2015, tanggal 19 Desember 2015

Lampiran Surat No : 811/EQ.S/XII/2015, tanggal 19 Desember 2015

PENGUMUMAN HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU DI KUB BLOK CEPU KABUPATEN BLORA PROVINSI JAWA TENGAH Bersama ini kami sampaikan hasil kegiatan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) sebagai berikut : I.

Nama LVLK Nomor Akreditasi

: :

PT EQUALITY INDONESIA LVLK-006-IDN

Alamat Telp. Fax. Email Website

: : : : :

Jl. Raya Sukaraja No. 72 Kabupaten Bogor 16710 +62251 7550722 +62251 7550724 [email protected] http://www.equalityindonesia.com

Telah melaksanakan Kegiatan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Terhadap : II.

Nama Kelompok Akte Pendirian/SKB Kelompok Jenis Industri Jumlah Anggota Lokasi Alamat

III. Waktu Pelaksanaan IV. Hasil Verifikasi

:

KUB BLOK CEPU

: : : : :

Kesepakatan Kelompok tanggal 31 Agustus 2015 Industri Penggergajian Kayu 6 Anggota Kabupaten Blora – Jawa tengah Dukuh Kedungjambu RT.002 RW.006, Ds. Kadiren, Kec. Randublatung, Kab. Blora, Prov. Jawa Tengah

: :

23 s.d. 28 November 2015 NILAI AKHIR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU MENDAPAT PREDIKAT LULUS SEHINGGA KUB BLOK CEPU KABUPATEN BLORA PROVINSI JAWA TENGAH BERHAK DIBERIKAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU

Demikian, pengumuman ini disampaikan agar pihak yang berkepentingan maklum. Bogor, 19 Desember 2015 PT EQUALITY INDONESIA

Ucep Sucitra, A.Md. Manager Sub Divisi Sertifikasi LK Industri

LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK – 006 – IDN

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA Nomor : 182/EQI-KEP.Cert/XII/2015 TENTANG PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PADA KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUB) BLOK CEPU DI KABUPATEN BLORA PROVINSI JAWA TENGAH KESEPAKATAN KELOMPOK TANGGAL 31 AGUSTUS 2015 JUMLAH 6 ANGGOTA DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA Menimbang : a. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil Verifikasi pada KUB BLOK CEPU Berita Acara Penyerahan Laporan Nomor 130/EQI-F090 tanggal 08 Desember 2015; b. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar Rekomendasi Nomor 129/EQI-F037 tanggal 08 Desember 2015 dan Tinjauan Hasil Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan Nomor 161/EQI-F039 tanggal 12 Desember 2015 dan pernyataan pemeriksaan yang disahkan oleh Pengambil Keputusan; c. bahwa hasil Pengambilan Keputusan dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Indikator Penilaian/Verifikasi (EQI-F077) Nomor Urut 180 tanggal 12 Desember 2015 menunjukkan KUB BLOK CEPU telah “MEMENUHI” seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK); d. bahwa dengan hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf c, sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014, KUB BLOK CEPU telah memenuhi syarat untuk diberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK).

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang; 2. Peraturan Pemerintah Nomor : 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional; 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 3 Tahun 2008 dan Nomor : 16; 4. Peraturan Presiden Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia National Single Window; 5. ISO/IEC Guide 65-1996 (Pedoman BSN 401-2000) Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk; 6. Pedoman KAN 402 – 2007 - Panduan Interpretasi Untuk Butir-Butir Pedoman BSN 4012000 : Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk; 7. ISO/IEC Guide 23:1982 : Methods of Indicating Confirmity with Standards for Third-party Certification Systems: 8. SNI ISO/IEC 17065:2012 tentang Penilaian Kesesuaian – Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa; 9. ISO/IEC 19011:2011 (SNI ISO/IEC 19011:2012) : Panduan Audit Sistem Manajemen (Guidelines for Auditing Management Systems); Halaman 1 dari 4


10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.21/MenLHK-II/2015 tanggal 1 Juni 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak; 11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.41/Menhut-II/2014 tanggal 10 Juni 2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan kayu yang berasal dari Hutan Alam sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.43/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015; 12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.42/Menhut-II/2014 tanggal 10 Juni 2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan kayu yang berasal dari Hutan Tanaman Industri pada Hutan Produksi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.42/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015; 13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.38/Menhut-II/2009 tanggal 12 Juni 2009 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.95/Menhut-II/2014 tanggal 29 Desember 2014; 14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan; 15. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Tanda V-Legal; 16. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 418/Menhut-VI/2012 tentang Sistem Informasi Verifikasi Legalitas Kayu; 17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan Penerbitan Dokumen V-Legal; 18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 28/M-DAG/Per/6/2009 tentang Ketentuan Pelayanan Perijinan Ekspor dan Impor dengan Sistem Elektronik melalui INATRADE dalam kerangka Indonesia National Single Window; 19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 97/M-DAG/PER/12/2014 Tanggal 24 Desember 2014 jo. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 66/M-DAG/PER/8/2015 Tanggal 27 Agustus 2015 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan; 20. Perjanjian Kerjasama Antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) tentang Penggunaan Tanda V-Legal; 21. DPLS 14 Rev.0 : Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dan perubahannya; 22. Sertifikat Akreditasi oleh Lembaga Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LVLK-006IDN tanggal 18 Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO/IEC Guide 65:1996 General requirements for bodies operating product certification systems dengan masa berlaku sampai dengan 17 Agustus 2015 yang diperbaharui dengan sertifikat Re-Akreditasi tanggal 18 Agustus 2015 dengan masa berlaku sampai 17 Agustus 2019 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK 6202/Menhut-VI/BPPHH/2011 Tanggal 26 Agustus 2011 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 Tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI); 23. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.2819/Menlhk PHPL/PPHH/2015 tanggal 25 Juni 2015 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT EQUALITY Indonesia Sebagai Penerbit Dokumen V-Legal; Halaman 2 dari 4


24. Peraturan Dlrektur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan penerbitan dokumen V-Legal; 25. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK); 26. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Noomor : P.15/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2015 tentang Mekanisme Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Penerbit Dokumen V-Legal; 27. Manual Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Sertifikasi Legalitas Kayu (SLK) beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia.

Memperhatikan : Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : PSC-024/2015 tanggal 30 Oktober 2015.

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PADA KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUB) BLOK CEPU DI KABUPATEN BLORA PROVINSI JAWA TENGAH KESEPAKATAN KELOMPOK TANGGAL 31 AGUSTUS 2015 JUMLAH 6 ANGGOTA. PERTAMA

: KUB BLOK CEPU dinyatakan “LULUS” dan berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Nomor : 155/EQC-VLK/XII/2015. KEDUA : Sertifikat mulai berlaku dari tanggal 12 Desember 2015 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018 selama KUB BLOK CEPU (Pemegang Sertifikat) tetap memenuhi persyaratan standar sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014. KETIGA : Sertifikat, Logo dan Tanda V-Legal yang diterbitkan oleh PT EQUALITY Indonesia dapat dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur atau pun iklan di televisi sebagaimana Panduan Sistem yang ditetapkan. KEEMPAT : Apabila Pemegang Sertifikat memerlukan penerbitan Dokumen V-Legal dan atau penggunaan Tanda V-Legal, PT EQUALITY Indonesia dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan Tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui ”Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal”, mencakup kewajiban dan hak PT EQUALITY Indonesia serta kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat. KELIMA : Pemegang Sertifikat harus melaporkan kepada PT EQUALITY Indonesia apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen Pemegang Sertifikat. KEENAM : PT EQUALITY Indonesia akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana Diktum KELIMA melalui Penilikan (surveillance) atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus). KETUJUH : Penilikan (Surveillance) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilikan dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan. KEDELAPAN : Percepatan Penilikan (Audit Khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan; dengan segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan; untuk menindaklanjuti kondisi-kondisi yang berkaitan dengan: Halaman 3 dari 4


a. Masukan dari Pemantau Independen (PI) berkaitan dengan kinerja Pemegang Sertifikat; b. Informasi lain yang menunjukkan Pemegang Sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku; c. Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap kondisi sebagaimana diktum KELIMA; d. Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan; e. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya. KESEMBILAN : Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak). KESEPULUH : Sertifikat dapat dicabut apabila : a. Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat; b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu illegal; c. Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut. d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak). KESEBELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : Bogor Pada Tanggal : 12 Desember 2015 PT EQUALITY Indonesia

Ir. Agustri Warsono Direktur Utama Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth : 1. 2. 3.

