2015, tanggal 26 Desember 2015

Lampiran Surat No : 845/EQ.S/XII/2015, tanggal 26 Desember 2015

PENGUMUMAN HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU DI KUB KUNINGAN LESTARI KABUPATEN KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT Bersama ini kami sampaikan hasil kegiatan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) sebagai berikut : I.

Nama LVLK Nomor Akreditasi

: :

PT EQUALITY INDONESIA LVLK-006-IDN

Alamat Telp. Fax. Email Website

: : : : :

Jl. Raya Sukaraja No. 72 Kabupaten Bogor 16710 +62251 7550722 +62251 7550724 [email protected] http://www.equalityindonesia.com

Telah melaksanakan Kegiatan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Terhadap : II.

Nama Kelompok Akte Pendirian/SKB Kelompok Jenis Industri Jumlah Anggota Lokasi Alamat

III. Waktu Pelaksanaan IV. Hasil Verifikasi

:

KUB KUNINGAN LESTARI

: : : : :

Kesepakatan Kelompok tanggal 18 Agustus 2015 Industri Penggergajian Kayu 4 Anggota Kabupaten Kuningan – Jawa Barat Jl. Raya Sampora Km.01 Kec. Cilimus, Kab. Kuningan, Prov. Jawa Barat

: :

30 November 2015 s.d. 5 Desember 2015 NILAI AKHIR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU MENDAPAT PREDIKAT LULUS SEHINGGA KUB KUNINGAN LESTARI KABUPATEN KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT BERHAK DIBERIKAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU

Demikian, pengumuman ini disampaikan agar pihak yang berkepentingan maklum. Bogor, 26 Desember 2015 PT EQUALITY INDONESIA

Ucep Sucitra, A.Md. Manager Sub Divisi Sertifikasi LK Industri

LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK – 006 – IDN

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA Nomor : 187/EQI-KEP.Cert/XII/2015 TENTANG PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PADA KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUB) KUNINGAN LESTARI DI KABUPATEN KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT KESEPAKATAN KELOMPOK TANGGAL 18 AGUSTUS 2015 JUMLAH 4 ANGGOTA DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA Menimbang : a. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil Verifikasi pada KUB KUNINGAN LESTARI Berita Acara Penyerahan Laporan Nomor 135/EQI-F090 tanggal 15 Desember 2015; b. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar Rekomendasi Nomor 134/EQI-F037 tanggal 15 Desember 2015 dan Tinjauan Hasil Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan Nomor 166/EQI-F039 tanggal 19 Desember 2015 dan pernyataan pemeriksaan yang disahkan oleh Pengambil Keputusan; c. bahwa hasil Pengambilan Keputusan dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Indikator Penilaian/Verifikasi (EQI-F077) Nomor Urut 185 tanggal 19 Desember 2015 menunjukkan KUB KUNINGAN LESTARI telah “MEMENUHI” seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK); d. bahwa dengan hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf c, sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014, KUB KUNINGAN LESTARI telah memenuhi syarat untuk diberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK).

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang; 2. Peraturan Pemerintah Nomor : 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional; 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 3 Tahun 2008 dan Nomor : 16; 4. Peraturan Presiden Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia National Single Window; 5. ISO/IEC Guide 65-1996 (Pedoman BSN 401-2000) Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk; 6. Pedoman KAN 402 – 2007 - Panduan Interpretasi Untuk Butir-Butir Pedoman BSN 4012000 : Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk; 7. ISO/IEC Guide 23:1982 : Methods of Indicating Confirmity with Standards for Third-party Certification Systems: 8. SNI ISO/IEC 17065:2012 tentang Penilaian Kesesuaian – Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa; 9. ISO/IEC 19011:2011 (SNI ISO/IEC 19011:2012) : Panduan Audit Sistem Manajemen (Guidelines for Auditing Management Systems); Halaman 1 dari 4


10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.21/MenLHK-II/2015 tanggal 1 Juni 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak; 11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.41/Menhut-II/2014 tanggal 10 Juni 2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan kayu yang berasal dari Hutan Alam sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.43/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015; 12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.42/Menhut-II/2014 tanggal 10 Juni 2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan kayu yang berasal dari Hutan Tanaman Industri pada Hutan Produksi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.42/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015; 13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.38/Menhut-II/2009 tanggal 12 Juni 2009 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.95/Menhut-II/2014 tanggal 29 Desember 2014; 14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan; 15. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Tanda V-Legal; 16. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 418/Menhut-VI/2012 tentang Sistem Informasi Verifikasi Legalitas Kayu; 17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan Penerbitan Dokumen V-Legal; 18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 28/M-DAG/Per/6/2009 tentang Ketentuan Pelayanan Perijinan Ekspor dan Impor dengan Sistem Elektronik melalui INATRADE dalam kerangka Indonesia National Single Window; 19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 97/M-DAG/PER/12/2014 Tanggal 24 Desember 2014 jo. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 66/M-DAG/PER/8/2015 Tanggal 27 Agustus 2015 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan; 20. Perjanjian Kerjasama Antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) tentang Penggunaan Tanda V-Legal; 21. DPLS 14 Rev.0 : Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dan perubahannya; 22. Sertifikat Akreditasi oleh Lembaga Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LVLK-006IDN tanggal 18 Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO/IEC Guide 65:1996 General requirements for bodies operating product certification systems dengan masa berlaku sampai dengan 17 Agustus 2015 yang diperbaharui dengan sertifikat Re-Akreditasi tanggal 18 Agustus 2015 dengan masa berlaku sampai 17 Agustus 2019 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK 6202/Menhut-VI/BPPHH/2011 Tanggal 26 Agustus 2011 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 Tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI); 23. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.2819/Menlhk PHPL/PPHH/2015 tanggal 25 Juni 2015 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT EQUALITY Indonesia Sebagai Penerbit Dokumen V-Legal; Halaman 2 dari 4


24. Peraturan Dlrektur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan penerbitan dokumen V-Legal; 25. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK); 26. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Noomor : P.15/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2015 tentang Mekanisme Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Penerbit Dokumen V-Legal; 27. Manual Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Sertifikasi Legalitas Kayu (SLK) beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia.

Memperhatikan : Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : PSC-024/2015 tanggal 30 Oktober 2015.

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PADA KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUB) KUNINGAN LESTARI DI KABUPATEN KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT KESEPAKATAN KELOMPOK TANGGAL 18 AGUSTUS 2015 JUMLAH 4 ANGGOTA. PERTAMA

: KUB KUNINGAN LESTARI dinyatakan “LULUS” dan berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Nomor : 159/EQC-VLK/XII/2015. KEDUA : Sertifikat mulai berlaku dari tanggal 19 Desember 2015 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018 selama KUB KUNINGAN LESTARI (Pemegang Sertifikat) tetap memenuhi persyaratan standar sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014. KETIGA : Sertifikat, Logo dan Tanda V-Legal yang diterbitkan oleh PT EQUALITY Indonesia dapat dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur atau pun iklan di televisi sebagaimana Panduan Sistem yang ditetapkan. KEEMPAT : Apabila Pemegang Sertifikat memerlukan penerbitan Dokumen V-Legal dan atau penggunaan Tanda V-Legal, PT EQUALITY Indonesia dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan Tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui ”Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal”, mencakup kewajiban dan hak PT EQUALITY Indonesia serta kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat. KELIMA : Pemegang Sertifikat harus melaporkan kepada PT EQUALITY Indonesia apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen Pemegang Sertifikat. KEENAM : PT EQUALITY Indonesia akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana Diktum KELIMA melalui Penilikan (surveillance) atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus). KETUJUH : Penilikan (Surveillance) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilikan dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan. KEDELAPAN : Percepatan Penilikan (Audit Khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan; dengan segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan; untuk menindaklanjuti kondisi-kondisi yang berkaitan dengan: Halaman 3 dari 4


a. Masukan dari Pemantau Independen (PI) berkaitan dengan kinerja Pemegang Sertifikat; b. Informasi lain yang menunjukkan Pemegang Sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku; c. Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap kondisi sebagaimana diktum KELIMA; d. Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan; e. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya. KESEMBILAN : Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak). KESEPULUH : Sertifikat dapat dicabut apabila : a. Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat; b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu illegal; c. Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut. d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak). KESEBELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : Bogor Pada Tanggal : 19 Desember 2015 PT EQUALITY Indonesia

Ir. Agustri Warsono Direktur Utama Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth : 1. 2. 3.

