2015, tanggal 28 Desember 2015

Lampiran Surat No : 849/EQ.S/XII/2015, tanggal 28 Desember 2015

PENGUMUMAN HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU DI KEL. ASPANGGA KABUPATEN PURBALINGGA PROVINSI JAWA TENGAH Bersama ini kami sampaikan hasil kegiatan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) sebagai berikut : I.

Nama LVLK Nomor Akreditasi

: :

PT EQUALITY INDONESIA LVLK-006-IDN

Alamat Telp. Fax. Email Website

: : : : :

Jl. Raya Sukaraja No. 72 Kabupaten Bogor 16710 +62251 7550722 +62251 7550724 [email protected] http://www.equalityindonesia.com

Telah melaksanakan Kegiatan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Terhadap : II.

Nama Kelompok Akte Pendirian/SKB Kelompok Jenis Industri Jumlah Anggota Lokasi Alamat

III. Waktu Pelaksanaan IV. Hasil Verifikasi

:

KEL. ASPANGGA

: : : : :

Kesepakatan Kelompok tanggal 22 April 2015 Industri Penggergajian Kayu 6 Anggota Kabupaten Purbalingga – Jawa Tengah Desa Bumi sari RT.08/RW.04 Kec. Bojongsari, Kab. Purbalingga, Prov. Jawa Tengah

: :

30 November 2015 s.d. 7 Desember 2015 NILAI AKHIR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU MENDAPAT PREDIKAT LULUS SEHINGGA KEL. ASPANGGA KABUPATEN PURBALINGGA PROVINSI JAWA TENGAH BERHAK DIBERIKAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU

Demikian, pengumuman ini disampaikan agar pihak yang berkepentingan maklum. Bogor, 28 Desember 2015 PT EQUALITY INDONESIA

Ucep Sucitra, A.Md. Manager Sub Divisi Sertifikasi LK Industri

LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK – 006 – IDN

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA Nomor : 188/EQI-KEP.Cert/XII/2015 TENTANG PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PADA KELOMPOK ASPANGGA DI KABUPATEN PURBALINGGA PROVINSI JAWA TENGAH KESEPAKATAN KELOMPOK TANGGAL 22 APRIL 2015 JUMLAH 6 ANGGOTA DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA Menimbang : a. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil Verifikasi pada Kelompok ASPANGGA Berita Acara Penyerahan Laporan Nomor 136/EQI-F090 tanggal 17 Desember 2015; b. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar Rekomendasi Nomor 135/EQI-F037 tanggal 17 Desember 2015 dan Tinjauan Hasil Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan Nomor 167/EQI-F039 tanggal 21 Desember 2015 dan pernyataan pemeriksaan yang disahkan oleh Pengambil Keputusan; c. bahwa hasil Pengambilan Keputusan dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Indikator Penilaian/Verifikasi (EQI-F077) Nomor Urut 186 tanggal 21 Desember 2015 menunjukkan Kelompok ASPANGGA telah “MEMENUHI” seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK); d. bahwa dengan hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf c, sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014, Kelompok ASPANGGA telah memenuhi syarat untuk diberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK).

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang; 2. Peraturan Pemerintah Nomor : 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional; 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 3 Tahun 2008 dan Nomor : 16; 4. Peraturan Presiden Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia National Single Window; 5. ISO/IEC Guide 65-1996 (Pedoman BSN 401-2000) Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk; 6. Pedoman KAN 402 – 2007 - Panduan Interpretasi Untuk Butir-Butir Pedoman BSN 4012000 : Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk; 7. ISO/IEC Guide 23:1982 : Methods of Indicating Confirmity with Standards for Third-party Certification Systems: 8. SNI ISO/IEC 17065:2012 tentang Penilaian Kesesuaian – Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa; 9. ISO/IEC 19011:2011 (SNI ISO/IEC 19011:2012) : Panduan Audit Sistem Manajemen (Guidelines for Auditing Management Systems); Halaman 1 dari 4


10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.21/MenLHK-II/2015 tanggal 1 Juni 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak; 11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.41/Menhut-II/2014 tanggal 10 Juni 2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan kayu yang berasal dari Hutan Alam sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.43/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015; 12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.42/Menhut-II/2014 tanggal 10 Juni 2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan kayu yang berasal dari Hutan Tanaman Industri pada Hutan Produksi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.42/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015; 13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.38/Menhut-II/2009 tanggal 12 Juni 2009 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.95/Menhut-II/2014 tanggal 29 Desember 2014; 14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan; 15. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Tanda V-Legal; 16. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 418/Menhut-VI/2012 tentang Sistem Informasi Verifikasi Legalitas Kayu; 17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan Penerbitan Dokumen V-Legal; 18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 28/M-DAG/Per/6/2009 tentang Ketentuan Pelayanan Perijinan Ekspor dan Impor dengan Sistem Elektronik melalui INATRADE dalam kerangka Indonesia National Single Window; 19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 97/M-DAG/PER/12/2014 Tanggal 24 Desember 2014 jo. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 66/M-DAG/PER/8/2015 Tanggal 27 Agustus 2015 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan; 20. Perjanjian Kerjasama Antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) tentang Penggunaan Tanda V-Legal; 21. DPLS 14 Rev.0 : Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dan perubahannya; 22. Sertifikat Akreditasi oleh Lembaga Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LVLK-006IDN tanggal 18 Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO/IEC Guide 65:1996 General requirements for bodies operating product certification systems dengan masa berlaku sampai dengan 17 Agustus 2015 yang diperbaharui dengan sertifikat Re-Akreditasi tanggal 18 Agustus 2015 dengan masa berlaku sampai 17 Agustus 2019 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK 6202/Menhut-VI/BPPHH/2011 Tanggal 26 Agustus 2011 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 Tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI); 23. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.2819/Menlhk PHPL/PPHH/2015 tanggal 25 Juni 2015 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT EQUALITY Indonesia Sebagai Penerbit Dokumen V-Legal; Halaman 2 dari 4


24. Peraturan Dlrektur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan penerbitan dokumen V-Legal; 25. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK); 26. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Noomor : P.15/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2015 tentang Mekanisme Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Penerbit Dokumen V-Legal; 27. Manual Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Sertifikasi Legalitas Kayu (SLK) beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia.

Memperhatikan : Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : PSC-024/2015 tanggal 30 Oktober 2015.

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PADA KELOMPOK ASPANGGA DI KABUPATEN PURBALINGGA PROVINSI JAWA TENGAH KESEPAKATAN KELOMPOK TANGGAL 22 APRIL 2015 JUMLAH 6 ANGGOTA. PERTAMA

: Kelompok ASPANGGA dinyatakan “LULUS” dan berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Nomor : 160/EQC-VLK/XII/2015. KEDUA : Sertifikat mulai berlaku dari tanggal 21 Desember 2015 sampai dengan tanggal 20 Desember 2018 selama Kelompok ASPANGGA (Pemegang Sertifikat) tetap memenuhi persyaratan standar sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014. KETIGA : Sertifikat, Logo dan Tanda V-Legal yang diterbitkan oleh PT EQUALITY Indonesia dapat dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur atau pun iklan di televisi sebagaimana Panduan Sistem yang ditetapkan. KEEMPAT : Apabila Pemegang Sertifikat memerlukan penerbitan Dokumen V-Legal dan atau penggunaan Tanda V-Legal, PT EQUALITY Indonesia dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan Tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui ”Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal”, mencakup kewajiban dan hak PT EQUALITY Indonesia serta kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat. KELIMA : Pemegang Sertifikat harus melaporkan kepada PT EQUALITY Indonesia apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen Pemegang Sertifikat. KEENAM : PT EQUALITY Indonesia akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana Diktum KELIMA melalui Penilikan (surveillance) atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus). KETUJUH : Penilikan (Surveillance) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilikan dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan. KEDELAPAN : Percepatan Penilikan (Audit Khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan; dengan segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan; untuk menindaklanjuti kondisi-kondisi yang berkaitan dengan: Halaman 3 dari 4


a. Masukan dari Pemantau Independen (PI) berkaitan dengan kinerja Pemegang Sertifikat; b. Informasi lain yang menunjukkan Pemegang Sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku; c. Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap kondisi sebagaimana diktum KELIMA; d. Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan; e. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya. KESEMBILAN : Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak). KESEPULUH : Sertifikat dapat dicabut apabila : a. Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat; b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu illegal; c. Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut. d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak). KESEBELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : Bogor Pada Tanggal : 21 Desember 2015 PT EQUALITY Indonesia

Ir. Agustri Warsono Direktur Utama Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth : 1. 2. 3.