Ketua Kelompok KUB BLOK CEPU, di Blora; Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, di Jakarta; Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Kepala Bagian Program dan Pelaporan.

Halaman 4 dari 4


DAFTAR ANGGOTA KUB BLOK CEPU KABUPATEN BLORA PROVINSI JAWA TENGAH JUMLAH 6 ANGGOTA NO 1.

PEMEGANG IZIN UD AGUNG JATI MURNI

ALAMAT

SK IUIPHHK

Desa Sitimulyo Lr. 1A/36 RT 005 RW 010 Kelurahan Cepu.

Nomor: 522/002/IUIPH HK/2007, tanggal 30 Oktober 2007 Nomor: 188.4/2370.1 tanggal 30 Oktober 2006, (dalam proses perpanjangan)

JENIS PRODUKSI Kayu Gergajian

KAPASITAS 1.500 M³/Tahun

Kayu Gergajian

1.500 M³/Tahun

2.

UD EKO MULYO MEBEL

Dukuh Ngembang RT.001 RW 005, Desa Gabusan Kecamatan Jati Randublatung.

3.

UD JATI MULYO

Dukuh Kedungjambu RT.004 RW 007, Desa Kediren Kecamatan Randublatung.

Nomor: 188.4/2372.1 tanggal 30 Oktober 2006 (dalam proses perpanjangan)

Kayu Gergajian dan Mebel

1.500 M³/Tahun

4.

UD JATINING URIP

Dukuh Dukuhan , RT 022/04 Desa Doplang, Kec. Jati, Blora.

Kayu Gergajian

1.500 M³/Tahun

5.

UD PANGESTU JATI

Dukuh Mundu Desa Bangkleyan, Kecamatan jati, Blora.

Nomor: 522/304.A/IUIP HHK/2014 tanggal 11 Agustus 2014 Nomor: 522/003/PEMIUIPHHK/2010 Januari 2010

Kayu Gergajian

1.600 M³/Tahun

6.

UD SUMBER MULIA

Dukuh Bladeg, Desa Kutukan Kecamatan Randublatung, Blora

Nomor: 522/006/PEMIUIPHHK/2010 tanggal 9 Februari 2010

Kayu Gergajian

750 M³/Tahun

Bogor, 12 Desember 2015 PT EQUALITY Indonesia

Ir. Agustri Warsono Direktur Utama Lampiran Sertifikat Legalitas Kayu Nomor : 155/EQC-VLK/XII/2015

Lampiran 1 dari 1

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (1)

(2)

Identitas LVLK a. Nama Lembaga

:

PT EQUALITY Indonesia

b. Nomor Akreditasi

:

LVLK-006-IDN

c. Alamat

:

d. Nomor Telepon Nomor Faks E-mail e. Direktur

: : : :

JL Sukaraja No 72 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor16710 0251-7550722, 7157103 0251-7550724 [email protected] Ir. Agustri Warsono

f. Standar

:

g. Tim Audit

:

h. Tim Pengambil Keputusan Identitas Auditee

:

1. Ir. Agustri Warsono (Ketua PK) 2. Rita Sugiarti, S.Hut (Peninjau/ Anggota)

a. Nama Pemegang Izin/Hak Pengelolaan

:

KEOMPOK KUB BLOK CEPU Anggota: 1. UD Agung Jati Murni (sampel) 2. UD Eko Mulyo Mebel (sampel) 3. UD Jatining Urip 4. UD Pangestu Jati 5. UD Sumber Mulia 6. UD Jati Mulyo (sampel)

b. Nomor & Tanggal SK

:

Kesepakatan KEOMPOK KUB BLOK CEPU tanggal 31 Agustus 2015. 1. UD Agung Jati Murni, SK No. 522/002/IUIPHHK/2007

Permenhut No. 43/Menhut-II/2014 jo. Permen LHK No. 95/Menhut-II/2014. Perdirjen BUK No.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 Artha Aryesta, S.Hut

tertanggal 30 Oktober 2007 2. UD Eko Mulyo Mebel, SK No. 188.4/2370.1 tanggal 30

Oktober 2006 3. UD Jatining Urip, SK No. 522/304.A/IUIPHHK/2014

tanggal 11 Agustus 2014 4. UD Pangestu Jati, SK No. 522/003/PEM-IUIPHHK/2010

Januari 2010 5. UD Sumber Mulia, SK No. 522/006/PEM-IUIPHHK/2010

tanggal 9 Februari 2010 6. UD Jati Mulyo, SK No. 188.4/2372.1 tanggal 30 Oktober 2006 c. Kapasitas d. Nomor & Tanggal SK Perubahan e. Kapasitas EQI-F103.1.0/20120126

: :

Seluruh anggota memiliki kapasitas di bawah 6.000 M3/Tahun

: Halaman 1 dari 26

f. Alamat kantor

:

g. Nomor telepon Nomor Fax E-mail h. Pengurus

: : :

- Ketua - Sekretaris - Bendahara

: : :

Sekretariat, Dukuh Kedungjambu RT.002 RW 006, Desa Kediren Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora. -

Suyoto Dini Saputri

Sarmi Dwi Lestari Ningsih

(3) Ringkasan Tahapan Tahapan

Waktu dan Tempat

Ringkasan Catatan

Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)

Tidak ada

Pertemuan Pembukaan

Tanggal 23 November 2015  Pertemuan dilaksanakan di sekretariat di Sekretariat kelompok KUB KUB Blok Cepu. Perkenalan anggota IUIPHHK Blok Cepu, Tim Audit, menyampaikan tujuan dan Randublatung Blora. ruang lingkup verifikasi, menyampaikan jadwal/rencana kerja verifikasi, menyampaikan metodologi dan prosedur verifikasi, menyampaikan ketidaksesuaian pada verifikasi, serta menkonfirmasikan waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan.  Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP.

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

-

-

-

-

Pertemuan Penutupan EQI-F103.1.0/20120126

-

Tanggal 23 November 2015 di Sekretariat kelompok KUB IUIPHHK Blok Cepu, Randublatung Blora Tanggal 23-24 November 2015 di UD Agung Jati Murni Desa Sitimulyo Lr. 1A/36 RT 005 RW 010 Kelurahan Cepu (sample) Tanggal 25-26 November 2015 di UD Eko Mulyo Mebel, Dukuh Ngembang RT.001 RW 005, Desa Gabusan Kecamatan Jati Randublatung (sample) Tanggal 27-28 November 2015 di UD JATI MULYO, Dukuh Kedungjambu RT.004 RW 007, Desa Kediren Kecamatan Randublatung . (sample)

Tanggal

 Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen dan menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.6 Peraturan Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VIBPPHH/2014 Jo. P.1/VI-BPPHH/2015.  Untuk menguji kebenaran data, tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.6 Peraturan Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VIBPPHH/2014 Jo. P.1/VI-BPPHH/2015.

