Lampiran Surat No : 575/EQ.S/IX/2016, tanggal 21 September 2016
PENGUMUMAN HASIL RE-SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) DI PT KHARISMA ROTAN MANDIRI KABUPATEN SUKOHARJO PROVINSI JAWA TENGAH
Bersama ini kami sampaikan Hasil Kegiatan Re-Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagai berikut : I.
Identitas LV-LK Nama LV-LK Alamat
: : :
Telp. Fax. Email Website
: : : :
PT. EQUALITY INDONESIA Jl. Raya Sukaraja No. 72 Ciater, Kec. Sukaraja Kabupaten Bogor 16710 (0251) 7550722 (0251) 7550724
[email protected] www.equalityindonesia.com
Telah melaksanakan kegiatan Re-Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu Pada : II.
Identitas Auditee Nama Pemegang IUI Nomor IUI Jenis Usaha Produk Kapasitas Produksi Alamat
: : : : : : :
III. Waktu Pelaksanaan
:
22 s.d. 24 Agustus 2016
IV. Hasil Penilaian
:
NILAI AKHIR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU MENDAPAT PREDIKAT LULUS, SEHINGGA PT KHARISMA ROTAN MANDIRI KABUPATEN SUKOHARJO PROVINSI JAWA TENGAH BERHAK MEPERTAHANKAN DAN MENDAPATKAN KEMBALI SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK).
PT KHARISMA ROTAN MANDIRI 530/05/IB.B/VI/2012 Tanggal 28 Juni 2012 Industri Furniture dari Kayu Furnitur dari Kayu 1.200 M³/Tahun Gesingan RT. 02/RW. 09 Desa Luwang, Kec. Gatak Kab. Sukoharjo Telp : (0271) 784483; Fax : (0271) 783177
Demikian agar pihak yang berkepentingan maklum. Bogor, 21 September 2016 PT. EQUALITY INDONESIA
Ucep Sucitra, S. Hut. Manager Subdivisi Sertifikasi LK Industri
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK – 006 – IDN
SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA Nomor : 079.1/EQI-KEP.Cert/IX/2016 TENTANG PENERBITAN ULANG SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU ( RE-SERTIFIKASI) PADA PEMEGANG IUI PT KHARISMA ROTAN MANDIRI DI KABUPATEN SUKOHARJO PROVINSI JAWA TENGAH SK IUI NOMOR : 530/05/IB.B/VI/2012 TANGGAL 28 JUNI 2012 KAPASITAS PRODUKSI 1.200 M³/TAHUN DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA Menimbang : a. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil Verifikasi pada PT KHARISMA ROTAN MANDIRI Berita Acara Penyerahan Laporan Nomor 075/EQI-F090 tanggal 09 September 2016; b. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar Rekomendasi Nomor 075/EQI-F037 tanggal 09 September 2016 dan Tinjauan Hasil Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan Nomor 082.3/EQI-F039 tanggal 14 September 2016 dan pernyataan pemeriksaan yang disahkan oleh Pengambil Keputusan; c. bahwa hasil Pengambilan Keputusan dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Indikator Penilaian/Verifikasi (EQI-F077) Nomor Urut 082.3 tanggal 14 September 2016 menunjukkan PT KHARISMA ROTAN MANDIRI telah “MEMENUHI” seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK); d. bahwa dengan hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf c, sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016, PT KHARISMA ROTAN MANDIRI telah memenuhi syarat untuk diberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S -LK).
