2015, tanggal 29 Desember 2015

Lampiran Surat No : 855/EQ.S/XII/2015, tanggal 29 Desember 2015

PENGUMUMAN HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU DI KEL. PESONA ALAM KABUPATEN PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH Bersama ini kami sampaikan hasil kegiatan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) sebagai berikut : I.

Nama LVLK Nomor Akreditasi

: :

PT EQUALITY INDONESIA LVLK-006-IDN

Alamat Telp. Fax. Email Website

: : : : :

Jl. Raya Sukaraja No. 72 Kabupaten Bogor 16710 +62251 7550722 +62251 7550724 [email protected] http://www.equalityindonesia.com

Telah melaksanakan Kegiatan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Terhadap : II.

Nama Kelompok Akte Pendirian/SKB Kelompok Jenis Industri Jumlah Anggota Lokasi Alamat

III. Waktu Pelaksanaan IV. Hasil Verifikasi

:

KEL. PESONA ALAM

: : : : :

Kesepakatan Kelompok tanggal 11 Oktober 2015 Industri Penggergajian Kayu 5 Anggota Kabupaten Pekalongan – Jawa Tengah Ds. Legokkalong, Kec. Karanganyar, Kab. Pekalongan, Prov. Jawa Tengah

: :

4 s.d. 9 Desember 2015 NILAI AKHIR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU MENDAPAT PREDIKAT LULUS SEHINGGA KEL. PESONA ALAM KABUPATEN PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH BERHAK DIBERIKAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU

Demikian, pengumuman ini disampaikan agar pihak yang berkepentingan maklum. Bogor, 29 Desember 2015 PT EQUALITY INDONESIA

Ucep Sucitra, A.Md. Manager Sub Divisi Sertifikasi LK Industri

LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK – 006 – IDN

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA Nomor : 189/EQI-KEP.Cert/XII/2015 TENTANG PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PADA KELOMPOK PESONA ALAM DI KABUPATEN PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH KESEPAKATAN KELOMPOK TANGGAL 11 OKTOBER 2015 JUMLAH 5 ANGGOTA DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA Menimbang : a. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil Verifikasi pada Kelompok PESONA ALAM Berita Acara Penyerahan Laporan Nomor 137/EQI-F090 tanggal 19 Desember 2015; b. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar Rekomendasi Nomor 136/EQI-F037 tanggal 19 Desember 2015 dan Tinjauan Hasil Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan Nomor 168/EQI-F039 tanggal 23 Desember 2015 dan pernyataan pemeriksaan yang disahkan oleh Pengambil Keputusan; c. bahwa hasil Pengambilan Keputusan dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Indikator Penilaian/Verifikasi (EQI-F077) Nomor Urut 187 tanggal 23 Desember 2015 menunjukkan Kelompok PESONA ALAM telah “MEMENUHI” seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK); d. bahwa dengan hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf c, sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014, Kelompok PESONA ALAM telah memenuhi syarat untuk diberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK).

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang; 2. Peraturan Pemerintah Nomor : 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional; 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 3 Tahun 2008 dan Nomor : 16; 4. Peraturan Presiden Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia National Single Window; 5. ISO/IEC Guide 65-1996 (Pedoman BSN 401-2000) Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk; 6. Pedoman KAN 402 – 2007 - Panduan Interpretasi Untuk Butir-Butir Pedoman BSN 4012000 : Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk; 7. ISO/IEC Guide 23:1982 : Methods of Indicating Confirmity with Standards for Third-party Certification Systems: 8. SNI ISO/IEC 17065:2012 tentang Penilaian Kesesuaian – Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa; 9. ISO/IEC 19011:2011 (SNI ISO/IEC 19011:2012) : Panduan Audit Sistem Manajemen (Guidelines for Auditing Management Systems); Halaman 1 dari 4


10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.21/MenLHK-II/2015 tanggal 1 Juni 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak; 11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.41/Menhut-II/2014 tanggal 10 Juni 2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan kayu yang berasal dari Hutan Alam sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.43/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015; 12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.42/Menhut-II/2014 tanggal 10 Juni 2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan kayu yang berasal dari Hutan Tanaman Industri pada Hutan Produksi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.42/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015; 13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.38/Menhut-II/2009 tanggal 12 Juni 2009 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.95/Menhut-II/2014 tanggal 29 Desember 2014; 14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan; 15. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Tanda V-Legal; 16. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 418/Menhut-VI/2012 tentang Sistem Informasi Verifikasi Legalitas Kayu; 17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan Penerbitan Dokumen V-Legal; 18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 28/M-DAG/Per/6/2009 tentang Ketentuan Pelayanan Perijinan Ekspor dan Impor dengan Sistem Elektronik melalui INATRADE dalam kerangka Indonesia National Single Window; 19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 97/M-DAG/PER/12/2014 Tanggal 24 Desember 2014 jo. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 66/M-DAG/PER/8/2015 Tanggal 27 Agustus 2015 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan; 20. Perjanjian Kerjasama Antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) tentang Penggunaan Tanda V-Legal; 21. DPLS 14 Rev.0 : Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dan perubahannya; 22. Sertifikat Akreditasi oleh Lembaga Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LVLK-006IDN tanggal 18 Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO/IEC Guide 65:1996 General requirements for bodies operating product certification systems dengan masa berlaku sampai dengan 17 Agustus 2015 yang diperbaharui dengan sertifikat Re-Akreditasi tanggal 18 Agustus 2015 dengan masa berlaku sampai 17 Agustus 2019 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK 6202/Menhut-VI/BPPHH/2011 Tanggal 26 Agustus 2011 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 Tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI); 23. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.2819/Menlhk PHPL/PPHH/2015 tanggal 25 Juni 2015 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT EQUALITY Indonesia Sebagai Penerbit Dokumen V-Legal; Halaman 2 dari 4


24. Peraturan Dlrektur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan penerbitan dokumen V-Legal; 25. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK); 26. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Noomor : P.15/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2015 tentang Mekanisme Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Penerbit Dokumen V-Legal; 27. Manual Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Sertifikasi Legalitas Kayu (SLK) beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia.

Memperhatikan : Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : PSC-024/2015 tanggal 30 Oktober 2015.

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PADA KELOMPOK PESONA ALAM DI KABUPATEN PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH KESEPAKATAN KELOMPOK TANGGAL 11 OKTOBER 2015 JUMLAH 5 ANGGOTA. PERTAMA

: Kelompok PESONA ALAM dinyatakan “LULUS” dan berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Nomor : 161/EQC-VLK/XII/2015. KEDUA : Sertifikat mulai berlaku dari tanggal 23 Desember 2015 sampai dengan tanggal 22 Desember 2018 selama Kelompok PESONA ALAM (Pemegang Sertifikat) tetap memenuhi persyaratan standar sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014. KETIGA : Sertifikat, Logo dan Tanda V-Legal yang diterbitkan oleh PT EQUALITY Indonesia dapat dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur atau pun iklan di televisi sebagaimana Panduan Sistem yang ditetapkan. KEEMPAT : Apabila Pemegang Sertifikat memerlukan penerbitan Dokumen V-Legal dan atau penggunaan Tanda V-Legal, PT EQUALITY Indonesia dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan Tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui ”Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal”, mencakup kewajiban dan hak PT EQUALITY Indonesia serta kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat. KELIMA : Pemegang Sertifikat harus melaporkan kepada PT EQUALITY Indonesia apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen Pemegang Sertifikat. KEENAM : PT EQUALITY Indonesia akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana Diktum KELIMA melalui Penilikan (surveillance) atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus). KETUJUH : Penilikan (Surveillance) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilikan dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan. KEDELAPAN : Percepatan Penilikan (Audit Khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan; dengan segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan; untuk menindaklanjuti kondisi-kondisi yang berkaitan dengan: Halaman 3 dari 4


a. Masukan dari Pemantau Independen (PI) berkaitan dengan kinerja Pemegang Sertifikat; b. Informasi lain yang menunjukkan Pemegang Sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku; c. Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap kondisi sebagaimana diktum KELIMA; d. Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan; e. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya. KESEMBILAN : Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak). KESEPULUH : Sertifikat dapat dicabut apabila : a. Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat; b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu illegal; c. Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut. d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak). KESEBELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : Bogor Pada Tanggal : 23 Desember 2015 PT EQUALITY Indonesia

Ir. Agustri Warsono Direktur Utama Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth : 1. 2. 3.