28 November 2015  Menyampaikan ucapan terima kasih Halaman 2 dari 26

di Sekretariat kelompok KUB kepada KUB IUIPHHK BLOK CEPU atas IUIPHHK BLOK CEPU, di kerjasamanya selama verifikasi. Dukuh Kedungjambu RT.004  Menyampaikan daftar periksa VLK RW 007, Desa Kediren  Pertemuan penutupan diakhiri dengan Kecamatan Randublatung pembuatan BAP Pengambilan Keputusan

Tanggal, 12 Desember 2015,  Rapat pengambilan keputusan di Ruang Meeting PT meninjau dokumen verifikasi yang EQUALITY Indonesia. diajukan untuk menjamin bahwa verifikasi dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia.

(4) Resume Hasil Penilaian : 1. UD AGUNG JATI MURNI Kriteria/Indikator/Verifier

Nilai

Ringkasan Justifikasi

Kriteria K1.1 : Unit usaha dalam bentuk (a) Industri pengolahan dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah Indikator 1.1.1: Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah Berdasarkan hasil pemeriksaan UD. Agung Jati Verifier a Murni adalah industrI Pengolahan kayu milik Akte pendirian perusahaan dan perseorangan dengan pemilik yaitu : perubahan terakhir Nama : Endro Wibowo Alamat : Desa Sitimulyo Lr. 1A/36 RT 005 RW 010 kelurahan Cepu Kabupaten Blora. Sebagai perusahaan milik perseorangan, auditee tidak mempunyai kewajiban memiliki akte pendirian, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan. Berdasarkan hasil pemeriksaan Auditee memiliki Verifier.b. MEMENUHI Surat Izin Usaha Perdagangan yang sah dan masih Surat Izin Usaha Perdagangan berlaku, yaitu SIUP nomor : (SIUP) atau Izin Perdagangan 510.41/8.0674/PK/VI/2015 tanggal 17 Juni yang tercantum dalam IUI atau 2015. Data dan informasi yang tercantum pada Izin Usaha Tetap (IUT)atau Tanda SIUP sesuai dengan kegiatan usaha yang Daftar Industri(TDI) dijalankan dan masih berlaku selama perusahaan masih menjalankan usahanya. Verifier.c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)

MEMENUHI

Auditee memiliki dokumen Izin Gangguan (HO) yang telah sesuai Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Pemerintah Kabupaten Blora dengan Nomor: 503/1141/2015 tanggal 02 Oktober 2015. Data yang tercantum dalam dokumen tersebut sesuai peruntukan dan bidang usahanya dan masih berlaku sampai dengan tanggal 26 September 2017.

Verifier.d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

MEMENUHI

Dokumen TDP yang dimiliki oleh Auditee dengan Nomor : : 1106.547.01144 berlaku sampai tanggal 7 Mei 2020, telah sesuai dengan

EQI-F103.1.0/20120126

Halaman 3 dari 26

Verifier,e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

MEMENUHI

Verifier.f. AMDAL/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL)– Upaya Pemantauan Lingkungan Pengelolaan Lingkungan

MEMENUHI

Verifier g. Izin Uaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT) atau Tanda Daftar Industri (TDI)

MEMENUHI

Verifier.h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk Industri Primer Hasil Hutan (IPHH).

MEMENUHI

peraturan yang berlaku dan telah mengacu pada Undang Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan. Informasi yang tercantum pada TDP sesuai dengan bidang usaha dan peruntukannya. Auditee telah memiliki dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh KPP Pratama Blora Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I dengan informasi dan data telah sesuai dengan dokumen izin lainnya. Auditee telah memiliki Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan (SPPL) dan ditelah diketahui dan diterima oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Blora dengan Nomor Bukti Penerimaan : 660.1/967 tanggal 19 Mei 2015, yang diterima oleh Sekretaris atas nama Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Blora. Auditee telah memiliki izin usaha industry Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) yang diterbitkan oleh Plt. Kepala Kantor Kehutanan atas nama Bupati Blora dengan Nomor : 522/002/IUIPHHK/2007 tertanggal 30 Oktober 2007, Tentang Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu. Pada saat dilakukan verifikasi, izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan yang dimiliki auditee sedang dalam proses perubahan, perubahan terkait dengan perubahan lokasi industry. Auditee telah membuat dan melaporkan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri untuk tahun 2015 dibuktikan dengan tanda terima penyampaian RPBBI Tahun 2015 yang diterima oleh Kepala Bidang Bina Usaha kehutanan atas nama Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Blora dengan nomor : 522/01/RPBBI/2015 pada tanggal 29 Januari 2015. Auditee juga telah menyampaikan laporan realisasi pemenuhan bahan baku IPHHK setiap bulan kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Blora.

Indikator.1.1.2 Eksportir produk kayu adalah eksportir yang memiliki izin sah, berupa eksportir produsen Verifier Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK).

-

Auditee tidak melakukan penjualan ekspor dan tidak memiliki dokumen Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK), sehingga verifier ini tidak diterapkan.

K.1.2 Importir kayu dan produk kayu Indikator 1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah. Verifier Dokumen pengakuan dan/atau pengenal sebagai importir EQI-F103.1.0/20120126

-

Auditee tidak melakukan pembelian bahan baku maupun produk dari luar negeri (impor), sehingga verifier ini tidak diterapkan. Halaman 4 dari 26

Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) Verifier Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (duediligence) importir

-

Auditee tidak melakukan pembelian bahan baku maupun produk dari luar negeri (impor), sehingga verifier ini tidak diterapkan.

Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

MEMENUHI

Auditee adalah anggota Kelompok Usaha Bersama (KUB) IUIPHHK Blok Cepu yang didirikan berdasarkan Kesepakatan pada tanggal 31 Agustus 2015 yang terdiri dari 6 (enam) anggota dan kesepakatan yang dibuat telah ditandatangani oleh seluruh anggota dan telah diberi materai cukup. Di dalam kesepakatan tersebut juga telah diatur tentang konsekuensi antara anggota kelompok, dimana mereka sepakat menerima konsekuensi pembekuan atau pencabutan sertifikat kelompok dalam hal salah satu anggota kelompok tidak memenuhi persyaratan sertifikasi.

Kriteria K2.1. Keberadaan dan penerapan system penulusuran bahan baku dan hasil olahannya Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sahBerdasarkan hasil pemeriksaan, untuk pembelian Verifier a. MEMENUHI bahan baku selama periode audit bulan Agustus Kontrak suplai bahan baku dan Oktober 2015, auditee telah menerima kayu dan/atau dokumen jual beli sebanyak 7 kali dengan volume sebanyak 137,1521 M3 yang didasarkan pada Surat Kontrak Suplai Bahan Baku Nomor : 01/SPK/AJM/I/2015 tanggal 4 Januari 2015 yang ditandatangani oleh pemasok dan penanggung jawab auditee. Bahan baku yang diterima auditee bukan berasal Verifier b. dari hutan Negara dengan demikian verifier Berita Acara Pemeriksaan yang tersebut tidak diterapkan. ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Berdasarkan hasil pemeriksaan, selama periode Verifier c. MEMENUHI audit, auditee telah menerima bahan baku Berita acara serah terima kayu sebanyak 7 kali dan seluruh penerimaan bahan dan/ atau bukti serah terima baku telah dilengkapi dengan berita acara serah kayu selain kayu bulat dari hutan terima kayu dan dilengkapi juga dengan Surat negara, dilengkapi dengan Angkutan Hasil Hutan yang sah berupa FA-KO. dokumen angkutan hasil hutan yang sah Seluruh kayu yang masuk ke penggergajian Verifier. d. MEMENUHI Auditee periode bulan Agustus - Oktober 2015 EQI-F103.1.0/20120126

Halaman 5 dari 26

Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah, berupa Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO), sebanyak 7 dokumen dengan volume 137,1521M3. Dan telah sesuai dengan dokumen Laporan Mutasi Kayu Olahan (LMKO) pada periode yang sama. Bahan baku yang digunakan oleh auditee dan pemasok bukan merupakan kayu bekas atau hasil bongkaran, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.

