2015, tanggal 4 September 2015

Lampiran Surat No : 481/EQ.S/IX/2015, tanggal 4 September 2015

PENGUMUMAN HASIL PENILIKAN KEDUA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) DI WIRATAMA INTI SENTOSA KABUPATEN TANGERANG PROVINSI BANTEN Identitas LV-LK : I.

Nama LV-LK Alamat

: :

Telp. Fax. Email Website

: : : :

PT. EQUALITY INDONESIA Jl. Raya Sukaraja No. 72 Ciater, Kec. Sukaraja Kabupaten Bogor 16710 (0251) 7550722 (0251) 7550724 [email protected] www.equalityindonesia.com

Identitas Auditee : II.

Nama IUI Nomor SK IUI

: :

Kapasitas Produksi Jenis Usaha Produk Alamat

: : : :

III. Waktu Pelaksanaan IV. Hasil Penilaian

: :

PT WIRATAMA INTI SENTOSA 108/Kanwil.10.19.22/IKAH/b/IZ.00.03/X/2001 tanggal 19 Oktober 2001 7.200 M3/Tahun Industri Moulding dan Komponen Bahan Bangunan Parquet Floor Jl. Pandai Dadap No.78 Kelurahan Dadap, Kec. Kosambi, Kab. Tangerang, Prov. Banten 6 s.d. 7 Agustus 2015 NILIA AKHIR PENILIKAN KEDUA MENDAPAT PREDIKAT LULUS, SEHINGGA SERTIFIKAT YANG DIBERIKAN KEPADA PT WIRATAMA INTI SENTOSA DAPAT DIPERTAHANKAN DAN DIREVISI DARI NO. 061.1/EQCVLK/IX/2014 MENJADI NO. 061.2/EQC-VLK/VIII/2015 YANG BERLAKU SAMPAI DENGAN 4 SEPTEMBER 2016.

Demikian agar pihak yang berkepentingan maklum. Bogor, 4 September 2015 PT. EQUALITY INDONESIA

Ucep Sucitra, A.Md Manager Sub. Div S-LK Industri

LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK – 006 – IDN

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA Nomor : 043/EQI-KEP.Cert/Rev-Ind/VIII/2015 TENTANG PERUBAHAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PADA PEMEGANG IUI PT WIRATAMA INTI SENTOSA DI KABUPATEN TANGERANG PROVINSI BANTEN SK IUI NOMOR : 108/Kanwil.10.19.22/IKAH/b/IZ.00.03/X/2001 TANGGAL 19 OKTOBER 2001 KAPASITAS 7.200 M³/TAHUN DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.5/VI-BPPHH/2014 sebagaimana tercantum dalam sertifikat yang telah diterbitkan sebelumnya; b. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil Verifikasi pada PT Wiratama Inti Sentosa Berita Acara Penyerahan Laporan Nomor 070/EQI-F090 tanggal 24 Agustus 2015; c. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar Rekomendasi Nomor 069/EQI-F037 tanggal 24 Agustus 2015 dan Tinjauan Hasil Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan Nomor 044.2/EQI-F039 tanggal 28 Agustus 2015 dan pernyataan pemeriksaan yang disahkan oleh Pengambil Keputusan; d. bahwa hasil Pengambilan Keputusan dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Indikator Penilaian/Verifikasi (EQI-F077) Nomor Urut 077.2 tanggal 28 Agustus 2015 menunjukkan PT Wiratama Inti Sentosa telah “MEMENUHI” seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK), sehingga dengan demikian sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor Nomor P.14/VIBPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014, PT Wiratama Inti Sentosa telah memenuhi syarat dalam mempertahankan kelanjutan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK); e. bahwa dengan adanya perubahan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan sebagaimana dimaksud huruf a, serta hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf d, maka Surat Keputusan Direktur Utama PT EQUALITY Indonesia Nomor : 011/EQIKEP.Cert/Rev-Ind/IX/2014 tanggal 04 September 2014 perlu dilakukan penyesuaian.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang; 2. Peraturan Pemerintah Nomor : 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional; 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 3 Tahun 2008 dan Nomor : 16; 4. Peraturan Presiden Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia National Single Window; 5. ISO/IEC Guide 65-1996 (Pedoman BSN 401-2000) Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk; Halaman 1 dari 4


