Hari : Rabu Tanggal : 19 November 2014 NO
MEDIA
JUDUL
RESUME
1
ANALISA
‘’PERTAMINA JAMIN STOK BBM DI SUMUT’’.
Pascakenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi dimulai Selasa(18/11), sejumlah masyarakat meresahkan pasokan di stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) sejumlah wilayah di Indonesia. Namun,PT Pertamina menyatakan pihaknya menjamin ketahanan stok BBM, Khususnya yang non subsidi. Hal tersebut dibenarkan Senior Supervisor External Relation PT Pertamina Marketing Operation (MOR) I Sumbagut, Zainal Abidin melalui pesan singkat, di hari yang sama. Dikatakan, Pertamina memastikan ketahanan BBM Nonsubsidi.
2
ANALISA
‘’ORGANDA BERENCANA MOGOK NASIONAL PROTES KENAIKAN BBM’’(Berita ini juga terbit di Waspada,SIB).
Seluruh pengusaha angkutan umum yang tergabung dalam organisasi gabungan darat (Organda) berencana melakukan mogok nasional pada Rabu(19/11) sebagai protes atas kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Angkutan umum dan Angkutan barang akan mogok secara nasional mulai pukul 00.00 Wib dan berlangsung selama satu hari penuh, ‘’kata Ketua Umum DPD Organda Eka Sari Lorena Soerbakti usai mengikuti Musyawarah Kerja Nasional IV Organda 2014 di Semarang. Dia menyatakan kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi merugikan pengusaha angkutan umum. Eka mengharapkan pemerintah lebih memperhatikan nasib para pengusaha angkutan yang tergabung dalam Organda terkait dengan kenaikan harga BBM bersubsidi.
3.
ANALISA
‘’ANTISIPASO GEJOLAK HARGA BERAS BOLOG DIVRE GELAR OPERASI PASAR’’.
Perum Bulog Divre Sumatera Utara menggelar operasi pasar di sejumlah lokasi mulai Selasa(18/11). Operasi pasar yang berlangsung hingga 22 November ini dalam upaya mengantisipasi gejolak harga pangan terutama beras menyusul kenaikan harga bahan bakar minyak. Demikian diungkapkan Kepala Perum bulog Divisi Regional Sumut, Faska Khaerul Zaman di sela-sela Operasi pasar di Medan kemarin. Dia menjelaskan operasi pasar ini menampilkan beras kualitas premium dengan harga Rp8.500/kg atau dibawah harga pasar. Pelaksanaan operasi pasar antara lain di halaman gudang bulog jalan Mustafa medan, Halam Gedung Bulog Labuhan deli. Toko Grace Sei Mencirim.
77
NO
MEDIA
JUDUL
RESUME
4.
ANALISA
‘’RAKER DENGAN KOMISI E DPRD SUMUT BPAD SUMUT MILIKI ANGGARAN RP55,6 MILIAR, REALISASI BARU 30 PERSEN’’.
Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi (BPAD) Provsu pada APBD 2014 memilki pagu anggaran Rp55,6 milliar, tetapi realisasi sampai Oktober 2014 hanya 30 persen atau Rp17,3 milliar. Demikian disampaikan Kepala BPAD Sumut, Hasangapan Tambunan saat rapat kerja dengan komisi E DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol Medan, selasa(18/11). Rendahnya realisasi tersebut, kata Hasangapan Tambunan karena belum dibayarnya biaya program pengembangan budaya baca pembinaan perpustakaan sebesar Rp22,98 milliar. Dia juga optimis realisasinya akan meningkatkan sampai 90 persen pada Desember 2014 karena pembayaran untuk bangunan baru dan budaya minat bisa dilaksanakan.
5.
ANALISA
‘’PENDATAAN KELUARGA,BkkbN SUMUT ANGGARKAN RP34 MILIAR’’.
Perwakilan Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sumut mengangarkan sepertiga anggaranya atau sebesar RP34 Miliar untuk pendataan keluarga di seluruh kabupaten/kota se-Sumatera Utara. Dana yang dianggarkan sebesar itu, lanjutnya, dikarenakan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) para petugas advokasi sungguh sangat berat. Selain itu, jumlah Kepala Keluarga (KK) di Sumut lebih dari didata hingga pulau-pulau terkecil. Seraya menambahkan dengan anggaran tersebut dengan kapasitas petugas dapat meningkatkan program.
