Hari : Selasa Tanggal : 20 Januari 2015 NO
MEDIA
JUDUL
RESUME
1
ANALISA
‘’KORUPSI REKENING AIR PDAM TRITANADI MANTAN KEPALA KOPERASI PDAM TIRTANADI DITAHAN’’
2.
ANALISA
‘’12 CALON DIREKSI TIRTANADI PERIKSA KESEHATAN’’
Tipikor Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) Polda Sumut melimpahkan berkas perkara bersama tersangka, Subdarkan Siregar mantan Kepala Koperasi PDAM Tirtanadi Sumut (p-22) ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan,Senin(19/1). Pelimpahan berkas ini atas kasus dugaan korupsi dana rekening air pelanggan PDAM Tirtanadi Sumut 2012 senilai Rp5 Miliar. Kepala Seksi pidana khusus (Kasi Pidsus) Kejari Medan,Haris Hasbullah mengungkapkan berkas bersama tersangka dari Polda Sumut diterima hari ini untuk selanjutnya diserahkan ke Pengadilan Tipikor Medan. Dalam kasus ini, Subdarkan diduga terlibat melakukan tindak pidana korupsi dengan mantan Dirut PDAM Tirtanadi Sumut Azzam Rizal,selain itu,Penyidik Tipikor Polda Sumut dalam berkasnya, tersangka juga diduga melakukan tindak pidana pencucian uang. Dua belas calon direksi PDAM Tirtanadi mengikuti pemeriksaan kesehatan di rumah sakit umum Pusat H Adam Malik Medan,Senin(19/1) pagi hingga petang. Pemeriksaan yang diikuti ke-12 calon tersebut,pemeriksaan jantung lengkap, urologi (saluran kemih,ginjal), bagian bedah umum terutama organ perut, Orthopedi, USG, interna,mata,gigi, dan mulut, THT, Obgyn, Psikiatri, Paru, Radiologi dan laboraturium. Pemeriksaan kesehatan berlangsung dua tahap. Tahap pertama,Senin dan yang kedua hari ini selasa(20/1).
3.
ANALISA
‘’DPRD SUMUT USULKAN KIM DIAMBILALIH PEMPROVSU’’
Wakil Ketua Komisi C Yulizar Parlagutan Lubis mengeluarkan pernyataan pedas dengan mengusulkan agar PT KIM dibubarkan dan diambil alih oleh Pemprovsu. Sebab selama bertahun-tahun kehadirannya di Sumut belum dirasakan manfaatnya secara signifikan. Dia menegaskan, jika kerja PT KIM Cuma dapat lahan terus dikavling-kavling lalu dijual ke investor, maka seorang staf pun bisa jadi dirut. ‘’ngapain ikut-ikut pusat, biar jadi BUMD aja kita yang kelola sendiri,’’pungkasnya. Anggota Komisi C lainnya Satrya Yudha wibowo menyoroti soal turunnya dividen PT KIM pada 2014. Padahal berdasarkan informasi yang diproleh dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) setoran dividen dari PT KIM bisa mencapai satu miliaran lebih.
71
NO
MEDIA
JUDUL
RESUME
4.
ANALISA
‘’MENDAGRI OPTIMIS REVISI PERPPU PILKADA TEPAT WAKTU’’
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo optimistis pengesahan Perppu Pilkada menjadi Undang-Undang beserta dengan revisinya akan selesai tepat pada waktunya. ‘’Karena besok selasa langsung disidangkan dalam sidang paripurna,’’kata Tjahjo Kumolo setelah menghadiri rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen,Jakarta,Senin Sore. Ia menjelaskan Komisi Pemilihan Umum (KPU) langsung bisa memulai proses pemilu tanpa menunggu revisi. ‘’Demi mengejarwaktu, KPU bisa langsung bekerja,nanti revisi masih bisa dibicarakan dan menyesuaikan,’’ Kata Tjahjo.
5.
SINAR INDONESIA BARU
‘’KOMISI II DPR SAHKAN PERPPU PILKADA JADI RUU, LANGSUNG DIREVISI SETELAH JADI UU’’
6.
SINAR INDONESIA BARU
‘’TUJUH TERPIDANA MATI DI SUMUT TUNGGU GRASI PRESIDEN’’
7.
