 4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja Verifier Serikat pekerja atau kebijakan
EQI-F103.1.0/20120126
MEMENUHI
Berdasarkan uraian di atas, Auditee belum memiliki Serikat Pekerja, tetapi Auditee telah mengeluarkan kebijakan bahwa pegawai diperbolehkan membentuk serikat pekerja Halaman 9 dari 10
Kriteria/Indikator/Verifier perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
Nilai
Ringkasan Justifikasi atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
Indikator 4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)yang mengatur Hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang memperkerjakan karyawan > 10 orang Auditee hanya memperkerjakan tenaga kerja sebanyak 9 orang dibawah ketentuan Verifier di bawah 10 tidak wajib memiliki Peraturan Perusahaan. Ketersediaan Dokumen KKB Not Applicable atau PP yang mengatur hakhak pekerja 4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan).
Verifier : Pekerja yang masih di bawah umur
EQI-F103.1.0/20120126
MEMENUHI
Auditee telah memiliki daftar pegawai dimana Auditee memperkerjakan 9 orang pegawai dan dalam operasionalnya auditee tidak mempekerjakan karyawan dibawah umur/di bawah 18 tahun, dan usia termuda yang bekerja di industri auditee adalah 20 tahun.
Halaman 10 dari 10