6.
ANALISA
‘’TERKAIT KENAIKAN BBM GUBSU SIAP JADI JURKAM PEMERINTAH PUSAT’’.(Berita ini juga terbit di Mimbar Umum,Sindo,Medan Bisnis).
Gubsu Gatot Pujo Nugroho menegaskan, Pemprovsu mendukung kebijakan pemerintah pusat yang menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Hanya saja, dia berharap Presiden Joko Widodo mengumpulkan para gubernur seluruh Indonesia untuk menjelaskan secara lebih rinci terkait kompensasi pengaliham subsidi BBM. ‘’Kalau dulu deluruh gubernur diundang tentang apa saja kebijakan pemerintah terkait kenaikan BBM. Sekarang kita harapkan presiden mengundang kita. Kita siap menjadi jurkam pemerintah pusat di daerah, sebut Gubsu di kediamannya, Selasa(18/11). Untuk angkutan umum, Gubsu mengharapkan, para pengusaha angkutan tidak sampai melakukan aksi mogok. Soalnya mogok akan mengganggu stabilitas perekonomian di daerah ini. Dia juga berharap,para mahasiswa yang mengkritisi kebijakan pemerintah ini dilakukan secara santun.
7.
SINAR INDONESIA BARU
‘’PERSIAPAN PENJARINGAN DIMULAI DESEMBER 2014 CALON DIREKSI PDAM TIRTANADI DIBUKA BAGI KALANGAN PROFESIONAL’’
Dewan Pengawas PDAM Tirtanadi periode 2014-2017 yang dilantik senin pecan lalu kini tengah mempersiapkan diri untuk proses penjaringan calon direksi perusahaan daerah Pemprovsu ini yang mana masa jabatan direksi akan berakhir Maret 2015 tahun depan. Penjaringan calon akan dibuka seluas-luasnya bagi mereka yang berminat dan penilaian akan dilakukan secara professional,’’ujar anggota dewan pangawas PDAM Tirtanadi IR JB Siringo-Ringo di kantornya lantai IV PDAM Tirtanadi,selasa siang(18/11). Ia mengatakan, calon direksi bisa dari internal maupun eksternal sepanjang mengikuti prosedur dan kriteria yang berlaku. Diperhitungkan Desember 2014 sudah mulai dibuka penjaringan direksi tersebut.
78
NO
MEDIA
JUDUL
RESUME
8.
SINAR INDONESIA BARU
‘’DPRDSU DESAK DPRD KARO SEGERA JADWALKAN PARIPURNA PELANTIKAN BUPATI’’
Kalangan DPRD Sumut mendesak DPRD Karo segera menjadwalkan paripurna pelantikan Plt Bupati Karo Terkelin Brahmana menjadi Bupati Karo defenitif demi memaksimalkan kinerja pemerintahan sekaligus meningkatkan pembangunan serta penanganan pengungsi erupsi gunung sinabung yang saat ini masih memerlukan penangan maksimal. Bagi masyarkat karo, pihak DPRDSU mengungkapkan,lebih cepat dilantik lebih baik, karena dengan diteteapkan Terkelin Brahman menjadi Bupati, kewenangannya memimpin karo semakin kuat dan segala tugas-tugas sebagai kepala daerah sepenuhnya menjadi tanggungjawab.
9.
SINAR INDONESIA BARU
‘’BBM NAIK, TPID PERKIRAKAN INFLASI SUMUT NAMBAH 2 PERSEN’’.
Akibat Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi naik Rp2.000 per liter, Tim Pengendali Inflasi daerah (TPID) Sumut memperkirakan inflasi sumut bertambah 2% dari sebelumnya 5 % hal itu dikatakan Katua TPID Sumut, Difi Djihansyah kepada wartan,selasa(18/11) di sela-sela rapat Koordinasi TPID di Medan. Dia mengatakan, TPID Sumut melakukan koordinasi kepada daeah agar suplai bahan pangan dan BBM di setiap daerah tetap lancar. Sehingga inflasi di Sumut tetap stabil yakni dari angka perkiraan awal.
10.
ANDALAS
“PAHLAWAN HARUS JADI INSPIRASI KEBANGKITAN BANGSA”
11.