Ketua Kelompok KUB KUNINGAN LESTARI, di Kuningan; Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, di Jakarta; Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Kepala Bagian Program dan Pelaporan.

Halaman 4 dari 4


DAFTAR ANGGOTA KUB KUNINGAN LESTARI KABUPATEN KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT JUMLAH 4 ANGGOTA NO 1.

PEMEGANG IZIN CV SAMPORA PRIMAJAYA

2.

PK PRAMEISTY MANDIRI

3.

PK DUA SAUDARI

4.

UD WIAT ANUGERAH

ALAMAT Jl. Raya Sampora Km. 01 Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan Desa Cantilan, Selajambe, Kabupaten Kuningan

SK IUIPHHK

Nomor: 503/1735/Her.I UIPHHK/KPP/200 8 tanggal 17 Desember 2008 Nomor: 503/85/HerIUIPHHK/BPPT/ 2012 tanggal 14 Juni 2012 Desa Cipasung Nomor: Kecamatan 503/135/HerDarma, Kabupaten IUIPHHK/KPP/2 Kuningan 009 tanggal 30 Januari 2009 Jl. Raya Banyuning Nomor: – Kadugede, 503/Her.925Kecamatan IUIPHHK/2007 Kadugede, tanggal 30 Kabupaten November 2007 Kuningan

JENIS PRODUKSI Kayu Gergajian

KAPASITAS 1.750 M³/tahun

Kayu Gergajian

1.900 M³/tahun

Kayu Gergajian

1.900 M³/tahun

Kayu Gergajian

1.200 M³/tahun

Bogor, 19 Desember 2015 PT EQUALITY Indonesia

Ir. Agustri Warsono Direktur Utama

Lampiran Sertifikat Legalitas Kayu Nomor : 159/EQC-VLK/XII/2015

Lampiran 1 dari 1

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (1)

(2)

Identitas LVLK a. Nama Lembaga

:

PT EQUALITY Indonesia

b. Nomor Akreditasi

:

LVLK-006-IDN

c. Alamat

:

d. Nomor Telepon Nomor Faks E-mail e. Direktur

: : : :

JL Sukaraja No 72 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor16710 0251-7550722, 7157103 0251-7550724 [email protected] Ir. Agustri Warsono

f. Standar

:

g. Tim Audit

:

h. Tim Pengambil Keputusan Identitas Auditee

:

1. Ir. Agustri Warsono (Ketua PK) 2. Rita Sugiarti, S.Hut (Peninjau/ Anggota PK)

a. Nama Pemegang Izin/Hak Pengelolaan

:

KEOMPOK USAHA BERSAMA (KUB) KUNINGAN LESTARI Anggota: 1. PK Prameisty Mandiri (Sampel) 2. PK Dua Saudari (Sampel) 3. CV Sampora Primajaya (Sampel) 4. UD Wiat Anugerah

b. Nomor & Tanggal SK

:

Kesepakatan Kelompok, tanggal 17 April 2015.

Perdirjen BUK No.14/VI-BPPHH/2014 Jo. P.1/VI-BPPHH/2015 Permenhut No. 43/Menhut-II/2014 Jo. PermenLHK P.95/Menhut-II/2014. Juni Adi Wiguna, S.Hut (Lead Auditor)

1. PK Prameisty Mandiri, Keputusan Bupati Kuningan Nomor: 503/85/Her-IUIPHHK/BPPT/2012 tanggal 14 Juni 2012

503/135/HerIUIPHHK/KPP/2009 tanggal 30 Januari 2009.

2. PK

Dua

Saudari,

SK

No.

Sampora Primajaya, 503/1735/Her.IUIPHHK/KPP/2008 tanggal 17 Desember 2008.

3. CV

4. UD Wiat Anugerah, SK No. 503/Her.925-IUIPHHK/2007

tanggal 30 November 2007 c. Kapasitas d. Nomor & Tanggal SK Perubahan e. Kapasitas

: :

f. Alamat kantor

:

EQI-F103.1.0/20120126

Seluruh anggota memiliki kapasitas di bawah 2.000 M3/Tahun

:

Jl. Raya Sampora Km. 01 Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan

Halaman 1 dari 32

g. Nomor telepon Nomor Fax E-mail h. Pengurus

: : :

081 325 694 322

- Ketua - Sekretaris - Bendahara

: : :

H. Rohman Asep Supriadi Ahmadi

(3) Ringkasan Tahapan Tahapan

Waktu dan Tempat

Ringkasan Catatan

Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)

Tidak ada

Pertemuan Pembukaan

Tanggal 30 November 2015  Pertemuan dilaksanakan di Kantor PK di Kantor PK Prameisty Prameisty Mandir, Kabupaten Mandiri Kuningan. Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup verifikasi, menyampaikan jadwal/rencana kerja verifikasi, menyampaikan metodologi dan prosedur verifikasi, menyampaikan ketidaksesuaian pada verifikasi, serta menkonfirmasikan waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan.  Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP.

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

-

-

-

Tanggal 1 Desember 2015 di Kantor PK Prameisty Mandiri, Desa Cantilan, Selajambe, Kabupaten Kuningan. Tanggal 2 Desember 2015 di CV Sampora Primajaya Jl. Raya Sampora Km. 01 Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan. Tanggal 3 Desember 2015 di Kantor PK Dua Saudari, Desa Cipasung Kecamatan Darma, Kabupaten Kuningan

-

 Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen dan menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.6 Peraturan Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VIBPPHH/2014 Jo. P.1/VI-BPPHH/2015.  Untuk menguji kebenaran data, tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.6 Peraturan Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VIBPPHH/2014 Jo. P.1/VI-BPPHH/2015.

Pertemuan Penutupan

Tanggal 5 Desember 2015 di  Menyampaikan ucapan terima kasih Sekretariat kelompok kepada KUB Kuningan Lestari atas Kuningan Lestari, Jl. Raya kerjasamanya selama verifikasi. Sampora Km. 01 Kecamatan  Menyampaikan daftar periksa VLK Cilimus, Kabupaten Kuningan .  Pertemuan penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP

Pengambilan Keputusan

Tanggal, 19 Desember 2015,  Rapat pengambilan keputusan di Ruang Meeting PT meninjau dokumen verifikasi yang EQUALITY Indonesia. diajukan untuk menjamin bahwa

EQI-F103.1.0/20120126

Halaman 2 dari 32

verifikasi dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia.

(4) Resume Hasil Penilaian : 1. PK PRAMEISTY MANDIRI Kriteria/Indikator/Verifier

Nilai

Ringkasan Justifikasi

Kriteria K1.1 : Unit usaha dalam bentuk (a) Industri pengolahan dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah Indikator 1.1.1: Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah Verifier a Akte pendirian perusahaan dan perubahan terakhir

MEMENUHI

Auditee tidak memiliki Akta Pendirian Perusahaan, sehubungan dengan bentuk hukum perusahaan yang dimiliki adalah perseorangan, tetapi telah memeliki Kartu Tanda Penduduk dengan nomor: 3320054311540002 atas nama: H. Rohman dengan alamat: Dusun Selajambe 2 RT 009/RW 002, Desa Selajambe, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat Identitas pada KTP, yaitu namanya telah sesuai dengan nama pemilik pada Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) yang dimiliki Auditee.

Verifier.b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam IUI atau Izin Usaha Tetap (IUT)atau Tanda Daftar Industri(TDI)

MEMENUHI

Auditee telah memiliki dokumen Tanda Daftar Ulang (Heregistrasi) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dengan nomor : 510/HER.180 –SIUP/ 2015 tanggal 05 Mei 2015, yang merupakan perubahan dari SIUP Nomor : 510/KPTS.704-SIUP/2007 tanggal 10 Juli 2007.

Verifier.c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)

MEMENUHI

Auditee telah memiliki izin Gangguan (HO)/Tempat Usaha dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Kuningan dengan Nomor: 503/KPTS.474IG/2012 tanggal 14 Juni 2012. Auditee juga telah memiliki Tanda Daftar Ulang (Heregistrasi) Izin Gangguan Nomor : 503/HER.211-IG/2015 tanggal 5 Mei 2015. Masa berlaku Izin Gangguan sampai dengan 14 Juni 2018.