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang; 2. Peraturan Pemerintah Nomor : 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional; 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 3 Tahun 2008 dan Nomor : 16; 4. Peraturan Presiden Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia National Single Window; 5. ISO/IEC Guide 65-1996 (Pedoman BSN 401-2000) Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk; 6. Pedoman KAN 402 – 2007 - Panduan Interpretasi Untuk Butir-Butir Pedoman BSN 4012000 : Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk; 7. ISO/IEC Guide 23:1982 : Methods of Indicating Confirmity with Standards for Third-party Certification Systems: 8. SNI ISO/IEC 17065:2012 tentang Penilaian Kesesuaian – Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa; Halaman 1 dari 5
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK – 006 – IDN
9. ISO/IEC 19011:2011 (SNI ISO/IEC 19011:2012) : Panduan Audit Sistem Manajemen (Guidelines for Auditing Management Systems); 10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.21/MenLHK-II/2015 tanggal 1 Juni 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak; 11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.43/Menlhk -Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.60/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2016 tanggal 12 Juli 2016 ; 12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.42/Menlhk -Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.58/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2016 tanggal 12 Juli 2016; 13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak; 14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan; 15. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Tanda V-Legal; 16. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 418/Menhut-VI/2012 tentang Sistem Informasi Verifikasi Legalitas Kayu; 17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan Penerbitan Dokumen V-Legal; 18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 123/M-DAG/Per/12/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Ketentuan Pelayanan Perizinan di Bidang Ekspor dan Impor melalui INATRADE dalam kerangka Indonesia National Single Window; 19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 89/M-DAG/PER/10/2015 tanggal 19 Oktober 2015 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 25/M-DAG/PER/4/2016 tanggal 15 April 2016; 20. Perjanjian Kerjasama Antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) tentang Penggunaan Tanda V-Legal; 21. DPLS 14 Rev.0 : Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dan perubahannya; 22. Sertifikat Akreditasi oleh Lembaga Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LVLK-006IDN tanggal 18 Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO/IEC Guide 65:1996 General requirements for bodies operating product certification systems dengan masa berlaku sampai dengan 17 Agustus 2015 yang diperbaharui dengan sertifikat Re-Akreditasi tanggal 18 Agustus 2015 dengan masa berlaku sampai 17 Agustus 2019 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK 6202/Menhut-VI/BPPHH/2011 Tanggal 26 Agustus 2011 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 Tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI); Halaman 2 dari 5
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK – 006 – IDN
23. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.2819/Menlhk PHPL/PPHH/2015 tanggal 25 Juni 2015 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT EQUALITY Indonesia Sebagai Penerbit Dokumen V-Legal; 24. Peraturan Dlrektur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan penerbitan dokumen V-Legal; 25. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK); 26. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Noomor : P.15/VI -BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2015 tentang Mekanisme Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Penerbit Dokumen V-Legal; 27. Manual Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Sertifikasi Legalitas Kayu (SLK) beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia.
Memperhatikan : Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 076.1/EQI-F065/VI/2016 tanggal 02 Juni 2016.
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PENERBITAN ULANG SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (RE-SERTIFIKASI) PADA PEMEGANG IUI PT KHARISMA ROTAN MANDIRI DI KABUPATEN SUKOHARJO PROVINSI JAWA TENGAH SK IUI NOMOR : 530/05/IB.B/VI/2012 TANGGAL 28 JUNI 2012 KAPASITAS PRODUKSI 1.200 M³/TAHUN. PERTAMA
KEDUA KETIGA
KEEMPAT
KELIMA
: PT KHARISMA ROTAN MANDIRI (Pemegang Sertifikat) yang telah mendapatkan Sertifikat yang telah direvisi Nomor 064.2/EQC-VLK/X/2015 dinyatakan “LULUS” karena “MEMENUHI” seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK) dalam Verifikasi Re-Sertifikasi berdasarkan Standar Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016. : Pemegang Sertifikat dapat mempertahankan kelanjutan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), sehingga Pemegang Sertifikat berhak mendapatkan kembali Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan Nomor : 064.3/EQC-VLK/X/2016. : Sertifikat mulai berlaku dari tanggal 16 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022 selama PT KHARISMA ROTAN MANDIRI (Pemegang Sertifikat) tetap memenuhi persyaratan standar sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016. : Sertifikat, Logo dan Tanda V-Legal yang diterbitkan oleh PT EQUALITY Indonesia dapat dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur ataupun media elektronik sebagaimana Panduan Sistem yang ditetapkan. : Apabila Pemegang Sertifikat memerlukan penerbitan Dokumen V-Legal dan atau penggunaan Tanda V-Legal, PT EQUALITY Indonesia dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan Tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui ”Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal”, mencakup kewajiban dan hak PT EQUALITY Indonesia serta kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat. Halaman 3 dari 5
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK – 006 – IDN
KEENAM
: Pemegang Sertifikat harus melaporkan kepada PT EQUALITY Indonesia apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen Pemegang Sertifikat. KETUJUH : PT EQUALITY Indonesia akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana Diktum KEENAM melalui Penilikan (surveillance) atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus). KEDELAPAN : Penilikan (Surveillance) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilikan dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan. KESEMBILAN : Percepatan Penilikan (Audit Khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan; dengan segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan; untuk menindaklanjuti kondisi-kondisi yang berkaitan dengan: a. Masukan dari Pemantau Independen (PI) berkaitan dengan kinerja Pemegang Sertifikat; b. Informasi lain yang menunjukkan Pemegang Sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku; c. Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap kondisi sebagaimana diktum KEENAM; d. Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan; e. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya. KESEPULUH : Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak). KESEBELAS : Sertifikat dapat dicabut apabila : a. Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat; b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu illegal; c. Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut. d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak). KEDUABELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : Bogor Pada Tanggal : 14 September 2016 PT EQUALITY Indonesia
Ir. Agustri Warsono Direktur Utama Halaman 4 dari 5
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK – 006 – IDN
Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth : 1. 2. 3.
