2015 Tanggal 19 Januari 2015

Lampiran Keputusan Kepala BPPKB Nomor : 500/ 04 /403.206/2015 Tanggal 19 Januari 2015

BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Pembangunan

daerah

yang

merupakan

bagian

integral

dari

pembangunan nasional pada dasarnya adalah upaya perubahan dalam berbagai bidang dan sektor kehidupan masyarakat menuju peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan

pertumbuhan ekonomi,

difersifikasi kegiatan sosial-ekonomi dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk memenuhi hal ini, diperlukan perencanaan yang matang tepat dan dapat dipercaya dengan menggunakan berbagai metode dan prosedur yang dapat dipertanggung-jawabkan, baik dalam aspek legal-formal maupun menjawab tantangan dan permasalahan pembangunan sekaligus akademik. Perencanaan hendaknya mampu menjamin bahwa pembangunan daerah yang dilaksanakan sesuai dengan tuntutan lingkungan internal dan eksternal, berdasarkan potensi sumberdaya yang tersedia. Aktivitas dan produk perencanaan dalam pembangunan daerah merupakan kunci keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan pembangunan di Kabupaten Magetan. Proses perencanaan dilakukan untuk menghasilkan berbagai dokumen rencana pembangunan baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Implementasi desentralisasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan , Undang-undang RI 32 Tahun 2004 menuntut adanya proses perencanaan pembangunan yang lebih bersifat partisipatif. Perencanaan partisipatif terutama diperlukan untuk melakukan usaha yang lebih sistematik dalam mengantisipasi permasalahan pembangunan sosial ekonomi masyarakat yang mengarah kepada upaya-upaya pertumbuhan pada skala ekonomi yang lebih kecil (mikro, masyarakat/komunitas), yaitu suatu pendekatan kemasyarakatan yang terfokus kepada pemberdayaan dan perluasan kegiatan ekonomi masyarakat pada skala menengah dan kecil. Dalam hal ini, perencanaan

Renstra BPPKB 2013-2018 1

pembangunan

daerah

perlu

dilakukan

melalui

prosedur

dan

teknik

perencanaan partisipatif. Dalam peraturan dan perundangan baru, penyusunan rencana memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif, politis, bottom up dan top down process. Ini bermakna bahwa perencanaan daerah selain diharapkan memenuhi kaidah penyusunan rencana yang sistematis, terpadu, transparan, dan akuntabel; konsisten dengan rencana lainnya yang relevan; juga kepemilikan rencana menjadi aspek yang perlu diperhatikan, Keterlibatan stakeholder dan legislatif dalam proses pengambilan keputusan perencanaan menjadi sangat penting untuk memastikan rencana yang disusun mendapatkan dukungan optimal bagi implementasinya. Renstra BPPKB atau Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah

merupakan

satu

dokumen

perencanaan

resmi

daerah

yang

dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan BPPKB dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Badan

Pemberdayaan

Perempuan

Kabupaten Magetan sebagai salah satu Kabupaten Magetan tentunya

dan

Keluarga

Berencana

Satuan Kerja Pemerintah Daerah

berkewajiban menyusun Rencana Strategis

yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan yang mengacu pada RPJMD Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2013-2018 , dan bersifat indikatif. Bersifat indikatif berarti informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum dalam dokumen Renstra ini hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan bersifat tidak kaku. Perencanaan yang disusun dalam Dokumen ini merupakan amanat dari Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Rencana Strategis BPPKB Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Magetan sebagai turunan langsung

dari Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magetan yang Renstra BPPKB 2013-2018 2

disusun sesuai dengan kewenangan Daerah sebagai satu kesatuan sistim perencanaan Pembangunan Nasional, dengan menjaga keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan Pembangunan tahun-tahun sebelumnya dan 5 (Lima) Tahun kedepan.Selain itu juga untuk menjaga konsistensi

antara

perencanaan dan penganggaraan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana di Kabupaten Magetan. 1.2. LANDASAN HUKUM Landasan

hukum

penyusunan

Rencana

Strategis

Badan

Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Magetan Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut: 1.2.1

Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Pemerintah Kabupaten Magetan.

1.2.2

Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

1.2.3

Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

1.2.4

Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

1.2.5

Peraturan

Pemerintah

No

5..tahun

2010

tentang

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2010-2014. 1.2.6

Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan

Peran

Serta

Masyarakat

dalam

Penyelenggaraan

Negara. 1.2.7

Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.

1.2.8

Peraturan

Pemerintah

No. 84 Tahun 2000 tentang Pedoman

Organisasi Perangkat Daerah. 1.2.9

Peraturan Pemerintah No. 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah.

1.2.10 Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.


1.2.11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan

Tatacara

Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 1.2.12 Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 77 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan fungsi Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Kabupaten Magetan. 1.2.13 Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magetan 2005-2025. 1.2.14 Dokumen Rancangan RPJMD Kabupaten Magetan 2014-2019 (yang akan dirubah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Magetan tentang RPJMD KabupatenMagetan 2013-2018) 1.2.15 Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/14/Kept/403.013/2014 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2013-2018 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan 1.3.

MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. Maksud 1. Merupakan serangkaian rencana strategis, sasaran, tujuan, kebijakan, program dan kegiatan dengan memperhatikan, mengidentifikasikan dan mengekplorasi berbagai analisis faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh pada perkembangan visi misi organisasi. 2. Untuk memahami kondisi dan status pencapaian kinerja di masa lampau dan masa kini. 3. Merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama

kurun

waktu

1

(satu)

sampai

5

(lima)

tahun

dengan

memperhitungkan potensi, peluang, kendala yang ada secara realistis dengan memahami kondisi dan perkembangan pencapaian kinerja masa kini dan masa depan. 4. Proses yang sistematis dan berkelanjutan dari perbuatan keputusan yang beresiko

dengan


memanfaatkan

sebanyak-banyaknya

pengetahuan

antisipatif, mengorganisir secara sistematis pelaksanaan keputusan tersebut dan mengukur tingkat keberhasilannya. 5. Langkah awal pengukuran akuntabilitas kinerja Badan PP dan KB Kabupaten Magetan. 6. Tahapan perencanaan yang konsisten pada pencapaian hasil atau tujuan dan berkelanjutan tapi dapat mengikuti perubahan dalam arti perbaikan proses strategi pencapaian tujuan. 7. Sejumlah langkah atau taktik yang dirancang sebagai komitmen organisasi. 8. Rencana induk bagaimana suatu organisasi akan mencapai tujuan dengan keunggulan dan kelemahan kompetitifnya. 9. Sebagai langkah awal untuk melakukan pengukuran akuntabilitas kinerja Badan PP dan KB Kabupaten Magetan. 1.3.2. Tujuan Tujuan menyusun rencana strategis Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Kabupaten Magetan Tahun 2013-2018 adalah: 1. Untuk menetapkan arah pengembangan, memetakan arah perjalanan organisasi, tahapan dan strategi yang di perlukan untuk mencapai tujuan organisasi sesuai dengan arah kebijakan, strategi, program Pemerintah Kabupaten Magetan. 2. Untuk memantapkan skala prioritas program/kegiatan sehingga dapat meningkatkan episiensi dan efektivitas program/kegiatan. 3. Alat manajerial yang penting. 1.4.

SISTEMATIKA PENULISAN Sistematika

penulisan

dokumen

Rencana

Strategis

Badan

Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Magetan Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN


Merupakan bab pengantar yang berisikan

Latar Belakang,

Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan Sistematika Penulisan Latar Belakang BAB II GAMBARAN PELAYANAN BPPKB Menggambarkan tentang Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya BPPKB, Kinerja Pelayanan BPPKB serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPPKB

BAB III ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS Berisikan Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BPPKB, Telaahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi, dan Penentuan Isu-isu Strategis BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN Menguraikan visi misi, tujuan dan sasaran Jangka Menengah BPPKB, serta strategi dan kebijakan. BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF Menguraikan tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, serta kelompok sasaran dan pendanaan indikatif BAB VI INDIKATOR KINERJA BPPKB YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Menjelaskan tentang indikator kinerja BPPKB yang sesuai dengan tujuan dan sasaran RPJMD BAB VII PENUTUP

BAB II Renstra BPPKB 2013-2018 6

GAMBARAN PELAYANAN BPPKB 2.1. TUGAS, FUNGSI dan STRUKTUR ORGANISASI 2.1.1 Tugas dan Fungsi Tugas Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 77 Tahun 2008, tentang Uraian Tugas Pemberdayaan

Perempuan

dan

pokok dan Fungsi Badan

Keluarga

BerencanaKabupaten

Magetan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Badan PP dan KB Kabupaten Magetan mempunyai fungsi sebagai berikut: 1.

Pengumpulan data guna perumusan kebijakan, melakukan analisa dan menyusun program pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;

2.

Pembinaan

dan

pengembangan

organisasi

perempuan

dan

keluaraga berencana; 3.

Pembinaan peran serta perempuan dalam pembangunan.

2.1.1.1

Kepala Badan A. Tugas Memimpin, melaksanakan koordinasi dan fasilitasi

dan

melaksanakan perencanaan, koordinasi, pengadaan dan pelaksanaan

pembangunan

di

bidang

pemberdayaan

perempuan dan keluarga berencana. B. Fungsi 1.

Penyusunan

program

pembangunan

di

bidang

pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana; 2.

Penyelenggaraan manajemen dan administrasi serta melaksanakan koordinasi;

3.

Penyelenggaraan peningkatan peran serta masyarakat di bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;


4.

Penyelenggaraan

pembinaan

program

pemberdayaan

bidang

dan

pengembangan perempuan

dan

keluarga berencana; 5.

Pemberian

pelayanan

rekomendasi

pengembangan

modal usaha pada Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS); 6.

Penyusunan

pedoman

penyelenggaraan pengendalian,

teknis

koordinasi

pembinaan,

pelaksanaan

dan

pengawasan,

pembangunan

Badan

Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana; 7.

Penyelenggaraan peningkatan peran serta keluarga dalam Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;

8.

Penyelenggaran umum,

pengawasan

keuangan,

melekat

kepegawaian

dan

administrasi perbekalan,

evaluasi, pelaporan serta pengelolaan program Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana; dan 9.

Pelaksanaan tugas – tugas dinas lain yang diberikan oleh Bupati.

2.1.1.2

Sekretaris A. Tugas Melaksanakan

administrasi,

koordinasi,

perencanaan,

monitoring, evaluasi dan pelaporan, pembinaan administrasi umum, kepegawaian dan perlengkapan rumah tangga.

B. Fungsi


1. Pengelolaan

urusan

surat-menyurat,

kearsipan,

keprotokolan, rumah tangga, ketertiban, keamanan, penyelenggaraan rapat dan perjalanan dinas; 2. Penyusunan perencanaan kegiatan Badan; 3. Pengelolaan barang inventaris dan perlengkapan; 4. Pengelolaan urusan kepegawaian; 5. Pengelolaan urusan keuangan; 6. Pengelolaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan; 7. Pengelolaan urusan kesejahteraan pegawai; 8. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan antar bidang; 9. Pengoordinasian penyusunan program setiap bidang; 10. Pelaksanaan fasilitasi kegiatan pada masing-masing bidang; dan 11. Pelaksanaan tugas – tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Badan. Sekretariat secara struktural membawahi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Keuangan dan Sub Bagian Perencanaan,Evaluasi dan Pelaporan yang mempunyai tugas yaitu: 1.

Tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah: a. Melaksanakan

urusan

surat

–

menyurat

dan

pengetikan; b. Melaksanakan pengadaan barang dan jasa; c.

Melaksanakan

penyelenggaraan

rapatdan

keprotokolan; d. Melaksanakan tugas – tugas rumah tangga dan keamanan kantor; e. Mengurus

dan

mencatat

barang

inventaris

dan

perlengkapan kantor; f.