6. Pedoman KAN 402 – 2007 - Panduan Interpretasi Untuk Butir-Butir Pedoman BSN 4012000 : Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk; 7. ISO/IEC Guide 23:1982 : Methods of Indicating Confirmity with Standards for Third-party Certification Systems; 8. SNI ISO/IEC 17065:2012 tentang Penilaian Kesesuaian – Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa; 9. ISO/IEC 19011:2011 (SNI ISO/IEC 19011:2012) : Panduan Audit Sistem Manajemen (Guidelines for Auditing Management Systems); 10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.30/Menhut-II/2012 tanggal 20 Juli 2012 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak; 11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.41/Menhut-II/2014 tanggal 10 Juni 2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan kayu yang berasal dari Hutan Alam; 12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.42/Menhut-II/2014 tanggal 10 Juni 2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan kayu yang berasal dari Hutan Tanaman Industri; 13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.38/Menhut-II/2009 tanggal 12 Juni 2009 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.95/Menhut-II/2014 tanggal 29 Desember 2014; 14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan; 15. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Tanda V-Legal; 16. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 418/Menhut-VI/2012 tentang Sistem Informasi Verifikasi Legalitas Kayu; 17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan Penerbitan Dokumen V-Legal; 18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 28/M-DAG/Per/6/2009 tentang Ketentuan Pelayanan Perijinan Ekspor dan Impor dengan Sistem Elektronik melalui INATRADE dalam kerangka Indonesia National Single Window; 19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 97/M-DAG/PER/12/2014 Tanggal 24 Desember 2014 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan; 20. Perjanjian Kerjasama Antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) tentang Penggunaan Tanda V-Legal; 21. DPLS 14 Rev.0 : Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dan perubahannya; 22. Sertifikat Akreditasi oleh Lembaga Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LVLK-006IDN tanggal 18 Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO/IEC Guide 65:1996 General requirements for bodies operating product certification systems dengan masa berlaku sampai dengan 17 Agustus 2015 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK 6202/Menhut-VI/BPPHH/2011 Tanggal 26 Agustus 2011 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 Tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI); 23. Peraturan Dlrektur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan penerbitan dokumen V-Legal; Halaman 2 dari 4


24. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK); 25. Manual Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Sertifikasi Legalitas Kayu (SLK) beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia.

Memperhatikan : Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 070/EQI-F065/VII/2013 tanggal 03 Juli 2013

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERUBAHAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PADA PEMEGANG IUI PT WIRATAMA INTI SENTOSA DI KABUPATEN TANGERANG PROVINSI BANTEN SK IUI NOMOR : 108/Kanwil.10.19.22/IKAH/b/IZ.00.03/X/2001 TANGGAL 19 OKTOBER 2001 KAPASITAS 7.200 M³/TAHUN. PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

KETUJUH

: PT Wiratama Inti Sentosa (Pemegang Sertifikat) yang telah mendapatkan Sertifikat Nomor 061.1/EQC-VLK/IX/2014 dinyatakan “LULUS” karena “MEMENUHI” seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK) dalam Verifikasi Penilikan berdasarkan Standar Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor : P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014. : Pemegang Sertifikat dapat mempertahankan kelanjutan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), sehingga S-LK yang diberikan dapat direvisi dari semula Nomor 061.1/EQC-VLK/IX/2014 menjadi Nomor 061.2/EQC-VLK/VIII/2015. : Masa berlaku sertifikat tetap mulai dari tanggal diterbitkan awal sampai dengan tanggal 04 September 2016 selama Pemegang Sertifikat tetap memenuhi persyaratan standar sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014. : Sertifikat, Logo dan Tanda V-Legal yang diterbitkan oleh PT EQUALITY Indonesia dapat dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur atau pun iklan di televisi sebagaimana Panduan Layanan Sistem yang diterbitkan. : Apabila Pemegang Sertifikat memerlukan penerbitan Dokumen V-Legal dan atau penggunaan Tanda V-Legal, PT EQUALITY Indonesia dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan Tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui ”Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal”, mencakup kewajiban dan hak PT EQUALITY Indonesia serta kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat. : Pemegang Sertifikat harus melaporkan kepada PT EQUALITY Indonesia apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen Pemegang Sertifikat. : PT EQUALITY Indonesia akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana Diktum KEENAM melalui Penilikan (surveillance) atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus).

Halaman 3 dari 4


KEDELAPAN

: Penilikan (Surveillance) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilikan dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan. KESEMBILAN : Percepatan Penilikan (Audit Khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan; dengan segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan; untuk menindaklanjuti kondisi-kondisi yang berkaitan dengan: a. Masukan dari Pemantau Independen (PI) berkaitan dengan kinerja Pemegang Sertifikat; b. Ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar verifikasi LK yang dilakukan oleh Auditee berdasarkan keluhan yang disampaikan PI; c. Informasi lain yang menunjukkan Pemegang Sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku; d. Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap kondisi sebagaimana diktum KEENAM; e. Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan; f. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya. KESEPULUH : Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak). KESEBELAS : Sertifikat dapat dicabut apabila : a. Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat; b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu illegal; c. Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut. d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak). KEDUABELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : Bogor Pada Tanggal : 28 Agustus 2015 PT EQUALITY Indonesia

Ir. Agustri Warsono Direktur Utama Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth : 1. 2. 3.