SINAR INDONESIA BARU
‘’DINKESSOS PROVSU MINTA DPRDSU AJUKAN PENAMBAHAN ANGGARAN UNTUK PANTI JOMPO’’
Sepuluh Fraksi di Komisi II akhirnya sepakat mengesajkan Perppu Pilkada menjadi Rancangan Undang-Undang. Namun, rapat juga menyepakato untuk segera merevisi RUU Pilkada itu karena banyak permasalahan. Pimpinan DPR bersama perwakilan 10 fraksi termasuk Mendagri Tjahjo Kumolo dan Menkum HAM Yasona Laoly akhirnya menandatangani draf Perppu Pilkada menjadi RUU Pilkada. RUU itu akan disahkan menjadi UU dalam paripurna hari ii (selasa,20/1). Tujuh orang terpidana mati di sumatera utara (Sumut) saat ini masih menunggu upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) dan grasi dari Presiden. Ketujuh diantaranya terpidana mati tersebut, yakni Okonkow Nonsokiingleys (33) warga Negara Nigeria terpidana mati karena mengimpor narkotika jenis heroin seberat 1,1 kilogram melalui Bandara Polonia Medan pada 19 mei 2004. Ronald Sagala, terlibat perkara pembunuhan terhadap keluarga Nazaruddin pada 8 Mei 2006. Kasus ditanagani oleh kejaksaan Negeri Lubukpakam dan sedang menunggu putusan grasi. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sumut Chandra Purnama menjelaskan, untuk terpidana Ronald Sagala dan Nasib Purba,saat ini masih menunggi proses grasi dari presiden. Sementara terpidana Okonkow Nonsokingleys hukum PK diajukannya sudah ditolak Mahkamah Agung (MA). Namun Kejari Medan belum menerima keputusan dari MA. Sementara untuk ter[idana mati,saat ini masih melakukan upaya hukum PK dan belum diputus oleh MA. Meski nantinya putusan MK dari MA sudah keluar atau presiden menolak grasi yang diajukan para terpidana mati, Kejati Sumut masih tetap mengirimkan surat Kejagung dan Pemerintah Pusat untuk melakukan eksekusi. Kabidresis Dinas Kesehjateraan Sosial Provsu Dohar Sagala SH Mengatakan, Panti Jompo di Kabuapten/Kota se-Sumut mendapat anggaran dari APBD RP1,1 miliar dan dari APBN Rp550 juta per tahunnya. Namun anggaran tersebut diakui sangat minim dan tidak layak. Untuk itu DPRD Sumut diminta segera mengajukan penambahan anggaran. Kecilnya anggaran ke panti jompo se-Sumut sudah dilaporkan ke Komisi E DPRD Sumut beberapa waktu lalu segera diajukan penambahan kembali sebab dengan minimnya anggaran itu membuat panti jompo semakin sengsara. Pihak Dinkeses Provsu hanya menjalankan tugas sesuai tupoksi masing-masing dengan mengirim semua ke rekening 14 panti jompo yang ada di kabupaten/kota se-Sumut. Mengenai anggaran itu bukan domain kami.
72
NO
MEDIA
JUDUL
RESUME
8.
SINAR INDONESIA BARU
‘’DPRDSU RAPAT DENGAN KPU,BAWASLU DAN KESBANGPOL LINMAS BAHAS KESIAPAN PILKADA SERENTAK’’
Komisi A DPRD Sumut menegaskan, 14 Kabupaten/kota si sumut yang akan melakukan Pilkada secara serentak tahun 2015 harus menyiapkan anggaran pengawasab, agar tidak terkendala dalam pengawasan tahapan Pilkada. Hal ini terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat dengan komisi A DPRD Sumut.Senin(19/1) di DPRD Sumut. Rapat dilaksanakan untuk mengetahui kesiapan penyelenggaraan Pilkada di Sumut. Sementara Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Sumatera Utara Eddy Sofyan mengatakan, terkait anggaran dan pengangkatan Sekretariat Panwas merupakan otonomi kabupaten/kota,tapi pihaknya akan berkoordinasi.
9.