Direktur Utama PT KHARISMA ROTAN MANDIRI, di Sukoharjo; Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, di Jakarta; Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
Halaman 5 dari 5
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (1)
Identitas LVLK a. Nama Lembaga
: PT EQUALITY Indonesia
b. Nomor Akreditasi
: LVLK-006-IDN
c. Alamat
: Jl. Sukaraja No 72 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor - 16710
d. Nomor Telepon Nomor Faks E-mail
: 0251-7550722, 7157103 : 0251-7550724 :
[email protected];
[email protected]
e. Direktur
: Ir. Agustri Warsono
f. Standar
: Perdirjen No. P.14/PHPL/SET/4/2016, Permenhut No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016
g. Tim Audit
: 1. Artha Aryesta, S.Hut (Lead Auditor) 2. Juni Adi Wiguna ( Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan
: 1. Ir. Agustri Warsono (Ketua PK) 2. Rita Sugiarti, S.Hut (Peninjau)
(2)
Identitas Auditee a. Nama Pemegang Izin
:
PT Kharisma Rotan Mandiri
b. Nomor & Tanggal SK IUI c. Kapasitas
:
530/05/IB.B/VI/2012, tanggal 28 Juni 2012
:
3.600 pcs setara 1.200 M3 / Tahun
d. Kapasitas
:
1.200 M3/Tahun
e. Alamat kantor
:
DK Gesingan RT 02 RW 09 Desa Luwang, Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah
f. Nomor telepon Nomor Fax E-mail
: : :
- 0271-780483 - 0271-783177 -
[email protected]
g. -
Pengurus Komisaris Utama Komisaris I Komisaris II
: Maryani : Mia Kharisma Andriyani : Yuni Artha Brilliani
-
Direktur
: Supriyadi
EQI-F103.1.0/20120126
Halaman 1 dari 9
(3) Ringkasan Tahapan Tahapan
Waktu dan Tempat
Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)
Tidak ada
Pertemuan Pembukaan
Tanggal 22 Agustus Pertemuan dilaksanakan di Ruang 2016 di ruang rapat Meeting Kantor PT Kharisma PT Kharisma Rotan Rotan Mandiri, Sukoharjo – Jawa Mandiri, Sukoharjo – Tengah. Perkenalan anggota Tim Jawa Tengah. Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup verifikasi, menyampaikan jadwal/rencana kerja verifikasi, menyampaikan metodologi dan prosedur verifikasi, menyampaikan ketidaksesuaian pada verifikasi, serta mengkonfirmasikan waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan. Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan
Tanggal 22 – 24 Agustus 2016 - Kantor PT Kharisma Rotan Mandiri - Observasi di Gudang bahan baku. - Pabrik Pengolahan dan Gudang barang jadi.
