2015, tanggal 02 Desember 2015

Lampiran Surat No : 768.1/EQ.S/XII/2015, tanggal 02 Desember 2015

PENGUMUMAN HASIL PENILIKAN PERTAMA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU DI PT MUARA SUNGAI LANDAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT Bersama ini kami sampaikan hasil kegiatan Penilikan Pertama Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) sebagai berikut : I.

Nama LVLK Nomor Akreditasi

: :

PT EQUALITY INDONESIA LVLK-006-IDN

Alamat Telp. Fax. Email Website

: : : : :

Jl. Raya Sukaraja No. 72 Kabupaten Bogor 16710 +62251 7550722 +62251 7550724 [email protected] http://www.equalityindonesia.com

Telah melaksanakan Kegiatan Penilikan Pertama Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Terhadap : II.

Nama IUPHHK-HT SK. IUPHHK-HT Luas Lokasi Alamat

III. Waktu Pelaksanaan IV. Hasil Verifikasi

: : : : :

PT MUARA SUNGAI LANDAK SK. 243/Menhut-II/2012 tanggal 21 Mei 2012 ± 13.000 Ha Kabupaten Mempawah d/h Pontianak Jl. Perdana Komplek Rukan Perdana Square Blok E9 Pontianak – Provinsi Kalimantan Barat

: :

9 s.d. 11 November 2015 NILIA AKHIR PENILIKAN PERTAMA MENDAPAT PREDIKAT LULUS, SEHINGGA SERTIFIKAT YANG DIBERIKAN KEPADA PT MUARA SUNGAI LANDAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT DAPAT DIPERTAHANKAN DAN DIREVISI DARI NO. 101/EQCVLK/XII/2014 MENJADI NO. 101.1/EQC-VLK/XI/2015 YANG BERLAKU SEJAK DITERBITKAN AWAL SAMPAI DENGAN 11 DESEMBER 2017.

Demikian, pengumuman ini disampaikan agar pihak yang berkepentingan maklum. Bogor, 02 Desember 2015 PT EQUALITY INDONESIA

Hari Seno Aji, S.Hut Manager Sub Divisi Sertifikasi LK Hutan

LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK – 006 – IDN

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA Nomor : 041/EQI-KEP.Cert/Rev-Hut/XI/2015 TENTANG PERUBAHAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PADA PEMEGANG IUPHHK-HT PT MUARA SUNGAI LANDAK DI KABUPATEN MEMPAWAH D/H PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT SK IUPHHK-HT NOMOR: 243/MENHUT-II/2012 TANGGAL 21 MEI 2012 LUAS ± 13.000 HEKTAR DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.5/VI-BPPHH/2014 sebagaimana tercantum dalam sertifikat yang telah diterbitkan sebelumnya; b. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil Verifikasi pada PT Muara Sungai Landak Berita Acara Penyerahan Laporan Nomor 124/EQI-F090 tanggal 21 November 2015; c. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar Rekomendasi Nomor 123/EQI-F037 tanggal 21 November 2015 dan Tinjauan Hasil Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan Nomor 103.1/EQI-F039 tanggal 25 November 2015 dan pernyataan pemeriksaan yang disahkan oleh Pengambil Keputusan; d. bahwa hasil Pengambilan Keputusan dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Indikator Penilaian/Verifikasi (EQI-F077) Nomor Urut 126.1 tanggal 21 November 2015 menunjukkan PT Muara Sungai Landak telah “MEMENUHI” seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK), sehingga dengan demikian sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor Nomor P.14/VIBPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014, PT Muara Sungai Landak telah memenuhi syarat dalam mempertahankan kelanjutan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK); e. bahwa dengan adanya perubahan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan sebagaimana dimaksud huruf a, serta hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf d, maka Surat Keputusan Direktur Utama PT EQUALITY Indonesia Nomor : 127/EQIKEP.Cert/XII/2014 tanggal 12 Desember 2014 perlu dilakukan penyesuaian.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang; 2. Peraturan Pemerintah Nomor : 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional; 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 3 Tahun 2008 dan Nomor : 16; 4. Peraturan Presiden Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia National Single Window; 5. ISO/IEC Guide 65-1996 (Pedoman BSN 401-2000) Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk; Halaman 1 dari 5


6. Pedoman KAN 402 – 2007 - Panduan Interpretasi Untuk Butir-Butir Pedoman BSN 4012000 : Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk; 7. ISO/IEC Guide 23:1982 : Methods of Indicating Confirmity with Standards for Third-party Certification Systems: 8. SNI ISO/IEC 17065:2012 tentang Penilaian Kesesuaian – Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa; 9. ISO/IEC 19011:2011 (SNI ISO/IEC 19011:2012) : Panduan Audit Sistem Manajemen (Guidelines for Auditing Management Systems); 10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.42/Menhut-II/2014 tanggal 10 Juni 2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan kayu yang berasal dari Hutan Tanaman Industri pada Hutan Produksi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.42/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015; 11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.38/Menhut-II/2009 tanggal 12 Juni 2009 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.95/Menhut-II/2014 tanggal 29 Desember 2014; 12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan; 13. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Tanda V-Legal; 14. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 418/Menhut-VI/2012 tentang Sistem Informasi Verifikasi Legalitas Kayu; 15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan Penerbitan Dokumen V-Legal; 16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 28/M-DAG/Per/6/2009 tentang Ketentuan Pelayanan Perijinan Ekspor dan Impor dengan Sistem Elektronik melalui INATRADE dalam kerangka Indonesia National Single Window; 17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 97/M-DAG/PER/12/2014 Tanggal 24 Desember 2014 jo. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 66/M-DAG/PER/8/2015 Tanggal 27 Agustus 2015 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan; 18. Perjanjian Kerjasama Antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) tentang Penggunaan Tanda V-Legal; 19. DPLS 14 Rev.0 : Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dan perubahannya; 20. Sertifikat Akreditasi oleh Lembaga Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LVLK-006IDN tanggal 18 Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO/IEC Guide 65:1996 General requirements for bodies operating product certification systems dengan masa berlaku sampai dengan 17 Agustus 2015 yang diperbaharui dengan sertifikat Re-Akreditasi tanggal 18 Agustus 2015 dengan masa berlaku sampai 17 Agustus 2019 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK 6202/Menhut-VI/BPPHH/2011 Tanggal 26 Agustus 2011 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 Tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI);

Halaman 2 dari 5


21. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.2819/Menlhk PHPL/PPHH/2015 tanggal 25 Juni 2015 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT EQUALITY Indonesia Sebagai Penerbit Dokumen V-Legal; 22. Peraturan Dlrektur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan penerbitan dokumen V-Legal; 23. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK); 24. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Noomor : P.15/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2015 tentang Mekanisme Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Penerbit Dokumen V-Legal; 25. Manual Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Sertifikasi Legalitas Kayu (SLK) beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia.

Memperhatikan : Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 115/EQI-F065/IX/2014 tanggal 01 September 2014.

