Lampiran Surat No : 503/EQ.S/IX/2015, tanggal 12 September 2015
PENGUMUMAN HASIL RE-SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) DI PT INJAKAYU TERPADU KABUPATEN BOGOR PROVINSI JAWA BARAT Identitas LV-LK : I.
Nama LV-LK Alamat
: :
Telp. Fax. Email Website
: : : :
PT. EQUALITY INDONESIA Jl. Raya Sukaraja No. 72 Ciater, Kec. Sukaraja Kabupaten Bogor 16710 (0251) 7550722 (0251) 7550724
[email protected] www.equalityindonesia.com
Identitas Auditee : II.
Nama IUT Nomor SK IUT
: :
Kapasitas Produksi Jenis Usaha Alamat
: : :
III. Waktu Pelaksanaan IV. Hasil Penilaian
: :
PT INJAKAYU TERPADU 65/T/Industri/2001 tanggal 14 Februari 2001; Addendum No. 37/32/IP/III/PMDN/2012 tanggal 6 September 2012; Addendum No. 04/32/IP/III/PMDN/2013 tanggal 15 Januari 2013 386.000 M³/Tahun Industri Kayu Lapis, Veneer, dan Sejenisnya Jl. Raya Tlajung Udik No. 100 Desa Tlajung Udik RT 03/012 Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat. 13 s.d. 15 Agustus 2015 NILAI AKHIR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU MENDAPAT PREDIKAT LULUS, SEHINGGA PT INJAKAYU TERPADU PROVINSI JAWA BARAT BERHAK MENDAPATKAN KEMBALI SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK).
Demikian agar pihak yang berkepentingan maklum. Bogor, 12 September 2015 PT. EQUALITY INDONESIA
Ucep Sucitra, A.Md Manager Sub. Div S-LK Industri
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK – 006 – IDN
SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA Nomor : 027.1/EQI-KEP.Cert/IX/2015 TENTANG PENERBITAN ULANG SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (RE-SERTIFIKASI) PADA PEMEGANG IUI PT INJAKAYU TERPADU DI KABUPATEN BOGOR PROVINSI JAWA BARAT SK IUI NOMOR : 65/T/INDUSTRI/2001 TANGGAL 14 FEBRUARI 2001; ADDENDUM NOMOR : 37/32/IP/III/PMDN/2012 TANGGAL 6 SEPTEMBER 2012; ADDENDUM NOMOR : 04/32/IP/III/PMDN/2013 TANGGAL 15 JANUARI 2013 KAPASITAS 386.000 M³/TAHUN DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA Menimbang : a. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil Verifikasi pada PT Injakayu Terpadu Berita Acara Penyerahan Laporan Nomor 073/EQI-F090 tanggal 1 September 2015; b. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar Rekomendasi Nomor 072/EQI-F037 tanggal 1 September 2015 dan Tinjauan Hasil Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan Nomor 027.4/EQI-F039 tanggal 27 September 2015 dan pernyataan pemeriksaan yang disahkan oleh Pengambil Keputusan; c. bahwa hasil Pengambilan Keputusan dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Indikator Penilaian/Verifikasi (EQI-F077) Nomor Urut 027.4 tanggal 27 September 2015 menunjukkan telah “MEMENUHI” seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK); d. bahwa dengan hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf c, sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014, PT Injakayu Terpadu telah memenuhi syarat untuk diberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK).
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang; 2. Peraturan Pemerintah Nomor : 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional; 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 3 Tahun 2008 dan Nomor : 16; 4. Peraturan Presiden Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia National Single Window; 5. ISO/IEC Guide 65-1996 (Pedoman BSN 401-2000) Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk; 6. Pedoman KAN 402 – 2007 - Panduan Interpretasi Untuk Butir-Butir Pedoman BSN 4012000 : Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk; 7. ISO/IEC Guide 23:1982 : Methods of Indicating Confirmity with Standards for Third-party Certification Systems; Halaman 1 dari 4
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK – 006 – IDN
8. SNI ISO/IEC 17065:2012 tentang Penilaian Kesesuaian – Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa; 9. ISO/IEC 19011:2011 (SNI ISO/IEC 19011:2012) : Panduan Audit Sistem Manajemen (Guidelines for Auditing Management Systems); 10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.30/Menhut-II/2012 tanggal 20 Juli 2012 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak; 11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.41/Menhut-II/2014 tanggal 10 Juni 2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan kayu yang berasal dari Hutan Alam; 12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.42/Menhut-II/2014 tanggal 10 Juni 2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan kayu yang berasal dari Hutan Tanaman Industri; 13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.38/Menhut-II/2009 tanggal 12 Juni 2009 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.95/Menhut-II/2014 tanggal 29 Desember 2014; 14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan; 15. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Tanda V-Legal; 16. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 418/Menhut-VI/2012 tentang Sistem Informasi Verifikasi Legalitas Kayu; 17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan Penerbitan Dokumen V-Legal; 18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 28/M-DAG/Per/6/2009 tentang Ketentuan Pelayanan Perijinan Ekspor dan Impor dengan Sistem Elektronik melalui INATRADE dalam kerangka Indonesia National Single Window; 19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 97/M-DAG/PER/12/2014 Tanggal 24 Desember 2014 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan; 20. Perjanjian Kerjasama Antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) tentang Penggunaan Tanda V-Legal; 21. DPLS 14 Rev.0 : Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dan perubahannya; 22. Sertifikat Akreditasi oleh Lembaga Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LVLK-006IDN tanggal 18 Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO/IEC Guide 65:1996 General requirements for bodies operating product certification systems dengan masa berlaku sampai dengan 17 Agustus 2015 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK 6202/Menhut-VI/BPPHH/2011 Tanggal 26 Agustus 2011 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 Tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI); 23. Peraturan Dlrektur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan penerbitan dokumen V-Legal; 24. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK); Halaman 2 dari 4
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK – 006 – IDN
25. Manual Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Sertifikasi Legalitas Kayu (SLK) beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia.