Ketua Kelompok PESONA ALAM, di Pekalongan; Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, di Jakarta; Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Kepala Bagian Program dan Pelaporan.

Halaman 4 dari 4


DAFTAR ANGGOTA KELOMPOK PESONA ALAM KABUPATEN PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH JUMLAH 5 ANGGOTA NO 1.

PEMEGANG IZIN UD ALAM LESTARI

2.

UD DENNY JAYA

3.

UD SUMBER MAS

4.

UD PESONA ALBA

5.

UD SUMBER RIMBA

ALAMAT

SK IUIPHHK

JENIS PRODUKSI Desa Legokkalong Nomor: Kayu Kec. Karanganyar, Dalam Proses Gergajian Kab. Pekalongan Perubahan Prov. Jawa Tengah Desa Nomor: Kayu Wangandowo RT 522.36/6186/I Gergajian 08 RW 04 Kec. UIPHHK/BPMD/ Bojong, Kab. 12/2015, Pekalongan Prov. tanggal 31 Jawa Tengah Desember 2015 Desa Sawangan Nomor: Kayu RT.03/RW.01, 522.36/6190/I Gergajian Kec. Doro Kab. UIPHHK/BPMD/ Pekalongan Prov. 12/2015, Jawa Tengah tanggal 31 Desember 2015 Desa Pekiring Alit Nomor: Kayu RT.02/RW.03 Kec. 522.36/6185/I Gergajian Kajen, Kab. UIPHHK/BPMD/ Pekalongan, Prov. 12/2015, Jawa Tengah tanggal 31 Desember 2015 Desa Kebonagung Nomor: Kayu RT.01/RW.05, 522.36/6191/I Gergajian Kec. Kajen Kab. UIPHHK/BPMD/ Pekalongan Prov. 12/2015, Jawa Tengah tanggal 31 Desember 2015

KAPASITAS 2.000 M³/tahun

2.200 M³/tahun

4.650 M³/tahun

2.200 M³/tahun

1.100 M³/tahun

Bogor, 23 Desember 2015 PT EQUALITY Indonesia

Ir. Agustri Warsono Direktur Utama

Lampiran Sertifikat Legalitas Kayu Nomor : 161/EQC-VLK/XII/2015

Lampiran 1 dari 1

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (1)

(2)

Identitas LVLK a. Nama Lembaga

:

PT EQUALITY Indonesia

b. Nomor Akreditasi

:

LVLK-006-IDN

c. Alamat

:

d. Nomor Telepon Nomor Faks E-mail e. Direktur

: : : :

JL Sukaraja No 72 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor- 16710 0251-7550722, 7157103 0251-7550724 [email protected] Ir. Agustri Warsono

f. Standar

:

g. Tim Audit

:

h. Tim Pengambil Keputusan Identitas Auditee

:

1. Ir. Agustri Warsono (Ketua PK) 2. Rita Sugiarti, S.Hut (Peninjau/ Anggota PK)

a. Nama Pemegang Izin/Hak Pengelolaan

:

b. Nomor & Tanggal SK

:

c. Kapasitas

: : :

KEOMPOK USAHA BERSAMA (KUB) PESONA ALAM Anggota: 1. UD Alam Lestari (sampel) 2. UD Denny Jaya (sampel) 3. UD Sumber Mas (sampel) 4. UD Pesona Alam 5. UD Sumber Rimba Kesepakatan Kelompok, tanggal 11 Agustus 2015. 1. 522.36/6185/IUIPHHK/BPMD/12/205, tanggal 31 Desember 2015. 2. 522.36/6186/IUIPHHK/BPMD/12/205, tanggal 31 Desember 2015. 3. 522.36/6190/IUIPHHK/BPMD/12/205, tanggal 31 Desember 2015. 4. 536/29/V/2013, tanggal 8 Mei 2013. 5. 522.36/6191/IUIPHHK/BPMD/12/205, tanggal 31 Desember 2015. Seluruh anggota memiliki kapasitas di bawah 6.000 M3/Tahun Desa Legokkalong Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah. 0858 6957 2223

d. Alamat kantor e. Nomor telepon Nomor Fax E-mail f. Pengurus - Ketua - Sekretaris - Bendahara EQI-F103.1.0/20120126

: : : : :

Permenhut No. 43/Menhut-II/2014 jo. Permen LHK No. 95/Menhut-II/2014. Perdirjen BUK No.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VIBPPHH/2015 Ucep Sucitra, S.Hut (Lead Auditor)

H Edy Haryanto H.Rahmulyo Rahmat Mulyono Halaman 1 dari 26

(3) Ringkasan Tahapan Tahapan

W ak tu dan Tem pat

Ringk asan C atatan

Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)

Tidak ada

Pertemuan Pembukaan

Tanggal 4 Desember 2015 di Sekretariat kelompok IUIPHHK Pesona Alam, Karanganyar Kab Pekalongan.

 Pertemuan dilaksanakan di Ruang Meeting Kantor Sekretariat kelompok IUIPHHK Pesona Alam, Karanganyar Kab Pekalongan. Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup verifikasi, menyampaikan jadwal/rencana kerja verifikasi, menyampaikan metodologi dan prosedur verifikasi, menyampaikan ketidaksesuaian pada verifikasi, serta menkonfirmasikan waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan.  Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP.

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Tanggal 4 - 5 Desmber 2015 di UD Alam Lestari (sample) - Tanggal 5-6 2015 di UD Denny Jaya, (sample) - Tanggal 7 -8 Desember 2015 di UD Sumber Mas (Sample),

 Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen dan menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.6 Peraturan Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 Jo. P.1/VI-BPPHH/2015.

Pertemuan Penutupan

-

 Untuk menguji kebenaran data, tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.6 Peraturan Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VIBPPHH/2014 Jo. P.1/VI-BPPHH/2015.

Tanggal 9 Desember 2015  Menyampaikan ucapan terima kasih di Sekretariat kelompok kepada KELOMPOK IUIPHHK PESONA IUIPHHK Pesona Alam, ALAM atas kerjasamanya selama Karanganyar Kab Pekalongan. verifikasi.  Menyampaikan daftar periksa VLK  Pertemuan penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP

Pengambilan Keputusan

EQI-F103.1.0/20120126

Tanggal, 23 Desember 2015,  Rapat pengambilan keputusan meninjau di Ruang Meeting PT EQUALITY dokumen verifikasi yang diajukan untuk Indonesia. menjamin bahwa verifikasi dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia.

Halaman 2 dari 26

(4) Resume Hasil Penilaian : 1.

UD ALAM LESTARI Kriteria/Indik ator/Verifier

N ilai

Ringk asan Justifik asi

Kriteria K1 .1 : Unit usaha dalam bentuk (a) Industri pengolahan dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah Indik ator 1 .1 .1 : Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah Verifier a Akte pendirian perusahaan dan perubahan terakhir

M EM EN UHI

Verifier.b.

M EM EN UHI

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam IUI atau Izin Usaha Tetap (IUT)atau Tanda Daftar Industri(TDI)

Verifier.c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)

M EM EN UHI

Verifier.d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

M EM EN UHI

Verifier,e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

M EM EN UHI

EQI-F103.1.0/20120126

Untuk kelengkapan usahanya Auditee atau yang menjadi penanggung jawab Usaha Dagang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dimana nama serta alamat yang tercantum dalam KTP dan dokumen perizinan lainnya menunjukan kesesuaian. Kartu Tanda Penduduk yang dimiliki Penanggung jawab UD Alam Lestari No: 3326.07130471.0002 berlaku sampai dengan 13 April 2018 beralamat DK Krajan RT 001 RW 002 Karanganyar Pekalongan. Auditee telah memiliki dan dapat menunjukan kelengkapan dokumen SIUP dengan nomor : 420/11.19/PK/XII/2014, tanggal 18 Desember 2014 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam hal ini Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT). Data dan informasi yang tercantum pada SIUP sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan, berlaku sampai 18 Desember 2019. Auditee telah memiliki dan dapat menunjukan kelengkapan dan kesesuaian dokumen Izin Gangguan atau (HO) dengan nomor : 510.8/01/BPMPPT/Pengolahan Kayu/I/2015 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam hal ini Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) pada tanggal 30 Januari 2015. Auditee telah memiliki dan dapat menunjukan kelengkapan dokumen TDP dengan nomor : 11.20.5.47.07189 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam hal ini Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) pada tanggal 18 Desember 2014. Masa Berlaku dokumen TDP adalah setiap 5 tahun sekali harus diperpanjang atau tanggal 5 September 2018 harus diperpanjang. Auditee adalah merupakan Usaha Perorangan dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perorangan dengan nomor : 07.152.533.1502.000 dengan wajib pajak tercantum Edy Haryanto, yang dilengkapi dengan SKT ( Surat keterangan Terdaftar) dengan nomor : S25220KT/WPJ.10/KP0203/2015 diterbitkan oleh Kantor Pelayana Pajak Pajak Pratama Pekalongan Halaman 3 dari 26

Verifier.f. AMDAL/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL)– Upaya Pemantauan Lingkungan Pengelolaan Lingkungan

M EM EN UHI

Verifier g. Izin Uaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT) atau Tanda Daftar Industri (TDI)

M EM EN UHI

Verifier.h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk Industri Primer Hasil Hutan (IPHH).