Ketua Kelompok ASPANGGA, di Purbalingga; Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, di Jakarta; Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Kepala Bagian Program dan Pelaporan.

Halaman 4 dari 4


DAFTAR ANGGOTA KELOMPOK ASPANGGA KABUPATEN PURBALINGGA PROVINSI JAWA TENGAH JUMLAH 6 ANGGOTA NO 1.

PEMEGANG IZIN UD SAMIJAYA

2.

UD LIMBAH SARI

3.

UD ITTIBAR IKHTIAR

4.

UD PUTRA MANDIRI

5.

UD LESTARI

6.

UD DWI KEMALA

ALAMAT

SK IUIPHHK

Desa Timbang RT 18/05 Kec. Kejobong Kab. Purbalingga Prov. Jawa Tengah Desa Nangkod RT. 01 RW. 03, Kec. Kejobong Kab. Purbalingga Prov. Jawa Tengah Desa Bodas Karangjati RT. 01 RW. 04, Kec. Rembang Kab. Purbalingga Prov. Jawa Tengah Desa Bumisari RT. 07 RW. 04, Kec. Bojongsari Kab. Purbalingga Prov. Jawa Tengah Desa Karangreja RT. 02 RW. 02, Kec. Karangreja Kab. Purbalingga

Nomor: 503/25/II/IUIPH HK/2013 tertanggal 12 Februari 2013 Nomor: 503/09/IUIPHH K/II/2010 tanggal 16 Februari 2010 Nomor: 503/08/IV/IUIP HHK/2013 tanggal 24 April 2013

Desa Gunungkarang RT 01 RW 01, Kec. Bobotsari Kab. Purbalingga Prov. Jawa Tengah

Nomor: 503/15/IUIPHH K/IV/2010 tanggal 14 Mei 2010 Nomor: 503/24/XI/IUIP HHK/2011 tanggal 17 Nopember 2011 Nomor: 503/08/IUIPHH K/II/2010 tertanggal 10 Februari 2010

JENIS PRODUKSI Balken, Kaso dan Kusen

KAPASITAS 1.610 M³/tahun

Palet, Papan, Kaso dan Reng

2.000 M³/tahun

Balken, Kaso dan Papan

2.000 M³/tahun

Palet, Papan dan Kaso

2.000 M³/tahun

Saw Timber, Balken, Papan dan Usuk

1.680 M³/tahun

Palet dan Peti Gula

600 M³/tahun

Bogor, 21 Desember 2015 PT EQUALITY Indonesia

Ir. Agustri Warsono Direktur Utama

Lampiran Sertifikat Legalitas Kayu Nomor : 160/EQC-VLK/XII/2015

Lampiran 1 dari 1

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (1)

(2)

Identitas LVLK a. Nama Lembaga

:

PT EQUALITY Indonesia

b. Nomor Akreditasi

:

LVLK-006-IDN

c. Alamat

:

d. Nomor Telepon Nomor Faks E-mail e. Direktur

: : : :

JL Sukaraja No 72 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor16710 0251-7550722, 7157103 0251-7550724 [email protected] Ir. Agustri Warsono

f. Standar

:

g. Tim Audit

:

h. Tim Pengambil Keputusan Identitas Auditee

:

1. Ir. Agustri Warsono (Ketua PK) 2. Rita Sugiarti, S.Hut (Peninjau/ Anggota PK)

a. Nama Pemegang Izin/Hak Pengelolaan

:

KEOMPOK ASPANGGA Anggota: 1. UD SAMJAYA (Sampel) 2. UD LIMBAH SARI 3. UD ITTIBAR IKHTIAR (Sampel) 4. UD PUTRA MANDIRI (Sampel) 5. UD LESTARI 6. UD DWI KEMALA

b. Nomor & Tanggal SK

:

c. Kapasitas d. Nomor & Tanggal SK Perubahan e. Kapasitas

: :

Kesepakatan Kelompok Aspangga, tanggal 22 April 2015. 1. UD SAMJAYA, SK No. 503/25/II/IUIPHHK/2013 tertanggal 12 Februari 2013 2. UD LIMBAH SARI, SK No. 503/09/IUIPHHK/II/2010 tanggal 16 Februari 2010. 3. UD ITTIBAR IKHTIAR, SK No. 503/08/IV/IUIPHHK/2013 tanggal 24 April 2013. 4. UD PUTRA MANDIRI, SK No. 503/15/IUIPHHK/IV/2010 tanggal 14 Mei 2010. 5. UD LESTARI, SK No. 503/24/XI/IUIPHHK/2011 tanggal 17 Nopember 2011. 6. UD DWI KEMALA, SK No. 503/08/IUIPHHK/II/2010 tertanggal 10 Februari 2010. Seluruh anggota memiliki kapasitas di sampai 2.000 M3/Tahun -

:

-

f. Alamat kantor

:

Desa Bumisari RT 08 RW 04 Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah

EQI-F103.1.0/20120126

Perdirjen BUK No.14/VI-BPPHH/2014 Jo. P.1/VI-BPPHH/2015 Permenhut No. 43/Menhut-II/2014 Jo. PermenLHK P.95/Menhut-II/2014. Hari Seno Aji, S Hut (Lead Auditor)

Halaman 1 dari 31

g. Nomor telepon Nomor Fax E-mail

: : :

-

: : :

Sampang Priyono H. Ketut Karma Choyin

h. Pengurus - Ketua - Sekretaris - Bendahara

(3) Ringkasan Tahapan Tahapan

Waktu dan Tempat

Ringkasan Catatan

Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)

Tidak ada

Pertemuan Pembukaan

Tanggal 30 November 2015  Pertemuan dilaksanakan di Kantor di Sekretariat Kelompok Koordinator Kelompok Aspangga Aspangga Kabupaten Kabupaten Purbalingga. Perkenalan Purbalingga anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup verifikasi, menyampaikan jadwal/rencana kerja verifikasi, menyampaikan metodologi dan prosedur verifikasi, menyampaikan ketidaksesuaian pada verifikasi, serta menkonfirmasikan waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan.  Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP.

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

-

-

-

Tanggal 1-2 Desember 2015 di Anggota Sampel UD Samjaya Tanggal 3-4 Desember 2015 di Anggota Sampel UD Ittibar Ikhtiar Tanggal 5-6 Desember 2015 di Anggota sampel UD Putra Mandiri

-

 Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen dan menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.6 Peraturan Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VIBPPHH/2014 Jo. P.1/VI-BPPHH/2015.  Untuk menguji kebenaran data, tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.6 Peraturan Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VIBPPHH/2014 Jo. P.1/VI-BPPHH/2015.