Memperhatikan : Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 012.2/EQI-F065/VI/2015 tanggal 19 Juni 2015
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PENERBITAN ULANG SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (RE-SERTIFIKASI) PADA PEMEGANG IUI PT INJAKAYU TERPADU DI KABUPATEN BOGOR PROVINSI JAWA BARAT SK IUI NOMOR : 65/T/INDUSTRI/2001 TANGGAL 14 FEBRUARI 2001; ADDENDUM NOMOR : 37/32/IP/III/PMDN/2012 TANGGAL 6 SEPTEMBER 2012; ADDENDUM NOMOR : 04/32/IP/III/PMDN/2013 TANGGAL 15 JANUARI 2013 KAPASITAS 386.000 M³/TAHUN. PERTAMA
KEDUA
KETIGA
KEEMPAT
KELIMA
KEENAM
KETUJUH
KEDELAPAN
: PT Injakayu Terpadu dinyatakan “LULUS” dan berhak mendapatkan kembali Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan Nomor : 018.4/EQC-VLK/IX/2015. Dengan Re-Sertifikasi ini maka Sertifikat LK Nomor : 018.3/EQCVLK/XI/2014 dinyatakan tidak berlaku lagi. : Sertifikat mulai berlaku dari tanggal 05 September 2015 sampai dengan tanggal 04 September 2018 selama PT Injakayu Terpadu (Pemegang Sertifikat) tetap memenuhi persyaratan standar sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014. : Sertifikat, Logo dan Tanda V-Legal yang diterbitkan oleh PT EQUALITY Indonesia dapat dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur atau pun iklan di televisi sebagaimana Panduan Sistem yang ditetapkan. : Apabila Pemegang Sertifikat memerlukan penerbitan Dokumen V-Legal dan atau penggunaan Tanda V-Legal, PT EQUALITY Indonesia dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan Tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui ”Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal”, mencakup kewajiban dan hak PT EQUALITY Indonesia serta kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat. : Pemegang Sertifikat harus melaporkan kepada PT EQUALITY Indonesia apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen Pemegang Sertifikat. : PT EQUALITY Indonesia akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana Diktum KELIMA melalui Penilikan (surveillance) atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus). : Penilikan (Surveillance) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilikan dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan. : Percepatan Penilikan (Audit Khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan; dengan segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan; untuk menindaklanjuti kondisi-kondisi yang berkaitan dengan: a. Masukan dari Pemantau Independen (PI) berkaitan dengan kinerja Pemegang Sertifikat; b. Informasi lain yang menunjukkan Pemegang Sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku; c. Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap kondisi sebagaimana diktum KELIMA; Halaman 3 dari 4
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK – 006 – IDN
d. Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan; e. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya. KESEMBILAN : Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak). KESEPULUH : Sertifikat dapat dicabut apabila : a. Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat; b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu illegal; c. Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut. d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak). KESEBELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : Bogor Pada Tanggal : 5 September 2015 PT EQUALITY Indonesia
Ir. Agustri Warsono Direktur Utama
Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth : 1. 2. 3.
Direktur Utama PT Injakayu Terpadu, di Bogor; Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, u.p. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta; Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, u.p. Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
Halaman 4 dari 4
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (1)
(2)
Identitas LVLK a. Nama Lembaga
: PT EQUALITY Indonesia
b. Nomor Akreditasi
: LVLK-006-IDN
c. Alamat
: JL Sukaraja No 72 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor16710
d. Nomor Telepon Nomor Faks E-mail
: 0251-7550722, 7157103 : 0251-7550724 :
[email protected]
e. Direktur
: Ir. Agustri Warsono
f. Standar
: P.5/VI-BPPHH/2014, P.95/Menhut-II/2014
g. Tim Audit
: 1. Artha Aryesta, S.Hut (Lead Auditor) 2. Agung Tofani ( Auditor )
h. Tim Pengambil Keputusan
: 1. Ir. Agustri Warsono (Ketua PK) 2. Rita Sugiarti, S.Hut (Peninjau)
Identitas Auditee a. Nama Pemegang PT. Injakayu Terpadu Izin/ Hak : Pengelolaan b. Nomor & Tanggal SK c. Kapasitas d. Alamat kantor e. Nomor telepon Nomor Fax E-mail
: 24/32/IU-PL/PMDN/2013 tanggal 12 November 2013, 3 : 1. Plywood kapasitas 60.000 M . 2. Barecore kapasitas 80.000 M3 3. Blockboard kapasitas 80.000 M3. : Jl Raya Gunung Putri, Desa Tlajung Udik RT 03/ RW 12. Kec. Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat : : :
f. Pengurus Direktur Utama
: Radius Muntu
Komisaris
:
EQI-F103.1.0/20120126
Ivo Sutandi
Halaman 1 dari 14
(3) Ringkasan Tahapan
Tahapan Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)
Pertemuan Pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan
Pertemuan Penutupan
Pengambilan Keputusan
EQI-F103.1.0/20120126
Waktu dan Tempat Tidakada Tanggal 13 Agustus 2015, di ruang rapat PT. Injakayu Terpadu, Bogor
Tanggal 13 - 15 Agustus 2015 Kantor di ruang rapat PT. Injakayu Terpadu Observasi di Gudang bahan baku, Pabrik Pengolahan dan Gudang barang jadi
Tanggal 15 Agustus 2015, di ruang rapat PT. Injakayu Terpadu
Tanggal , 5 September 2015, di Ruang Meeting PT EQUALITY Indonesia.