Verifier. e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.

-

Verifier.f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.

-

Bahan baku yang digunakan oleh auditee dan pemasok bukan merupakan kayu limbah industri, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.

Verifier g. Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/ Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok.

MEMENUHI

Verifier.h. Dokumen pendukung RPBBI

MEMENUHI

Bahan baku yang diterima berasal dari hutan rakyat, seluruhnya telah dilengkapi dengan Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP). Auditee juga telah memiliki prosedur pengecekan DKP dan telah menunjuk petugas penanggungjawab dalam pengecekan pemasok dan DKP, telah melakukan pemeriksaan pemasok dan menuangkannya dalam Laporan Pemeriksaan Pemasok UD. Agung Jati Murni pada tanggal 05 Agustus 2015. Auditee telah membuat RPBBI untuk tahun 2015 dan telah disahkan oleh instansi berwenang. Dokumen RPBBI tersebut telah dilengkapi dengan dokumen Surat Angkutan Hasil Hutan berupa Faktur Angkutan Kayu Olahan, Berita Acara Pemeriksaan Stock Bahan Baku, dan Laporan Mutasi Kayu auditee. Berdasarkan hasil pemeriksaan menunjukan dokumen pendukung RPBBI tersebut telah sesuai dengan sumber bahan baku auditee yaitu hutan rakyat.

Indikator 2.1.2 Importir mampu membukti kan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah Verifier.a. Pemberitahuan (PIB).

-

Dalam pemenuhan bahan baku kayu bulat, Auditee tidak menggunakan kayu impor, sehingga verifier ini tidak diterapkan.

Verifier. b. Bill of Lading (B/L)

-


Verifier. c. Packing List (P/L)

-


Verifier. d. Invoice

-


Verifier. e.

-

Dalam pemenuhan bahan baku kayu bulat, Auditee tidak menggunakan kayu impor, sehingga

EQI-F103.1.0/20120126

Impor

Barang

Halaman 6 dari 26

Deklarasi impor

verifier ini tidak diterapkan.

Verifier. f Rekomendasi impor

-


Verifier. g Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk).

-


Verifier. h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya

-


Verifier. i Bukti penggunaan kayu impor

-


Indikator 2.1.3. Unit Usaha menerapkan system penulusuran kayu Verifier.a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.

MEMENUHI

Berdasarkan hasil verifikasi Auditee telah mempunyai catatan penggunaan bahan baku untuk proses produksinya secara sederhana dengan menggunakan Buku Catatan mulai dari penerimaan, proses produksi dan penjualan. Dengan proses produksi yang sederhana, pencatatan tersebut dapat menjamin penelusuran asal bahan baku yang digunakan oleh auditee.

Verifier b. Laporanproduksi hasil olahan

MEMENUHI

Laporan hasil produksi Auditee selama periode bulan Agustus sampai dengan Oktober 2015, telah sesuai dengan data yang terdapat pada Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK) pada periode yang sama. Nilai rendemen Auditee sebesar 66,65% diatas standar yang ditetapkan pemerintah sebesar 40 – 65%, hal ini disebabkan karena ukuran bahan baku yang diterima auditee sudah berbentuk segi empat dengan ukuran yang tepat. Nilai rendemen tersebut menunjukan hubungan yang logis antara hasil produksi dengan pemakaian bahan baku.

Verifier.c. Produksi industry tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan

MEMENUHI

Verifier.d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan

-

Kapasitas produksi Auditee berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Blora adalah sebesar 1.300 M3/Tahun, sedangkan realisasi produksi kayu gergajian Auditee periode Agustus sampai dengan Oktober 2015, yaitu sebesar 3,6804 M3, dan hasil produksi sampai Bulan Oktober 2015 sebesar 329,9215 M3 sehingga belum melebihi kapasitas terpasang yang diizinkan. Auditee maupun pemasoknya tidak menggunakan kayu lelang sebagai bahan bakunya, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan

Verifier.e Dokumen LMKB/ LMKBK dan

MEMENUHI

EQI-F103.1.0/20120126

Untuk periode bulan Juli -September 2015, Auditee telah membuat Laporan Mutasi Kayu Olahan (LMHHOK) yang memuat informasi Halaman 7 dari 26

LMHHOK

persediaan awal, penambahan/ perolehan, pengurangan dan persediaan akhir. Dokumen LMHHOK yang dimiliki Auditee telah sesuai dengan dokumen pendukung lainnya, yaitu laporan penerimaan bahan baku, pemakaian produksi serta laporan penjualan, sehingga terdapat kesetaraan antara stok awal, penambahan, pengurangan dan stok akhir.

Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga). Verifier a Dokumen S - LK atau DKP

-

Auditee tidak melakukan kontrak jasa dengan pihak lain, sehingga verifier ini tidak diterapkan.

Verifier .b Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)

-


Verifier .c Berita acara serah terima kayu yang dijasakan

-


Verifier.d Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa

-


Verifier.e Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa

-


Kriteria. K.3.1 Perdagangan atau pemindah - tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Indikator. 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Seluruh kayu gergajian yang dikirim Auditee telah Verifier MEMENUHI dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan Dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Surat Jalan, Dokumen Pemakaian yang sah. Kayun Olahan untuk Furniture dan Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) yang dilampiri dengan Daftar Kayu Olahan (DKO). FA-KO diterbitkan oleh penerbit FA-KO Dini Saputri dengan Nomor Register : 00456-08/PKGR/XIV/2013 dengan penempatan sesuai surat Keputusan Jendral BUK Nomor : SK.128/VIBPPHP.VIII/2013 tentang perpanjangan pengangkatan dan Kartu Ganis PHPL PKG-R tanggal 15 Februari 2013, berlaku sampai 22 Maret 2016. Kriteria K.3.2. Pengapalan Kayu Olahan Untuk Ekspor Indikator 3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor EQI-F103.1.0/20120126

Halaman 8 dari 26

Barang (PEB). Verifier .a Produk hasil olahan kayu yang diekspor

-

Auditee tidak melakukan kegiatan eksport, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.

Verifier. b. PEB

-


Verifier. c. Packing list

-


Verifier.d. Invoice

-


Verifier e. B/L

-


Verifier .f. Dokumen Lisensi Ekspor (V-Legal)

-


Verifier. g. Hasil verifikasi teknis (laporan surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis

-


Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.

-


Verifier. i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang di batasi perdagangannya

-


-

Berdasarkan Peraturan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.95/Menhut-II/2014 tanggal 22 Desember 2014 pasal 11 ayat 11 : yang wajib menerapkan penandaan tanda V-Legal adalah bagi pemegang izin yang telah memperoleh S-LK atau S-PHPL. Auditee merupakan pemegang IUIPHHK yang baru dilakukan verifikasi awal secara kelompok dalam rangka memperoleh S-LK, sehingga Auditee belum berkewajiban untuk menerapkan penandaan tanda V-Legal pada kayu maupun produk kayunya, sehingga verifier ini diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan.

Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V - Legal Verifier Tanda V – Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan

EQI-F103.1.0/20120126

Halaman 9 dari 26

Kriteria K.4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja Indikator 4.1.1 Prosedur dan implementasi K3 Auditee telah memiliki prosedur keselamatan dan Verifier a. MEMENUHI kesehatan kerja (K3) dalam pelaksanaan kegiatan Pedoman/ prosedur K3 operasional di lapangan, dan untuk mendukung terlaksananya program K3, Auditee juga telah memiliki penanggungjawab K3 berdasarkan Surat Penunjukan penanggungjawab K3 yang ditanda tangani oleh Direktur dengan nomor : 02/SP/AJM/VIII/2015 pada tanggal 4 Agustus 2015. Verifier.b. Auditee telah menyediakan sarana dan peralatan K3 meliputi Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan Implementasi K3 APD. Kotak P3K telah disediakan yang berisi MEMENUHI diantaranya kain kassa, alkohol, obat luka, dan plester. Tersedia jalur evakuasi yang tidak terhalang barang menuju titik kumpul. Verifier.c Catatan kecelakaan kerja

MEMENUHI

Dalam pemeriksaan ketersediaan catatan kecelakaan kerja, auditee membuat rekapitulasi per-bulan, dari hasil verifikasi 3 bulan terakhir, yaitu periode bulan Agustus - Oktober 2015), dimana selama periode tersebut tidak terdapat kecelakaan kerja.

Kriteria K.4.2 Pemenuhan hak hak tenaga kerja Indikator. 4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja Verifier : Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

MEMENUHI

Auditee mempunyai karyawan sebanyak 7 orang, sehingga tidak wajib memiliki Serikat Pekerja, namun berdasarkan Surat Persetujuan yang dikeluarkan pada tanggal 4 Agustus 2015 dengan nomor : 03/SP/AJM/VIII/2015 yang ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan yang memberikan kebebasan bagi karyawan untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan kebebasan berserikat.

Indikator 4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempeker jakan karyawan > 10 orang. Verifier : Ketersediaan dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja

-

Berdasarkan daftar karyawan Auditee, jumlah karyawannya hanya 7 orang, sehingga tidak wajib membuat Peraturan Perusahaan, sehingga verifier ini tidak diterapkan.

Indikator. 4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan) Verifier : EQI-F103.1.0/20120126

MEMENUHI

Auditee tidak memperkerjakan tenaga di bawah Halaman 10 dari 26

Pekerja yang masih di bawah umur

umur, dimana usia paling muda 28 tahun. Auditee juga telah membuat Surat Keterangan tidak mempekerjakan karyawan yang berusia di bawah 18 tahun atau di bawah umur, yang dibuat oleh Direktur nomor: 04/SP/AJM/VIII/2015, tanggal 4 Agustus 2015.

2. UD EKO MULYO JATI Kriteria/Indikator/Verifier

Nilai


Kriteria K1.1 : Unit usaha dalam bentuk (c) Industri pengolahan dan (d) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah Indikator 1.1.1: Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah UD. Eko Mulyo Mebel adalah industry Pengolahan Verifier a kayu milik perseorangan dengan pemilik yaitu : Akte pendirian perusahaan dan Nama : Warno perubahan terakhir Alamat : Dukuh Ngembang RT.001 RW 005, Desa Gabusan Kecamatan Jati Kabupaten Blora. Sebagai perusahaan milik perseorangan, auditee tidak mempunyai kewajiban memiliki akte pendirian, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan. Auditee memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan Verifier.b. MEMENUHI yang sah dan masih berlaku, yaitu SIUP nomor : Surat Izin Usaha Perdagangan 510.42/686/PK/IX/2013/Pj. tertanggal 11 (SIUP) atau Izin Perdagangan September 2013. Data dan informasi yang yang tercantum dalam IUI atau tercantum pada SIUP sesuai dengan kegiatan Izin Usaha Tetap (IUT)atau Tanda usaha yang dijalankan dan masih berlaku selama Daftar Industri(TDI) perusahaan masih menjalankan usahanya. Verifier.c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)

MEMENUHI


MEMENUHI


MEMENUHI

EQI-F103.1.0/20120126

Audtee memiliki dokumen Izin Gangguan (HO) yang telah sesuai Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Pemerintah Kabupaten Blora dengan Nomor: 503/699/2015 tanggal 25 Mei 2015. Data yang tercantum dalam dokumen tersebut sesuai peruntukan dan bidang usahanya dan masih berlaku sampai dengan tanggal 24 Mei 2018. Dokumen TDP yang dimiliki oleh Auditee dengan Nomor : : 1106.547.03906, berlaku sampai tanggal 09 September 2018, telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan telah mengacu pada Undang Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan. Informasi yang tercantum pada TDP sesuai dengan bidang usaha dan peruntukannya. Auditee telah memiliki dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh KPP Pratama Blora Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I dengan informasi dan data telah sesuai dengan dokumen izin lainnya.

Halaman 11 dari 26


MEMENUHI


MEMENUHI


MEMENUHI

Auditee telah memiliki Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan (SPPL) dan ditelah diketahui dan diterima oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Blora pada tanggal 26 April 2006, yang diterima oleh Sekretaris atas nama Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Blora. Auditee telah memiliki izin usaha industry Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kehutanan atas nama Gubernur Jawa Tengah dengan Nomor : 188.4/2370.1 pada tanggal 30 Oktober 2006, Tentang Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu. Kegiatan produksi auditee adalah proses pengolahan kayu bulat menjadi kayu olahan sesuai dengan ruang lingkup dalam izin industry yang dimiliki auditee. Auditee telah membuat dan melaporkan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri untuk tahun 2015 dibuktikan dengan tanda terima penyampaian RPBBI Tahun 2015 yang diterima oleh Kepala Bidang Bina Usaha kehutanan atas nama Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Blora dengan nomor : 522/02/RPBBI/2015 pada tanggal 29 Januari 2015. Auditee juga telah menyampaikan laporan realisasi pemenuhan bahan baku IPHHK setiap bulan kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Blora.


-


K.1.2 Importir kayu dan produk kayu Indikator 1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah. Verifier Dokumen pengakuan dan/atau pengenal sebagai importir

-



-


Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

EQI-F103.1.0/20120126

Halaman 12 dari 26

Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

MEMENUHI

Auditee adalah anggota Kelompok Usaha Bersama (KUB) IUIPHHK Blok Cepu yang didirikan berdasarkan Kesepakatan pada tanggal 31 Agustus 2015 yang terdiri dari 6 (enam) anggota dan kesepakatan yang dibuat telah ditandatangani oleh seluruh anggota dan telah diberi materai cukup. Di dalam kesepakatan tersebut juga telah diatur tentang konsekuensi antara anggota kelompok, dimana mereka sepakat menerima konsekuensi pembekuan atau pencabutan sertifikat kelompok dalam hal salah satu anggota kelompok tidak memenuhi persyaratan sertifikasi.