Pertemuan Penutupan

Tanggal 7 Desember 2015 di  Menyampaikan ucapan terima kasih Sekretariat Kelompok kepada Kelompok Aspangga atas Aspangga Kabupaten kerjasamanya selama verifikasi. Purbalingga .  Menyampaikan daftar periksa VLK  Pertemuan penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP

Pengambilan Keputusan

Tanggal, 21 Desember 2015,  Rapat pengambilan keputusan di Ruang Meeting PT meninjau dokumen verifikasi yang EQUALITY Indonesia. diajukan untuk menjamin bahwa verifikasi dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia.

EQI-F103.1.0/20120126

Halaman 2 dari 31

(4) Resume Hasil Penilaian : 1. UD SAMJAYA Kriteria/Indikator/Verifier

Nilai

Ringkasan Justifikasi

Prinsip P.1 : Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah. Kriteria K1.1 : Unit usaha dalam bentuk (a) Industri pengolahan dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah Indikator 1.1.1: Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah Verifier a Akte pendirian perusahaan dan perubahan terakhir

NA

UD. SAMJAYA adalah industry Pengolahan kayu milik perseorangan dengan pemilik yaitu : Nama : Sampang Priyono NIK : 3303030206810002 Alamat : Desa Timbang RT 18 RW 05, Kec. Kejobong Kab. Purbalingga. Identitas pada KTP, yaitu namanya telah sesuai dengan nama pemilik pada Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) yang dimiliki Auditee.

Verifier.b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam IUI atau Izin Usaha Tetap (IUT)atau Tanda Daftar Industri(TDI)

MEMENUHI

Auditee memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan yang sah dan masih berlaku, yaitu SIUP No. 503.7/524/11.27/PK/II/2013/P tanggal 12 Februari 2015. Data dan informasi yang tercantum pada SIUP sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan dan masih berlaku selama perusahaan masih menjalankan usahanya.

Verifier.c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)

MEMENUHI

Audtee memiliki dokumen Izin Gangguan (HO) yang telah sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Purbalingga dan telah diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Purbalingga dengan Nomor: 503/95/2013 tanggal 12 Februari 2013. Data yang tercantum dalam dokumen tersebut sesuai peruntukan dan bidang usahanya dan masih berlaku sampai dengan tanggal 12 Februari 2018.

Verifier.d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

MEMENUHI

Dokumen TDP yang dimiliki oleh Auditee dengan Nomor : 112854708967, tanggal 12 Februari 2013 telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan telah mengacu pada Undang Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan. Informasi yang tercantum pada TDP sesuai dengan bidang usaha dan peruntukannya.

Verifier,e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

MEMENUHI

Auditee telah memiliki dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang diterbitkan oleh KPP Pratama Purbalingga Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I atas nama

EQI-F103.1.0/20120126

Halaman 3 dari 31

Kriteria/Indikator/Verifier

Nilai

Ringkasan Justifikasi Sampang Priyono sebagai penanggung jawab auditee dengan nomor : 24.099.923.5529.000 Terdaftar pada tanggal 20 Februari 2007, telah sesuai dengan dokumen IUIPHHK.

Verifier.f. AMDAL/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL)– Upaya Pemantauan Lingkungan Pengelolaan Lingkungan

MEMENUHI

Auditee telah memiliki Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan (SPPL) yang dibuat pada tanggal 02 Februari 2015 dan telah disampaikan kepada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga pada tanggal 25 Agustus 2015 dengan nomor bukti penerimaan oleh BLH Nomor 660.1/093/K-VIII/2015 tanggal 25 Agustus 2015 dan telah di Cap basah.

Verifier g. Izin Uaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT) atau Tanda Daftar Industri (TDI)

MEMENUHI

Auditee telah memperoleh Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) berdasarkan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Purbalingga dengan Nomor: 503/25/II/IUIPHHK/2013 tertanggal 12 Februari 2013. Kapasitas Izin Produksi yang diberikan adalah 1.610 Meter Kubik/Tahun, dengan total investasi sebesar Rp 50.000.000, Masa berlaku IUIPHHK adalah selama perusahaan masih beroperasi.

Verifier.h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk Industri Primer Hasil Hutan (IPHH).

MEMENUHI

Auditee telah membuat RPBBI Tahun 2015 dan telah disampaikan kepada Dinas Pertanian, Kehutanan Dan Perkebunan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dan terdapat Tanda Terima dari petugas penerima tanggal 29 Januari 2015. Auditee juga telah menyampaikan laporan realisasi pemenuhan bahan baku IPHHK setiap bulan kepada Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten Purbalingga.

Indikator.1.1.2 Eksportir produk kayu adalah eksportir yang memiliki izin sah, berupa eksportir produsen Verifier Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK).

NA

Auditee tidak melakukan penjualan ekspor dan tidak memiliki dokumen Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK), sehingga verifier ini tidak diterapkan.

K.1.2 Importir kayu dan produk kayu Indikator 1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah. Verifier Dokumen pengakuan dan/atau pengenal sebagai importir

EQI-F103.1.0/20120126

NA

Auditee tidak melakukan pembelian bahan baku maupun produk dari luar negeri (impor), sehingga verifier ini tidak diterapkan.

Halaman 4 dari 31


Nilai


Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) Verifier Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (duediligence) importir

NA


Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

MEMENUHI

Auditee termasuk kedalam Kelompok IUIPHHK ASPANGGA yang didirikan berdasarkan Kesepakatan pada tanggal 22 April 2015 yang terdiri dari 6 (enam) anggota, yaitu 1. UD SAMJAYA 2. UD LIMBAH SARI 3. UD ITTIBAR IKHTIAR 4. UD PUTRA MANDIRI 5. UD LESTARI 6. UD DWI KELANA Kesepakatan yang dibuat telah ditandatangani oleh seluruh anggota dan telah diberi materai cukup.

Prinsip P.2 : Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya. Kriteria K2.1. Keberadaan dan penerapan system penulusuran bahan baku dan hasil olahannya Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sahVerifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli

MEMENUHI

Bahan baku yang diterima auditee berupa kayu bulat yang berasal dari hutan rakyat, yang diperoleh melalui pembelian secara bebas tanpa melalui kontrak Perjanjian Kerja Sama, dimana selama Periode audit yaitu bulan Maret sampai Mei 2015 (tiga bulan terakhir) telah melakukan pembelian bahan baku berupa kayu bulat. Berdasarkan hasil pemeriksaan, auditee telah menerima kayu sebanyak 14 kali.

Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

NA

Seluruh kayu bulat yang diterima Auditee berasal dari kayu rakyat yang dilengkapi dengan Nota Angkutan, bukan kayu bulat yang berasal dari hutan negara, sehingga verifier ini tidak diterapkan.

Verifier c.

NA

Bahan Baku yang diterima oleh auditee

EQI-F103.1.0/20120126

Halaman 5 dari 31

Kriteria/Indikator/Verifier Berita acara serah terima kayu dan/ atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Nilai

Ringkasan Justifikasi berasal dari hutan rakyat sehingga tidak wajib dilakukan pemeriksaan oleh petugas kehutanan dan tidak wajib dibuatkan BA serah terima kayu dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.

Verifier. d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

MEMENUHI

Seluruh bahan baku yang diterima oleh auditee adalah berupa kayu bulat yang berasal dari hutan rakyat, dimana pengirimannya disertai dengan dokumen angkutan hasil hutan berupa Nota Angkutan. Berdasarkan hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku periode bulan Agustus - Oktober 2015, seluruh bahan baku kayu yang datang ke auditee telah dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa Nota Angkutan, sebanyak 14 dokumen dengan volume 141,317 M3, seluruh jumlah /keping dan volume didalam dokumen Nota Angkutan telah sesuai dengan LMKB pada periode yang sama.

