Rabu, 19 Agustus 2015

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

PENGENDALIAN INTERN DALAM PELAKSANAAAN DAN PERTANGUNGJAWABAN APBN :

Pengalaman Kementerian Keuangan Rabu, 19 Agustus 2015 Rakorwas Peningkatan Kapasitas PI di Lingkungan Kemristekdikti

Agenda

• Konsep Dasar Pengendalian Intern • Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban APBN • Pengendalian Intern dalam Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban APBN • Pengalaman Kementerian Keuangan

Rakorwas Peningkatan Kapasitas PI di lingkungan kemristekdikti

2

Konsep Dasar Pengendalian Intern Rakorwas Peningkatan Kapasitas PI di Lingkungan Kemristekdikti

Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, Kesempurnaan

Kenapa perlu kontrol?

ADA HAL YANG TIDAK PASTI DI SETIAP AKTIVITAS PENCAPAIAN TUJUAN


4

Bagaimana praktik kontrol? Dahulu...  Internal check: kegiatan yang dilakukan oleh seseorang diawasi orang lain

 Pengawasan melekat  Sistem pengendalian manajemen: organisasi, personil, kebijakan, perencanaan, prosedur, pencatatan, pelaporan, reviu intern


5

Bagaimana praktik kontrol? Saat ini... Terjadi perubahan fokus pengendalian yang dulunya “hard control” menjadi terintegrasi antara “hard control” dan “soft control”


6

Terbit kerangka pengendalian intern terintegrasi

1992

Internal Control Integrated Framework

1999

2004

GAO

INTOSAI

PP-60/2008

Standards for Internal Control in the Federal Government

Guidelines for Internal Control Standards for the Public Sector

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah


2008

7

Definisi Pengendalian Intern COSO

INTOSAI

SPIP

Proses yang dipengaruhi oleh dewan direksi entitas, manajemen, dan personil lainnya, dirancang untuk memberikan jaminan yang memadai mengenai pencapaian tujuan

Proses integral yang dipengaruhi oleh manajemen dan personil suatu entitas dan dirancang untuk mengatasi risiko dan memberikan jaminan yang memadai dalam mewujudkan misi entitas dan tujuan umum dapat tercapai

Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi


8

Definisi Pengendalian Intern

Proses

• Terintegrasi • Terusmenerus

Dipengaruhi manusia • Pimpinan • Pegawai

Keyakinan memadai

Mewujudkan tujuan

• Tidak mutlak • Memiliki keterbatasan

Operasi, pelaporan, ketaatan, pengamanan aset


9

Keterbatasan Pengendalian Intern • • • • •

Pertimbangan (judgement) Gangguan (breakdown) Pengabaian manajemen Kolusi Biaya vs manfaat


10

Visualisasi Konsep Pengendalian Intern Korelasi antara komponen-komponen pengendalian intern

Hubungan antara komponen ruang lingkup, dan tujuan pengendalian intern Rakorwas Peningkatan Kapasitas PI di lingkungan kemristekdikti

11

Visualisasi Konsep Pengendalian Intern

COSO

INTOSAI


SPIP

12

Tujuan Pengendalian Intern COSO

 efektivitas dan efisiensi operasi  keandalan pelaporan keuangan  kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku

INTOSAI

   

melaksanakan operasi secara tertib, beretika, ekonomis, efisien, dan efektif memenuhi kewajiban akuntabilitas mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku pengamanan sumber daya terhadap kehilangan, penyalahgunaan, & kerusakan

SPIP

   

kegiatan yang efektif dan efisien keandalan pelaporan keuangan pengamanan aset negara ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan


13

Unsur Pengendalian Intern

Lingkungan pengendalian Penilaian risiko Aktivitas/kegiatan pengendalian Informasi & komunikasi Pemantauan COSO, INTOSAI, dan SPIP memiliki unsur yg sama Rakorwas Peningkatan Kapasitas PI di lingkungan kemristekdikti