Menyelenggarakan administrasi kepegawaian meliputi pengumpulan data kepegawaian, pembuatan buku induk dan mutasi pegawai;

g. Mengurus kenaikan pangkat pegawai; Renstra BPPKB 2013-2018 9

h. Menyiapkan bahan dalam rangka upaya peningkatan disiplin pegawai; i.

Mengurus kesejahteraan pegawai; dan

j.

Melaksanakan tugas – tugas dinas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

2. Tugas Sub Bagian Keuangan adalah: a. Mengumpulkan dan mengolah bahan untuk penyusunan anggaran keuangan; b. Menyiapkan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung; c. Menyelenggarakan tata usaha keuangan; d. Menyiapkan

bahan

laporan

pertanggungjawaban

keuangan; e. Menyelenggarakan urusan tata usaha perjalanan dinas; f. Menyelenggarakan tata usaha gaji pegawai; g. Melaksanakan evaluasi anggaran; dan h. Melaksanakan tugas – tugas dinas lain yang diberikan oleh Sekretaris. 3. Tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan adalah: a. Merencanakan

pengumpulan

data

sebagai

bahan

penyusunan laporan; b. Mengoordinasikan penyusunan program kegiatan; c. Melakukan

analisa

data

dan

penyusunan

program

kegiatan; d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi program kegiatan; e. Menyusun laporan hasil kegiatan; dan f. Melaksanakan tugas – tugas dinas lain yang diberikan oleh Sekretaris. 2.1.1.2

Bidang Keluarga Berencana


3.A. Tugas Melaksanakan pengelolaan perlindungan hak - hak reproduksi, jaminan dan pelayanan Keluarga Berencana (KB)

serta

penanggulangan

masalah

kesehatan

reproduksi. 3.B. Fungsi a. penyusunan rencana kegiatan perlindungan hak – hak reproduksi, jaminan dan pelayanan Keluarga Berencana (KB),

penanggulangan

masalah

reproduksi

dan

peningkatan peserta Keluarga Berencana (KB); b. penyusunan konsep kebijaksanaan operasional dan petunjuk teknis di bidang perlindungan hak – hak reproduksi, jaminan dan pelayanan Keluarga Berencana (KB),

penanggulangan

masalah

reproduksi

dan

peningkatan peserta Keluarga Berencana (KB); c. penyusunan pemberian

konsep – konsep upaya peningkatan pengayoman

perlindungan

hak

–

hak

reproduksi, jaminan dan pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan penanggulangan masalah reproduksi; d. pelaksanaan koordinasi dengan instansi – instansi teknis terkait dalam upaya perlindungan hak – hak reproduksi, jaminan dan pelayanan Keluarga Berencana (KB), penanggulangan masalah reproduksi dan peningkatan peran serta pria; e. pemantauan pelaksanaan kegiatan perlindungan hak – hak

reproduksi,

jaminan

dan

pelayanan

Keluarga

Berencana (KB), penanggulangan masalah reproduksi dan peningkatan peran serta pria; f. pelaksanaan kajian hasil kegiatan perlindungan hak – hak reproduksi, jaminan dan pelayanan Keluarga Berencana (KB),

penanggulangan

masalah

reproduksi

peningkatan peserta Keluarga Berencana (KB); dan


dan

g. pelaksanaan tugas – tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Badan. Bidang Keluarga Berencana secara struktural membawahiSub Bidang Jaminan dan Pelayanan Keluarga Berencana dan Sub Bidang

Perlindungan

dan

Penanggulangan

Masalah

Kesehatan Reproduksi 1. Sub Bidang Jaminan dan Pelayanan Keluarga Berencana Mempunyai Tugas a. Menyusun program jaminan, merumuskan kebijaksanaan dan strategi operasional dan pelaksanaan pelayanan Keluarga Berencana serta peningkatan partisipasi dan peran serta; b. Merencanakan kebutuhan, alokasi, penanggulangan efek samping dan kegagalan alat kontrasepsi; c. Melaksanakan upaya keterpaduan, sinkronisasi jaminan dan pelayanan Keluarga Berencana serta peningkatan partisipasi dan peran serta; d. Menyiapkan bahan kajian hasil kegiatan pelayanan Keluarga Berencana serta peningkatan partisipasi dan peran serta; dan e. Melaksanakan tugas – tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keluarga Berencana. 2. Sub Bidang Perlindungan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan Reproduksi Mempunyai Tugas a. Menyusun program dan rencana pengendalian serta operasional kegiatan upaya perlindungan hak – hak reproduksi,

kesehatan

reproduksi remaja; Renstra BPPKB 2013-2018 12

reproduksi

dan

kesehatan

b. Merumuskan operasional

kebijaksanaan serta

menyusun

teknis

dan

petunjuk

strategis

pelaksanaan,

petunjuk teknis pembinaan perlindungan hak – hak reproduksi,

kesehatan

reproduksi

dan

kesehatan

reproduksi remaja; c. Mengintegrasikan kegiatan upaya perlindungan hak – hak reproduksi,

kesehatan

reproduksi

dan

kesehatan

reproduksi remaja dengan instansi lain dan lembaga kemasyarakatan; d. Melakukan pengawasan melekat dan pembinaan; e. Menyiapkan

dan

melaporkan

kajian

hasil

kegiatan

perlindungan hak – hak reproduksi, kesehatan reproduksi dan kesehatan reproduksi remaja; f. Menyusun

dan

melaksanakan

program

kegiatan

penanggulangan masalah kesehatan reproduksi; g. Menyusun

kebijaksanaan

petunjuk

pelaksana

dan

petunjuk teknis serta strategi pelaksanaan kegiatan peningkatan

penanggulangan

masalah

kesehatan

reproduksi; h. Menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis peningkatan

penanggulangan

masalah

kesehatan

reproduksi; i. Melaksanakan kajian hasil dan pelaksanaan kegiatan peningkatan

penanggulangan

masalah

kesehatan

reproduksi; j. Melaksanakan sinkronikasi

upaya kegiatan

terciptanya

keterpaduan

peningkatan

dan

penanggulangan

masalah kesehatan reproduksi dengan instansi – instansi teknis terkait serta Lembaga Sosial Kemasyarakatan; dan k. Melaksanakan tugas – tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keluarga Berencana. 2.1.1.3

Bidang Advokasi dan Peningkatan Peran Serta 1.A. Tugas


Melaksanakan pengendalian advokasi, motivasi keluarga dan peningkatan peran serta masyarakat. 1.B. Fungsi a. Pengendalian kegiatan advokasi dan motivasi keluarga serta upaya peningkatan partisipasi dan peran serta masyarakat; b. Penyusunan rencana pengendalian dan operasional advokasi dan motivasi keluarga serta upaya peningkatan partisipasi dan peran serta masyarakat; c. Penyusunan pedoman pelaksanaan kegiatan di bidang advokasi dan motivasi keluarga serta upaya peningkatan partisipasi dan peran serta masyarakat; d. Pelaksanaan bimbingan kepada masyarakat / kelompok dalam

rangka

pelaksanaan

advokasi

dan

motivasi

keluarga serta upaya peningkatan partisipasi dan peran serta masyarakat; e. Pengintegrasian kegiatan upaya advokasi dan motivasi keluarga serta upaya peningkatan partisipasi dan peran serta masyarakat; f. Penyampaian laporan kegiatan advokasi dan motivasi keluarga serta upaya peningkatan partisipasi dan peran serta masyarakat; dan g. Pelaksanaan tugas – tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Badan. Bidang Advokasi dan Peningkatan Peran Serta secara struktural membawahi Sub Bidang Advokasi dan Sub Bidang Peningkatan Peran Serta. 1. Sub Bidang Advokasi Mempunyai Tugas a. Menyusun kegiatan advokasi dan motivasi keluarga; b. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis advokasi dan motivasi keluarga;


c. Melaksanakan keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan pengendalian program advokasi dan motivasi keluarga di bidang keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera; d. Melaksanakan hubungan kerja dengan komponen dan instansi terkait dalam pelaksanaan pengendalian program advokasi dan motivasi keluarga; e. Mengembangkan kegiatan lain, motode dan prosedur kerja yang berkaitan dengan advokasi dan motivasi keluarga; f. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan; dan g. Melaksanakan tugas – tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Advokasi dan Peningkatan Peran Serta. 2. Sub Bidang Peningkatan Peran Serta Mempunyai Tugas a. melakukan kegiatan pembinaan institusi dan peran serta masyarakat; b. menyusun

rencana

pengendalian

dan

operasional

kegiatan pembinaan institusi dan peran serta masyarakat; c. menyusun pedoman pelaksanaan kegiatan operasional pembinaan institusi dan peran serta masyarakat; d. mengintegrasikan kegiatan pembinaan institusi dan peran serta masyarakat dengan instansi lain dan lembaga kemasyarakatan; e. menyampaikan laporan kegiatan; dan f. melaksanakan tugas – tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Advokasi dan Peningkatan Peran Serta.

2.1.1.4

Bidang Keluarga Sejahtera A. Tugas


Melaksanakan

pengendalian

pemberdayaan

ekonomi

keluarga dan pelayanan modal usaha, pengembangan ketahanan keluarga dan peningkatan partisipasi dan peran serta masyarakat. B. Fungsi a. Pengendalian keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga; b. Penyusunan rencana pengendalian dan operasional kegiatan pelayanan keluarga sejahtera; c. Penyusunan pedoman pelaksanaan kegiatan di bidang keluarga sejahtera; d. Pengusulan penetapan keputusan tentang pemberian kredit modal kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS); e. Pengintegrasian kegiatan upaya pembinaan keluarga dengan instansi lain dan lembaga kemasyarakatan; f. Penyampaian

laporan

kegiatan

pengendalian

pemberdayaan ekonomi keluarga dan pelayanan modal usaha,

pengembangan

ketahanan

keluarga

dan

peningkatan partisipasi dan peran serta masyarakat; dan g. Pelaksanaan tugas – tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Badan. Bidang Keluarga Sejahtera secara struktural membawahi Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Sub Bidang Ketahanan Keluarga yaitu: 1. Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Mempunyai Tugas a. Melakukan kegiatan pemberdayaan ekonomi keluarga melalui

kelompok

Usaha

Peningkatan

Pendapatan

Keluarga (UPPKS); b. Mengusulkan ketetapan keputusan tentang pemberian kredit modal usaha Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UPPKS);


c. Menyusun

rencana,

pedoman

pengendalian

dan

operasional serta pembinaan kegiatan pemberdayaan ekonomi keluarga; d. Mengintegrasikan kegiatan pembinaan pemberdayaan ekonomi keluarga dengan instansi lain dan lembaga kemasyarakatan; e. Melakukan pengawasan melekat dan pembinaan; f. Menyampaikan laporan kegiatan; g. Memeriksa kelayakan kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UPPKS); dan h. Melaksanakan tugas – tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keluarga Sejahtera. 2. Sub Bidang Ketahanan Keluarga Mempunyai Tugas a. Melakukan

kegiatan

pembinaan

pengembangan

ketahanan keluarga dan peningkatan kualitas lingkungan keluarga; b. Menyusun

rencana

pengendalian

dan

operasional

kegiatan pembinaan pengembangan ketahanan keluarga dan peningkatan kualitas lingkungan keluarga; c. Menyusun pedoman, petunjuk pelaksanaan kegiatan pembinaan pengembangan ketahanan keluarga dan peningkatan kualitas lingkungan keluarga; d. Mengintegrasikan kegiatan pembinaan pengembangan ketahanan keluarga dan peningkatan kualitas lingkungan keluarga

dengan

instansi

lain

dan

lembaga

kemasyarakatan; e. Menyampaikan laporan kegiatan; dan f. Melaksanakan tugas – tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keluarga Sejahtera. 2.1.1.5 Bidang Pengelolaan Potensi A. Tugas