Verifier. e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.

NA

Berdasarkan pemeriksaan terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama periode bulan Agustus - Oktober 2015 Auditee tidak mempergunakan bahan baku kayu bulat yang berasal dari kayu bongkaran atau sejenisnya, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.

Verifier.f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.

NA

Berdasarkan pemeriksaan terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama periode bulan Agustus - Oktober 2015 Auditee tidak mempergunakan bahan baku kayu bulat yang berasal dari kayu limbah industri, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.

Verifier g. Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/ Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok.

MEMENUHI

Selama periode audit yaitu periode bulan Agustus sampai dengan Oktober 2015 telah melakukan pembelian bahan baku sebanyak 14 kali, dan telah dilengkapi DKP sebanyak 14 dokumen. Sebagai panduan dalam pedoman terkait DKP, auditee telah menyusun Prosedur Pemeriksaan Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP) yang dijadikan pedoman dalam pengecekan terhadap penerbit DKP yang disahkan pada tanggal 04 Desember 2014. Telah terdapat Surat Penunjukan Petugas Pemeriksa DKP dengan nomor : 13/S.J/XII/2014 tanggal 04 Desember 2014, yang menunjuk Muhammad Husain sebagai petugas yang bertanggungjawab dalam Pemeriksaan terhadap DKP dan pemasok yang menerbitkan DKP.

EQI-F103.1.0/20120126

Halaman 6 dari 31

Kriteria/Indikator/Verifier Verifier.h. Dokumen pendukung RPBBI

Nilai


MEMENUHI

Auditee telah membuat RPBBI Tahun 2015 dan telah disampaikan kepada Dinas Pertanian, Kehutanan Dan Perkebunan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dan terdapat Tanda Terima dari Dinas Kehutanan Dan Perkebunan tanggal 26 Januari 2015 yang ditanda tangani oleh petugas penerima.

Indikator 2.1.2 Importir mampu membukti kan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah Verifier.a. Pemberitahuan (PIB).

NA

Dalam pemenuhan bahan baku kayu bulat, Auditee tidak menggunakan kayu impor, sehingga verifier ini tidak diterapkan.

Verifier. b. Bill of Lading (B/L)

NA


Verifier. c. Packing List (P/L)

NA


Verifier. d. Invoice

NA


Verifier. e. Deklarasi impor

NA


Verifier. f Rekomendasi impor

NA


Verifier. g Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk).

NA


Verifier. h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya

NA


Verifier. i Bukti penggunaan kayu impor

NA


Impor

Barang

Indikator 2.1.3. Unit Usaha menerapkan system penulusuran kayu Verifier.a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.

EQI-F103.1.0/20120126

MEMENUHI

Auditee telah memiliki tally sheet/rekaman penerimaan kayu bulat yang dibuat dalam buku catatan pada saat kayu bulat diturunkan dari kendaraaan dan untuk proses penggergajian, rekaman hasil produksi kayu gergajian dicatat dalam Daftar Hasil Kayu Gergajian dan keduanya direkap/dimasukan dalam laporan bulanan produksi kayu

Halaman 7 dari 31


Nilai

Ringkasan Justifikasi gergajian. Dalam pelaksanaan penerimaan kayu bulat dan hasil produksi kayu gergajian, tally sheet/rekaman /laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.

Verifier b. Laporanproduksi hasil olahan

MEMENUHI

Laporan hasil produksi Auditee selama periode bulan Agustus sampai dengan Oktober 2015, telah sesuai dengan data yang terdapat pada Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK) pada periode yang sama. Nilai rendemen Auditee sebesar 60,84 % tidak melebihi standar yang ditetapkan pemerintah sebesar 40 – 65%.

Verifier.c. Produksi industry tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan

MEMENUHI

Kapasitas produksi Auditee berdasarkan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Purbalingga dengan Nomor: 503/25/II/IUIPHHK/2013 tanggal 12 Februari 2013 adalah sebesar 1.610 M3/Tahun, sedangkan realisasi produksi kayu gergajian Auditee periode Agustus sampai dengan Oktober 2015, yaitu sebesar 85,9811 M3, sehingga belum melebihi kapasitas terpasang yang diizinkan.

Verifier.d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan

NA

Berdasarkan dokumen penerimaan bahan baku kayu bulat periode Agustus – Oktober 2015, tidak terdapat bahan baku yang berasal dari kayu lelang, sehingga verifier ini tidak diterapkan.

Verifier.e Dokumen LMKB/ LMKBK dan LMHHOK

MEMENUHI

Auditee telah memiliki dokumen Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) dan Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK) Periode Agustus sampai dengan Oktober 2015. Dokumen tersebut dibuat setiap bulan dan telah dilaporkan kepada intasi terkait yaitu UPT Penatausahaan Kayu Dinas Pertanian, Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten Purbalingga. Dokumen LMKB dan LMHHOK yang dimiliki Auditee telah sesuai dengan dokumen pendukung lainnya yaitu dokumen penerimaan kayu bulat berupa Nota Angkutan, Laporan Produksi, dokumen pengiriman kayu gergajian berupa Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO).

Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga). Verifier a Dokumen S - LK atau DKP

EQI-F103.1.0/20120126

NA

Auditee tidak melakukan kontrak jasa dengan pihak lain, sehingga verifier ini tidak diterapkan.

Halaman 8 dari 31


Nilai


Verifier .b Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)

NA


Verifier .c Berita acara serah terima kayu yang dijasakan

NA


Verifier.d Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa

NA


Verifier.e Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa

NA


Prinsip P.3: Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi Kriteria. K.3.1 Perdagangan atau pemindah - tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Indikator. 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

MEMENUHI

Seluruh kayu gergajian yang dikirim Auditee telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) yang dilampiri dengan Daftar Kayu Olahan (DKO). FA-KO diterbitkan oleh penerbit FA-KO yang merupakan pemegang Kartu Tenaga Teknis PHPL PKG-J, yaitu: SAMPANG PRIYONO, nomor register 00661-08/PKG-R/XVI/2013 dan masih berlaku sampai dengan 24 Maret 2016.

Kriteria K.3.2. Pengapalan Kayu Olahan Untuk Ekspor Indikator 3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Ekspor Barang (PEB).

Pemberitahuan

Verifier .a Produk hasil olahan kayu yang diekspor

NA

Berdasarkan pemeriksaan terhadap dokumen LMHHOK periode bulan Aguastus-Oktober 2015 dan dokumen legalitas perizinan, Auditee bukan merupakan ekspotir, produk yang dihasilkan berupa kayu gergajian hanya dikirim di dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diterapkan.

Verifier. b. PEB

NA


EQI-F103.1.0/20120126

Halaman 9 dari 31


Nilai


Verifier. c. Packing list

NA


Verifier.d. Invoice

NA


Verifier e. B/L

NA


Verifier .f. Dokumen Lisensi Ekspor (V-Legal)

NA


Verifier. g. Hasil verifikasi teknis (laporan surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis

NA


Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.