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERUBAHAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PADA PEMEGANG IUPHHK-HT PT MUARA SUNGAI LANDAK DI KABUPATEN MEMPAWAH D/H PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT SK IUPHHK-HT NOMOR: 243/MENHUT-II/2012 TANGGAL 21 MEI 2012 LUAS ± 13.000 HEKTAR. PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

: PT Muara Sungai Landak (Pemegang Sertifikat) yang telah mendapatkan Sertifikat Nomor 101/EQC-VLK/XII/2014 dinyatakan “LULUS” karena “MEMENUHI” seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK) dalam Verifikasi Penilikan berdasarkan Standar Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014. : Pemegang Sertifikat dapat mempertahankan kelanjutan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), sehingga S-LK yang diberikan dapat direvisi dari semula Nomor 101/EQC-VLK/XII/2014 menjadi Nomor 101.1/EQC-VLK/XI/2015. : Masa berlaku sertifikat tetap mulai dari tanggal diterbitkan awal sampai dengan tanggal 11 Desember 2017 selama Pemegang Sertifikat tetap memenuhi persyaratan standar sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014. : Sertifikat, Logo dan Tanda V-Legal yang diterbitkan oleh PT EQUALITY Indonesia dapat dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur atau pun iklan di televisi sebagaimana Panduan Sistem yang ditetapkan. : Apabila Pemegang Sertifikat memerlukan penerbitan Dokumen V-Legal dan atau penggunaan Tanda V-Legal, PT EQUALITY Indonesia dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan Tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui ”Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal”, mencakup kewajiban dan hak PT EQUALITY Indonesia serta kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat. Halaman 3 dari 5


KEENAM

: Pemegang Sertifikat harus melaporkan kepada PT EQUALITY Indonesia apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen Pemegang Sertifikat. KETUJUH : PT EQUALITY Indonesia akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana Diktum KEENAM melalui Penilikan (surveillance) atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus). KEDELAPAN : Penilikan (Surveillance) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilikan dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan. KESEMBILAN : Percepatan Penilikan (Audit Khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan; dengan segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan; untuk menindaklanjuti kondisi-kondisi yang berkaitan dengan: a. Masukan dari Pemantau Independen (PI) berkaitan dengan kinerja Pemegang Sertifikat; b. Informasi lain yang menunjukkan Pemegang Sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku; c. Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap kondisi sebagaimana diktum KEENAM; d. Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan; e. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya. KESEPULUH : Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak). KESEBELAS : Sertifikat dapat dicabut apabila : a. Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat; b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu illegal; c. Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut. d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak). KEDUABELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : Bogor Pada Tanggal : 25 November 2015 PT EQUALITY Indonesia

Ir. Agustri Warsono Direktur Utama

Halaman 4 dari 5


Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth : 1. 2. 3.

Direktur Utama PT Muara Sungai Landak, di Pontianak; Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Direktur Usaha Hutan Produksi, di Jakarta; Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Kepala Bagian Program dan Pelaporan.

Halaman 5 dari 5

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (1) Identitas LV-LK a. Nama Lembaga

: PT EQUALITY INDONESIA

b. Nomor Akreditasi : LVLK- 006-IDN c. Alamat

: Bogor Baru Blok C1 No. 32 Bogor 16127

d. Nomor Telepon

: 0251-7157103

Nomor Fax

: 0251-8326950

E-mail

: [email protected]

e. Direktur

: Ir. Agustri Warsono

f. Standar

: Perdirjen BUK Nomor : P.14/VI-BPPHH/2014 jo P.1/VIBPPHH/2015

g. Tim Audit

: Agung Tofani, S.Hut (Lead Auditor) Yus Agus Tresna, S.Hut (Auditor) Rifan Sudiyono, S.Hut (Auditor)

h. Tim Pengambil Keputusan : : Ir. Agustri Warsono (Ketua PK) Ir. Muchlis Hidayat (Peninjau/Anggota PK)

(2) Identitas Auditee : a. Nama Pemegang Izin

: PT MUARA SUNGAI LANDAK

b. Nomor & Tanggal SK

: SK. 243/MENHUT-II/2012 tanggal 21 Mei 2012

c. Luas dan Lokasi

: ± 13.000 Ha di Kabupaten Mempawah (d/h Pontianak) Provinsi Kalimantan Barat. : Jl. Perdana, Komplek Rukan Perdana Square Blok E 9 Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat Telepon : +62 561 – 6580139;

d. Alamat kantor

e. Kelas Perusahaan : Kayu Serat f. Status Permodalan : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) g. Susunan Pemegang :  PT Graha Bumi Makmur : 90 % Saham  PT Graha Cemerlang Jaya : 10 % h. Susunan Komisaris dan Direksi Komisaris Utama

EQI-F103.1.0/20120126

:

-

Justinus indrayanto

Halaman 1 dari 19

Komisaris Direktur Utama Direktur

: - Hendy : - Natal Riky : 1. Abas Yacob : 2. Guno Widagdo

(3) Ringkasan Tahapan : Tahapan Pertemuan Pembukaan

Waktu dan Tempat Tanggal 09 November 2015

Ringkasan Catatan  Pertemuan dilaksanakan di Kantor Perwakilan PT Muara Sungai Landak, Kota Pontianak  Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup penilaian, menyampaikan jadwal/rencana kerja penilaian, menyampaikan metodologi dan prosedur penilaian, serta mengkonfirmasikan kepada Manajemen PT MUARA SUNGAI LANDAK tentang tanggal, waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan  Pertemuan pembukaan pembuatan BAP

Verifikasi dan Lapangan

Dokumen Observasi

Tanggal 09 sd 11 November 2015

Pertemuan Penutupan

Tanggal 11 November 2015

Pengambilan Keputusan

Tanggal 25 November 2015

EQI-F103.1.0/20120126

diakhiri

dengan

 Verifikasi dokumen untuk periode bulan November 2014 sampai dengan Oktober 2015  Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen PT MUARA SUNGAI LANDAK dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.1 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VIBPPHH/2014.  Menyampaikan ucapan terima kasih kepada Manajemen PT MUARA SUNGAI LANDAK atas bantuan dan kerjasamanya selama penilaian.  Menyampaikan Daftar Periksa  Memberitahukan temuan ketidaksesuaian/ observasi.  Membacakan atau memperlihatkan laporan ringkasan ketidaksesuaian/ observasi  Pertemuan Penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP  Rapat pengambil keputusan meninjau dokumen penilaian yang diajukan untuk menjamin bahwa penilaian dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia dan mengambil keputusan apakah PT MUARA SUNGAI LANDAK dapat mempertahankan S-LK atau tidak.

Halaman 2 dari 19

(4) Resume Hasil Penilaian : Kriteria/Indikator/Verifier

Nilai

Ringkasan Justifikasi

P.1. Kepastian areal dan hak pemanfaatan K.1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi 1.1.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK-HA/HT/ RE/Pemegang Hak Pengelolaan).

Memenuhi

PT Muara Sungai Landak (PT MSL) telah memperoleh Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.243/ MenhutII/2012 Tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Kepada PT Muara Sungai Landak Atas Areal Hutan Produksi Seluas ± 13.000 Ha Di Kabupaten Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat yang telahditandatangni oleh Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan di Jakarta pada tanggal 21 Mei 2012. Masa berlaku IUPHHK-HTI PT Muara Sungai Landak untuk jangka waktu 60 tahun sejak keputusan ditetapkan kecuali apabila dicabut oleh Menteri Kehutanan. Surat Keputusan Menteri Kehutanan tersebut sudah dilampiri dengan Peta Areal Kerja izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) PT Muara Sungai Landak di Kabupaten Pontianak Provinsi Kalimantan Barat seluas ± 13.000 Ha dengan skala 1 : 100.000 yang ditandatangani Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan Kepastian kesesuaian kawasan, berdasarkan hasil pemeriksaan antara peta kawasan yang diizinkan dengan Peta Kawasan Hutan Dan Perairan sesuai Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 259/Kpts-ll/2000, tanggal 23 Agustus 2000 Provinsi Kalimantan Barat pada skala 1 : 250.000, terlihat jelas bahwa lokasi IUPHHK-HTI PT Muara Sungai Landak sudah sesuai dengan peruntukannya yaitu pada fungsi kawasan Hutan Produksi (HP).

b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IIUPHHK). Tidak berlaku untuk Pemegang Hak Pengelolaan.

