2015, tanggal 2 September 2015

Lampiran Surat No : 469/EQ.S/IX/2015, tanggal 2 September 2015

PENGUMUMAN HASIL RE-SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) DI PT SEMESTA JATI INDAH KABUPATEN JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR Identitas LV-LK : I.

Nama LV-LK Alamat

: :

Telp. Fax. Email Website

: : : :

PT. EQUALITY INDONESIA Jl. Raya Sukaraja No. 72 Ciater, Kec. Sukaraja Kabupaten Bogor 16710 (0251) 7550722 (0251) 7550724 [email protected] www.equalityindonesia.com

Identitas Auditee : II.

Nama IUT Nomor SK IUT

: :

Kapasitas Produksi Jenis Usaha Produk Alamat

: : : :

III. Waktu Pelaksanaan IV. Hasil Penilaian

: :

PT SEMESTA JATI INDAH 10/05/T/INDUSTRI/2000 tanggal 21 Desember 2000; Addendum No. 432/T/INDUSTRI/2006 tanggal 17 Mei 2006 7.200 M³/Tahun Industri Moulding dan Komponen Bahan Bangunan Lantai dari Kayu Jl. Yos Sudarso No. 173 Tunggorono Kab. Jombang, Prov. Jawa Timur. 3 s.d. 5 Agustus 2015 NILAI AKHIR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU MENDAPAT PREDIKAT LULUS, SEHINGGA PT SEMESTA JATI INDAH PROVINSI JAWA TIMUR BERHAK MENDAPATKAN KEMBALI SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK).

Demikian agar pihak yang berkepentingan maklum. Bogor, 2 September 2015 PT. EQUALITY INDONESIA

Ucep Sucitra, A.Md Manager Sub. Div S-LK Industri

LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK – 006 – IDN

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA Nomor : 023.1/EQI-KEP.Cert/VIII/2015 TENTANG PENERBITAN ULANG SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (RE-SERTIFIKASI) PADA PEMEGANG IUT PT SEMESTA JATI INDAH DI KABUPATEN JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR SK IUT NOMOR : 10/05/T/INDUSTRI/2000 TANGGAL 21 DESEMBER 2000; ADDENDUM NOMOR : 432/T/INDUSTRI/2006 TANGGAL 17 MEI 2006 KAPASITAS 7.200 M³/TAHUN DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA Menimbang : a. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil Verifikasi pada PT Semesta Jati Indah Berita Acara Penyerahan Laporan Nomor 068/EQI-F090 tanggal 22 Agustus 2015; b. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar Rekomendasi Nomor 067/EQI-F037 tanggal 22 Agustus 2015 dan Tinjauan Hasil Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan Nomor 023.3/EQI-F039 tanggal 26 Agustus 2015 dan pernyataan pemeriksaan yang disahkan oleh Pengambil Keputusan; c. bahwa hasil Pengambilan Keputusan dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Indikator Penilaian/Verifikasi (EQI-F077) Nomor Urut 023.3 tanggal 26 Agustus 2015 menunjukkan telah “MEMENUHI” seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK); d. bahwa dengan hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf c, sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014, PT Semesta Jati Indah telah memenuhi syarat untuk diberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK).

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang; 2. Peraturan Pemerintah Nomor : 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional; 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 3 Tahun 2008 dan Nomor : 16; 4. Peraturan Presiden Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia National Single Window; 5. ISO/IEC Guide 65-1996 (Pedoman BSN 401-2000) Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk; 6. Pedoman KAN 402 – 2007 - Panduan Interpretasi Untuk Butir-Butir Pedoman BSN 4012000 : Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk; 7. ISO/IEC Guide 23:1982 : Methods of Indicating Confirmity with Standards for Third-party Certification Systems; 8. SNI ISO/IEC 17065:2012 tentang Penilaian Kesesuaian – Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa; Halaman 1 dari 4


9. ISO/IEC 19011:2011 (SNI ISO/IEC 19011:2012) : Panduan Audit Sistem Manajemen (Guidelines for Auditing Management Systems); 10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.30/Menhut-II/2012 tanggal 20 Juli 2012 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak; 11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.41/Menhut-II/2014 tanggal 10 Juni 2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan kayu yang berasal dari Hutan Alam; 12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.42/Menhut-II/2014 tanggal 10 Juni 2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan kayu yang berasal dari Hutan Tanaman Industri; 13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.38/Menhut-II/2009 tanggal 12 Juni 2009 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.95/Menhut-II/2014 tanggal 29 Desember 2014; 14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan; 15. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Tanda V-Legal; 16. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 418/Menhut-VI/2012 tentang Sistem Informasi Verifikasi Legalitas Kayu; 17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan Penerbitan Dokumen V-Legal; 18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 28/M-DAG/Per/6/2009 tentang Ketentuan Pelayanan Perijinan Ekspor dan Impor dengan Sistem Elektronik melalui INATRADE dalam kerangka Indonesia National Single Window; 19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 97/M-DAG/PER/12/2014 Tanggal 24 Desember 2014 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan; 20. Perjanjian Kerjasama Antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) tentang Penggunaan Tanda V-Legal; 21. DPLS 14 Rev.0 : Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dan perubahannya; 22. Sertifikat Akreditasi oleh Lembaga Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LVLK-006IDN tanggal 18 Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO/IEC Guide 65:1996 General requirements for bodies operating product certification systems dengan masa berlaku sampai dengan 17 Agustus 2015 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK 6202/Menhut-VI/BPPHH/2011 Tanggal 26 Agustus 2011 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 Tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI); 23. Peraturan Dlrektur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan penerbitan dokumen V-Legal; 24. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK); 25. Manual Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Sertifikasi Legalitas Kayu (SLK) beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia. Halaman 2 dari 4