NA


Verifier. i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang di batasi perdagangannya

NA


Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V - Legal

EQI-F103.1.0/20120126

Halaman 10 dari 31


Nilai


Verifier Tanda V – Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan

NA

Berdasarkan Peraturan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.95/Menhut-II/2014 tanggal 22 Desember 2014 pasal 11 ayat 11 : yang wajib menerapkan penandaan tanda VLegal adalah bagi pemegang izin yang telah memperoleh S-LK atau S-PHPL. Auditee merupakan pemegang IUIPHHK yang baru dilakukan verifikasi awal secara kelompok dalam rangka memperoleh S-LK, sehingga Auditee belum berkewajiban untuk menerapkan penandaan tanda V-Legal pada kayu maupun produk kayunya, sehingga verifier ini diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan.

Prinsip P.4: Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan. Kriteria K.4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja Indikator 4.1.1 Prosedur dan implementasi K3 Verifier a. Pedoman/ prosedur K3

MEMENUHI

Verifier.b. Implementasi K3 MEMENUHI

Verifier.c Catatan kecelakaan kerja

MEMENUHI

Auditee telah memiliki prosedur keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dalam pelaksanaan kegiatan operasional di lapangan, dan untuk mendukung terlaksananya program K3, Auditee juga telah memiliki penanggungjawab K3 berdasarkan Surat Penunjukan penanggungjawab K3 yang ditanda tangani oleh Pimpinan Perusahaan dengan nomor : 14/S.J/XII/2014 pada tanggal 4 Desember 2014. Auditee telah mengimplementasikan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di dalam menjalankan kegiatan usahanya, dengan cara membuat jalur evakuasi dan titik berkumpul yang ditempel di tempat terbuka dengan jelas sehingga memudahkan karyawan apabila suatu saat terjadi bencana. Auditee juga telah menyediakan peralatan Kesehatan dan Keselamatan Kerja, seperti Kotak P3K, APAR, Hidrant, Alat Pelindung Diri (APD), seperti masker dan sarung tangan. Auditee telah memiliki catatan kecelakaan kerja dalam bentuk Buku Catatan Kecelakaan Kerja Penggergajian Kayu UD Samjaya. Selama periode bulan Agustus sampai dengan Oktober 2015 tidak pernah terjadi kasus kecelakaan kerja (Nihil).

Kriteria K.4.2 Pemenuhan hak hak tenaga kerja Indikator. 4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja

EQI-F103.1.0/20120126

Halaman 11 dari 31

Kriteria/Indikator/Verifier Verifier : Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

Nilai

MEMENUHI

Ringkasan Justifikasi Auditee merupakan industri jasa penggergajian secara perorangan dan Jumlah karyawannya 3 orang, sehingga Auditee belum bisa membentuk serikat pekerja, namun Auditee telah membuat Surat Pernyataan Kebebasan Berserikat pada tanggal 4 Desember 2015 yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan tentang kebebasan untuk terlibat atau membentuk serikat pekerja.

Indikator 4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempeker jakan karyawan > 10 orang. Verifier : Ketersediaan dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja

NA

Berdasarkan daftar karyawan Auditee, jumlah karyawannya hanya 3 orang, sehingga tidak wajib membuat Peraturan Perusahaan, sehingga verifier ini tidak diterapkan.

Indikator. 4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan) Verifier : Pekerja yang masih di bawah umur

MEMENUHI

Auditee tidak memperkerjakan tenaga di bawah umur, jumlah karyawan Auditee sebanyak 3 (tiga) orang, dengan usia karyawan termuda dengan Tanggal Lahir 1992 (23 tahun).

Nilai


2. UD ITTIBAR IKHTIAR Kriteria/Indikator/Verifier

Prinsip P.1: Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah. Kriteria K1.1 : Unit usaha dalam bentuk (a) Industri pengolahan dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah Indikator 1.1.1: Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah Verifier a Akte pendirian perusahaan dan perubahan terakhir

Verifier.b. Surat Izin Usaha Perdagangan

EQI-F103.1.0/20120126

NA

MEMENUHI

UD. ITTIBAR IKHTIAR adalah industri Pengolahan kayu milik perseorangan dengan pemilik yaitu : Nama : Narso NIK : 3303130702780002 Alamat : Desa Bodaskarangjati RT 01 RW 04, Kec. Rembang Kab. Purbalingga Sebagai perusahaan milik perseorangan, auditee tidak mempunyai kewajiban memiliki akte pendirian, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan. Auditee telah memiliki dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil dengan nomor : 503.7/171/11.27/MK-Reg/IV/2013 Halaman 12 dari 31

Kriteria/Indikator/Verifier (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam IUI atau Izin Usaha Tetap (IUT)atau Tanda Daftar Industri(TDI)

Nilai

Ringkasan Justifikasi tanggal 23 April 2013 yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Data dan informasi yang tercantum pada SIUP sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan dan masih berlaku selama perusahaan masih menjalankan usahanya.


MEMENUHI

Audtee memiliki dokumen Izin Gangguan (HO) yang telah sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Purbalingga dan telah diterbitkan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Purbalingga dengan Nomor: 503/185/2011 tanggal 10 Maret 2011. Data yang tercantum dalam dokumen tersebut sesuai peruntukan dan bidangnya.


MEMENUHI

Dokumen TDP yang dimiliki oleh Auditee dengan Nomor : 112854707509 tanggal 23 April 2013 dengan masa berlaku sampai dengan 28 Agustus 2017 telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan telah mengacu pada Undang Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan. Informasi yang tercantum pada TDP sesuai dengan bidang usaha dan peruntukannya.

Verifier,e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

MEMENUHI

Auditee telah memiliki dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang diterbitkan oleh KPP Pratama Purbalingga Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I dengan nomor: 04.264.975.4-529.000, an Narso, Desa Bodaskarangjati, Kec. Rembang Kab. Purbalingga. Terdaftar tanggal 16 September 2015. Seluruh keterangan dan informasi dalam dokumen NPWP sesuai dengan dokumen sah lainnya.


MEMENUHI

Auditee telah membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan (SPPL) yang dibuat pada tanggal 25 Agustus 2015dan telah disampaikan kepada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga dan telah diterima pada tanggal 25 Agustus 2015 dengan nomor bukti penerimaan oleh BLH Nomor 660.1/098/K-VIII/2015 dan telah di Cap basah.


MEMENUHI

Auditee telah memperoleh Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) berdasarkan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Purbalingga dengan

EQI-F103.1.0/20120126

Halaman 13 dari 31


Nilai

Ringkasan Justifikasi Nomor: 503/08/IV/IUIPHHK/2010 tertanggal 24 April 2013. Kapasitas Izin Produksi yang diberikan adalah 2.000 Meter Kubik/Tahun, dengan total investasi sebesar Rp 100.000.000, Masa berlaku IUIPHHK adalah selama perusahaan masih beroperasi.


MEMENUHI

Auditee telah membuat RPBBI Tahun 2015 dan telah disampaikan kepada Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dan terdapat Tanda Terima dari petugas penerima tanggal 4 Februari 2015. Auditee juga telah menyampaikan laporan realisasi pemenuhan bahan baku IPHHK setiap bulan kepada Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten Purbalingga.


NA



NA



NA



EQI-F103.1.0/20120126

MEMENUHI

Auditee termasuk kedalam Kelompok Usaha IUIPHHK ASPANGGA yang didirikan berdasarkan Kesepakatan pada tanggal 22 April 2015 yang terdiri dari 6 (enam) anggota, yaitu 1. UD Samjaya 2. UD Limbah Sari Halaman 14 dari 31


Nilai

Ringkasan Justifikasi 3. UD Ittibar Ikhtiar 4. UD Putra Mandiri 5. UD Lestari 6. UD Dwi Kemala Kesepakatan yang dibuat telah ditandatangani oleh seluruh anggota dan telah diberi materai cukup.