Memenuhi

Surat Perintah Pembayaran (SPP) Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Atas Nama PT Muara Sungai Landak yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : S.469/VI-BIKPHH/2012 Tanggal 14 Juni 2012 dan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pelaksana Tugas Ir. Bambang Hendroyono, MM NIP. 19640930 198903 1 001. PT Muara Sungai Landak telah melakukan pembayaran atau setoran IIUPHHK sesuai dengan SPP yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : S.469/VI-BIKPHH/2012. Pembayaran atau setoran IIUPHHK PT Muara Sungai Landak dilakukan melalui Bank Mandiri Cabang Gedung Manggala Wanabakti Jakarta Nomor : 12220. 1222057.1222010.5314, pada tanggal 15 Juni 2012 (Photo Copy Bukti Transfer

EQI-F103.1.0/20120126

Halaman 3 dari 19

Kriteria/Indikator/Verifier

Nilai

Ringkasan Justifikasi sesuai aslinya) yang ditransfer ke rekening penerima yaitu Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan atas nama Bendaharawan Penerima Setoran IIUPH Nomor : 1020004203870, sejumlah Rp 33.800.000,00 (Tiga Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).

c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada)

Tidak Diterapkan

Tidak dilakukan verifikasi (Not Applicable) karena di Areal IUPHHK-HTI PT Muara Sungai Landak (PT MSL) tidak ada penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK

P.2. Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah K.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang

a. Dokumen RKUPHHK/ RPKH, RKT/ Bagan

Memenuhi

Kelengkapan dan keabsahan dokumen RKUPHHK beserta Revisi RKUPHHK dan RKTUPHHK-HTI Tahun 2014/2015 serta RKTUPHHK-HTI Tahun 2015/2016 PT Muara Sungai Landak (PT MSL) beserta lampirannya memenuhi seluruhnya Berdasarkan Keputusan Dirjen Bina usaha Kehutanan No. SK 247/BPPHP.X-2/2013 tanggal 06 Desember 2013 yang ditandatangani an. Dirjen Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi wilayah X Ir. Amalyos MM NIP. 19660531 199203 1 002. PT Muara Sungai Landak mempunyai GANIS PHPL-TC Atas Nama Sunardi E dengan No. Reg. : 00245-10/TC/XVII/ 2013, masa berlaku mulai Tanggal 06 Desember 2013 s/d 03 Januari 2016. Berdasarkan Keputusan Dirjen Bina usaha Kehutanan No. SK 09/BPPHP.X-2/2013 Tentang Pengangkatan Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari tanggal 13 Januari 2015 yang ditandatangani an. Dirjen Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi wilayah X Ir. Amalyos MM NIP. 19660531 199203 1 002. PT Muara Sungai Landak mempunyai GANIS PHPLCANHUT Atas Nama Harsono Ady S., S.Hut dengan No. Reg. : 00477-10/ CANHUT/XVII/2015, masa berlaku mulai Tanggal 13 Januari 2015 s/d 13 Januari 2018. Rencana Penataan Areal yang Tidak Boleh Ditebang (Kawasan Lindung/Buffer Zone) tertuang pada Peta Rencana Kerja periode Tahun 2014/2015 dan Tahun 2015/2016 yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut dan Tanda-tanda Batasnya dapat dilihat cukup jelas di lapangan

Kerja/ RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : 1)

Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/ risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruisingdan/atau Canhut.

2)

Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/ RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval.

3)

Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut.

b.

Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja dan bukti implementasinya di lapangan

Memenuhi

c.

Penandaan lokasi blok tebangan/blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan.

Memenuhi

EQI-F103.1.0/20120126

1. Peta lampiran RKTUPHHK-HTI Tahun 2014/2015 Skala 1 : 50.000 dibuat oleh Kasi Pengelolaan Data dan Lingkungan PT Muara Sungai Landak Harsono Ady Simamora; Diusulkan dan ditandatangani Oleh Guno Widagdo (Direktur PT Muara Sungai Landak); dan disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat Marius Marcellus TJ, SH. MM (Pembina Muda) NIP. 19590409 198303 1 017. 2. Peta lampiran RKTUPHHK-HTI 2015/2016 Skala 1 : 50.000 dibuat oleh GANIS CANHUT PT

Halaman 4 dari 19


Nilai

Ringkasan Justifikasi Muara Sungai Landak Harsono Ady Simamora, S.Hut. (Reg. 00477-10/CANHUT/XVII/2015); Diusul-kan dan ditandatangani Oleh Natal Riky (Direktur PT Muara Sungai Landak); dan disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat Marius Marcellus TJ, SH. MM (Pembina Muda) NIP. 19590409 198303 1 017. 3. Hasil pemeriksaan di lapangan batas blok RKTUPHHK-HTI Tahun 2014/2015 dan RKTUPHHK-HTI Tahun 2015/2016 berupa penandaan dengan papan nama sedangkan batas petak berupa patok. Pemeriksaan terhadap posisi batas batas blok/ petak tebangan dengan menggunakan GPS adalah sebagai berikut : 1) Batas Konsesi PT Muara Sungai Landak pada posisi koordinat N 00° 06’ 51,4” dan E 109° 16’ 36,5”. 2) Papan Nama Blok RKT 2014/2015 pada posisi koordinat N 00° 07’ 23,85” dan E 109° 19’ 29,67”. 3) Papan Nama Blok RKT 2014/2015 pada posisi koordinat N 00° 08’ 12,55” dan E 109° 17’ 29,32”. 4. Setelah dilakukan pengukuran dengan peta, semua hasil pengukuran dengan GPS di lapangan hasilnya posisi titik koordinat tersebut benar dan sesuai.

K.2.2. Adanya Rencana Kerja yang sah 2.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku a.

Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiranlampirannya

Memenuhi

Keabsahan dan kelengkapan dokumen RKUPHHKHT PT Muara Sungi Landak (PT MSL) Periode 2013 - 2022 dipenuhi seluruhnya

b.

Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.

Memenuhi

Kesesuaian antara volume pemanfaatan kayu hutan alam dan lokasi penyiapan lahan pada areal IUPHHK PT Muara Sungai Landak (PT MSL)

P.3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat K.3.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan(IPHH)/pasar mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/ dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di– LHP-kan

Memenuhi

 Auditee merupakan pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pda hutan tanaman industri (IUPHHK-HTI) yang saat ini masih melakukan tahap pembukaan wilayah hutan atau penyiapan lahan pada areal hutan alam bekas tebangan, sehingga kayu yang ditebang berupa kayu bulat sedang (KBS) dengan diameter 30 cm – 49 cm, kayu bulat kecil (KBK) diameter dibawah 30 cm (ukuran batang), kayu bulat kecil (KBK/chip dengan ukuran stapel) dan KBK jenis produk cerucuk.  Berdasarkan RKT Tahun 2014-2015 sesuai dengan SK No 205/Dishut-IV/BPHT/2014 tentang Pengesahan RKTUPHHK–HTI Tahun