Verifier.d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

MEMENUHI

Dokumen TDP yang dimiliki oleh Auditee dengan Nomor : 101755109070 tanggal 14 Juni 2012 telah sesuai dengan peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 27 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pemberian Tanda Daftar Perusahaan.

Verifier,e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

MEMENUHI

Auditee telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yaitu: 59.198.891.0-438.000, an Rohman, alamat : Dusun Selajambe No.02

EQI-F103.1.0/20120126

Halaman 3 dari 32

Kriteria/Indikator/Verifier

Nilai

Ringkasan Justifikasi RT.009 RW. 002 Kelurahan Selajambe, Kecamatan Selajambe, Kabupaten Kuningan. Auditee juga telah memiliki Surat Keterangan Terdafar Nomor: S16213KT/WPJ.22/KP.1403/2015 tanggal 3 Desember 2015 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jawa Barat II KPP Pratama Kuningan, dan telah terdaftar pada tanggal 9 Desember 2008. NPWP atas nama Rohman telah sesuai dengan dokumen IUIPHHK.

Verifier.f. AMDAL/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL)– Upaya Pemantauan Lingkungan Pengelolaan Lingkungan

MEMENUHI

Auditee telah memiliki Dokumen Usaha Pengelolaan Lingkungan dan Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) Penggergajian Kayu PK. Prameisty Mandiri Desa Cantilan, Kecamatan Selajambe, Kabupaten Kuningan. Auditee juga telah mendapat Surat Rekomendasi atas UKL dan UPL Kegiatan Penggergajian Kayu (Panglong PK. Parameisty Mandiri) dari Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Pemerintah Kabupaten Kuningan dengan nomor surat : 660.1/696/PPKL tanggal 28 Juni 2012. Auditee juga telah membuat laporan pelaksanaan UKL-UPL semester II tahun 2014 dan semester I tahun 2015 dan telah disampaikan kepada Kepala Balai Pemantauan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Kabupaten Kuningan

Verifier g. Izin Uaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT) atau Tanda Daftar Industri (TDI)

MEMENUHI

Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) berdasarkan Keputusan Bupati Kuningan Nomor: 503/85/Her-IUIPHHK/BPPT/2012 tanggal 14 Juni 2012 yang ditanda tagani oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Kuningan Jenis produksinya adalah Penggergajian Kayu dengan kapasitas Izin Produksi yang diberikan adalah 1.900 Meter Kubik/Tahun, dengan total investasi sebesar Rp 200.000.000, Masa berlaku IUIPHHK adalah selama perusahaan masih beroperasi.

Verifier.h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk Industri Primer Hasil Hutan (IPHH).

MEMENUHI

Auditee telah membuat Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) Tahun 2015 dan telah disampaikan kepada Kepala Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten Kuningan pada tanggal 29 Januari 2015. Auditee juga dapat mennjukkan Tanda Terima Penyampaian RPBBI dari Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kuningan dengan nomor : 522/167/PSDP/2015 tanggal 31 Januari 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kuningan.

EQI-F103.1.0/20120126

Halaman 4 dari 32


Nilai


Indikator.1.1.2 Eksportir produk kayu adalah eksportir yang memiliki izin sah, berupa eksportir produsen Verifier Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK).

-

Auditee tidak melakukan penjualan ekspor dan tidak memiliki dokumen Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK), sehingga verifier ini tidak diterapkan.

K.1.2 Importir kayu dan produk kayu Indikator 1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah. Verifier Dokumen pengakuan dan/atau pengenal sebagai importir

-

Auditee tidak melakukan pembelian bahan baku maupun produk dari luar negeri (impor), sehingga verifier ini tidak diterapkan.

Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) Verifier Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (duediligence) importir

-


Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

EQI-F103.1.0/20120126

MEMENUHI

Auditee termasuk kedalam Kelompok Usaha Bersama “Kuningan Lestari” yang didirikan berdasarkan Kesepakatan pada tanggal 18 Agustus 2015 yang terdiri dari 5 (lima) anggota, yaitu: 1. PK Prameisty Mandiri 2. PK Dua Saudari 3. CV Sampora Primajaya 4. UD Wiat Anugerah 5. PK Mustika Jati Kesepakatan yang dibuat telah ditandatangani oleh seluruh anggota dan telah diberi materai cukup. Di dalam kesepakatan tersebut juga telah diatur tentang konsekuensi antara anggota kelompok, dimana mereka sepakat menerima konsekuensi pembekuan atau pencabutan sertifikat kelompok dalam hal salah satu anggota kelompok tidak memenuhi persyaratan sertifikasi. Salah satu anggota kelompok Kuningan Lestari mengundurkan diri, yaitu PK Mustika Jati dan telah disetujui oleh rapat anggota luar biasa pada tanggal 9 Oktober 2015 sehingga sekarang tinggal 4 anggota. Halaman 5 dari 32


Nilai


Kriteria K2.1. Keberadaan dan penerapan system penulusuran bahan baku dan hasil olahannya Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sahVerifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli

MEMENUHI

Berdasarkan hasil verifikasi terhadap pemenuhan bahan baku, selama periode Agustus – Oktober 2015, bukti pembelian bahan baku kayu bulat dari hutan rakyat (Hak) telah dilengkapi dengan Nota pembayaran. Informasi yang terdapat pada Nota berisi ukuran dan jumlah kayu bulat yang diterima serta harga kayu bulat yang harus dibayarkan.

-

Seluruh kayu bulat yang diterima Auditee berasal dari kayu rakyat yang dilengkapi dengan SKAU dan Nota Angkutan, bukan kayu bulat yang berasal dari hutan negara, sehingga verifier ini tidak diterapkan.

Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/ atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah

MEMENUHI

Seluruh kayu bulat yang diterima Auditee telah diperiksa oleh petugas dan telah dibuat bukti serah terima berupa Nota. Kayu bulat yang masuk juga seluruhnya telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah yaitu yang berasal dari hutan rakyat menggunakan Nota Angkutan.

Verifier. d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

MEMENUHI

Seluruh kayu bulat yang masuk ke penggergajian Auditee selama periode Agustus – Oktober 2015 telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah, yaitu Nota Angkutan yang dilampiri Daftar Kayu Bulat (DKB). Nota Angkutan yang diterima Auditee telah sesuai dengan Format lampiran pada PermenLHK P.21/MenLHKII/2015.

Verifier. e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.

-

Berdasarkan pemeriksaan terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama periode bulan Agustus-Oktober 2015 Auditee tidak mempergunakan bahan baku kayu bulat yang berasal dari kayu bongkaran atau sejenisnya, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.

Verifier.f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.

-

Berdasarkan pemeriksaan terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama periode bulan Agustus-Oktober 2015 Auditee tidak mempergunakan bahan baku kayu bulat yang berasal dari kayu limbah industri, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.

Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

EQI-F103.1.0/20120126

Halaman 6 dari 32


Nilai


Verifier g. Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/ Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok.

-

Seluruh bahan baku kayu bulat diperoleh Auditee dari masyarakat sekitar Kecamatan Selajambe yang merupakan pemilik hutan rakyat (hak), dan seluruhnya belum ada yang memiliki dokumen Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK). Seperti telah dijelaskan pada verifier 2.1.1.d. seluruh kayu bulat yang diterima Auditee telah menggunakan dokumen Nota Angkutan dimana penggunaan Nota Angkutan berlaku dan melekat sebagai Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP) sesuai dengan PermenLHK P.21/MenLHK-II/2015 pada pasal 11, sehingga verifier ini tidak dapat diterapkan.

MEMENUHI

Auditee telah membuat dokumen Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) Tahun 2015 dan telah disampaikan kepada Kepala Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten Kuningan pada tanggal 29 Januari 2015. Dokumen tersebut telah didukung oleh dokumen realisasi penerimaan bahan baku berupa Nota Angkutan yang disampaikan kepada Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten Kuningan setiap bulan.

Verifier.h. Dokumen pendukung RPBBI

Indikator 2.1.2 Importir mampu membukti kan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah Verifier.a. Pemberitahuan (PIB).

-

Dalam pemenuhan bahan baku kayu bulat, Auditee tidak menggunakan kayu impor, sehingga verifier ini tidak diterapkan.

Verifier. b. Bill of Lading (B/L)

-


Verifier. c. Packing List (P/L)

-


Verifier. d. Invoice

-


Verifier. e. Deklarasi impor

-


Verifier. f Rekomendasi impor

-


Verifier. g Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk).

