…..
Hari : Selasa Tanggal :20 September 2016 NO
MEDIA
JUDUL
RESUME
1.
WASPADA
“GUBSU: JAMAAH HAJI HARUS JADI TELADAN” (Berita ini juga terbit di Analisa,Sumut 24,SIB,Medan Pos)
2.
MEDAN POS
“DPRD DAN PEMKO MEDAN BEDA PERSEPSI SOAL PERIODESASI RPJMD” (Berita ini juga Terbit di Andalas)
Gubsu HT.Erry Nuradi menyambut kedatangan kelompok terbang (kloter) II Debarkasi Medan, Senin (19/9) . Erry berpesan agar para jamaah haji bisa menjadi teladan sekembalinya ke kampung halaman. “Sangat disayangkan, setelah menunggu sekian lama kita tidak bisa memberikan contoh teladan bagi yang lain dalam memperbaiki moral dan mental di tengah masyarakat” kata Erry. Menurutnya, menunaikan haji merupakan pengalaman yang tidak terlupakan, karena sebelum berangkat dan ditetapkan jadi jamaah menunggu cukup lama sekitar 12 sampai 20 tahun. “Setelah melaksanakan ibadah haji kami berharap sekembalinya ke kampung halaman menjadi teladan dan mabrur/mabruroh,” katanya. Gubsu juga meminta para jamaah untuk menjaga kesehatan dan segera ke layanan kesehatan jika mengalami sakit batuk dan demam tinggi. Anggota DPRD Kota Medan yang tergabung dalam Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan 2016-2021, sepertinya berbeda persepsi dengan Pemko Medan soal dokumen RPJMD. Pasalnya menurut pansus, periodenisasi sesuai nota penghantar kepala daerah disampaikan dari 2015-2020. Sedangkan saat pembahasan, Badan Perencanaan dan Pembangunan (Bappeda) Kota Medan, menyusun RPJMD dari 2016-2021. Terkait adanya permintaan anggota Pansus RPJMD untuk diulang, menurut Zulkarnaen, tidak perlu. Sebab sudah ada revisi RPJMD 2016-2021.Sifatnya bukan kesalahan, tetapi ada tambahan program kerja trasisi 2021. Mekanismenya hanya pembahasan perubahan hasil koreksi 2021. Jadi ini yang perlu penyesuaian”, pungkasnya.
45
NO
MEDIA
JUDUL
3.
SUMUT POS
“PENANDATANGANAN MOU PEMPROV SUMUT DENGAN BPK RI GUBEERNUR MINTA BUMD TERAPKAN GCG” (Berita ini juga terbit di Matahari,Sumut 24,SIB,Medan Pos)
4.
SUMUT POS
5.
METRO 24 JAM
RESUME
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Ir HT Erry Nuradi MSi mengharapkan BUMD yang ada, menerapkan Good Corporate Governance (GCG). Hal ini harus dilakukan karena sesuai catatan BPK RI perwakilan Sumut, masih banyak yang perlu dibenahi terkait pengelolaan perusahaan milik pemerintah provinsi itu. Hal ini disampaikan Erry disela-selan penandatanganan pernyataan kesepahaman (MoU) atas kriteria yang ditetapkan BPK RI khususnya pada jajaran BUMDB Provinsi Sumut di Kantor Gubernur, Senin (19/9). Lebih lanjut dikatakan Erry, dengan adanya kegiatan penandatanganan pernyataan kesepahaman atas kriteria bersama BPK RI diharapkan kinjerja BUMD kedepan bisa lebih profesional dan dapat menghasilkan PAD untuk Sumut. Penerapan GCG saat ini lanjut Gubernur,semua sistem harus berbasis elektronik mulai dri perencanaan, penganggaranb dan juga pelelangan. Lima poin yang harus dilaksanakan pada pelaksanaan GCG di perusahaan yakni transparansi,akuntabilitas,responsibility,independency dan fairness. “SOSIALISASI RKPD SUMUT 2017 Peningkatan dan kualitas pendidikan menjadi prioritas pertama dari Sembilan poin Rencana Kerja Pemerintah Daerah PRORITASKAN PENINGKATAN (RKPD) Sumatera Utara (Sumut) 2017. Untuk yang pertama, alokasi belanja Rp4,71 triliun atau 39,69 persen Anggaran AKSESIBITAS DAN KUALITAS Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal itu diungkapkan dalam kegiatan sosialisasi RKPD 2017 di Hotel Grand PENDIDIKAN” Antares, Senin (19/9). Acra dibuka Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut Hasban Ritonga mewakikli Gubernur (Berita ini juga terbit di Sumut HT Erry Nuradi dan dihadiri Ketua Komisi E DPRD Sumut Syamsul Qodri Marpaung, para asisten dan staf ahli serta Analisa,Medan Pos) para Kepala SKPD. Terkait RKPD 2017, sebagaimana dalam Pergub Sumut Nomor 22/2016 yang merupakan dokumen perencanaan yang disusun melalui berbagai tahapan, dianggap strategis karena merupakan tahun keempat dari RPJMD 2013-2018.Sekda mengharapkan RKPD Sumut 2017 menjadi pedoman bagi penyusunan Renja SKPD Sumut untuk 2017 menjadi landasan dalam penjabaran R-APBD Sumut 2017. “SEBULAN DILANTIK, GATOT