Direktur Utama PT Wiratama Inti Sentosa, di Tangerang; Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta; Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Kepala Bagian Program dan Pelaporan. Halaman 4 dari 4

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (1)

Identitas LVLK a. Nama Lembaga

: PT EQUALITY Indonesia

b. Nomor Akreditasi

: LVLK-006-IDN

c. Alamat

: Jl. Sukaraja No 72 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor - 16710

d. Nomor Telepon Nomor Faks

: 0251-7550722, 7157103 : 0251-7550724

E-mail

: [email protected]; [email protected]

e. Direktur

: Ir. Agustri Warsono

f. Standar

: Perdirjen BUK No.14/VI-BPPHH/2014 Jo. No. 1/VIBPPHH/2015 Permenhut No. 95/Menhut-II/2014

g. Tim Audit

: 1. Ucep Sucitra, A.Md (Lead Auditor) 2. Kiki Sri Rejeki, S.Hut (Auditor)

h. Tim Pengambil Keputusan (2)

: 1. Ir. Agustri Warsono (Ketua PK) 2. Rita Sugiarti, S.Hut (Peninjau)

Identitas Auditee a. Nama Pemegang Izin/Hak Pengelolaan

: PT Wiratama Inti Sentosa

b. Nomor & Tanggal SK IUI

: Nomor : 108/Kanwil.10.19.22./ IKAH/b /IZ.00.03 /X/2001 tanggal 19 Oktober 2001

c. Kapasitas

: 7.200 M3/Tahun

d. Alamat kantor

: Jl. Raya Pantai Dadap No. 78 Kel Dadap, Kec. Kosambi, Kab. Tangerang Provinsi Banten

e. Nomor telepon Nomor Fax E-mail

: (021) 6409548 : (021) 6409548 : -

f. Pengurus - Komisaris Utama

: Tuan Bong Hui Fui : Nona Liana

-

Komisaris Direktur

EQI-F103.1.0/20120126

: Tuan Bong Tji Djung

Halaman 1 dari 10

(3)

Ringkasan Tahapan Tahapan

Waktu dan Tempat

Ringkasan Catatan

Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)

Tidak ada

Pertemuan Pembukaan

Tanggal 6 Agustus  Pertemuan dilaksanakan di Ruang 2015 di ruang rapat Meeting Kantor PT Wiratama Inti PT Wiratama Inti Sentosa, Tangerang - Banten. Sentosa, Tangerang Perkenalan anggota Tim Audit, – Banten. menyampaikan tujuan dan ruang lingkup verifikasi, menyampaikan jadwal/rencana kerja verifikasi, menyampaikan metodologi dan prosedur verifikasi, menyampaikan ketidaksesuaian pada verifikasi, serta mengkonfirmasikan waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan.  Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP.

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

Tanggal 6 – 7 Agustus 2015 - Kantor PT WIS - Observasi di Gudang bahan baku. - Pabrik Pengolahan dan Gudang barang jadi. - Kunjungan ke pemasok

Pertemuan Penutupan

Tanggal 7 Agustus  Menyampaikan ucapan terima 2015 di ruang rapat kasih kepada PT Wiratama Inti PT WIS Sentosa atas kerjasamanya selama verifikasi.  Menyampaikan daftar periksa VLK  Pertemuan penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP

Pengambilan Keputusan

Tanggal 28 Agustus  Rapat pengambilan keputusan 2015, di Ruang meninjau dokumen verifikasi yang Meeting PT EQUALITY diajukan untuk menjamin bahwa Indonesia. verifikasi dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia.

EQI-F103.1.0/20120126

-

 Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen dan menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.5 Peraturan Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VIBPPHH/2014. Untuk menguji kebenaran data, tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.5 Peraturan Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014.

Halaman 2 dari 10

(4) Resume Hasil Penilaian : Kriteria/Indikator/Verifier

Nilai

Ringkasan Justifikasi

Kriteria K1.1 : Unit usaha dalam bentuk (a) Industri pengolahan dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah Indikator 1.1.1 Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah Verifier a Akte pendirian perusahaan dan perubahan terakhir

MEMENUHI

Akta pendirian Perseroan Terbatas Auditee dikeluarkan oleh Notaris/PPAT Yonsah Minanda, SH. di Jakarta, dengan Nomor Akta No. 72 tanggal 18 September 2001. mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Dan Hak Azasi manusia Republik Indonesia, dengan Surat Keputusan No. C-12403 HT.01.01.TH.2001 ditetapkan di Jakarta tanggal 5 November 2001. Terdapat Akta Perubahan terakhir Nomor : 27 tanggal 8 Juli 2015 Notaris Tjoa Karina Juwita, SH Notaris Jakarta dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU0939298.AH.01.02.Tahun 2015 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Wiratama Inti Sentosa yang ditetapkan di Jakarta tanggal 13 Juli 2015.