-


Verifier. h. Dokumen

-

Dalam pemenuhan bahan baku kayu bulat, Auditee tidak menggunakan kayu impor,

lain

EQI-F103.1.0/20120126

Impor

yang

Barang

relevan

Halaman 7 dari 32

Kriteria/Indikator/Verifier (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya Verifier. i Bukti penggunaan kayu impor

Nilai

-

Ringkasan Justifikasi sehingga verifier ini tidak diterapkan.


Indikator 2.1.3. Unit Usaha menerapkan system penulusuran kayu Verifier.a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.

MEMENUHI

Auditee telah memiliki tally sheet/rekaman pada kegiatan penerimaan bahan baku dan proses produksi. Rekaman penerimaan kayu bulat dicatat dalam tally sheet penerimaaan Log pada saat kayu diturunkan dari kendaraaan. Untuk proses penggergajian, rekaman hasil produksi kayu gergajian dicatat dalam Daftar Kayu hasil gergajian. Dalam pelaksanaan penerimaan kayu bulat dan hasil produksi kayu gergajian, tally sheet/rekaman /laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.

Verifier b. Laporanproduksi hasil olahan

MEMENUHI

Auditee telah memilki Laporan Produksi kayu gergajian yang di catat dalam laporan perolehan hasil kayu gergajian dan diinput dalam bentuk laporan bulanan. Laporan Produksi Kayu gergajian periode Agustus sampai dengan Oktober 2015 sebesar 134.043 keping dengan volume sebesar 737.6792 M3. Niali rendemen hasil produksi Auditee sebesar 52,3% telah sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan (Perdirjen BUK) Nomor: P.12/VI-BPPHH/2014 tanggal 9 Desember 2014 Tentang Rendemen Kayu Olahan Industri Primer Hasil Hutan Kayu Olahan, untuk industri kayu gergajian yang bahan bakunya berasal dari kayu bulat hutan tanaman nilai rendemennya adalah 40-65% Laporan produksi tersebut telah sesuai dengan Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK) yang dibuat oleh Auditee pada periode yang sama.

Verifier.c. Produksi industry tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan

MEMENUHI

Kapasitas produksi Auditee berdasarkan Keputusan Bupati Kuningan Nomor: 503/85/Her-IUIPHHK/BPPT/2012 tanggal 14 Juni 2012 yang ditanda tagani oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Kuningan, Jenis produksinya adalah Penggergajian Kayu dengan kapasitas Izin Produksi yang diberikan adalah 1.900 Meter Kubik/Tahun, sedangkan

EQI-F103.1.0/20120126

Halaman 8 dari 32


Nilai

Ringkasan Justifikasi realisasi produksi kayu gergajian Auditee periode Agustus sampai dengan Oktober 2015 sebesar 134.043 keping dengan volume sebesar 737.6792 M3, sehingga belum melebihi kapasitas terpasang yang diizinkan.

Verifier.d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan

-

Berdasarkan dokumen penerimaan bahan baku kayu bulat periode Agustus-Oktober 2015, tidak terdapat bahan baku yang berasal dari kayu lelang, sehingga verifier ini tidak diterapkan.

Verifier.e Dokumen LMKB/ LMKBK dan LMHHOK

MEMENUHI

Auditee telah memiliki dokumen Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) dan Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK) periode Agustus - Oktober 2015. Dokumen tersebut dibuat setiap bulan dan telah dilaporkan kepada intasi terkait yaitu Dinas Kehutanan Kabupaten Kuningan. Dokumen LMKB dan LMHHOK yang dimiliki Auditee telah sesuai dengan dokumen pendukung lainnya yaitu dokumen penerimaan kayu bulat Nota Angkutan, Laporan Produksi, dokumen pengiriman kayu gergajian berupa Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO).

Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga). Verifier a Dokumen S - LK atau DKP

-

Auditee tidak melakukan kontrak jasa dengan pihak lain, sehingga verifier ini tidak diterapkan.

Verifier .b Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)

-


Verifier .c Berita acara serah terima kayu yang dijasakan

-


Verifier.d Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa

-


Verifier.e Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa

-


Kriteria. K.3.1 Perdagangan atau pemindah - tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Indikator. 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau EQI-F103.1.0/20120126

Halaman 9 dari 32

Kriteria/Indikator/Verifier Nilai pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

MEMENUHI


Selama periode bulan Agustus sampai dengan Oktober 2015 Auditee telah menerbitkan Dokumen Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) untuk berbagai tempat tujuan pengangkutan sebanyak 54 Set dengan jumlah 134.043 keping dengan volume sebesar 737,6792 M3. seluruh FA-KO yang diterbit oleh Auditee memiliki tanda-tanda legalitas keaslian dokumen. FA-KO diterbitkan oleh penerbit FAKO yang merupakan pemegang Kartu Tenaga Teknis PHPL PKG-R yaitu An. Rohman, nomor register 000286-07/PKG-R/XIII/2013 dan masa berlaku kartu sampai dengan 21 Februari 2016.

Kriteria K.3.2. Pengapalan Kayu Olahan Untuk Ekspor Indikator 3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Ekspor Barang (PEB).

Pemberitahuan

Verifier .a Produk hasil olahan kayu yang diekspor

-

Berdasarkan pemeriksaan terhadap dokumen LMHHOK periode bulan Aguastus-Oktober 2015 dan dokumen legalitas perizinan, Auditee bukan merupakan ekspotir, produk yang dihasilkan berupa kayu gergajian hanya dikirim di dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diterapkan.

Verifier. b. PEB

-


Verifier. c. Packing list

-


Verifier.d. Invoice

-


Verifier e. B/L

-

Berdasarkan pemeriksaan terhadap dokumen LMHHOK periode bulan Aguastus-Oktober 2015 dan dokumen legalitas perizinan, Auditee bukan merupakan ekspotir, produk

EQI-F103.1.0/20120126

Halaman 10 dari 32


Nilai

Ringkasan Justifikasi yang dihasilkan berupa kayu gergajian hanya dikirim di dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diterapkan.

Verifier .f. Dokumen Lisensi Ekspor (V-Legal)

-


Verifier. g. Hasil verifikasi teknis (laporan surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis

-


Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.

-


Verifier. i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang di batasi perdagangannya

-


-

Berdasarkan Peraturan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.95/Menhut-II/2014 tanggal 22 Desember 2014 pasal 11 ayat 11 : yang wajib menerapkan penandaan tanda VLegal adalah bagi pemegang izin yang telah memperoleh S-LK atau S-PHPL. Auditee merupakan pemegang IUIPHHK yang baru dilakukan verifikasi awal secara kelompok dalam rangka memperoleh S-LK, sehingga Auditee belum berkewajiban untuk menerapkan penandaan tanda V-Legal pada kayu maupun produk kayunya, sehingga verifier ini diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan.

Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V - Legal Verifier Tanda V – Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan

Kriteria K.4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja Indikator 4.1.1 Prosedur dan implementasi K3

EQI-F103.1.0/20120126

Halaman 11 dari 32

Kriteria/Indikator/Verifier Verifier a. Pedoman/ prosedur K3

Nilai


MEMENUHI

Auditee telah memiliki prosedur keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dalam pelaksanaan kegiatan operasional di lapangan, dan untuk mendukung terlaksananya program K3, Auditee juga telah memiliki penanggungjawab K3 berdasarkan Surat Penunjukan penanggungjawab K3 yang ditanda tangani oleh Direktur dengan nomor : 015/PM/IV/2015 tanggal 03 April 2015..

Verifier.b. Implementasi K3 MEMENUHI

Verifier.c Catatan kecelakaan kerja

MEMENUHI

Auditee telah mengimplementasikan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di dalam menjalankan kegiatan usahanya, dengan cara membuat jalur evakuasi dan titik berkumpul yang ditempel di tempat terbuka dengan jelas sehingga memudahkan karyawan apabila suatu saat terjadi bencana. Auditee juga telah menyediakan peralatan Kesehatan dan Keselamatan Kerja, seperti Kotak P3K, APAR, Alat Pelindung Diri (APD), seperti masker dan sarung tangan. Auditee telah memiliki catatan kecelakaan kerja yang dibuat dan direkap setiap bulan dalam Form Kecelakaan Kerja PK Prameisty Mandiri. Selama periode bulan Agustus sampai Oktober 2015 tidak pernah terjadi kasus kecelakaan kerja (Nihil), dan untuk menekan tingkat kecelakaan kerja Auditee telah memasang rambu-rambu peringatan K3 dan telah menyiapkan peralatan K3.

