Lampiran 1 Surat No. : PR.01.03-Ca/297
Tanggal : 12 Juni 2015
Perihal : “ Penyampaian Hasil Sosialisasi Paket Pamsimas Hibah Insentif Kabupaten/Kota (HIK) dan Paket Hibah Khusus Pamsimas (HKP) Tahun 2015 “ A .Provinsi SUMATERA BARAT 1. Bupati Agam 2. Bupati Dharmasraya 3. Walikota Padang 4. Walikota Sawahlunto. 5. Bupati Lima Puluh Kota. 6. Bupati Padang Pariaman. 7. Bupati Pasaman. 8. Bupati Pasaman Barat. 9. Bupati Pesisir Selatan 10. Bupati Sijunjung . 11. Bupati Solok. 12. Bupati Solok Selatan. 13. Bupati Tanah Datar . 14. Walikota Pariaman . 15. Walikota Payakumbuh. B. Provinsi RIAU 16. 17. 18. 19. 20. 21.
Bupati Bupati Bupati Bupati Bupati Bupati
Bengkalis. Indragiri Hilir. Indragiri Hulu. Kampar. Kuantan Sengingi. I Rokan Hulu.
C. Provinsi SUMATERA SELATAN 22. Bupati Ogan Komering Ilir. 23. Bupati Muara Enim. 24. Bupati Lahat. 25. Bupati Musi Rawas. 26. Bupati Musi Banyuasin. 27. Bupati Oku Selatan. 28. Bupati Oku Timur. 29. Bupati Ogan Ilir. D. Provinsi BANTEN 30. Bupati Lebak. 31. Bupati Serang.
E. Provinsi JAWA BARAT 32. Bupati Tasikmalaya. 33. Bupati Sumedang. 34. Bupati Subang. 35. Bupati Kuningan. 36. Bupati Garut. F. Provinsi JAWA TENGAH 37. Bupati Grobogan. 38. Bupati Blora. 39. Bupati Rembang. 40. Bupati Kudus. 41. Bupati Demak. 42. Walikota Semarang. . 43. Bupati Pati. 44. Bupati Semarang. 45. Bupati Kendal. 46. Bupati Cilacap. 47. Bupati Pekalongan. 48. Bupati Banyumas. 49. Bupati Purbalingga. 50. Bupati Banjarnegara. 51. Bupati Pemalang. 52. Bupati Tegal. 53. Bupati Brebes. 54. Walikota Pekalongan. 55. Bupati Batang. 56. Bupati Purworejo. 57. Bupati Wonosobo. 58. Bupati Magelang. 59. Bupati Klaten. 60. Bupati Karanganyar. 61. Bupati Temanggung. 62. Bupati Kebumen. 63. Bupati Wonogiri. 64. Bupati Boyolali. 65. Bupati Sragen. 66. Bupati Sukoharjo. G. Provinsi KALIMANTAN SELATAN 67. Bupati Tanah Laut. 68. Bupati Hulu Sungai Selatan. 69. Bupati Balangan. 70. Bupati Kota Baru. 71. Bupati Banjar. 72. Bupati Barito Kuala. 73. Bupati Hulu Sungai Utara.
74. Bupati Tanah Bumbu. G. Provinsi SULAWESI TENGAH 75. Bupati Poso. 76. Bupati Buol. 77. Bupati Morowali. 78. Bupati Banggai Kepulauan. 79. Bupati Tojo Una-Una. 80. Bupati Donggala. 81. Bupati Parigi Moutong. H. Provinsi SULAWESI SELATAN 82. Bupati Bulukumba. 83. Bupati Gowa. 84. Walikota Makasar. 85. Walikota Palopo. 86. Bupati Pinrang. 87. Bupati Sidenreng Rappang. 88. Bupati Tana Toraja. 89. Bupati W a j o. I. Provinsi SULAWESI BARAT 90. Bupati Majene. 91. Bupati Mamuju. 92. Bupati Mamuju Utara. J. Provinsi NUSA TENGGARA TIMUR 93. Bupati Sumba Barat. 94. Bupati Manggarai Barat. 95. Bupati Rore Ndao. 96. Bupat Timor Tengah Utara. 97. Walikota Kupang. 98. Bupati Kupang. 99. Bupati Timor Tengah Selatan. 100. Bupati Alor. 101. Bupati Lembata. 102. Bupati Sikka. 103. Bupati Manggarai. K. Provinsi GORONTALO 104. Bupati Gorontalo. 105. Bupati Pohuwato. 106. Bupati Boalemo.