EQI-F103.1.0/20120126

Halaman 5 dari 19


Nilai

Ringkasan Justifikasi 2014–2015 pemegang izin An. PT Muara Sungai Landak Provinsi Kalimantan Barat tanggal 28 Mei 2014 target pemanenan berjumlah 34.622,35 M3 dalam bentuk kayu bulat sedang dan 121.842,40 M3 dalm bentuk kayu bulat kecil sehingga total target penebangan adalah 156.464,75 M3. Pada RKT 2013-2014 terdapat carry over sisa target tebangan sebanyak 135.857,72 M3 dari RKT 2013-2014. Sehingga jatah tebangan pada RKT 2014-2015 adalah berjumlah 298.285,35 M3.  Berdasarkan RKT Tahun 2015-2016 sesuai dengan SK No 74/Dishut-IV/BPHT/2015 tentang Pengesahan RKTUPHHK–HTI Tahun 2015–2016 pemegang izin An. PT Muara Sungai Landak Provinsi Kalimantan Barat tanggal 25 Mei 2015 target pemanenan berjumlah 37.572,90 M3 dalam bentuk kayu bulat sedang dan 118.227,42 M3 dalam bentuk kayu bulat kecil sehingga total target penebangan adalah 155.800,32 M3. Pada RKT 2015-2016 terdapat carry over sisa target tebangan sebanyak 150.891,07 M3 dari RKT 2014-2015 dan dari RKT 2013-2014 sebanyak 103.352,89 M3 Sehingga jatah tebangan pada RKT 2015-2016 adalah berjumlah 410.044,28 M3.  Auditee telah meng-LHP-kan seluruh kayu yang diproduksi selama periode November 2014 s/d Oktober 2015. Dokumen LHP telah dibuat dan disahkan oleh petugas yang berwenang. Data Kayu yang telah di-LHP kan sesuai dengan data kayu yang ada di dalam buku ukur.  Petugas Pembuat Laporan Hasil Penebangan (LHP) periode tahun 2014 atas nama Kurniadi S.Hut No. Register 16/16/1604/MSK/KNI/KB sesuai dengan SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat No. 229/dishutIII/BPH/2014 tentang Pengangkatan P-LHP IUPHHK–HTI PT Muara Sungai Landak Kabupaten Pontianak pada tanggal 18 Juni 2014 atas nama Kurniadi S.Hut No. Register 16/16/1604/MSK/KNI/KB lokasi Wajok Hilir Kec. Siantan Kab. Pontianak masa berlaku s/d 31 Desember 2014.  Petugas Pembuat Laporan Hasil Penebangan (LHP) PT Muara Sungai Landak periode tahun 2015 yaitu atas nama Kurniadi, S.Hut Nomor Register : 00239-10/PKB-R/XVII/2012 sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Utama PT Muara Sungai Landak No. 01/SK/PTKMSL/I/2015 tentang Penetapan Petugas Pembuat Laporan Hasil Penebangan (LHP) IUIPHHK Pada Hutan Tanaman PT Muara Sungai Landak Kabupaten Mempawah tanggal 02 Januari 2015 ditandatangani oleh Guno Widagdo selaku Direktur PT Muara Sungai Landak masa berlaku sampai dengan 26 Desember 2015.  Pejabat Pengesah Laporan Hasil Produksi (P2LHP) periode tahun 2014 adalah atas nama Darmansyah Purba Girsang NIP: 19700718 19902 1 003 mulai bertugas pada tanggal 2 September 2013 s/d adanya pengaturan

EQI-F103.1.0/20120126

Halaman 6 dari 19


Nilai

Ringkasan Justifikasi kembali dari Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Pontianak. Pengangkatan P2LHP ini sesuai dengan Surat Perintah Tugas No. 094/919/DP3K.EI/ST/2013 ditetapkan di Mempawah, tanggal 2 September 2013 oleh Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan (Ir. H.M. Asfahani Arsyad M.M).  Pejabat Pengesah Laporan Hasil Produksi (P2LHP) periode tahun 2015 adalah atas nama Darmansyah Purba Girsang NIP: 19700718 19902 1 003 sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 31/Dishut-III/BPHH/2015 tentang Pengankatan Petugas Pengesah laporan Hasil Produksi (P2LHP) Wilayah Dinas Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Mempawah tahun 2015 tanggal 26 Januari 2015 ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat (Marius Marcellus TJ, SH, MM) masa berlaku sampai dengan 26 Desember 2015.  Realisasi penebangan selama periode November 2014 s/d Oktober 2015 tercantum sebagaimana berikut: - Kayu bulat sedang (KBS) dengan diameter 3049 cm berjumlah 3.607 batang dengan volume 2.679,08 M3. - Kayu bulat kecil diameter dibawah 30 cm yang mempunyai fisik bagus pengukurannya dengan cara batang per batang berjumlah 35.418 batang dengan volume 11.143,95 M3. - Kayu bulat kecil diamter dibawah 30 cm yang fisiknya kurang bagus diukur dengan menggunakan stapel meter (SM) berjumlah 301 tumpuk, 62.320,29. stapel meter dengan volume 39.261,79 M3. - Kayu bulat kecil dengan jenis produk cerucuk berjumlah 6.135 batang, dengan volume 136,85 M3.

3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan

Memenuhi

 Auditee mempunyai TPn utama, TPK Hutan dan TPK antara yang ditetapkan Bersamaan dengan SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 74/Dishut-IV/BPHT/2015 Tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri tahun 2015/2016 An. PT Muara Sungai Landak di Provinsi Kalimantan Barat.  SK penunjukan TPK antara melalui SK No. 325 Tahun 2013 tentang izin tempat penimbunan kayu (TPK) antara IUPHHK-HTI PT MSL ditetapkan di Mempawah pada tanggal 10 Juli 2013 berlaku selama 3 tahun sejak tanggal ditetapkan. Secara administrasi lokasi TPK antara terletak di desa wajok hilir kec. Siantan kab. Pontianak dengan koordinat. - X: 109”12’49,175”BT; Y: 0’2’54,088”LU - X: 109”12’52,634”BT; Y: 0’2’58,696”LU - X: 109”12’51,086”BT; Y:0’2’59,974”LU

EQI-F103.1.0/20120126

Halaman 7 dari 19


Nilai

Ringkasan Justifikasi - X: 109”12’47,468”BT; Y:0’2’55,362”LU  Status lahan TPK antara merupakan hak milik perusahaan PT Persada Bangun Sentosa yang dipinjam pakaikan kepada PT Muara Sungai Landak selama 10 tahun sebagaimana tercantum dalam perjanjian pinjam pakai yang ditanda tangani kedua belah pihak dan di tanggapi dengan surat PT Persada Bangun Sentosa Nomor: 001/SP-PP TPKA/PBS/LA/VII/2013 tanggal 8 Juli 2013.  Alur peredaran kayu di PT MSL adalah sebagai berikut: - Kayu ditebang kemudian dikumpulkan di TPn. - Realisasi Kayu hasil penebangan di input ke dalam buku ukur, data dari buku ukur sebagai acuan untuk membuat LHP di TPn/TPK. Setelah kayu di-LHP kan kemudian kayu diperiksa dan disahkan oleh P2LHP. - Kayu sesuai LHP dilaporkan ke dinas terkait sebagai acuan untuk penerbitan SPP PSDH dan DR. Setelah kayu dibayar PSDH dan DRnya Kayu diangkut dari TPn ke TPK hutan disertai dengan Bon Trip (trip ticket) sebagai dokumen kayu. - Kayu diangkut dari TPK Hutan ke TPK Antara untuk dijual atau digunakan sebagai pemakaian sendiri. Pengangkutan kayu dari TPK Hutan ke TPK antara disertai dengan dok. SKSKB yang dilampiri dengan DKB/DKBK dan Trip Ticket. Sebelum diangkut, kayu diperiksa oleh P2SKSKB di TPK Hutan. - Setelah kayu tiba di TPK antara, kayu diperiksa oleh P3KB dan dok. SKSKB dimatikan oleh P3KB. - Selanjutnya Kayu dijual atau digunakan sendiri ke industry atau tujuan lain disertai dengan dokumen FAKB yang dilampiri dengan DKB/DKBK.  Berdasarkan LMKB per tanggal 10 November 2015 stock kayu yang berada di TPK Hutan/TPN Utama dan di TPK Antara adalah sebagai berikut: - Kayu bulat sedang (KBS) sisa stock kayu di TPK Hutan/TPN Utama adalah 2.012 batang dengan volume 1.499,21 M3 dan di TPK Antara tidak ada stock kayu karena ada pengurangan untuk penggunaan sendiri yang dibuktikan dengan BAP. - Kayu bulat kecil (KBK) batang sisa stoc di TPK Hutan/TPN Utama adalah 15.235 batang dengan volume 4.315,31, M3 dan tidak ada sisa kayu di TPK Antara.. - Kayu bulat kecil (KBK/Chip) sisa stock di TPK Hutan/TPN Utama adalah 75.702,78 SM dengan volume 47.692,31 M3 dan tidak ada stock kayu di TPK antara.