M EM EN UHI

dalam hal ini Seksi pelayanan pada tanggal 4 Desember 2015. Auditee telah membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang ditandatangani Pimpinan Perusahaan UD Alam Lestari dengan meterai secukupnya pada tanggal 30 Desember 2014 dan telah diserahkan kepada Kantor BLH Kabupaten Pekalongan, dengan bukti tanda penerimaan no : 660.1/151/sie.Pedal/SPPL/XII/2014, tanggal 30 Desember 2014 sekaligus disetujui serta ditandatangani oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pekalongan. Untuk kepemilikan Izin produksi ada kesalahan komunikasi antar SKPD pemberi izin di daerah kabupaten Pekalongan Izin dikeluarkan oleh BPMPPT dan teknis ada di Dinas Kehutanan sementara Dinas Kehutanan tidak diberikan kewenangan untuk menerbitkan Izin Primer. Sedangkan Dinas Pelayanan Perizinan Terpadu berpegang pada Permendagri no 41 tahun 2008 bahwa Badan Pelayanan Perizinan hanya menerbitkan Izin Industri seperti IUI, TDI serta IUT. Dokumen IUI yang telah dimilik Auditee dengan nomor : 536/46/IX/2013, tanggal 4 September 2013 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam hal ini Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu. Untuk kelengkapan dan ketersediaan dokumen Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk Tahun 2015 Auditee telah melakukan pembuatan laporan dan dibuktikan dengan bukti penyampaian RPBBI tahun 2015 dengan nomor : 522/1631/2015, tanggal 4 Desember 2015.

Indik ator.1 .1 .2 Eksportir produk kayu adalah eksportir yang memiliki izin sah, berupa eksportir produsen Verifier Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK).

-

Auditee tidak melakukan penjualan ekspor dan tidak memiliki dokumen Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK), sehingga verifier ini tidak diterapkan.

K.1 .2 Importir kayu dan produk kayu Indik ator 1 .2 .1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah. Verifier Dokumen pengakuan dan/atau pengenal sebagai importir

-

Auditee tidak melakukan pembelian bahan baku maupun produk dari luar negeri (impor), sehingga verifier ini tidak diterapkan.

Indik ator 1 .2 .2 . Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)

EQI-F103.1.0/20120126

Halaman 4 dari 26

Verifier Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (duediligence) importir

-


Indik ator 1 .3 .1 . Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

M EM EN UHI

UD Alam Lestari merupakan anggota dari Kelompok Pesona Alam berdasarkan Kesepakatan pada tanggal 11 Oktober 2015. Di dalam kesepakatan tersebut dijelaskan maksud dan tujuan dibentuknya Kelompok IUIPHHK Kelompok Pesona Alam Kabupaten Pekalongan yaitu membantu anggota kelompok yang menjalankan usaha yang bergerak dalam bidang usaha yang sama yaitu penggergajian dan , penjualan kayu olahan untuk memperoleh atau mendapatkan legalitas atas kayu yang digunakan yang berbentuk Sertifikat Verifikasi Legal.

Kriteria K2 .1 . Keberadaan dan penerapan system penulusuran bahan baku dan hasil olahannya Indik ator 2 .1 .1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah Verifier a. M EM EN UHI Seluruh bahan baku kayu bulat yang dibeli Auditee dari petani pemilik hutan rakyat yang berada Kontrak suplai bahan baku disekitar kabupaten Pekalongan serta daerah lain. dan/atau dokumen jual beli Pembelian bahan baku kayu bulat telah dilakukan pembayaran secara tunai kepada petani penjual kayu bulat yang dibuktikan dengan kwitansi sebagai tanda sahnya transaksi jual beli. Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

N ot Applicable

Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/ atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah

M EM EN UHI

Auditee telah membuat berkas penerimaan bahan baku kayu bulat, tetapi konsepnya bukan berita acara serah terima kayu melainkan penerimaan yang tercatat dalam buku Ekspedisi. Dan seluruh bahan baku tgelah dilengkapi dengan Dokumen Angkutan Hasil Hutan seperti SKAU dan Nota Angkutan.

Verifier. d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

M EM EN UHI

Seluruh kayu yang masuk ke penggergajian Auditee periode bulan Agustus – Oktober 2015 penerimaan bahan baku kayu telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Berupa Nota angkutan sesuai dengan PermenLHK No P.21/MenLHK-II/2015, tanggal 1 Juni 2015 bahwa untuk kayu rakyat khusus di Pulau Jawa , Bali dan Nusa Tenggara memakai dokumen Nota Angkutan.

EQI-F103.1.0/20120126

Halaman 5 dari 26

Verifier. e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.

N ot Applicable

Verifier.f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.

N ot Applicable

Verifier g. Dokumen S-LK / S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.

M EM EN UHI

Verifier.h. Dokumen pendukung RPBBI

M EM EN UHI

Untuk penerimaan kayu bulat yang berasal dari pemasok/suplier yang belum memiliki sertifikat legalitas kayu, seluruhnya telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah dan dilengkapi dengan Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP). Auditee juga telah memiliki prosedur pengecekan DKP dan telah menunjuk petugas penanggungjawab dalam pengecekan pemasok dan DKP. Berdasarkan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen pendukung RPBBI dalam hal ini adalah Rekomendasi dari Dinas Kehutanan setelah Auditee menyampaikan laporan pada awal Tahun. Selain surat Rekomendasi RPBBI nomor: 522/1631/2015, tanggal 4 Desember 2015. Untuk tahun berjalan serta catatan pasokan bahan baku yang direncanakan akan dipasok oleh beberapa petani hutan rakyat di sekitar daerah Kabupaten Pekalongan dengan jumlah volume sesuai yang direnvanakan adalah 4.020,1400 M3 Sehingga untuk berjalan Auditee didukung dengan jumlah pasokan bahan baku sebanyak 4.020,1400 M3.

Indik ator 2 .1 .2 Importir mampu membukti kan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah Verifier.a. Pemberitahuan (PIB).

Impor

Verifier. b. Bill of Lading (B/L) Verifier. c. Packing List (P/L)

Barang

N ot Applicable

N ot Applicable N ot Applicable

Verifier. d. Invoice

N ot Applicable

Verifier. e. Deklarasi impor

N ot Applicable

Verifier. f Rekomendasi impor

N ot Applicable

Verifier. g

N ot Applicable

EQI-F103.1.0/20120126

Halaman 6 dari 26

Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk). Verifier. h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya

N ot Applicable

Verifier. i Bukti penggunaan kayu impor

N ot Applicable

Indik ator 2 .1 .3 . Unit Usaha m enerapk an system penulusuran k ayu Verifier.a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.