SINAR INDONESIA BARU
‘’GUBSU PANGGIL UNILEVER DAN PTPN II MEMASTIKAN KESIAPAN OPERASIONAL KEK SEI MANGKEI’’
Gubsu H Gatot Pujo Nugroho memanggil pihak PTPN III dan PT Uniliver Oleochemical Indonesia di Kantor Gubsu, Senin(19/1) untuk memastikan kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei bisa beroperasi sesuai jadwal. Kepada pihak PTPN III dan Unilever Gubsu meminta laporan kemajuan persiapan KEK yang operasionalnya direncanakan diresmikan Presiden Jokowi tersebut. Mewakili PTPN III hadir Manager Kawasan Sei Mangkei Deni Mulyawan dan PT Unilever Olechemical Indonesia diwakili konsultan Krisna, Dove Manager Doni Sukarno dan Public Relation Ganda simanjuntak. Sementara itu GUbsu didampingi Asisten Ekbang Sabrina kepala Bappeda Provsu Arsyad Lubis, Kepala Dinas Binamarga Effendi Pohan, Direktur PT Perkebunan Sumut Darwin Nasution,Kepala Biro Ekonomi Bondaharo dan sekretaris Dinas Kominfo Ayub.
10.
ANDALAS
‘’GUBERNUR DIMINTA COPOT KADISHUT PROVSU’’
11.
ANDALAS
‘’DINKES SUMUT KIRIM OBATOBATAN KE LANGKAT’’
Puluhan Massa dari LSM Laser Siantar-Simalungun, Front Koar-Koar Sumut, dan Germapala FIB USU, Senin(19/1), mendatangi Kantor gubsu guna meminta ketegasan Pemprovsu dalam menangani kasus perusakan hutan register yang luasnya mencapai 6.000 hektare di kabupaten Simalungun. Herianto Sitohang selaku Koordinator lapangan mengatakan persoalan lingkungan hidup dewasa ini sudah mendesak untuk ditanggulangi. Sebab kualitas lingkungan hidup kian hari kian memburuk akibat perusakan dan perambahan hutan terus terjadi. Pihaknya meminta Gubsu segera memecat Kadishut Sumut Halen Purba karena tidak becus dalam menjaga hutan di sumut. Selain itu massa juga meminta agar Kejatisu mengusut kasus perambahan hutan register 18 yang melibatkan UD Majs dan Register 2 yang dikuasai PT SIA dan beberapa pengusaha lainnya. Dinas Kesehatan Sumatera Utara telah mengirimkan bantuan berupa obat-obatan sebanyak 23.172 yang terdiri dari 17 jenis obat. Hal itu dikatakan Ketua PPID Dinkes Sumut Afwan Lubis melalui Kasi Wabah dan bencan Suhadi, di Ruang Kerjanya,Senin(19/1). Sebelumnya, ujar suhadi, Dinkes Langkat meminta bantuan ke dinkes sumut untuk mengirimkan MP ASI sebanyak 150 kotak. ‘’Apa yang mereka (Dinkes Langkat-red) minta bantuan ke kita, langsung dikirim saat itu juga,’’katanya. Namun Dinkes Sumut, sambungnya, belum ada mengirimkan bantuan tambahan tim medis ke pengungsian banjir di langkat seperti dokter umum, dokter spesialis ataupun perawat.
73
NO
MEDIA
JUDUL
RESUME
12.
TRIBUN MEDAN
‘’KIRIM BIBIT KOPI SIGARAR UTANG KE JABAR’’
13.
TRIBUN MEDAN
‘’JOKOWI BAKAL RESMIKAN KEKE SEI MANGKEI’’
14.
MEDAN BISNIS
‘’GUBSU MINTA DEWAN RISET JADI REFRENSI PEMBANGUNAN SUMUT’’
Kepala Dinas Perkebunan Sumut Herawati saat diskusi harian di kantor Tribun Medan,Senin(19/1), mengatakan sumut harus memajukan perkebunan kopi setelah sukses dengan kelapa sawit dengan kelapa sawit dan karet. Selain itu,sawit dan kopi berbeda dengan kopi karena sumut punya produk unggulan, yaitu kopi Sigarar Utang. Ini potensi daerah,’’kata Herwati yang datang bersama kepala Bidang usaha Tani syahrifa Khairani dan Kepala Bidang Produksi Nazli. Di nas Perkebunan Pemprov Sumatera Utara juga berharap pemerintah daerah penghasil kopi juga segera mengurus sertifikat indikasi geografis ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kemetrian Hukum dan HAM. Presiden Joko Widodo dikabarkan akan turun langsung saat peresmian operasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei dan Pelabuhan Kualatanjung. Rencana ini diungkapkan saat pertemuan anatara Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho dengan Petinggi PT Unilever Oleochemical Indonesia di Kantor Gubernur,Senin(19/1). Pemerintah Provinsi Sumut,kata Gatot,punya harapan besar proyek besar ini dapat beroperasi sesuai target,yaitu paling lambat 26 Februari 2014. Menurut Gubernur,KEK Sei Mangke yang merupakan KEK Pertama ditetapkan pemerintah akan menjadi contoh bagi KEK lain sedang dirintis di daerah lainnya. Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Gatot Pujo Nugroho meminta Dewan Riset Daerah (DRD) menjadi Refrensi terhadap berbagai persoalan untuk menyusun rencana program agar visi misi sumut terwujud menjadi provinsi yang berdaya saing,maju dan sejahtera. Hal itu dikatakan Gubsu pada diskusi periodic DRD Sumatera Utara di Aula Kantor Balitbangsu Jalan Sisimangaraja Medan,Kamis(15/1),yang dihadiri Kepala Balitbang Sumut, Ir H Alwin MSi, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Provsu Dr.Hj.R.Sabrina,M,Si,staf ahli Gubsu Bidang perekonomian Ir.H.Riadil AKhir Lubis,M.Si yang juga anggota DPRDSU,Kepala Bappeda,Kadis Kominfo Drs.H.Jumsadi Dmanik,SH,M.Hum dan seluruh anggota DRD Sumut.