EQI-F103.1.0/20120126

Halaman 8 dari 19


Nilai

Ringkasan Justifikasi - Kayu bulat kecil jenis cerucuk sisa stock kayunya di TPK Hutan/TPN Utama adalah 4.007 batang dengan volume 91,73 M3 dan tidak ada sisa di TPK Antara.  Berdasarkan hasil pemeriksaaan atau uji petik sisa stock kayu di TPK Hutan/TPN Utama adalah sebagai berikut: - Pemeriksaan KBS terdapat perbedaan volume 1,34%. - Pemeriksaan KBK batang terdapat perbedaan volume 1,17%. - Dan pemeriksaan KBK chip dan cerucuk terdapat perbedaan 1,60%. (dibawah angka toleransi 5%, sesuai dengan lampiran III P.55/Menhut-II/2006 A.2.h poin 1 yang menyatakan bahwa selisih perbedaan volume kayu < 5%).

3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang IUPHHKHA. Verifier 3.1.3.a. Tanda-tanda PUHH/barcode pada kayu dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak. Verifier 3.1.3.b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin. 3.1.4. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK

Tidak Diterapkan

Auditee merupakan pemegang ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman industry (IUPHHK-HTI) sehingga verifier ini tidak dapat diterapkan atau Not Apllicable (NA).

Tidak Diterapkan

Auditee merupakan pemegang izin HTI sehingga verifier ini tidak dapat diterapkan atau Not applicable. (NA)

Memenuhi

 Kayu yang diangkut dari TPK Hutan ke TPK Antara dilindungi oleh SKSKB yang dilampiri dengan DKB/DKBK, dan untuk kayu yang diangkut dari TPK antara ke industry atau tujuan lain dilindungi dengan dokumen FAKB yang dilampiri dengan DKB/DKBK.  SKSKB Periode tahun 2014 diterbitkan oleh Petugas penerbit dari Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Pontianak sesuai dengan Surat Perintah Tugas dengan No. 094/920/DP3K.EI/ ST/2013 atas nama Syahril Ramadhan, A.Md Nip: 19710820 200212 1 004 tanggal 2 september 2013.. Lamanya bertugas mulai tanggal 2 september 2013 s/d adanya pengaturan kembali dari kepala dinas.  SKSKB periode tahun 2015 diterbitkan oleh Petugas penerbit atas nama Syahril Ramadhan, AMd Nip. 19710820 200212 1 004 sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 34/DishutIII/BPHH/2015 tentang Penetapan Pejabat Penerbit Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (P2SKSKB) dalam Wilayah Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Mempawah tahun 2015 tanggal 26 Februari 2015. Berlaku sampai 31 Desember 2015. Pada tanggal 03 s/d 17 Juni 2015 digantikan sementara oleh atas nama Hermansyah NIP. 19741210200212 1 009 sesuai dengan Surat Perintah Tugas Nomor:

EQI-F103.1.0/20120126

Halaman 9 dari 19


Nilai

Ringkasan Justifikasi 094/509/DP3K.EI/ST/2015 tanggal 01 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Kabupaten Mempawah (Ir. H.M. Asfahani Arsyad, MM).  Hasil pemeriksaan dokumen terdapat Berita acara pemeriksaan KBK No. 260/BAP/SKSKB/ P2SKSKB-MPW/X/2015 yang dilakukan oleh P2SKSKB atas nama Syahril Ramadhan A.Md dengan No register 00295-10/WAS-PKBR/XVII/2012 berdasarkan usulan SKSKB No. Seri DG 2102999 tanggal 05 Oktober 2015 DKBK No. 254/DKBK/MSL-MPW/X/2015 tanggal 05 Oktober 2015. Pemeriksaan dilakukan di TPK hutan yang disaksikan oleh bagian TUK (Dwi Adi Laksono).  Petugas penerbit FAKB sesuai dengan SK Kepala Balai pemantauan pemanfaatan hutan produksi wilayah X No: SK. 160/BPPHP.X-2/2014 tentang penetapan nomor register dan pengangkatan petugas penerbit faktur angkutan kayu bulat (FAKB) pada TPK Hutan PT MSL wilayah Kabupaten Pontianak atas nama Dwi Adi Laksono A.Md No. register Ganis PHPL 00417-10/PKBR/XVII/2014 dan No Register Penerbit FAKB kayu bulat adalah 027/16/1604/FA-KB-Dal/KB. Keputusan ini ditetapkan di Pontianak pada tanggal 23 juni 2014 dan masa berlaku penugasannya sejak tanggal ditetapkan s/d tanggal 26 Mei 2017.  Petugas penerbit FAKB sesuai dengan SK Kepala Balai pemantauan pemanfaatan hutan produksi wilayah X No: SK. 53/BPPHP.X-2/2014 tentang penetapan nomor register dan pengangkatan petugas penerbit faktur angkutan kayu bulat (FAKB) pada TPK Hutan dan TPK antara PT MSL wilayah Kabupaten Pontianak atas nama Indro Sutopo No. register Ganis PHPL 00376-10/PKBR/XVII/2014 dan No Register Penerbit FAKB kayu bulat adalah 007/16/1604/FA-KB-Iso/KB. Keputusan ini ditetapkan di Pontianak pada tanggal 10 Februari 2014 dan masa berlaku penugasannya sejak tanggal ditetapkan s/d tanggal 4 februari 2017.  Terdapat keputusan Dirjen BUK No. SK.212/BP2HP.X-2/2013 tentang Mutasi tenaga teknis pengelolaan hutan produksi lestari tanggal 22 oktober 2013 menyetujui mutasi ganis PHPLPKB-R atas nama Kurniadi S.Hut No. Reg. 0023910/PKB-R/XVII/2012 masa berlaku 22 oktober 2013 s/d 26 Desember 2015.  Terdapat Keputusan Dirjen BUK No. SK.43/BP2HP.X-2/2014 tentang Pengangkatan tenaga teknis pengelolaan hutan produksi lestari tanggal 4 Februari 2014 mengangkat ganis PHPLPKB-R atas nama Indro Sutopo No. Reg. 0037610/PKB-R/XVII/2014 masa berlaku 04 Februari 2014 s/d 04 Februari 2017.  Terdapat Surat Perintah Tugas No. 094/921/DP3K.EI/St/2013 memerintahkan Joko Endrotoro Santoso NIP: 19790315 200003 1 001

EQI-F103.1.0/20120126

Halaman 10 dari 19


Nilai

Ringkasan Justifikasi jabatan sebagai P3KB Dinas pertanian, Peternakan, Perkebunan dan kehutanan kabupaten Pontianak tanggal 2 September 2013. Penugasan ini dimulai tanggal 2 september 2013 s/d adanya pengaturan kembali dari Kepala Dinas.  Pemakaian dokumen SKSKB selama 12 bulan terkahir adalah 430 set dengan; volume 9.580,70 M3. Dan pemakaian dokumen FAKB adalah 100 set dengan volume 4.325,70 M3.

