2015 Tanggal : 26 Januari 2015

Nomor : LKIN-17/PW19/1/2015 Tanggal : 26 Januari 2015

PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

KATA PENGANTAR Berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, Laporan Kinerja (LKj)Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014, dapat kami susun sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan tahun 2014, yang akuntabel dan transparan. Akuntabilitas kinerja ini merupakan capaian kinerja dari komitmen perwakilan, yang telah dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2014 dan Rencana Strategis tahun 2010-2014. Penyusunan LKj ini mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviuatas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKj juga menggambarkan pelaksanaan realisasi dan capaian IKU selama periode renstra, analisis realisasi anggaran dan analisis efisiensi sumber daya dalam mencapai outcome. Terdapat 35 (tiga puluh lima) IKU yang dikelompokkan ke dalam 8 sasaran strategis, serta didukung anggaran dalam DIPA Tahun 2014, yang secara keseluruhan hasil capaian kinerja program dapat dilaksanakan dan direalisasikan sesuai target, yang ditetapkan dengan efektif dan efisien berkat dukungan dan kerjasama dari seluruh pegawai. Semoga capaian kinerja dan implikasinya memberikan kontribusi yang cukup berarti terhadap BPKP untuk melaksanakan pengawasan intern yang profesional dan akuntabel, serta melaksanakan pembinaan penyelenggaraan SPIP yang berkualitas.

Palu, 26Januari 2015 Kepala Perwakilan

Achdiman Kartadimaja NIP 19581010 198803 1 001

LAPORAN KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2014

i

IV.

PENUTUP

Sebagaimanadiamanatkandalam PP 60 Tahun 2008, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi

TengahsebagaiperwujudanBPKP

melakukanpembinaan

diProvinsi

SPIP

Sulawesi

Tengah

danpengawasan

intern

terhadapkegiatanlintassektoral,

kebendaharaanumumdankegiatan

ataspermintaanPresiden.

pengawasan

Fungsi

intern

dilakukan

lain melalui

kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya.

Pengawasan

intern

terutama

diarahkan

untuk

membantu

PimpinanSatuanKerjaInstansiVertikalKementerian/Lembaga, Gubernur,BupatidanWalikota dalam rangka memperkuat efektivitas Sistem Pengendalian Intern. Pertanggungjawabanpelaksanaanpengawasan disampaikandalam

LKjPerwakilan

intern

BPKP

danpembinaan Provinsi

SPIP

Sulawesi

Tengah.Dalampelaporankinerjainidisajikaninformasikinerja

yang

telahdiperjanjikandisertaievaluasidananalisis

yang

memadaisehinggadapatdimanfaatkanuntukperbaikankinerjakedepan. LaporanKinerjaPerwakilan

BPKP

Provinsi

Sulawesi

Tengah,disampingmerupakanpertanggungjawabankinerjaPerwakilan Provinsi

Sulawesi

BPKP

Tengahdalammencapaitujuansasaranstrategistahun2014,

jugamencerminkansejauhmanaSistem

AKIP

telahdiimplementasikan.

BeberapaperbaikanmendasartelahdilakukanterhadapseluruhkomponenSistem AKIP yang meliputiperencanaankinerja, pengukurankinerja, pelaporankinerja, evaluasikinerja, danpencapaiansasaranorganisasi. PerbaikandalamperencanaankinerjaberupaperbaikankualitasdokumenRenstra, RencanaKinerjaTahunan, danIndikatorKinerjaUtama.TerhadapRenstra

PenetapanKinerja, BPKP

2010-2014

telahditambahkansasaranstrategis,IKU,dantarget tahunandiselaraskandengan RPJMN.