Verifier b. Laporanproduksi hasil olahan

Verifier.c. Produksi industry tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan

M EM EN UHI

M EM EN UHI

M EM EN UHI

Verifier.d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan Verifier.e Dokumen LMKB/ LMKBK dan LMHHOK

Berdasarkan pemeriksaan terhadap kelengkapan dan keberadaan rekaman atau laporan pengguanaan bahan baku dan catatan hasil produksi. Auditee sudah memiliki dan menerapkan sistem pencatatan penerimaan bahan baku dan hasil produksi data atau dikatakan tally sheet. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap data laporan penerimaan barang, laporan pemakaian barang selama periode Agustus – Oktober 2015 Auditee dapat memberikan informasi dan keterangan atau penjelasan tentang informasi data hasil lapoan mutasi kayu bulat dann hasil produksi. Produksi kayu gergajian menghasilkan Total rendemen sebear : 70 % Dari penjelasan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat kesesuaian hasil produksi dengan LMHHOK dalam periode yang sama, perhitungan rendemen sesuai dengan P.12/VI-BPPHH/2014 tentang rendemen industry kayu gergajian kayu hutan rakyat adalah 40-70 %.Dengan demikian terjadi hubungan yang logis antara Out put Input Kapasitas produksi Auditee berdasarkan Izin Usaha Tercantum sebesar 2.000 M3 sedangkan realisasi produksi selama 3 (tiga) bulan terakhir yaitu bulan Agustus – Oktober 2015 berupa kayu gergajian adalah sebesar : 170.654 btg : 767,8047 M3. Dengan demikin Realisasi produksi yang dihasilkan Auditee sesuai yang tercantum dalam Izin Usaha (IUIPHHK) tidak melebihi kapasitas izin auditee yang diizinkan. N ot Applicable

M EM EN UHI

Hasil pemeriksaan terhadap keberadaan dan kelengkapan laporan mutasi hasil olahan LMHHOK dan laporan mutasi kayu bulat LMKB atau penerimaan dan pemakaian serta sisa akhir untuk periode Agustus – Oktober 2015, Auditee telah membuat dan dapat memperlihatkan laporan bahwa seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat dan pemakaian bahan baku sawn timber.

Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rum ah tangga).

EQI-F103.1.0/20120126

Halaman 7 dari 26

Verifier a Dokumen S - LK atau DKP

N ot Applicable

Verifier .b Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)

N ot Applicable

Verifier .c Berita acara serah terima kayu yang dijasakan

N ot Applicable

Verifier.d Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa

N ot Applicable

Verifier.e Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa

N ot Applicable

Kriteria. K.3.1 Perdagangan atau pem indah - tanganan hasil produk si dengan tujuan dom estik . Indikator. 3 .1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pem indahtanganan hasil produk si dengan tujuan dom estik . Berdasarkan pemeriksaan dokumen penjualan Verifier dan pengiriman produk hasil produksi Auditee Dokumen angkutan hasil hutan M EM EN UHI pada periode Agustus – Oktober 2015 berupa yang sah. produk kayu gergajian total keseluruhan penjualan atau pengiriman selama periode tersebut termasuk penjualan ke toko – toko dan perumahan yang hanya memakai nota perusahaan adalah sebanyak : 170.654 btg dengan volume 767,8047 M3. Sedangkan pengiriman yang dilengkapi dokumen angkutan hasil hutan berupa FA-KO adalah sebanyak 22 set dan 87.398 btg 332,8972 M3. Kriteria K.3 .2 . Pengapalan Kayu Olahan Untuk Ek spor Indikator 3 .2 .1 Pengapalan k ayu olahan untuk ek spor harus m em enuhi k esesuaian dok um en Pem beritahuan Ek spor Barang (PEB). Verifier .a Produk hasil olahan kayu yang diekspor

N ot Applicable

Verifier. b. PEB

N ot Applicable

Verifier. c. Packing list

N ot Applicable

Verifier.d. Invoice

N ot Applicable

Verifier e. B/L

N ot Applicable

EQI-F103.1.0/20120126

Halaman 8 dari 26

Verifier .f. Dokumen Lisensi Ekspor (V-Legal)

N ot Applicable

Verifier. g. Hasil verifikasi teknis (laporan surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis

N ot Applicable

Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.

N ot Applicable

Verifier. i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang di batasi perdagangannya

M EM EN UHI

Berdasarkan Permenhut No 57/Menhut-II/2008 tentang Arahan strategis konservasi spesies nasional dimana hanya terdapat 22 jenis kayu yang dibatasi jumlah perdagangannya, jenis kayu yang telah disebutkan di atas tidak termasuk didalamnya, juga tidak terdaftar dalam CITES Appendic I, II , III.

Indik ator 3 .3 .1 . Im plem entasi Tanda V - Legal Verifier Tanda V – Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan

N ot Applicable

Kriteria K.4 .1 . Pem enuhan k etentuan k eselam atan dan k esehatan k erja Indik ator 4 .1 .1 Prosedur dan im plem entasi K3 Verifier a. Pedoman/ prosedur K3

M EM EN UHI

Verifier.b. Implementasi K3 M EM EN UHI

Verifier.c Catatan kecelakaan kerja

Auditee telah memiliki prosedur keselamatan dan kesehatan kerja (K3), Auditee juga telah memiliki penanggungjawab K3 berdasarkan Surat Penunjukan dengan nomor: 012/SK/AL/IV/2015 tanggal 3 April 2015. Auditee telah mengimplementasikan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dengan cara membuat jalur evakuasi dan titik berkumpul yang ditempel di tempat terbuka. Auditee juga telah menyediakan peralatan Kesehatan dan Keselamatan Kerja, seperti Kotak P3K, APAR, Alat Pelindung Diri (APD), seperti masker dan sarung tangan.

Auditee telah memiliki catatan kecelakaan kerja dalam bentuk Buku Catatan Kecelakaan Kerja Selama periode bulan Oktober 2015 tidak pernah terjadi kasus kecelakaan kerja (Nihil) dan untuk menekan tingkat kecelakaan kerja Auditee telah memasang rambu-rambu peringatan K3 dan telah menyiapkan peralatan K3. Kriteria K.4 .2 . Pem enuhan hak hak tenaga k erja Indik ator. 4 .2 .1 Kebebasan berserik at bagi pek erja Verifier : Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

EQI-F103.1.0/20120126

M EM EN UHI

M EM EN UHI

Auditee telah membuat kebijaksanaan terhadap seluruh pegawai, yaitu berupa surat pernyataan tertulis pada tanggal 9 April 2015 yang menyatakan bahwa Pimpinan UD Alam Lestari memperbolehkan karyawannya untuk membuat atau melakukan kegiatan serikat kerja di Perusahaan, yang sesuai dengan ketentuan.

Halaman 9 dari 26

Indikator 4.2.2 . Adanya Kesepakatan Kerja Bersam a (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang m engatur hak-hak pek erja untuk IUIPHHK dan IUI yang m e m pek er jak an k aryaw an > 1 0 orang. Verifier : Ketersediaan dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja

N ot Applicable

Indik ator. 4 .2 .3 Tidak m em pek erjak an anak di baw ah um ur (diluar k etentuan) Verifier : Pekerja yang masih di bawah umur

2.

M EM EN UHI

Auditee tidak memperkerjakan tenaga di bawah umur, jumlah karyawan Auditee sebanyak 9 (sembilan) orang seluruhnya laki-laki dan tidak ada yang berusia di bawah 18 tahun.

N ilai


UD DENNY JAYA Kriteria/Indik ator/Verifier

Kriteria K1 .1 : Unit usaha dalam bentuk (c) Industri pengolahan dan (d) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah Indik ator 1 .1 .1 : Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah Verifier a Akte pendirian perusahaan dan perubahan terakhir

M EM EN UHI

Verifier.b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam IUI atau Izin Usaha Tetap (IUT)atau Tanda Daftar Industri(TDI)

M EM EN UHI


M EM EN UHI


M EM EN UHI

EQI-F103.1.0/20120126

Auditee tidak memiliki Akta Pendirian Perusahaan, sehubungan dengan bentuk hukum perusahaan yang dimiliki adalah perseorangan, tetapi telah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor: 3326.1208.027.40001 berlaku sampai dengan 13 April 2018 beralamat Desa Sampih RT 003 RW 002 Wonopringgo Pekalongan. Identitas pada KTP, yaitu namanya telah sesuai dengan nama pemilik pada Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) yang dimiliki Auditee. Auditee telah memiliki dan dapat menunjukan kelengkapan dokumen SIUP dengan nomor: 395/11.19/PK/IX/2006, tanggal 27 September 2006 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam hal ini Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal. Data dan informasi yang tercantum pada SIUP sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan dan masih berlaku selama perusahaan masih menjalankan usahanya. Auditee dapat menunjukan kelengkapan dokumen HO dengan nomor : 510.8/05/KPPT/P.Kayu/V/2010 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam hal ini Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) pada tanggal 5 Mei 2010. Auditee telah memiliki dan dapat menunjukan kelengkapan dokumen TDP dengan nomor : 11.20.5.47.05144 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam hal ini Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Halaman 10 dari 26