Ringkasan Catatan Pertemuan dilaksanakan di Ruang Meeting Kantor PT. Injakayu Terpadu ; perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup verifikasi, menyampaikan jadwal/rencana kerja verifikasi, menyampaikan metodologi dan prosedur verifikasi, menyampaikan ketidaksesuaian pada verifikasi, serta menkonfirmasikan waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan. Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP. Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen dan menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.5 Peraturan Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VIBPPHH/2014. Untuk menguji kebenaran data, tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.5 Peraturan Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VIBPPHH/2014. Menyampaikan ucapan terima kasih kepada PT. Injakayu Terpadu atas kerjasamanya selama verifikasi. Menyampaikan daftar periksa VLK Pertemuan penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP Rapat pengambilan keputusan meninjau dokumen verifikasi yang diajukan untuk menjamin bahwa verifikasi dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia.
Halaman 2 dari 14
(4) Resume Hasil Penilaian :
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Kriteria K1.1 : Unit usaha dalam bentuk (a) Industri pengolahan dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah Indikator 1.1.1: Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah Akta Pendirian Perusahaan Akta Pendirian Auditee akte pendirian Nomor : 46, tanggal 20 Juli 1988, yang di keluarkan oleh Notaris E. Sianipar, S.H
Verifier a Akte pendirian perusahaan dan perubahan terakhir
MEMENUHI
Verifier.b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri
Verifier.c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)
MEMENUHI
MEMENUHI
Verifier.d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
MEMENUHI
Verifier.e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) MEMENUHI
EQI-F103.1.0/20120126
Akta Perubahan Terakhir Akta perubahan terakhir PT INJAKAYU TERPADU mengenai Pernyataan Keputusan Rapat PT INJAKYU TERPADU yang dikeluarkan oleh Notaris/PPAT Ny. Judy Sentana, SH.,.M.H No. 42 tanggal 25 Oktober 2012, Akta perubahan terakhir ini telah mendapatkan pengesahan dari KemeKumHam dengan Nomor AHU-AH.01.10-41095, tanggal 21 November 2012, disahkan dan ditanda tangani oleh an Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (DR.Aidir Amin Daud, SH., MH., DFM./NIP. 19581120 198810 1 001). Auditee telah memiliki dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang dikeluarkan oleh Badan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Nomor : 510.41/018.P/02926/BPT/2014 tanggal 13 Oktober 2014, dengan nama Penanggung Jawab Radius Muntu sekaligus sebagai Direktur Utama. SIUP auditee sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usahanya. Masa berlaku SIUP sampai dengan tanggal 19 Oktober 2019, Auditee telah mempunyai dokumen Izin Gangguan (HO) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bogor Nomor : 566.71.P/004/00723/BPT/ 2013 tanggal 25 November 2013 Tentang Pemberian Daftar Ulang Izin Gangguan (HO), Masa berlaku sampai dengan tanggal 16 November 2016 dan sesuai dengan ruang lingkup usaha. PT INJAKAYU TERPADU memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP) terbaru dengan Nomor : 10.20.1.16.04556, masa berlaku sampai dengan 19 Oktober 2019 dan sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usahanya. Auditee telah memiliki dokumen Perpajakan yang sesuai peraturan meliputi : NPWP : 01.464.797.8-431.000 Terdaftar : 4 Februari 2013. SPPKP Nomor : PEM-00064/WPJ.22/KP.0703/2013. Atas Nama PT INJAKAYU TERPADU, Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) 16213-Industri Panel Kayu Lainnya, tanggal 02 Januari 2013. Halaman 3 dari 14
Verifier.f. AMDAL/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL)– Upaya Pemantauan Lingkungan Pengelolaan Lingkungan
MEMENUHI
Verifier g. Izin Uaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT) atau Tanda Daftar Industri (TDI)
Verifier.h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk Industri Primer Hasil Hutan (IPHH). Indikator.1.1.2 Eksportir produk kayu adalah eksportir yang memiliki izin sah, berupa eksportir produsen Verifier Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK).
Keterangan data di SPPKP sesuai dengan data NPWP. PT INJAKAYU TERPADU telah menyusun buku Dokumen (UKL) dan (UPL) pada bulan Juni 2013 dan telah mendapat pengesahan berupa Surat Rekomendasi Nomor : 660.1/2.264/DAM-BLH/2013 bulan Januari 2013 yang diterbitkan oleh Kepala badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor. Auditee telah membuat Laporan Pelaksanaan UKL-UPL Semester II Tahun 2014 telah disusun pada bulan Juli – Desember 2014 serta telah dilaporkan kepada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor, dibuktikan dengan tanda terima dari kantor BLH Kabupaten Bogor tanggal 15 Januari 2015.
Dan Laporan Pelaksanaan UKL-UPL Semester I Tahun 2015 telah disusun pada bulan Januari – Juni 2015 serta telah dilaporkan kepada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor, dibuktikan dengan tanda terima dari kantor BLH Kabupaten Bogor tanggal 8 Agustus 2015. PT INJAKAYU TERPADU adalah pemegang Izin Usaha Industri berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Nomor : 24/32/IUPL/PMDN/2013, Tentang Izin Perluasan Penanaman MEMENUHI Modal Dalam Negeri. , tanggal 12 November 2013, dengan kapasitas yaitu : 1. Plywood kapasitas 60.000 M3. 2. Barecore kapasitas 80.000 M3 3. Blockboard kapasitas 80.000 M3. -
MEMENUHI
Auditee adalah industri lanjutan dengan demikian tidak terdapat Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI), sehingga verifier ini diverifikasi tetapi tidak diterapkan. PT INJAKAYU TERPADU memiliki Pengakuan Sebagai Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK) dari Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri untuk Kayu Olahan dan Panel Kayu dengan Nomor : 02.ET01.14.2710 tanggal 6 November 2014. Seusai dengan verifier 3.2.1.a, produk yang dieskpor oleh auditee adalah jenis kayu olahan berupa barecore yang sesuai dengan data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ETPIK.