TargetkinerjajangkamenengahdalamRenstratelahdirincidalam


82

BAB IV. PENUTUP

targetkinerjatahunandalamrencanakinerjatahunandanpenetapankinerja,sertadi manfaatkanuntukmengukurkeberhasilan.Sasaranstrategistelahberorientasihasil ,bukan

proses/kegiatan,

dandiukurdenganindikatorkinerjautama

dominan.Kegiatan

yang yang

dirancangtelahselarasdanmemilikihubungankausalitasdengansasaran. Perbaikandalampengukurankinerjaberupaperbaikanmekanismepengumpulan data kinerjadenganmenggunakanteknologiinformasi,danmelakukanpengukurankin erjamelaluipembandingandengan targettahunberjalan. Upayaperbaikandalamevaluasikinerjaberupapemantauanmengenaikemajuanp encapaiankinerjabesertahambatannyaolehpihak

internal

maupuneksternal,danmelaksanakantindaklanjutatashasilevaluasi. Pencapaian

sasaranstrategissebagianbesartelahmemenuhi

dantermasukkategori

“Memuaskan”

dibandingkan

target

target

telahditetapkandalamtahun2014.

Dari

delapansasaranstrategisdengankeseluruhan35 telahdipilih12

yang

(dua

(tiga

puluh

lima)

belas)

IKU, IKU

dominansebagaiukuranpenilaiancapaiansasaran.Realisasitahun2014,tujuhdarid elapansasaranstrategistelahmencapai

target

100%,dansembilandaridua

belasIKU dominantercapai,yangdirincisebagaiberikut: Sasaran 1: Dari 3IKU dominan, tercapai 3,capaian100% Sasaran 2: Dari 1IKU dominan, tercapai 1, capaian 100% Sasaran 3: Dari 2IKU dominan, tercapai 2, capaian 100% Sasaran 4: Dari 1IKU dominan, tercapai 1, capaian100% Sasaran 5: Dari 1IKU dominan,tercapai150% Sasaran 6: Dari 1IKU dominan, tercapai133,33% Sasaran 7: Dari 2IKU dominan, tercapai 2, capaian100% Sasaran 8: Dari 1IKU dominan, tercapai 1, capaian 100% Beberapakelemahandalampencapaiansasaranstrategisdapatdiidentifikasisebag aiberikut: LAPORAN KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI TENGAHTAHUN 2014

83

BAB IV. PENUTUP

1. Hasil pengawasan lintas sektor yang dijadikan sebagai bahan pengambilan keputusan oleh stakeholder masih perlu ditingkatkan. 2. K/L/Pemda yang menyelenggarakan SPIP sesuai PP 60/2008 di bawah 100% disebabkan: a. Implementasi

SPIP

belumsecara

integral

menyatudenganoperasionalinstansi, namunbarupadatahappengembanganinfrastrukturpengendalian, berupapemetaanrisiko,penetapandanpengembanganKebijakan/Standard Operating Procedure (SOP); b. Belum intensifnya fasilitasi penyelenggaraan SPIP sehingga manfaat nyata dari SPIP belum dapat dirasakan oleh K/L/Pemda. 3. Tingkat penerapan jabatan fungsional auditor di bawah 100% antara lain disebabkan

fasilitasipenerapan

belumdilakukansecaraintensif.

JFA

pada

APIP

Di sampingitu, jumlahkelulusansertifikasi

auditor yang relativerendahmembuat APIP belumantusiasmenerapkan JFA. Langkah-langkah yang harusdilakukanolehPerwakilanBPKPProvinsi Sulawesi Tengahdalamupayamemperbaikikinerjaantara lain: 1. Peningkatan K/L/Pemda yang menyelenggarakan SPIP sesuai PP 60/2008 diupayakan dengan cara: a. Menuntaskanpenguatandanpengembanganinfrastrukturpenyelenggaraa n

SPIP

denganterusmeningkatkanpembinaanpenyelenggaraan

Subkegiatan

SPIP. yang

akandilaksanakanuntukmendukungkegiatantersebutantara lain: 1) Menambahjumlahpersonilsatgaspembinaan