Verifier.b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam IUI atau Izin Usaha Tetap (IUT)atau Tanda Daftar Industri(TDI)

MEMENUHI

Hasil pemeriksaan terhadap dokumen SIUP Auditee, dapat dijelaskan bahwa Auditee melakukan perpindahan lokasi sesuai dengan perubahan akta. Auditee telah melakukan langkah langkah untuk perubahan dokumen SIUP dan untuk melengkapai keterangan bahwa Auditee telah melakukan perubahan dapat dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Notaris Tjoa Karina Juwita, SH yang menyatakan bahwa Pengurusan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) PT Wiratama Inti Sentosa akan diproses melalui kantor notaris tersebut. Surat Keterangan tersebut dibuat pada tanggal 6 Agustus 2015 dan ditandatangani oleh Notais Tjoa Karina Juwita, SH dan di Cap Basah.

Verifier.c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)

MEMENUHI

Hasil verifikasi penilikan terhadap dokumen Izin Gangguan (HO), Auditee telah memiliki dokumen HO yang definitif dengan nomor : HO. 517/396-BP2T/2013 diterbitkan tanggal 2 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Bupati Tangerang. Izin HO ini berlaku sampai dengan tanggal 02 Desember 2016.

Verifier.d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

MEMENUHI

Karena ada perubahan dalam akta terkait perubahan alamat atau kedudukan Perseroan dengan demikian dokumen TDP juga harus mengalami revisi karena perubahan kedudukan perseroan tersebut. Auditee telah melakukan pengurusan untuk perubahan data dalam dokumen TDP yang dapat dibuktikan dengan bukti pengurusan perubahan TDP berupa surat keterangan yang dikeluarkan oleh Notaris Tjoa Karina Juwita, SH yang menyatakan bahwa Pengurusan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) PT Wiratama Inti Sentosa akan diproses melalui kantor notaris tersebut, dan jika proses perubahan SIUP telah selesai akan dilanjutkan ke Pengurusan Perubahan Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Surat Keterangan dibuat pada tanggal 6 Agustus 2015 dan ditandatangani oleh Notais Tjoa Karina Juwita, SH dan di Cap Basah.

EQI-F103.1.0/20120126

Halaman 3 dari 10

Verifier,e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

MEMENUHI

Auditee telah memiliki dokumen perpajakan yaitu diantaranya : NPWP : 02.076.676.2-411.000, terdaftar tanggal 01 Oktober 2002. No SPPKP : PEM04477/WPJ.08/KP.0603/2013 tanggal 06 Desember 2013, serta no SKT : PEM-468/WPJ.08/KP.0303/2002 tanggal 01 Januari 2002, Seluruh dokumen Perpajakan yang telah dimiliki Auditee telah sah menurut peraturan dan undang undang perpajakan yang berlaku.

Verifier.f. AMDAL/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL)– Upaya Pemantauan Lingkungan Pengelolaan Lingkungan

MEMENUHI

Auditee telah memiliki Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL & UPL) yang disahkan melalui Surat Keputusan Bupati Tangerang Nomor : 660.Kep.263-BP2T/2013 tanggal 20 September 2013, Untuk setahun terakhir, auditee telah membuat Laporan Monitoring Dokumen UKL UPL untuk Semester I Tahun 2015 dan telah dilaporkan ke BPLHD Kabupaten Tangerang yang dibuktikan berupa tanda terima dan di Cap BPLHD Kabupaten Tangerang.

Verifier g. Izin Uaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT) atau Tanda Daftar Industri (TDI)

MEMENUHI

Izin Usaha Industri yang dimiliki Auditee dengan nomor : 108/Kanwil.10.19.22/IKAH/b/IZ.00.03/X/2001 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Perindustrian Dan Perdagangan Propinsi Jawa Barat pada tanggal 19 Oktober 2001 dan pelaksanaan dilapangan menunjukan adanya kesesuaian dan tidak mengalami perubahan baik kapasitas atau ruang lingkup produk yang dikerjakan.

Verifier.h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk Industri Primer Hasil Hutan (IPHH).

-

Auditee adalah industri lanjutan dengan demikian tidak terdapat Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.

Indikator.1.1.2 Eksportir produk kayu adalah eksportir yang memiliki izin sah, berupa eksportir produsen Verifier Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK).