Melaksanakan perkembangan

pengendalian

kegiatan

pengelolaan

potensi keluarga, demografi dan statistik

program. B. Fungsi a. Pengendalian

kegiatan

pengelolaan

perkembangan

potensi keluarga, demografi dan statistik program; b. Penyusunan kebijaksanaan dalam rangka penyediaan data potensi keluarga dalam program; c. Pelaksanaan

pengelolaan

perkembangan

potensi

keluarga dalam pelaksanaan program; d. Pelaksanaan bimbingan kepada masyarakat / kelompok dalam rangka pelaksanaan pengelolaan perkembangan potensi keluarga dalam pelaksanaan program; e. Pengintegrasian perkembangan

kegiatan

upaya

pengelolaan

potensi keluarga dalam pelaksanaan

program; f. Pelaksanaan analisa dan penilaian multi indikator dalam operasional pengelolaan perkembangan potensi keluarga dalam pelaksanaan program; g. Penyampaian laporan kegiatan advokasi dan motivasi keluarga serta upaya peningkatan partisipasi dan peran serta masyarakat; dan h. Pelaksanaan tugas – tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Badan. Bidang Pengelolaan Potensi secara struktural membawahi Sub Bidang Pengelolaan Potensi dan Sub Bidang Demografi dan Statistik yaitu: 1. Sub Bidang Pengelolaan Potensi Mempunyai Tugas a. Mengumpulkan pengelolaan program

potensi

menyusun keluarga

pemberdayaan

berencana ; Renstra BPPKB 2013-2018 18

dan

rencana dalam

perempuan

kegiatan

pelaksanaan dan

keluarga

b. Melaksanakan pengelolaan pendataan keluarga dan keluarga miskin; c. Melaksanakan keluarga

pengelolaan

dalam

perkembangan

pelaksanaan

program

potensi keluarga

berencana dan pemberdayaan perempuan; d. Menyusun pelaksanaan efek dampak demografi dalam kegiatan

program

pemberdayaan

perempuan

dan

keluarga berencana ; e. Menghimpun, mengklasifikasi dan demografi

dan

aspek

menelaah

keluarga

aspek

berencana

dan

pemberdayaan perempuan; f. Melaporkan

pelaksanaan

pengelolaan

program

pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana ; g. Menyusun segmentasi wilayah dan pemantauan wilayah kerja petugas lini lapangan; dan h. Melaksanakan tugas – tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Potensi. 2. Sub Bidang Demografi dan Statistik Mempunyai Tugas a. Mengumpulkan

dan

menyusun

rencana

kegiatan

demografi dan statistik; b. Menyusun data basis program sebagai bahan operasional program keluarga dan pembangunan keluarga sejahtera; c. Menyusun

pelaksanaan

pengelolaan

efek

dampak

program keluarga dan pembangunan keluarga sejahtera; d. Menghimpun,

mengklasifikasi

dan

menelaah

aspek

demografi dan aspek keluarga sejahtera; e. Melaporkan hasil pelaksanaan pengelolaan efek dampak dalam format yang baku; f. Melaksanakan analisa dan penilaian multi indikator dan operasional

program

keluarga

pembangunan keluarga sejahtera;


berencana

dan

g. Menyusun segmentasi wilayah dan pemantauan wilayah kerja petugas lini lapangan; dan h. Melaksanakan tugas – tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Potensi. 2.1.1.6 Bidang Pemberdayaan Perempuan A. Tugas Melaksanakan

pengendalian

program

/

kegiatan

pengelolaan upaya pemberdayaan perempuan dan anak serta pengarusutamaan gender. B. Fungsi a. Pengoordinasian, pengendalian dan fasilitasi program / kegiatan pengelolaan upaya pemberdayaan perempuan dan anak serta pengarusutamaan gender; b. Pengumpulan

bahan

dan

atau

data

basis

untuk

penyusunan rencana dan operasional dalam rangka peningkatan upaya program / kegiatan pengelolaan upaya

pemberdayaan

perempuan

dan

anak

serta

pengarusutamaan gender; c. Pelaksanaan pengelolaan perkembangan program / kegiatan pengelolaan upaya pemberdayaan perempuan dan anak serta pengarusutamaan gender; d. Pengadaan bimbingan kepada masyarakat / kelompok dalam

rangka

peningkatan

pengelolaan

program

/

kegiatan pengelolaan upaya pemberdayaan perempuan dan anak serta pengarusutamaan gender; e. Pengintegrasian kegiatan upaya pengelolaan program / kegiatan pengelolaan upaya pemberdayaan perempuan dan anak serta pengarusutamaan gender; f. Pelaksanaan analisa dan penilaian program / kegiatan pengelolaan upaya pemberdayaan perempuan dan anak serta pengarusutamaan gender; g. Penyampaian laporan kegiatan program / kegiatan pengelolaan upaya pemberdayaan perempuan dan anak Renstra BPPKB 2013-2018 20

serta pengarusutamaan gender; danpelaksanaan tugas – tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Badan. Bidang

Pemberdayaan

Perempuan

secara

struktural

membawahi Sub Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak dan Sub Bidang Pengarusutamaan Gender yaitu: 1. Sub Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Mempunyai Tugas a. Mengumpulkan pengelolaan

dan

menyusun

peningkatan

rencana

peran

kegiatan

perempuan

dalam

pemeliharaan dan perlindungan anak; b. Melaksanakan

pengintegrasian

upaya

peningkatan

kualitas hidup perempuan dan anak dalam kebijakan bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya; c. Melaksanakan pengelolaan penyelenggaraan kebijakan perlindungan perempuan dan anak terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat; d. Menyusun pelaksanaan peningkatan pemberdayaan dan peran perempuan dan pemeliharaan anak; e. Menghimpun,

mengklasisfikasi

dan

menelaah

peningkatan pemberdayaan dan peran perempuan dan pemeliharaan anak; f. Melaporkan

pelaksanaan

pengelolaan

program

peningkatan peran perempuan dan pemeliharaan anak; g. Menyusun segmentasi wilayah dan pemantauan wilayah peningkatan pemberdayaan dan peran perempuan dan pemeliharaan anak; dan h. Melaksanakan tugas – tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan. 2. Sub Bidang Pengarusutamaan Gender Mempunyai Tugas a. Mengumpulkan bahan untuk menyusun rencana kegiatan pengarusutamaan gender; Renstra BPPKB 2013-2018 21

b. Menyusun data basis untuk

program

kegiatan

pengarusutamaan gender; c. Menyusun

pelaksanaan

pengelolaan

efek

dampak

program kegiatan pengarusutamaan gender; d. Menghimpun, mengklasifikasi dan menganalisis gender, perencanaan program dan anggaran yang responsif gender,

dan

pengembangan

materi

KIE

pengarusutamaan gender; e. Melaporakan hasil pelaksanaan pengelolaan kegiatan pengarusutamaan gender; f. Menyusun segmentasi wilayah dan pemantauan wilayah kegiatan pengarusutamaan gender; dan g. Melaksanakan tugas – tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan. 2.1.1.7 Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan tugas dan kegiatan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. 1.1.2. Struktur Organisasi Struktur organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Magetan dapat digambarkan seperti bagan di bawah ini:


BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN MAGETAN Perda Kab. Magetan No.5 Th. 2008 tgl. 19-09-2008

`

Renstra BPPKB 2013-2018

23

2.2

SUMBER DAYA Dengan memperhatikan kedudukan, tugas pokok dan fungsi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dalam peyelenggaraan pemerintahan, dan agar dapat terlaksana dengan baik tugas pokok dan fungsi tersebut, serta terwujudnya agenda pembangunan daerah sebagaimana yang diamanatkan di dalam RPJMD, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana harus memiliki potensi sumber daya Manusia yang handal sebagai modal atau suatu kekuatan pendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagai Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana. Adapun sumberdaya manusia sebagai potensi/kekuatan yang dimiliki oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Magetan dapat dilihat di bawah 1.1. Berdasarkan Golongan Golongan I II III IV Jumlah

Jumlah Pegawai 0 orang 9 orang 97 orang 10 orang 115 orang

1.2. Berdasarkan Eselon dan Fungsional Eselon & Fungsional II/b II/c III/a III/b III/c III/d IV/a IV/b Non Eselon Fungsional (PLKB) Jumlah


Jumlah Pegawai 2 orang 1 orang 1 orang 7 orang 3 orang 10 orang 7 orang 1 orang 19 orang 64 orang 115 orang

3.

Berdasarkan Pendidikan Pendidikan SLTP SLTA D2 D3 S1 S2 Jumlah

Jumlah Pegawai 0 orang 30 orang 1 orang 3 orang 71 orang 10 orang 115 orang

4. Berdasarkan Diklat Kepemimpinan Diklat Pim II III IV Jumlah

Jumlah Pegawai 0 orang 3 orang 16 orang 19 orang

Adapun sumber dana lima tahun belakangan ini bersumber dari Dana DAU dan DAK yang dikucurkan kepada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Magetan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

NO 1 2

2.3

TAHUN ANGGARAN

SUMBER

Tahun 2013

PEMBIAYAAN DAU

Rp. 2.201644.100,-

Tahun 2014

DAK DAU

Rp. 1.055.800.000,Rp. 3.191.262.809,-

DAK

Rp. 1.414.140.000’-

KINERJA PELAYANAN


JUMLAH

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa BPPKB Kabupaten Magetan memiliki tugas pokok membantu Bupati Magetan dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah untuk periode 2013-2018.

Pemeritah

Kabupaten

Magetan

telah

menyusun

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2018 berikut enam agenda pembangunan, yakni (1) agenda Wasis (2) agenda Waras (3) Agenda Wutuh (4) Agenda Wareg. (5) Agend Widodo (6) Agenda Waskito. Menyikapi keenam agenda tersebut, BPPKB Kabupaten Magetan memberikan

konstribusi

sesuai

tugas

pokok

dan

fungsinya.

Dalam

menjalankan tugas pokoknya, BPPKB Kabupaten Magetan memiliki fungsi sebagaimana yang telah di sebutkan di atas. Namun demikian dalam mengemban tugas pokok dan fungsi tersebut BPPKB Kabupaten Magetan mengalami berbagai kendala dan terkadang sulit untuk diatasi. Hal ini terkait dengan fungsi koordinasi, perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta faktor-faktor internal dan eksternal lainnya. Dalam hal perencanaan dapat saja dikatakan berjalan sesuai dengan aturan yang ada dengan mengacu pada Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Perencanaan pembangunan tahun yang akan datang dilaksanakan pada awal tahun yang berjalan. Dimulai dari Musrenbangdes kemudian Musrenbang

Kecamatan

dilanjutkan

dengan

Musrenbang

Kabupaten,

Musrenbang Provinsi dan berakhir pada Musrenbang Nasional. Kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan jadwal yang telah disepakati bersama. Kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan dari Musrenbangdes sampai dengan Musrenbang Nasional dan kemudian dilaksanakan oleh BPPKB Kabupaten Magetan dapat dilihat pada Tabel berikut

ini dengan tingkat

pencapaian kinerja berdasarkan sasaran/target Renstra periode 5 (lima) tahun sebelumnya. Lebih lengkpnya dapat dilihat pada matriks pencapaian kinerja 5 (lima) tahun sebelumnya sebagai berikut :


MATRIKS CAPAIAN KINERJA PELAYANAN BPPKB 2008-2012 N O

PROGRAM

KEGIATAN

1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran

2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pembanguna n Gedung Kantor Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional

3

Program Peningkatan

Pengadaan Saraana Transportasi Untuk PKB/PLKB dan PPLKB Pengadaan Mobil Pelayanan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Pakaian Dinas


INDIKATOR KINERJA Tercapainya sarana dan jasa yang mendukung kegiatan Program BPPKB Jumlah Gedung Kantor UPTB yang Dibangun

2008 TARGET PENCP 100 % 100 %

2009 TARGET PENCP 100 % 100 %

-

-

Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasion al Jumlah Pengadaan Sarana Transportasi