SPIP

yang

dapatbertugassecara focus untukkegiatanpembinaanpenyelenggaraan SPIP. 2) Meningkatkan target, realisasi dan kualitas sosialisasi, diklat dan

workshop penyelenggaraan SPIP bagi Satuan Kerja Instansi Vertikal Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

84


BAB IV. PENUTUP

3) Meningkatkan intensitas pembimbingan teknis penyelenggaraan SPIP,

antara lain untuk penyusunan desain penyelenggaraaan SPIP. b. Berkoordinasi

lebih

intensif

dengan

Kementerian/Lembaga

dan

Pemerintah Daerah untuk percepatan implementasi dan internalisasi penyelenggaraan SPIP secara integral dalam kegiatan operasional instansi, sehingga meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja instansi termasuk peningkatan kualitas akuntabilitas dan laporan keuangan yang wajar. 2. Intensifikasi fasilitasi penerapan JFA APIP dan peningkatan jumlah kelulusan sertifikasi auditor. 3. Peninjauan ulang penetapan target tahunan IKU yang capaiannya di tahun 2014 jauh dari 100%. AkhirnyaLKjini, diharapkandapatmemberikaninformasisecaratransparankepadaseluruhpihak yang terkaitmengenaitugasfungsiPerwakilanBPKPProvinsi Sulawesi Tengah, sehinggadapatmemberikanumpanbalikgunapeningkatankinerjapadatahuntahunmendatang.Secara

internal

LKjinitelahmenjadi

motivator

untuklebihmeningkatkankinerjaorganisasiterhadapperkembangantuntutanstak eholders,

sehinggakontribusiPerwakilan

BPKP

Provinsi

Sulawesi

Tengahdalampembangunandapatlebihdirasakan.

---o0o---

LAPORAN KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI TENGAHTAHUN 2014

85

III. AKUNTABILITAS KINERJA A.

CAPAIAN KINERJA

P

engukuran

capaian

kinerja

tahun

2014merupakan

bagian

dari

penyelenggaraan akuntabilitas kinerja tahunan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah. Pengukuran dilakukan terhadap kinerja yang diperjanjikan

pada tahun 2014 dan membandingkannya dengan target yang diperjanjikan dalam dokumen penetapan kinerja tahun2014. Sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010, yang menitikberatkan pada pengukuran pencapaian tujuan/sasaran strategis, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah menyempurnakan rumusan sasaran strategis dengan memilih indikator kinerja utama (IKU) yang dominan. IKU dominan tersebut dinilai signifikan bagiPerwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah dalam memengaruhi pencapaian tujuan/sasaran strategis secara langsung. Pengukuran capaian kinerja sasaran strategis meliputi identifikasi atas realisasi IKU dominan dan membandingkan dengan targetnya. Analisis lebih mendalam, dilakukan terutama terhadap capaian yang di bawah target untuk mengenali faktor penyebab, sebagai bahan penetapan strategi peningkatan kinerja di tahun 2014 dan atau tahuntahun selanjutnya (performance improvement). Sesuai dengan suplemen Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2010–2014, kinerja sasaran strategis merupakan resultante kinerja dari berbagai Bidang/Bagian terkait. Pengukuran pencapaian sasaran strategis, dihitung berdasarkan jumlah IKU dominan yang tercapai dibagi dengan jumlah IKU dominan. Hal ini dilakukan untuk menghindari distorsi perhitungan capaian kinerja sasaran strategis BPKP. Capaian atas 35 IKU yang menunjukkan capaian tujuan dan sasaran strategis, secara ringkas disajikan menurut tujuan dan sasaran strategis sebagaimana terlihat pada Tabel 3.1 berikut ini. Tabel 3.1 Ringkasan Capaian Indikator Kinerja Utama LAPORAN KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2014