K.3.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu 3.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)

Memenuhi

Verifier 3.2.1.a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.

 Hasil verifikasi pada dokumen SPP PSDH dan DR di bulan November 2015 adalah sebagai berikut: Terdapat dokumen SPP PSDH dan DR dari pejabat penagih atas nama Riduan S.AP NIP: 19640930 200212 1 001 sesuai dengan surat pengantar No. 26/SPP/Kab. Mpw/2015 tanggal 02 November 2015.  Perhitungan kewajiban pembayaran disesuaikan dengan volume, kelompok jenis dan tarif dari dokumen LHP No. 10/LHP-KBK/MSLMPW/X/2015 tanggal 30 Oktober 2015. Jumlah produksi pada bulan Oktober 2015 periode II untuk KBK adalah sebanyak 3.540,18 M3 sehingga Kewajiban PSDH yang harus dibayar adalah 3.540,18 M3 X Rp. 31.000,- = 109.745.580,- (tariff Rp 31.000 untuk kayu bulat kecil jenis Rimba Campuran). Dan pembayaran DR adalah 3.540,18 M3 X $4 = $14.160,72. Untuk KBS adalah 88,89 M3 PSDH yang harus dibayar 4.518.870,- dan DR $1.225,23. (tariff KBS untuk Meranti Rp. 73.000,- dan Rimba Campuran 43.000,- serta DR untuk Jenis Meranti $16 dan Rimba Campuran $ 13).  Rekapitulasi pembayaran PSDH DR selama 12 bulan terakhir sesuai dengan kelompok jenis dan tariff adalah sebagaimana berikut: realisasi pembayaran PSDH adalah Rp. 1.701.397.650,00 dan DR sebanyak $238.279,59 dengan total produksi jenis meranti sebanyak 356,67 M3, Rimba campuran 2.319,26 M3, indah 3,15 M3 dan KBK sebanyak 50.405,74 M3.

Verifier 3.2.1.b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH

Memenuhi

 Penyetoran PSDH untuk rekening bendahara penerima setoran murni PSDH pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan dengan nomor rekening 102-0-004-204-001 dan penyetoran DR untuk rekening bendahara penerima setoran murni DR pada Bank mandiri cabang Jakarta gedung pusat kehutanan dengan nomor rekening 102-0-004-819-717.  Hasil verifkasi dokumen Terdapat Bukti setor PSDH dari Bank Sinarmas cabang Gajahmada Pontianak dengan No cek AE 842156 ACC. 0026536111 dengan jumlah Rp. 114.269.450,dan bukti setor DR dari bank Sinarmas dengan No cek AE 842157 ACC 0026536111 dengan jumlah setoran USD 15.415,95 atas nama penyetor PT MSL. Jumlah setoran yang tertera dalam Bukti

EQI-F103.1.0/20120126

Halaman 11 dari 19


Nilai

Ringkasan Justifikasi setor sesuai dengan SPP PSDH DR dari Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kab Mempawah.

Verifier 3.2.1.c.

Memenuhi

Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.

 Merujuk dari dokumen LHP, kayu yang diproduksi oleh auditee adalah berukuran 30-49 cm (KBS) dan < 30 cm (kayu bulat kecil).  Pembayaran PSDH dan DR telah sesuai dengan dokumen SPP PSDH dan DR dari Dinas Pertanian, Peternakan, perkebunan dan kehutanan Kab. Mempawah.  Pembayaran PSDH Tarif yang digunakan berdasarkan Permenhut No. P. 68/MenhutII/2014 (Harga Patokan) yaitu : • • • • • •

Kelompok Meranti KB Rp. 76.000,Kelompok Meranti KBS Rp. 73.000,Kelompok Meranti KBK Rp. 31.000,Kelompok Rimba Campuran KB Rp. 45.000, Kelompok Rimba Campuran KBK Rp. 31.000,Kelompok Indah Rp.150.000,-

 Pembayaran DR : tarif yang digunakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tanggal 14 Februari 2014 : • • • • • •

Kelompok Meranti KB USD. 16,5 Kelompok Meranti KBS USD. 16 Kelompok Meranti KBK USD. 4 Kelompok Rimba Campuran KB USD 13,5 Kelompok Rimba Campuran KBK USD. 4 Kelompok Indah USD. 18

K.3.3. Pengangkutan dan perdagangan antar pulau 3.3.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).

Memenuhi

 Auditee telah mempunyai dokumen PKAPT yang dikeluarkan oleh Unit pelayanan perdagangan kementerian Perdagangan Republik Indonesia pada tanggal 28 April 2014.  Pengakuan sebagai pedagang kayu antar pulau terdaftar sesuai dengan Surat No. 36/UPP/PKAPT/04/2014 diberikan kepada: -

Nama Perusahaan: PT Muara Sungai Landak Nama Direktur : Abas Yacob No PKAPT : 14.03.1.03623 Pengakuan sebagai PKAPT ini berlaku sampai dengan tanggal 26 April 2019.

 Selama periode November 2013 s./d Oktober 2014 auditee tidak melakukan pengangkutan kayu keluar pulau. Penjualan hanya dilakukan ke daerah-daerah local dan digunakan untuk penggunaan sendiri. 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah

EQI-F103.1.0/20120126

Tidak Diterapkan

Kapal Motor dan Ponton yang digunakan oleh Auditee untuk mengangkut kayu ke tempat tujuan sebagaimana yang tercantum dalam FAKB, memiliki ijin yang sah dan kapal tersebut berbendera Indonesia berdasarkan Surat Persetujuan olah gerak Kapal dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Pontianak.

Halaman 12 dari 19


Nilai

Ringkasan Justifikasi Sebagai contoh : 

Surat Persetujuan Olah Gerak Kapal Nomor PP 305/061/IX/KSOP.PTK-2015 tanggal 28 September 2015 :yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Pontianak Kapal Motor Cahaya Mutiara I menggandeng kapal TK. Cahaya Mutiara II, bendera Kebangsaan Indonesia, untuk bergerak dari Dermaga PT MSL ke Sei Asam.



Surat Persetujuan Olah Gerak Kapal Nomor PP 305/108/V/KSOP.PTK-2015 tanggal 29 Mei 2015 :yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Pontianak Kapal Motor Cahaya Mutiara Menggandeng Kapal TK. Pulau Kasih V, bendera Kebangsaan Indonesia, untuk bergerak dari Wajok ke Sei Raya.

K.3.4. Pemenuhan Penggunaan Tanda V-Legal 3.4.1 Implementasi Tanda V-Legal

Memenuhi

Auditee dalam melakukan pengangkutan kayunya telah menggunakan tanda V-Legal yang dibubuhkan pada setiap DKB/DKBK SKSKB dan DKB/DKBK FA-KB yang digunakan. Penggunaan tanda V-Legal mengacu pada Perjanjian Kerjasama antara PT Equality Indonesia dengan PT Muara Sungai Landak tentang Sublisensi Penggunaan V-Legal No. 040/EQVLH/I/2015 Nomor :03/SP-SPTVL/LGL/I/2015 tanggal 27 Januari 2015.