14

Tanggung Jawab  Manajemen bertanggung jawab merancang, melaksanakan, memelihara dan mendokumentasikan pengendalian intern

 Setiap orang bertanggung jawab atas pengendalian intern sesuai perannya  Internal auditor mengevaluasi dan memberikan rekomendasi untuk mendukung efektivitas pengendalian intern


15

PP-60/2008 SPIP Ps. 13-17

Ps. 4-12

Ps. 3

Ps. 1-2

Penilaian Risiko

Kegiatan Pengendalian

Lingkungan Pengendalian Umum

Bab I Umum

Ps. 18-40

Informasi & Komunikasi

Bab II Unsur SPIP

SPIP

Pemantauan

Bab IV Penutup

Ps. 41-42

Ps. 43-46

Ps. 60-61

Bab III Penguatan Umum Ps. 47

Pembinaan Pengawasan Intern

Ps. 59

Ps. 48-58

DAFTAR UJI Rakorwas Peningkatan Kapasitas PI di lingkungan kemristekdikti

16

SPIP dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara PAKET UUKN

• UU-17/2003 • UU-1/2004 • UU-15/2004

PEMERINTAH PUSAT & DAERAH

mengelola keuangan negara Perencanaan – Pelaksanaan – Pengawasan – Pertanggungjawaban

Menyelenggarakan SPIP Keyakinan Memadai

tercapainya tujuan organisasi kegiatan efektif dan efisien – pelaporan keuangan andal – pengamanan aset – ketaatan terhadap peraturan

akuntabilitas kepada PUBLIK: Pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Rakorwas Peningkatan Kapasitas PI di lingkungan kemristekdikti

17

Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban APBN Rakorwas Peningkatan Kapasitas PI di Lingkungan Kemristekdikti


Pejabat Perbendaharaan Negara (UU No. 1 tahun 2004 Pasal 4 s.d. 10)

• Menteri/pimpinan lembaga adalah Pengguna Anggaran/Pengguna Barang bagi Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya; • Menteri Keuangan adalah Bendahara Umum Negara; • Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota mengangkat Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan/belanja pada kantor/satker dilingkungan K/L/Satker perangkat daerah


19

Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (Pasal 11 s.d. 12)

• Tahun anggaran meliputi satu tahun mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember; • APBN dalam satu tahun anggaran meliputi : a. Hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih; b. Kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai penguran nilai kekayaan bersih c. Penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran ybs maupun tahun-tahun anggaran berikutnya • Penerimaan dan pengeluaran negara dilakukan melalui Rekening Kas Umum Negara


20


Pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran

Perubahan mendasar:  Pembagian kewenangan,  Sistem pembayaran, 21


Pembagian kewenangan

22


PERAN DAN TANGGUNG JAWAB MENTERI KEUANGAN DAN MENTERI TEKNIS

Menteri Keuangan sebagai pembantu Presiden dalam bidang keuangan pada hakekatnya adalah Chief Financial Officer (CFO) Pemerintah R.I.

Setiap menteri sebagai pembantu Presiden pada hakekatnya adalah Chief Operational Officer (COO) untuk bidang tugas kementerian yang dipimpinnya. 23

Pendelegasian Kewenangan dalam Pelaksanaan Anggaran

Presiden (sebagai CEO) Menteri Teknis (sebagai COO)

Menteri Keuangan (sebagai CFO)

Kepala Kantor (selaku Kuasa COO)

Kepala KPPN

(selaku Kuasa CFO)

Pendelegasian kewenangan pelaksanaan program Pendelegasian kewenangan perbendaharaan


24

Pemisahan Kewenangan

Menteri Teknis PEMBUATAN KOMITMEN

PENGUJIAN & PEMBEBANAN

PERINTAH PEMBAYARAN

Administratief beheer

Menteri Keuangan

PENGUJIAN

PENCAIRAN DANA

Comptabel beheer

25


Yang berlaku sebelum Menteri Teknis PEMBUATAN KOMITMEN

PENGUJIAN & PEMBEBANAN


Menteri Keuangan PERINTAH PEMBAYARAN



PENGUJIAN

PENCAIRAN DANA

Comptabel beheer

26

PEMISAHAN KEWENANGAN DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA NEGARA