L. Provinsi MALUKU 107. Bupati Maluku Tengah. M. Provinsi MALUKU UTARA 108. Walikota Tidore Kepulauan. 109. Bupati Halmahera Barat. N. Provinsi PAPUA BARAT 110. Bupati Manokwari.
Lampiran 2 : Surat No. :
Tanggal :
Juni 2015
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KOP SURAT PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nama ibukota kabupaten/kota, tanggal surat Nomor
:
Sifat
:
Lampiran
:
Hal
:
Kepada Yth.
Direktur Jenderal Cipta Karya Di
Proposal Paket Pamsimas Hibah Insentif Kabupaten/Kota (HIK)
Tempat
Bersama ini kami mengajukan dengan hormat Proposal Paket Pamsimas-HIK. Dapat kami sampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota………………. berkomitmen untuk: 1) penyediaan BLM sebesar Rp ……………, pembiayaan Fasilitator Masyarakat (FM-HIK) dan Biaya Operasional Panitia Kemitraan (Pakem) untuk pelaksanaan Paket Pamsimas-HIK melalui APBD Tahun Anggaran ………..; 2) penyediaan dukungan pembinaan pelaksanaan melalui SKPD terkait; 3) penyampaian salinan APBD yang menyatakan anggaran BLM APBD untuk Paket Pamsimas-HIK, FMHIK, dan BOP Pakem tersebut paling lambat pada akhir Feb/Maret 20…….; 4) menerapkan Petunjuk Teknis Paket Pamsimas-HIK. Demikian disampaikan untuk pertimbangan dan persetujuan.
BUPATI/WALIKOTA………………..
(NAMA LENGKAP)
Proposal Paket Pamsimas HIK. Usulan Usulan Menu Nama No Pemanfaatan DesaPaket desa/Kel Sasaran (1)
(2)
(3)
Rencana (Target) Tambahan Penerima Manfaat (Jiwa) (4)
Biaya (Rp)
Biaya Per Penerima Manfaat (Rp/jiwa)
Sumber Dana APBN/APBD
Tahun Anggaran
(5)
(6) = (5)/(4)
(7)
(8)
TOTAL Disusun Oleh : Ketua Pokja AMPL Kabupaten/Kota …………..
Ketua Asosiasi Pengelola SPAMS Perdesaan Kabupaten/Kota ……………
(.………………………...)
(…………………..)
Menyetujui Bupati/Walikota…………………
(.………………………...)
Petunjuk Pengisian Format 2: Format Proposal Paket Pamsimas HIK: Kolom (1)
Diisi sesuai urutan pengisian
Kolom (2)
Diisi dengan menu pemanfaatan Paket Pamsimas-HIK. Menu pemanfaatan terdiri dari pengembangan SPAM atau optimalisasi SPAM.
Kolom (3)
Diisi dengan usulan nama desa-desa/kelurahan sasaran berdasarkan hasil seleksi oleh Pakem terhadap proposal desa/kelurahan untuk setiap menu pemanfaatan pada kolom (2). Data ini dilengkapi dengan lampiran berita acara hasil seleksi proposal desa/kelurahan.
Kolom (4)
Diisi dengan target (rencana) tambahan penerima manfaat dari setiap desa/kel untuk masing-masing menu pemanfaatan pada kolom (2)
Kolom (5)
Diisi dengan kebutuhan biaya dari setiap desa/kel pada masing-masing menu pemanfaatan Paket Pamsimas-HIK
Kolom (6)
= biaya : target tambahan penerima manfaat
Kolom (7)
Diisi dengan sumber dana yang diusulkan (APBN atau APBD)
Kolom (8)
Diisi dengan tahun anggaran pelaksanaan paket Pamsimas HIK.
Baris Total
Diisi dengan total jumlah pada kolom berkenaan, kecuali pada kolom 6. Baris Total pada kolom 6 adalah hasil bagi antara total biaya dengan total target tambahan penerima manfaat
Baris jumlah komitmen APBD
Diisi dengan jumlah BLM APBD yang dialokasikan Kab/Kota.