Kriteria K2.1. Keberadaan dan penerapan system penulusuran bahan baku dan hasil olahannya Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sahVerifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli

MEMENUHI

Seluruh kayu bulat yang diterima Auditee telah diperiksa oleh petugas penerima dituangkan di dalam catatan sederhana (tally sheet). Kayu bulat yang masuk juga seluruhnya telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah yaitu yang berasal dari hutan rakyat menggunakan Nota Angkutan.

Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

NA

Selama periode 3 (tiga) bulan terakhir, atau periode Agustus – Oktober 2015, Auditee tidak melakukan pembelian bahan baku kayu bulat baik dari hutan Negara maupun hutan hak (rakyat), sehingga verifier ini tidak diterapkan. (NA)

Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/ atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah

NA

Selama periode 3 (tiga) bulan terakhir, atau periode Agustus – Oktober 2015, Auditee tidak melakukan pembelian bahan baku kayu bulat baik dari hutan Negara maupun hutan hak (rakyat), sehingga verifier ini tidak diterapkan. (NA)


MEMENUHI

Seluruh kayu yang masuk ke penggergajian Auditee selama periode bulan Agustus – Oktober 2015 telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah, yaitu Nota Angkutan. Jumlah dokumen angkutan yang diterima sebanyak 39 set dokumen dengan jumlah batang sebanyak 24.096 batang dengan volume 422,886 M3 dan telah sesuai dengan dokumen Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) pada periode yang sama.

Verifier. e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil

NA

Berdasarkan pemeriksaan terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama periode bulan Agustus - Oktober 2015 Auditee tidak mempergunakan bahan baku kayu bulat yang berasal dari kayu bongkaran atau sejenisnya, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.

EQI-F103.1.0/20120126

Halaman 15 dari 31

Kriteria/Indikator/Verifier bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.

Nilai



NA



MEMENUHI

Untuk penerimaan kayu bulat yang berasal dari pemasok/suplier yang belum memiliki sertifikat legalitas kayu, seluruhnya telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah dan dilengkapi dengan Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP). Auditee juga telah memiliki prosedur pengecekan DKP dan telah menunjuk petugas penanggungjawab dalam pengecekan pemasok dan DKP.

Verifier.h. Dokumen pendukung RPBBI

MEMENUHI

Auditee telah membuat RPBBI Tahun 2015 dan telah disampaikan kepada Dinas Pertanian, Kehutanan Dan Perkebunan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dan terdapat Tanda Terima dari Dinas Kehutanan Dan Perkebunan tanggal 26 Januari 2015 yang ditanda tangani oleh petugas penerima.


NA



NA



NA



NA



NA



NA



NA


Verifier. h. Dokumen

NA

Dalam pemenuhan bahan baku kayu bulat, Auditee tidak menggunakan kayu impor,

lain

EQI-F103.1.0/20120126

Impor

yang

Barang

relevan

Halaman 16 dari 31

Kriteria/Indikator/Verifier (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya Verifier. i Bukti penggunaan kayu impor

Nilai

NA

Ringkasan Justifikasi sehingga verifier ini tidak diterapkan.



MEMENUHI

Auditee telah memiliki tally sheet/rekaman penerimaan kayu bulat yang dibuat dalam buku catatan pada saat kayu bulat diturunkan dari kendaraaan dan untuk proses penggergajian, rekaman hasil produksi kayu gergajian dicatat dalam Daftar Hasil Kayu Gergajian dan keduanya direkap/dimasukan dalam laporan bulanan produksi kayu gergajian. Dalam pelaksanaan penerimaan kayu bulat dan hasil produksi kayu gergajian, tally sheet/rekaman /laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.


MEMENUHI

Laporan hasil produksi Auditee selama periode bulan Agustus sampai dengan Oktober 2015, telah sesuai dengan data yang terdapat pada Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK) pada periode yang sama. Nilai rendemen Auditee sebesar 76,87% indikasi dari hasil rendemen tinggi dikarenakan ada hasil produksi dari jasa dimasukan terhadap perolehan hasil produksi. Dan untuk realisasi dilapangan terhadap peraturan tentang rendemen masuk dalam standar sesuai dengan peraturan Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan (Perdirjen BUK) Nomor: P.12/VI-BPPHH/2014 tanggal 9 Desember 2014 Tentang Rendemen Kayu Olahan Industri Primer Hasil Hutan Kayu dan terdapat hubungan yang logis antara input – output dan hasil rendemen.

Verifier.c. Produksi industry tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan

MEMENUHI

Kapasitas produksi Auditee berdasarkan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Purbalingga dengan Nomor: 503/08/IV/IUIPHHK/2013 tanggal 24 April 2013 adalah sebesar 1.200 M3/Tahun, sedangkan realisasi produksi kayu gergajian Auditee periode Agustus sampai dengan Oktober 2015, yaitu volume sebesar 325,060 M3, sehingga belum melebihi kapasitas terpasang yang diizinkan.

NA

Berdasarkan dokumen penerimaan bahan

Verifier.d. EQI-F103.1.0/20120126

Halaman 17 dari 31

Kriteria/Indikator/Verifier Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan

Nilai

Ringkasan Justifikasi baku kayu bulat periode Agustus – Oktober 2015, tidak terdapat bahan baku yang berasal dari kayu lelang, sehingga verifier ini tidak diterapkan.


MEMENUHI



NA



NA



NA



NA



NA


Peinsip P.3: Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi Kriteria. K.3.1 Perdagangan atau pemindah - tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Indikator. 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.

EQI-F103.1.0/20120126

Halaman 18 dari 31


Nilai


Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

MEMENUHI

Seluruh kayu gergajian yang dikirim Auditee selain untuk pengiriman yang digunakan untuk pemakaian sendiri, telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) yang dilampiri dengan Daftar Kayu Olahan (DKO). FA-KO diterbitkan oleh penerbit FA-KO yang merupakan pemegang Kartu Tenaga Teknis PHPL PKG-J yaitu Saudara Samyudi dengan Nomor Register : 00662-08/PKGR/XVI/2013 dengan penempatan sesuai surat Keputusan Jendral BUK Nomor : SK.255/VIBPPHP.VIII/2013 tentang pengangkatan dan Kartu Ganis PHPL PKG-R tanggal 23 Mei 2013, berlaku sampai 24 Mei 2016.

Kriteria K.3.2. Pengapalan Kayu Olahan Untuk Ekspor Indikator 3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Ekspor Barang (PEB).

Pemberitahuan

Verifier .a Produk hasil olahan kayu yang diekspor

NA

Berdasarkan pemeriksaan terhadap dokumen LMHHOK periode bulan Agustus-Oktober 2015 dan dokumen legalitas perizinan, Auditee bukan merupakan ekspotir, produk yang dihasilkan berupa kayu gergajian hanya dikirim di dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diterapkan.

Verifier. b. PEB

NA



NA


Verifier.d. Invoice

NA


Verifier e. B/L

NA

Berdasarkan pemeriksaan terhadap dokumen LMHHOK periode bulan Agustus-Oktober 2015 dan dokumen legalitas perizinan, Auditee bukan merupakan ekspotir, produk yang dihasilkan berupa kayu gergajian hanya

EQI-F103.1.0/20120126

Halaman 19 dari 31


Nilai

Ringkasan Justifikasi dikirim di dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diterapkan.