-

-

-

-

60 motor

60 motor-

36 motor

36 motor

Jumlah Pengadaan Mobil Pelayanan Jumlah Gedung Kantor Yang Terpelihara

-

-

-

-

-

-

19 kantor

19 kantor

19 kantor

19 kantor

19 kantor

19 kantor

-

-

-

-

-

-

Jumlah pengadaan

-

CAPAIAN KINERJA 2010 TARGET PENCP 100 % 100 %

-

-

-

-

-

-

-

-

-

27

2011 TARGET PENCP 100 % 100 %

2012 TARGET PENCP 100 % 100 %

-

-

-

11 motor

1 unit

11 motor

1 unit

-

11 motor

11 motor

-

-

-

-

19 kantor

19 kantor

19 kantor

19 kantor

-

-

72 unit

72 unit

Disiplin Aparatur 4

Program Keluarga Berencana

Beserta Perlengkapan nya Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu

Pakaian Kerja Lapangan Jumlah Peserta Pelayanan Pap Smear bagi Ibuibu/PUS tdk mampu

400 orang

460 orang

720 orang

720 orang

360 orang

360 orang

360 orang

360 orang

360 orang

256 orang

Pembinaan Keluarga Berencana Pembinaan Kelompok Keluarga Berencana (PMKK) Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin

Pelaksanaan Rakerda BPPKB

1 kegiata n -

1 kegiata n -

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

-

-

-

-

1 kegiatan

1 kegiatan

-

-

-

-

10 unit

10 unit

37 set

37 set

50 set

50 set

-

-

-

-

6 unit

6 unit

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

37 set

37 set

50 set

50 set

-

-

36 kali

36 kali

12 kali

17 kunjung an

17 kunjung an

17 kunjung an

Sosialisasi Program Keluarga Berencana Percepatan Revitalisasi Program KB


Jumlah Peserta Pembinaan bagi institusi/kader/re maja tentang Program KB Jumlah Pengadaan Implant Kit

Jumlah Pengadaan Obgyn Bed Jumlah Pengadaan IUD Kit Jumlah siaran Program KB di media elektronik/radio Jumlah kunjungan dalam kegiatan momentum terkait Program

12 kali

12 kali

12 kali

12 kali

12 kali

12 kali

12 kali

17 kunjung an

18 Kunjung an

18 Kunjung an

18 Kunjung an

18 Kunjung an

18 Kunjung an

18 Kunjung an

28

5

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Kegiatan Pameran Produk Unggulan

6

Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

Sosialisasi Undangundang Perlindungan Perempuan dan Anak

7

8

Program Kesehatan Reproduksi Remaja

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutam aan Gender dan Anak

Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat Advokasi dan KIE Tentang Kesehatan Reproduksi Remaja Evaluasi pelaksanaan PUG

Operasional P2T-P2A


KB Jumlah pameran Produk Unggulan Binaan Dinas KB KS Jumlah peserta sosialisasi Undang-undang Perlindungan Perempuan dan Anak

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

-

-

400 peserta

400 peserta

832 peserta

Jumlah peserta sosialisasi Kota layak Anak Terpasang dan terpeliharanya baleho

-

-

-

-

-

-

1 unit

832 peserta

75 peserta

-

-

100 orang

1 unit

2 unit

2 unit

Jumlah KIE Kit Yang Tersedia Untuk Penyuluhan

-

-

-

-

-

-

-

-

Jumlah peserta kegiatan pokal point PUG masing-masing SKPD

-

-

-

-

200 orang

200 orang

200 orang

200 orang

-

-

Jumlah peserta sosialisasi PUG Jumlah kasus yang ditangani

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

110 orang -

-

-

110 orang -

5 kasus

5 kasus

29

1 unit

1 kali

1 kali

75 peserta

48

48

100 orang

-

-

-

-

1 unit

1 unit

1 unit

tingkat Kabupaten

9

Program Pelayanan Kontrasepsi

10

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan perlindungan Perempuan Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang

11

Jumlah tempat pelayanan pengaduan kasus KDRT Jumlah seminar / workshop tentang Peningkatan peran Perempuan dalam Pengemabilan keputusan Terlaksananya kegiatan Pemberdayaan Lembaga Berbasis Gender

-

-

-

-

1 lokasi

1 lokasi

1 pos pelayan an

1 pos pelayan an

-

-

-

-

-

-

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

-

-

-

-

-

-

-

-

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB Penyusunan Database Korban Tindak kekerasan

Jumlah peserta KB MOP, IUD dan Implant

943 akseptor

943 akseptor

1100 akseptor

1070 akseptor

1225 akseptro

926 aksepto r

550 aksepto r

550 aksepto r

920 akseptor r

1207 akseptor

Tersedianya data korban kekerasan terhadap anak dan perempuan

-

-

-

-

-

-

1 buku

1 buku

1 buku (146 kasus)

1 buku (146 kasus)

Pembinaan dan peningkatan pengelolaan administrasi kelompok UPPKS

Jumlah peserta /pembinaan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan

6 kali

6 kali

500 kelompo k

500 kelompo k

500 kelompo k

500 kelompo k

100 kelompo k

100 kelompo k

80 kelompo k

80 kelompo k


30

mandiri Pengembang an Potensi PPKBD

Pengembang an Potensi PPKBD Kabupaten Magetan Pembinaan Kelompok Usaha Mandiri

12

Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan

Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan

Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha


pengelolaan modal usaha Pemberian honorarium PPKBD dan Sub PPKBD Tersedianya data operasional program (pendataan keluarga) Lancarnya sirkulasi modal dari KUKM melalui penyaluran honorarium bagi Tim Pokjanis Jumlah peserta pembinaan Kesetaraan Gender

Jumlah peserta bimbingan manajemen usaha bagi kaum perempuan yang memiliki usaha

235 PPKBD

235 PPKBD

235 PPKBD

235 PPKBD

235 Desa

235 Desa

235 Desa

235 Desa

100 %

100 %

100 %

100 %

235 PPKBD dan 1090 Sub PPKBD 235 Desa

100 %


100 %




100 %

100 %

100 %


100 %

-

-

940 orang

940 orang

-

-

-

-

-

-

-

-

62 orang

62 orang

-

-

-

-

-

-

31

13

14

15

Program Pengembanga n Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR Program Pengembanga n Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak Program Pengembanga n Model Operasional BKBPosyanduPADU

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pendirian Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR Pengumpulan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak

Jumlah Evaluasi dan pembinaan kader P2W-KSS Terbentuknya Kelompok PIKRemaja

Pengkajian Pengembang an Model Operasional BKBPosyanduPADU


-

-

-

-

50 orang

40 PIK KRR

42 PIK KRR

2 PIK KRR

2 PIK KRR

5 PIK KRR

5 PIK KRR

Jumlah pengadaan BKB Kit

-

-

18 paket

18 paket

-

Jumlah Pembinaan/ motivasi Kader BKB dalam mengelola BKB

36 kali

36 kali

9 kegiatan

9 kegiatan

18 kali

32

50 orang

50 orang

50 orang

48 orang

55 orang

2 PIK KRR

2 PIK KRR

3 PIK Remaja

3 PIK Remaja

-

-

-

61 paket

61 paket

18 kali

18 kali

18 kali

18 kali

18 kali

Berdasarkan tabel review pencapaian kinerja BPPKB tahun 2008-2012 diatas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar target kinerja dapat tercapai bahkan ada yang melebihi target kinerja. Namun masih ada 1 target kinerja yang tidak tercapai, yakni Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu dengan indikator Jumlah Peserta Pelayanan Pap Smear bagi Ibu-ibu/PUS tidak mampu sebanyak 360 ibu hanya tercapai 256 ibu. Hal ini disebabkan adanya pembangunan jembatan di Srogo Panekan yang mengakibatkan terganggunya akses jalan menuju tempat pelayanan, sehingga untuk kecamatan Panekan yang semula akan diadakan

kegiatan

pelayanan pap semar akhirnya dibatalkan, sehingga target peserta pap smear tidak tercapai. 2.4

TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN Dengan memperhatikan kondisi saat ini dan untuk memenuhi memenuhi tuntutan perkembangan birokrasi yang professional sebagai konsekwensi derasnya arus informasi dan arus globalisasi, sudah selayaknya Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Magetan mengambil langkah-langkah menuju perubahan, serta mempersiapkan hal-hal yang diperlukan guna menyempurnakan kekurangan selama ini Untuk menghadapi tantangan di masa yang akan datang yang sudah barang tentu akan semakin kompleks. Langkah-langkahdan persiapan-persiapan tersebut sangat

perlu

diambil

guna

mewujudkan

profesionalitas,

akuntabilitas,

kredibilitas, dan memiliki integritas yang tinggi dalam hal perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta koordinasi kegiatan. Kekurangan dan kelemahan d imasa lalu dapat disempurnakan pada masa yang akan datang, kualitas perencanaan dapat lebih ditingkatkan, pelaksanaan kegiatan, monitoring, evaluasi dapat berjalan efektif, efisien dan menyeluruh seperti yang diharapkan, koordinasi lintas program dan lintas sektor berjalan dengan baik dalam suasana yang kondusif dengan mengutamakan rasa saling menghargai dan berupaya mengurangi ego sektoral masing-masing. Harapan lain yang sama pentingnya adalah adanya tujuan organisasi yang jelas, target kinerja yang terukur serta penilaian kinerja yang rasional dan proporsional dalam kaitannya dengan peningkatan, pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia aparatur. Tersedianya Sistem Informasi Renstra BPPKB 2013-2018 33

Manajemen pada masa yang akan datang adalah suatu keharusan, hal ini diperlukan guna menghasilkan produk perencanaan, pelaksanaan kegiatan yang lebih berkualitas, berimbang dan berkelanjutan, serta terwujudnya monitoring dan evaluasi yang efektif, efisien dan menyeluruh serta terukur.


BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN Setelah proses perencanaan dilalui dengan menghasilkan dokumen rencana keuangan tahunan, berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),

kegiatan

berikutnya

adalah

pelaksanaan

dari

APBD

yang

dilaksanakan oleh masing-masing Bidang dan Sekretariat pada BPPKB di dalam dokumen Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA). Sinergi dan koordinasi lintas program di dalam pelaksanaan kegiatan terjalin dengan baik, namun fungsi evaluasi, pencatatan dan

pelaporan

masing-masing hasil kegiatan masih beberapa kegiatan belum berjalan dengan optimal. Hal ini dimungkinkan karena masih adanya anggapan bahwa fungsi tersebut bukan merupakan bagian dari manajemen. Di bawah ini akan diuraikan permasalahan yang dihadapi Badan PP dan KB Kabupaten Magetan pada setiap tujuan/sasaran yang ingin dicapai berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan melalui program dan kegiatan. 3.1.1 Peningkatan Keadilan Gender serta

Peningkatan Rasa Aman Bagi

Perempuan dan Anak. Permasalahan yang dihadapi untuk mencapai sasaran ini anatara lain adalah

pada

kegiatan

Sosialisasi

Undang-undang

Perlindungan

Perempuan dan Anak. Setelah diadakan sosialisasi tentang Undangundang

Perlindungan

Perempuan

dan Anak,

diharapkan

terjadi

pemahaman yang baik tentang Undang-undang kepada masyarakat atau peserta sosialisasi. Tetapi kenyataannya masih banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Magetan. Hal ini perlu dikaji ulang tentang mekanisme sosialisasi UUPA juga peserta sosialisasi. Selain itu permasalahan yang dihadapi adalah banyak masyarakat korban tindak kekerasan merasa malu untuk melaporkan ke pihak berwewenang, sehingga kasus KDRT semakin meningkat. Renstra BPPKB 2013-2018 35

3.1.2 Pengaturan Kelahiran melalui Kesertaan ber KB Di

Kabupaten Magetan, pelayanan dan sosialisasi keluarga

berencana telah berhasil menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Magetan dan terlihat adanya peningkatan partisipasi peserta KB setiap tahunnya. Pada prinsipnya perempuan dan laki-laki mempunyai peran dan tanggung jawab yang sama dalam meningkatkan kualitas kesehatan reproduksi dan pelaksanaan KB ini. Namun masih terlihat adanya kesenjangan

dalam

partispasi

laki-laki

dan

perempuan

dalam

pelaksanaan KB dimana jumlah perempuan sebagai akseptor 98.16% dibandingkan akseptor laki-laki sebesar 1,84%

selama tahun 2012.