Baris jumlah fasilitator HIK yang akan dibiayai APBD
Diisi dengan ancar-ancar jumlah fasilitator HIK yang dibiayai APBD berdasarkan menú pemanfaatan Paket Pamsimas-HIK. Data ini digunakan untuk penyiapan pelatihan FM HIK
Baris jumlah usulan pendanaan APBN
Diisi dengan jumlah BLM APBN yang diusulkan Kab/Kota.
Persentase diisi dengan rasio antara BLM APBD dengan total biaya investasi
Persentase diisi dengan rasio antara BLM APBN dengan total biaya investasi
Lampiran 3 : Surat No. :
Tanggal :
Juni 2015
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------KOP SURAT PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nama ibukota kabupaten/kota, tanggal surat Nomor
:
Sifat
:
Lampiran
:
Hal
:
Kepada Yth.
Direktur Jenderal Cipta Karya Di
Proposal Paket Hibah Khusus Pamsimas (HKP)
Tempat
Bersama ini kami mengajukan dengan hormat Proposal Paket HKP. Dapat kami sampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota………………. berkomitmen untuk: 1) penyediaan BLM sebesar Rp ……………, pembiayaan Fasilitator Masyarakat (FM-HKP) dan Biaya Operasional Panitia Kemitraan (Pakem) untuk pelaksanaan Paket HKP melalui APBD Tahun Anggaran ………..; 2) penyediaan dukungan pembinaan pelaksanaan melalui SKPD terkait; 3) penyampaian salinan APBD yang menyatakan anggaran BLM APBD untuk Paket HKP, FM-HKP, dan BOP Pakem tersebut paling lambat pada akhir Feb/Maret 20…….; 4) menerapkan Petunjuk Teknis Paket HKP. Demikian disampaikan untuk pertimbangan dan persetujuan.
BUPATI/WALIKOTA………………..
(NAMA LENGKAP)
Proposal Paket HKP Usulan Usulan Menu Nama No Pemanfaatan DesaPaket desa/Kel Sasaran (1)
(2)
(3)
Rencana (Target) Tambahan Penerima Manfaat (Jiwa) (4)
Biaya (Rp)
Biaya Per Penerima Manfaat (Rp/jiwa)
Sumber Dana APBN/APBD
Tahun Anggaran
(5)
(6) = (5)/(4)
(7)
(8)
TOTAL Disusun Oleh : Ketua Pokja AMPL Kabupaten/Kota …………..
Ketua Asosiasi Pengelola SPAMS Perdesaan Kabupaten/Kota ……………
(.………………………...)
(…………………..)
Menyetujui Bupati/Walikota…………………
(.………………………...)
Petunjuk Pengisian Format 2: Format Proposal Paket HKP: Kolom (1)
Diisi sesuai urutan pengisian
Kolom (2)
Diisi dengan menu pemanfaatan Paket HKP. Menu pemanfaatan Paket HKP adalah optimalisasi SPAM.
Kolom (3)
Diisi dengan usulan nama desa-desa/kelurahan sasaran berdasarkan hasil seleksi oleh Pakem terhadap proposal desa/kelurahan untuk menu pemanfaatan pada kolom (2). Data ini dilengkapi dengan lampiran berita acara hasil seleksi proposal desa/kelurahan.
Kolom (4)
Diisi dengan target (rencana) tambahan penerima manfaat dari setiap desa/kel untuk masing-masing menu pemanfaatan pada kolom (2)
Kolom (5)
Diisi dengan kebutuhan biaya dari setiap desa/kel pada menu pemanfaatan Paket HKP
Kolom (6)
= biaya : target tambahan penerima manfaat
Kolom (7)
Diisi dengan sumber dana yang diusulkan (APBN atau APBD)
Kolom (8)
Diisi dengan tahun anggaran Paket HKP dilaksanakan.
Baris Total
Diisi dengan total jumlah pada kolom berkenaan, kecuali pada kolom 6. Baris Total pada kolom 6 adalah hasil bagi antara total biaya dengan total target tambahan penerima manfaat
Baris jumlah komitmen APBD
Diisi dengan jumlah BLM APBD yang dialokasikan Kab/Kota.
Baris jumlah fasilitator HKP yang akan dibiayai APBD
Diisi dengan ancar-ancar jumlah fasilitator HKP yang dibiayai APBD berdasarkan menú pemanfaatan Paket HKP. Data ini digunakan untuk penyiapan pelatihan FM HKP.
Baris jumlah usulan pendanaan APBN
Diisi dengan jumlah BLM APBN yang diusulkan Kab/Kota.