K.1.2 Importir kayu dan produk kayu Indikator 1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah. Verifier PT INJAKAYU TERPADU telah memiliki Surat Pengenal Dokumen pengakuan /pengenal Importir – Produsen Nomor : 100102022-P dari Dinas sebagai importir Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat, Ditetapkan di Bandung, Pada Tanggal 18 Juni 2013. Masa berlaku API selama Importir masih menjalankan MEMENUHI kegiatan usahanya dan wajib melakukan registrasi setiap 5 (lima) tahun sekali. PT INJAKAYU TERPADU telah memiliki Nomor Identitas Kepabeanan (NIK) 05.010907 dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ditetapkan di Jakarta tanggal 09 Juli 2013. EQI-F103.1.0/20120126
Halaman 4 dari 14
Indikator 1.2.1 Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) Verifier1.2.1 Ketentuan mengenai prosedur due diligence belum Panduan/ pedoman/prosedur diberlakukan, sehingga verifier ini diverifikasi tetapi tidak pelaksanaan dan bukti diterapkan. pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) Kriteria.1.3 Unit Usaha dalam bentuk kelompok Indikator 1.3.1 Kelompok Memiliki akte notaris Pembentukan kelompok atau Dokumen pembentukan kelompok Verifier 1.3.1 Auditee bukan unit usaha dalam bentuk kelompok, Akte notaris pembentukan dengan demikian verifier ini tidak diterapkan. kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Kriteria K2.1. Keberadaan dan penerapan system penulusuran bahan baku dan hasil olahannya. Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah. Verifier a. Bahan Baku yang diterima oleh auditee berupa kayu Kontrak suplai bahan baku gergajian, Vener (Face, Back, Core) dan Barecore. Dalam dan/atau dokumen jual beli pemenuhan bahan baku untuk proses produksi dalam periode Agustus 2014 sampai Juli 2015, Auditee melakukan pembelian bahan baku secara eceran. Proses pembelian diawali dengan pembuatan PO (puchase Order) yang menjelaskan ketentuan pemasok ketika menjual kayu ke Auditee meliputi ukuran, grade, harga bahan MEMENUHI baku Sawn Timber, waktu pengiriman dan proses pembayarannya. Dari seluruh pembelian bahan baku baik kayu sawn timber, Veneer core dan barecore untuk periode tersebut di atas telah dilengkapi dengan dokumen Purchase Order yang dilengkapi dengan bukti bank keluar sebagai sahnya jual beli bahan baku pembayaran atas pembelian bahan baku tersebut dibayar dengan cara transfer melalui bank tertentu sesuai rekening pemilik kayu. Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
EQI-F103.1.0/20120126
Bahan baku yang diterima oleh auditee bukan berupa kayu bulat, dengan demikian verifier tersebut diverifikasi tetapi tidak diterapkan. -
MEMENUHI
Setiap bahan baku yang masuk disertai beberapa dokumen, meliputi Surat Jalan, Surat Angkutan Sahnya hasil Hutan berupa FAKO dan Nota Angkutan. Sebagai bukti kedatangan angkutan, pada Surat jalan terdapat bukti diketahui bagian Security. Setelah dilakukan pemeriksaan pada surat jalan tersebut dilengkapi tanda tangan dan nama jelas petugas penerimaan bahan baku dan ditanda tangani juga oleh sopir yang menyerahkan sebagai wakil pemasok, petugas penerima sebagai wakil perusahaan dan security sebagai Halaman 5 dari 14
bukti kedatangan bahan baku tersebut. Pembubuhan kelengkapan antara pembawa bahan baku dan petugas penerimaan bahan baku merupakan bukti serah terima bahan baku antara penjual dan pembeli dalam hal ini auditee.
Verifier. d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
MEMENUHI
Verifier. e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/ Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/ hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok. Verifier.f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.
-
-
Verifier g. Dokumen S-LK / S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok..
EQI-F103.1.0/20120126
Berdasarkan hasil pemeriksaan, seluruh penerimaan bahan baku telah dilengkapi dengan bukti serah terima dan surat angkutan sahnya hasil hutan, berupa FAKO atau Nota Angkutan. Seluruh pengiriman bahan baku untuk proses produksi telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa FAKO serta Nota Angkutan yang dilampiri oleh DKO. Pemeriksaan mencakup nomor seri dokumen, tanggal terbit, asal usul bahan baku, dan nomor register pejabat penerbit serta tanda tangan penerbit telah sesuai dengan aturan yang seharusnya serta sesuai peruntukannya. Pemeriksaan kartu tenaga teknis penerbit FAKO atas FAKO yang diterima oleh auditee, menunjukan masa berlaku sesuai dengan SK lokasi penempatan. Untuk periode Agustus 2014 sampai Juli 2015, auditee telah menerima dokumen Angkutan Hasil hutan yang sah berupa FA-KO sebanyak : 722 dokumen dan dokumen Jenis Nota Angkutan sebanyak : 2609 dokumen dengan volume 43.880,7684 M3. Hasil pemriksaan kesesuaian jumlah batang dan volume dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah dengan stok atau laporan LMHHOK dalam periode yang sama telah sesuai dengan laporan LMHHOK dan laporan penerimaan bahan. Untuk pemeriksaan bahan baku yang masih berada di gudang dilakukan berdasarkan catatan sisa stok yang tercatat dalam laporan mutasi bahan baku, data yang tercatat dalam laporan mutasi bahan baku sesuai dengan daftar stok yang dimiliki Adm gudang bahan baku. Auditee dan pemasok tidak memakai bahan baku kayu hasil Lelang untuk bahn baku produksinya. Bahan baku yang digunakan oleh auditee dan pemasok bukan merupakan kayu bekas atau hasil bongkaran, dengan demikian verifier tersebut diverifikasi tetapi tidak diterapkan.