Pertemuan Penutupan
Tanggal 24 Agustus Menyampaikan ucapan terima 2016 di ruang rapat kasih kepada PT Kharisma Rotan PT Kharisma Rotan Mandiri, atas kerjasamanya selama Mandiri verifikasi. Menyampaikan daftar periksa VLK Pertemuan penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP
Pengambilan Keputusan
Tanggal 14 Rapat pengambilan keputusan September 2016, di meninjau dokumen verifikasi yang Ruang Meeting PT diajukan untuk menjamin bahwa EQUALITY Indonesia. verifikasi dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia.
EQI-F103.1.0/20120126
-
Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen dan menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.5 Peraturan Jenderal PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016. Untuk menguji kebenaran data, tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.5 Peraturan Jenderal PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016.
Halaman 2 dari 9
(4) Resume Hasil Penilaian : Kriteria/Indik ator/Verifier
N ilai
Ringk asan Justifik asi
Kriteria K1 .1 : Unit usaha dalam bentuk (a) Industri pengolahan dan (b) Ek sportir produk olahan m em ilik i iz in yang sah Indik ator 1 .1 .1 Unit usaha pengolahan adalah produsen yang m em ilik i iz in yang sah Verifier a Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir.
M EMENUHI
Auditee telah memiliki akta pendirian perusahaan yang diterbitkan oleh Notaris Drs. Aziz Wilopo, SH., SpN. berupa Akta Nomor : 19 tanggal 31 Mei 2000. Akta telah mendapat pengesahan dari Kementerian Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sesuai Surat Keputusan Nomor : C-5808.HT.01.01.TH.2001 tertanggal 25 April 2001. Akta perubahan terakhir pada tanggal 25 April 2013 berupa Akta Nomor : 67 yang diterbitkan oleh Notaris dan PPAT Aryati Nurul Aini, SH. Telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia, sesuai Surat Keputusan Nomor : AHU-49107.AH.01.02, tahun 2013.
Verifier.b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industry.
M EMENUHI
Berdasarkan hasil pemeriksaan Auditee telah memiliki dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah terbaru dengan Nomor: 16/11.35/PM/II/2016 Tanggal 23 Februari 2016 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Dokumen SIUP berlaku sampai 22 Februari 2021, dan ruang lingkup usaha telah sesuai dengan izin perdagangan yang dimiliki Auditee.
Verifier.c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)
M EMENUHI
Berdasarkan hasil pemeriksaan Auditee telah memiliki Izin Gangguan berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Nomor : 503/HO/390/IX/2013 tanggal 30 September 2013. Berlaku sampai dengan 29 September 2018 dan telah sesuai dengan bidang usahanya.
Verifier.d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
M EMENUHI
Berdasarkan hasil pemeriksaan Auditee memiliki dokumen TDP terbaru yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dengan Nomor : 113513100213 tanggal 23 Februari 2016, berlaku sampai dengan tanggal 22 Februari 2021. Dan telah sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier,e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
M EMENUHI
Berdasarkan hasil pemeriksaan auditee memiliki dokumen perpajakan meliputi NPWP dengan Nomor : 01.980.098.6532.000, Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dengan Nomor : PEM-00068/WPJ.32/KP.0803/2007 dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) Nomor : PEM00069/WPJ.32/KP.0803/2007 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pelayanan atas nama Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo pada tanggal 18 Desember 2007. Informasi yang terdapat dalam dokumen pajak telah sesuai dengan dokumen legalitas lainnya.
Verifier.f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL–UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).
M EMENUHI
Berdasarkan hasil pemeriksaan auditee telah memiliki dokumen lingkungan yang sesuai dengan ruang lingkup usahanya. Dan telah memperoleh Rekomendasi Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo dengan Nomor: 660.1/138/RKL/VIII/2016 tanggal 22 Agustus 2016. Auditee telah membuat Laporan Pelaksanaan UKL-UPL Semester II tahun 2015 dan telah disampaikan kepada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo dengan bukti Tanda
EQI-F103.1.0/20120126
Halaman 3 dari 9
Verifier g. IUIPHHK atau Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).
M EMENUHI
Verifier.h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk Industri Primer Hasil Hutan (IPHH).