Persentase diisi dengan rasio antara BLM APBD dengan total biaya investasi
Persentase diisi dengan rasio antara BLM APBN dengan total biaya investasi
Lampiran 4:
KABUPATEN YANG MEMENUHI KRITERIA HIK TAHUN 2015 NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
KABUPATEN/KOTA KABUPATEN SIJUNJUNG KABUPATEN PASAMAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR KABUPATEN GARUT KABUPATEN TANAH LAUT KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN KABUPATEN PEKALONGAN KABUPATEN WONOGIRI KABUPATEN KARANGANYAR KABUPATEN MANGGARAI BARAT KABUPATEN ALOR
Lampiran 5:
PENILAIAN KINERJA KABUPATEN/KOTA STATUS 9 JUNI 2015 Kewajiban Replikasi No
Provinsi, Kabupaten/Kota
NASIONAL 1 1
SUMATERA BARAT PESISIR SELATAN
Kasus Penyalahgunaan Keuangan Ada / Tidak (31/12/2014)
Telah Menyelesaikan semua Desa (REG APBN & APBD) Pamsimas s/d 2013
Telah Menyelesaikan Target Penerima Manfaat s/d Tahun 2013
Kewajiban s/d 2013
Realisasi s/d 2014
Selisih Realisasi dan Kewajiban
1156
1284
128
8
1.274.658
137
155
18
0
113.907
7
8
1
11.766
Target
Status Dusun SBS Tk Kab/Kota (Rata2 Nas. 46,86%)
Jumlah Desa s/d 2013
Belum Selesai
Selesai
(261.136)
7627
46
7581
77.311
(36.596)
887
4
883
8.914
(2.852)
67
1
66
(4.150)
65
1
64
26,90%
550
63
0
63
49,57%
1.113
67
0
67
43,88%
70
0
70
77
0
77
68
0
68
451
69
0
69
66,69%
(4.388)
65
0
65
40,07%
(6.392)
53
0
53
51,83%
1.916
65
0
65
31,45%
2
56
28,67%
Realisasi
1.013.522
Selisih
50,64%
2
SOLOK
7
9
2
3
SIJUNJUNG
12
14
2
4
TANAH DATAR
10
13
3
5
PADANG PARIAMAN
8
11
3
6
AGAM
10
12
2
7
LIMA PULUH KOTA
7
9
2
8
PASAMAN
5
9
4
9
SOLOK SELATAN
18
20
2
10
DHARMASRAYA
8
13
5
11
PASAMAN BARAT
11
13
2
12
PADANG
10
13
3
6.804
3.414
(3.390)
58
13
SAWAH LUNTO
9
7
-2
2.298
2.971
673
42
0
42
82,73%
14
KOTA PARIAMAN
9
4
-5
-
-
-
33
0
33
43,11%
15
KOTA PAYAKUMBUH
6
0
-6
-
-
-
25
0
25
2
RIAU
113
110
-3
118.323
68.119
(50.204)
484
2
482
16
KUANTAN SINGINGI
20
13
-7
9.454
3.438
(6.016)
79
0
79
9.790 3.211 8.387
3.761 9.500
16.064
3.296
(12.768)
15.227
10.890
(4.337)
6.921
3.899
(3.022)
8.958 9.713 8.465 6.303
0
5.640
9.409 5.325 2.073 8.219
33,55% 49,70% 52,51%
31,33%
30,09%
Kewajiban Replikasi No
17 18
Provinsi, Kabupaten/Kota Kewajiban s/d 2013
Realisasi s/d 2014
Selisih Realisasi dan Kewajiban
INDRAGIRI HULU
21
23
2
14
-1
Kasus Penyalahgunaan Keuangan Ada / Tidak (31/12/2014)
Telah Menyelesaikan Target Penerima Manfaat s/d Tahun 2013
Target
26.472
Realisasi
945
Telah Menyelesaikan semua Desa (REG APBN & APBD) Pamsimas s/d 2013
Status Dusun SBS Tk Kab/Kota (Rata2 Nas. 46,86%)