Memperhatikan : Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 020.1/EQI-F065/VII/2015 tanggal 01 Juli 2015

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PENERBITAN ULANG SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) RE-SERTIFIKASI PADA PEMEGANG IUT PT SEMESTA JATI INDAH DI KABUPATEN JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR SK IUT NOMOR : 10/05/T/INDUSTRI/2000 TANGGAL 21 DESEMBER 2000; ADDENDUM NOMOR : 432/T/INDUSTRI/2006 TANGGAL 17 MEI 2006 KAPASITAS 7.200 M³/TAHUN. PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

KETUJUH

KEDELAPAN

: PT Semesta Jati Indah dinyatakan “LULUS” dan berhak mendapatkan kembali Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan Nomor : 014.3/EQCVLK/VIII/2015. Dengan Re-Sertifikasi ini maka Sertifikat LK Nomor : 014.2/EQC-VLK/X/2014 dinyatakan tidak berlaku lagi. : Sertifikat mulai berlaku dari tanggal 26 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2018 selama PT Semesta Jati Indah (Pemegang Sertifikat) tetap memenuhi persyaratan standar sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014. : Sertifikat, Logo dan Tanda V-Legal yang diterbitkan oleh PT EQUALITY Indonesia dapat dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur atau pun iklan di televisi sebagaimana Panduan Sistem yang ditetapkan. : Apabila Pemegang Sertifikat memerlukan penerbitan Dokumen V-Legal dan atau penggunaan Tanda V-Legal, PT EQUALITY Indonesia dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan Tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui ”Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal”, mencakup kewajiban dan hak PT EQUALITY Indonesia serta kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat. : Pemegang Sertifikat harus melaporkan kepada PT EQUALITY Indonesia apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen Pemegang Sertifikat. : PT EQUALITY Indonesia akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana Diktum KELIMA melalui Penilikan (surveillance) atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus). : Penilikan (Surveillance) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilikan dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan. : Percepatan Penilikan (Audit Khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan; dengan segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan; untuk menindaklanjuti kondisi-kondisi yang berkaitan dengan: a. Masukan dari Pemantau Independen (PI) berkaitan dengan kinerja Pemegang Sertifikat; b. Informasi lain yang menunjukkan Pemegang Sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku; c. Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap kondisi sebagaimana diktum KELIMA; d. Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan; Halaman 3 dari 4


e. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya. KESEMBILAN : Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak). KESEPULUH : Sertifikat dapat dicabut apabila : a. Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat; b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu illegal; c. Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut. d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak). KESEBELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : Bogor Pada Tanggal : 26 Agustus 2015 PT EQUALITY Indonesia

Ir. Agustri Warsono Direktur Utama

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth : 1. 2. 3.

Direktur Utama PT Semesta Jati Indah, di Jombang; Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, u.p. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta; Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, u.p. Kepala Bagian Program dan Pelaporan.

Halaman 4 dari 4

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (1)

Identitas LVLK a. Nama Lembaga

: PT EQUALITY Indonesia

b. Nomor Akreditasi

: LVLK-006-IDN

c. Alamat

: Jl. Sukaraja No 72 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor - 16710 : 0251-7550722, 7157103 : 0251-7550724 : [email protected]; [email protected] : Ir. Agustri Warsono

d. Nomor Telepon Nomor Faks E-mail e. Direktur f. Standar

g. Tim Audit h. Tim Pengambil Keputusan (2)

: Perdirjen BUK No.14/VI-BPPHH/2014 Jo. No. 1/VIBPPHH/2015 Permenhut No. 95/Menhut-II/2014 : 1. Kiki Sri Rejeki, S.Hut (Lead Auditor/Supervisi) 2. Artha Aryesta, S.Hut (Lead Auditor/Supervisor) : 1. Ir. Agustri Warsono (Ketua PK) 2. Rita Sugiarti, S.Hut (Peninjau)

Identitas Auditee a. Nama Pemegang Izin/Hak Pengelolaan

:

PT Semesta Jati Indah

b. Nomor & Tanggal SK IUI

:

10/05/T/INDUSTRI/2000 2000

c. Kapasitas

:

6.000 M3/Tahun

d. Nomor & Tanggal SK Perubahan

:

432/T/INDUSTRI/2006

e. Kapasitas

:

1.200 M3/Tahun

f. Alamat kantor

:

Jl. Yos Sudarso No. 173 Tunggorono, Jombang Jawa Timur 61416

g. Nomor telepon Nomor Fax E-mail

: : :

-

h. Pengurus - Komisaris Utama - Komisaris - Direktur

: : :

EQI-F103.1.0/20120126

tertanggal

21

Desember

Nyonya Fong Sou Leng. Tuan Shinsei Tawata. Goh Ah Tee. Nyonya Umborowati

Halaman 1 dari 13

(3)

Ringkasan Tahapan Tahapan

Waktu dan Tempat

Ringkasan Catatan

Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)

Tidak ada

Pertemuan Pembukaan

Tanggal 3 Agustus  Pertemuan dilaksanakan di Ruang 2015 di ruang rapat Meeting Kantor PT Semesta jati PT Semesta jati Indah, Jombang – Jawa Timur. Indah, Jombang – Perkenalan anggota Tim Audit, Jawa Timur. menyampaikan tujuan dan ruang lingkup verifikasi, menyampaikan jadwal/rencana kerja verifikasi, menyampaikan metodologi dan prosedur verifikasi, menyampaikan ketidaksesuaian pada verifikasi, serta mengkonfirmasikan waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan.  Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP.