MEMENUHI
Bahan baku yang digunakan oleh auditee dan pemasok bukan merupakan kayu limbah industri, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan. Pelaksanaan DKP mulai berlaku sejak 1 Januari 2015. Berdasarkan hasil pemeriksaan, penerimaan bahan baku yang disertai DKP dimulai pada bulan Februari 2015. Dan penerimaan bahan baku mulai dari bulan Februari 2015 sampai Juli 2015 telah dilengkapi dengan DKP sebanyak 659 dokumen. Auditee telah membuat prosedur untuk melakukan Halaman 6 dari 14
Verifier.h. Dokumen pendukung RPBBI
-
pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP, dengan dokumen Petunjuk Pengisian Deklarasi Kesesuaian Pemasok tanggal 4 Januari 2015. Juga mempunyai personel yang bertanggung jawab dalam pemeriksaan dokumen DKP, sesuai surat Keputusan Facotry Manager nomor : 035/SK/IT/I/2015 tanggal 4 Januari 2015 yang menunjuk sdri Galuh Linggawati sebagai personil pemeriksaan DKP dan verifikasi pemasok. Hasil pemeriksaan pemasok dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan pemasok yang dibuat tanggal 13 Januari 2015. Auditee bukan sebagai industri primer dengan demikian tidak terdapat Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI), sehingga verifier ini diverifikasi tetapi tidak diterapkan.
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah Verifier.a. Untuk memenuhi kebutuhan Veneer Face dan Back, Pemberitahuan Impor Barang auditee mencukupinya dengan impor. Auditee dapat (PIB). menunjukan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang menyertai Impor Bahan baku yang diterima Auditee selama periode Agustus 2014 – Juli 2015 (satu tahun), Terdapat 16 dokumen PIB yang menyertai impor bahan MEMENUHI baku veneer yang diterima Auditee selama periode tersebut di atas,dengan volume sebanyak 1.549,5500 M3, dimana informasi mengenai penerima, deskripsi produk, jenis produk, dan kuantitas produk telah sesuai dengan dokumen impor lainnya (Invoice, Packing List, Bill of Lading). Verifier.b. Auditee dapat menunjukan 16 dokumen Bill of Lading Bill of Lading (B/L) (B/L) yang menyertai produk impor selama periode Agustus 2014 sampai Juli 2015, dengan volume MEMENUHI sebanyak 1.549,5500 M3, dimana informasi mengenai penerima, deskripsi produk, jenis produk, dan kuantitas produk telah sesuai dengan dokumen impor lainnya (PIB, Invoice, Bill of Lading). Verifier .c. Auditee dapat menunjukan 16 yang Packing List (P/L) Packing List (P/L) yang menyertai produk impor selama periode Agustus 2014 sampai Juli 2015, dengan volume sebanyak MEMENUHI 1.549,5500 M3, dimana informasi mengenai penerima, deskripsi produk, jenis produk, dan kuantitas produk telah sesuai dengan dokumen impor lainnya (PIB, Invoice, Bill of Lading). Auditee dapat menunjukan 16 dokumen Invoice yang Verifier .d menyertai produk impor selama periode Agustus 2014 Invoice MEMENUHI sampai Juli 2015, dengan volume sebanyak 1.549,5500 M3, dimana informasi mengenai penerima, deskripsi produk, jenis produk, dan kuantitas produk telah sesuai dengan dokumen impor lainnya (B/L, Packing List, PIB). Verifier .e Ketentuan mengenai deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor belum diberlakukan, dengan demikian Dokumen Deklarasi Kesesuaian verifier tersebut tidak diterapkan. Pemasok untuk kayu impor Verifier.f Ketentuan mengenai rekomendasi impor belum diberlakukan, dengan demikian verifier tersebut tidak Rekomendasi impor diterapkan. Verifier.g Auditee dapat menunjukan dokumen kewajiban dalam membayar bea masuk barang berupa olahan kayu jenis MEMENUHI Bukti pembayaran bea masuk Veneer, seperti yang tercantum dalam Surat Setoran bila terkena bea masuk EQI-F103.1.0/20120126
Halaman 7 dari 14
Pabean Cukai dan Pajak (SSPCP) dimana tercantum PPN Impor dengan kode AKUN 411212 dan PPh pasal 22 Impor dengan kode AKUN 411123. Kemudian Auditee dapat menunjukan bukti pembayaran melalui bank mandiri, dengan ditambah bukti penerimaan Negara atas Impor. Sebagai contoh Bukti pembayaran Impor atas dokumen PIB Nomor BC 2.0: 000000-006521-20150202-000501, yang ditransfer melalui Bank Mandiri pada tanggal 5 Februari 2015. Verifier 2.1.2.h Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
-
Auditee dalam pemenuhan bahan baku impor berupa veneer yang didukungn dengan keterangan asal usul kayu serta kayu yang belum dibatasi perdagangannya seperti jenis Pink Bird, Gluta Spp, Albizia , Terminalina yang berdasarkan hasil wawancara seluruhnya dijelaskan dari Papua New Guinea.