Menteri Teknis

Selaku Pengguna Anggaran

PEMBUATAN KOMITMEN

PENGUJIAN & PERINTAH PEMBEBANAN PEMBAYARAN

Menteri Keuangan Selaku BUN

PENGUJIAN

PENCAIRAN DANA

Pengurusan Administratif

Pengurusan Komtabel

(Administratief Beheer)

(Comptabel Beheer)


27


Pelaporan

Dari Realisasi Anggaran Ke LAPORAN KEUANGAN

28


Audit

 Sasaran: • Audit keuangan, • Audit kinerja. • Audit dengan Tujuan tertentu.  Lembaga: • Internal, • Eksternal.

29

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN Kementerian Keuangan Republik Indonesia

RUU pertanggungjawaban pelaksanaan APBN, berupa laporan keuangan yang telah diperiksa BPK, disampaikan kepada DPR selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan setidak-tidaknya meliputi : o Laporan Realisasi APBN, o Neraca, o Laporan Arus Kas, dan o Catatan atas Laporan Keuangan (dilampiri laporan keuangan perusahaan negara dan badan lainnya). Akrual : + LO dan LPE.

Pengendalian Intern dalam Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban APBN Rakorwas Peningkatan Kapasitas PI di Lingkungan Kemristekdikti


Lingkungan Pengendalian Membentuk nada organisasi, mempengaruhi kesadaran pengendalian orang-orangnya, dan menjadi fondasi disiplin dan struktur bagi komponen pengendalian intern yang lain.


32

Lingkungan Pengendalian

Pelaksanaan • Jaga integritas dan nilainilai etik dalam melaksanakan anggaran. • Beri kewenangan kepada pejabat yang kompeten. • Bentuk struktur sesuai kebutuhan dan governance • Berdayakan Inspektorat jenderal agar efektif. Struktur organisasi

Pertanggungjawaban • Jaga integritas dalam pelaporan dan pertanggungjawaban. • Tunjuk pejabat yang kompeten dalam pelaporan keuangan; • Komitmen pimpinan dalam pelaporan keuangan.; • Berdayakan Inspektorat jenderal untuk melakukan review atas Lap.keuangan.


SPIP • • • • • •

•

•

Penegakan integritas & nilai etika; Komitmen terhadap kompetensi; Kepemimpinan yang kondusif; Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan; Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat; Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia; Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif; dan Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait

33

Penilaian Risiko Penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran.


34

Penilaian Risiko Pelaksanaan

Pertangungjawaban

SPIP

• Rumuskan tujuan pelaksanaan

• Rumuskan tujuan pertanggungjawaban.

• Identifikasi risiko

• Identifikasi risiko pelaksanaan anggaran.

• Identifikasi risiko

• Perlu penetapan tujuan instansi dan kegiatan

• Analisis risiko.

• Analisis risiko pelaksanaan anggaran.


• Analisis risiko

35

Aktivitas/Kegiatan Pengendalian Kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan perintah/arahan atau respon risiko dilaksanakan.

PREVENTIF dan DETEKTIF


36

Aktivitas/Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan

Pertangg.

SPIP • Reviu atas kinerja instansi pemerintah yg bersangkutan; • Pembinaan sumber daya manusia; • Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi; • Pengendalian fisik atas aset; • Penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja; • Pemisahan fungsi; • Otorisasi atas transaksi dan kejadian yg penting; • Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian; • Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya; • Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya; dan • Dokumentasi yg baik atas SPI serta transaksi dan kejadian penting.


37

Informasi dan Komunikasi Informasi harus tepat waktu, terkini, akurat dan dapat diakses oleh pihak yang tepat serta didukung dengan komunikasi efektif.