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

Tanggal 3 – 5 Agustus 2015 - Kantor PT SJI - Observasi di Gudang bahan baku. - Pabrik Pengolahan dan Gudang barang jadi. - Kunjungan ke pemasok

Pertemuan Penutupan

Tanggal 5 Agustus  Menyampaikan ucapan terima 2015 di ruang rapat kasih kepada PT Semesta jati PT SJI Indah atas kerjasamanya selama verifikasi.  Menyampaikan daftar periksa VLK  Pertemuan penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP

Pengambilan Keputusan

Tanggal 26 Agustus  Rapat pengambilan keputusan 2015, di Ruang meninjau dokumen verifikasi yang Meeting PT EQUALITY diajukan untuk menjamin bahwa Indonesia. verifikasi dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia.

EQI-F103.1.0/20120126

-

 Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen dan menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.5 Peraturan Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VIBPPHH/2014. Untuk menguji kebenaran data, tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.5 Peraturan Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014.

Halaman 2 dari 13

(4) Resume Hasil Penilaian : Kriteria/Indikator/Verifier

Nilai

Ringkasan Justifikasi

Kriteria K1.1 : Unit usaha dalam bentuk (a) Industri pengolahan dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah Indikator 1.1.1 Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah Verifier a Akte pendirian perusahaan dan perubahan terakhir

MEMENUHI

Akta Pendirian Perusahaan Perseroan Terbatas Semesta Jati Indah (PT SJI) yaitu akta No. 5 tanggal 3 Februari 1999, Notaris Abdurrazaq Ashiblie, S.H. dengan Pengesahan Menteri Hukum dan HAM No: C-10626 HT.01.01-TH.99 tanggal 8-Juni-1999. Akta perubahan Terakhir Akta perubahan terakhir akta nomor 14 tanggal 12 Juli 2013, Notaris Atika Ashiblie , S.H dan telah disahkan Kementerian Hukum dan HAM sesuai surat No. AHU-AH.01.10-36287 tanggal 2 September 2013. Dokumen akta pendirian dan perubahan telah sesuai secara hukum dan peraturan yang berlaku khususnya Undang-undang nomor : 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Verifier.b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam IUI atau Izin Usaha Tetap (IUT)atau Tanda Daftar Industri(TDI)

MEMENUHI

PT SJI merupakan Penanaman Modal Asing sehingga Izin usaha perdagangannya tercantum dalam Izin Usaha Tetap (IUT). Dimana IUT nomor : 10/05/T/Industri/2000, yang diterbitkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Jawa Timur tujuan pemasaran 100 % eksport. Pada Diktum Ketiga Izin Usaha Tetap tersebut dinyatakan juga bahwa PT. SJI diberi izin untuk melakukan kegiatan pembelian/penjualan dalam negeri dan ekspor. Demikian juga dalam dokumen Izin Perluasan Nomor : 432/T/Industri/2006 berdasarkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Jawa Timur dengan kapasitas produksi sebanyak 1.200 M3, dimungkinkan bagi auditee untuk melaksanakan kegiatan pembelian/penjualan dalam negeri dan eksport dengan mengikuti ketentuan yang berlaku. Izin usaha tetap tersebut berlaku sampai Bulan Februari 2036.

Verifier.c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)

MEMENUHI

Dokumen Izin Gangguan terbaru yang dimiliki auditee adalah Nomor : 654/3069.a/415.21/2012 berdasarkan Keputusan Kepala Badan Perizinan Kabupaten Jombang tanggal 5 Juli 2012, Tentang Izin Gangguan, dengan masa berlaku diberikan selama PT SJI masih melakukan kegiatan. Dan Jenis usaha sesuai dengan ruang lingkup usahanya yaitu Industri Lantai Dari Kayu.

Verifier.d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

MEMENUHI

Auditee memiliki dokumen TDP yang merupakan pembaharuan ke-3 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jombang. Tanggal 21 Agustus 2014 dengan Nomor 132011600005 berlaku sampai dengan 2 Agustus 2019.

Verifier,e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

MEMENUHI

Dokumen perpajakan yang dimiliki audtiee meliputi 2 Nomor yaitu sebagai berikut: A. Terkait pembayaran PPh dibayarkan di KPJ Mojokerto 1. NPWP Nomor: 01.882.509.1-057.000, terdaftar pada tanggal 10 Maret 1999 dengan alamat Jl. Yos Sudarso No. 173 Tunggorono, Jombang Jawa Timur 61416, 2. SKT, telah terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak

EQI-F103.1.0/20120126

Halaman 3 dari 13

Penanaman Moal Asing Empat Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat dengan nomor PEM00119/WPJ.07/KP.0503/2009 tanggal 01 September 2009. SKT berkaitan dengan kewajiban Pajak Penghasilan (PPh). B. Terkait pembayaran PPN dibayarkan di KPJ Jakarta, sesuai Keputusan Tempat Terutang Pajak Pertambahan Nilai bagi Pengusaha Kena Pajak Nomor : KEP00319.PKP/WPJ.07/KP.0503/2004 1. NPWP Nomor: 01.882.509.1-602.001, terdaftar pada tanggal 27 Desember 1999 dengan alamat Jl. Yos Sudarso No. 173 Tunggorono, Jombang Jawa Timur. 2. S PPKP nomor KEP-115/WPJ.09/KP.1103/ 2000 tanggal 25 Maret 2000 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Empat Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat . SPPKP berkaitan dengan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Data yang terdapat pada NPWP sama dengan data pada dokumen SPPKP. Verifier.f. AMDAL/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL)– Upaya Pemantauan Lingkungan Pengelolaan Lingkungan

MEMENUHI

PT Semesta Jati Indah telah memiliki Dokumen Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (UKL – UPL) Industri Lantai kayu tahun 2012, dan telah disetujui oleh Kepala badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Jombang Nomor : 660.189/415.43/2012 tanggal 24 Februari 2012. Dengan penanggung jawab adalah Bp. Muhajirin. Auditee telah membuat Laporan Pelaksanaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang tercantum dalam DPLH periode Bulan Juli – Desember 2014 tanggal 28 Februari 2015, Laporan tersebut sudah diterima oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang pada tanggal 28 Februari 2015 dengan tanda terima nomor 129. Laporan periode Bulan Januari – Juni 2015 telah dibuat pada tanggal 1 Agustus 2015, akan tetapi belum disampaikan ke Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang. Didalam laporan UKLUPL mencantumkan hasil pengujian Kesehatan Karyawan setiap minimal setiap 1 tahun, pengujian udara, pengujian air steam dan pengujian badan air penerima limbah.

Verifier g. Izin Uaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT) atau Tanda Daftar Industri (TDI)

MEMENUHI

PT SJI merupakan Penanaman Modal Asing sehingga izin industrinya berupa Izin Usaha Tetap (IUT) dimana masa berlakunya selama 30 tahun semenjak tahun 2006. PT SJI memiliki IUT nomor : 10/05/T/Industri/2000, yang diterbitkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Jawa Timur dengan kapasitas produksi sebanyak 6000 M 3, jenis produksi lantai dari kayu. Kemudian pada tanggal 17 Mei 2006 memperoleh Izin Perluasan dengan Nomor : 432/T/Industri/2006 berdasarkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Jawa Timur dengan kapasitas produksi sebanyak 1.200 M 3, jenis produksi lantai dari kayu. Sehingga total kapasitas produksi menjadi 7.200 M3/tahun. Telah mendapat izin Prinsip Perubahan PMA dari Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan Nomor 1094/1/IPPB/PMA/2013 terkait perubahan pemegang saham. Dokumen perubahan telah sesuai secara hukum dan peraturan yang berlaku khususnya Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI Nomor 5 Tahun 2013

EQI-F103.1.0/20120126

Halaman 4 dari 13

tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal. Verifier.h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk Industri Primer Hasil Hutan (IPHH).

-

Auditee adalah industri lanjutan dengan demikian tidak terdapat Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI), sehingga verifier ini diverifikasi tetapi tidak diterapkan.

Indikator.1.1.2 Eksportir produk kayu adalah eksportir yang memiliki izin sah, berupa eksportir produsen Verifier Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK).

MEMENUHI

Auditee telah memiliki dokumen Pengakuan sebagai Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK) untuk Kayu Olahan, yang penerbitannya mengacu pada Permendag No. 13/M-DAG/PER/3/2012 tentang Ketentuan Umum Ekspor Produk Industri Kehutanan. ETPIK terbaru PT Semesta Jati Indah Nomor 02.ET-01.14.2577 tanggal 1 September 2014 diterbitkan oleh Direktorat Jendral Perdagangan Luar Negeri, berlakunya sampai 2 Agustus 2019.

K.1.2 Importir kayu dan produk kayu Indikator 1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah. Verifier Dokumen pengakuan dan/atau pengenal sebagai importir

-

Auditee bukan sebagai importir kayu atau produk kayu, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.

Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) Verifier Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (duediligence) importir

-


Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

-

Auditee bukan merupakan pembentukan kelompok, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.

Kriteria K2.1. Keberadaan dan penerapan system penulusuran bahan baku dan hasil olahannya Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sahVerifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli

EQI-F103.1.0/20120126

MEMENUHI

Seluruh bahan baku berupa kayu sawn timber yang diterima Auditee dari para pemasok/suplier selama periode Agustus 2014 sampai dengan Juli 2015 telah dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa Perjanjian Jual Beli Kayu/Contract antara Auditee dengan pemasok. Di dalam dokumen perjanjian jual beli telah diatur beberapa hal meliputi: Jenis & Produk, Volume kayu dalam M3, Cara pengukuran, Harga /meter kubik, Biaya Operasional, Tipe Kayu/sertifikat dan Nomor dan Tanggal Sertifikat, Periode pengiriman, Cara pembayaran, Dokumen angkutan yang sah, Jangka waktu perjanjian, Tanda tangan dua belah pihak. Dalam jangka waktu periode Agustus 2014 sampai dengan Juli 2015, pemenuhan bahan baku auditee melalui perjanjian jual beli kayu antara Auditee dengan para pemasok yaitu : Halaman 5 dari 13

- PT Seng Fong Moulding Perkasa - PT Victory Cemerlang Indonesia Wood Industries - Andri Salim (person) Selain Perjanjian jual beli kayu/contract terdapat juga bukti pembayaran (Payment Reciept) berupa bukti transfer melalui Bank kepada pemasok. Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

-

Bahan baku yang diterima oleh auditee bukan kayu bulat dari hutan negara, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.

Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/ atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah

MEMENUHI

Berdasarkan pemeriksaan dokumen serah terima bahan baku kayu gergajian, seluruh barang yang dikirim dari semua suplier dilengkapi dengan surat jalan, invoice/nota tagihan, dan selanjutnya auditee membuat tanda terima bahan baku kayu gergajian dan kemudian dimasukkan kedalam tally. Rekap tally dimasukkan kedalam data penerimaan bahan baku. Untuk bahan baku berupa moulding yang diterima dari PT Seng Fong Moulding Perkasa karena berada dalam satu lokasi industri, penerimaan bahan baku hanya dilampiri dengan Faktur Angkutan.

Verifier. d. Dokumen angkutan hutan yang sah

MEMENUHI

Berdasarkan hasil verifikasi terhadap penerimaan selama satu tahun terakhir, yaitu periode bulan Agustus 2014 sampai Juli 2015, seluruhnya telah didukung dokumen legalitas angkutan kayu berupa Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO). Dokumen FA-KO yang diterima Auditee merupakan dokumen lembar pertama dan lembar kedua, untuk dokumen lembar pertama begitu diterima langsung dilaporkan dan diserahkan kepada petugas Dinas Kehutanan setempat. Berdasarkan pemeriksaan fisik dokumen lembar kedua FA-KO yang merupakan arsip Auditee nampak jelas terlihat, diterbitkan oleh petugas penerbit FA-KO dan ditanda tangani, Nomor Register Penerbit FAKO, tanggal dan nomor seri FA-KO terlihat jelas. Realisasi Penerimaan dokumen FA-KO dari suplier selama periode Agustus 2014 sampai dengan Juli 2015 adalah sebanyak 18 lembar, dengan banyaknya bahan baku kayu gergajian 4.111 pcs dengan volume 282,5055 M 3. Untuk uji petik stock bahan baku di lapangan tidak dapat dilakukan karena tidak terdapat stock bahan baku. Jumlah batang dan volume di dalam dokumen FA-KO dianggap sesuai dengan data pada dokumen Laporan Mutasi Hasil Hutan Kayu Olahan (LMHHOK) periode Agustus 2014 sampai dengan Juli 2015.

-

Bahan baku yang digunakan oleh auditee dan pemasok bukan merupakan kayu bekas atau hasil bongkaran, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.

hasil

Verifier. e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan EQI-F103.1.0/20120126

Halaman 6 dari 13

asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok. Verifier.f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.

-

Bahan baku yang digunakan oleh auditee dan pemasok bukan merupakan kayu limbah industri, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.

Verifier g. Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/ Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok.

MEMENUHI

Para pemasok/suplier yang mengirim bahan baku kepada Auditee selama periode Agustus 2014 sampai dengan Juli 2015 sebagian telah memiliki Sertifikat Legalitas Kayu dari Lembaga Sertifikasi, diantaranya : - PT Seng Fong Moulding Perkasa, sertifikat dikeluarkan oleh PT TUV dengan ID LVLK-005-IDN - PT Victory Cemerlang Indonesia Wood Industries sertifikat dikeluarkan oleh PT Sucofindo dengan ID LVLK-002-IDN. Untuk pemasok personal an Andri Salim bekerja sama dengan PT Sijas Express Unit I dan PT Sisilia Claudya yang belum memiliki Sertifikat Legalitas Kayu (SLK), tetapi karena pengiriman bahan bakunya hanya periode Agustus – Desember 2014 (aturan mengenai DKP belum diterapkan) sehingga belum dilengkapi dengan DKP. Untuk Tahun 2015, auditee tidak menerima supplier yang tidak ber-SLK, sehingga tidak berkewajiban membuat Prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP.

Verifier.h. Dokumen pendukung RPBBI

-

Auditee bukan merupakan industry primer, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.

Indikator 2.1.2 Importir mampu membukti kan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah Verifier.a. Pemberitahuan Barang (PIB).

-

Auditee tidak melakukan pembelian bahan baku impor

Verifier. b. Bill of Lading (B/L)

-

Auditee tidak melakukan impor bahan baku dengan demikian ada dokumen Bill Of Lading

Verifier. c. Packing List (P/L)

-

Auditee tidak melakukan impor bahan baku sehingga tidak memiliki Packing List Impor

Verifier. d. Invoice

-

Auditee tidak melakukan impor bahan baku dengan demikian tidak memiliki invoice

Verifier. e. Deklarasi impor

-


Verifier. f Rekomendasi impor

-


Verifier. g Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk).

-

Auditee tidak melakukan impor bahan baku dengan demikian tidak memilki tidak ada kewajiban membayar bea keluar.

Verifier. h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya

-

Auditee tidak melakukan impor bahan baku dengan demikian tidak ada bahan baku yang harus dicek untuk melihat cites

Verifier. i

-

Auditee bukan sebagai importir kayu atau produk kayu, dengan

EQI-F103.1.0/20120126

Impor

Halaman 7 dari 13

Bukti penggunaan kayu impor

demikian verifier tersebut tidak diterapkan.