Rendahnya persentase partisipasi pria dalam kegiatan KB disebabkan (1) sosialisasi dan pembinaan tentang KB lebih banyak terhadap perempuan, (2) pandangan umum tentang KB lebih banyak ditujukan terhadap perempuan dari pada kepada laki-laki, (3) keterbatasan pilihan alat kontrasepsi untuk laki-laki, (4) belum adanya kesepakatan ulama tentang masalah MOP, dan (5) kurangnya pembinaan dan kontrol terhadap laki-laki dalam hal memutuskan partisipasi untuk ber KB. Rendahnya kesadaran dan pelaksanaan KB laki-laki maka BPPKB Kabupaten Magetan perlu melakukan reformasi kebijakan dan rencana aksi bersama dengan UPTB seKabupaten Magetan untuk membentuk keluarga berkualitas sejahtera dan bahagia. 3.1.3 Kesadaran Tentang Kesehatan Reproduksi di Kalangan Remaja dan Ibuibu Di Kabupaten Magetan hampir di setiap kecamatan sudah terdapat kelompok-kelompok PIK Remaja baik yang dikelola oleh Desa maupun Sekolah-sekolah. Tetapi akibat kurangnya pembinaan serta fasilitas pendukung yang kurang memadai, maka kelompok PIK Remaja ini belum berfungsi secara optimal. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya kasus kenakalan remaja dan penyimpangan seksual di kalangan remaja dan siswa. Untuk Ibu-ibu atau PUS ternyata masih banyak yang belum paham tentang pentingnya deteksi dini kanker leher rahim (pap smear). Hal ini dibuktikan bahwa tidak semua kecamatan melaksanakan kegiatan pap Renstra BPPKB 2013-2018 36

smear diakibatkan animo masyarakat terhadap kegiatan pap smear masih rendah. Oleh karena itu ke depan perlu koordinasi dan kerja sama yang baik antara BPPKB dengan lintas sektor untuk menyukseskan program pap smear ini. 3.1.4 Peningkatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Di kabupaten Magetan sudah terbentuk kelompok Bina Keluarga Balita yang tersebar di setiap Posyandu. Permasalahan yang dihadapi adalah belum

optimalnya

fungsi

kelompok

BKB

dalam

melaksanakan

kegiatannya. Hal ini disebabkan kader BKB masih banyak yang belum paham tentang fungsi BKB itu sendiri. Selain itu honor kader BKB oleh pemerintah sangat minim dan belum merata, sehingga dalam bekerja sifatnya hanya sukarela saja. Ke depan BPPKB akan memberikan fasilitas BKB Kit untuk semua kelompok BKB yang ada dan direncanakan setiap kelompok BKB akan mendapat dana operasional. Untuk meningkatkan kesejahteraan peserta KB di Kabupaten Magetan sudah terbentuk kelompok-kelompok UPPKS/KUKM dengan bunga yang rendah. Permasalahan yang dihadapi adalah banyak kelompok UPPKS/KUKM yang pesertanya adalah masyarakat menengah/mampu, dengan kata lain masih banyak kelompok UPPKS yang salah sasaran. Ke depan perlu dikaji ulang tentang penerima kredit ini yang melibatkan lintas sektor. Disamping hal-hal serta permasalahan yang telah disebutkan, sampai saat ini BPPKB Kabupaten Magetan belum memiliki Sistem Informasi Manajemen yang memadai, sehingga mengalami kesulitan untuk mengetahui rencana apa yang telah dilaksanakan, sedang dilaksanakan dan yang akan dilaksanakan. Selain itu tujuan organisasi belum dirumuskan bersama dan dituangkan dalam keputusan yang mengikat, target kinerja yang terukur dari unit kerja dan individu belum ditentukan. Dengan demikian penilaian kinerja pun belum terlaksana dengan baik.

3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH


Visi

Kabupaten

Magetan

adalah

“Terwujudnya

Kesejahteraan

Masyarakat Magetan Yang Adil, Mandiri Dan Bermartabat”. Misi Kabupaten Magetan Tahun 2013-2018 adalah: 1.

Meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat;

2.

Mewujudkan kepemerintahan yang baik, dan peningkatan SDM yang profesional, dilandasi sengat pelaksanaan otonomi daerah;

3.

Menggairahkan perekonomian daerah, melalui berbagai program pengungkit, dan optimalisasi pengembangan SDM serta pengelolaan SDA yang berwawasan lingkungan;

4.

Mewujudkan sarana dan prasarana infrastruktur yang memadai guna menunjang pertumbuhan ekonomi daerah;

5.

Mewujudkan suasana aman dan damai, melalui penegakan, kepastian dan perlindungan hukum; Perwujudan Misi-Misi yang telah diuraikan di atas, akan ditempuh

melalui pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Penetapan urusan pemerintahan yang mendukung visi dan misi sangat penting, karena dari urusan pemerintahan ini akan dapat dijabarkan tujuan dan sasaran, serta cara (strategi) untuk mencapai tujuan dan sasaran. Perwujudan Visi, Misi ke dalam Urusan Wajib dan Urusan Pilihan, dapat diuraikansebagai berikut : Misi 1 : Meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat, didukung oleh urusan Keagamaan; Misi 2 : Mewujudkan kepemerintahan yang baik, dan peningkatan SDM yang profesional, dilandasi sengat pelaksanaan otonomi daerah, didukung oleh 10 urusan: 1) Pemerintahan Umum, 2) Keuangan Daerah, 3) Organisasi dan Tatalaksana, 4) Pengawasan Daerah, 5) Perencanaan Pembangunan, 6) Statistik, 8) Kearsipan, 9) Perpustakaan dan 10) Iptek; Misi 3 : Menggairahkan perekonomian daerah, melalui berbagai program pengungkit, dan optimalisasi pengembangan SDM serta pengelolaan SDA yang berwawasan lingkungan, didukung oleh 23 urusan: 1) Pendidikan, 2) Kesehatan, 3) Sosial, 4) Kepemudaan dan Olahraga, 5) Kependudukan dan Catatan Sipil, 6) Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, 7) Renstra BPPKB 2013-2018 38

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan 8) Komunikasi dan Informatika, 9) Perdagangan, 10) Pertanian, 11) Kelautan dan Perikanan, 12) Peternakan, 13) Kehutanan, 14) Energi dan Sumberdaya Mineral, 15) Pariwisata, 16) Industri, 17) Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, 18) Ketenagakerjaan, 19) Penanaman Modal, 20) Lingkungan Hidup, dan 21) Pertanahan, 22) Kebudayaan dan 23) Pemberdayaan Masyarakat; Misi 4 : Mewujudkan sarana dan prasarana infrastruktur yang memadai guna menunjang pertumbuhan ekonomi daerah, didukung oleh 4 urusan: 1) Pekerjaan Umum, 2) Perhubungan, 3) Penataan Ruang, 4) Perumahan; Misi 5 : Mewujudkan suasana aman dan damai, melalui penegakan, kepastian dan perlindungan hukum, didukung oleh 2 urusan: 1) Hukum dan 2) Kesatuan dan Politik dalam Negeri; 3.3. TELAHAAN RENSTRA PROVINSI DAN KEMENTRIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK REPUBLIK INDONESIA Keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah, swasta dan masyarakat sangat tergantung dari peran serta laki-laki dan perempuan sebagai pelaku dan pemanfaat hasil pembangunan. Pada pelaksanaannya sampai saat ini peran serta kaum perempuan belum dioptimalkan. Oleh karena itu Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Magetan sebagai Lembaga BPPKB Daerah Provinsi Jawa Timur sesuai PERDA Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Magetan adalah merumuskan kebijakan teknis perencanaan pemberdayaan perempuan dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender guna meningkatkan kualitas hidup perempuan dalam semua sektor pembangunan serta penilaian pelaksanaan. Program strategis untuk meningkatkan kesejahteraan kaum perempuan dan anak, yang selama ini masih banyak mengalami kendala akibat bias gender yang dapat ditemukan pada semua bidang kehidupan, Pemberdayaan Perempuan merupakan bagian yang tak terpisahkan bahkan mengambil porsi sangat penting dalam pembangunan manusia. Kesejahteraan akan dapat tercapai apabila kualitas hidup perempuan diperhatikan. Renstra BPPKB 2013-2018 39

Peran Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementrian PP dan PA) berupaya juga untuk

mengoptimalkan

perempuan

dalam

keikut-sertaannya

di

dalam

pembangunan. Melalui Peraturan Pemerintah No 47/2009, Tugas pokok dan fungsi Kementrian PP dan PA adalah: 1.

Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang PP dan PA;

2.

Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang PP dan PA;

3.

Pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidang PP dan PA.

Sementara Arah Prioritas Pembangunan Bidang PP dan PA di Daerah adalah: A. Pelaksanaan PUG, Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) di daerah dengan piloting beberapa bidang pembangunan seperti pendidikan, kesehatan, pertanian dan pekerjaan umum. B. Perlindungan Perempuan dan Anak, Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. C. Tumbuh kembang Anak Pengembangan Kota Layak Anak.

3.4. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS


Dalam hal penentuan isu isu strategis ini kita melihat kondisi lingkungan internal dan kondisi lingkungan eksternal pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Magetan ke dalam pola analisis SWOT. Analisa Lingkungan dengan pola analisis SWOT. 1. Kekuatan (Strengthness) a.

Struktur Organisasi Badan PP dan KB

b.

Visi dan Misi dan kegiatan Badan PP dan KB yang objectif dan teragenda dengan jelas

c.

Kuantitas SDM yang memadai

d.

Sistem kerja administrasi yang baik

e.

Tersedianya peraturan dan perundang-undangan

f.

Kewenangan otonomi daerah

g.

Tingginya kemauan kerja sebagian besar SDM

h.

Penerapan informasi Teknologi yang memadai

i.

Meningkatnya disiplin waktu kerja sebagian besar aparat pemerintah

2. Kelemahan (Weakness): a.

Pengelolaan manajemen waktu terhadap tugas-tugas kurang tepat

b.

Pelaksanaan tupoksi belum optimal

c.

Sarana

dan

prasarana

pendukung

pelayanan

pemberdayaan

perempuan dan pelayanan medis KB yang kurang memadai d.

Dana operasional yang terbatas

e.

Belum tersedianya data dan informasi yang akurat pada sebagian bidang tertentu

f.

Profesionalisme SDM Aparatur Badan PP dan KB belum optimal

g.

Kemitraan diantara Badan PP dan KB terhadap organisasi masyarakat belum optimal

h.

Masih kurangnya Badan PP dan KB melakukan sosialisasi tentang pengetahuan kesehatan dan gizi pada masyarakat,

i.

Kurangnya sosialisasi yang dilakukan Badan PP dan KB terhadap Ibuibu tentang pentingnya pemberdayaan ekonomi keluarga,

j.

Badan PP dan KB belum efektif di dalam pelaksanaan dan pengendalian program-program pemberdayaan perempuan.


k.

Sosialisasi

dan

pembinaan

tentang

KB lebih banyak terhadap

perempuan, sehingga laki-laki kurang memahami mengikuti ber KB (MOP) 3. Peluang (Opportunity) a.

Respon positif masyarakat terhadap kebijakan Pemerintah

b.

Organisasi Perempuan di Kabupaten Magetan semakin bertambah

c.

Situasi dan kondisi kondusif.

d.