-
Terima dari BLH Kabupaten Sukoharjo. Sedangkan untuk laporan semester pertama tahun 2016 masih dalam penyusunan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Auditee memiliki Izin Usaha Industri (IUI-B) dengan Nomor : 530/08/IB.P/III/2011 tanggal 19 Maret 2011 dengan jenis industri furniture dari rotan dan bambu. Untuk industri furniture dari kayu Nomor : 530/05/IB.B/VI/2012, tanggal 28 Juni 2012. Berlaku sampai dengan tanggal 27 Juni 2017. Jenis usaha yang dijalankan telah sesuai dengan izin yang diberikan. Auditee adalah industri lanjutan dengan demikian tidak terdapat Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI), sehingga verifier ini diverifikasi tetapi tidak diterapkan.
K.1 .2 Im portir k ayu dan produk k ayu Indik ator 1 .2 .1 Im portir adalah im portir yang m em ilik i iz in yang sah. Verifier Dokumen identitas importir
-
Auditee bukan sebagai importir kayu atau produk kayu, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Indik ator 1 .2 .2 . Im portir m em ilik i m ek anism e uji tuntas ( due dilig ence ) Verifier Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir
-
Auditee bukan sebagai importir kayu atau produk kayu, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentuk an k elom pok atau dok um en pem bentuk an k elom pok Verifier a Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok
-
Auditee bukan merupakan pembentukan kelompok, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier b Internal Audit kelompok
-
Auditee bukan merupakan pembentukan kelompok, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
anggota
Kriteria K2 .1 . Keberadaan dan penerapan system penulusuran bahan bak u dan hasil olahannya Indikator 2.1.1 Unit usaha m ampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sahVerifier a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembeliani Verifier b. Daftar Pemeriksaan Bulat (DPKB).
Berdasarkan hasil verifikasi terhadap pemenuhan bahan baku Auditee Selama periode Agustus 2015 – Juli 2016, seluruh pembelian bahan baku telah dilengkapi dengan kontrak suplai bahan baku, purchase order, serta bukti pembayaran baik transfer maupun tunai.
-
Bahan baku yang diterima oleh auditee bukan kayu bulat dari hutan negara, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
M EMENUHI
Berdasarkan hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku kayu periode Agustus 2015 – Juli 2016, seluruh penerimaan bahan baku telah dilengkapi dengan bukti serah terima berupa Berita Acara Serah Terima Kayu (BAST) dan dokumen surat angkutan yang sesuai.
Kayu
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/ atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah EQI-F103.1.0/20120126
M EMENUHI
Halaman 4 dari 9
M EMENUHI
Berdasarkan hasil pemeriksaan seluruh pengiriman bahan baku selama periode bulan Agustus 2015 – Juli 2016 telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sesuai. Pemeriksaan terhadap kesesuaian jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah dengan stock dan laporan mutasi pada periode yang sama menunjukan kesesuaian dan tidak terdapat dokumen atau Surat Angkutan Lelang (SAL).
Verifier. e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.
M EMENUHI
Berdasarkan hasil pemeriksaan selama periode Agustus 2015 - Juli 2016, Auditee memakai bahan baku kayu bekas REL Kereta Api yang dibeli dari Toko bahan bangunan khusus kayu bekas Rel dari kota Jogya. Sesuai dengan Perdirjen LHK No P1/VI-BPPHH/2015, perihal penggunaan DKP dimana bila bahan baku dibeli dari toko cukup dilampirkan Nota bukti pembelian.
Verifier.f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.
-
Bahan baku yang digunakan oleh auditee dan pemasok bukan merupakan kayu limbah industri, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier g. Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari Pemasok.
M EMENUHI
Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen Sertifikat legalitas bahan baku yang menyuplai auditee, selama periode Agustus 2015-Juli 2016, terdapat 3 pemasok yang sudah memiliki SLK dan pemasok yang belum memiliki SLK telah melengkapi dengan DKP. Auditee telah mempunyai prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP, personel yang bertanggung jawab untuk pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok. Bahan baku setengah jadi yang diterima auidtee selama periode audit, berasal dari pemasok telah memiliki Sertifikat Legalitas Kayu (SLK) dan persediaan sesuai dengan dokumen pendukung. Sehingga tidak dilakukan Verifikasi Legalitas Bahan Baku (VLBB).