Kriteria K2.1. Keberadaan dan penerapan system penulusuran bahan baku dan hasil olahannya Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sahBerdasarkan hasil pemeriksaan, seluruh Verifier a. MEMENUHI pembelian bahan baku baik kayu bulat maupun Kontrak suplai bahan baku kayu olahan selama periode bulan Agustus sampai dan/atau dokumen jual beli Oktober 2015, sebanyak 29 kali dengan volume sebanyak 150,6115 M3 dan telah dilengkapi dengan bukti pembayaran berupa kuitansi pembayaran. Berdasarkan hasil pemeriksaan, selama periode Verifier b. MEMENUHI Agustus sampai Oktober 2015 auditee telah Berita Acara Pemeriksaan yang menerima kayu bulat dari perum Perhutani ditandatangani oleh petugas sebanyak 2 kali dengan jumlah 8,073 M3. Seluruh kehutanan yang berwenang penerimaan kayu bulat tersebut telah dilakukan untuk penerimaan kayu bulat Pemeriksaan ditunjukan dengan Berita Acara dari hutan negara, dilengkapi pemeriksaan kayu Bulat, yang dilakukan oleh dengan dokumen angkutan Petugas P3KB dan ditandatangani oleh petugas hasil hutan yang sah. bernama Sudandang, SP. MM nomor Register 051/1314/SDD/P3KB dan Hari Adi, SP. Dengan nomor Register 052/1314/HAD/P3KB. Berdasarkan hasil pemeriksaan, selama periode Verifier c. MEMENUHI audit bulan Agustus sampai Oktober 2015, Berita acara serah terima kayu auditee telah menerima bahan baku sebanyak 29 dan/ atau bukti serah terima kali dan seluruh penerimaan bahan baku telah kayu selain kayu bulat dari hutan dilengkapi dengan berita acara serah terima kayu negara, dilengkapi dengan dan dilengkapi juga dengan Surat Angkutan Hasil dokumen angkutan hasil hutan Hutan yang sah berupa SKAU 22 dokumen dan 5 yang sah Dokumen FA-KO dan 2 dokumen FA-KB. Verifier. d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Verifier. e. EQI-F103.1.0/20120126

MEMENUHI

-

Berdasarkan hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku periode bulan Agustus - Oktober 2015, bahan baku kayu yang diterima auditee berupa kayu bulat sebanyak 114.737 M3 yang dilengkapi dengan 22 dokumen SKAU, kayu bulat dari Perum Perhutani sebanyak 8,073 M3 dilengkapi dengan 2 dokumen FAKB dan kayu olahan sebanyak 27,8015 M3 yang dilengkapi 5 dokumen FAKO. Yang diterbitkan oleh petugas berwenang. Dan telah sesuai dengan dokumen Laporan Mutasi Kayu Olahan (LMKO) pada periode yang sama. Bahan baku yang digunakan oleh auditee dan Halaman 13 dari 26

Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.

pemasok bukan merupakan kayu bekas atau hasil bongkaran, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.

Verifier.f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.

-

Bahan baku yang digunakan oleh auditee dan pemasok bukan merupakan kayu limbah industri, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.

Verifier g. Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/ Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok.

MEMENUHI

Verifier.h. Dokumen pendukung RPBBI

MEMENUHI

Berdasarkan hasil pemeriksaan, sumber bahan Baku auditee sebagian berasal dari Perum Perhutani yang telah mempunyai Sertifikat Legalitas Kayu dengan Nomor : 052.25/EQCVLK/V/2013 yang diterbitkan oleh PT. Equality Indonesia, sedangkan untuk kayu yang berasal dari hutan rakyat menggunakan Dokumen Kesesuaian Pemasok (DKP). Auditee juga telah memiliki prosedur pengecekan DKP dan telah menunjuk petugas penanggungjawab dalam pengecekan pemasok dan DKP, telah melakukan pemeriksaan pemasok dan menuangkannya dalam Laporan Pemeriksaan Pemasok UD. Eko Mulyo Mebel pada tanggal 05 Agustus 2015. Auditee telah membuat RPBBI untuk tahun 2015 dan telah disahkan oleh instansi berwenang. Dokumen RPBBI tersebut telah dilengkapi dengan dokumen Surat Angkutan Hasil Hutan berupa Faktur Angkutan Kayu Olahan, Berita Acara Pemeriksaan Stock Bahan Baku, dan Laporan Mutasi Kayu auditee. Berdasarkan hasil pemeriksaan menunjukan dokumen pendukung RPBBI tersebut telah sesuai dengan sumber bahan baku auditee yaitu hutan rakyat.


-



-



-



-


Verifier. e. Deklarasi impor

-


EQI-F103.1.0/20120126

Impor

Barang

Halaman 14 dari 26


-



-



-



-


Indikator 2.1.3. Unit Usaha menerapkan system penulusuran kayu Verifier.a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.

MEMENUHI


MEMENUHI


MEMENUHI


-

Verifier.e Dokumen LMKB/ LMKBK dan LMHHOK

MEMENUHI

EQI-F103.1.0/20120126

Berdasarkan hasil verifikasi Auditee telah mempunyai catatan penggunaan bahan baku untuk proses produksinya secara sederhana dengan menggunakan Buku Catatan mulai dari penerimaan, proses produksi dan penjualan. Dengan proses produksi yang sederhana, pencatatan tersebut dapat menjamin penelusuran asal bahan baku yang digunakan oleh auditee. Laporan hasil produksi Auditee selama periode bulan Agustus sampai dengan Oktober 2015, telah sesuai dengan data yang terdapat pada Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK) pada periode yang sama. Nilai rendemen Auditee sebesar 69,32% diatas standar yang ditetapkan pemerintah sebesar 40 – 65%, hal ini disebabkan karena ukuran bahan baku yang diterima auditee sudah berbentuk segi empat dengan ukuran yang tepat. Nilai rendemen tersebut menunjukan hubungan yang logis antara hasil produksi dengan pemakaian bahan baku. Auditee telah menunjukan bukti pengurusan penambahan Kapasitas produksi pada tanggal 6 Desember 2015, sehingga menjadi sebesar 1.500 M3/Tahun. Auditee maupun pemasoknya tidak menggunakan kayu lelang sebagai bahan bakunya, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan Auditee telah memiliki dokumen Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK) Periode Agustus - Oktober 2015 dan telah dilaporkan kepada intasi terkait yaitu Dinas Kehutanan Kabupaten Blora. Dokumen LMHHOK yang dimiliki Auditee telah sesuai dengan dokumen pendukung lainnya yaitu dokumen penerimaan bahan baku berupa SKAU dan FAKO, Laporan Produksi, dokumen pengiriman kayu gergajian berupa Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO).

Halaman 15 dari 26


-



-



-



-


Verifier.e Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa

-


Kriteria. K.3.1 Perdagangan atau pemindah - tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Indikator. 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Seluruh kayu gergajian yang dikirim Auditee telah Verifier MEMENUHI dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan Dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Dokumen Pemakaian Kayu yang sah. Olahan untuk Furniture dan Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) yang dilampiri dengan Daftar Kayu Olahan (DKO). FA-KO diterbitkan oleh penerbit FAKO Giharti Puji Utami dengan Nomor Register : 02131-08/PKG-R/XIV/2014 dengan penempatan UD. Eko Mulyo Mebel sesuai surat Keputusan Jendral BUK Nomor : SK.852/VI-BPPHP.VIII/2014 tentang pengangkatan dan Kartu Ganis PHPL PKGR tanggal 16 Juni 2014, berlaku sampai 15 Juni 2017. Kriteria K.3.2. Pengapalan Kayu Olahan Untuk Ekspor Indikator 3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). Verifier .a Produk hasil olahan kayu yang diekspor

EQI-F103.1.0/20120126

-


Halaman 16 dari 26

Verifier. b. PEB

-



-


Verifier.d. Invoice

-


Verifier e. B/L

-



-


Verifier. g. Hasil verifikasi teknis (laporan surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis

-


Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.