Kriteria K.4.2 Pemenuhan hak hak tenaga kerja Indikator. 4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja Verifier : Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

MEMENUHI

Auditee merupakan Industri penggergajian kayu secara perorangan dan Jumlah karyawannya hanya 7 (tujuh) orang, sehingga Auditee belum memiliki serikat pekerja. Namun Auditee telah membuat Surat Persetujuan Berserikat tanggal 09 April 2015, yang menerangkan bahwa perusahaan memberikan kebebasan bagi karyawan untuk melakukan kegiatan yang terkait dengan kebebasan berserikat selama tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Indikator 4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempeker jakan karyawan > 10 orang. Verifier : Ketersediaan dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja EQI-F103.1.0/20120126

-

Berdasarkan daftar karyawan Auditee, jumlah karyawannya hanya 7 orang, sehingga tidak wajib membuat Peraturan Perusahaan, sehingga verifier ini tidak diterapkan.

Halaman 12 dari 32


Nilai


Indikator. 4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan) Verifier : Pekerja yang masih di bawah umur

MEMENUHI

Auditee tidak memperkerjakan tenaga di bawah umur, jumlah karyawan Auditee sebanyak 7 (tujuh) orang seluruhnya laki-laki dan tidak ada yang berusia di bawah 18 tahun. Auditee juga telah membuar surat pernyataan tidak akan mempekerjakan karyawan di bawah umur yang ditandatangani oleh Direktur dengan Nomor: 016/PM/IV/2015 tanggal 03 April 2015.

Nilai


2. PK DUA SAUDARI Kriteria/Indikator/Verifier

Kriteria K1.1 : Unit usaha dalam bentuk (c) Industri pengolahan dan (d) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah Indikator 1.1.1: Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah Verifier a Akte pendirian perusahaan dan perubahan terakhir

MEMENUHI

Auditee tidak memiliki Akta Pendirian Perusahaan, sehubungan dengan bentuk hukum perusahaan yang dimiliki adalah perseorangan, tetapi telah memeliki Kartu Tanda Penduduk dengan nomor: 3208150104730002 atas nama: Ahmadi dengan alamat: Dusun Pahing, RT.009 RW.03 Desa Cipasung, Kecamatan Darma, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Identitas pada KTP, yaitu namanya telah sesuai dengan nama pemilik pada Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) yang dimiliki Auditee.


MEMENUHI

Auditee telah memiliki dokumen Tanda Daftar Ulang (Heregistrasi) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dengan nomor : 510/HER.65 –SIUP/ 2015 tanggal 25 Februari 2015, yang merupakan perubahan dari SIUP Nomor : 510/KPTS.211-SIUP/2009 tanggal 30 Januari 2009. Siup tersebut telah mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Data dan informasi yang tercantum pada SIUP sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan dan masih berlaku selama perusahaan masih menjalankan usahanya.

Verifier.c. Izin HO (izin gangguan lingkungan

MEMENUHI

Auditee telah memiliki izin Gangguan (HO) berdasarkan Keputusan Bupati Nomor:

EQI-F103.1.0/20120126

Halaman 13 dari 32

Kriteria/Indikator/Verifier sekitar industri)

Nilai

Ringkasan Justifikasi 503/KPTS.923-IG/2013 tanggal 6 Desember 2013. Izin Gangguan ditetapkan di Kuningan dan ditandatangani oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kuningan, An. Bupati Kuningan.


MEMENUHI

Dokumen TDP yang dimiliki oleh Auditee dengan Nomor : 101751009830 tanggal 6 Desember 2013 dengan masa berlaku sampai dengan 29 Januari 2019 telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan telah mengacu pada Undang Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan. Informasi yang tercantum pada TDP sesuai dengan bidang usaha dan peruntukannya.


MEMENUHI

Auditee telah memiliki dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP): 24.786.694.0438.000, an Ahmadi, alamat : Dusun Selajambe 1, RT 006 RW 002, Kelurahan Selajambe, Kecamatan Selajambe, Kabupaten Kuningan. terdaftar pada administrasi KPP Pratama Kuningan Kantor Wilayah DJP Jawa Barat II sejak tanggal 5 Desember 2008. NPWP tersebut telah sesuai dengan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan dokumen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK).

Verifier.f. AMDAL/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL)– Upaya Pemantauan Lingkungan Pengelolaan Lingkungan

MEMENUHI

Auditee telah memiliki Dokumen Usaha Pengelolaan Lingkungan dan Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) Penggergajian Kayu Dua Saudari Desa Cipasung Kecamatan Darma Kabupaten Kuningan bulan September 2013 dan telah mendapat pengesahan dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kuningan. Auditee juga telah membuat Laporan Pelaksanaan UKL-UPL semester II tahun 2014 dan Semester I tahun 2015 dan telah disampaikan kepada Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Kabupaten Kuningan.


MEMENUHI

Auditee telah memperoleh Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) berdasarkan Keputusan Bupati Kuningan Nomor: 503/135/HerIUIPHHK/KPP/2009 tanggal 30 Januari 2009 yang ditanda tagani oleh Kepala Kantor Pelayanan Perizinanh Kabupaten Kuningan. Kapasitas Izin Produksi yang diberikan adalah 1.900 Meter Kubik/Tahun, dengan total investasi sebesar Rp 200.000.000, Masa berlaku IUIPHHK adalah selama perusahaan masih beroperasi.

Verifier.h.

MEMENUHI

Auditee telah membuat Rencana Pemenuhan

EQI-F103.1.0/20120126

Halaman 14 dari 32

Kriteria/Indikator/Verifier Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk Industri Primer Hasil Hutan (IPHH).

Nilai

Ringkasan Justifikasi Bahan Baku Industri (RPBBI) Tahun 2015 dan telah disampaikan kepada Kepala Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten Kuningan pada tanggal 29 Januari 2015. Auditee juga dapat mennjukkan Tanda Terima Penyampaian RPBBI dari Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kuningan dengan nomor : 522/108/PSDP/2015 tanggal 31 Januari 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kuningan.


-


K.1.2 Importir kayu dan produk kayu Indikator 1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah. Verifier Dokumen pengakuan dan/atau pengenal sebagai importir

-



-



EQI-F103.1.0/20120126

MEMENUHI

Auditee termasuk kedalam Kelompok Usaha Bersama “Kuningan Lestari” yang didirikan berdasarkan Kesepakatan pada tanggal 18 Agustus 2015 yang terdiri dari 5 (lima) anggota, yaitu: 1. PK Prameisty Mandiri 2. PK Dua Saudari 3. CV Sampora Primajaya 4. UD Wiat Anugerah 5. PK Mustika Jati Kesepakatan yang dibuat telah ditandatangani oleh seluruh anggota dan telah diberi materai cukup. Di dalam kesepakatan tersebut juga telah diatur Halaman 15 dari 32


Nilai

Ringkasan Justifikasi tentang konsekuensi antara anggota kelompok, dimana mereka sepakat menerima konsekuensi pembekuan atau pencabutan sertifikat kelompok dalam hal salah satu anggota kelompok tidak memenuhi persyaratan sertifikasi. Salah satu anggota kelompok Kuningan Lestari mengundurkan diri, yaitu PK Mustika Jati dan telah disetujui oleh rapat anggota luar biasa pada tanggal 9 Oktober 2015 sehingga sekarang tinggal 4 anggota.


MEMENUHI

Berdasarkan hasil verifikasi terhadap pemenuhan bahan baku, selama periode Agustus – Oktober 2015, bukti pembelian bahan baku kayu bulat dari hutan rakyat (Hak) telah dilengkapi dengan Nota Pembelian dan Nota Penerimaan Log.

-

Selama periode 3 (tiga) bulan terakhir, atau periode Agustus – Oktober 2015, Auditee tidak melakukan pembelian bahan baku kayu bulat dari hutan Negara, sehingga verifier ini tidak diterapkan. (NA)


MEMENUHI

Seluruh kayu bulat jenis Sengon dari hutan rakyat yang diperiksa telah dibuatkan tanda terima berupa Nota Pembelian dan juga telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah yaitu yang berasal dari hutan rakyat (Hak) yaitu Nota Angkutan dan telah dilengkapi dengan Daftar kayu bulat (DKB).