MEMENUHI

Hasil pemeriksaan terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen ETPIK. Auditee telah memiliki dokumen ETPIK terbaru dengan nomor : 02.ET-01.14.2095 tanggal 11 Februari 2014, yang diterbitkan oleh a.n. Menteri Perdagangan Koordinator dan Pelaksana Unit Pelayanan Perdagangan dan berlaku sampai dengan tanggal 11 Februari 2019. Isi dokumen ETPIK sesuai dengan bidang usaha serta penanggung jawab yang tercantum dalam dokumen sah lainnya, sejak perubahan dokumen ETPIK tanggal 11 Februari 2014, hingga saat ini dokumen tersebut tidakmengalami perubahan kembali.

K.1.2 Importir kayu dan produk kayu Indikator 1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah. Verifier Dokumen pengakuan dan/atau pengenal sebagai importir

-

Auditee bukan sebagai importir kayu atau produk kayu, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.

Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) Verifier Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan EQI-F103.1.0/20120126

-


Halaman 4 dari 10

sistem uji tuntas (duediligence) importir Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

-

Auditee bukan merupakan pembentukan kelompok, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.

Kriteria K2.1. Keberadaan dan penerapan system penulusuran bahan baku dan hasil olahannya Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sahVerifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli

MEMENUHI

Hasil pemeriksaan terhadap kelengkapan bukti jual beli bahan baku kayu gergajian yang dilakukan oleh Auditee selama periode Agustus 2014 – Juli 2015 (1 tahun). Auditee tidak melakukan kontrak suplai melainkan membeli secara eceran. Dan Auditee melakukan pembayaran atas pembelian bahan baku kayu dari suplaier melalui pembayaran transfer via ATM atau transfer tunai sebagai sahnya jual beli yang dibuktikan dengan buktin transfer.

Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

-

Auditee dalam melakukan pemenuhan bahan baku kayu tidak menerima kayu bulat dari hutan negara sehingga verifier in i tidak diterapkan

Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/ atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah

MEMENUHI

Hasil pemeriksaan terhadap bukti serah terima bahan baku kayu untuk periode Agustus 2014 – Juli 2015, yang telah diterima oleh Auditee, selanjutnya Auditee setiap penerimaan bahan baku dalam tiap truk pengangkut selalu dibuatkan serah terima kayu yang sekaligus merupakan pemeriksaan kwalitas bahan baku yang dikirim. Untuk kayu gergajian yang menggunakan dokumen FA-KO, pada kolom penerimaan ditanda tangani oleh petugas dari Auditee yaitu saudara Hafizon. Sebagai tambahan data dan informasi selam periode 1 Tahun Agustus 2014 – Juli 2015 telah diterima bahan baku kayu gergajian seperti dijelaskan dibawah ini : Jati : 146.776 btg : 358,1054 M3 Mix : 2.131.865 btg : 13.582,5500 M3. Merbau : 4.266 btg : 62,2732 M3

Verifier. d. Dokumen angkutan hutan yang sah

MEMENUHI

Hasil pemeriksaan terhadap kelengkapan dan ketersediaan dokumen angkutan hasil hutan yang sah yang melengkapi seluruh pengiriman bahan baku ke Auditee, Jumlah dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa FA-KO dan SKAU yang diterima dalam periode Agustus 2014 – Juli 2015 telah sebanyak : 687 set yang menyertai bahan baku, yang seluruhnya telah ditanda tangani oleh pejabat penerbit yang sah.

-

Bahan baku yang digunakan oleh auditee dan pemasok bukan merupakan kayu bekas atau hasil bongkaran, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.

hasil

Verifier. e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari EQI-F103.1.0/20120126

Halaman 5 dari 10

petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok. Verifier.f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.

-

Bahan baku yang digunakan oleh auditee dan pemasok bukan merupakan kayu limbah industri, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.

Verifier g. Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/ Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok.

MEMENUHI

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen legaltas pemasok bahan baku yang menyuplai auditee berupa DKP , dalam periode pengiriman bulan Januari 2015, Dokumen DKP yang diterim Auditee pada bulan Januari – Juli 2015 tersebut adalah sebanyak : 223 lembar dengan volume sebesar : 4.193,2347 M3 Seluruh proses penerimaan dokumen DKP telah memenuhi prosedur seperti : Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP. Tersedia personel yang bertanggung jawab untuk pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok.

Verifier.h. Dokumen pendukung RPBBI

-

Auditee adalah industri lanjutan dengan demikian tidak terdapat dokumen pendukung RPBBI, sehingga verifier ini tidak diterapkan.