15.
BATAK POS
“GUBSU PANGGIL PT UNILEVER DAN PTPN II’’ (Beita ini Juga terbit di Waspada ,sumut pos,Jurnal asia).
Gubernur sumatera utara H Gatot Pujo nugroho memastikan kawasan ekonomi khusus (KEK) sei mangke dapat beroperasi sesuai jadwal dengan memanggil pihak PTPN III dan PT unilever oleochemical indonesia di kantor gubsu senin (19/1),gubsu meminta laporan kemajuan persiapan KEK yang operasional nya direncanakan di resmikan langsung oleh presiden jokowi ,saya ingin memastikan apakah persiapan- persiapan sudah berjalan sebagaimana mestinya sehingga operasional dapat dimulai sesuai jadwal ,”ujar gubsu,menurut gubsu pihaknya juga akan melaporkan kemajuan KEK sei mangkei kepada presiden RI,pemerintah provinsi punya harapan besar KEK sei mangkei itu dapat beroperasi ,”ujar Gubsu.
74
NO
MEDIA
JUDUL
RESUME
16.
BATAK POS
“GUBSU DIMINTA COPOT KADISHUT PROVSU(Berita ini juga terbit di Andalas)”
17.
ORBIT
“PRESIDEN BATALKAN SEKDA PROVSU”
18.
SUMUT 24
“WAGUBSU PASTIKAN STOK PANGAN CUKUP DI PENGUNGSIAN(Berita ini juga terbit di medan pos)”
Gubernur sumatera utara didesak untuk segera mencopot kepala dinas kehutanan provinsi sumatera utara dari jabatannya saat demo di depan kantor gubsu untuk meminta ketegasan pemprovsu perihal kasus prusakan hutan register 18 seluas 6.000 Ha kordinator lapangan herianto sitohang mengatakan bahwa persoalan lingkungan hidup dewasa ini sudah mendesak untuk di tanggulangi,sebab kualitas lingkungan hidup kian memburuk,dimana perusakan dan perambanan hutan terus terjadi,sihotang pun mengatakan bahwa pemerintah dan koorporasi perkebunan sawit diduga bekerja sama dalam hal perusakan hutan registrasi 18 registrasi 18 dan registrasi 2 yang ada di kabupaten simalungun,jika apa yang kani sampaikan ini tak ditanggapi kami akan desak DPRD sumut untuk membentuk pansus penyelesaian kasus hutan register yang ada di kabupaten simalungun tersebut,”pungkasnya. Menteri dalam negri Tjahjo kumolo mengatakan sudah sudah mengusulkan ke presiden jokowi untuk mengeluarkan keputusan presiden untuk membatalkan pelantikan sekretaris daerah provinsu sumatera utarahasban ritonga menurutnya setelah dilakukan pengecekan kembali sekda yang di lantik pekan lalu itu memang bermasalah hukum dan berstatus sebagai terdakwa ,tjahjo mengungkapkan kemendagri telah melakukan klarifikasi ulang ke gubernur sumatera utara, gatot pujo nugroho di ketahui nya hasban memang masih memiliki masalahb hukum, padahal sebelumnya saat penyeleksian sekda . Wakil gubernur sumatera utara Ir H tengku Erry nuradi Msi bersama pengurus besar ikatan sarjana melayu indonesia mengunjungi posko pengungsian korban banjir di gedung Nasional,tanjung pura kabupaten langkat sabtu (17/1) ,dalam kesempatan tersebut erry mengatakan berdasarkan laporan yang diterima, banjir menggenangi 5 kecamatan di langkat yakni kecamatan tanjung pura,batang serangan,hinai,sawit sebrang dan wampu,ketinggian air bervariasi antar50
centimeter hingga 1 meter saat ini banjir mulai surut di sebagian daerah .mari berdoa agar banjir segera surut dan masyarakat dapat menjalankan aktivitas nya kembali,”harap Erry. 19.