MEMENUHI

Selama periode Agustus - Oktober 2015, seluruh kayu yang diterima oleh Auditee telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah, yaitu Nota Angkutan yang dilampiri DKB. Nota Angkutan yang diterima Auditee telah sesuai dengan Format lampiran pada PermenLHK P.21/MenLHK-II/2015.

Verifier. e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi

-

Berdasarkan pemeriksaan terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama periode bulan Agustus-Oktober 2015 Auditee tidak mempergunakan bahan baku kayu bulat yang berasal dari kayu bongkaran, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.

Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

EQI-F103.1.0/20120126

Halaman 16 dari 32

Kriteria/Indikator/Verifier Kesesuaian Pemasok.

Nilai



-


Verifier g. Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/ Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok.

MEMENUHI

Seluruh bahan baku kayu bulat diperoleh Auditee dari sekitar Kabupaten Kuningan yang merupakan pemilik hutan rakyat(hak), dan seluruhnya belum ada yang memiliki dokumen Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK). Seperti telah dijelaskan pada verifier 2.1.1.d. seluruh kayu bulat yang diterima Auditee telah menggunakan dokumen Nota Angkutan dimana penggunaan Nota Angkutan berlaku dan melekat sebagai Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP) sesuai dengan PermenLHK P.21/MenLHK-II/2015 pada pasal 11. Namun Auditee telah memiliki prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menggunakan DKP, Auditee juga telah menunjuk petugas penanggung jawab untuk pemeriksaan dokumen DKP.


MEMENUHI

Auditee telah membuat dokumen Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) Tahun 2015 dan telah disampaikan kepada Kepala Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten Kuningan pada tanggal 29 Januari 2015. Dokumen tersebut telah didukung oleh dokumen realisasi penerimaan bahan baku berupa Nota Angkutan yang disampaikan kepada Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten Kuningan setiap bulan.


-



-



-



-



-

Dalam pemenuhan bahan baku kayu bulat, Auditee tidak menggunakan kayu impor,

EQI-F103.1.0/20120126

Impor

Barang

Halaman 17 dari 32


Nilai

Ringkasan Justifikasi sehingga verifier ini tidak diterapkan.


-



-


Verifier. h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya

-


Verifier. i Bukti penggunaan kayu impor

-



MEMENUHI

Auditee telah memiliki tally sheet/rekaman pada kegiatan penerimaan bahan baku dan proses produksi. Rekaman penerimaan kayu bulat dicatat dalam Nota Pembelian setelah kayu diturunkan dan diukur oleh grader. Sedangkan untuk proses penggergajian, rekaman hasil produksi kayu gergajian dicatat dalam Buku hasil perolehan palet dan veneer. Rekaman yang dilakukan Auditee memudahkan penelusuran sampai kepada asal-usul bahan baku.


MEMENUHI

Laporan Produksi periode Agustus sampai dengan Oktober 2015 untuk Palet sebesar 38.159 keping dengan volume sebesar 305,3748 M3, dan untuk Veneer sebesar 53.940 lembar dengan volume sebesar 406,1542 M3. Laporan produksi tersebut telah sesuai dengan Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK) yang dibuat oleh Auditee pada periode yang sama.


MEMENUHI

Kapasitas produksi Auditee berdasarkan Keputusan Bupati Kuningan Nomor: 503/135/Her-IUIPHHK/KPP/2009 tanggal 30 Januari 2009 yang ditanda tagani oleh Kepala Kantor Pelayanan Perizinanh Kabupaten Kuningan. Kapasitas Izin Produksi yang diberikan adalah 1.900 Meter Kubik/Tahun, sedangkan realisasi produksi Realisasi produksi untuk Palet sebesar 38.159 keping dengan volume sebesar 305,3748 M3, dan untuk Veneer sebesar 53.940 lembar dengan volume sebesar 406,1542 M3. (total palet dan veneer sebesar 711,5290 M3), sehingga belum melebihi kapasitas terpasang yang

EQI-F103.1.0/20120126

Halaman 18 dari 32


Nilai

Ringkasan Justifikasi diizinkan.


-



MEMENUHI

Auditee telah memiliki dokumen Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) dan Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK), dokumen tersebut dibuat setiap bulan dan telah dilaporkan kepada intasi terkait yaitu Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kuningan dan BP2HP wilayah VII Jakarta. Laporan Mutasi yang dibuat Auditee memuat informasi stock awal, penerimaan, pengeluaran dan stock akhir baik bahan baku kayu bulat maupun hasil produksi. Dokumen LMKB dan LMHHOK yang dimiliki Auditee telah sesuai dengan dokumen pendukung lainnya yaitu dokumen penerimaan kayu bulat berupa Nota Angkutan, Laporan Produksi, dokumen pengiriman kayu palet dan veneer berupa Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO).

Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga). Verifier a Dokumen S - LK atau DKP

-



-



-



-



-


Kriteria. K.3.1 Perdagangan atau pemindah - tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Indikator. 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.

EQI-F103.1.0/20120126

Halaman 19 dari 32


Nilai


Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

MEMENUHI

Seluruh kayu hasil pengolahan kayu bulat baik palet maupun veneer yang dikirim ke berbagai daerah telah dilengkapi dokumen Faktur Angkutan Kayu Olahan. (FAKO). FA-KO yang diterbitkan oleh Auditee memiliki tandatanda legalitas keaslian dokumen. FA-KO diterbitkan oleh penerbit FA-KO yang merupakan pemegang Kartu Tenaga Teknis PHPL PKG-R yaitu An. Ahmadi, nomor register: 000375-07/PKG-R/XIII/2013 dan masa berlaku kartu sampai dengan 21 Februari 2016.


Pemberitahuan


-

Berdasarkan pemeriksaan terhadap dokumen LMHHOK periode bulan Mei-Jui 2015 dan dokumen legalitas perizinan, Auditee bukan merupakan ekspotir, produk yang dihasilkan berupa kayu gergajian hanya dikirim di dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diterapkan.

Verifier. b. PEB

-



-


Verifier.d. Invoice

-


Verifier e. B/L

-



-

Berdasarkan pemeriksaan terhadap dokumen LMHHOK periode bulan Mei-Jui 2015 dan dokumen legalitas perizinan, Auditee bukan merupakan ekspotir, produk yang dihasilkan berupa kayu gergajian hanya dikirim di dalam

EQI-F103.1.0/20120126

Halaman 20 dari 32


Nilai

Ringkasan Justifikasi negeri, sehingga verifier ini tidak diterapkan.


-



-



-


-



Kriteria K.4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja Indikator 4.1.1 Prosedur dan implementasi K3 Verifier a. Pedoman/ prosedur K3

Verifier.b.

EQI-F103.1.0/20120126

MEMENUHI

Auditee telah memiliki prosedur keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dalam pelaksanaan kegiatan operasional di lapangan, dan untuk mendukung terlaksananya program K3, Auditee juga telah memiliki penanggungjawab K3 berdasarkan Surat Penunjukan penanggungjawab K3 yang ditanda tangani oleh pimpinan dengan nomor : 014/SK/DS/IV/2015 tanggal 3 April 2015. Hasil pengecekan di lapangan telah tersedia peralatan Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Halaman 21 dari 32

Kriteria/Indikator/Verifier Implementasi K3

Nilai MEMENUHI


MEMENUHI

Ringkasan Justifikasi seperti Kotak P3K, APAR, Alat Pelindung Diri (APD), seperti masker dan sarung tangan. Auditee juga telah membuat jalur evakuasi dan titik berkumpul apabila suatu saat terjadi bencana, yaitu dengan cara membuat tanda atau petunjuk jalur evakuasi yang di tempel di tempat terbuka dengan jelas. Auditee telah memiliki catatan kecelakaan kerja yang dibuat dan direkap setiap bulan dalam Form Kecelakaan Kerja PK Dua Saudari. Selama periode bulan Agustus sampai Oktober 2015 tidak pernah terjadi kasus kecelakaan kerja (Nihil)


MEMENUHI

Auditee merupakan industri jasa penggergajian secara perorangan dan Jumlah karyawannya hanya 9 orang, sehingga belum bisa membentuk serikat pekerja. Tetapi Auditee telah membuat Surat Pernyataan Kebebasan Berserikat tanggal 09 April 2015. yang ditandatangani oleh pimpinan tentang kebebasan untuk terlibat atau membentuk serikat pekerja.