-
Auditee bukan merupakan industry primer, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier. d. Dokumen angkutan hutan yang sah
hasil
Verifier.i. Informasi Terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP Verifier.h. Dokumen pendukung RPBBI
Indikator 2.1.2 Importir mampu membukti kan bahwa k ayu yang diim por berasal dari sum ber yang sah Verifier.a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB). Verifier. b. Bill of Lading (B/L) Verifier. c. Packing List (P/L) Verifier. d. Invoice Verifier. e. Deklarasi Verifier. f Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk). EQI-F103.1.0/20120126
-
Auditee tidak melakukan pembelian bahan baku impor
-
Auditee tidak melakukan impor bahan baku dengan demikian ada dokumen Bill Of Lading
-
Auditee tidak melakukan impor bahan baku sehingga tidak memiliki Packing List Impor
-
Auditee tidak melakukan impor bahan baku dengan demikian tidak memiliki invoice
-
Auditee bukan sebagai importir kayu atau produk kayu, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan. Auditee bukan sebagai importir kayu atau produk kayu, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
-
Halaman 5 dari 9
Verifier. g. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya
-
Auditee tidak melakukan impor bahan baku dengan demikian tidak memilki tidak ada kewajiban membayar bea keluar.
Verifier. h Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
-
Auditee tidak melakukan impor bahan baku dengan demikian tidak ada bahan baku yang harus dicek untuk melihat cites
Indik ator 2 .1 .3 . Unit Usaha m enerapk an system penulusuran k ayu Verifier.a. Tally sheet bahan baku produksi.
M EMENUHI
Berdasarkan verifikasi terhadap sistem administrasi produksi pada proses produksi di lapangan, Auditee telah membuat dan melakukan sistem Administrasi antar bagian dalam kegiatan proses produksi, mulai dari pemakaian bahan baku, sehingga bahan baku yang digunakan untuk proses produksi di Auditee dapat ditelusuri asal usulnya.
M EMENUHI
Berdasarkan hasil pemeriksaan data pemakaian bahan baku dan hasil produksi realisasi produksi selama satu tahun terakhir antara bulan Agustus 2015 – Juli 2016 telah sesuai dengan LMHHOK serta rendemen produksi sebesar 60%, menunjukan terdapat hubungan yang logis antara input bahan baku dengan output hasil produksi.
Verifier.c. Produksi industry tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
M EMENUHI
Berdasarkan hasil pemeriksaan, hasil produksi audite selama periode Agustus 2015 – Juli 2016, jenis produk sesuai dengan jenis produk dalam izin dan hasil produksi tidak melebihi kapasitas yang diizinkan, pemanfaatan kapasitas produksi hanya sebesar 4 2 ,0 9 %.
Verifier.d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
-
Auditee maupun pemasoknya tidak menggunakan kayu lelang sebagai bahan bakunya, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
penggunaan dan hasil
Verifier b. Laporan produksi olahan
Verifier.e Dokumen LMKB/ dan LMHHOK
hasil
M EMENUHI
Berdasarkan hasil verifikasi, Auditee telah membuat dan dapat memperlihatkan Mutasi bahan baku dan hasil produksi secara periodik dan berkelanjutan untuk periode periode Agustus 2015-Juli 2016, pemeriksaan meliputi data persediaan awal, perolehan, pengurangan, dan persediaan akhir dimana seluruh data tersebut terdapat kesetimbangan dan telah sesuai dengan data pendukung lainya demikian juga dengan persediaan awal bulan berjalan sama dengan persediaan akhir bulan. Indik ator 2 .1 .4 Proses pengolahan produk m elalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rum ah tangga). LMKBK
Verifier a Dokumen S-LK/DKP (Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu).
-
Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier .b Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan penyedia jasa (pihak lain).
-
Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier .c Berita acara serah terima kayu yang dijasakan
-
Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier.d
-
Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian
EQI-F103.1.0/20120126
Halaman 6 dari 9
verifier tersebut tidak diterapkan.
Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa Verifier.e Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa
-
Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Kriteria. K.3 .1 Perdagangan atau pem indah - tanganan hasil produk si dengan tujuan dom estik . Indikator. 3 .1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pem indahtanganan hasil produk si dengan tujuan dom estik . Verifier Dokumen angkutan hutan yang sah.
M EMENUHI hasil
Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen angkutan untuk pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik, seluruh perdagangan atau penjualan mebel selama periode Agustus 2015 – Juli 2016 untuk tujuan lokal telah dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa surat jalan sesuai dengan jenis produknya.
Kriteria K.3 .2 . Pengapalan Kayu Olahan Untuk Ek spor Indik ator 3 .2 .1 Pengapalan k ayu olahan untuk ek spor harus m em enuhi k esesuaian dok um en Pem beritahuan Ek spor Barang (PEB). Verifier .a Produk hasil olahan kayu yang diekspor
M EMENUHI
Berdasarkan hasil pemeriksaan antara data penerimaan bahan baku, hasil produksi, penjualan dan dokumen ekspor dalam periode bulan Agustus 2015 sampai dengan Juli 2016, semua jenis produk yang diekspor sama dengan jenis produk yang diproses oleh Auditee. Dengan demikian hasil produksi mebel yang diekspor oleh Auditee dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier. b. PEB
M EMENUHI
Berdasarkan hasil pemeriksaan data realisasi ekspor selama periode audit, Auditee dapat menunjukan kelengkapan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang menyertai pelaksanaan ekspor selama periode Agustus 2015 – Juli 2016. Dimana Informasi yang tercantum telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (Invoice, Packing List dan Bill of Lading).
Verifier. c. Packing list
M EMENUHI
Berdasarkan hasil pemeriksaan, seluruh kegiatan ekspor selama periode bulan Agustus 2015 sampai dengan Juli 2016, telah dilengkapi dokumen Packing List sesuai jumlah dokumen PEB. Dimana informasi yang tercantum telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (Invoice, PEB dan Bill of Lading).
Verifier.d. Invoice
M EMENUHI
Berdasarkan hasil pemeriksaan seluruh kegiatan ekspor selama periode bulan Agustus 2015 sampai dengan Juli 2016, telah dilengkapi dokumen Invoice yang sesuai dengan jumlah dokumen PEB, dimana informasi yang tercantum telah sesuai dengan dokumen PEB serta dokumen ekspor lainnya (Packing List dan Bill of Lading).
Verifier e. B/L
M EMENUHI
Verifier .f. Dokumen Lisensi Ekspor (V-
M EMENUHI
Berdasarkan hasil pemeriksaan seluruh pengiriman ekspor selama periode bulan Agustus 2015 – Juli 2016 telah dilengkapi dengan dokumen B/L yang sesuai dengan jumlah PEB. Dikeluarkan dan disahkan oleh pihak pelayaran atau forwarder. Dimana informasi yang tercantum telah sesuai dengan dokumen PEB serta dokumen ekspor lainnya. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Auditee telah menerapkan penggunaan Dokumen V-Legal dalam pelaksanaan ekspor periode bulan Agustus 2015 sampai dengan Juli 2016 dengan
EQI-F103.1.0/20120126
Halaman 7 dari 9
Legal)
dengan jumlah sesuai dengan dokumen PEB. Informasi dalam dokumen V-Legal sesuai dengan dokumen ekspor lainnya seperti dokumen PEB dan Invoice, dimana seluruh pelaksanaan ekspor/stuffing dilakukan di gudang Auditee sendiri. Auditee tidak menerima bahan baku yang berasal dari lelang sehingga tidak terdapat penyalahgunaan dokumen Vlegal.
Verifier. g. Hasil verifikasi teknis (laporan surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis
-
Berdasarkan hasil pemeriksaan realisasi ekspor, verifikasi yang dilakukan adalah terhadap komponen rotan, bukan produk kayu, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.
-
Produk olahan kayu yang dihasilkan oleh Auditee berdasarkan hasil verifikasi teknis, tidak termasuk ke dalam kelompok produk yang dikenakan tarif bea keluar sebagaimana dimaksudkan oleh Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 75/PMK.011/2012 tanggal 16 Mei 2012 Tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar.