M EM EN UHI


M EM EN UHI


M EM EN UHI


M EM EN UHI

Perizinan Terpadu (BPMPPT) pada tanggal 10 Agustus 2012. Masa Berlaku dokumen TDP adalah setiap 5 tahun sekali harus diperpanjang atau tanggal 28 September 2016 harus diperpanjang. Auditee telah memiliki Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang diterbitkan oleh KPP Pratama Pekalongan Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I dengan nomor : 08.786.935.0-502.000, an Rahmulyo, terdaftar tanggal 2 Oktober 2006, serta Surat Keterangan Terdaftar dengan nomor : PEM-00914/WPJ.10/KP0203/2006, keduanya diterbitkan oleh Kantor Pelayana Pajak Pajak Pratama Pekalongan. Auditee telah membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang ditandatangani Pimpinan Perusahaan UD Denny Jaya dengan meterai secukupnya pada tanggal 30 September 2006, kemudian pernyataan pengelolaan lingkungan ini telah mendapat rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dengan nomor : 660/154 tanggal 2 Oktober 2006. Untuk kepemilikan Izin produksi ada kesalahan komunikasi antar SKPD pemberi izin di daerah kabupaten Pekalongan Izin dikeluarkan oleh BP2T dan teknis ada di Dinas Kehutanan sementara Dinas Kehutanan tidak diberikan kewenangan untuk menerbitkan Izin Primer. Sedangkan Dinas Pelayanan Perizinan Terpadu berpegang pada Permendagri no 41 tahun 2008 bahwa Badan Pelayanan Perizinan hanya menerbitkan Izin Industri seperti IUI, TDI serta IUT. Dokumen IUI yang telah dimilik Auditee dengan nomor : 536/12/V/2010, tanggal 5 Mei 2010 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Pekal Hasil pemeriksaan tetrhadap kelengkapan dokumen Pemenuhan bahan baku, Auditee telah membuat dan menyusun dokuem RPBBI dengan nomor : 536/12/V/2010, Auditee memiliki izin kapasitas produksi adalah 550 M3/tahun. Oleh Karena itu penyampaian RPBBI dilakukan secara elektronik yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi. Sesuai dengan peraturan permenhut No P.9/Menhut-II/2012, tentang RPBBI.

Indikator.1.1.2 Eksportir produk kayu adalah eksportir yang memiliki izin sah, berupa eksportir produsen Verifier Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK).

N ot Applicable

K.1 .2 Importir kayu dan produk kayu Indik ator 1 .2 .1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah. Verifier Dokumen pengakuan dan/atau EQI-F103.1.0/20120126

N ot Applicable Halaman 11 dari 26

pengenal sebagai importir Indik ator 1 .2 .2 . Im portir m em ilik i sistem uji tuntas ( due dilig ence ) Verifier Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (duediligence) importir

N ot Applicable

Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dok um en pem bentuk an k elom pok Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

M EM EN UHI

UD Denny Jaya merupakan anggota dari Kelompok Pesona Alam berdasarkan Kesepakatan pada tanggal 11 Oktober 2015. Di dalam kesepakatan tersebut dijelaskan maksud dan tujuan dibentuknya Kelompok IUIPHHK Kelompok Pesona Alam Kabupaten Pekalongan yaitu membantu anggota kelompok yang menjalankan usaha yang bergerak dalam bidang usaha yang sama yaitu penggergajian dan , penjualan kayu olahan untuk memperoleh atau mendapatkan legalitas atas kayu.

Kriteria K2.1. Keberadaan dan penerapan system penulusuran bahan bak u dan hasil olahannya Indikator 2.1.1 Unit usaha m ampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sum ber yang sahVerifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli

M EM EN UHI

Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/ atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah

EQI-F103.1.0/20120126

Auditee dalam pemenuhan bahan aku selama 3 (tiga) Bulan terakhir membeli bahan baku kayuu bulat jenis rimba campuran dari hutan rakyat. Seluruh bahan baku kayu bulat yang dibeli Auditee dari petani pemilik hutan rakyat yang berada disekitar kabupaten Pekalongan serta daerah lain. Pembelian bahan baku kayu bulat telah dilakukan pembayaran secara tunai kepada petani penjual kayu bulat yang dibuktikan dengan kwitansi sebagai tanda sahnya transaksi jual beli.

N ot Applicable

M EM EN UHI

Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, Auditee telah membuat berkas penerimaan bahan baku kayu bulat, tetapi konsepnya bukan berita acara serah terima kayu melainkan penerimaan yang tercatat dalam buku Ekspedisi. Auditee ketika menerima bahan baku kayu bulat selanjutnya dibuatkan tally grade yang sekaligus merupakan penerimaan kayu bulat, setelah kayu kayu bulat tersebut digrade dan sudah ditentukan kayu mana saja yang dapat diterima.

Halaman 12 dari 26


M EM EN UHI


Seluruh pemeriksaan yang dilakukan terhadap dokumen angkutan, bahwa seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Berupa Nota angkutan sesuai dengan PermenLHK No P.21/MenLHK-II/2015, tanggal 1 Juni 2015 bahwa untuk kayu rakyat khusus di Pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara memakai dokumen Nota Angkutan. Dalam rentang periode Agustus – Oktober 2015 telah diterima dokumen Nota Angkutan sebanyak : 84 set dengan volume 414,8200 M3.

N ot Applicable


N ot Applicable .

Auditee adalah produsen produk kayu gergajian yang seluruh bahan bakunya dipasok atau berasal dari hutan milik rakyat atau hutan hak, jenis kayu yang diterima dan diproses oleh Auditee adalah jenis kayu rimba campuran Seluruh pemasok ketika mengirim bahan baku kayu pada periode Agustus - Oktober 2015 telah melampirkan dokumen DKP. Dan dalam periode tersebut telah diterima dokumen DKP sebanyak 84 lembar. Auditee telah memiliki prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP, personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok dan Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP . Selain surat Rekomendasi RPBBI nomor Verifier.h. :522/1631 tanggal 4 Desember 2015 untuk Dokumen pendukung RPBBI M EM EN UHI tahun berjalan serta catatan pasokan bahan baku yang direncanakan akan dipasok oleh beberapa petani hutan rakyat di sekitar daerah Kabupaten Pekalongan dengan jumlah volume sesuai yang direncanakan adalah 4.000 M3 Sehingga untuk berjalan Auditee didukung dengan jumlah pasokan bahan baku sebanyak 4.000 M3. Sehingga rekomendasi dasi dari instansi terkait serta catatan rencana pasokan bahan baku adalah menjadi pendukung RPBBI. Indikator 2.1.2 Importir mampu membukti kan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sum ber yang sah Verifier g. Dokumen S-LK / S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.

Verifier.a. Pemberitahuan (PIB). EQI-F103.1.0/20120126

Impor

Barang

M EM EN UHI

N ot Applicable .

Halaman 13 dari 26

Verifier. b. Bill of Lading (B/L) Verifier. c. Packing List (P/L) Verifier. d. Invoice Verifier. e. Deklarasi impor Verifier. f Rekomendasi impor Verifier. g Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk).

N ot Applicable . N ot Applicable . N ot Applicable . N ot Applicable . N ot Applicable . N ot Applicable .

Verifier. h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya

N ot Applicable .

Verifier. i Bukti penggunaan kayu impor

N ot Applicable .

Verifier.a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.

M EM EN UHI

Verifier b.