Indikator 4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempeker jakan karyawan > 10 orang. Verifier : Ketersediaan dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja

-

Berdasarkan daftar karyawan Auditee, jumlah karyawannya hanya 7 orang, sehingga tidak wajib membuat Peraturan Perusahaan, sehingga verifier ini tidak diterapkan.


MEMENUHI

Jumlah karyawan Auditee sebanyak 7 (tujuh) orang dan Auditee tidak mempekerjakan karyawan yang masih di bawah umur. Hal tersebut dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik para karyawan dimana usia paling muda adalah kelahiran tahun 1995 atas nama Inar Sunarsih, Bagian Administrasi.

Nilai


3. CV SAMPORA PRIMAJAYA Kriteria/Indikator/Verifier Kriteria K1.1 : Unit usaha dalam bentuk

EQI-F103.1.0/20120126

Halaman 22 dari 32

(e) Industri pengolahan dan (f) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah Indikator 1.1.1: Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah Verifier a Akte pendirian perusahaan dan perubahan terakhir

MEMENUHI

CV Sampora Primajaya (Auditee) telah memiliki Akta Pendirian Perseroan Komanditer No. 02 tanggal 15 April 2005 yang dibuat oleh Notaris Shinta Ikajati Setiadi, SH. Auditee juga telah membuat Akta perubahan berupa Pengeluaran sebagai Persero serta Perubahan Anggaran Dasar No.02 tanggal 4 Maret 2015 dibuat oleh Notaris Shinta Ikajati Setiadi, SH. Yang beralamat di Jalan Siliwangi No. 55 Kuningan.


MEMENUHI

Auditee telah memiliki dokumen Tanda Daftar Ulang (Heregistrasi) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dengan nomor : 510/HER.146–SIUP/ 2015 tanggal 24 April 2015, yang merupakan perubahan dari SIUP Nomor : 863/10-18/PK/B/IV/2005 tanggal 21 April 2005. Siup tersebut telah mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Data dan informasi yang tercantum pada SIUP sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan dan masih berlaku selama perusahaan masih menjalankan usahanya.

Verifier.c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)

MEMENUHI

Auditee telah memiliki izin Gangguan (HO berdasarkan Keputusan Bupati dengan Nomor: 503/KPTS.253-IG/2015 tanggal 24 April 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Kuningan. Masa berlaku izin selama perusahaan masih beroperasi dan wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 3 (tiga) tahun.


MEMENUHI

Auditee telah memiliki Tanda Datar Perusahaan Persekutuan Komanditer (TDP) dengan nomor 101731600553 tanggal 24 April 2015 yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Kuningan dan masa berlaku TDP sampai dengan 21 April 2020. Penerbitan TDP mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 27 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pemberian Tanda Daftar Perusahaan.


MEMENUHI

Auditee telah memiliki dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP): 02.447.944.6438.000, an CV Sampora Primajasai, alamat : JL. Raya Kuningan – Cirebon KM.16 Sampora Cilimus, Kabupaten Kuningan Jawa Barat.

EQI-F103.1.0/20120126

Halaman 23 dari 32

Auditee juga telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar S-2625KT/WPJ.22/KP.1403/2015. Tanggal mulai terdaftar 18 April 2005. Verifier.f. AMDAL/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL)– Upaya Pemantauan Lingkungan Pengelolaan Lingkungan

MEMENUHI

Auditee telah memiliki Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) Penggergajian Kayu “CV Sampora Prima Jaya”. Auditee juga telah membuat laporan pelaksanaan UKL-UPL semester II tahun 2014 dan semester I tahun 2015 dan telah disampaikan kepada Kepala Balai Pemantauan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Kabupaten Kuningan.


MEMENUHI

Auditee telah memperoleh Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) Kapasitas Produksi Sampai Dengan 2.000 Meter Kubik berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Pemerintah Kabupaten Kuningan dengan Nomor : 503/1735/Her.IUIPHHK/KPP/2008 tanggal 17 Desember 2008. Kapasitas Izin Produksi yang diberikan adalah 1.750 Meter Kubik/Tahun, dengan total investasi sebesar Rp 180.000.000, Masa berlaku IUIPHHK adalah selama perusahaan masih beroperasi. Auditee telah mengajukan penggantian IUIPHHK dimana penanggungjawab dalam IUIPHHK masih Saudara Jan Giovani menjadi Saudara Hartono dan sekaligus meningkatkan kapasitas.

Verifier.h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk Industri Primer Hasil Hutan (IPHH).

MEMENUHI

Auditee telah membuat Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) Tahun 2015 dan telah disampaikan kepada Kepala Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten Kuningan dan terdapat Tanda Terima Penyampaian RPBBI dari Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kuningan dengan nomor : 522/159/PSDP/2015 tanggal 31 Januari 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kuningan.


-


K.1.2 Importir kayu dan produk kayu Indikator 1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah. Verifier Dokumen pengakuan dan/atau EQI-F103.1.0/20120126

-

Auditee tidak melakukan pembelian bahan baku maupun produk dari luar negeri (impor), Halaman 24 dari 32

pengenal sebagai importir

sehingga verifier ini tidak diterapkan.


-



MEMENUHI

Auditee termasuk kedalam Kelompok Usaha Bersama “Kuningan Lestari” yang didirikan berdasarkan Kesepakatan pada tanggal 18 Agustus 2015 yang terdiri dari 5 (lima) anggota, yaitu: 1. PK Prameisty Mandiri 2. PK Dua Saudari 3. CV Sampora Primajaya 4. UD Wiat Anugerah 5. PK Mustika Jati Kesepakatan yang dibuat telah ditandatangani oleh seluruh anggota dan telah diberi materai cukup. Di dalam kesepakatan tersebut juga telah diatur tentang konsekuensi antara anggota kelompok, dimana mereka sepakat menerima konsekuensi pembekuan atau pencabutan sertifikat kelompok dalam hal salah satu anggota kelompok tidak memenuhi persyaratan sertifikasi. Salah satu anggota kelompok Kuningan Lestari mengundurkan diri, yaitu PK Mustika Jati dan telah disetujui oleh rapat anggota luar biasa pada tanggal 9 Oktober 2015 sehingga sekarang tinggal 4 anggota.


Verifier b.

EQI-F103.1.0/20120126

MEMENUHI

Berdasarkan hasil verifikasi terhadap pemenuhan bahan baku selama periode bulan Agustus sampai dengan Oktober 2015, bukti pembelian bahan baku kayu bulat dari hutan rakyat (Hak) adalah berupa Nota Pembelian. Sistem pembayaran yang dilakukan oleh Auditee berupa pembayaran secara langsung dan pembayaran melalui e-banking.

-

Seluruh kayu bulat yang diterima Auditee

Halaman 25 dari 32

Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

berasal dari kayu rakyat yang dilengkapi dengan SKAU dan Nota Angkutan, bukan kayu bulat yang berasal dari hutan negara, sehingga verifier ini tidak diterapkan.


MEMENUHI

Kayu bulat yang masuk/diterima oleh Auditee telah dilakukan pengecekan oleh petugas pada saat kayu diturunkan dari kendaraan. Pengecekan dilakukan dengan cara menghitung jumlah batang dan memeriksa jenis kayunya disesuaikan dengan dokumen angkutannya. Seluruh kayu bulat dari hutan rakyat yang diperiksa telah dibuatkan tanda terima berupa Berita Acara Pemeriksaan Kayu Bulat.


MEMENUHI

Bahan baku kayu bulat yang diterima oleh Auditee berupa jenis Pinus dan Mahoni telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah, yaitu Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) yang dilampiri DKB dan dilengkapi dengan dokumen Deklarasi Kesesuaan Pemasok. Penggunaan dokumen SKAU dari para pemasok Auditee yang rata-rata berasal dari daerah Jawa Barat, tidak sesuai dengan Format lampiran pada PermenLHK P.21/MenLHK-II/2015, hal tersebut dikarenakan peraturan tersebut belum disosialisasikan secara menyeluruh, sehingga untuk daerah-daerah tertentu masih mengacu kepada Permenhut P.30/Menhut-II/2012, dimana untuk penggunaan kayu jenis Pinus dan Mahoni menggunakan SKAU.