MEMENUHI
Berdasarkan hasil pemeriksaan administrasi pelaporan pemakaian bahan baku produksi dan observasi proses produksi, Auditee menggunakan kayu import sebagai pelapis produk nya. Dicatat pada laporan penggunaan veneer Face –meliputi Bukti Permintaan dan Bukti Keluar Barang dan Bukti Permintaan dan Penyerahan Barang dari gudang ke produksi
Verifier 2.1.2.i Bukti penggunaan kayu impor
Indikator 2.1.3. Unit Usaha menerapkan system penulusuran kayu Verifier.a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.
Verifier b. Laporan produksi hasil olahan
Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan terhadap keberadaan serta ketersediaan tally sheet, maka dilakukan telaah serta mengikuti alur penggunaan tally sheet secara langsung di lapangan, mulai penyerahan bahan baku di terima bagian unit unit produksi yang terbagi dalam 2 jenis produksi yaitu untuk produksi green lumber menjadi core yang selanjutnya menjadi block board serta produksi bahan veneer menjadi plywood. Terhadap rekam produk serta ketelusuran bahan baku pihak Perusahaan telah menerapkan system administrasi pada MEMENUHI proses produksi mulai dari penerimaan kayu olahan/veneer sampai penyerahan ke gudang dengan memakai Form Inspection. Semua system tersebut menerapkan pencatatan dan pelabelan, secara berkesinambungan, dengan menuliskan informasi barang yang diproses baik untuk proses green lumber atau untuk proses veneer menjadi plywood, dari hasil pemeriksaan juga verifikasi data dan informasi dari unit kerja produksi, menunjukan asal usul bahan baku dapat ditelusuri dengan jelas Hasil pemeriksaan terhadap kesesuaian hasil produksi dengan LMHHOK menunjukan adanya kesesuaian data pokok hasil produksi dan pemakaian bahan baku dalam laporan LMHHOK laporan produksi barecore untuk periode yang sama yaitu bulan Agustus 2014 – Juli 2015 Auditee selain melakukan proses produksi sendiri juga MEMENUHI melakukan pembelian/pesanan kepada beberapa industri core. Rendemen Barecore : 53,80%, Rendemen Block-Board : 95.62 %
EQI-F103.1.0/20120126
Halaman 8 dari 14
Rendemen Plywood : 88.9 %
Verifier.c. Produksi industry tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan MEMENUHI
Verifier.d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan Verifier.e
-
Dokumen LMKB/ LMKBK dan LMHHOK MEMENUHI
Bila dibandingkan dengan standar rendemen industri berdasarkan Perdirjen BPK Nomor P.12/VI-BPPHH/2014 tanggal 9 Desember 2014, untuk barecore rendemen dibawah standar karena dipengaruhi kondisi bahan baku, meliputi kualitas dan dan ukuran lebar yang berkisar antara 10 – 12 mm. Sedangkan untuk rendemen plywood dan block board yang melebihi standar disebabkan pencatatan hasil produksi berdasarkan perhitungan pengeluaran bahan baku tanpa memperhitungkan stock dalam proses. Berdasarkan pemeriksaan terhadap dokumen Izin Usaha Industri yang dimiliki Auditee Kapasitas Produksi sesuai dengan Izin Perluasan Penanaman Modal Dalam Negeri Nomor : 24/32/IU-PL/PMDN/2013, tanggal 12 November 2013. Hasil produksi dari tiga jenis produks yang dihasilkan Auditee sesuai jenis produk yang tercantum dalam SK IUI Perluasan untuk periode tersebut di atas tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. Pemanfaatan kapasitas produksi yang dihasilkan Auditee dari kapasitas izin yang dimiliki Auditee adalah 29,45 % untuk block board, barecore 8,6%, dan plywood 8,57% Auditee maupun pemasoknya tidak menggunakan kayu lelang sebagai bahan bakunya, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan. Auditee secara rutin telah membuat Laporan Mutasi Kayu dan Laporan Mutasi kayu Olahan dan melaporkannya kepada instansi terkait. Data pada dokumen Laporan Mutasi Kayu (LMK) telah sesuai dengan data pendukung yang meliputi pembelian bahan baku, pemakaian bahan baku, hasil produksi dan pengeluaran eksport. Dan berdasarkan hasil perhitungan menunjukan keseimbangan antara stock, penambahan dan pengurangan baik bahan baku maupun barang jadi.
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa atau kerja sama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industry rumah tangga). Verifier a Dokumen kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain Verifier .b Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu dan/ atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok yang dimiliki penerima jasa. Verifier .c Berita acara serah terima kayu yang dijasakan Verifier.d Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa
EQI-F103.1.0/20120126
-
-
Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan. Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
-
Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
-
Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Halaman 9 dari 14
Verifier.e Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa
-
Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Kriteria. K.3.1 Perdagangan atau pemindah-tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Indikator. 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik Verifier Auditee melakukan penjualan Dalam Negeri/ lokal Dokumen angkutan hasil hutan Plywood dan Block Board. Total penjualan lokal untuk yang sah. periode Agustus 2014 sampai dengan Juli 2015 sebanyak MEMENUHI 790.616 pcs setara dengan 10.436,4117 M3, dengan total dokumen angkutan berupa nota angkutan atau surat jalan sebanyak 491 lembar. Kriteria K.3.2. Pengapalan Kayu Olahan Untuk Ekspor Indikator 3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). Verifier .a Produk yang diekspor oleh auditee, merupakan produk Kayu Olahan berupa Barecore, Blockboard dan Plywood Produk hasil olahan kayu yang sesuai jenis produk yang tercantum dalam Izin diekspor Perluasan Penanaman Modal Dalam Negeri Nomor : 24/32/IU-PL/PMDN/2013, tanggal 12 November 2013.