Jumlah Desa s/d 2013
Belum Selesai
Selesai
(25.527)
79
0
79
38,17%
5.310
78
0
78
4,40%
0
106
52,34%
Selisih
INDRAGIRI HILIR
15
19
KAMPAR
27
28
1
36.583
22.038
(14.545)
106
20
ROKAN HULU
13
16
3
18.209
17.694
(515)
74
1
73
72,96%
21
BENGKALIS SUMATERA SELATAN OGAN KOMERING ILIR
17
16
-1
13.733
4.822
(8.911)
68
1
67
71,23%
89
120
31
43.691
578
1
577
9
13
4
83
0
83
23
9
8.051
73
1
72
46,70%
0
60
38,99%
3 22 23
13.872
1
99.037 15.906
19.182
142.728 20.671
4.765
46,46%
MUARA ENIM
14
24
LAHAT
7
11
4
4.888
6.149
1.261
60
25
MUSI RAWAS
14
11
-3
11.679
16.997
5.318
74
0
74
28,73%
26
MUSI BANYUASIN OGAN KOMERING ULU SELATAN OGAN KOMERING ULU TIMUR
16
22
6
8.235
10.429
2.194
72
0
72
53,54%
11
17
6
65
0
65
16.150
28.875
12.725
8.698
20.714
12.016
29
OGAN ILIR
10
12
2
15.575
12.936
(2.639)
79
0
79
4
JAWA BARAT
39
58
19
71.678
61.125
(10.553)
363
0
363
30
GARUT
9
12
3
19.993
36.318
16.325
75
0
75
52,32%
TASIKMALAYA
8
12
4
(7.851)
74
0
74
55,49%
KUNINGAN
6
11
5
(1.434)
69
0
69
56,52%
12
4
(9.745)
73
0
73
80,31%
0
72
72,15%
27
28
31 32 33
8
11
25.957
3
SUMEDANG
8
34
SUBANG
8
11
3
5
BANTEN
18
25
7
35
LEBAK
8
12
4
SERANG
10
13
3
36
17.906
54,12% 72
0
14.978 9.233 13.673
0
7.127 7.799 3.928
0
72 63,69% 47,61%
13.801
5.953
(7.848)
72
41.139
42.569
1.430
154
0
154
24.776
17.702
(7.074)
77
0
77
6,80%
8.504
77
0
77
17,39%
16.363
24.867
Kewajiban Replikasi No
Provinsi, Kabupaten/Kota Kewajiban s/d 2013
Realisasi s/d 2014
Selisih Realisasi dan Kewajiban
6
KALIMANTAN SELATAN
154
144
-10
37
TANAH LAUT
17
19
38
KOTA BARU
18
39
BANJAR
40
Kasus Penyalahgunaan Keuangan Ada / Tidak (31/12/2014)
Target
Realisasi
Selisih
Telah Menyelesaikan semua Desa (REG APBN & APBD) Pamsimas s/d 2013 Jumlah Desa s/d 2013
Belum Selesai
Selesai
Status Dusun SBS Tk Kab/Kota (Rata2 Nas. 46,86%)
67.346
67.981
635
575
1
574
2
10.947
14.201
3.254
70
0
70
66,35%
9
-9
8.288
7.630
(658)
72
1
71
42,21%
20
17
-3
7.913
8.787
874
71
0
71
45,89%
BARITO KUALA HULU SUNGAI SELATAN HULU SUNGAI UTARA
18
21
3
6.170
3.183
(2.987)
71
0
71
24,92%
19
21
2
4.892
6.512
1.620
69
0
69
22
24
2
7.745
8.022
277
78
0
78
43
TANAH BUMBU
20
16
-4
16.507
13.078
(3.429)
74
0
74
58,29%
44
BALANGAN
20
17
-3
4.884
6.568
1.684
70
0
70
48,02%
7
JAWA TENGAH
271
373
102
(197.366)
2316
6
2310
45
SRAGEN
14
15
1
(2.012)
105
0
105
49,22%
GROBOGAN
9
11
2
(16.703)
76
1
75
74,46%
BLORA
10
17
7
(10.785)
83
0
83
54,57%
8
-2
(18.771)
83
1
82
45,00%
0
90
54,66%
41 42
46 47 48
0
Telah Menyelesaikan Target Penerima Manfaat s/d Tahun 2013
1
529.950 26.100 20.848
Ada
18.810
332.584 24.088 4.145 8.025