MEDAN BISNIS
“KEK SEI MANGKEI IPERCEPAT”
Operasional kawasan ekonomi khusus (KEK) sei mangkei direncanakan dipercepat dari jadwal sebelumnya paling lambat 26 februari 2015.untuk itu gubernur sumatera utara H Gatot Pujo Nugroho memastikan kawasan ekonomi memastikan kawasan ekonomi khusus sei mangkei dapat beroperasi sesuai jadwal dengan memanggil pihak PTPN III dan PT unilever oleochemical indonesia di kantor Gubsu,senin (19/1).gubsu meminta laporan kemajuan persiapan KEK yang operasionalnya di rencanakan di resmikan langsung oleh presiden jokowi.
75
NO
MEDIA
JUDUL
RESUME
20.
MEDAN BISNIS
“SETORAN DIVIDEN PT KIM KE PEMPROVSU RP 990 JUTA’.
21.
JURNAL ASIA
“64 SEKOLAH DI SUMUT TOLAK DANA BOS 2015”.
22.
POSMETRO MEDAN
“GUBSU DIMINTA GANTI KADISPENDA”.
23.
POSMETRO MEDAN
“MENDAGRI SIAPKAN PLT SEKDA PROVSU”.
Dividen atau pembagian keuntungan dari PT Kawasan Industri Medan (KIM) kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) tahun 2014 diperkirakan menurut. Jika pada 2013 mendapatkan Rp 1.743 miliar, maka pada 2014 diproyeksikan hanya sekitar Rp 990 juta. Direktur Utama (Dirut) PT KIM R Achmad Budiono mengakui dala prognosis (ramalan) dividen 2014, bakal ada penurunan. Namun dia mengatakan bahwa keputusan itu bakan keputusan direksi, akan tetapi akan diputuskan dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) yang akan berlangsung Maret mendatang. Ini bukan direksi yang putuskan. Kepastiannya nanti dalam RUPS, kata Budiono dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan komisi C DPRD Sumut di gedung Dewan, Jalan Iman Bonjol, Medan, Senin (19/1). Program bantuan operasional sekolah (BOS) yang dimulai sejak Juli 2005 lalu, telah berperan secara signifikan dalam proses percepatan program wajib belajar (wajar) 9 Tahun. Untuk itu pada 2015 ini Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) meningkatkan anggaran dana BOS. Di Sumut jumlah penerima dana BOS pada 2015 untuk tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sederajat total sebanyak 2.413.517 siswa dari 11.796 sekolah, kata Kepala Dinas Pendidikan Sumut Drs Masri MSi melalui Ketua Tim Managemen BOS Sumut Dra Erni Mulatsih Mpd Di kantor Disdiksu Jalan T Cik Ditiro Medan, Senin (19/1). Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Utara dua tahun terakhir mengalami penurunan. Hal ini menyebabkan sejumlah program Pemprovsu Sumut jadi terhambat. Akibat penurunan ini, sejumlah program yang direncanakan Pemprovsu terhambat. Salah satunya adalah penyaluran dana Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) ke Kabupaten / kota yang harus direduksi karena Pemprovsu focus membayar Dana Bagi Hasil (DBH) pajak. Padahal BKP menjadi salah satu pemicu pembangunan yang sangat diperlukan daerah Kabupaten / kota. Namun kelihatannya, Dispenda bukan menyusun sesuai data dan kondisi pendapatan yang sebenarnya, katanya pada kru Koran ini, Senin (19/1). Menteri Dalam Negeri (Mendgri) Tjahjo Kumolo menegaskan, pihaknya dalam waktu dekat akan segera menyusulkan pada Presiden Joko Widodo untuk membatalkan Surat Keputusan Presiden (Kappres) tentang pengangkatan Hasban Ritonga sebagai Sekretaris Daerah (Sekda). Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Kami akan usulkan Presoden untuk mencabut (Kappres Pengangkatan Hasban, red). Sekarang masih dalam proses, ujarnya di Jakarta, Senin (19/1). Menurut Tjahjo, usulkan pembatalan akan dilayangkan setelah sebelumnya Kemendagri melakukan sejumlah pengkajian. Dihubungi terpisah, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri, Yuswandi Temenggung, menegaskan pihaknya telah menghubungi Gatot untuk diminta keterangannya setelah sebelumnya tetap melantik Hasban, meski diminta untuk dilakukan penundaan. Kita sudah menghubungi Gubernur Sumut, rencananya Beliau akan datang ke Jakarta, Rabu (21/1) besok.