NA



NA



NA



NA


NA


Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V - Legal Verifier Tanda V – Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan

Prinsip P.4: Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan. Kriteria K.4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja Indikator 4.1.1 Prosedur dan implementasi K3 EQI-F103.1.0/20120126

Halaman 20 dari 31

Kriteria/Indikator/Verifier Verifier a. Pedoman/ prosedur K3

Nilai


MEMENUHI

Auditee telah memiliki prosedur keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dalam pelaksanaan kegiatan operasional di lapangan, dan untuk mendukung terlaksananya program K3, Auditee juga telah memiliki penanggungjawab K3 berdasarkan Surat Penunjukan penanggungjawab K3 yang ditanda tangani oleh Pimpinan Perusahaan.



MEMENUHI

Auditee telah mengimplementasikan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di dalam menjalankan kegiatan usahanya, dengan cara membuat jalur evakuasi dan titik berkumpul yang di tempel di tempat terbuka dengan jelas sehingga memudahkan karyawan apabila suatu saat terjadi bencana. Auditee juga telah menyediakan peralatan Kesehatan dan Keselamatan Kerja, seperti Kotak P3K, APAR, Alat Pelindung Diri (APD), seperti masker dan sarung tangan. Auditee telah memiliki catatan kecelakaan kerja dalam bentuk Buku Catatan Kecelakaan Kerja. Selama periode bulan Agustus sampai dengan Oktober 2015 2015 catatan kecelakaan kerja di lokasi auditee dilaporkan NIHIL karena tidak terjadi kecelakaan kerja.

Kriteria K.4.2 Pemenuhan hak hak tenaga kerja Indikator. 4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja Verifier : Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

MEMENUHI

Auditee merupakan industri jasa penggergajian secara perorangan dan Jumlah karyawannya hanya 5 orang, sehingga belum bisa membentuk serikat pekerja. Tetapi Auditee telah membuat Surat Pernyataan Kebebasan Berserikat yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan tentang kebebasan untuk terlibat atau membentuk serikat pekerja.


NA


Indikator. 4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan) Verifier : Pekerja yang masih di bawah umur EQI-F103.1.0/20120126

MEMENUHI

Auditee tidak memperkerjakan tenaga di bawah umur, jumlah karyawan Auditee sebanyak 5 (lima) orang seluruhnya laki-laki Halaman 21 dari 31


Nilai

Ringkasan Justifikasi dan tidak ada yang berusia di bawah 18 tahun.

Nilai


3. UD PUTRA MANDIRI Kriteria/Indikator/Verifier

Prinsip P.1: Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah. Kriteria K1.1 : Unit usaha dalam bentuk (c) Industri pengolahan dan (d) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah Indikator 1.1.1: Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah Verifier a Akte pendirian perusahaan dan perubahan terakhir

NA

UD PUTRA MANDIRI (Auditee) adalah industri Pengolahan kayu milik perseorangan dengan pemilik yaitu : Nama : Choyin NIK : 3303142011870003 Alamat : Desa Bumisari RT 07 RW 04, Kec. Bojongsari Kab. Purbalingga Sebagai perusahaan milik perseorangan, auditee tidak mempunyai kewajiban memiliki akte pendirian, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.

Verifier.b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam IUI atau Izin Usaha Tetap (IUT)atau Tanda Daftar Industri(TDI)

MEMENUHI

Auditee telah memiliki dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil dengan nomor : 503.7/171/11.27/MK-Reg/VI/2013 tanggal 26 Juni 2013 yang diterbitkan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Data dan informasi yang tercantum pada SIUP sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan dan masih berlaku selama perusahaan masih menjalankan usahanya.


MEMENUHI

Audtee memiliki dokumen Izin Gangguan (HO) yang telah sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Purbalingga dan telah diterbitkan oleh Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Purbalingga dengan Nomor: 503/454/2013 tanggal 26 Juni 2013. Data yang tercantum dalam dokumen tersebut sesuai peruntukan dan bidang usahanya dan masih berlaku sampai dengan tanggal 26 Juni 2018.


MEMENUHI

Dokumen TDP yang dimiliki oleh Auditee dengan Nomor : 112854707403 tanggal 26 Juni 2013 dengan masa berlaku sampai dengan 03 Mei 2017 telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan telah mengacu pada Undang Undang Nomor 3 Tahun 1982

EQI-F103.1.0/20120126

Halaman 22 dari 31

tentang Wajib Daftar Perusahaan. Informasi yang tercantum pada TDP sesuai dengan bidang usaha dan peruntukannya. Verifier,e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

MEMENUHI

Auditee telah memiliki dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang diterbitkan oleh KPP Pratama Purbalingga Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I dengan nomor: 34.483.676.2-529.000 Terdaftar pada tanggal 7 April 2010. NPWP tersebut telah sesuai dengan dokumen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK).


MEMENUHI

Auditee telah membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan (SPPL) yang dibuat pada tanggal 25 Agustus 2015 dan telah disampaikan kepada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga dengan Nomor Bukti Penerimaan: 660.1/095/K-VIII/2015 tanggal 25 Agustus 2015, yang diterima oleh Kasubid PPLH atas nama Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga dan telah di Cap basah.


MEMENUHI

Auditee telah memperoleh Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) berdasarkan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Purbalingga dengan Nomor: 503/15/II/IUIPHHK/2010 tertanggal 14 Mei 2010. Kapasitas Izin Produksi yang diberikan adalah 2.000 Meter Kubik/Tahun, dengan total investasi sebesar Rp 287.600.000, Masa berlaku IUIPHHK adalah selama perusahaan masih beroperasi.


MEMENUHI

Auditee telah membuat RPBBI Tahun 2015 dan telah disampaikan kepada Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dan terdapat Tanda Terima dari petugas penerima tanggal 29 Januari 2015. Auditee juga telah menyampaikan laporan realisasi pemenuhan bahan baku IPHHK setiap bulan kepada Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten Purbalingga.


EQI-F103.1.0/20120126

NA


Halaman 23 dari 31


NA



NA



MEMENUHI

Auditee termasuk kedalam Kelompok IUIPHHK ASPANGGA yang didirikan berdasarkan Kesepakatan pada tanggal 22 April 2015 yang terdiri dari 6 (enam) anggota, yaitu 1. UD SAMJAYA 2. UD Limbah Sari 3. UD Ittibar Ikhtiar 4. UD Putra Mandiri 5. UD Lestari 6. UD Dwi Kemala Kesepakatan yang dibuat telah ditandatangani oleh seluruh anggota dan telah diberi materai cukup.

Prinsip P.2: Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya. Kriteria K2.1. Keberadaan dan penerapan system penulusuran bahan baku dan hasil olahannya Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sahVerifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli

Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat EQI-F103.1.0/20120126

MEMENUHI

NA

Seluruh kayu bulat yang diterima Auditee telah diperiksa oleh petugas penerima kayu dan telah dibuat catatan penerimaan kayu. Kayu bulat yang masuk juga seluruhnya telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah yaitu yang berasal dari hutan rakyat menggunakan Nota Angkutan. Seluruh kayu bulat yang diterima Auditee berasal dari kayu rakyat yang dilengkapi dengan Nota Angkutan, bukan kayu bulat yang berasal dari hutan negara, sehingga verifier ini tidak diterapkan. Halaman 24 dari 31

dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/ atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah

NA

Bahan Baku yang diterima oleh auditee berasal dari hutan rakyat sehingga tidak wajib dilakukan pemeriksaan oleh petugas kehutanan dan tidak wajib dibuatkan BA serah terima kayu dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.


MEMENUHI

Seluruh kayu yang masuk ke penggergajian Auditee telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah, yaitu Nota Angkutan, Jumlah dokumen angkutan yang diterima sebanyak 4 set dokumen dengan jumlah batang sebanyak 2.084 batang dengan volume 25,754 M3 dan telah sesuai dengan dokumen Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) pada periode yang sama.