Indikator 2.1.2 Importir mampu membukti kan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah Verifier.a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

-

Auditee tidak melakukan pembelian bahan baku impor

Verifier. b. Bill of Lading (B/L)

-

Auditee tidak melakukan impor bahan baku dengan demikian ada dokumen Bill Of Lading

Verifier. c. Packing List (P/L)

-

Auditee tidak melakukan impor bahan baku sehingga tidak memiliki Packing List Impor

Verifier. d. Invoice

-

Auditee tidak melakukan impor bahan baku dengan demikian tidak memiliki invoice

Verifier. e. Deklarasi impor

-


Verifier. f Rekomendasi impor

-


Verifier. g Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk).

-

Auditee tidak melakukan impor bahan baku dengan demikian tidak memilki tidak ada kewajiban membayar bea keluar.

Verifier. h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya

-

Auditee tidak melakukan impor bahan baku dengan demikian tidak ada bahan baku yang harus dicek untuk melihat cites

Verifier. i

-

Auditee bukan sebagai importir kayu atau produk kayu,

EQI-F103.1.0/20120126

Halaman 6 dari 10

Bukti penggunaan kayu impor

dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.

Indikator 2.1.3. Unit Usaha menerapkan system penulusuran kayu Verifier.a. Tally sheet bahan baku produksi.

MEMENUHI

Hasil pemeriksaan terhadap keberadaan tally sheet dalam proses penerimaan bahan baku dan hasil produksi Auditee telah memakai atau menerapkan tally sheet walau dengan cara sederhana, namun demikian penandaan atau pencatatan melalui tally sheet yang Auditee buat telah dan bisa menunjukan ketelusuran bahan baku dan hasil produksi.

MEMENUHI

Hasil pemeriksaan terhadap realisasi produksi selama periode bulan Agustus 2014 – Juli 2015 dimana realisasi produksi Auditee pada tersebut adalah sebesar 165.173 btg dengan volume 368,1325 M3, hasil produksi tersebut sesuai dengan LMHHOK pada periode yang sama. Perhitungan rendemen setiap bulan berada dikisaran 82,6%. Bila dibandingkan dengan perhitungan standar rendemen industri Moulding berbahan baku kayu gergajian berdasarkan Perdirjen BPK Nomor P.12/VI-BPPHH/2014 tanggal 9 Desember 2014, yaitu sebesar 55%–70%, nilai rendemen Auditee sebesar 82,6% rendemen memang cukup tinggi, hal ini dikarenakan bahan baku kayu jati gergajian (papan) yang diterima Auditee telah disesuaikan dengan ukuran pesanan yang diminta (digambar), sehingga hanya sedikit sampah yang dihasilkan dan pada saat diproduksi nilai rendemen menjadi besar

Verifier.c. Produksi industry tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan

MEMENUHI

Hasil pemeriksaan terhadap SK IUI nomor : 108/Kanwil.10.19.22/IKAH/b/IZ.00.03/X/2001 tanggal 19 Oktober 2001 yang memilki kapasitas produksi yang dizinkan sebesar 7.200 M3/Tahun, serta jenis produksi berupa Ubin Kayu (Farquet Floor). realisasi produksi Auditee periode bulan Agustus 2014 sampai dengan bulan Juli 2015 tercatat dalam laporan produksi dan laporan mutasi sebesar 165.173 btg dengan volume 368,1325 M3 dengan demikian bila melihat kapasitas produksi yang diizinkan kepada Auditee realisasi produksi industri yang dihasilkan Auditee tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.

Verifier.d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan

-

Auditee maupun pemasoknya tidak menggunakan kayu lelang sebagai bahan bakunya, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.

MEMENUHI

Hasil pemeriksaan terhadap kelengkapan dan ketersediaan dokumen mutasi bahan baku dan produksi (LMHHOK) selama periode Agustus 2014 – Juli 2015 auditee telah melakukan catatan mutasi dengan detail dan terinci, mulai sisa awal, penambahan, pemakaian dan pengeluaran serta sisa akhir data tersebut sesuai dengan dokumen pendukung lain seperti penerimaan bahan baku dan laporan hasil produksi serta data pengiriman barang ekspor.

Verifier b. Laporan olahan

penggunaan dan hasil

produksi

Verifier.e Dokumen LMKB/ dan LMHHOK

hasil

LMKBK

Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga). Verifier a Dokumen kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain

EQI-F103.1.0/20120126

-

Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.

Halaman 7 dari 10

Verifier .b Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok yang dimiliki penerima jasa.

-


Verifier .c Berita acara serah terima kayu yang dijasakan

-


Verifier.d Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa

-


Verifier.e Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa

-


Kriteria. K.3.1 Perdagangan atau pemindah - tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Indikator. 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Verifier Dokumen angkutan hutan yang sah.