P.4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan K.4.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki AMDAL/DPPL/UKL dan UPL & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut 4.1.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen AMDAL/DPPL/ UKL-UPL meliputi ANDAL, RKL dan RPL yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya

Memenuhi

PT MSL telah memiliki Dokumen AMDAL, Dokumen AMDAL PT MSL terdiri atas : 1. Kerangka Acuan ANDAL 2. Laporan Utama ANDAL 3. Ringkasan Eksekutif ANDAL 4. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) 5. Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL)  Dokumen KA-ANDAL disahkan oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Nomor 500 Tahun 2009 Tanggal 1 September 2009 tentang kesepakatan Kerangka Acuan Andal (KA-ANDAL) kegiatan IUPHHK-HTI; Luas areal ±13.790 Ha oleh PT. Muara Sungai Landak di Kecamatan Siantan Hilir dan Kecamatan Segedong Kabupaten Pontianak Provinsi Kalimantan Barat.  Dokumen AMDAL disusun berdasarkan SK Menhut Nomor SK.S. 297/Menhut-VI/2009 tanggal 21 April 2009 seluas ± 13.790 Ha terletak di kelompok hutan S. Peniti Kabupaten Pontianak Provinsi Kalimantan Barat.  Dokumen AMDAL PT MSL telah mendapat persetujuan dari Komisi Penilai Amdal Provinsi

EQI-F103.1.0/20120126

Halaman 13 dari 19


Nilai

Ringkasan Justifikasi Kalimantan Barat No 642 Tahun 2009 tanggal 3 November 2009.  Penyusunan dokumen AMDAL sesuai kepada Surat Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.08 Tahun 2006 tanggal 30 Agustus 2006 tentang Pedoman Penyusunan AMDAL.  Peraturan yang diacu :  Undang-Undang nomor 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup.  PP nomor 27 tahun 1999 tentang analisis mengenai dampak lingkungan.  Keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor 17 tahun 2001 tentang jenis rencana usaha atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan analisis mengenai dampak lingkungan.

4.1.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial Verifier a. Dokumen RKL dan RPL

Memenuhi

 PT MSL telah memiliki dokumen RKL dan RPL yang disusun pada bulan November 2009 dengan mengacu kepada Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Lampiran III Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.08 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup.  Sesuai dengan SK Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Nomor 642 Tahun 2009 Tanggal 3 Nopember 2009, PT MSL wajib melaporkan hasil pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup setiap 6 bulan sekali kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Barat dan Instansi terkait.  PT MSL telah membuat laporan pelaksanaan RKL -RPL semester II tahun 2014 dan semester I tahun 2015. Laporan sudah diserahkan kepada Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan, Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah X, Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Mempawah serta Badan Lingkungan Hidup dan Pengendalian Bencana Daerah Kabupaten Mempawah sesuai dengan surat penyampaian laporan nomor : 09/MSL-PTK/II/2015 tanggal 10 Februari 2015 dan 87/MSL-PTK/X/2015 tanggal 28 Oktober 2015.  Sistematika Laporan sudah sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 45 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL).

Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial

EQI-F103.1.0/20120126

Memenuhi

 Verifikasi di lapangan dilakukan di Areal Kerja PT MSL : 1. Hidroorologi : a. Untuk mengetahui tinggi muka air (TMA) terdapat pemantauan water level air yang dipasangi water level di areal kerja PT MSL yang dipantau seminggu sekali oleh bagian

Halaman 14 dari 19


Nilai


2.

3.

4.

5.

EQI-F103.1.0/20120126

water management. b. Terdapat pemantauan water table di areal kerja PT MSL. c. Sudah dilakukan pengambilan sample terhadap kualitas air Sungai Peniti tanggal 23 September 2015, dan telah mendapatkan Surat Tanda Uji (Report of Analysis) dari Sucofindo Pontianak. Pencemaran : a. PT MSL telah mempunyai SOP mengenai Penanganan Bahan Berbahaya Beracun (MSL/SOP/XII/12) dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (MSL/SOP/XII/ 07). b. Limbah oli bekas disimpan dalam drum dan digunakan kembali sebagai pelumas chainsaw. c. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun ditempatkan di gudang/tempat penyimpanan sementara limbah B3 yang sedang dalam proses pembangunan dan sudah berkoordinasi dengan Badan Lingkungan Hidup setempat. Jenis dilindungi : a. Flora dilindungi : ramin, jelutung. b. Fauna dilindungi : monyet ekor panjang, kancil, orang utan, trenggiling, burung cucak hijau, burung elang hitam, burung rangkong, burung tiong, burung beo tiong mas, burung hantu, burung madu, burung murai batu, kura-kura. Peningkatan dampak positif social : a. Pembinaan Masyarakat Desa Hutan berupa persiapan lahan dan penanaman tanaman kehidupan (palawija, jagung dll). b. Bantuan sarana dan prasarana bangunan/jalan/parit. c. Bantuan sosial kemasyarakatan (bantuan untuk Mesjid di Kecamatan Segedong – Kabupaten Mempawah, kegiatan MTQ di Kecamatan Segedong – Kabupaten Mempawah, senam sehat di Kecamatan Siantan, penghijauan di kantor Camat Siantan, bantuan untuk pondok pesantren, kerja sama lingkungan hidup daerah). Keberadaan sistem dan sarana pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan : a. Tersedia SOP tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (MSL/SOP/VII/18) tanggal terbit 01/01/2014. b. Gudang peralatan fire dilengkapi dengan peralatan pemadam kebakaran berupa : - Peralatan tangan : sekop, garu pacul, kapak dua fungsi, pompa punggung, gepyok, pemukul api. - Peralatan mekanis : gergaji

Halaman 15 dari 19


Nilai

Ringkasan Justifikasi rantai/chainsaw, excavator. - Pompa Air dan kelengkapannya yaitu : portable pump, selang kirim, selang hisap, nozle. - Perlengkapan individu/pribadi : topi pengaman, baju pemadam, kacamata, sarung tangan, sepatu pemadam. - Peralatan data dan komunikasi : radio genggam, radio mobil, telepon genggam, GPS. - Peralatan transportasi pemadam : sepeda motor, mobil/speed boat pengangkutan peralatan, mobil tanki. - Peralatan regu : tenda, perlengkapan P3K. - Sarana dan prasarana lainnya : kantor regu pengendalian kebakaran (posko) dan gudang peralatan. c. Pemasangan rambu-rambu kebakaran hutan sebanyak 6 unit. d. Pemantauan terhadap suhu, kelembaban udara. e. Pemasangan papan indeks kebakaran. f. Pembuatan embung air. g. Membangun sistem peringatan dini berupa bunyi sirine sehingga pekerja dan masyarakat akan mengetahui secara cepat jika terjadi kebakaran hutan dan lahan. h. Penyuluhan kepada karyawan, masyarakat dan kontraktor. i. Telah dilaksanakan simulasi tentang kebakaran pada bulan Juni 2015. j. Kegiatan pencegahan kebakaran hutan yang dilakukan adalah dengan pembuatan sekat bakar kuning berupa jalan yang dibuat secara mekanis yang terletak di sebelah selatan areal PT MSL sepanjang ± 7,1 km dengan lebar 8 meter dan sebagian di daerah barat areal PT MSL sepanjang ± 4,5 km dengan lebar 8 meter. k. Patroli rutin dilakukan setiap hari. l. Telah dibuat laporan pengendalian kebakaran hutan secara periodik per bulan sampai dengan bulan Oktober 2015. m. Telah dibentuk 4 regu inti pengendalian kebakaran hutan dengan jumlah anggota 30 orang..