35

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

NO

URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

SATUAN

TARGE T

REALIS ASI

% CAPAIAN

Tujuan 1: Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara

Sasaran strategis 1 :Meningkatnya kualitas 95% LKKL dan 95% LKPD 1 Persentase IPP yang mendapat % 80,00 228,57 pendampingan penyusunan laporan keuangan 2 Persentase IPD yang laporan % 100,00 100,00 keuangannya memperoleh opini minimal WDP 3 Persentase jumlah laporan keuangan % 82,00 100,00 proyek PHLN yang memperoleh opini dukungan wajar 4 Persentase hasil pengawasan lintas % 73,75 101,53 sektor yang disampaikan ke Pusat

253,97 100,00 121,95 137,66

5

Persentase hasil pengawasan atas % 68,00 178,95 263,16 permintaan Presiden yang disampaikan ke Pusat 6 Persentase hasil pengawasan atas % 93,33 100,00 107,15 permintaan stakeholders yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders 7 Persentase BUMD yang mendapat % 80,00 100,00 125,00 pendampingan penyelenggaraan akuntansi Sasaran strategis 2 : Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara sebesar 87,50% 8 9

Persentase hasil pengawasan optimalisasi penerimaan negara/daerah yang ditindaklanjuti Persentase hasil pengawasan BUN yang disampaikan ke Pusat

%

0*

100,00

0

%

86,25

132,27

153,36

Tujuan 2 : Meningkatnya Tata Pemerintahan yang Baik Sasaran strategis 3 : Terselenggaranya SPM pada 65% IPD dan terselenggaranya GG pada 75% BUMN/BUMD 10 Persentase IPD yang melaksanakan % 100,00 100,00 100,00 pelayanan sesuai Standar Pelayanan Minimal 11 Persentase BUMN/D/BLU/D yang % 0** 200,00 0 dilakukan sosialisasi/asistensi GCG/KPI 12 Persentase BUMD yang dilakukan % 100,00 100,00 100,00 audit kinerja NO 36

URAIAN INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGE

REALIS


%

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA UTAMA

T

ASI

CAPAIAN

Tujuan 3 : Terciptanya Iklim yang mencegah Kecurangan dan Memudahkan Pengungkapan Kasus yang Merugikan Keuangan Negara Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya Kesadaran dan Keterlibatan K/L, Pemda, BUMN/BUMD dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi menjadi 80% 13

Kelompok Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi Program Anti Korupsi. IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLU D berisiko fraud yang mendapatkan sosialisasi/DA/asistensi/evaluasi FCP

Kelompok Masyarakat

2

3

150,00

Instansi

2

2

100,00

15

JumlahIPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU /BLUD yang dilakukan kajian peraturan yang berpotensi TPK.

Instansi

1

1

100,00

16

Persentase pelaksanaan penugasan HKP, klaim dan penyesuaian harga

%

84,00

100,00

119,05

17

Persentase pelaksanaan investigasi /PKKN/PKA

audit

%

85,00

96,77

113,85

18

Persentase TL hasil audit investigasi non TPK oleh instansi berwenang

%

50,00

50,00

100,00

14

19

Persentase hasil telaahan pengaduan % 80,00 100,00 125,00 masyarakat Tujuan 4. Tercapainya Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Sasaran Strategis 5. Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di 70% K/L/Pemda 20

Persentase Pemda yang % 70,00 100 142,86 menyelenggarakan SPIP sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008 21 Jumlah Pemda Yang dilakukan IPP/IPD 12 14 116,67 Asistensi Penyelenggaraan SPIP Sesuai PP No 60 Tahun 2008 Tujuan 5 : Meningkatnya Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten Sasaran Strategis 6 : Meningkatnya Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten pada 80% Pemda 22

Persentase Pemda yang dilakukan asistensi penerapan JFA

NO

URAIAN INDIKATOR KINERJA

%

80,00

80,00

100,00

SATUAN

TARGE

REALIS

%


37

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA UTAMA

T

ASI

CAPAIAN

Sasaran Strategis 7 : Meningkatnya Efektivitas Perencanaan Pengawasan sebesar 90% dan Kualitas Pengelolaan Keuangan sebesar 100% 23