Verifier. i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang di batasi perdagangannya
M EMENUHI
Berdasarkan hasil pemeriksaan bahan baku yang digunakan untuk menghasilkan produk mebel oleh Auditee berasal dari jenis kayu Jati (Tectona grandis), Mindi (Melia azedarach), Mahoni (Sweetenia sp.) yang merupakan jenis kayu yang tidak dibatasi perdagangannya
Indik ator 3 .3 .1 . Im plem entasi Tanda V - Legal Verifier Tanda V – dibubuhkan ketentuan
M EMENUHI Legal
yang sesuai
Auditee telah menerapkan pembubuhan tanda V - Legal pada kemasan eksport dengan ukuran dan bentuk tanda V - Legal telah sesuai dengan ketentuan. Auditee tidak menggunakan bahan baku kayu lelang sehingga tidak terdapat penyalahgunaan Tanda V-Legal.
Kriteria K.4 .1 . Pem enuhan k etentuan k eselam atan dan k esehatan k erja (K3 ) Indik ator 4 .1 .1 Pedom an/ Prosedur dan im plem entasi K3 Verifier a. Pedoman/ prosedur K3 M EMENUHI
Auditee telah memiliki dan dapat menunjukan dokumen prosedur Implementasi K3, personil penanggungjawab dalam kegiatan implementasi kegiatan operasional K3 dan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang telah disahkan dengan nomor : 21/P2K3/KK/2015, tanggal 25 Agustus 2015.
M EMENUHI
Untuk implementasi K3, auditee telah menyediakan peralatan penunjang pelaksanaan K3 yang terdiri dari daftar peralatan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Auditee, diantaranya : APAR, masker kain, masker filter, sarung tangan karet, dan Kotak P3K. Serta tanda jalur evakuasi yang dipasang pada tempat yang bebas dari segala hambatan, menuju titik kumpul, sehingga memudahkan evakuasi bila terjadi suatu kasus.
M EMENUHI
Berdasarkan hasil pemeriksaan, auditee telah memiliki rekaman Laporan Kecelakaan kerja yang digunakan untuk mengevaluasi implementasi K3. Penanganan kecelakaan kerja dengan melakukan kerja sama dengan rumah sakit terdekat. Auditee dalam menunjang penekanan angka kecelakaan telah menerapkan Prosedur kerja serta kelengkapan sarana keselamatan lainnya.
Verifier.b. Implementasi K3
Verifier.c Catatan kecelakaan kerja
EQI-F103.1.0/20120126
Halaman 8 dari 9
Kriteria K.4 .2 Pem enuhan hak hak tenaga k erja Indik ator. 4 .2 .1 Kebebasan berserik at bagi pek erja Verifier : Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
M EMENUHI
Hasil pemeriksaan terhadap keberadaan Serikat Pekerja, Auditee belum memiliki kepengurusan, tetapi Pimpinan Perusahaan telah mengeluarkan kebijakan pada tanggal 01 September 2015, yang menyetujui apabila pegawai terlibat atau membentuk serikat pekerja selama demi kebaikan.
Indikator 4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang m engatur hak -hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang m e m pek er jak an k aryaw an > 1 0 orang. Hasil pemeriksaan terhadap keberadaan dan kelengkapan dokumen Peraturan Perusahaan. Dokumen Peraturan Perusahaan (PP) untuk tahun 2014 – 2016, telah habis masa M EMENUHI berlakunya pada tanggal 18 Agustus 2016. Peraturan Perusahaan yang baru dalam tahap pemeriksaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukoharjo. Indik ator. 4 .2 .3 Tidak m em pek erjak an anak di baw ah um ur (diluar k etentuan) Verifier : Ketersediaan dokumen KKB atau PP yang mengatur hakhak pekerja
Verifier : Tidak ada pekerja masih di bawah umur
EQI-F103.1.0/20120126
M EMENUHI yang
Berdasarkan hasil pemeriksaan data karyawan, karyawan auditee terdiri dari karyawan Staf, karyawan harian dan karyawan borongan lepas, tidak terdapat karyawan dibawah umur.
Halaman 9 dari 9