JURNAL ASIA
“BBM NAIK IHSG KEMBALI KE 5.100”
12.
SUMUT 24
“MAHASISIWA UNJUK RASA DI SEJUMLAH LOKASI DI KOTA MEDAN’’ (Berita Ini Juga Terbit Di Jurnal Asia, Medan Bisnis)
Yayasan Mahaputra Utama Jamin Ginting akan menggelar syukuran penganugerahan gelar Pahlawan Nasional Letjen Jamin Ginting, Sabtu (29/11) di Hotel JW Marriot Medan, Jalan Putri Hijau Nomor 10 Medan. Sekretaris Panitia Drs Sarjani Tarigan MSP, kepada wartawan, Selasa (18/11) di kantor Bupati Karo mengatakan, untuk suksesnya acara syukuran tersebut dan mempersiapkan segala sesuatunya yang di butuhkan telah terbentuk panitia dan seksi-seksi. Panitia inti, Ketua umum Letjen (Purn) Amir Sembiring, Bendahara Dra Riahna Jamin Ginting, Sekretaris Drs Sarjani Tarigan MSP. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat 48.526 poin atau 0,96 persen ke level 5,102.469 pada Perdagangan Selasa (18/11). Sementara Indeks LQ45 melonjak 9.368 poin atau 1,08 persen ke level 876.586. hasil positif ini dipicu oleh optimism pelaku pasar akan kondisi ekonomi kedepan pascapengumuman kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tadi malam oleh pemerintah. Hal tersebut di respon investor dengan melakukan aksi beli berbagai sector saham. Kondisi tersebut mendorong mayoritas sektoral saham kompak menguat sepanjang perdagangan berlangsung, Sejak Selasa pagi. Pasca pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM per 17 November 2014 malam, aksi unjuk rasa di Kota Medan pun terjadi di sejumlah lokasi. Seperti, di depan kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sumut, Selasa (18/11). Puluhan mahasiswa menolak atas keputusan pemerintah yang menaikan harga BBM sebesar Rp2.000 per liter. Bahkan, aksi unjuk rasa itu pun berujung dengan memberhentikan mobil Fuso pengangkut semen. Akibatnya, arus lalu-lintas di depan Kampus IAIN Sumut inipun jadi macat total. Dalam orasinya, Wildan Presiden Mahasiswa IAIN Sumut mengatakan, sangat menolak atas kesepakatan pemerintah Indonesia yang telah menaikan harga BBM.
79
NO
MEDIA
JUDUL
RESUME
13.
SINDO
“INVESTASI TAK CERMINKAN VISI GUBSU”
Investasi yang masuk di Sumut sepanjang 2014 masih didominasi sektor pertambangan. Hal ini dinilai tidak mencerminkan penguatan daya saing seperti yang menjadi visi misi Gubernur Sumut,Gatot Pujo Nugroho. Anggota Komisi B DPRD Sumut, Ramses Simbolon, mengatakan, dari Rp9,004 triliun realisasi investasi yang masuk sepanjang 2014, ternyata 50% diantaranya berada di sector pertambangan. Meski realisasi tersebut sudah hamper memenuhi target, jika dilihat dari visi dan misi gubernur, investasi di sector pertambangan belum mencirikan penguatan daya saing.
14.
MEDAN POS
“WAGUBSU : PERTUMBUHAN EKONOMI SUMUT LEBIH TINGGI DARI NASIONAL” (Berita Ini Juga Terbit Di Batak Pos)
15.
MEDAN BISNIS
“WARGA MASIH KEBINGUNGAN CAIRKAN DANA KOMPENSASI BBM”
16.
SUMUT 24
“GATOT DIMINTA EVALUASI KINERJA DIRUT PT PERKEBUNAN”
17.
