EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI SESUAI DENGAN SURAT MENPAN RB NOMOR : B/14/D.I.PANRB-UPRBN/12/2015 TANGGAL 22 DESEMBER 2015
Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) adalah Model Penilaian mandiri yang digunakan sebagai metode untuk melakukan penilaian serta analisis yang menyeluruh terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi dan kinerja instansi pemerintah
DASAR HUKUM
Peraturan Presiden nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 Peraturan Menteri PAN & RB nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 20152019 Peraturan Menteri PAN & RB nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah
SASARAN REFORMASI BIROKRASI Birokrasi yang bersih dan akuntabel Birokrasiyang efektifdanefisien
Birokrasimemilikipelayanan publikberkualitas
TUJUAN EVALUASI
Menilai kemajuan dan memberi saran perbaikan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja, mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN dan meningkatkan kualitas pelayanan publik
Tim Asessor adalah tim yang dibentuk untuk melakukan penilaian mandiri reformasi birokrasi di instansi pemerintah PERAN ASESSOR 1. Melakukan Penilaian Mandiri : Pengungkit 2. Melakukan Penilaian Mandiri : Hasil 3. Memasukkan data Rencana Perbaikan (Rencana Aksi) 4. Mencetak Lembar Penilaian
Pengarah Kepala BPPT Kepala Program Sekretaris Utama
Tim PMPRB BPPT
Koordinator Asesor Inspektorat
Asesor SETAMA
Asesor PKT
Asesor TPSA
Asesor TAB
Ditya Gumilar
Yuli Puspita
Yadika Kurniawan
Nurlinda Dewi
Asesor TIEM
Asesor TIRBR
Rita Nur Pratiwi
Fakhrina Amalia
Tim Pendamping PMPRB Inspektorat
AREA PERUBAHAN DAN HASIL YANG DIHARAPKAN
MENTAL APARATUR DAN MANAJEMEN PERUBAHAN Meningkatnya penerapan/internalisasi asas, prinsip, nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku, termasuk penguatan budaya kinerja dan budaya pelayanan
Meningkatnya penerapan budaya kerja positif di setiap instansi pemerintah
Meningkatnya citra positif aparatur sebagai pelayan masyarakat
Perubahan ke arah perbaikan dapat diukur, diikuti dan ditingkatkan.
PENGAWASAN Meningkatnya
Meningkatnya
kapasitas APIP
integritas aparatur
Meningkatnya efisiensi penyelenggaraan birokrasi
AKUNTABILITAS Meningkatnya kualitas penerapan sistem akuntabilitas keuangan dan kinerja yang terintegrasi
Meningkatnya penerapan sistem manajemen kinerja
Meningkatnya akuntabilitas aparatur
KELEMBAGAAN Meningkatnya ketepatan ukuran, ketepatan fungsi dan sinergisme/kesinergisan kelembagaan
Menurunnya tumpang tindih tugas dan fungsi
TATA LAKSANA Meningkatnya penerapan sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, cepat, terukur sederhana, transparan, partisipatif, dan berbasis e- Government
Meningkatnya penerapan keterbukaan informasi publik;
Meningkatnya penerapan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik;
Meningkatnya penerapan manajemen kearsipan yang handal;
SUMBER DAYA MANUSIA ASN Meningkatnya kemampuan unit yang mengelola SDM ASN untuk mewujudkan SDM aparatur yang kompeten dan kompetitif. Meningkatnya penerapan manajemen kinerja individu untuk meningkatkan kompetensi SDM aparatur
Meningkatnya kepatuhan instansi untuk penerapan manajemen SDM aparatur yang berbasis merit
Meningkatnya profesionalisme aparatur
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Meningkatnya keterlibatan publik dalam proses perumusan kebijakan;
Meningkatnya kualitas regulasi yang melindungi, berpihak pada publik, harmonis, tidak tumpang tindih dan mendorong iklim kondusif bagi publik.