Verifier. e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.

-

Berdasarkan pemeriksaan terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama periode bulan Agustus-Oktober 2015 Auditee tidak mempergunakan bahan baku kayu bulat yang berasal dari kayu bongkaran atau sejenisnya, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.


-


Verifier g. Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/ Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau

MEMENUHI

Seluruh pemasok/suplier baik TPT maupun Hutan Hak belum ada yang memiliki Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) namun sudah menerapkan penggunaan dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP).

EQI-F103.1.0/20120126

Halaman 26 dari 32

dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok.


Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menggunakan DKP, Auditee juga telah memiliki penanggung jawab untuk pemeriksaan dokumen DKP, yaitu saudara Asep Supriadi, sesuai dengan surat Kuasa dari Direktur Nomor: 009/SK/IV/2015 tanggal 03 April 2015. Auditee belum melakukan pemeriksaan kepada pemasok/suplier yang menerbitkan Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP). MEMENUHI

Auditee telah membuat Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) Tahun 2015 dan telah disampaikan kepada Kepala Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten Kuningan dan terdapat Tanda Terima Penyampaian RPBBI dari Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kuningan dengan nomor : 522/159/PSDP/2015 tanggal 31 Januari 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kuningan. Sesuai dengan dokumen RPBBI yang telah disampaikan dan diterima oleh Kepala Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten Kuningan, dokumen tersebut telah didukung oleh dokumen realisasi penerimaan bahan baku berupa dokumen SKAU yang disampaikan kepada Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten Kuningan setiap bulan.


-



-



-



-



-



-



-


EQI-F103.1.0/20120126

Impor

Barang

Halaman 27 dari 32

Verifier. h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya

-


Verifier. i Bukti penggunaan kayu impor

-



MEMENUHI

Selama periode bulan Agustus-Oktober 2015 Auditee telah memiliki tally sheet/rekaman pada kegiatan penerimaan bahan baku dan proses produksi. Rekaman penerimaan kayu bulat dicatat dalam form pemeriksaan kayu bulat pada saat kayu bulat diturunkan dari kendaraaan kemudian dibuat berita acara pemeriksaan kayu bulat sedangkan untuk proses penggergajian, rekaman hasil produksi kayu gergajian dicatat dalam buku perolehan. (Buku Hasil Grade)


MEMENUHI

Auditee telah memilki Laporan Produksi kayu gergajian yang dibuat dalam buku perolehan hasil grade dan dibuat dalam bentuk laporan bulanan. Laporan Produksi Kayu gergajian periode Agustus sampai dengan Oktober 2015 sebesar 96.202 keping dengan volume sebesar 295,7037 M3. Laporan produksi tersebut telah sesuai dengan Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK) yang dibuat oleh Auditee pada periode yang sama.


MEMENUHI

Kapasitas produksi Auditee berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Pemerintah Kabupaten Kuningan dengan Nomor : 503/1735/Her.IUIPHHK/KPP/2008 tanggal 17 Desember 2008, Kapasitas Izin Produksi yang diberikan adalah 1.750 Meter Kubik/Tahun, Realisasi produksi kayu gergajian Auditee periode Agustus - Oktober 2015, yaitu sebesar 96.202 keping dengan volume sebesar 295,7037 M3., sehingga belum melebihi kapasitas terpasang yang diizinkan.


-



MEMENUHI

Auditee telah memiliki dokumen Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) dan Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK),

EQI-F103.1.0/20120126

Halaman 28 dari 32

dokumen tersebut dibuat setiap bulan dan telah dilaporkan kepada intasi terkait yaitu Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kuningan dan BP2HP wilayah VII Jakarta. Dokumen LMKB dan LMHHOK yang dimiliki Auditee telah sesuai dengan dokumen pendukung lainnya yaitu dokumen penerimaan kayu bulat berupa SKAU, Laporan Produksi, dokumen pengiriman kayu gergajian berupa Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO). Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga). Verifier a Dokumen S - LK atau DKP

-



-



-



-



-


Kriteria. K.3.1 Perdagangan atau pemindah - tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Indikator. 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

EQI-F103.1.0/20120126

MEMENUHI

Seluruh dokumen Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) yang diterbit oleh Auditee memiliki tanda-tanda legalitas keaslian dokumen. FA-KO diterbitkan oleh penerbit FAKO yang merupakan pemegang Kartu Tenaga Teknis PHPL PKG-R yaitu An. Asep Supriadi, nomor register: 000402-07/PKG-R/XIII/2013 dan masa berlaku kartu sampai dengan 21 Februari 2016. Selama periode bulan Agustus sampai dengan Oktober 2015 Auditee telah menerbitkan Dokumen Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) untuk berbagai tempat tujuan pengangkutan sebanyak 47 Set dengan jumlah 137.661 keping dengan volume sebesar 582,2792 M3. Halaman 29 dari 32


Pemberitahuan


-

Berdasarkan pemeriksaan terhadap dokumen LMHHOK periode bulan Agustus-Oktober 2015 dan dokumen legalitas perizinan, Auditee bukan merupakan ekspotir, produk yang dihasilkan berupa kayu gergajian hanya dikirim di dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diterapkan.

Verifier. b. PEB

-



-


Verifier.d. Invoice

-


Verifier e. B/L

-



-



-


EQI-F103.1.0/20120126

Halaman 30 dari 32


-



-


-



Kriteria K.4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja Indikator 4.1.1 Prosedur dan implementasi K3 Verifier a. Pedoman/ prosedur K3

MEMENUHI

Verifier.b. Implementasi K3 MEMENUHI

EQI-F103.1.0/20120126

Auditee telah memiliki prosedur keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dalam pelaksanaan kegiatan operasional di lapangan, dan untuk mendukung terlaksananya program K3, Auditee juga telah memiliki penanggungjawab K3 berdasarkan Surat Kuasa Penanggungjawab K3 dari Direktur dengan Nomor: 010/SK/IV/2015 tanggal 03 April 2015. Terdapat peralatan Kesehatan dan Keselamatan Kerja, seperti Kotak P3K, APAR, Alat Pelindung Diri (APD), seperti masker dan sarung tangan. tetapi masih ditemui di lapangan beberapa tenaga kerja yang tidak menggunakan alat pelindung diri. Auditee juga telah membuat jalur evakuasi dan titik berkumpul apabila suatu saat terjadi bencana, yaitu dengan cara membuat tanda atau petunjuk jalur evakuasi yang di tempel di tempat terbuka dengan jelas.

Halaman 31 dari 32


MEMENUHI

Auditee telah memiliki catatan kecelakaan kerja yang dibuat dan direkap setiap bulan dalam Form Kecelakaan Kerja CV Sampora Primajasa. Selama periode bulan Agustus sampai Oktober 2015 tidak pernah terjadi kasus kecelakaan kerja (Nihil). Untuk tetap mempertahankan supaya tidak terjadi kecelakaan kerja, Auditee telah memasang rambu-rambu peringatan K3 dan telah menyiapkan peralatan K3.


MEMENUHI

Auditee merupakan Industri dengan jumlah karyawan sebanyak 7 (tujuh) orang, sehingga Auditee belum memiliki serikat pekerja. Namun Auditee telah membuat Surat Pernyataan Kebebasan Berserikat tanggal 24 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh pimpinan

Indikator 4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempeker jakan karyawan > 10 orang. Verifier : Ketersediaan dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja

MEMENUHI

Auditee telah memiliki Peraturan Perusahaan Tahun 2015 - 2017 yang dibuat pada bulan April 2015 dan telah didaftarkan dan mendapat pengesahan dari Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Kuningan dengan Nomor: 560/Kep/PPTK tanggal 6 April 2015.


EQI-F103.1.0/20120126

MEMENUHI

Jumlah karyawan Auditee sebanyak 7 (tujuh) orang seluruhnya laki-laki dan tidak ada yang berusia di bawah 20 tahun. Hal tersebut dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik para karyawan dimana usia paling muda adalah kelahiran tahun 1985 atas nama Wawan Gunawan, Jabatan Operator. Auditee juga telah membuat Surat Pernyataan tidak mempekerjakan karyawan yang berusia di bawah 18 tahun atau di bawah umur, yang dibuat oleh Direktur nomor: 015/SK/IV/2015 tanggal 3 April 2015.

Halaman 32 dari 32

2015, tanggal 26 Desember 2015

Recommend Documents