M EM EN UHI

Laporanproduksi hasil olahan


Verifier.d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan

EQI-F103.1.0/20120126

M EM EN UHI

Seluruh kegiatan pencatatan masih memakai catatan pada buku ekspedisi, namun tetap bias menjelaskan ketelusuran asal usul bahan baku yang diterima dan yang diproses. Data tersebut selanjutnya sebagai dasar pembuatan laporan mutase kayu bulat atau LMKB dan laporan Mutasi kayu olahan (LMHHOK). Laporan hasil produksi Auditee selama periode bulan Agustus sampai dengan Oktober 2015, telah sesuai dengan data yang terdapat pada Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK) pada periode yang sama. Nilai rendemen Auditee sebesar 68 % masih masuk dalam standar sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan (Perdirjen BUK) Nomor: P.12/VIBPPHH/2014 tanggal 9 Desember 2014 Tentang Rendemen Kayu Olahan Industri Primer Hasil Hutan Kayu dan terdapat hubungan yang logis antara input – output dan hasil rendemen. Kapasitas produksi yang diizinkan sesuai IUI Auditee dengan Nomor: 536/12/V/2010, tanggal 5 Mei 2010 adalah Kayu Gergajian sebesar : 550 M3 /Tahuan. Realisasi produksi selama 3 (tiga) bulan terakhir yaitu bulan Agustus – Oktober 2015 Kayu gergajian sebesar : 43.712 btg 284,6455 M3 Dengan demikin Realisasi produksi yang dihasilkan Auditee sesuai yang tercantum dalam Izin Usaha (IUIPHHK) tidak melebihi kapasitas izin auditee yang diizinkan. N ot Applicable .

Halaman 14 dari 26

Verifier.e Dokumen LMKB/ LMKBK dan LMHHOK

M EM EN UHI

Hasil pemeriksaan terhadap keberadaan dan kelengkapan laporan mutasi hasil olahan LMHHOK dan laporan mutasi kayu bulat LMKB atau penerimaan dan pemakaian serta sisa akhir untuk periode Desember 2014 - Februari 2015, Auditee telah membuat dan dapat memperlihatkan laporan yang dimaksud Untuk perhitungan laporan mutasi bahan baku kayu bulat adalah realita pemakaian tiga bulan dan seluruhnya kayu bulat, sementara laporan mutasi kayu olahan adalah laporan yang merupakan produks kayu gergajian.

Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rum ah tangga). Verifier a

N ot Applicable .

Dokumen S - LK atau DKP Verifier .b Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)

N ot Applicable .


N ot Applicable .


N ot Applicable .


N ot Applicable .

Kriteria. K.3.1 Perdagangan atau pem indah - tanganan hasil produk si dengan tujuan dom estik . Indikator. 3 .1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pem indahtanganan hasil produk si dengan tujuan dom estik . Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

M EM EN UHI

Sehingga total keseluruhan penjualan atau pengiriman selama periode tersebut termasuk penjualan ke toko – took dan perumahan yang hanya memakai nota perusahaan adalah sebanyak : 43.712 btg dengan volume 284,6455 M3. Sedangkan pengiriman yang dilengkapi dokumen angkutan hasil hutan berupa FA-KO adalah sebanyak 22 set dokumen angkutan, 35.343 btg dan 196,8673 M3, penjualan untuk ke toko toko dan perumahan disekitar Pekalongan adalah sebesar 8.369 btg dan 87,7782 M3.

Kriteria K.3 .2 . Pengapalan Kayu Olahan Untuk Ek spor Indikator 3 .2 .1 Pengapalan k ayu olahan untuk ek spor harus m em enuhi k esesuaian dok um en Pem beritahuan Ek spor Barang (PEB). Verifier .a Produk hasil olahan kayu yang EQI-F103.1.0/20120126

N ot Applicable .

Halaman 15 dari 26

diekspor Verifier. b. PEB

N ot Applicable .


N ot Applicable .

Verifier.d. Invoice

N ot Applicable .

Verifier e. B/L

N ot Applicable .


N ot Applicable .


N ot Applicable .


N ot Applicable .


Indik ator 3 .3 .1 .

M EM EN UHI

Berdasarkan Permenhut No 57/Menhut-II/2008 tentang Arahan strategis konservasi spesies nasional dimana hanya terdapat 22 jenis kayu yang dibatasi jumlah perdagangannya, jenis kayu yang telah disebutkan di atas tidak termasuk didalamnya, juga tidak terdaftar dalam CITES Appendic I, II , III.

Im plem entasi Tanda V - Legal

Verifier Tanda V – Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan

N ot Applicable .

Kriteria K.4 .1 . Pem enuhan k etentuan k eselam atan dan k esehatan k erja Indik ator 4 .1 .1 Prosedur dan im plem entasi K3 Verifier a. Pedoman/ prosedur K3

M EM EN UHI



EQI-F103.1.0/20120126

M EM EN UHI

Auditee telah memiliki prosedur keselamatan dan kesehatan kerja (K3), Auditee juga telah memiliki penanggungjawab K3 berdasarkan Surat Penunjukan dengan nomor: 012/SK/DJ/IV/2015 tanggal 3 April 2015. Auditee telah mengimplementasikan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dengan cara membuat jalur evakuasi dan titik berkumpul yang ditempel di tempat terbuka Auditee juga telah menyediakan peralatan Kesehatan dan Keselamatan Kerja, seperti Kotak P3K, APAR, Alat Pelindung Diri (APD), seperti masker dan sarung tangan. Auditee telah memiliki catatan kecelakaan kerja dalam bentuk Buku Catatan Kecelakaan Kerja Selama periode bulan Oktober 2015 tidak pernah terjadi kasus kecelakaan kerja (Nihil) dan untuk menekan tingkat kecelakaan kerja Auditee telah memasang rambu-rambu peringatan K3 dan telah menyiapkan peralatan K3. Halaman 16 dari 26

Kriteria K.4 .2 Pem enuhan hak hak tenaga k erja Indik ator. 4 .2 .1 Kebebasan berserik at bagi pek erja Verifier : Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

M EM EN UHI

Auditee telah membuat kebijaksanaan terhadap seluruh pegawai yaitu berupa surat pernyataan tertulis pada tanggal 9 April 2015 yang menyatakan bahwa Pimpinan UD Denny Jaya memperbolehkan karyawannya untuk membuat atau melakukan kegiatan serikat kerja di Perusahaan, yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Dokumen Surat pernyataan ditandatangani oleh General Manager.

Indikator 4.2.2 Adanya Kesepak atan Kerja Bersam a (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang m engatur hak-hak pek erja untuk IUIPHHK dan IUI yang m e m pek er jak an k aryaw an > 1 0 orang. Verifier : Ketersediaan dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja

N ot Applicable .

Indik ator. 4 .2 .3 Tidak m em pek erjak an anak di baw ah um ur (diluar k etentuan) Verifier : Pekerja yang masih di bawah umur

3.

M EM EN UHI

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa karyawan yang ada dipabrik, pihak Auditee tidak memperkerjakan karyawan yang masih di bawah umur baik pria maupun wanita.

N ilai


UD SUMBER MAS Kriteria/Indik ator/Verifier

Kriteria K1 .1 : Unit usaha dalam bentuk (e) Industri pengolahan dan (f) Ek sportir produk olahan m em ilik i iz in yang sah Indik ator 1 .1 .1 : Unit usaha pengolahan adalah produsen yang m em ilik i iz in yang sah Verifier a Akte pendirian perusahaan dan perubahan terakhir

M EM EN UHI

Verifier.b.

M EM EN UHI

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam IUI atau EQI-F103.1.0/20120126

Untuk kelengkapan usahanya Auditee atau yang menjadi penanggung jawab Usaha Dagang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dimana nama serta alamat yang tercantum dalam KTP dan dokumen perizinan lainnya telah sesuai atau cocok. Kartu Tanda Penduduk yang dimiliki Penanggung jawab UD Sumber Mas No: 3302170606770005 berlaku sampai dengan 6 Juni 2017 beralamat Perumnas Dororejo RT 17 RW 006 Kec Doro Pekalongan. Auditee telah memiliki dan dapat menunjukan kelengkapan dokumen SIUP dengan nomor : 293/11.19/PK/VI/2011, tanggal 16 Juni 2011 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam hal ini Kantor Pelayanan Halaman 17 dari 26

Izin Usah a Teta p (IUT)atau Tanda Daftar Industri(TDI)

Perizinan Terpadu (KP2T). Data dan informasi yang tercantum pada SIUP sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan dan masih berlaku selama perusahaan masih menjalankan usahanya.