MEMENUHI
Verifier. b. PEB MEMENUHI
EQI-F103.1.0/20120126
Berdasarkan laporan produksi dan mutasi LMHHOK, produk yang dikirim/Ekspor oleh auditee selama periode Agustus 2014 sampai Juli 2015 adalah benar hasil proses produksi diindustri auditee, dibuktikan dengan laporan hasil produksi dan Mutasi LMHHOK. Proses produksi yang dilakukan oleh auditee, dimulai dari pembelian bahan baku kayu, produksi hingga proses finishing dan packing, disamping itu terdapat sarana dan prasarana produksi. Pemeriksaan hasil produksi dan observasi proses produksi, produk yang diekspor tersebut merupakan hasil produk Auditee yang sesuai dengan jenis produk yang diizinkan yaitu : Plywood, Block Board dan Barecore. Dengan demikian seluruh produk yang dikirim/ekspor oleh auditee dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri. Auditee dapat menunjukkan 90 (sembilan puluh) dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang menyertai ekspor produk selama periode Agustus 2014 sampai dengan Juli 2015 (dua belas bulan) sebanyak 447.482 pcs setara dengan 20.931,0622 M3 dimana informasi mengenai penerima, deskripsi produk, jenis produk, dan kuantitas produk telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (Invoice, Packing List, Bill of Lading).
Halaman 10 dari 14
Verifier. c. Packing list MEMENUHI
Verifier.d. Invoice MEMENUHI
Verifier e. B/L MEMENUHI
Auditee telah menerapkan penggunaan Dokumen V-Legal dalam pelaksanaan ekspor periode periode Agustus 2014 sampai dengan Juli 2015 (dua belas bulan) dengan realisasi peggunaan dokumen V-Legal sebanyak 90 lembar yang terbit melalui mekanisme penerbitan V- Legal oleh salah satu Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.
Verifier .f. Dokumen Lisensi Ekspor (V-Legal)
MEMENUHI
Verifier. g. Hasil verifikasi teknis (laporan surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis MEMENUHI
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.
EQI-F103.1.0/20120126
Auditee dapat menunjukkan 90 (sembilan puluh) dokumen Packing List (P/L) yang menyertai ekspor produk selama periode Agustus 2014 sampai dengan Juli 2015 (dua belas bulan) sebanyak 447.482 pcs setara dengan 20.931,0622 M3 dimana informasi mengenai penerima, deskripsi produk, jenis produk, dan kuantitas produk telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (Invoice, PEB, Bill of Lading). Auditee dapat menunjukkan 90 (sembilan puluh) dokumen Invoice yang menyertai ekspor produk selama periode Agustus 2014 sampai dengan Juli 2015 (dua belas bulan) sebanyak 447.482 pcs setara dengan 20.931,0622 M3 dimana informasi mengenai penerima, deskripsi produk, jenis produk, dan kuantitas produk telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (Packing List, PEB, Bill of Lading). Auditee dapat menunjukkan 90 (sembilan puluh) dokumen Bill of Lading (B/L) yang menyertai ekspor produk selama periode Agustus 2014 sampai dengan Juli 2015 (dua belas bulan) sebanyak 447.482 pcs setara dengan 20.931,0622 M3 dimana informasi mengenai penerima, deskripsi produk, jenis produk, dan kuantitas produk telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (Invoice, Packing List, PEB).
-
Auditee tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang, sehingga tidak ada dokumen V-legal yang disalahgunakan untuk produk dari bahan baku kayu lelang. Berdasarkan Laporan Surveyor, Kegiatan pemeriksaan dan sekaligus lokasi stuffing dilakukan di Jl Raya Gunung Putri, Desa Tlajung Udik RT 03/ RW 12. Kec. Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat yang merupakan alamat industry auditee. Berdasarkan Permendag No.97/M-DAG/PER/12/2014 tentang ketentuan ekspor Produk industry Kehutanan, berlaku efektif mulai 1 Januari 2015 maka Produk Barecore (HS. 4412.99.00.10) sudah tidak lagi wajib dilakukan verifikasi teknis. Sehingga auditee hanya memiliki dokumen LS untuk pengiriman ekspor produk selama periode periode Agustus 2014 sampai dengan Desember 2014, dimana telah melakukan ekport sebanyak 13 pengiriman, dan seluruhnya telah dilengkapi dengan dokumen LS. Dokumen LS telah ditandatangani oleh surveyor. Produk kayu olahan yang dihasilkan oleh Auditee tidak termasuk ke dalam kelompok produk yang dikenakan tarif bea keluar sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 223/PMK.011/2008 tanggal 17 Desember 2008, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.
Halaman 11 dari 14
Verifier. i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang di batasi perdagangannya
MEMENUHI
Jenis bahan baku yang digunakan Auditee untuk produk auditee adalah kayu sengon. Sesuai Arahan strategis konservasi spesies Nasional di mana hanya terdapat 22 jenis kayu yang dibatasi jumlah perdagangannya, kayu jenis Sengon tidak termasuk kedalamnya, juga tidak terdaftar dalam CITES Appendic I, II dan III.
Kriteria 3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda V – Legal Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V - Legal Verifier 3.3.1. Tanda V – Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan MEMENUHI
Sebagai industri yang sudah bersertifikat VLK dengan nomor 018/EQC-VLK/I/2013, auditee telah membubuhkan tanda V-legal pada kemasan ekspor dengan identitas 018-LVLK-006-IDN Penulisan Identitas nomor pemegang sertifikat Penandaan tanda V-legal telah berdasarkan SK Menteri Kehutanan RI nomor SK.641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Tanda V-legal. Sebagaimana yang diterangkan dalam verifier 2.1.3.d auditee tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang sehingga tidak ada dokumen V-legal yang dibubuhkan pada produk kayu lelang.