Perkembangan teknologi dan informasi semakin baik,

e.

Saran, pendapat dan kritikan masyarakat.

4. Ancaman (Threat) a.

Rendahnya pemahaman dan nilai serap terhadap Globalisasi

b.

Tingginya perkembangan budaya-budaya yang berasal dari luar Kabupaten Magetan.

c.

Masih kurangnya kesempatan berpolitik, birokrasi dan swasta bagi Perempuan

d.

Seringnya terjadi diskriminasi dan kekerasan terhadap Perempuan,

e.

Prioritas pendidikan bagi perempuan masih rendah,

f.

Perempuan masih belum berminat untuk bidang IPA,

g.

Masih banyak masyarakat belum mengetahui pentingnya pendidikan,

h.

Masyarakat

masih

membedakan

kesetaraan

gender

terhadap

perempuan Berdasarkan hasil analisa lingkungan yang telah dilakukan sebelumnya, berikut ini adalah pilihan-pilihan strategis yang dapat diambil guna menentukan kebijakan-kebijakansebagai bentuk antisipasi masa yang akan datang serta untuk perbaikankondisi saat ini. Pilihan-pilihan strategis di bawah ini adalah hasil analisa SWOT yangdilakukan berdasarkan analisa lingkungan baik internal maupun eksternal organisasi Badan PP dan KB Kabupaten Magetan. Penggunaan strategi di bawah ini lebih bergantung dari cara pandang unitkerja dan unit organisasi dalam memandang setiap permasalahan yang dihadapi. Ada beberapa pilihan strategi yang dapat digunakan untuk waktu dan kesempatan yangberbeda. Pilihan-pilihan strategi tersebut antara lain : 1. Strategi SO, yaitu menggunakan kekuatan untuk mendapatkan peluang. 2. Strategi WO, yaitu mengatasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang. Renstra BPPKB 2013-2018 42

3. Strategi ST, yaitu menggunakan kekuatan untuk menghindari ancaman. 4. Strategi WT, yaitu meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman. Tabel berikut adalah hasil analisa SWOT dan strategi-strategi yang dapat dikembangkan : Tabel 3.1 Matriks analisa SWOT: Kekuatan (Strength) – Peluang (Opportunities)

Lingkungan Internal A n a l i s a Lingkungan Eksternal

Peluang (Opportunities) “O”

Kekuatan (Strength) “S” 1. Struktur Organisasi BPP dan KB 2. Visi, misi dan kegiatan BPP dan KB yang objektif dan teragenda dengan jelas. 3. Kuantitas SDM yang memadai. 4. Sistem administrasi kerja yang baik. 5. Tersedianya peraturan dan perundaundangan 6. Kewenangan otonomi daerah. 7. Kemauan kerja sebagian besar SDM 8. Penerapan informasi dan teknologi yang memedai 9. Disiplin waktu sebagian besar aparat pemerintah meningkat. Menggunakan Kekuatan (Strength) “S” untuk

1. Respon positif masyarakat terhadap kebijakan mendapatkan Peluang (Opportunities) “O” = 2. 3.

4. 5. 6.

Pemerintah Organisasi Perempuan di Kabupaten Magetan semakin bertambah Undang-undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/14/Kept/403.013/2014 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2013-2018 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan Situasi dan kondisi keamanan kondusif Perkembangan teknologi dan informasi semakin baik, Saran, pendapat dan kritikan masyarakat.


“S” + “O” 1. Pendayagunaan Wewenang atas fungsi perencanaan dan pengendalian dalam pelaksanaan Otonomi Daerah. 2. Penyusunan time schedule kegiatan prioritas dengan sumber daya pembangunan untuk proses percepatan tujuan dan penentuan kriteria kendala dan atau permasalahan. 3. Pemanfaatan saran, pendapat dan kritikan masyarakat yang dituangkan dalam peraturan daerah, 4. Pemanfaatan sarana, prasarana dan keteraturan administrasi untuk meningkatkan dan memanfaatkan teknologi dan informasi dalam mendukung fungsi Badan PP dan KB. 5. Realisasi kemauan kerja untuk menginventarisir dan mengelola saran, pendapat dan kritik dari masyarakat sebagai dasar yang kuat untuk penetapan kegiatan perencanaan.

Tabel 3.2 Matriks analisa SWOT: Kelemahan (Weakness) - Peluang (Opportunities)


Peluang (Opportunities) “O”

1.

Respon positif masyarakat terhadap kebijakan Pemerintah

2.

Organisasi Perempuan di Kabupaten Magetan semakin bertambah

3.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/14/Kept/403.013/2014 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2013-2018 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan

4.

Situasi dan kondisi keamanan

kondusif

5.

Perkembangan teknologi dan informasi semakin baik,


Kelemahan (Weakness) “W” 1. Pengelolaan manajemen waktu terhadap tugas-tugas kurang tepat 2. Pelaksanaan tupoksi belum optimal 3. Sarana dan prasarana pendukung pelayanan pemberdayaan perempuan dan pelayanan medis KB yang kurang memadai 4. Dana operasional yang terbatas 5. Belum tersedianya data dan informasi yang akurat pada sebahagian bidang tertentu 6. Profesionalisme SDM Apartur Badan PP dan KB belum optimal 7. Kemitraan diantara Badan PP dan KB terhadap organisasi masyarakat belum optimal 8. Masih kurangnya Badan PP dan KB melakukan sosialisasi tentang pengetahuan kesehatan dan gizi pada masyarakat, 9. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan Badan PP dan KB terhadap Ibi-ibu tentang pentingnya pemberdayaan ekonomi keluarga, 10. Badan PP dan KB belum efektif di dalam pelaksanaan dan pengendalian program-program pemberdayaan perempuan. 11. Kurangnya pembinaan/informasi terhadap laki-laki untuk ber KB Mangatasi Kelemahan (weakness) “W” memenfaatkan Peluang (Opportunities) “O” = “W” + “O” 1. Sosialisasi dan penerapan renstra Badan PP dan KB untuk meningkatkan penghargaan terhadap struktur, koordinasi lintas sektor, pengelolaan pencatatan dan pelaporan dan menciptakan motivasi kerja melalui situasi dan kondisi yang kondusif . 2. Pendidikan dan pelatihan manajemen, teknologi dan informasi, pengetahuan kesehatan dan gizi masyarakat, pemberdayaan ekonomi keluarga serta evaluasi penerapannya untuk meningkatkan kualitas SDM maupun Manajemen kerja/waktu, sehingga tupoksi berjalan lancar. 3. Pemanfaatan teknologi, informasi dan sumber daya lainnya untuk menghasilkan data dan informasi yang akurat. 4. Menginventaris dan folllow-up saran,

6.

Saran, pendapat dan kritikan masyarakat.

5.

pendapat dan kritikan untuk menciptakan koordinasi, konsistensi dan konsekuensi serta komunikasi yang efektif internal Badan PP dan KB. Menambah dana operasional sehingga akan tersedianya sarana pelayanan PP dan KB dan peningkatan pelayanan P2TP2A di setiap Distrik demi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan organisasi perempuan yang semakin bertambah

Tabel 3.3 Matriks analisa SWOT : Kekuatan (Strength) – Ancaman (Threats) Kekuatan (Strength) “S”


Ancaman (Threats) 1. Rendahnya pemahaman dan nilai serap terhadap Globalisasi. 2. Tingginya perkembangan budaya-budaya yang berasal dari luar Kabupaten Magetan. 3. Masih kurangnya kesempatan berpolitik, birokrasi dan swasta bagi Perempuan. 4. Seringnya terjadi diskriminasi dan kekerasan terhadap Perempuan. 5. Prioritas pendidikan bagi perempuan masih rendah. 6. Perempuan masih belum berminat untuk bidang IPA. 7. Masih banyak masyarakat belum mengetahui pentingnya pendidikan 8. Masyarakat masih membedakan kesetaraan


e.i.1.

Struktur Organisasi Badan PP dan KB e.i.2. Visi, misi dan kegiatan Badan PP dan KB yang objektif dan teragenda dengan jelas. e.i.3. Kuantitas SDM yang memadai. e.i.4. Sistem administrasi kerja yang baik. e.i.5. Tersedianya peraturan dan perunda-undangan e.i.6. Kewenangan otonomi daerah. e.i.7. Kemauan kerja sebagian besar SDM e.i.8. Penerapan informasi dan teknologi yang memadai e.i.9. Disiplin waktu sebagian besar aparat pemerintah meningkat. Penggunaan Kekuatan (Strength) “S” untuk mengatasi Ancaman (Threats) “T” = “S” + “T” 1. Memberdayakan Peraturan Daerah dan Kewenangan Otonomi Daerah untuk mengatasi perkembangan budaya dari luar, memberi kesempatan berpolitik bagi Perempuan dan diskriminasi dan kekerasan terhadap Perempuan. 2. Sosialisasi betapa pentingnya pendidikan bagi Perempuan dengan meningkatkan penerapan informasi dan teknologi yang memadai dalam pemahaman nilai serap globalisasi.. 3. Pemberdayaan sarana/prasarana dengan dukungan ketersediaan dana untuk meningkatkan pelayanan pembangunan perempuan sekaligus pemahaman nilai

gender terhadap perempuan 9. Minat pria ber KB rendah 10. Jumlah penduduk meningkat

4. akan

5.

kesetaraan gender terhadap perempuan. Penerapan administrasi yang efektif dalam mendukung pengelolaan keuangan pemerintah. Merealisasikan kemauan kerja SDM yang tinggi dengan dukungan data/informasi untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan pegawai melalui penyuluhan dan pengarahan fungsi perencanaan dan pengendalian.

Tabel 3.4 Matriks-4 analisa SWOT : Kelemahan (Weakness) - Ancaman (Threats)

Lingkungan Internal A n a l

s a Lingkungan Eksternal


Kelemahan (Weakness) “W” 1. Pengelolaan manajemen waktu terhadap tugas-tugas kurang tepat 2. Pelaksanaan tupoksi belum optimal 3. Sarana dan prasarana pendukung pelayanan pemberdayaan perempuan dan pelayanan medis KB yang kurang memadai 4. Dana operasional yang terbatas 5. Belum tersedianya data dan informasi yang akurat pada sebagian bidang tertentu 6. Profesionalisme SDM Apartur Badan PP dan KB belum optimal 7. Kemitraan diantara Badan PP dan KB terhadap organisasi masyarakat belum optimal 8. Masih kurangnya Badan PP dan KB melakukan sosialisasi tentang pengetahuan kesehatan dan gizi pada masyarakat, 9. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan Badan PP dan KB terhadap Ibu-ibu tentang pentingnya pemberdayaan ekonomi keluarga, 10. Badan PP dan KB belum efektif di dalam pelaksanaan dan pengendalian program-program pemberdayaan perempuan. 11. Badan PP dan KB belum bisa optimal dalam pembinaan

pada masyarakat untuk ber KB khususnya pada laki-laki Ancaman (Threats)

11.1.

pemahaman Globalisasi.

dan

nilai

11.2.