PELAYANAN PUBLIK Meningkatnya sistem monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pelayanan publik; Meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat;
MEKANISME EVALUASI KEMENTERIAN / LEMBAGA / PEMDA Memperoleh akun dan password
Membentuk Tim Evaluator Internal
Panel evaluasi pelaksanaan RB
APIP mengirimkan hasil ke sekjen/sekda/ sesma
sekjen/sekda/ sesma mengirimkan ke Menpanrb
KEMENTERIAN PANRB Hasil Evaluasi Eksternal
Panel Evaluator
Verifikasi Lapangan
Desk Evaluation
17
PENGUNGKIT (60) Manajemen Perubahan
Penataan Sistem Manajemen SDM
Penataan Peraturan Perundanganundangan
Penguatan Akuntabilitas
Penataan dan Penguatan Organisasi
Penguatan Pengawasan
Penataan Tatalaksana
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 18
HASIL (40) Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi (20) • Nilai Akuntabilitas Kinerja (14) • Nilai Kapasitas Organisasi (Survei Internal) (6)
Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN (10) • Nilai Persepsi Korupsi (Survei Eksternal) (7) • Opini BPK (3)
Kualitas Pelayanan Publik (10) • Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal) (10)
19
KOMPONEN PENILAIAN No
Komponen Penilaian
Nilai Maks
Asesor 2014
Menpan 2014
Asesor 2015
Nilai 2015
Capaia n (%)
PENGUNGKIT 1
Manajemen Perubahan
5,00
4,65
3,48
4,65
3,53
70,66
2
Penataan Peraturan Perundang – Undangan
5,00
3,13
2,71
1,88
2,71
54,25
3
Penataan dan Penguatan Organisasi
6,00
3
1,83
6
4,18
69,61
4
Penataan Tatalaksana
5,00
4,34
3,09
4,59
3,47
69,35
5
Penataan Sistem Manajemen SDM
15,00
8,71
6,93
13,81
12,36
82,40
6
Penguatan Akuntabilitas
6,00
5,8
2,65
4,74
3,53
58,87
7
Penguatan Pengawasan
12,00
8,61
4,72
6,29
6,50
54,13
8
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
6,00
5,67
3,48
5,62
3,89
64,90
60,00
43,91
28,90
47,58
40,17
66,95
Sub Total Pengungkit
KOMPONEN PENILAIAN No
Komponen Penilaian
Nilai
Asesor
Menpan
Asesor
Nilai
Capaian
Maks
2014
2014
2015
2015
(%)
HASIL
1
Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi
20,00
13,55
13,95
13,55
13,91
69,57
2
Pemerintah Yang Bersih dan Bebas KKN
10,00
8,25
3,00
6,5
5,50
55,00
3
Kualitas Pelayanan Publik
10,00
8
7,20
8
8,00
80,00
40,00
29,8
24,15
28,05
27,41
66,53
100,00
73,71
53,05
75,63
67,58
67,58
Sub Total Hasil
Indeks Reformasi Birokrasi
Roadmap RB periode tahun 2015-2019 telah memuat strategi pelaksanaan RB lima tahun mendatang pada masing-masing area perubahan Mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi melalui penataan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Penataan manajemen sumber daya manusia telah dilakukan dengan baik (proses penerimaan cpns dengan CAT, promosi jabatan terbuka, kode etik BPPT untuk penjatuhan sanksi bagi pegawai) BPPT telah menetapkan unit kerja pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
Penilaian
Nilai
Skala
Indeks Persepsi anti Korupsi
3,14
4
Indeks Kualitas Pelayanan
3,10
4
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi harus memprioritaskan perbaikan pada unsur waktu pelayanan, kejelasan petugas, kemudahan prosedur dan penanganan pengaduan. Sementara unsur yang harus dijaga adalah maklumat pelayanan , biaya/tarif, sarana prasarana serta spesifikasi jenis layanan.
Perlu Perhatian Asesor
CATATAN MENPAN RB Agent Of change (role model belum dibentuk secara formal
Belum seluruh peraturan perundang undangan telah diharmonisasikan ( Assesment pegawai belum menyeluruh dilakukan pada seluruh lapisan jabatan dan belum melakukan analisis yang mendalam terkait gap kompetensi pegawai ( Belum seluruh pimpinan organisasi terlibat secara langsung dan berkelanjutan dalam penyusunan perencanaan kinerja sampai pemantauan pencapaian kinerja secara berkala (Keterlibatan Pimpinan)
REKOMENDASI Membentuk secara formal agent of change / role model dan memberikan pelatihan intensif untuk menggerakkan organisasi dalam melakukan perubahan Melakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap peraturan perundangundangan untuk mengetahui adanya kemungkinan yang tidak harmonis atau tumpang tindih Meningkatkan kapasitas pegawai berdasarkan pada gap kompetensi serta menyusun recnana pendidikan dan pelatihan untuk pengembangan pegawai berbasis kompetensi secara berkelanjutan Meningkatkan keterlibatan seluruh pimpinan organisasi secara langsung dan berkelanjutan sejak penyusunan perencanaan kinerja sampai pemantauan pencapaian kinerja secara berkala
REKOMENDASI Meningkatkan kualitas impelemntasi pengendalian gratifikasi , penerapan SPIP, penanganan benturan kepentingan, pengaduan masyarakat dan Whistle Blowing System (WBS) serta melakukan evaluasi terhadap pelaksanaannya Melaksanakan pembangunan zona integritas secara intensif terhadap unit kerja di lingkungan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi sehingga dapat ditetapkan menjadi unit kerja menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Menindaklajuti hasil survey Indeks Kepuasan Pelayanan dan Indeks Persepsi anti korupsi dan menyempurnakan kualitas pelaksanaan kegiatan pada area pelayanan publik dan pengawasan Melakukan inovasi terus menerus secara berkesinambungan dalam pelayanan kepada masyarakat
TERIMA KASIH