Indikator 2.1.3. Unit Usaha menerapkan system penulusuran kayu Verifier.a. Tally sheet bahan baku produksi.

Verifier b. Laporan olahan

Dalam pemeriksaan untuk ketelusuran dan asal usul bahan baku Auditee telah membuat rekam produksi baik secara sistematik dan manual yang kedua duanya adalah untuk memberi informasi yang jelas tantang asal usul kayu sehingga memudahkan dalam pengecekan. Bahan baku diterima selanjutnya dibuatkan tanda terima sekaligus kayu di tally dan dibuatkan daftar sesuai palet serta diberi label pada setiap krat, label tersebut diserahkan kepada administrasi untuk dimasukan kedalam data base penerimaan bahan baku, kemudian setiap pengambilan bahan baku untuk diproses dicatat dalam input kayu gergajian, selanjutnya diterbiitkan output proses penggergajian, selanjutnya dimasukan kedalam data input proses moulding dan terakhir dimasukan ke dalam data out proses moulding. Dari seluruh rangkaian rekam produksi tersebut dapat ditelusuri sampai asal usul bahan bakunya.

MEMENUHI

Penghitungan laporan produksi dilakukan dengan pengolahan data LMHHOK serta dari data produksi harian dan mutasi barang mentah serta mutasi hasil produksi selama kurun waktu bulan Agustus 2014 – Juli 2015 (1 tahun terakhir). Dimana penerimaan dan barang yang diproduksi dapat disebutkan di bawah ini : Input kayu gergajian : 355,5374 M 3 Output kayu gergajian : 224,7226 M3 Rata-rata Rendemen : 63 % Sementara hasil proses produksi moulding dalam periode yang sama sebesar : Input proses moulding : 505,7531 M3 Output proses moulding : 358,7176 M3 Rata-rata Rendemen : 71 % Total Laporan produksi selama periode Agustus 2014 – Juli 2015 sebesar 224,7226 M3 + 358, 7176 M3 sama dengan 583.4402 M3. Total nilai rendemen sebesar 583,4402 M3/861,2905 M3= 68 %. Dari data laporan produksi dan LMHHOK diketahui bahwa penerimaan adalah sama dengan yang diproduksi. Mengacu pada Peraturan Dirjen Bina Produksi Kehutanan No: P.12/VI-BPPHH/2014 tanggal 9 Desember 2014, rendemen untuk Moulding yang berasal dari kayu gergajian adalah 5570%, sehingga rendemen Auditee sebesar 68% masuk dalam range yanng dipersyaratkan. Menurut tim audit rendemen kayu olahan yang diproses oleh Auditee terdapat hubungan yang logis antara input-output yang terjadi dalam proses penerimaan dan produksi di Auditee.

MEMENUHI

Izin yang dimiliki Auditee berdasarkan Keputusan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor : 10/05/TINDUSTRI/2.000 Tentang Pemberian Izin Usaha Tetap dengan kapasitas 6.000 M3/Tahun, kemudian Auditee memperoleh Izin Perluasan Nomor : 432/T/INDUSTRI/2006, tanggal 15 Mei 2.006 di keluarkan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan kapasitas 1.200 M3/tahun.

penggunaan dan hasil

produksi

hasil

Verifier.c. Produksi industry tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan

EQI-F103.1.0/20120126

MEMENUHI

Halaman 8 dari 13

Realisasi produksi berdasarkan laporan produksi selama 1 (satu) tahu terakhir sebesar 583,4402 M3. Rincian seperti terlihat dibawah ini : Jenis Produksi Lantai Kayu

dari

Kapasitas Izin (M3/th)

Realisasi Produksi (M3)

7.200

583,4402

Dari data di atas dapat diketahui bahwa realisasi produksi satu tahun terakhir belum melebihi kapasitas terpasang yang diberikan. Verifier.d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan Verifier.e Dokumen LMKB/ dan LMHHOK

-

Auditee maupun pemasoknya tidak menggunakan kayu lelang sebagai bahan bakunya, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.

MEMENUHI

Auditee telah memiliki dokumen Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK) periode Agustus 2014 sampai Juli 2015. Dalam dokumen LMHHOK, data penerimaan/perolehan berupa pembelian dan hasil produksi, serta data pengurangan berupa pemakaian sendiri dan penjualan telah sesuai dengan dokumen pembelian bahan baku dan realisasi ekspor. Selain melakukan produksi moulding, auditee juga menerima jasa coating yang dimasukkan ke dalam LMHHOK. Dalam periode tersebut, Auditee juga telah melaporkan kepada Dinas Kehutanan setempat.

LMKBK

Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga). Verifier a Dokumen kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain

-

Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.

Verifier .b Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok yang dimiliki penerima jasa.

-


Verifier .c Berita acara serah terima kayu yang dijasakan

-


Verifier.d Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa

-


Verifier.e Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa

-


Kriteria. K.3.1 Perdagangan atau pemindah - tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Indikator. 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.

EQI-F103.1.0/20120126

Halaman 9 dari 13

Verifier Dokumen angkutan hutan yang sah.

MEMENUHI hasil

Selama periode Agustus 2014 sampai Juli 2015, Auditee melakukan perdagangan tujuan domestik berupa finish product ke PT Sengfong Moulding Perkasa yang lokasinya masih dalam satu komplek industri sebanyak 22 kali dengan total volume 64,1231 M3 dilengkapi dengan faktur angkutan dan menggunakan angkutan fork lift.