Rendahnya serap terhadap

Tingginya perkembangan budaya-budaya yang berasal dari luar Kabupaten Magetan. 11.3. Masih kurangnya kesempatan berpolitik, birokrasi dan swasta bagi Perempuan. 11.4. Seringnya terjadi diskriminasi dan kekerasan terhadap Perempuan. 11.5. Prioritas pendidikan bagi perempuan masih rendah. 11.6. Perempuan masih belum berminat untuk bidang IPA. 11.7. Masih banyak masyarakat belum mengetahui pentingnya pendidikan 11.8. Masyarakat masih membedakan kesetaraan gender terhadap perempuan 11.9. Minat pria untuk ber KB rendah 11.10. Jumlah penduduk akan meningkat

Meminimalkan Kelemahan (Weakness) “W” untuk menghindari dampak luas dari Ancaman (Threats) “T” = “W” + “T”. 1. Menambah dana operasional sehingga akan tersedianya sarana pelayanan PP dan KB dan peningkatan pelayanan P2TP2A di setiap Distrik untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam mengatasi perkembangan budaya-budaya luar, kesetaraan gender terhadap perempuan, diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan. 2. Menjalin kemitraaan terhadap organisasi perempuan untuk memberikan dukungan dalam ruang kesempatan berpolitik, birokrasi dan wiraswasta bagi perempuan. 3. Meningkatkan kualitas SDM untuk mencegah timbulnya dampak negatif globalisasi. 4. Meningkatkan sosialisasi kepada kaum perempuan akan pentingnya pengetahuan kesehatan dan gizi terhadap keluaraga serta pentingnya pendidikan. 5. Optimalisasi pelaksanaan tupoksi dan akurasi data/informasi agar pendistribusian pengetahuan terhadap aparat dapat terlaksana. 6. Memantapkan motivasi kerja agar manajemen waktu dapat ditingkatkan.

Hasil Analisa SWOT yang terangkum dalam Tabel 1, 2, 3 dan 4 menunjukan bahwa didapati frekuensi kemunculan hasil analisa yang terlihat dalam keseharian. Hal ini dapat dijadikan fokus pembenahan bagi sumber daya manusia dan manajemen ataupun sistem kerja dalam jangka pendek dan menengah, sehingga indikator keberhasilannya dapat dengan mudah di inventarisir. Untuk progress jangka panjang, strategi atau cara-cara yang lebih adaptif dapat dirancang. Hasil analisa tersebut sekaligus menjadi kunci keberhasilan pencapaian tujuan maupun penciptaan kinerja (peformance) sumber daya manusia. Singkatnya, program dan prioritas kegiatan utama Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berancana Kabupaten Magetan, didasarkan dan dominan terhadap hasil analisa SWOT. Hasil analisa SWOT merupakan kondisi kedepan yang diharapkan sekaligus menjadi kunci keberhasilan dan proyeksi kedepan, yaitu sebagai berikut:


1. Meningkatkan konsistensi dan konsekuensi pembagian dan pendelegasian Wewenang atas fungsi perencanaan dan pengendalian dalam pelaksanaan Otonomi Daerah agar penyimpangan pengawasan dalam pembangunan dapat diperkecil yang dimulai dari lingkungan internal Badan PP dan KB Kabupaten Magetan untuk dapat diaplikasikan terhadap lingkungan eksternal. 2. Realisasi kemauan bekerja dengan memberdayakan SDM melalui pelaksanaan

tupoksi

yang

jelas

dengan

dukungan

data/informasi,

ketersediaan dana, keteraturan sistem administrasi kerja dan dukungan sarana/prasarana lainnya untuk menghasilkan kegiatan perencanaan dan mencapai nilai keluaran proses perencanaan strategis. Hal ini secara langsung akan mempermudah pendistribusian pengetahuan dan wawasan aparat melalui penyuluhan dan pengarahan fungsi perencanaan dan pengendalian. 3. Pendidikan dan pelatihan bidang manajemen, teknologi dan informasi serta evaluasi penerapannya untuk meningkatkan kualitas SDM Aparatur maupun Manajemen kerja/waktu, sehingga tupoksi berjalan lancar. 4. Pemanfaatan teknologi, informasi dan sumber daya lainnya dengan administrasi yang baik dan efektif untuk menghasilkan data dan informasi yang akurat. 5. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi lintas program sehingga pengusulan rencana berjalan sesuai prosedur. 6. Optimalisasi pelaksanaan tupoksi dan akurasi data/informasi agar proses kelancaran

pelaksanaan

tugas

khususnya

penyusunan

dokumen

perencanaan berjalan sesuai waktu yang ditargetkan. 7. Memantapkan sistem motivasi kerja. Motivasi dapat menciptakan gerak refleks nyata dan psikologi, bahkan dapat mengubah pola fikir negatif menjadi positif. Motivasi yang tepat dan terbaik diberikan kepada para personil Badan PP dan KB Kabupaten Magetan adalah sistem motivasi yang mencakup nilai Emotional dan Spiritual Question, yaitu dengan menjelaskan melalui contoh-contoh nyata atas tata nilai yaitu; nilai input, nilai proses dan nilai out put.


8. Pendidikan

dan

pelatihan

manajemen,

teknologi

dan

informasi,

pengetahuan kesehatan dan gizi masyarakat, pemberdayaan ekonomi keluarga serta evaluasi penerapannya untuk meningkatkan kualitas pengetahuan SDM Aparatur. 9. Menambah dana operasional sehingga akan tersedianya sarana pelayanan PP dan KB dan peningkatan pelayanan P2TP2A di setiap Distrik demi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan organisasi perempuan yang semakin bertambah. 10. Memberdayakan Peraturan Daerah dan Kewenangan Otonomi Daerah untuk mengatasi perkembangan budaya dari luar, memberi kesempatan berpolitik

bagi

Perempuan,

diskriminasi

dan

kekerasan

terhadap

Perempuan. 11. Sosialisasi betapa pentingnya pendidikan bagi Perempuan dengan meningkatkan penerapan informasi dan teknologi yang memadai dalam pemahaman nilai serap globalisasi.. 12. Menjalin kemitraaan terhadap organisasi perempuan untuk memberikan dukungan dalam ruang kesempatan berpolitik, birokrasi dan wiraswasta bagi perempuan.


BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1 VISI DAN MISI Visi Badan PP dan KB Kabupaten Magetan dirumuskan dengan memperhatikan visi Bupati Magetan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magetan Tahun 2013 – 2018 yaitu ”Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Magetan Yang Adil Mandiri Dan Bermartabat ”. Berdasarkan pada visi Bupati Magetan diatas, visi Badan PP dan KB Kabupaten Magetan ditetapkan sebagai berikut: “Terwujudnya Keluarga

Kecil Bahagia dan Sejahtera”. Visi ini mengandung makna bahwa keluarga di indonesia diharapkan merencanakan keluarganya

secara bijaksana

sehingga mereka menjadi keluarga yang sejahtera dan bahagia di dunia dan akherat. Sedangkan misi Badan PP dan KB Kabupaten Magetan adalah dijabarkan sebagai berikut : 11.10.A.1.1.

Meningkatkan dukungan manajemen yang

handal dalam pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana; 11.10.A.1.2.

Mengatur

pertumbuhan

penduduk

seimbang; 11.10.A.1.3.

Meningkatkan advokasi dan peran serta

untuk pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana; 11.10.A.1.4.

Meningkatkan

ketahanan

dan

kesejahteraan keluarga; 11.10.A.1.5.

Meningkatkan

pengelolaan

potensi

keluarga; 11.10.A.1.6.

Meningkatkan

dan perlindungan perempuan dan anak


pengarus utamaan gender

4.2 TUJUAN DAN SASARAN PELAYANAN BADAN PP DAN KB Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi. Tabel 4.1 MISI DAN TUJUAN N O 1

MISI Meningkatkan dukungan manajemen yang handal dalam pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana

TUJUAN - Meningkatkan kualitas ketatausahaan dan sarana prasarana BPPKB - Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur - Meningkatkan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien dan akuntabel - Meningkatkan kualitas perencanaan,

2

Mengatur penduduk tumbuh seimbang

evaluasi dan pelaporan - Mengatur kelahiran penduduk seimbang - Membudayakan Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera - Terlaksananya perlindungan hak

3

Meningkatkan advokasi dan peran serta untuk pemberdayaan

reproduksi - Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mendukung program KB

perempuan dan keluarga 4

berencana Meningkatkan ketahanan dan


- Meningkatkan pembinaan ketahanan

kesejahteraan keluarga 5

dan kesejahteraan keluarga

Meningkatkan pengelolaan

- Meningkatkan jaringan dari seluruh

potensi keluarga 6

potensi untuk mendukung program

Meningkatkan pengarus

pada BPPKB - Peningkatan keadilan gender

utamaan gender dan

- Meningkatkan rasa aman bagi

perlindungan perempuan dan

perempuan dan anak

anak Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Secara lebih rinci, sasaran dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 4.2 TUJUAN DAN SASARAN

NO

TUJUAN

SASARAN URAIAN

INDIKATOR

MISI KESATU - Meningkatkan

- Meningkatnya

- Tersedianya Jasa

kualitas

ketatausahaaan dan

Administrasi

ketatausahaan dan

sarana prasarana

Perkantoran

sarana prasarana

perkantoran

PP&KB - Meningkatkan kualitas sumber

- Meningkatnya kapasitas sumber

- Meningkatnya kompetensi sumber

daya aparatur - Meningkatkan

daya aparatur - Meningkatnya

pengelolaan

akuntabilitas

administrasi keuangan

keuangan yang

pengelolaan keuangan

yang akuntabel

efektif, efisien dan akuntabel


daya aparatur - Terwujudnya

- Meningkatkan kualitas

- Tersusunnya Dokumen - Prosentase Penyusunan PEP setiap tahun

perencanaan,

Evaluasi dan Pelaporan

evaluasi dan

Dengan Kriteria Valid

pelaporan MISI KEDUA 2

Dokumen Perencanaan,

- Mengatur kelahiran penduduk seimbang - Membudayakan

dan Reliabel - Menurunnya angka kelahiran - Menurunkan PUS

Norma Keluarga

belum ber KB (Unmeet

Kecil Bahagia dan

need)

Sejahtera

- Penundaan usia kawin pertama wanita - Meningkatnya

- LPP : 0,375-0,08 - TFR : 2,043-2,00 - Unmeet need : 7,115,00 - Usia kawin pertama wanita 19,75 – 21,00 - Persentase peningkatan

kuantitas dan kualitas

kuantitas dan kualitas

SDM pengelola PIK

PIK Remaja

Remaja - Semua perempuan - Terlaksananya

- Meningkatnya peserta

Perlindungan Hak

pap smear bagi

Reproduksi

perempuan sudah aktif

yang sudah seksual aktif ikut papsmear

seksual MISI KETIGA 3

- Meningkatkan

- Meningkatnya

- Persentase peningkatan

kesadaran

pemahaman

pemahaman institusi

masyarakat untuk

masyarakat terhadap

masyarakat terhadap

mendukung

program KB

program KB

program KB MISI KEEMPAT 4

- Meningkatkan

- Meningkatnya kualitas

- BKB : 788 kelompok

ketahanan dan

kelompok bina

- BKR : 600 kelompok

kesejahteraan

keluarga dari dasar ke

- BKL : 615 kelompok

keluarga

berkembang dan dari


berkembang ke paripurna - Terbentuknya

- 550 kelompok UPPKS/

kelompok- kelompok

KUKM

usaha ekonomi MISI KELIMA 5

- Meningkatkan jaringan dari seluruh potensi untuk mendukung

- Meningkatnya potensi petugas KB di lini lapangan - Tersedianya data PP&KB yang akurat

- PPKBD 235 orang - Sub PPKBD 1.105 orang

- Menurunnya

- Ratio partisipasi

program PP&KB MISI KEENAM 6

- Peningkatan keadilan gender

kesenjangan/ bias

perempuan di lembaga

gender

pemerintah minimal 30 %

- . Meningkatkan rasa

- Menurunnya tindak

aman bagi

kekerasan terhadap

perempuan dan

perempuan dan anak

- Jumlah kasus 90 - 40 pertahun

anak

4.4 STRATEGI DAN KEBIJAKAN Dalam upaya mencapai Tujuan, disusun Strategi secara konseptual, analitis, realistis, rasional dan komprehensip yang melibatkan seluruh sumber daya yang dimiliki. Kebijakan merupakan pendukung strategi sekaligus sebagai arah pijakan yang secara komprehensif melibatkan seluruh sumber daya. Tabel 4.3 KEBIJAKAN ADAN STRATEGI NO