Persentase jumlah rencana penugasan pengawasan yang terealisasi

%

100,00

99,71

99,71

24

Persentase kesesuaian laporan keuangan Perwakilan BPKP dengan SAP Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap layanan kepegawaian Persentase Pagu Dana yang tidak Diblokir dalam DIPA

%

100,00

100,00

100,00

Skala Likert 1-10

7,60

7,64

100,53

%

100,00

100,00

100,00

Skala Likert 1-10

8,00

8,30

103,75

79

79

100,00

25 26 27

Persepsi Kepuasan Pegawai Perwakilan atas Pencairan Anggaran yang Diajukan sesuai Prosedur

28

Jumlah publikasi kegiatan Jumlah Berita perwakilan BPKP di media masa

29 30

Persentase Pemanfaatan asset Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap layanan sarpras

% Skala Likert 1-10

100,00 7,90

98,36 7,23

98,36 91,52

31

Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil audit Inspektorat

%

100,00

100,00

100,00

32

Jumlah masukan topik penelitian yang disampaikan ke puslitbangwas

Jmlh Topik

1***

0

0

33

Jumlah Instansi APIP yang telah Instansi APIP disosialisasi dan atau di-assessment tata kelola APIP Tingkat persepsi kepuasan Pemda Skala Likert atas auditor bersertifikat 1-10

5

12

240,00

7,60

7,60

100,00

34

Tujuan 6 : Terselenggaranya Sistem Dukungan Pengambilan Keputusan yang Andal bagi Presiden/Pemerintah Sasaran Strategis 6.1 : Terselenggaranya 100% Sistem Dukungan Pengambilan Keputusan bagi Pimpinan 35 Jumlah Sistem Informasi yang % 100,00 100,00 100,00 dimanfaatkan secara efektif *) Target awal adalah sebesar 70%, direvisi menjadi 0% karena adanya kebijakan pemotongan anggaran. **) Target awal adalah sebesar 70%, direvisi menjadi 0% karena adanya kebijakan pemotongan anggaran. ***) Target awal sebesar 0 direvisi menjadi 1, mengikuti surat Kapuslitbangwas.

Uraian lebih lengkap tentang pencapaian kinerja sasaran strategis beserta realisasi anggarannya dapat dilihat pada Lampiran 1. 38



B.

ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Analisis capaian kinerja yang dilakukan terhadap capaian kinerja tujuan strategis dan sasaran strategis, dan selanjutnya terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Outcomepada tiap-tiap sasaran strategis.Selain itu, analisis dilakukan dengan membandingkan antara capaian 2014 dengan target akhir tahun Renstra 2010-2014, serta membandingkannya dengan capaian kinerja pada tahun 2013 dan capaian tahun 2010 sebagai baseline awal Renstra. Analisis tentang tujuan strategis, sasaran strategis, serta IKU Outcome yang ditetapkan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah, disajikan sebagai berikut:

Tujuan 1: Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara Tujuan ini terdiri dari dua Sasaran Strategis, yakni “Meningkatnya Kualitas 95% Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga, dan 95% Laporan Keuangan Pemerintah Daerah” dan “Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara Sebesar 87,5%”. Pada akhir tahun Renstra 2014, capaian tujuan Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara adalah sebesar 138,95%, dengan kontribusi masing-masing Sasaran Strategis sebesar 158,5% dan 47,25%. Secara rinci, capaian kedua Sasaran Strategis tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Kualitas 95% Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga, dan 95% Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah mendukung tekad BPKP dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah pusat, kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah merupakanperwujudan fungsi consulting. Upaya strategis yang dilaksanakan dalam rangka menyukseskan tercapainya sasaran ini adalah pendekatan yang intensif kepada para mitra kerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah,sehingga dapat melakukan pendampingan penyusunan ataupun reviu atas Laporan Keuangan sebelum diterbitkan oleh K/L/Pemda. Outcome yang diharapkan