Kriteria K.3.2. Pengapalan Kayu Olahan Untuk Ekspor Indikator 3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). Verifier .a Produk hasil olahan kayu yang diekspor

MEMENUHI

Produk yang diekspor oleh auditee merupakan produk lantai dari kayu sesuai dengan Izin Usaha Terbatas nomor 10/05/T/INDUSTRI/2000 tanggal 21 Desember 2000. Dimana seluruh proses produksi dilakukan oleh auditee, meliputi proses moulding sampai coating. Berdasarkan pemeriksaan terdapat kesesuaian antara dokumen Penerimaan Bahan Baku, Laporan Hasil Produksi dan Laporan ekspor. Selama Periode auditee bulan Agustus 2014 sampai Juli 2015 (12 bulan) auditee telah melakukan eksport sebanyak 14 pengiriman dengan volume 324,7996 M3, dengan tujuan Azarbaijan, Australia, Jepang dan Jerman.

Verifier. b. PEB

MEMENUHI

Sesuai dengan jumlah pengiriman ekspor selama 1 tahun, seperti yang dijelaskan pada verifier 3.2.1.a, auditee dapat menunjukan 14 dokumen PEB yang menyertai ekspor produk selama periode Agustus 2014 sampai Juli 2015, dimana informasi mengenai penerima, deskripsi produk, jenis produk, dan kuantitas produk telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (Invoice, Packing List, Bill of Lading).

Verifier. c. Packing list

MEMENUHI

Auditee dapat menunjukan 14 dokumen Packing List yang menyertai ekspor produk selama periode Agustus 2014 sampai Juli 2015 (12 bulan), dimana informasi mengenai penerima, deskripsi produk, jenis produk, dan kuantitas produk telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (Invoice, PEB, Bill of Lading).

Verifier.d. Invoice

MEMENUHI

Auditee juga dapat menunjukan 14 dokumen Invoice yang menyertai pengiriman eksport selama periode Agustus 2014 sampai Juli 2015, dimana informasi mengenai penerima, deskripsi produk, jenis produk, dan kuantitas produk telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (Packing List, PEB, Bill of Lading).

Verifier e. B/L

MEMENUHI

Auditee juga dapat menunjukan 14 dokumen Bill of Lading yang menyertai ekspor produk selama periode Agustus 2014 sampai Juli 2015, dimana informasi mengenai penerima, deskripsi produk, jenis produk, dan kuantitas produk telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (Invoice, PEB, Packing List).

Verifier .f. Dokumen Lisensi Ekspor (VLegal)

MEMENUHI

Auditee dapat menunjukan 14 dokumen V-legal yang menyertai eksport selama periode Agustus 2014 sampai Juli 2015. Terdapat perbedaan kuantitas produk yang dieksport antara dokumen V-legal dengan dokumen PEB , dimana kuantitas pada dokumen V-legal lebih besar dibandingkan dokumen PEB. Perbedaan tersebut masih dalam batas toleransi, sehingga tidak perlu ada revisi V-legal yang sudah diterbitkan. Seperti yang dijelaskan pada verifier 2.1.3.d, auditee tidak

EQI-F103.1.0/20120126

Halaman 10 dari 13

melakukan pembelian kayu lelang, sehingga tidak ada dokumen V-legal yang disalahgunakan untuk ekspor produk yang menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang. Verifier. g. Hasil verifikasi teknis (laporan surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis

MEMENUHI

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 64/M-DAG/PER/10/2012, dan terakhir Permendag Nomor 97/M-DAG/PER/12/2014, produk auditee adalah produk yang di wajibkan verifikasi teknis. Dan auditee dapat menunjukan 14 Dokumen Laporan Surveyor untuk periode Agustus 2014 sampai Juli 2015, verifikasi teknis dilakukan oleh PT Sucofindo dengan informasi meliputi kode HS, Uraian Barang, satuan dan Jumlah. Pelaksanaan pemeriksaan seluruhnya dilakukan dilokasi industri auditee, yaitu Jl. Yos Sudarso No.173 Tunggorono Jombang, Jawa Timur.

Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.

-

Produk Auditee adalah moulding dengan luas penampang kurang dari 1000 M2, sehingga tidak termasuk ke dalam kelompok produk yang dikenakan tarif bea keluar sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 223/PMK.011/2008 tanggal 17 Desember 2008 Tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar.

Verifier. i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang di batasi perdagangannya

MEMENUHI

Bahan baku yang dipakai Auditee berasal dari jenis Merbau, Kuku dan Sawo kecik. Berdasarkan Permenhut No 57/Menhut-II/2008 tentang Arahan strategis konservasi spesies nasional di mana hanya terdapat 22 jenis kayu yang dibatasi jumlah perdagangannya, jenis-jenis kayu tersebut tidak termasuk kedalamnya, juga tidak terdaftar dalam CITES Appendic I, II , III.

Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V - Legal Verifier Tanda V – dibubuhkan ketentuan

MEMENUHI Legal

yang sesuai

Auditee telah membubuhkan tanda V-legal pada dokumen Packing List dan Invoice dengan identitas sebagai berikut: 014-LVLK-006-IDN Penulisan Identitas Penandaan tanda V-legal mengacu pada SK Menteri Kehutanan RI nomor SK.641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Tanda V-legal. Sebagaimana yang diterangkan dalam verifier 2.1.3.d auditee tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang sehingga tidak ada dokumen V-legal yang dibubuhkan pada produk yang berasal dari kayu lelang.