76
NO
MEDIA
JUDUL
RESUME
24.
WASPADA
“DEWAN PENGAWAS PDAM TIRTANADI GEGABAH”.
25.
WASPADA
“GUBSU LANTIK HASBAN RITONGA KETUA DEWAS PDAM TIRTANADI, (Berita Ini Juga Terbit Di Analisa, Andalas, Tribun, Medan Bisnis, Medan Pos)”.
26.
ANDALAS
“MANTAN KETUA KOPKAR PDAM TIRTANADI DITAHAN”
Direktur Lembaga Advokasi dan Perlindungan Konsumen (LAPK) Sumut Dr. Farid Wajdi, SH, M.Hum menegaskan, Dewan Pengawas (DP) PDAM Tirtanadi diduga melanggar pada soal persyaratan seleksi calon direksi. Pemincunya adalah surat pengumuman DP PDAM Tirtanadi Nomor 01. PNG/DP-PDAM/XII/2014 tanggal 28 Desember 2014 tentang rekrutmen seleksi calon Direksi PDAM Sumut, khususnya pada poin 4 yang menyebutkan, mempunyai pengalaman kerja minimal 10 tahun dan pernah menduduki jabatan kepala divisi dan atau staf ahli dan atau yang setara dengannya bagi yang berasal dari PDAM, atau mempunyai pengalaman kerja minimal 15 tahun mengelola perusahaan bagi yang bukan berasal dari PDAM dan atau staf ahli dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik, tutur Dr. Farid menjawab pertanyaan Waspada di Medan, Sabtu (17/1). Gubernur Sumatera Utara H Gatot Pujo Nugroho ST, MSi melantik Sekda Provsu H Hasban Ritonga sebagai Ketua merangkap anggota Dewan Pengawas (Dewas) PDAM Tirtanadi periode 2014 – 2017, di kator Pusat PDAM Jalan Sisingamangaraja Medan, Senin (19/1). Jabatan Ketua Dewan Pengawas adalah exofficio Sekda Provinsi Sumatera Utara, sehingga dilantiknya Hasban menggenapkan jumlah anggota Dewan yang dilantik pada 10 November 2014 berdasarkan SK Gubsu 188.44 / 986 / kpts / 2015. Oleh karena itu saya berharap anggota Dewan Pengawas dapat bekerja secara professional dan terus mendorong dan melakukan pembinaan agar PDAM Tirtanadi dapat meningkatkan kinerjanya. Denagn demikian susunan Dewan Pengawas PDAM Tirtanadi periode tahun 2014-2017 adalah Ketua merangkap anggota yaitu Sekda Provsu dalam hal ini H Hasban Ritonga SH, Sekretaris merangkap anggota H Hardi Mulyono SE, MAP, anggota H Nurdin Lubis SH, MM, Drs H Ahmad Taufan Damanik MA, dan Ir James Budiman Siringoringo. Kejaksaan negeri medan menahan mantan ketua koperasi karyawan PDAM tirtanadi sumatera utara subdarkan siregar,senin (19/1)subdarkan ditahan saat pelimpahan tahap kedua (tersangka dan barang bukti)subdarkan oleh direktorat reserse kriminal khusus polda sumut ke kejari Medan,di jelaskan subdarkan di sangka melakukan tindak pidana korupsi dana rekening air pelanggan PDAM tirtanadi sumut 2012 senilai RP5 miliar.subdarkan di kenakan pasal 2 dan pasal 3 UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi serta pasal 5 dan pasal 6 UU no 8 tahun 2010 tentang TPPU, tersangka hari ini lansung ditahan hingga 20 hari kedepan guna memperlancar proses penyidikan,kini kita sedang meneliti berkas untuk kemudiaa segera di limpahkan ke pengadilan tipikor medan,”imbuhnya.
77