KEBIJAKAN


STRAREGI

1

MISI KESATU : - Peningkatan Kinerja Aparatur

- Meningkatkan kinerja aparatur dengan melengkapi sarana dan prasarana

- Peningkatan kualitas pelayanan administrasi perkantoran - Pengelolaan keuangan yang berkualitas dan akuntabel

- Menyelenggarakan pelayanan administrasi yang berkualitas - Menertibkan

administrasi

keuangan sesuai standar akuntansi pemerintah

- Peningkatan kualitas perencanaan, evaluasi dan

- Menyusun dokumen terkait PEP secara partisipatif dan responsif

pelaporan 2

MISI KEDUA : - Pengendalian penduduk

- Mengatur kelahiran

- Memanfaatkan momentum

- Penggerakan KB melalui TKBK

dengan mitra kerja dan ormas - Pembudayaan Norma dan Nilai Generasi Berencana (GENRE) - Membantu menciptakan

- Sosialisasi Generasi Berencana (GENRE) - Pemberian sarana yang

Generasi Berencana Stratifikasi

menunjang kegiatan Generasi

Tegar

Berencana - Membantu pelayanan papsmear

- Pelayanan terhadap

kepada kader PKK, kader KB,

perlindungan hak reproduksi

kader kesehartan dan keluyarga Pra dan KS 1

3

MISI KETIGA : - Peningkatan kerjasama dengan stakeholder

- Meningkatkan manajemen penggerakan kemitraan dengaan PKK, Babinsa, Toga dll

4

MISI KEEMPAT :


- Peningkatan ketahanan keluarga

- Meningkatkan BKB, BKR dan BKL bersertifikasi paripurna - Mendorong dan memfasilitasi

- Peningkatan kesejahteraan

terbentuknya UPPKS/KUKM

keluarga

5

MISI KELIMA : -

Peningkatan kualitas SDM

kader -

Peningkatan kompetensi

petugas pendata

6

- Meningkatkan motivasi kader KB KB di lini lapangan - Meningkatkan kemampuan petugas pendataan

MISI KEENAM : -

Peningkatan Pengarusutamaan

Gender -

Pendampingan Penyelesaian

kasus KDRT

- Peningkatan pemahaman dan perilaku yang responsif gender - Mengoptimalkan pendampingan penyelesaian pengaduan kasus KDRT -

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF 5.1 MATRIKS RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN Di dalam Program Lima Tahunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Magetan untuk tahun 2013-2018 telah tercantum Strategi Pengembangan Program Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan yang terdiri dari Program, Indikator Kinerja Program, Kondisi Kinerja pada awal RPJMD, capaian kenerja 5 tahun kedepan yang disertai kebutuhan pendanaan. Renstra BPPKB 2013-2018 56

Implementasi atas strategi pengembangan

diatas diikuti dengan

penyusunan serangkaian program sebagaimana yang dijelaskan sebagai berikut : 1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3.

Program Keluarga Berencana

4.

Program Kesehatan Reproduksi Remaja

5.

Program

Pelayanan

KontrasepsiProgram

Pengembangan

Pusat

Pelayanan Informasi dan Konseling KRR 6.

Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan

Perempuan, 7.

Program Penguatan Kelembagaan Pengarus Utamaan Gender dan

anak 8.

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

9.

Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam

pembangunan 10.

Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam pelayanan KB/KR

yang Mandiri 11.

Program Pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan

pembinaan tumbuh kembang anak 12.

Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU

Lebih lengkap lihat matriks :

MATRIKS

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DISERTAI PENDANAAN INDIKATIF BPPKB K

Kode

-1

Bidang Urusan Pemerintaha n dan Program Prioritas Pembanguna n -2

PERIODE 2013-2018 Capaian Kinerja Program dan Ke Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (2013)

1


-4

2014

2015

2017

Targ et

Rp.

Rp.

Targ et

Rp.

-5

-6

-8

-9

-10

1

1 1

1

1 1

15

Prosentase pelaksana an sosialisasi undangundang perlindung an perempua n dan anak

1

1 1

1 1

100%

16

Prosentase lembaga yang menjadi Vocal Point PUG 1

100%

0%

50%

17

5 0

55.000.000

5 100% 0

55.000.000

1 4

145.000.00 0

1 4

65%

9 0

Prosentase peserta pelatihan kewirausa haan bagi perempua n yang tergabung dalam kelompok usaha ekonomi produktif


60%

75%

6 0

145.000.00 0

60. 00 0.0 00

100%

60.000.000

100%

15 0.0 00. 00 0 75%

95.000.000

80%

60. 00 0.0 00

15 0.0 00. 00 0

85%

10 0.0 00. 00 0 80%

60. 00 0.0 00

90%

Cakupan korban kekerasan yang mendapat kan penangan an pengadua n oleh petuygas terlatih dalam Unit Pelayanan Terpadu 1

1 1

1 2

1

1 2

1 2

1 2

66,00%

74,99 %

75,16%

16

Jumlah pernikaha n usia dini

1

65,46 %

15

Cakupan peserta KB aktif

1

43,20%

18

Angka partisipasi perempua n di lembaga pemerinta han dan swasta

1

40%

17


27

37

3 47,17 0 %

35.000.000

1 4

145.000.00 0

1 67,00 4 %

145.000.00 0

9 0

1.000.000. 000

9 76,30 0 %

1.000.000. 000

6 5

75.000.000

6 5

6 9

37

75.000.000

70.000.000

54,49%

40. 00 0.0 00

59,21 %

14 5.0 00. 00 0

68,00%

14 5.0 00. 00 0

1.0 00. 00 0.0 00 1.0 00. 00 0.0 00

76,60%

69,00 %

76,90 %

85. 00 0.0 00 34

85. 00 0.0 00 75. 00 0.0

33

00

Prosentase Peserta KB Baru Yang Dilayani 1

1 2

1 2

1 2

1 2

100%

15%

15%

22

6 100% 9

70.000.000

9 7

988.000.00 0

9 100% 7

988.000.00 0

4 5

50.000.000

4 5

18%

2 8

Cakupan kelompok BKB yang mendapat bantuan BKB kit 1

100%

20

Cakupan PIK Remaja yang berstrata tegar 1

100%

18

Prosentase PPKBD dan Sub PPKBD yang mendapat bantuan operasion al 1

100%

24


13%

25%

2 8

1 5

50.000.000

100%

285.000.00 0

100.000.00 0

100%

99 8.0 00. 00 0

100%

99 8.0 00. 00 0

100%

55. 00 0.0 00

20%

285.000.00 0

44%

75. 00 0.0 00

55. 00 0.0 00

22%

30 5.0 00. 00 0

63%

30 5.0 00. 00 0

10 0.0 00. 00 0

82%

Prosentase Kelompok BKB percontoh an


3%

3%

1 5

5%

100.000.00 0

7%

10 0.0 00. 00 0

9%

BAB VI INDIKATOR KINERJA BPPKB YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD VI.1 MATRIKS INDIKATOR KINERJA BPPKB YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Terkait dengan kebijakan umum dan program pembangunan, maka visi Kabupaten Magetan adalah “Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Magetan Yang Adil, Mandiri Dan Bermartabat”. Misi Kabupaten Magetan Tahun 2013-2018 adalah: 11.10.A.1.6.1.

Meningkatkan kualitas keimanan dan

ketaqwaan dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat; 11.10.A.1.6.2.

Mewujudkan kepemerintahan yang

baik, dan peningkatan SDM yang profesional, dilandasi sengat pelaksanaan otonomi daerah; 11.10.A.1.6.3.

Menggairahkan perekonomian

daerah, melalui berbagai program pengungkit, dan optimalisasi pengembangan SDM serta pengelolaan SDA yang berwawasan lingkungan; 11.10.A.1.6.4.

Mewujudkan sarana dan prasarana

infrastruktur yang memadai guna menunjang pertumbuhan ekonomi daerah; 11.10.A.1.6.5.

Mewujudkan suasana aman dan

damai, melalui penegakan, kepastian dan perlindungan hukum; Terkait dengan fungsi BPPKB dalam mewujudkan visi misi di atas, maka program pada BPPKB mendukung pada misi ketiga yaitu menggairahkan perekonomian daerah, melalui berbagai program pengungkit, dan optimalisasi pengembangan SDM serta pengelolaan SDA yang berwawasan lingkungan. Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja BPPKB yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai BPPKB dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Renstra BPPKB 2013-2018 62

Dalam RPJMD telah ditetapkan 10 tujuan dan 16 sasaran yang harus diwujudkan oleh semua SKPD sesuai dengan tugas pokok dan funsgsi masingmasing. BPPKB berkontribusi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dalam RPJMD sebagai berikut : Tujuan T5

: Meningkatkan Kesejahteraan Sosial

Sasaran S9.T5

: Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia

Indikator sasaran

: Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Strategi dan arah kebijakan untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terkait dengan Badan Pemberdayaasn Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) adalah meningkatkan kualitas kehidupan perempuan, anak dan keluarga, sedangkan arah kebijakannya adalah meningkatkan program-program perlindungan perempuan dan anak serta penguatan

kelembagaan

pengarusutamaan

gender

dan

anak

dan

meningkatkan akses, cakupan dan kualitas layanan keluarga berencana dan keluarga sejahtera. Sesuai dengan fungsi BPPKB dalam hal ini Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, maka disusunlah Matriks Indikator Kinerja BPPKB yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD sebagai berikut : (lihat matriks)

MATRIKS INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SAS VISI

: MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MAGETAN YANG ADIL, MANDIRI DAN BERMARTABAT

MISI

: MENGGAIRAHKAN PEREKONOMIAN DAERAH MELALUI BERBAGAI PROGRAM PENGUNGKIT DAN OPTIMALISASI SDM DAN PENGELOLAAN SDA YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN

N O

1 1

TUJUAN

2 Meningkatnya Kesejahteraa n Ekonomi Masyarakat

SASARAN

3 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Lokal Dengan Memperhatikan Kebijakan Ekonomi Regional, Nasional dan Global


STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

4 Meningkatkan kualitas kehidupan perempuan, anak dan keluarga sejahtera

INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH

5

KONDISI KINERJA AWAL PERIOD E RPJMD

KONDISI KINERJA AK

2013

2015

2016

6

8

9

Meningkatkan program program perlindungan perempuan dan anak serta penguatan kelembagaan pengarus utamaan gender dan anak

Meningkatkan akses, cakupan dan kualitas pelayanan keluarga berencana dan keluarga sejahtera


Rasio KDRT

0,12%

0,11 %

0,11 %

Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

87,67%

88,00%

88,00%

Cakupan perempuan dan anak yang mendapat layanan bantuan hukum

100 %

100 %

100 %

Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan

100 %

100 %

100 %

Rasio Akseptor KB

74,37%

74,56%

74,60%

Cakupan peserta KB aktif

74,37%

74,56%

74,60%

Keluarga Pra Sejahtera dan KS I

31,32%

30%

30%

Unmeetneed (Kebutuhan KB belum terpenuhi)

12,80%

12%

11%

Cakupan anggota BKB ber KB

75,71%

76%

77%

Cakupan penyediaan alkon

77%

77%

77%

BAB VII PENUTUP Renstra BPPKB Kabupaten Magetan tahun 2013-2018 merupakan acuan bagi seluruh unit kerja yang ada di lingkungan BPPKB. Dalam Renstra ini telah dirumuskan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan serta Indikator Kinerja BPPKB dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan

daerah

yang

telah

ditetapkan

dalam

dokumen

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Magetan tahun 2013-2018. Renstra ini juga merupakan pedoman dalam penyiapan Rencana Kerja Tahunan Badan PP dan KB yang tetap mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Magetan. Diharapkan dengan tersusunnya Renstra Badan PP dan KB ini programprogram yang akan dilaksanakan bisa lebih terarah dalam rangka mencapai tujuan akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Magetan 2013-2018.


2015 Tanggal 19 Januari 2015

Recommend Documents