DAN Hal itu dikatakan Erry yang sekarang menjabat sebagai Gubernur Sumut saat menjadi saksi dalam persidangan kasus ERRY JARANG KOMUNIKASI” dugaan korupsi penyaluran dana hibah dan bansos Tahun Anggaran (TA 2012-2013 dengan terdakwa Gatot Pujo Nugroho (Berita ini juga terbit di Mimbar di Ruang Cakra I Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Medan, Senin (19/9) sore. Dalam kesaksiannya, Erry yang menjabat Umum,Matahari,Posmetro,Analis sebagi Wakil Pembina Tim Anggaran Perangkat Daerah (TAPD) saat itu, mengaku tidak pernah dilibatkan dalam a,Sumut penyaluran dan hibah dan bansos. “Komunikasi saya dengan pak Gatot sangat jarang setelah saya mempertanyakan 24,Andalas,Sindo,Orbit,Jurnal permasalahan gaji untuk PNS yang dianggarkan Pemprovsu pada tahun 2013” katanya didepan dihadapan majelis hakim Asia,Tribun,Medan Bisnis) yang diketuai oleh Djaniko Girsang itu. Disebutkan Erry, ketika itu dirinya baru sebulan dilantik menjadi Wakil Gubernur Sumut. Menurut Erry, saat dirinya bertanya, Gatot terlihat kurang begitu terima atas masalah kriteria penerima dana hibah dan bansos. “Kriteria tentunya harus sesuai dengan tupoksi dan kewenangannya. Selain itu, harus didukung dengan Pergub dan Permendagri dalam pelaksanaannya” sebut orang nomor satu di Sumut itu.
46
NO
MEDIA
JUDUL
RESUME
6.
ANALISA
“WUSHU SUMUT RAIH DUA EMAS LINDSWELL DAN NIZA BELUM TERTANDINGI” (Berita ini juga terbit di Andalas,SIB,Sumut 24)
7.
WASPADA
“BPK MINTA PEMPROVSU IDENTIFIKASI MASALAH DI BUMD” (Berita ini juga terbit di Analisa, Sindo, Medan Bisnis)
8.
WASPADA
“PEMPROVSU BAKAL BENTUK DISDUKCAPIL” (Berita ini juga terbit di Sumut Pos, SIB)
Tim Wushu Sumatera Utara (Sumut) tampil gemilang dengan menyambet duab medali emas dan satu perak pertadingan hari kedua cabang olahraga Wushu Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX/2016 di GOR Padjajaran Bandung, Senin (19/9). Dua medali emas Wushu Sumut masing-masing dipersembahkan Lindswell dari nomor gabungan Taijiquan/Taijijian putri dan Juwita Niza Wazni (Nanquan dan NanDao putri).Dua pewushu penyadang gelar juara dunia ini, belum tertandingi lawan-lawannya. Sementara perak disumbangkan Fredy (Taijiquan/Taijijian putra). Selain meraih dua emas dan satu perak Sumut juga meloloskan empat pesanda putranya ke semifinal setelah memenangkan laga perempatfinal, Senin sore. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumut meminta Pemprovsu segera menginventarisir dan mengidentifikasi permasalahan di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Sebab, berdasarkan hasil review, analisis dokumen dan permintaan keterangan yang dilakukan, Pempovsu belum melakukan pemantauan atas pemecahan masalah di BUMD. Yakni Bank Sumut, PDAM Tirtanadi, PT. Perkebunan Sumut, PT. Dhirga Surya dan PT. Aneka Industri dan Jasa. Hal itu disebutkan Kepala BPK RI Perwakilan Sumut Ambar Wahyuni, saat penandatangan kesepahaman atas kriteria yang ditetapkan BPK RI, khususnya pada jajaran BUMD Sumut, di Ruang Melati, Kantor Gubsu, Senin (19/9). Ambar, menuturkan sejumlah permasalahan dalam kegiatan inventarisasi dan mengidentifikasi permasalahn BUMD, di antaranya Sub Bagian Fasilitas dan Pembinaan BUMD selaku Satker Pembina BUMD tidak membuat atau memiliki format laporan yang baku sebagai database atas data dan informasi BUMD yang dibutuhkan untuk tugas pembinaan BUMD. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) akan membentuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Sebab, sesuai dengan aturan restrukturisasi dalam PP No 18 Tahun 2016, Disdukcapil merupakan lembaga yang harus ada dalam setiap daerah, termasuk di Pemprovsu. “Memang sekarang Pemprovsu belum memiliki instansi Disdukcapil. Kalau di daerah semua sudah ada, meskipun instansinya ada yang digabung dengan instansi lainnya. Misalnya, Disdukcapil dan KB, dan sebagainya,’’ujar Plt Kabiro Pemerintahan Umum Setdaprovsu Ilyas Sitorus, Senin (19/9).”Makanya untuk pembentukan Disdukcapil ini kita sudah usulkan ke biro organisasi dan tata laksana (Ortala). Kalau sekarang masih dalam proses lah, karena untuk restrukturisasi itu kan nanti akan kita keluarkan Perda,’’ sebut Ilyas.