M EM EN UHI


M EM EN UHI


M EM EN UHI


M EM EN UHI


M EM EN UHI

EQI-F103.1.0/20120126

Auditee telah memiliki dan dapat menunjukan kelengkapan dokumen HO dengan nomor : 510.8/07/KPPT/Pengolahan Kayu/VI/2011 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam hal ini Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) pada tanggal 22 Juni 2011. Dokumen HO diterbitkan berdasarkan surat pemilik Perusahaan pada tanggal 8 Juni 2011 yang ditujukan kepada instansi terkait, serta Perda Kabupaten Pekalongan No 2 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Gangguian (HO). Auditee telah memiliki dan dapat menunjukan kelengkapan dokumen TDP dengan nomor : 11.20.5.47.04807 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam hal ini Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) pada tanggal 16 Juni 2011 dan masa Berlaku dokumen TDP adalah setiap 5 tahun sekali harus diperpanjang atau tanggal 16 Juni 2016 harus diperpanjang. Auditee adalah merupakan Usaha Perorangan dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perorangan dengan nomor : 35.212.803.7502.000 dengan wajib pajak tercantum Rakhmat Mulyono, dan SKT dengan nomor : S25220KT/WPJ.10/KP0203/2010 diterbitkan oleh Kantor Pelayana Pajak Pajak Pratama Pekalongan pada tanggal 4 Desember 2015 Kedua dokumen perpajakan tersebut mencantumkan keterangan yang sama. Auditee telah membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang ditandatangani Pimpinan Perusahaan UD Sumber Mas dengan meterai secukupnya pada tanggal 7 Desember 2015 dan telah diserahkan kepada Kantor BLH Kabupaten Pekalongan, dengan bukti tanda penerimaan no : 660.1/151/sie.Pedal/SPPL/XII/2015, tanggal 7 Desember 2015 sekaligus disetujui serta ditandatangani oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pekalongan. Untuk kepemilikan Izin produksi ada kesalahan komunikasi antar SKPD pemberi izin di daerah kabupaten Pekalongan Izin dikeluarkan oleh KPPT dan teknis ada di Dinas Kehutanan sementara Dinas Kehutanan tidak diberikan kewenangan untuk menerbitkan Izin Primer. Sedangkan Dinas Pelayanan Perizinan Terpadu berpegang pada Permendagri no 41 tahun 2008 bahwa Badan Pelayanan Perizinan hanya menerbitkan Izin Industri seperti IUI, TDI serta IUT. Dokumen IUI yang telah dimilik Auditee dengan

Halaman 18 dari 26


M EM EN UHI

nomor : 536/13/VI/2011, tanggal 22 Juni 2011 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam hal ini Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu. Auditee telah membuat RPBBI Tahun 2015 dan telah disampaikan kepada Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Pemerintah Kabupaten Jepara dan terdapat Tanda Terima dari petugas penerima 522/1633/2015, tanggal 4 Desember 2015. Auditee juga telah menyampaikan laporan realisasi pemenuhan bahan baku IPHHK setiap bulan kepada Kepala Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten Jepara.

Indikator.1.1.2 Eksportir produk kayu adalah eksportir yang memiliki izin sah, berupa eksportir produsen Verifier

Auditee tidak melakukan penjualan ekspor dan tidak memiliki dokumen Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK), sehingga verifier ini tidak diterapkan.

Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK).

K.1 .2 Im portir k ayu dan produk k ayu Indik ator 1 .2 .1 Im portir adalah im portir yang m em ilik i iz in yang sah. Verifier Dokumen pengakuan dan/atau pengenal sebagai importir

-


Indik ator 1 .2 .2 . Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) Verifier Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (duediligence) importir

-


Indik ator 1 .3 .1 . Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

M EM EN UHI

Auditee termasuk kedalam Kelompok Usaha Bersama (KUB) IUIPHHK Sejahtera IV yang didirikan berdasarkan Kesepakatan pada tanggal 17 April 2015 yang terdiri dari 6 (enam) anggota, yaitu 1. UD Bersama 2. UD Sumber Jati 3. UD Jati Mandiri 4. UD Andina Jati 5. CV Amin 6. UD Winda Jati Kesepakatan yang dibuat telah ditandatangani oleh seluruh anggota dan telah diberi materai cukup.

Kriteria K2 .1 . Keberadaan dan penerapan system penulusuran bahan baku dan hasil olahannya Indik ator 2 .1 .1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah EQI-F103.1.0/20120126

Halaman 19 dari 26

Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli

-

Auditee adalah industri jasa penggergajian kayu yang tidak melakukan pembelian bahan baku kayu, sehingga tidak terdapat dokumen jual beli ataupun kontrak suplai bahan baku, sehingga verifier ini tidak diterapkan.

Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

-

Seluruh kayu bulat yang diterima Auditee berasal dari kayu rakyat yang dilengkapi dengan SKAU dan Nota Angkutan, bukan kayu bulat yang berasal dari hutan negara, sehingga verifier ini tidak diterapkan.

Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/ atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah

M EM EN UHI

Seluruh kayu bulat yang diterima Auditee telah diperiksa oleh petugas dan telah dibuat berita acara serah terima kayu (BAST) dan ditandatangani oleh pihak dari Auditee dan pemilik kayu. Kayu bulat yang masuk juga seluruhnya telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah yaitu yang berasal dari hutan rakyat menggunakan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) dan Nota Angkutan.


M EM EN UHI

Seluruh kayu yang masuk ke penggergajian Auditee telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah, yaitu Surat Keterangan Asal Usul Kayu (SKAU) dan Nota Angkutan. Jumlah dokumen angkutan yang diterima sebanyak 10 set dokumen dengan jumlah batang sebanyak 814 batang dengan volume 63,816 M3 dan telah sesuai dengan dokumen Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) pada periode yang sama.


-

Berdasarkan pemeriksaan terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama periode bulan Mei - Juli 2015 Auditee tidak mempergunakan bahan baku kayu bulat yang berasal dari kayu bongkaran atau sejenisnya, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.


-

Berdasarkan pemeriksaan terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama periode bulan Mei - Juli 2015 Auditee tidak mempergunakan bahan baku kayu bulat yang berasal dari kayu limbah industri, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.

M EM EN UHI

Untuk penerimaan kayu bulat yang berasal dari pemasok/suplier yang belum memiliki sertifikat legalitas kayu, seluruhnya telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah dan dilengkapi dengan Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP). Auditee juga telah memiliki prosedur

Verifier g. Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/ Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian EQI-F103.1.0/20120126

Halaman 20 dari 26

Pemasok.

pengecekan DKP dan telah menunjuk petugas penanggungjawab dalam pengecekan pemasok dan DKP. Auditee juga telah memiliki 3 laporan pemeriksaan kepada pemasok/suplier yang menerbitkan Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP) dengan hasil seluruhnya “Sesuai”.

Verifier.h. Dokumen pendukung RPBBI

-

Auditee adalah industri jasa penggergajian kayu yang tidak melakukan pembelian bahan baku kayu bulat. Bahan baku kayu bulat yang diterima Auditee berasal dari kayu rakyat sehingga tidak memerlukan dokumen pendukung RPBBI sesuai dengan Permenhut Nomor: P.9/Menhut-II/2012 tanggal 5 Maret 2012 Tentang Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri Primer Hasil Hutan Kayu.

Indik ator 2 .1 .2 Importir mampu membukti kan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah Verifier.a. Pemberitahuan (PIB).

-

Dalam pemenuhan bahan baku kayu bulat, Auditee tidak menggunakan kayu impor, sehingga verifier ini tidak diterapkan.

Verifier. b. Bill of Lading (B/L)

-


Verifier. c. Packing List (P/L)

-


Verifier. d. Invoice

-


Verifier. e. Deklarasi impor

-


Verifier. f Rekomendasi impor

-


Verifier. g Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk).

-


Verifier. h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya

-


Verifier. i

-


Impor

Barang

Bukti penggunaan kayu impor Indik ator 2 .1 .3 . Unit Usaha menerapkan system penulusuran kayu

EQI-F103.1.0/20120126

Halaman 21 dari 26

Verifier.a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.

M EM EN UHI

Auditee telah memiliki tally sheet/rekaman penerimaan kayu bulat yang dibuat dalam buku catatan pada saat kayu bulat diturunkan dari kendaraaan dan untuk proses penggergajian, rekaman hasil produksi kayu gergajian dicatat dalam Daftar Hasil Kayu Gergajian dan keduanya direkap/dimasukan dalam laporan bulanan produksi kayu gergajian. Dalam pelaksanaan penerimaan kayu bulat dan hasil produksi kayu gergajian, tally sheet/rekaman /laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.