38

Informasi dan Komunikasi Pelaksanaan

Pertangg.

SPIP • Pimpinan Instansi Pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat • Komunikasi atas informasi wajib diselenggarakan secara efektif


39

Pemantauan Menilai kualitas kinerja sistem pengendalian intern dari waktu ke waktu.


40

Pemantauan  Pemantauan berkelanjutan Pelaksanaan  Evaluasi terpisah  Laksanakan TL

Pertangg.

SPIP

 Pemantauan berkelanjutan  Evaluasi terpisah  Laksanakan TL

 Pemantauan berkelanjutan  Evaluasi terpisah  Tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya


41

Pengalaman Kementerian Keuangan Rakorwas Peningkatan Kapasitas PI di Lingkungan Kemristekdikti


Pendahuluan • Kemenkeu mengemban tugas strategis dalam pengelolaan keuangan negara • Sasaran strategis terkait penerimaan negara, penganggaran, perbendaharaan, kekayaan dan utang negara, perimbangan keuangan, kebijakan fiskal, dan stabilisasi ekonomi dan sektor keuangan • Kondisi politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan terus berubah, baik di lingkup nasional, regional, maupun global • Kemenkeu memiliki proses bisnis, jumlah aparatur dan satker dengan karakteristik budaya, geografi, dan infrastruktur yang beragam

Perlu Menerapkan Pengendalian Intern

Perlu Kerangka Kerja pengembangan dan penerapan jangka panjang secara berkelanjutan


43

Strategi Peningkatan Penerapan Pengendalian Intern Ditetapkan dalam KMK Nomor 152/KMK.09/2011 jo KMK Nomor 435/KMK.09/2012

JANGKA PENDEK 2011

JANGKA PANJANG 2012-2015

Sasaran

Pelaksana

Pemantauan atas kegiatan tertentu yang dipilih monitoring –level

Unit kerja tertentu yg ditunjuk

aktivitas/transaksi

Penerapan SPIP secara luas dan memadai  seluruh unsur – entitas

UKI (permanen)

dan aktivitas/ transaksi)

MANAJEMEN


44

Peningkatan Penerapan Pengendalian Intern

Penguatan Unsur Pemantauan

UNSUR SPIP • • • • •

Lingkungan Pengendalian Penilaian Risiko Kegiatan Pengendalian Informasi dan Komunikasi Pemantauan

 Penerapan unsur SPIP secara langsung maupun tidak langsung telah dibangun sejak reformasi birokrasi Kemenkeu tahun 2006.

 Untuk meningkatkannya dilakukan penguatan unsur pemantauan di tiap unit eselon I: 1. Pemantauan pengendalian utama 2. Pemantauan efektivitas implementasi dan kecukupan rancangan  Hasil pemantauan akan menjadi feedback perbaikan penerapan unsur-unsur lainnya.


45

Tujuan Pemantauan Pengendalian Intern

membantu pimpinan unit kerja untuk meningkatkan penerapan pengendalian intern dalam rangka pencapaian tujuan organisasi

memastikan pengendalian utama dijalankan sesuai dengan sistem, prosedur, dan ketentuan perundang-undangan yg berlaku

memastikan kecukupan rancangan pengendalian intern


46

Tahapan Peningkatan Penerapan Pengendalian Intern di Kemenkeu

2011

Penunjukan unit pelaksana pemantauan, penataan tugas serta pengembangan metodologi, perangkat dan mekanisme kerja pemantauan pada kegiatan tertentu.

2012

• Pembentukan struktur UKI permanen; • Pengembangan prgkt pemantauan pada kegiatan di luar tahun 2011; • Pengembangan metodologi , prgkt dan mekanisme kerja seluruh unsur pengendalian intern.

2013

Uji coba penerapan metodologi, perangkat, dan mekanisme kerja seluruh unsur pengendalian intern pada program dan kegiatan tertentu.