47
NO
MEDIA
JUDUL
RESUME
9.
JURNAL ASIA
“PARIWISATA SUMUT BERPOTENSI TINGKATKAN KUNJUNGAN WISMAN” (Berita ini juga terbit di Medan Bisnis)
10.
MIMBAR UMUM
“KEDATANGAN KLOTER 2 TERLAMBAT SUMUT BELUM TERKENA VIRUS MERS” (Berita ini juga terbit di Andalas)
11.
SUMUT POS
“BURSA CAWAGUBSU PKS SARANKAN ERRY KE MENDAGRI”
Sumatera Utara mempunyai potensi besar dalam pengembangan industri pariwisata berskala internasional dan mampu meningkatkan kunjungan wisatawan khususnya dari mancanegara (wisma). Pasalnya, tidak sedikit destinasi wisata di daerah ini banyak dikunjungi turis asing. “Salah satu faktornya adalah Danau Toba yang memang sejak dulu menjadi destinasi wisata primadona para turis yang datang ke Sumatera Utara. Apalagi saat ini dukung perkembangan airport yang semakin maju. Jadi kita sangat yakni sektor pariwisata di daerah ini akan terus berkembang pesat,’’ ungkap CEO Jetstar Asia, Barathan Pasupathi, Senin (19/9).Kondisi ini menurutnya, jelas menunjukkan Indonesia sudah mendorong sektor pariwisatanya lebih baik dari sebelumnya. Untuk itu, pihaknya akan mempelajari perkembangan airport terkait misalnya runway yang cukup untuk pesawat Jetstar. Selain itu juga akan melihat dukungan sektor lain seperti perhotelan. Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Ir H Tengku Erry Nuradi, MSi kembali berpesan kepada jamaah haji yang baru tiba di tanah air dapat menjadi suri tauladan dan panutan yang baik di tengah-tengah masyarakat, terutama di tengah keluarga. “Perbuatan dan perilaku kita hendaknya menjadi contoh. Mari kita saling ingat mengingatkan, mana yang baik dan mana yang tidak baik,’’ tutur Erry saat menyambut kedatangan jamaah haji Kloter 2 embarkasi Medan asal Labuhanbatu di Asrama Haji Pangkalan Mansyhur Meda, Senin (19/9). Erry juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya bagi seluruh jamaah maupun petugas haji khusus mendoakan Sumatera Utara menjadi Provinsi yang maju, aman, rukun, damai dan kondusif. “Alhamdulillah, jamaah haji telah melaksanakan rukun haji dan tiba di Asrama Haji Medan dengan selamat. Semoga amal ibadah di tanah suci diterima Allah SWT dan jamaah memperoleh haji mabrur,’’sebut Erry. Sementara itu, terkait mengantisipasi Virus Middle East Respiratory Syndrome Corona Virus (MERS-CoV) masuk ke wilayah Provinsi Sumut, Dinas Kesehatan Sumut mengimbau dua minggu setelah kepulangan Jemaah haji bila sakit mersakan gejala-gejala seperti demam, batuk dan sesak nafas bersifat akut langsung berobat ke rumah sakit ataupun ke tempat pelayanan kesehatan terdekat dengan menggunakan kartu emergency kesehatan (health alert card) yang telah diberikan. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) nampaknya harus menelan pil pahit. Sebab, Gubernur Sumut, HT Erry Nuradi belum mengirimkan nama Idris Lutfi Rambe dan Nur Azizah Marpaung menjadi kandidat Calon Wakil Gubernur Sumut (Cawagubsu) untuk dipilih melalui sidang paripurna di DPRD Sumut. Ketua Tim Penjaringan Cawagubsu internal PKS Satrya Yudha Wibowo memberikan sedikit saran kepada Gubernur. Menurutnya, ada baiknya Tengku Erry berkonsultasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) perihal langkah apa yang akan ditempuh. “Kita hargai upaya teman-teman dari parpol pengusung lainnya yang menempuh jalur hukum, agar Gubernur tidak salah dalam bertindak silahkan konsultasi ke Kemendagri mengenai langkah apa yang akan ditempuh,’’ujar Satrya, Senin (19/9).