48,11% 23,75%
REMBANG
10
49
PATI
10
14
4
37.415
12.846
(24.569)
90
50
DEMAK
9
16
7
24.315
8.075
(16.240)
80
0
80
69,95%
51
Kab. SEMARANG
9
10
1
14.944
7.019
(7.925)
77
0
77
54,35%
CILACAP
8
12
4
15.868
72
0
72
41,18%
BANYUMAS
10
20
10
(5.210)
83
0
83
36,98%
PURBALINGGA
10
13
3
(20.320)
81
0
81
34,41%
BANJARNEGARA
7
12
5
(11.952)
73
0
73
16,94%
14
4
(5.305)
75
0
75
40,30%
0
75
29,54%
0
72
46,97%
52 53 54 55 56
24.965
12.769 25.342 29.495 18.779
6.194
28.637 20.132 9.175 6.827
KENDAL
10
57
BATANG
8
7
-1
17.343
5.431
(11.912)
75
58
PEKALONGAN
7
10
3
18.188
31.920
13.732
72
11.096
5.791
Kewajiban Replikasi No
59 60
Provinsi, Kabupaten/Kota Kewajiban s/d 2013
Realisasi s/d 2014
Selisih Realisasi dan Kewajiban
PEMALANG
10
19
9
9
0
Kasus Penyalahgunaan Keuangan Ada / Tidak (31/12/2014)
Telah Menyelesaikan semua Desa (REG APBN & APBD) Pamsimas s/d 2013
Telah Menyelesaikan Target Penerima Manfaat s/d Tahun 2013
Target
Realisasi
20.001
14.144
Status Dusun SBS Tk Kab/Kota (Rata2 Nas. 46,86%)
Jumlah Desa s/d 2013
Belum Selesai
Selesai
(5.857)
76
0
76
48,32%
(14.766)
75
0
75
37,51%
2
69
17,18%
Selisih
TEGAL
9
61
BREBES
7
14
7
13.181
21.924
8.743
71
62
KEBUMEN
9
11
2
15.018
15.057
39
78
0
78
44,28%
63
PURWOREJO
10
20
10
14.817
4.289
(10.528)
81
0
81
34,01%
64
WONOSOBO
10
13
3
22.554
24.900
2.346
84
0
84
17,34%
MAGELANG
9
22
13
(16.793)
81
1
80
43,56%
BOYOLALI
8
10
2
(4.784)
79
1
78
51,52%
KLATEN
8
10
2
(11.501)
77
0
77
68,13%
SUKOHARJO
6
10
4
(9.116)
68
0
68
63,09%
11
2
3.507
83
0
83
82,11%
0
77
50,89% 46,96%
65 66 67 68 69
21.053
26.300 8.338 20.512 14.154
6.287
9.507 3.554 9.011 5.038
WONOGIRI
9
70
KARANGANYAR
8
11
3
6.414
6.978
564
77
71
TEMANGGUNG KOTA SEMARANG
10
15
5
17.530
6.731
(10.799)
81
0
81
14
13
-1
8.948
2.631
(6.317)
75
0
75
KUDUS KOTA PEKALONGAN NUSA TENGGARA TIMUR
5
6
1
58
0
58
8
0
-8
47
0
47
81
94
13
72 73 74 8
20.721
1
24.228
-
-
-
-
74.567
97.117
22.550
711
9
702
90,48% 0,00% 95,10%
75
KUPANG
8
8
0
8.258
10.389
2.131
67
0
67
14,85%
76
ALOR
9
13
4
5.003
8.333
3.330
75
0
75
73,12%
77
LEMBATA
10
10
0
3.164
4.243
1.079
56
3
53
79,53%
78
SIKKA
8
7
-1
11.925
18.824
6.899
72
1
71
49,11%
MANGGARAI MANGGARAI BARAT TIMOR TENGAH SELATAN
8
13
5
77
1
76
69,82%
7
8
1
67
0
67
6
6
0
56
2
54
79 80 81
9.867
17.349
7.482
7.015
8.261
1.246
5.989
4.620
(1.369)
84,26% 93,38%
Kewajiban Replikasi No
Provinsi, Kabupaten/Kota
Kasus Penyalahgunaan Keuangan Ada / Tidak (31/12/2014)
Kewajiban s/d 2013
Realisasi s/d 2014
Selisih Realisasi dan Kewajiban
TIMOR TENGAH UTARA
7
8
1
83
ROTE NDAO
9
13