-



-


-



Kriteria K.4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja Indikator 4.1.1 Prosedur dan implementasi K3

EQI-F103.1.0/20120126

Halaman 17 dari 26

Verifier a. Pedoman/ prosedur K3

MEMENUHI

Verifier.b. Implementasi K3 MEMENUHI

Verifier.c Catatan kecelakaan kerja

MEMENUHI

Auditee telah memiliki prosedur keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dalam pelaksanaan kegiatan operasional di lapangan, dan untuk mendukung terlaksananya program K3, Auditee juga telah memiliki penanggungjawab K3 berdasarkan Surat Penunjukan penanggungjawab K3 yang ditanda tangani oleh Direktur dengan nomor : 01/SP/PJ/VIII/2015 pada tanggal 4 Agustus 2015. Auditee telah menyediakan sarana dan peralatan K3 meliputi Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan APD. Kotak P3K telah disediakan yang berisi diantaranya kain kassa, alkohol, obat luka, dan plester. Tersedia jalur evakuasi yang tidak terhalang barang menuju titik kumpul. Dalam pemeriksaan ketersediaan catatan kecelakaan kerja, auditee membuat rekapitulasi per-bulan, dari hasil verifikasi 3 bulan terakhir, yaitu periode bulan Agustus - Oktober 2015), dimana selama periode tersebut tidak terdapat kecelakaan kerja.


MEMENUHI

Auditee memiliki karyawan sebanyak 7 orang, sehingga tidak wajib memiliki Serikat Pekerja, namun berdasarkan Surat Persetujuan yang dikeluarkan pada tanggal 4 Agustus 2015 dengan nomor : 1/SP/EMM/VIII/2015 yang ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan yang memberikan kebebasan bagi karyawan untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan kebebasan berserikat.


-


Indikator. 4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan) Verifier : Pekerja yang masih di bawah umur

EQI-F103.1.0/20120126

MEMENUHI

Auditee tidak memperkerjakan tenaga di bawah umur, dimana usia paling muda 23 tahun. Auditee juga telah membuat Surat Keterangan tidak mempekerjakan karyawan yang berusia di bawah 18 tahun atau di bawah umur, yang dibuat oleh Direktur nomor: 01/SP/EMM/VIII/2015, tanggal 4 Agustus 2015.

Halaman 18 dari 26

3. UD JATI MULYO Kriteria/Indikator/Verifier

Nilai


Kriteria K1.1 : Unit usaha dalam bentuk (e) Industri pengolahan dan (f) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah Indikator 1.1.1: Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah Verifier a Akte pendirian perusahaan dan perubahan terakhir

UD. Jati Mulyo adalah industry Pengolahan kayu milik perseorangan dengan pemilik yaitu : -

Verifier.b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam IUI atau Izin Usaha Tetap (IUT)atau Tanda Daftar Industri(TDI)

MEMENUHI

Verifier.c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)

MEMENUHI


MEMENUHI


MEMENUHI


MEMENUHI

EQI-F103.1.0/20120126

Nama

: Sakimin

Alamat : Dukuh Kedungjambu RT.004 RW 007, Desa Kediren Kecamatan Randubatung Kabupaten Blora. Sebagai perusahaan milik perseorangan, auditee tidak mempunyai kewajiban memiliki akte pendirian, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan. Auditee memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan yang sah dan masih berlaku, yaitu SIUP nomor : 510.41/7.723/PK/XI/2012 tertanggal 22 Nopember 2012. Data dan informasi yang tercantum pada SIUP sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan dan masih berlaku selama perusahaan masih menjalankan usahanya. Audtee memiliki dokumen Izin Gangguan (HO) yang telah sesuai Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Pemerintah Kabupaten Blora dengan Nomor: 503/696/2015 tanggal 25 Mei 2015. Data yang tercantum dalam dokumen tersebut sesuai peruntukan dan bidang usahanya dan masih berlaku sampai dengan tanggal 24 Mei 2018. Dokumen TDP yang dimiliki oleh Auditee dengan Nomor : : 1106.531.00391, berlaku sampai tanggal 22 November 2017, telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan telah mengacu pada Undang Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan. Informasi yang tercantum pada TDP sesuai dengan bidang usaha dan peruntukannya. Auditee telah memiliki dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh KPP Pratama Blora Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I dengan informasi dan data telah sesuai dengan dokumen izin lainnya. Auditee telah memiliki Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan (SPPL) dan ditelah diketahui dan diterima oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Blora dengan Nomor Bukti Penerimaan : 660.1/983 tanggal 21 Mei 2015, yang diterima oleh Sekretaris atas nama Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Blora. Halaman 19 dari 26


MEMENUHI


MEMENUHI

Auditee telah memiliki izin usaha industry Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kehutanan atas nama Gubernur Jawa Tengah dengan Nomor : : 188.4/2372.1 pada tanggal 30 Oktober 2006, Tentang Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu. Kegiatan produksi auditee adalah proses pengolahan kayu bulat menjadi kayu olahan sesuai dengan ruang lingkup dalam izin industry yang dimiliki auditee. Auditee telah membuat dan melaporkan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri untuk tahun 2015 dibuktikan dengan tanda terima penyampaian RPBBI Tahun 2015 yang diterima oleh Kepala Bidang Bina Usaha kehutanan atas nama Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Blora dengan nomor : 522/05/2015 pada tanggal 29 Februari 2015. Auditee juga telah menyampaikan laporan realisasi pemenuhan bahan baku IPHHK setiap bulan kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Blora.


-


K.1.2 Importir kayu dan produk kayu Indikator 1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah. Verifier Dokumen pengakuan dan/atau pengenal sebagai importir

-



-


Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

EQI-F103.1.0/20120126

MEMENUHI

Auditee adalah anggota Kelompok Usaha Bersama (KUB) IUIPHHK Blok Cepu yang didirikan berdasarkan Kesepakatan pada tanggal 31 Agustus 2015 yang terdiri dari 6 (enam) anggota dan kesepakatan yang dibuat telah ditandatangani oleh seluruh anggota dan telah diberi materai cukup. Di dalam kesepakatan tersebut juga telah diatur tentang konsekuensi Halaman 20 dari 26

antara anggota kelompok, dimana mereka sepakat menerima konsekuensi pembekuan atau pencabutan sertifikat kelompok dalam hal salah satu anggota kelompok tidak memenuhi persyaratan sertifikasi. Kriteria K2.1. Keberadaan dan penerapan system penulusuran bahan baku dan hasil olahannya Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sahBerdasarkan hasil pemeriksaan, untuk pembelian Verifier a. MEMENUHI bahan baku selama periode audit bulan Agustus Kontrak suplai bahan baku dan Oktober 2015, auditee telah menerima kayu dan/atau dokumen jual beli sebanyak 6 kali dengan volume sebanyak 118,2903 M3 dan telah dilengkapi dengan bukti pembayaran berupa kuitansi pembayaran. Bahan baku yang diterima auditee berasal dari Verifier b. hutan rakyat, sehingga tidak wajib dilakukan Berita Acara Pemeriksaan yang pemeriksaan, dengan demikian verifier tersebut ditandatangani oleh petugas tidak diterapkan kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Berdasarkan hasil pemeriksaan, selama periode Verifier c. MEMENUHI audit bulan Agustus sampai Oktober 2015, Berita acara serah terima kayu auditee telah menerima bahan baku sebanyak 6 dan/ atau bukti serah terima kali dan seluruh penerimaan bahan baku telah kayu selain kayu bulat dari hutan dilengkapi dengan berita acara serah terima kayu negara, dilengkapi dengan dan dilengkapi juga dengan Surat Angkutan Hasil dokumen angkutan hasil hutan Hutan yang sah berupa SKAU 5 dokumen dan 1 yang sah Dokumen FA-KO. Berdasarkan hasil verifikasi terhadap penerimaan Verifier. d. MEMENUHI bahan baku periode bulan Agustus - Oktober Dokumen angkutan hasil hutan 2015, bahan baku kayu yang diterima auditee yang sah berupa kayu bulat sebanyak 88.994 M3 yang dilengkapi dengan 5 dokumen SKAU dan kayu olahan sebanyak 29,2963 M3 yang dilengkapi 1 dokumen FAKO. Dan telah sesuai dengan dokumen Laporan Mutasi Kayu Olahan (LMKO) pada periode yang sama. Bahan baku yang digunakan oleh auditee dan Verifier. e. pemasok bukan merupakan kayu bekas atau hasil Nota dan Dokumen Keterangan bongkaran, dengan demikian verifier tersebut (Berita Acara dari petugas tidak diterapkan. kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok. Bahan baku yang digunakan oleh auditee dan Verifier.f. pemasok bukan merupakan kayu limbah industri, Dokumen angkutan berupa Nota dengan demikian verifier tersebut tidak untuk kayu limbah industri. diterapkan. Verifier g.