ANDALAS
“DEMO DI SUMUT DAN 7 PROVINSI LAINNYA KONDUSIF’
Wagubsu Ir H Tengku Erry Nuradi MSi mengatakan bahwa Forum Komunikasi Ekonomi dan Keuangan Regional (F-KEKR) bertujuan untuk menetukan langkah prioritas dan meningkatkan sinergi serta koordinasi antar SKPD dan stakeholders. “Dibawah komando Bapak Gubsu bekerjasama dengan Bank Indonesia guna membangun perekonomian Sumut yang stabil, berkualitas, dan memiliki ketahanan terhadap goncangan baik yang berasal dari internal maupun eksternal,” ujar Erry pada saat menghadiri dan membuka acara Forum Komunikasi Ekonomi dan Keuangan Regional, kemarin, di Gedung BI Jalan Balaikota, Medan. Masyarakat penerima bantuan melalui program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) sudah bias m,encairkan dananya di Kantor Pos terdekat, mulai Selasa (18/11). PSKS ini sama dengan Kartu Pelindung Sosial (KPS) yang bias digunakan keluarga kurang sejahtera, yang belu memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Sayangnya, penyaluran dana yang merupakan kompensasi terhadap kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi itu, membingungkan masyarakat, karena minimnya sosialisasi. Beberapa warga yang tidak paham bagaimana proses pencairan dana PSKS, akhirnya pulang dengan tangan kosong. Gubsu H Gatot Pujo Nugroho ST melakukan evaluasi kinerja Dirut PT Perkebunan Sumut, Darwin Nasution. Hal itu perlu dilakukan lantaran Darwin dinilai tidak transparan terhadap laporan manejemen khususnya pada grafik penyertaan modal dan target Pendapatan Daerah (PAD). Selain itu juga menyangkut persoalan jumlah penyertaan modal pertahun sejak didirikanya PT Perkebunan Sumut, sehingga sulit bagi public mendeteksi laba serta target kelayakan PAD dari PT Perkebunan itu. Hal itu dikatakan, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumut Mukhriz Fauzi Selasa (18/11). Polri menetapkan status siaga 1 pascakenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM). Setidaknya hingga siang ini terpantau ada sejumlah aksi demonstrasi menolak kenaikan BBM di Tanah Air. ‘’Saya sudah dapat laporan dari 8 provinsi dimana disana terjadi aksi demonstrasi. Ada di polda Sumut, Jambi, Bengkulu, DKI. Nusa Tenggara Timur, Jawa Timur, Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan,” kata asisten Operasi Polri Irjen Arif Wahyunadi di Mobes Polri, Selasa (18/11). Demo tersebut diikuti puluhan hingga ratusan orang dengan keadaan relative kondusif. Demo masih dalam koridor hokum, tertib, dan tidak anarkis.
80
NO
MEDIA
JUDUL
RESUME
18.
ORBIT
‘’SUTIAS AKUI SEIRING TERIMA KELUHAN MASYARAKAT SOAL SIARAN TV”
Ketua TP-PKK Provsu Hj Sutias Handayani Gatot Pujo Nugroho menggandeng Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumut untuk menerima keluhan masyarakat tentang siaran televise yang menyimpang khususnya berdampak negative. Hal itu dikatakan saat menerima audiensi KPID Sumut di ruang kerja Ketua TP PKK Provsu, Senin (17/11) Jalan Cut Nyak Dien Medan. Maraknya siaran televise yang menyimpang dan bias dampak negative pada generasi muda, membuat Sutias menyambut baik keberadaan KPID sebagai social control dan pengawas terhadap siaran televise
19.
ORBIT
‘’MAHASISWA MINTA GUBSU COPOT ALEXXIUS PURBA”
20.
MEDAN BISNIS
“APK PENDIDIKAN SUMUT MASIH DI BAWAH 70%”
21.
MEDAN BISNIS
“HARGA BAHAN POKOK BAKAL MELAMBUNG TINGGI”(Berita In Juga Terbit Di Koran Mimbar Umum)
22.