4
11.504
13.146
84
SUMBA BARAT
5
6
1
3.906
1.989
85
KOTA KUPANG
4
2
-2
-
9
GORONTALO
25
21
-4
BOALEMO
7
8
1
11
3
82
86 87
GORONTALO
8
88
POHUWATO
10
2
-8
10
MALUKU
8
10
2
89
MALUKU TENGAH
8
10
2
11
MALUKU UTARA
27
1
-26
12
0
-12
15
1
-14
90 91 12 92
KOTA TIDORE KEPULAUAN KAB. HALMAHERA BARAT SULAWESI TENGAH BANGGAI KEPULAUAN
12.965
5.955 11.073
10
13
3
TOJO UNA-UNA SULAWESI BARAT
9
9
0
35
25
-10
10
7
-3
56
1
55
65,90%
46
0
46
100,00%
(2.766)
198
0
198
(874)
67
0
67
19,97%
(1.892)
75
0
75
25,78%
56
0
56
35,17%
8.518
(3.018)
76
2
74
94
1
93
43
0
43
51
1
50
0
0
0
0
0
0
0
0
0
64.987
72.363
7.376
11.321
14.846
3.525
Ada
16.073
BUOL PARIGI MOUTONG
67,23%
(1.917)
11.536
15.678
1 -1
75
74
3.516
13
0
2
14.571
11
1.642
75
76
5.303
14
63
-
10.931
10
1
(3.018)
-1
DONGGALA
64
2.027
8.518
-2
95
Selesai
11.536
9 14
Belum Selesai
Selisih
0
2
15
MAMUJU
6.829
17.028
16
POSO
99
19.794
14
MOROWALI
13
0
0
2
70,73%
77,78%
12,79%
70,35% 518
0
518
79
0
79
(1.787)
65
0
65
50,02%
3.640
77
0
77
74,09%
395
80
0
80
21,26%
72
0
72
29,07%
74
0
74
0
71
6.273
5.160
(1.113)
10.714
11.384
670
4.767
6.813
2.046
71
8.323
9.915
1.592
169
12
157
58
0
58
-
Status Dusun SBS Tk Kab/Kota (Rata2 Nas. 46,86%)
Jumlah Desa s/d 2013
-
2
94
98
Ada
9.963
85
11
97
Realisasi
83
93
96
Target
7.936
1
Telah Menyelesaikan semua Desa (REG APBN & APBD) Pamsimas s/d 2013
Telah Menyelesaikan Target Penerima Manfaat s/d Tahun 2013
-
18,10%
33,11% 33,90%
29,67%
Kewajiban Replikasi No
Provinsi, Kabupaten/Kota
Kasus Penyalahgunaan Keuangan Ada / Tidak (31/12/2014)
Kewajiban s/d 2013
Realisasi s/d 2014
Selisih Realisasi dan Kewajiban
MAJENE
10
12
2
Ada
MAMUJU UTARA SULAWESI SELATAN
15
6
-9
Ada
67
47
-20
1
102
BULUKUMBA
7
9
103
WAJO SIDENRENG RAPPANG
12
100 101 14
104 105 106
Telah Menyelesaikan semua Desa (REG APBN & APBD) Pamsimas s/d 2013
Telah Menyelesaikan Target Penerima Manfaat s/d Tahun 2013
Target
Realisasi
8.323
9.915
-
Status Dusun SBS Tk Kab/Kota (Rata2 Nas. 46,86%)
Jumlah Desa s/d 2013
Belum Selesai
Selesai
1.592
58
0
58
7,22%
-
53
12
41
16,53%
Selisih
51.850
13.222
(38.628)
433
3
430
2
18.375
1.570
(16.805)
62
1
61
5,19%
10
-2
12.953
1.593
(11.360)
65
0
65
60,91%
14
7
-7
7.624
1.422
(6.202)
58
0
58
TANA TORAJA
7
10
3
71
1
70
82,72%
5
0
-
53
0
53
47,47%
0
57
49,21%
Ada (BPKP)
12.898
8.637
(4.261)
7,35%
GOWA
5
107
KOTA MAKASSAR
10
6
-4
-
-
57
108
KOTA PALOPO
2
0
-2
-
-
12
0
12
16,67%
109
PINRANG
10
0
-10
-
55
1
54
23,64%
15
PAPUA BARAT
9
16
7
1
2.221
2.942
721
71
5
66
110
MANOKWARI
9
16
7
Ada (PPM)
2.221
2.942
721
71
5
66
-
-
64,04%