P.5. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan K.5.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3 Verifier a.Implementasi prosedur K3

EQI-F103.1.0/20120126

Memenuhi

Standard Operating Procedure terkait K3 : 1. Manajemen K3 (MSL/SOP/VII/01) tanggal terbit 01/01/2014. 2. Keselamatan Penggunaan Perkakas/Peralatan

Halaman 16 dari 19


Nilai

Ringkasan Justifikasi Tangan (MSL/SOP/VII/02) tanggal terbit 01/01/2014. 3. Kebersihan dan Keselamatan Kerja di Kantor (MSL/SOP/VII/03) tanggal terbit 01/01/2014. 4. Keselamatan Mengemudikan Kendaraan Bermotor, Pengangkutan Orang, Barang atau Peralatan (MSL/SOP/VII/04) tanggal terbit 01/01/2014. 5. Keselamatan Pengoperasian Peralatan Yang Berputar (MSL/SOP/VII/05) tanggal terbit 01/01/2014. 6. Penanganan Barang-Barang Secara Manual (MSL/SOP/VII/06) tanggal terbit 01/01/2014. 7. Penanganan dan Penyimpanan Tabung-Tabung Gas Bertekanan (MSL/SOP/VII/07) tanggal terbit 01/01/2014. 8. Penanganan Tanggap Darurat (MSL/SOP/VII/08) tanggal terbit 01/01/2014. 9. Penanganan Kerja Resiko Tinggi, Ijin Kerja Khusus dan Pemasangan Tanda Peringatan (MSL/SOP/VII/11) tanggal terbit 01/01/2014. 10. Pokok-Pokok Tindakan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (MSL/SOP/VII/12) tanggal terbit 01/01/2014. 11. Pelayanan Kesehatan Klinik (MSL/SOP/VII/13) tanggal terbit 01/01/2014. 12. Pemeriksaan Kesehatan (MSL/SOP/VII/14) tanggal terbit 01/01/2014. 13. Inspeksi K3 (MSL/SOP/VII/15) tanggal terbit 19/02/2013. 14. Identifikasi Bahaya dan Pengendalian Resiko (MSL/SOP/VII/16) tanggal terbit 20/05/2013. 15. Manajemen Alat Pelindung Diri (MSL/SOP/VII/17) tanggal terbit 01/01/2014. 16. Pengkajian Evaluasi Kesehatan Keselamatan Kerja (MSL/SOP/XII/02) tanggal terbit 01/01/2014. 17. Penentuan Tujuan Kesehatan Keselamatan Kerja (MSL/SOP/XII/03) tanggal terbit 01/01/2014. 18. Penetapan Program Kesehatan Keselamatan Kerja (MSL/SOP/XII/04) tanggal terbit 01/01/2014. 19. Audit Manajemen Sistem Manajemen Kesehatan Keselamatan Kerja (SMK3) (MSL/SOP/XII/09) tanggal terbit 01/01/2014. 20. Review Manajemen Sistem Manajemen Keselamatan Kesehatan Kerja (SMK3) (MSL/SOP/XII/10) tanggal terbit 19/02/2013. 21. Permintaan Tindakan Koreksi dan Pencegahan (MSL/SOP/XII/11) tanggal terbit 19/02/2013. PT MSL telah menyusun kebijakan Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan Hidup yang ditandatangani oleh Direktur PT MSL (Guno Widagdo) tanggal 1 Agustus 2014. PT MSL telah mengikutsertakan karyawan bernama Iwan Gustiawan, A.Md dalam kegiatan pelatihan Ahli K3 Umum yang dilaksanakan oleh

EQI-F103.1.0/20120126

Halaman 17 dari 19


Nilai

Ringkasan Justifikasi Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan - Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No : KEP.P.1460/M/DJPPK/ VII/2014 tanggal 11 Juli 2014 tentang penunjukan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum. Fasilitas Kesehatan yang diberikan oleh PT MSL adalah dengan mengikutsertakan karyawan dalam program Jaminan Kesehatan – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sesuai dengan sertifikat nomor entitas 026510878 tanggal 26 Oktober 2015 berlaku sd 31 Desember 2015 dengan peserta terdaftar 60 jiwa. Puskesmas terdekat terletak di Desa Wajok Hulu dan Wajok Hilir yang berjarak 18 km dari camp PT MSL membutuhkan waktu sekitar 20 menit via darat. PT MSL telah membentuk dan menyusun keanggotaan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) tahun 2015 dan disahkan sesuai Keputusan Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mempawah Nomor : 54 Tahun 2015 tanggal 4 November 2015.

Verifier b. Ketersediaan Peralatan K3

Memenuhi

Peralatan K3 yang disediakan oleh PT MSL adalah berupa masker, sepatu safety, helm safety, kacamata safety, rompi safety, sarung tangan, celemek, pelindung telinga, pakaian kerja, rain coat/mantel, APAR, kotak P3K. Observasi APAR di kantor dan dapur diketahui bahwa kondisi peralatan dalam keadaan baik dan telah dilakukan monitoring terhadap APAR secara berkala.

Verifier c. Catatan kecelakaan kerja

Memenuhi

Tahun 2015 tidak terjadi kecelakaan kerja di Wilayah PT MSL, tetapi tetap dibuat laporan investigasi kecelakaan setiap bulan, data terakhir pada tanggal 31 Oktober 2015 tercatat nihil (tidak ada kecelakaan kerja) yang ditandatangani oleh AK3 (Iwan Gustiawan), Pengawas Lapangan (Mont Gomiri) dan Pelaksana Investigasi (Potler Samosir). Upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3 : - Melengkapi karyawan dengan Alat Pelindung Diri dalam bekerja. - Memasang rambu-rambu K3 di lapangan. - Sosialisasi tentang K3 kepada karyawan dan kontraktor.

Memenuhi

Terdapat Surat Pernyataan Direktur PT Muara Sungai Landak (Guno Widagdo) yang dibuat di Pontianak pada tanggal 1 Oktober 2014 yang menyatakan bahwa Management PT Muara Sungai Landak memberi kebebasan kepada seluruh karyawan PT MSL untuk berserikat atau membentuk Serikat Pekerja yang berpedoman pada Undang-undang Ketenagakerjaan RI.

K.5.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja Verifier : Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja

EQI-F103.1.0/20120126

Halaman 18 dari 19


Nilai


5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)

Memenuhi

Terdapat Dokumen Peraturan Perusahaan PT Muara Sungai Landak periode 2014-2016 ditetapkan di Pontianak tanggal 15 Oktober 2014 ditandatangani oleh Direktur PT Muara Sungai Landak (Guno Widagdo) dan telah disahkan berdasarkan : 1. Keputusan Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pontianak No. KEP/95/DSTKHI/2014 tanggal 21 November 2014 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan Baru PT Muara Sungai Landak, ditandatangani oleh Imran, S.Ip. 2. Keputusan Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mempawah Nomor KEP. 82 tahun 2014 tanggal 03 November 2014 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Muara Sungai Landak, ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mempawah (Burhan, SH.MM).

5.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur

Memenuhi

 Jumlah karyawan PT MSL bulan November 2015 adalah 180 orang terdiri dari : - Karyawan permanen 51 orang - Karyawan non permanen 16 orang - Karyawan Kontraktor 113 orang : o PT Borneo Era Makmur 77 orang o CV Putra Nusantara 36 orang  Berdasarkan Daftar Karyawan PT MSL bulan November 2015 dan wawancara dengan pekerja di lapangan diketahui bahwa perusahaan tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan RI seperti tertuang pada Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Direktur PT MSL (Guno Widagdo) pada tanggal 1 Oktober 2014.  Sesuai UU No. 7 tahun 1981 pasal 6 ayat (2) tentang wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan, PT MSL sudah menyampaikan : - Laporan ketenagakerjaan tahun 2014 tanggal 27 Oktober 2014 dengan nomor pendaftaran 560/52/Sosnaker trans-D kepada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Pontianak dan wajib mendaftar kembali tanggal 15 Oktober 2015. - Laporan ketenagakerjaan tahun 2015 tanggal 26 Oktober 2015 dengan nomor pendaftaran 560/57/Sosnaker trans-D kepada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Mempawah dan wajib mendaftar kembali tanggal 26 Oktober 2016.

EQI-F103.1.0/20120126

Halaman 19 dari 19

2015, tanggal 02 Desember 2015

Recommend Documents