WASPADA
“AKHIRNYA PEMISKINAN RAKYAT PUN TERJADI”
Dugaan penjualan asset Pemprovsu oleh Dinal Kesejahteraan Sosial provsu kembali bergulir. Elemen mahasiswa yang turun kejalan meminta Gubsu segera mencopot kepala Dinkessos Provsu Alexxius Purba. Elemen mahasiswa yang mengatasnamakan Badan Koordinasi Pemuda Muslim Sumut dan Majelis Ikatan Mahasiswa Perubahan Indonesia (Mimpi), Senin (17/11) mendatangi kantor DPRD Sumut. Mahasiswa membawa spanduk baliho yang bertuliskan oknum di balik penjualan asset Pemprovsu yang terletak di UPT Pungai, Binjai saat ini sudah rata dengan tanah. Kepada Dinas Pendidikan Pemprov Sumut Masri menyambutkan,Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan di Sumatera Utara (Sumut) masih dibawah 70%. Hal itu dikatakannya saat temu pers dengan wartawan di Medan, Jum’at (14/11). Dia mengatakan, dari jenjang pendidikan APK Perguruan Tinggi (PT) masih 32,9%. Yang paling menonjol pada APK SMP/MTS yang telah mencapai 103%. Kita berharap ada dukungan dari pemeritah kabupaten dan pemerintah kota sumut mengalokasikan anggaran dari Bantuan Keuangan Provinsi untuk sekolah-sekolah terutama penambahan ruang kelas di sekolah ujarnya. Untuk meningkatkan APK ini, ujarnya, salah satu caranya adalah dengan penambahan ruang kelas. Berdasarkan data Dinas Pendidikan Sumut, APK PAUD tercatat 63,01%, APK SD/MI 113%, APK SMK 63%, dan APK PT 32,9%. Pescakenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) sejak Selasa (18/11) dini hari, sejumlah pedagang bahan pokok di Medan memperkirakan dalam dua atau tiga hari ke depan harga barang di pasaran bakal melambung tinggi hingga 40% dari harga saat ini. Seorang pedagang di pusat Pasar Medan, Rawin mengungkapkan, saat ini harga bahan kebutuhan pokok di pasar itu memang belum ada perubahan meski harga BBM telah naik. Kami masih jual stok lama, jadi untuk hari ini belum ada perubahan, katanya kepada Medan Bisnis, Selasa (18/11). Pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi sebesar Rp2.000 perliter sehingga premium menjadi Rp8.5000 per liter dan solar Rp7.500 per liter. Wakil Ketua Komisi Xl DPR RI H.Gus Irawan Pasaribu, SE.AK, MM, mengatakan, kebijakkan pemerintah yang naikkan harga BBM, Selasa (18/11) pukul 00:00 merupakan awal pemiskinan rakyat. Akhirnya pemiskinan rakyat pun terjadi, ujar Gus Irawan kepada Waspada setelah Peresiden Joko-Widodo secara resmi mengumumkan kenaikkan hara BBM, Senin (17/11) malam. Wajar jika menuai banyak protes dari berbagai pihak, kata Fahmi Natigor Nasution menjawab Waspada, Selasa (18/11). Kondisi masyarakat akan semakin terjepit dengan keputusan dinaikkan harga BBM. Mestinya pemerintah lebih bersikap realistis dan prihatin terhadap kondisi warganya.
81
NO
MEDIA
JUDUL
RESUME
23.
WASPADA
“GUBSU JANGAN ANARKIS”
Gubsu Gatot Pujo Nugroho berharap, para mahasiswa yang mengkritisi kebijakan pemerintah soal kenaikkan harga BBM dilakukan secara santun dan tidak anarkis. Mengkritisi itu boleh saja, karena bagian dari demokrasi. Tapi, kita harapkan dilakukan ssecara umum. Tidak anarkis atau merusak fasilitas negara, karena yang rugi kita juga, ujar Gubsu kepada wartawan di rumah dinas Jl. Sudirman, Medan, Selasa (18/11) sore. Gubsu menegaskan, Pemprovsu mendukung kebijakan pemerintah pusat yang menaikkan hrga bahan bakar minyak (BBM).
24.
ANDALAS
“BLH PROVSU TAKUT MENINDAK PERUSAHAAN PERUSAK LINGKUNGAN”
Dari yang kita lihat menanggapi aktivitas peternakan babi PT Allegrindo yang diduga limbahnya telah mencemari air Danau Toba, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) dalam hal ini Badan Lingkungan Hidup (BLH) provinsi Sumut dinilai lemah dan takut dalam mengambil tindakan tegas. Kalau untuk kasus lingkungan yang terjadi di Sumut, hingga deetik ini pihak Pemprovsu yakni BLH tidak berani untuk bertindak tegas, kata Koordinator pemberdayaan Ekonomi Lingkungan Rakyat (Pekat) Muslim, saat dihubungi wartawan melalui ponsel, Selasa (18/11).
82