Kriteria K.4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja Indikator 4.1.1 Prosedur dan implementasi K3 Verifier a. Pedoman/prosedur K3
MEMENUHI
Verifier.b. Implementasi K3
MEMENUHI
EQI-F103.1.0/20120126
Berdasarkan hasil pemeriksaan Auditee telah memiliki dan dapat menunjukan dokumen prosedur pelaksanaan operasional K3 dalam operasionalnya di lapangan yang dibuat oleh ISO-SA & Personalia, disetujui oleh ISO-MR dan disahkan oleh Factory Manager. Auditee sudah mempunyai Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bogor dengan Nomor : KEP: 566.930/Wasnaker/K.3/2014 tanggal 17 Februari 2014. Dengan susunan Pengurus satu orang Ketua Umum, dua Ketua Bidang, Sekretaris dan Wakil, serta anggota 3 orang. Hasil pemeriksaan mengenai pelaksanaan program K3, Auditee melalui P2K3 menyediakan sarana dan peralatan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) untuk lingkungan sekitar pabrik yang di tempatkan di titik yang dinilai beresiko tinggi. APAR yang ada di Industri Auditee pada saat dilakukan audit berjumlah 37 unit, dimana sebanyak 36 unit masih dalam kondisi baik dengan masa berlaku terdekat adalah Nopember 2015 dan paling lama Agustus 2016. Dan satu unit APAR berupa FOAM seberat 50 KG, masa berlaku sudah habis pada bulan Maret 2015, dengan diberi identitas Expired dan akan digunakan pada saat pelatihan. PT IJK telah mewajibkan seluruh karyawannya untuk memakai Alat Pelindung Diri (APD) dalam melaksanakan pekerjaan disesuaikan dengan kondisi unit kerja masingmasing dan tingkat kesulitan dalam tiap unit kerja Halaman 12 dari 14
Verifier.c Catatan kecelakaan kerja
MEMENUHI
tersebut. Terdapat jalur evakuasi yang telah dilengkapi petunjuk arah bila terjadi suatu kasus atau musibah, dan sepanjang jalur evakuasi tersebut tidak terhalang barang. Untuk Kotak P3K telah disediakan disetiap bagian unit kerja yang berisi diantaranya kain kassa, alkohol, obat luka, dan plester. Hasil pemerikasaan terhadap kelengkapan dan ketersediaan dokumen catatan kecelakaan kerja, Auditee telah mencatat setiap kasus atau kejadian kecelakaan dalam formulir Laporan Kecelakaan. Selama periode Agustus 2014 – Juli 2015 tercatat 8 kasus kecelakaan kerja dilokasi industry yang bersifat minor atau ringan dan satu (1) kecelakaan karyawan diluar lingkungan kerja dan telah dirujuk kepada poliklinik terdekat. Upaya yang di lakukan oleh pihak manajemen dalam menekan tingkat kecelakaan telah dilakukan control dan pengarahan pada unit kerja yang di lakukan oleh bagian Personalia, yang dilakukan setiap bulan secara kontinu.
Kriteria K.4.2 Pemenuhan hak hak tenaga kerja Indikator. 4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja Verifier : Serikat pekerja atau kebijaksanaan Perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
telah mengijinkan karyawannya untuk terlibat dalam serikat pekerja, dimana terdapat Auditee
MEMENUHI
Serikat Pekerja di PT IJK dengan nama PPMI (Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia) yang telah tercatat di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kabupaten Bogor dengan bukti Nomor : 382/OP.PKPPMI”98/IT/03-35/382/X/VIII/2006, tanggal 14 Agustus 2006 dan di tanda tangani oleh kepala Dinas Sosial Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor. Kepengurusan PPMI PT IJK ini telah didaftarkan kepada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor. PPMI Auditee tercatat dalam Surat keputusan Pimpinan Cabang PPMI nomor : 034/SK/PC-PPMI’98BGR/VIII/2015 tanggal 03 Agustus 2015. Pihak manajemen telah mengetahui dan menyetujui kepengurusan serikat pekerja tersebut sesuai dengan Surat nomnor 002/Perm/PK-PPMI’98/IT/VIII/2015 tentang Pemberitahuan Kepengurusan PK.PPMI’98 PT. Injakayu Terpadu periode 2015 – 2017.
Indikator 4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang Mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempeker jakan karyawan >10 orang. Verifier : Auditee telah memiliki Dokumen Perjanjian Kerja Bersama Ketersediaan dokumen KKB atau (PKB) dengan Serikat Pekerja Persaudaraan Pekerja PP yang mengatur hak-hak Muslim Indonesia’98 (PK-PPMI ’98) dengan bukti pekerja pencatatan No : 382/OP.PK-PPMI’98/IT/0335/382/X/VIII/06 tanggal 14 Agustus 2006. Dokumen MEMENUHI PKB ini telah ditandatangani oleh kedua belah pihak pada bulan Juni 2012. Dan diperpanjang dengan bukti pengesahan perpanjangan nomor : 568/2678/HI&Syaker/2014 tanggal 3 April 2014. Masa berlaku sesuai perjanjian 22 November 2013 – 21 November 2015
EQI-F103.1.0/20120126
Halaman 13 dari 14
Indikator. 4.2.3 Tidak mempekerja- kan anak di bawah umur Verifier : Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur
EQI-F103.1.0/20120126
MEMENUHI
Berdasarkan pemeriksaan daftar karyawan, dalam proses produksinya Auditee tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur.
Halaman 14 dari 14