Verifier b. Laporanproduksi hasil olahan

M EM EN UHI

Laporan hasil produksi Auditee selama periode bulan Mei sampai dengan Juli 2015, telah sesuai dengan data yang terdapat pada Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK) pada periode yang sama. Nilai rendemen Auditee sebesar 69% telah melebihi standar yang ditetapkan pemerintah Berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan (Perdirjen BUK) Nomor: P.12/VIBPPHH/2014 tanggal 9 Desember 2014 Tentang Rendemen Kayu Olahan Industri Primer Hasil Hutan Kayu Olahan, untuk industri kayu gergajian yang bahan bakunya berasal dari kayu bulat hutan tanaman nilai rendemennya adalah 40-65%, namun berdasarkan hasil pemeriksaan dengan cara uji petik terhadap 2 batang kayu bulat yang digergaji, diperoleh angka rendemen sebesar 61% dan berdasarkan informasi dari penanggungjawab produksi, yang menyebabkan nilai rendemennya menjadi tinggi diantaranya adalah Sedetan/Kepelan ukuran kecil ikut diukur dan dimasukan dalam DKO (Daftar Kayu Olahan).


M EM EN UHI

Kapasitas produksi Auditee berdasarkan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara dengan Nomor: 522.3.6.2/18/IU-IPHHK/XI/2013 tanggal 19 November 2013 adalah sebesar 1.800 M3/Tahun, sedangkan realisasi produksi kayu gergajian Auditee periode Mei sampai dengan Juli 2015, yaitu sebesar 3.936 keping dengan volume sebesar 44,0487 M3, sehingga belum melebihi kapasitas terpasang yang diizinkan.

Verifier.d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan

-

Berdasarkan dokumen penerimaan bahan baku kayu bulat periode Mei – Juli 2015, tidak terdapat bahan baku yang berasal dari kayu lelang, sehingga verifier ini tidak diterapkan.

Verifier.e Dokumen LMKB/ LMKBK dan LMHHOK

M EM EN UHI

Auditee telah memiliki dokumen Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) dan Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK) Periode Mei-Juli 2015. Dokumen tersebut dibuat setiap bulan dan telah dilaporkan kepada intasi terkait yaitu UPT Penatausahaan Kayu Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jepara. Dokumen LMKB dan LMHHOK yang dimiliki

EQI-F103.1.0/20120126

Halaman 22 dari 26

Auditee telah sesuai dengan dokumen pendukung lainnya yaitu dokumen penerimaan kayu bulat berupa SKAU dan Nota Angkutan, Laporan Produksi, dokumen pengiriman kayu gergajian berupa Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO). Indik ator 2 .1 .4 Proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga). Verifier a Dokumen S - LK atau DKP

-

Auditee tidak melakukan kontrak jasa dengan pihak lain, sehingga verifier ini tidak diterapkan.

Verifier .b Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)

-



-



-



-


Kriteria. K.3 .1 Perdagangan atau pemindah - tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Indik ator. 3 .1 .1 . Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

M EM EN UHI

Seluruh kayu gergajian yang dikirim Auditee selain untuk pengiriman yang digunakan untuk pemakaian sendiri, telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) yang dilampiri dengan Daftar Kayu Olahan (DKO). FA-KO diterbitkan oleh penerbit FA-KO yang merupakan pemegang Kartu Tenaga Teknis PHPL PKG-R yaitu Aning Kusumawati, nomor register 01504-08/PKG-R/XIV/2013 dan masa berlaku kartu sampai dengan 22 Desember 2016.

Kriteria K.3 .2 . Pengapalan Kayu Olahan Untuk Ekspor Indik ator 3 .2 .1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). Verifier .a Produk hasil olahan kayu yang diekspor

EQI-F103.1.0/20120126

-

Berdasarkan pemeriksaan terhadap dokumen LMHHOK periode bulan Mei-Jui 2015 dan dokumen legalitas perizinan, Auditee bukan merupakan ekspotir, produk yang dihasilkan Halaman 23 dari 26

berupa kayu gergajian hanya dikirim di dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diterapkan. Verifier. b. PEB

-

Berdasarkan pemeriksaan terhadap dokumen LMHHOK periode bulan Mei-Jui 2015 dan dokumen legalitas perizinan, Auditee bukan merupakan ekspotir, produk yang dihasilkan berupa kayu gergajian hanya dikirim di dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diterapkan.


-


Verifier.d. Invoice

-


Verifier e.

-



-



-



-



-


B/L

Indik ator 3 .3 .1 . Implementasi Tanda V - Legal

EQI-F103.1.0/20120126

Halaman 24 dari 26

Verifier Tanda V – Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan

-

Berdasarkan Peraturan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.95/Menhut-II/2014 tanggal 22 Desember 2014 pasal 11 ayat 11 : yang wajib menerapkan penandaan tanda V-Legal adalah bagi pemegang izin yang telah memperoleh S-LK atau S-PHPL. Auditee merupakan pemegang IUIPHHK yang baru dilakukan verifikasi awal secara kelompok dalam rangka memperoleh S-LK, sehingga Auditee belum berkewajiban untuk menerapkan penandaan tanda V-Legal pada kayu maupun produk kayunya, sehingga verifier ini diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan.

Kriteria K.4 .1 . Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja Indik ator 4 .1 .1 Prosedur dan implementasi K3 Verifier a. Pedoman/ prosedur K3

M EM EN UHI



M EM EN UHI

Auditee telah memiliki prosedur keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dalam pelaksanaan kegiatan operasional di lapangan, dan untuk mendukung terlaksananya program K3, Auditee juga telah memiliki penanggungjawab K3 berdasarkan Surat Penunjukan penanggungjawab K3 yang ditanda tangani oleh Direktur dengan nomor : 05/WJ/I/2015 tanggal 6 Januari 2015. Auditee telah mengimplementasikan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di dalam menjalankan kegiatan usahanya, dengan cara membuat jalur evakuasi dan titik berkumpul yang di tempel di tempat terbuka dengan jelas sehingga memudahkan karyawan apabila suatu saat terjadi bencana. Auditee juga telah menyediakan peralatan Kesehatan dan Keselamatan Kerja, seperti Kotak P3K, APAR, Hidrant, Alat Pelindung Diri (APD), seperti masker dan sarung tangan. Auditee telah memiliki catatan kecelakaan kerja dalam bentuk Catatan Kecelakaan Kerja UD Winda Jati. Selama periode bulan Mei sampai dengan Juli 2015 2015 tidak pernah terjadi kasus kecelakaan kerja (Nihil). Untuk menekan tingkat kecelakaan kerja Auditee telah memasang rambu-rambu peringatan K3 dan telah menyiapkan peralatan K3.

Kriteria K.4 .2 Pemenuhan hak hak tenaga kerja Indik ator. 4 .2 .1 Kebebasan berserikat bagi pekerja Verifier : Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk

EQI-F103.1.0/20120126

M EM EN UHI

Auditee merupakan industri jasa penggergajian secara perorangan dan Jumlah karyawannya hanya 10 orang, dan belum ada serikat pekerja. Tetapi Auditee telah membuat Surat Pernyataan Kebebasan Berserikat dengan Nomor: Halaman 25 dari 26

atau terlibat dalam serikat pekerja.

kegiatan

01/WJ/I/2015 tanggal 6 Januari 2015 yang ditandatangani oleh Direktur tentang kebebasan untuk terlibat atau membentuk serikat pekerja.

Indik ator 4 .2 .2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempeker jakan karyawan > 10 orang. Verifier : Ketersediaan dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja

-

Berdasarkan daftar karyawan Auditee, jumlah karyawannya hanya 10 orang, sehingga tidak wajib membuat Peraturan Perusahaan, sehingga verifier ini tidak diterapkan.

Indik ator. 4 .2 .3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan) Verifier : Pekerja yang masih di bawah umur

EQI-F103.1.0/20120126

M EM EN UHI

Jumlah karyawan Auditee sebanyak 10 (sepuluh) orang yang terdiri dar 1 orang wanita dan 9 orang laki-laki dan tidak ada yang berusia di bawah 18 tahun. Auditee juga telah membuat Surat Keterangan tidak mempekerjakan karyawan yang berusia di bawah 18 tahun atau di bawah umur, yang dibuat oleh Direktur nomor: 02/WJ/1/2015 tanggal 6 Januari 2015.

Halaman 26 dari 26

2015, tanggal 29 Desember 2015

Recommend Documents