EQI-F103.1.0/20120126

MEMENUHI

Bahan baku yang diterima berasal dari hutan rakyat, seluruhnya telah dilengkapi dengan Halaman 21 dari 26

Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/ Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok. Verifier.h. Dokumen pendukung RPBBI

MEMENUHI

Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP). Auditee juga telah memiliki prosedur pengecekan DKP dan telah menunjuk petugas penanggungjawab dalam pengecekan pemasok dan DKP, telah melakukan pemeriksaan pemasok dan menuangkannya dalam Laporan Pemeriksaan Pemasok UD. Jati Mulyo pada tanggal 05 Agustus 2015. Auditee telah membuat RPBBI untuk tahun 2015 dan telah disahkan oleh instansi berwenang. Dokumen RPBBI tersebut telah dilengkapi dengan dokumen Surat Angkutan Hasil Hutan berupa Faktur Angkutan Kayu Olahan, Berita Acara Pemeriksaan Stock Bahan Baku, dan Laporan Mutasi Kayu auditee. Berdasarkan hasil pemeriksaan menunjukan dokumen pendukung RPBBI tersebut telah sesuai dengan sumber bahan baku auditee yaitu hutan rakyat.


-



-



-



-


Verifier. e. Deklarasi impor

-



-



-



-



-


Impor

Barang

Indikator 2.1.3. Unit Usaha menerapkan system penulusuran kayu

EQI-F103.1.0/20120126

Halaman 22 dari 26

Verifier.a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.

MEMENUHI


MEMENUHI


MEMENUHI


-

Verifier.e Dokumen LMKB/ LMKBK dan LMHHOK

MEMENUHI

Berdasarkan hasil verifikasi Auditee telah mempunyai catatan penggunaan bahan baku untuk proses produksinya secara sederhana dengan menggunakan Buku Catatan mulai dari penerimaan, proses produksi dan penjualan. Dengan proses produksi yang sederhana, pencatatan tersebut dapat menjamin penelusuran asal bahan baku yang digunakan oleh auditee. Laporan hasil produksi Auditee selama periode bulan Agustus sampai dengan Oktober 2015, telah sesuai dengan data yang terdapat pada Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK) pada periode yang sama. Nilai rendemen Auditee sebesar 55,09 % dalam range standar yang ditetapkan pemerintah sebesar 40 – 65%. Nilai rendemen tersebut menunjukan hubungan yang logis antara hasil produksi dengan pemakaian bahan baku. Auditee telah menunjukan bukti proses pengajuan penambahan Kapasitas produksi pada tanggal 6 Desember 2015, sehingga menjadi sebesar 1.500 M3/Tahun. Auditee maupun pemasoknya tidak menggunakan kayu lelang sebagai bahan bakunya, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan Untuk periode bulan Juli -September 2015, Auditee telah membuat Laporan Mutasi Kayu Olahan (LMHHOK) yang memuat informasi persediaan awal, penambahan/ perolehan, pengurangan dan persediaan akhir. Dokumen LMHHOK yang dimiliki Auditee telah sesuai dengan dokumen pendukung lainnya, yaitu laporan penerimaan bahan baku, pemakaian produksi serta laporan penjualan, sehingga terdapat kesetaraan antara stok awal, penambahan, pengurangan dan stok akhir.


-



-



-



-


Verifier.e

-

Auditee tidak melakukan kontrak jasa dengan

EQI-F103.1.0/20120126

Halaman 23 dari 26

Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa

pihak lain, sehingga verifier ini tidak diterapkan.

Kriteria. K.3.1 Perdagangan atau pemindah - tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Indikator. 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Seluruh kayu gergajian yang dikirim Auditee telah Verifier MEMENUHI dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan Dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Dokumen Pemakaian Kayu yang sah. Olahan untuk Furniture dan Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) yang dilampiri dengan Daftar Kayu Olahan (DKO). FA-KO diterbitkan oleh penerbit FAKO Sarmi Dwi Lestari Ningsih dengan Nomor Register : 00483-08/PKG-R/XIV/2013 dengan penempatan sesuai surat Keputusan Jendral BUK Nomor : SK.128/VI-BPPHP.VIII/2013 tentang perpanjangan pengangkatan dan Kartu Ganis PHPL PKG-R tanggal 15 Maret 2013, berlaku sampai 14 Maret 2016. Kriteria K.3.2. Pengapalan Kayu Olahan Untuk Ekspor Indikator 3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). Verifier .a Produk hasil olahan kayu yang diekspor

-


Verifier. b. PEB

-



-


Verifier.d. Invoice

-


Verifier e. B/L

-



-


Verifier. g. Hasil verifikasi teknis (laporan surveyor) untuk produk yang

-


EQI-F103.1.0/20120126

Halaman 24 dari 26

wajib verifikasi teknis Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.

-



-


-



Kriteria K.4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja Indikator 4.1.1 Prosedur dan implementasi K3 Auditee telah memiliki prosedur keselamatan dan Verifier a. MEMENUHI kesehatan kerja (K3) dalam pelaksanaan kegiatan Pedoman/ prosedur K3 operasional di lapangan, dan untuk mendukung terlaksananya program K3, Auditee juga telah memiliki penanggungjawab K3 berdasarkan Surat Penunjukan penanggungjawab K3 yang ditanda tangani oleh Direktur dengan nomor : 01/SP/JM/VIII/2015 pada tanggal 4 Agustus 2015. Verifier.b. Auditee telah menyediakan sarana dan peralatan K3 meliputi Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan Implementasi K3 APD. Kotak P3K telah disediakan yang berisi MEMENUHI diantaranya kain kassa, alkohol, obat luka, dan plester. Tersedia jalur evakuasi yang tidak terhalang barang menuju titik kumpul. Verifier.c Dalam pemeriksaan ketersediaan catatan kecelakaan kerja, auditee membuat rekapitulasi Catatan kecelakaan kerja MEMENUHI per-bulan, dari hasil verifikasi 3 bulan terakhir, yaitu periode bulan Agustus - Oktober 2015), dimana selama periode tersebut tidak terdapat kecelakaan kerja.

EQI-F103.1.0/20120126

Halaman 25 dari 26


MEMENUHI

Jumlah karyawan Auditee adalah 7 orang, sehingga tidak wajib memiliki Serikat Pekerja, namun berdasarkan Surat Persetujuan yang dikeluarkan pada tanggal 4 Agustus 2015 dengan nomor : 1/SP/JM/VIII/2015 yang ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan yang memberikan kebebasan bagi karyawan untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan kebebasan berserikat.


-


Indikator. 4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan) Verifier : Pekerja yang masih di bawah umur

EQI-F103.1.0/20120126

MEMENUHI

Auditee tidak memperkerjakan tenaga di bawah umur, dimana usia paling muda 25 tahun. Auditee juga telah membuat Surat Keterangan tidak mempekerjakan karyawan yang berusia di bawah 18 tahun atau di bawah umur, yang dibuat oleh Direktur nomor: 01/SP/JM/VIII/2015, tanggal 4 Agustus 2015.

Halaman 26 dari 26

2015, tanggal 19 Desember 2015

Recommend Documents