39


adalah laporan keuangan dapat sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), yang ditunjukkan dengan opini yang diperoleh dari BPK RI, minimal WDP. Sasaran

strategis“Meningkatnya

Kualitas95%

Laporan

Keuangan

Kementerian/Lembaga dan 95% Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”,diindikasikan oleh tiga IKU dominan yang terkait langsung dengan kualitas laporan keuangan Pemerintah Pusat, Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga, dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Bersama lima IKU lainnya, realisasi IKU sasaran strategis tahun 2013dikaitkan dengan target tahun 2014 disajikan dalam Tabel 3.2 berikut ini. Tabel 3.2 Pencapaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis 1 No

INDIKATOR KINERJA UTAMA OUTCOME

Sat.

KINERJA 2014

TARGET KINERJA 2014

2

3

4

5

% CAPAIAN TARGET 2014 6=4/5

228,57

90,00

253,97

100,00

100,00

100,00

100,00

82.00

121,95

%

101,53

73.75

%

178,95

1 1

2

3

4 5

6

7

Persentase IPP yang mendapat pendampingan penyusunan laporan keuangan

%

Persentase IPD yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP

%

Persentase jumlah laporan keuangan proyek PHLN yang memperoleh opini dukungan wajar

%

Persentase hasil pengawasan lintas sektor yang disampaikan ke Pusat Persentase hasil pengawasan atas permintaan Presiden yang disampaikan ke Pusat Persentase hasil pengawasan atas permintaan stakeholders yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders Persentase BUMD yang mendapat pendampingan penyelenggaraan akuntansi

Bobot % 7

Tertimbang % 8=7x6

20

50,79

20

20,00

20

24,40

137,66

10

13,77

68,00

263,16

10

26,32

100,00

93,33

107,15

10

10,72

100,00

80,00

125,00

10

12,5

100

158,5

%

%

Total capaian Sasaran Strategis 1

Dari tabel tersebut di atas diketahui bahwa capaian Sasaran Strategis 1 pada akhir tahun Renstra 2014 adalah sebesar 158,5%. Keberhasilan capaian tersebut terutama karena seluruh IKU Outcome menunjukkan capaian di atas 100% dari target akhir tahun Renstra 2014. 40



Uraian masing-masing capaian IKU sasaran strategis ini adalah sebagai berikut: 1.

Persentase IPP yang Mendapat Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan IKU pertama menunjukkan IKU dominan dalam pencapaian Sasaran Strategis 1Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah adalah “Meningkatnya kualitas 95% LKKL dan 95% LKPD dengan target kinerja akhir periode Renstra sebesar 90%”. Dalam rangka mendukung IKU tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah proaktif menjalin kerja sama dalam bentukpendampingan penyusunan laporan keuangan satuan kerja K/L yang ada di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan Satuan Kerja IPP,sebagai upaya untuk mendukung K/L mendapatkan opini WTP. Keberhasilan IKU, ini diukur dengan menghitung jumlah IPP yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP dibandingkan dengan jumlah IPP yang diasistensi oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam tahun 2014, realisasi IKU sasaran ini adalah sebesar 228,57%. Jika dibandingkan dengan target kinerja akhir periode Renstra sebesar 90%, maka capaian kinerja adalah 253,97%. Tercapainya target tersebut menunjukkan bahwa pendampingan yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Keberhasilan pencapaian target tersebut terutama disebabkan oleh semakin percayanya satker-satker vertikal di Provinsi Sulawesi Tengah terhadap pendampingan penyusunan laporan keuangan yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah, satker vertikal yang meminta pendampingan pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah diantaranya adalah BPS Provinsi Sulawesi Tengah, Satker di lingkungan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, Satker di lingkungan Kemenkes di Wilayah Provinsi Sulteng, Kanwil Kemenkum HAM Prov. Sulawesi Tengah, Kanwil BPN Prov. Sulawesi Tengah, KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Satker di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi KreatifProvinsi Sulawesi Tengah, Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah, satker di lingkungan Kementerian PU Provinsi Sulawesi Tengah, Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Tengah, satker di lingkungan Kementerian Pertanian Provinsi Sulawesi Tengah. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2013 sebesar 100%, capaian tahun 2014 adalah 228,57% atau terdapat terdapat kenaikan sebesar 128,57%. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2010 di awal periode Renstra sebesar 400%, capaian tahun 2014 adalah 228,57% atau terdapat penurunan sebesar 171,43%.Penurunan yang LAPORAN KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2014