48
NO
MEDIA
JUDUL
RESUME
12.
SUMUT POS
“SAMPAIKAN DRAFT P-APBD 2016 PEMPROVSU TODONG DPRD RP 900 MILIAR”
13.
ANDALAS
“KPU KONSULTASI SHARING ANGGARAN PILGUBSU 2018” (Berita ini juga terbit di Orbit, Medan Bisnis, Orbit)
14.
MEDAN BISNIS
“SUMUT AKAN PUNYA 48 PLTMH”
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) menyerahkan draft Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (P-APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2016. Penambahan anggaran ini melonjak drastis dibandingkan empat tahun anggaran Pemprovsu. Akhirnya Pemprovsu menyerahkan draft KUA-PPASP-APBD 2016, Senin (19/9) ke DPRD Sumut. Penyerahan draft yang sudah terlambat membuat DPRD Sumut harus mengebut untuk diselesaikan secepatnya. Dia menyebutkan, APBD Pemprovsu 2016 sebesar Rp 9,004 pada periode penambahan APBD, Pemprovsu mengusulkan penambahan sebesar Rp 900 miliar. Tambahan anggaran Pemprovsu pada P-APBD 2016 ini cukup besar, sehingga membutuhkan bayak waktu untuk membahasnya. Aripay menyebutkan, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) 52/2015 seharusnya P-APBD 2016 itu sudah disampaikan eksekutif kepada Legislatif itu Juli dan disahkan pada September. “Makanya kami seperti merasa ditodong oleh Pemprovsu, apalagi dari usulan yang disampaikan, didalamnya ada dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) sebesar Rp 2.993 triliun yang harus segera disalurkan kepada Dinas Pendidikan Sumut untuk seterusnya diberikan kepada siswasiswi yang ada di sumut,’’sebutnya. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sumatera Utara (Sumut) mengonsultasikan usulan sharing (pembagian) pembiayaan anggaran Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu) 2018 bersama delapan kabupaten/kota yang juga menyelenggarakan pilkada pada waktu yang sama. Ketua KPU sumut Mulia Banurea mengatakan bahwa usulan ini telah dibahasa bersama delapan pemerintah kabupaten/kota yang diwakili oleh sekretaris daerah (sekda), ketua KPU delapan kabupaten/kota, Bawaslu sumut, dan difasilitasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu). Pemprovsu dalam pertemuan yang berlangsung di Kantor KPU yang berlangsung di Kantor KPU Sumut Jalan Perintis Kemerdekaan, Medan, Senin (18/9), diwakili Sekdaprovsu Hasban Ritonga, Asisten I Pemerintah Hasiholan Silen, Kabiro Keuangan, dan Kabiro Otonomi Daerah. PT PLN Wilayah Sumut hingga saat ini akan mengoperasikan 48 unit Pembangkit Listrik Tenaga Microhydro (PLTMh). Saat ini, dari 48 unit itu baru 5 unit dengan total kapasitas 38,8 MW (megawatt) yang beroperasi. Data yang dihimpun Medan Bisnis dari Deputo Hukum dan Humas PT PLN Wilayah Sumut Mustafrizal, Senin (19/9), untuk PLTMh yang berada di Sumut telah beroperasi sebanyak 5 unit dengan kapasitas 38,8 MW. Lalu, PLTMh yang sedang dalam tahap kapasitas total daya 99,7 MW. ‘’Memang saat ini kita juga banyak menerima proposal untuk PLTMh itu. Yang dioperasikan oleh perusahaan swasta, memang rata-rata itu kapasitas daya yang dihasilkan kecil antara 1 smpai 2 MW ada juga yang kapasitasnya hanya kilowatt (kw),’’kata Mustafrizal.
49