Verifier. e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.

NA

Berdasarkan pemeriksaan terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama periode bulan Agustus-Oktober 2015 Auditee tidak mempergunakan bahan baku kayu bulat yang berasal dari kayu bongkaran atau sejenisnya, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.


NA



MEMENUHI

Untuk penerimaan kayu bulat yang berasal dari pemasok/suplier yang belum memiliki sertifikat legalitas kayu, seluruhnya telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah dan dilengkapi dengan Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP). Auditee juga telah memiliki prosedur pengecekan DKP dan telah menunjuk petugas penanggungjawab dalam pengecekan pemasok dan DKP.

Verifier.h. Dokumen pendukung RPBBI

MEMENUHI

Auditee telah membuat RPBBI Tahun 2015 dan telah disampaikan kepada Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dan terdapat Tanda Terima dari petugas penerima tanggal 29 Januari 2015. Auditee juga telah menyampaikan laporan realisasi pemenuhan bahan baku IPHHK setiap bulan kepada Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten Purbalingga.

EQI-F103.1.0/20120126

Halaman 25 dari 31


NA



NA



NA



NA



NA



NA



NA


Verifier. h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya

NA


Verifier. i Bukti penggunaan kayu impor

NA


Impor

Barang


MEMENUHI

Auditee telah memiliki tally sheet/rekaman penerimaan kayu bulat yang dibuat dalam buku catatan pada saat kayu bulat diturunkan dari kendaraaan dan untuk proses penggergajian, rekaman hasil produksi kayu gergajian dicatat dalam Daftar Hasil Kayu Gergajian dan keduanya direkap/dimasukan dalam laporan bulanan produksi kayu gergajian. Dalam pelaksanaan penerimaan kayu bulat dan hasil produksi kayu gergajian, tally sheet/rekaman /laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.


MEMENUHI

Laporan hasil produksi Auditee selama periode bulan Agustus sampai dengan Oktober 2015, telah sesuai dengan data yang

EQI-F103.1.0/20120126

Halaman 26 dari 31

terdapat pada Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK) pada periode yang sama. Nilai rendemen berdasarkan hasil produksi selama 3 bulan adalah sebesar 63,18 %, rendemen auditee sesuai rendemen standar. Nilai rendemen tersebut menunjukan hubungan yang logis antara hasil produksi dengan pemakaian bahan baku, sesuai dengan Standar rendemen untuk produk kayu gergajian dengan bahan baku berasal dari hutan tanaman atau hutan rakyat berdasarkan Perdirjen BUK Nomor P.12/VIBPPHH/2014 tanggal 9 Desember 2014 tentang Rendemen Kayu Olahan Industri Primer hasil Hutan, adalah sebesar 40 – 65%. Verifier.c. Produksi industry tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan

MEMENUHI

Kapasitas produksi Auditee berdasarkan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Purbalingga dengan Nomor: 503/15/IUIPHHK/ IV/2010 tanggal 14 Mei 2010 adalah sebesar 2.000 M3/Tahun, sedangkan realisasi produksi kayu gergajian Auditee periode Agustus sampai dengan Oktober 2015, yaitu sebesar 25,754 M3, sehingga belum melebihi kapasitas terpasang yang diizinkan.

Verifier.d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan

NA

Berdasarkan dokumen penerimaan bahan baku kayu bulat periode Agustus – Oktober 2015, tidak terdapat bahan baku yang berasal dari kayu lelang, sehingga verifier ini tidak diterapkan.


MEMENUHI



EQI-F103.1.0/20120126

NA


Halaman 27 dari 31


NA



NA



NA



NA


Prinsip P3: Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi Kriteria. K.3.1 Perdagangan atau pemindah - tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Indikator. 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

MEMENUHI

Seluruh kayu gergajian yang dikirim Auditee selain untuk pengiriman yang digunakan untuk pemakaian sendiri, telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) yang dilampiri dengan Daftar Kayu Olahan (DKO). FA-KO diterbitkan oleh penerbit FA-KO yang merupakan pemegang Kartu Tenaga Teknis PHPL PKG-R yaitu Arif Hartanto dengan Nomor Register : 00456-08/PKG-R/XIV/2013 dengan penempatan sesuai surat Keputusan Jendral BUK Nomor : SK.128/VIBPPHP.VIII/2013 tentang pengangkatan dan Kartu Ganis PHPL PKG-R tanggal 15 Februari 2013, berlaku sampai 22 Maret 2016.

Kriteria K.3.2. Pengapalan Kayu Olahan Untuk Ekspor Indikator 3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Ekspor Barang (PEB). Verifier .a Produk hasil olahan kayu yang diekspor

EQI-F103.1.0/20120126

NA

Pemberitahuan


Halaman 28 dari 31

Verifier. b. PEB

NA



NA


Verifier.d. Invoice

NA


Verifier e. B/L

NA



NA



NA



NA



NA

Berdasarkan pemeriksaan terhadap dokumen LMHHOK periode bulan Mei-Jui 2015 dan dokumen legalitas perizinan, Auditee bukan merupakan ekspotir, produk yang dihasilkan berupa kayu gergajian hanya dikirim di dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diterapkan.

EQI-F103.1.0/20120126

Halaman 29 dari 31

Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V - Legal Verifier Tanda V – Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan

NA


Prinsip P.4: Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan. Kriteria K.4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja Indikator 4.1.1 Prosedur dan implementasi K3 Verifier a. Pedoman/ prosedur K3

MEMENUHI



MEMENUHI

Auditee telah memiliki prosedur keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dalam pelaksanaan kegiatan operasional di lapangan, dan untuk mendukung terlaksananya program K3, Auditee juga telah memiliki penanggungjawab K3 berdasarkan Surat Penunjukan penanggungjawab K3 yang ditanda tangani oleh pimpinan perusahaan dengan tanggal 1 Juli 2015. Auditee telah mengimplementasikan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di dalam menjalankan kegiatan usahanya, dengan cara membuat jalur evakuasi dan titik berkumpul yang di tempel di tempat terbuka dengan jelas sehingga memudahkan karyawan apabila suatu saat terjadi bencana. Auditee juga telah menyediakan peralatan Kesehatan dan Keselamatan Kerja, seperti Kotak P3K, APAR, Alat Pelindung Diri (APD), seperti masker dan sarung tangan. Auditee telah memiliki catatan kecelakaan kerja dalam bentuk Catatan Kecelakaan Kerja UD Putra Mandiri. Selama periode bulan Agustus sampai dengan Oktober 2015 tidak pernah terjadi kasus kecelakaan kerja (Nihil).

Kriteria K.4.2 Pemenuhan hak hak tenaga kerja

EQI-F103.1.0/20120126

Halaman 30 dari 31

Indikator. 4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja Verifier : Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

MEMENUHI

Auditee telah membuat Surat Pernyataan Kebebasan Berserikat pada tanggal 1 Juli 2015 yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan tentang kebebasan untuk terlibat atau membentuk serikat pekerja.


MEMENUHI


Indikator. 4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan) Verifier : Pekerja yang masih di bawah umur

EQI-F103.1.0/20120126

MEMENUHI

Jumlah karyawan Auditee sebanyak 5 (lima) orang, auditee tidak mempekerjakan tenaga dibawah umur, dimana usia karyawan termuda dengan Tanggal Lahir 1988 (27 tahun).

Halaman 31 dari 31

2015, tanggal 28 Desember 2015

Recommend Documents