2014

Pengembangan & penerapan perangkat dan mekanisme kerja seluruh unsur pengendalian intern pada program dan kegiatan selain tahun 2013

2015

Pengembangan serta penerapan perangkat dan mekanisme kerja seluruh unsur pengendalian intern pada seluruh program dan kegiatan

47

Dasar dan Acuan Penerapan

DASAR HUKUM

ACUAN

• UU No.1/2004 • PP No.60/2008 • KMK No.152/KMK.09/2011

• COSO-Internal Control Integrated Framework • COSO-Guidance on Monitoring Internal Control Systems


48

Kebijakan Umum Penerapan Pengendalian Intern • Penerapan disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing unit eselon I • Pimpinan unit eselon I harus menetapkan sistem, kebijakan, prosedur, rencana kerja, dan menyelenggarakan pelatihan yang memadai • Pimpinan unit eselon I harus menyediakan sumber daya yang memadai • Setiap level pimpinan unit eselon I memberikan teladan budaya pengendalian intern yang kuat kepada seluruh pegawai di lingkungan kerjanya • Setiap unit eselon I melakukan evaluasi dan pengembangan berkelanjutan dalam rangka peningkatan penerapan pengendalian intern • Itjen sebagai aparat pengawasan intern secara aktif mendorong penerapan pengendalian intern di lingkungan Kemenkeu


49

Lingkup Penerapan Pengendalian Intern

Fokus utama penerapan pengendalian intern di Kementerian Keuangan adalah pada pembangunan lingkungan pengendalian yang kondusif serta pelaksanaan kegiatan pengendalian untuk mendukung pencapaian tujuan/sasaran operasional, pelaporan, dan ketaatan.

• Pengendalian intern diterapkan pada berbagai level dan area organisasi seperti pada level kementerian, eselon I, eselon II, dan eselon III pelayanan/operasional. • Pengendalian intern dapat pula diterapkan pada program, proyek, dan/atau kegiatan tertentu.


50

Konsep Tiga Lini Pertahanan

Lini Pertahanan Pertama

Lini Pertahanan Kedua

Lini Pertahanan Ketiga

Manajemen & seluruh pegawai

Fungsi Pemantauan (UKI)

Fungsi Auditor Internal (Itjen)

Lini pertahanan terpenting dalam mencegah kesalahan, mendeteksi kecurangan, serta mengidentifikasi kelemahan dan kerentanan pengendalian.

Memantau pengendalian intern di setiap tingkatan manajemen dan memperingatkan lini pertahanan pertama bila dijumpai kelemahan rancangan dan pelaksanaan pengendalian intern


Memberikan konsultasi dan asurans penerapan pengendalian intern, melaporkan kecurangan atau kekeliruan yang terjadi dan kelemahan pengendalian yang membahayakan organisasi

51

Dokumentasi Penerapan Pengendalian Intern

DOKUMENTASI PELAKSANAAN DAN PEMANTAUAN PENGENDALIAN INTERN

Disusun dan dipelihara oleh setiap unit

• Rekaman seluruh proses kegiatan yang telah terjadi • Dasar pengambilan keputusan di masa yang akan datang • Bukti hukum atas apa yang telah diputuskan dan dilaksanakan, khususnya bila terjadi sengketa hukum • Sarana pembelajaran dalam bentuk basis data pengetahuan • Sarana pemantauan dan kaji ulang


52

Dokumentasi Penerapan Pengendalian Intern

HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN • Penataan dokumentasi sedemikian rupa sehingga informasi mudah diakses dan termutakhirkan dengan baik • Pengamanan dokumentasi agar terjaga dari kemungkinan pencurian atau akses oleh pihak yang tidak berwenang • Pemenuhan persyaratan dokumen yang memerlukan keabsahan hukum tertentu • Penyimpanan dokumen orisinil dan masa retensi sesuai peraturan yang berlaku


53

Unit Kepatuhan Internal

U

nderstand business needs

K

eep anything on track

I

mprove processes continuously

Terima Kasih

Rabu, 19 Agustus 2015

Recommend Documents