Kriteria K.4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja Indikator 4.1.1 Prosedur dan implementasi K3 Verifier a. Pedoman/ prosedur K3

MEMENUHI

EQI-F103.1.0/20120126

Auditee telah memiliki aturan mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang tercantum dalam Manual Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan. Dari manual tersebut dijabarkan ke dalam Prosedur. Dari masing-masing prosedur tersebut diturunkan lagi menjadi Instruksi Kerja (IK) sebagai acuan kerja di lapangan. Auditee juga telah mempunyai Susunan Panitia pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) yang telah mendapat pengesahan dari Dinas Sosial Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jombang dengan nomor : 566/1416/415.33/P2K3L/IX/2013 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jombang pada taggal 24 September 2013, yang dilengkapi lampiran susunan pengurus P2K3 dengan nomor Halaman 11 dari 13

yang sama dengan susunan 1 orang Pembina, 1 orang ketua dan 1 orang sekretaris, serta 7 orang anggota. Verifier.b. Implementasi K3

MEMENUHI

Verifier.c Catatan kecelakaan kerja

MEMENUHI

Untuk implementasi K3, auditee telah menyediakan peralatan penunjang pelaksanaan K3 yang terdiri dari daftar peralatan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Auditee, diantaranya : APAR berupa Powdwe dan Super Busa, masker kain, masker filter, sarung tangan karet, dan Kotak P3K. Auditee juga telah memiliki pendataan untuk mencatat peralatan seperti APAR dan denah titik penempatan digambarkan dalam peta, tanggal pengisian, tanggal kedaluwarsa, dan tanggal pengisian ulang APAR. Untuk Alat Pelindung Diri (APD) setiap pegawai umumnya telah diberikan Alat pelindung seperti masker tetapi ada beberapa unit kerja mendapatkan alat pelindung yang berbeda tergantung tingkat kesulitan. Dan untuk jalur evakuasi selain telah memiliki peta untuk implementasi evakuasi bila terjadi suatu kasus juga tanda jalur evakuasi yang dipasang pada tempat yang bebas dari segala hambatan, sehingga memudahkan evakuasi bila terjadi suatu kasus. Setiap kejadian kecelakaan kerja, baik kecelakaan ringan maupun berat, pada setiap kasus kecelakaan telah dilakukan pencatatan oleh pihak manajemen bekerja sama dengan pihak poliklinik yang lokasinya berdekatan dengan Auditee. Selama periode Agustus 2014 sampai Juli 2015 terdapat sejumlah kejadian kecelakaan kerja baik yang terjadi di dalam kawasan maupun di luar kawasan (di jalan). Berdasarkan dari catatan kecelakaan kerja dalam periode tersebut terdapat sebanyak 18 orang yang mengalami kasus kecelakaan ringan. Di dalam catatan kecelakaan kerja telah terdapat upaya penekanan tingkat kecelakaan kerja. Setiap 3 bulan Auditee melaporkan Kecelakaan Kerja yang terjadi kepada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jombang.

Kriteria K.4.2 Pemenuhan hak hak tenaga kerja Indikator. 4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja Verifier : Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

MEMENUHI

Untuk serikat pekerja Auditee telah membentuk Serikat Karyawan yang telah di daftarkan kepada Dinas Sosial dan Tenaga kerja Kabupaten Jombang telah di catat dengan nomor : 70/OP.SP.D.20.201/DFT.18/XIII/VIII/2011 tertanggal 18 Agustus 2011 yang di tanda tangani oleh Kepala Dinas atas nama Bupati. Sekar PT SJI telah memiliki susunan kepengurusan periode 2014 – 2016. Setelah di lakukan wawancara dengan beberapa karyawan dan wakil manajemen tentang SEKAR umumnya telah berjalan dengan baik dan terakomodir setiap ada keluhan atau aspirasi dari ke dua belah pihak

Indikator 4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempeker jakan karyawan > 10 orang. Verifier : Ketersediaan dokumen KKB atau PP yang mengatur hakhak pekerja

EQI-F103.1.0/20120126

MEMENUHI

Auditee telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode 2014 – 2016 antara Auditee dengan Pengurus Serikat Pekerja (SEKAR) PT Semesta Jati Indah. Perjanjian Kerja Bersama tersebut telah didaftarkan kepada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Jombang, berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jombang Halaman 12 dari 13

Nomor : Kep.568/1424/PKB.06/415.33/2014 tanggal 07 Agustus 2014. Indikator. 4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan) Verifier : Tidak ada pekerja masih di bawah umur

EQI-F103.1.0/20120126

MEMENUHI yang

Setelah di lakukan verifikasi terhadap bagian Personalia, jumlah karyawan auditee terdiri dari karyawan tetap sama karyawan outsouching. Dengan jumlah karyawan tetap sebanyak 53 orang. Karyawan outsouching terdiri dari : 1. PT Hafizah Jaya Prima sebanyak 19 orang 2. PT Lestari Untung Jaya sebanyak 43 orang Berdasarkan data karyawan tersebut, Pihak Manajemen tidak mengerjakan karyawan yang di bawah umur, karyawan dengan tingkat usia paling muda adalah tahun kelahiran 1996 atau berumur 19 tahun.

Halaman 13 dari 13

2015, tanggal 2 September 2015

Recommend Documents