MEMENUHI hasil

Pemindahtanganan kayu gergajian jenis kayu Mahoni bayur dan lainnya kepada pihal lain selama periode Agustus 2013 – Juli 2014 adalah sebesar 1.723.122 batang atau setara dengan 12.648,7000 M3 dengan jumlah dokumen FAKO sebanyak 472 Lembar. Seluruh pengiriman tersebut telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa FAKO yang ditanda tangani oleh Pejabat Penerbit FAKO (P2FAKO) yang dimiliki oleh PT WIS yaitu Sdr. Kusyanto dengan nomor Register : 000079-07/PKG-R/XII/2014.

Kriteria K.3.2. Pengapalan Kayu Olahan Untuk Ekspor Indikator 3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). Verifier .a Produk hasil olahan kayu yang diekspor

MEMENUHI

Auditee dapat menunjukan laporan pemenuhan bahan baku dan laporan mutasi atau LMHHOK setelah pemeriksaan terhadap data dan informasi proses produksi terdapt adanya kesesuaian antara data dan dokumen pendukung lainnya, dengan demikian hasil produksi kayu olahan yang dikirim/ekspor oleh Auditee dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.

Verifier. b. PEB

MEMENUHI

Hasil pemeriksaan terhadap kelengkapan dan kesesuaian dokumen ekspor kayu olahan, Auditee dapat menunjukan 14 (empat belas) dokumen PEB yang menyertai produk barang jadi berupa produk Teakwood E2E HS 4409.29.00 dengan volume 166.965 pcs setara dengan 356,4689 M3 produk kayu olahan yang berhasil di ekspor oleh Auditee umumnya diekspor ke negara Taiwan. Dokumen PEB berisi informasi mengenai penerima, deskripsi produk, jenis produk, dan kuantitas produk telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (Invoice, Packing List, Bill of Lading).

Verifier. c. Packing list

MEMENUHI

Hasil pemeriksaan terhadap kelengkapan dan kesesuaian dokumen Ekspor, Auditee dalam pelaksanaan ekspor telah membuat seluruh syarat bidang ekspor dan dapat menunjukan keseluruhan 123 dokumen Packing List P/L

EQI-F103.1.0/20120126

Halaman 8 dari 10

yang menyertai pengiriman ekspor produk selama periode Agustus 2014 – Juli 2015. Verifier.d. Invoice

MEMENUHI

Hasil pemeriksaan terhadap kelengkapan dan kesesuaian dokumen Ekspor, Auditee dalam pelaksanaan ekspor telah membuat seluruh syarat bidang ekspor dan dapat menunjukan keseluruhan 123 dokumen Invoice,yang menyertai pengiriman ekspor produk selama periode Agstus 2014 – Juli 2015

Verifier e. B/L

MEMENUHI

Hasil pemeriksaan terhadap kelengkapan dan kesesuaian dokumen Ekspor, Auditee dalam pelaksanaan ekspor telah membuat seluruh syarat bidang ekspor dan dapat menunjukan keseluruhan 123 dokumen Bill of Lading, yang menyertai pengiriman ekspor produk selama periode Agstus 2014 – Juli 2015

Verifier .f. Dokumen Lisensi Ekspor (VLegal)

MEMENUHI

Realisasi ekspor Auditee periode Agustus 2014 - Juli 2015 telah dilengkapi dokumen V-Legal, Auditee dapat menunjukan kelengkapan dokumen V-Legal sebanyak 14 set dokumen v–legal. Yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi yang telah diakriditasi oleh KAN. Tidak terdapat perbedaan kuantitas produk yang dieksport antara dokumen V-legal dengan dokumen PEB. Seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi auditee yang berlokasi di Raya Pantai Dadap No. 78 Tangerang.

Verifier. g. Hasil verifikasi teknis (laporan surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis

MEMENUHI

Hasil pemeriksaan untuk pelaksanaan ekspor periode Agustus 2014 - Juli 2015 telah dilengkapi Laporan Surveyor (LS). Auditee dapat menunjukan 14 (empat belas) set Laporan Surveyor (LS) merupakan hasil pemeriksaan lembaga surveyor (sucofindo) dijelaskan bahwa lokasi pemeriksaan adalah dilokasi pabrik Auditee yang tercantum dalam IUI realisasi ekspor yang dilakukan Auditee telah sesuai dengan pengaturan jenis produk yang diatur ekspornya.

Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.

-

Produk kayu olahan yang tidak wajib membayar bea keluar.

Verifier. i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang di batasi perdagangannya

MEMENUHI

Berdasarkan Permenhut No 57/Menhut-II/2008 tentang Arahan strategis konservasi spesies nasioal di mana hanya terdapat 22 jenis kayu yang dibatasi jumlah perdagangannya, kayu dari jenis jati (kayu rakyat), tidak termasuk kedalamnya, juga tidak terdaftar dalam CITES Appendic I, II , III.

Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V - Legal Verifier Tanda V – dibubuhkan ketentuan

MEMENUHI Legal

yang sesuai

Auditee mempunyai sertifikat VLK dengan Nomor : 061/EQCVLK/IX/2013 yang diterbitkan oleh PT Equality Indonesia yang berlaku mulai tanggal 5 September 2013 sampai dengan 4 September 2016. Berdasarkan pemeriksaan barang produk ekspor, auditee telah membubuhkan tanda V-legal pada produk yang akan di ekspor dengan identitas sebagai berikut: 061-LVLK-006-IDN Penulisan Identitas Penandaan tanda V-legal mengacu pada SK Menteri Kehutanan RI nomor SK.641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Tanda V-legal.

Kriteria K.4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja Indikator 4.1.1 Prosedur dan implementasi K3

EQI-F103.1.0/20120126

Halaman 9 dari 10

Verifier a. Pedoman/ prosedur K3 MEMENUHI

Hasil pemeriksaan terhadap ketersediaan dan kelengkapan dokumen prosedur Implementasi K3. Auditee dapat menunjukan dan telah memiliki prosedur K3 dalam pelaksanaan kegiatan operasional di lapangan, serta dalam operasionalnya program K3. Auditee juga telah menunju personil penanggunag jawab K3 yang terbitkan pada tanggal 20 Juli 2013 dengan personil Sdr Hafizon Nurhendra.

MEMENUHI

Hasil pemeriksaan terhadap kelengkapan sarana K3 Auditee telah menempatkan sarana penunjang K3 seperti Apar di dalam lingkup pabrik sebanyak 6 Unit berbahan powder, serta dalam kondisi masih baik. Kotak P3K ada ditempatkan dikantor di beberapa tempat dalam lingkup industri, Alat Pelindung Diri (APD). Setiap pegawai umumnya telah diberikan Alat pelindung Auditee juga telah membuat jalur evakuasi apabila suatu saat terjadi bencana.

Verifier.b. Implementasi K3

Verifier.c Catatan kecelakaan kerja

MEMENUHI

Auditee telah memiliki catatan kecelakaan kerja dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja, untuk periode bulan Agustus 2014 sampai dengan bulan Juli 2015 tidak pernah terjadi kecelakaan kerja di areal kerja Auditee.

Kriteria K.4.2 Pemenuhan hak hak tenaga kerja Indikator. 4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja Verifier : Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

MEMENUHI

Hasil pemeriksaan terhadap keberadaan Serikat Pekerja Auditee belum membentuk serikat pekerja tetapi Auditee dalam hal ini Manajemen telah mengeluarkan kebijakan bahwa pegawai diperbolehkan membentuk serikat pekerja Surat Pernyataan tersebut telah dikeluarkan pada tanggal 20 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Direktur, atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja selama tidak melanggar peraturan perusahaan, agar produktifitas tetap berjalan dan perusahaan tidak dirugikan.

Indikator 4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempeker jakan karyawan > 10 orang. Verifier : Ketersediaan dokumen KKB atau PP yang mengatur hakhak pekerja

MEMENUHI

Hasil pemeriksaan terhadap keberadaan dokumen Peraturan Perusahaan Auditee telah memiliki Dokumen Peraturan Perusahaan yang menjelaskan hak-hak dan kewajiban pegawai dan manajemen. Tetapi Peraturan Perusahaan (PP) auditee tersebut belum didaftarkan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tangerang. Menurut penjelasan dari MR pengesahan telah diselesaikan oleh Dinas terkai tetapi, namun ketika diambil Dinas tidak bisa memberikan penjelasan Pasti, sehingga Pada saat penilikan kedua Dinas Tenaga kerja Kabupten Tangerang kembali membuat keterangan dalam Proses pada tanggal 3 Agustus 2015 dengan dibubuhi stempel Dinas, sebagai catatan Auditee betul telah membuat Dokumen Peraturan Perusahaan.

Indikator. 4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan) Verifier : Tidak ada pekerja masih di bawah umur

EQI-F103.1.0/20120126

MEMENUHI yang

Hasil pemeriksaan dokumen daftar pegawai dalam operasionalnya auditee mempekerjakan karyawan sebanyak 31 orang, dan usia termuda yang bekerja di industri auditee adalah 20 tahun. Dengan demikian pihak Auditee tidak memperkerjakan karyawan yang masih di bawah umur baik pria maupun wanita.

Halaman 10 dari 10

2015, tanggal 4 September 2015

Recommend Documents