41


sangat signifikan ini disebabkan karena perbedaan target dimana target pada tahun 2010 sebanyak yak 9 pp sedangkan tahun 2014 sebanyak 14 pp. Perkembangan target dan realisasi IKU dari tahun 2010 sampai dengan 2014 dapat dilihat pada Grafik 3.1. Grafik 3.1 Perkembangan Target dan Realisasi IKU Persentase IPP yang Mendapat Pendampingan Penyusunan Laporan Lap Keuangan 400.00 350.00 300.00 250.00 200.00 150.00 100.00 50.00 0.00 TARGET

2010 80.00

2011 80.00

2012 80.00

2013 80.00

2014 90.00

REALISASI

400.00

155.00

171.43

100.00

228.57

Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp34 Rp34.920.000,00 atau 59,61% % dari anggaran sebesar Rp58.580.000,00, Rp58 dengan menggunakan SDM sebanyak 1.194 OH atau 105,41% 105,41 dari rencana sebanyak 344 OH.

2.

Persentase Instansi Pemerintah Memperoleh Opini Minimal WDP

Daerahyang

Laporan

Keuangannya

IKU KU ini merupakan IKU dominan dalam pencapaian sasaran strategis 1 “Meningkatnya kualitas 95% LKKL dan 95% LKPD” dengan target kinerja akhir periode per ode Renstra sebesar 100%”.. Dalam rangka mendukung pencapaian pencapaian IKU tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah proaktif melakukan me pendampingan/asistensi penyusunan LKPDkepada pemerintah daerah yang berada di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Tengah. Hal ini didukung dengan bimtek implementasi aplikasi SIMDA Keuangan Keuangan dan SIMDA BMD, sebagai sistem aplikasi komputer untuk penatausahaan dan akuntansi keuangan dan Barang Milik Daerah. 42

LAPORAN KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 201 2014


Keberhasilan IKU ini diukur dengan menghitung jumlah IPD yang laporan keuangannya memperoleh

opini

minimal

WDP

dibandingkan

dengan

jumlah

IPD

yang

didampingi/diasistensi oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam tahun 2014, realisasi IKU sasaran ini adalah sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan target kinerja akhir periode Renstra sebesar 100%, maka capaian kinerja adalah 100%. Tercapainya target tersebut menunjukkan bahwa pendampingan yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam peningkatan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Keberhasilan pencapaian target tersebut terutama disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:  Implementasi SIMDA Keuangan secara efektif dengan bimbingan penuh oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah;  Pemerintah daerah telah melakukan penertiban pengelolaan aset, diantaranya melakukan inventarisasi dan validasi aset dan implementasi SIMDA BMD secara optimal;  Perbaikan terhadap pengelolaan kas oleh bendahara, sehingga tidak terjadi lagi selisih penerimaan/pengeluaran kas;  Peningkatan komitmen untuk menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Dibandingkan dengan realisasi tahun 2013 sebesar 91,67%, capaian tahun 2014 adalah 109,09% atau terdapat terdapat kenaikan sebesar 17,42%. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2010 di awal periode Renstra sebesar 33,33%, capaian tahun 2014 adalah 300,03% atau terdapat kenaikan sebesar 266,70%. Perkembangan target dan realisasi IKU dari

tahun 2010 sampai dengan 2014 dapat dilihat pada Grafik 3.2.

Grafik 3.2 Persentase IPD yang Laporan Keuangannya Memperoleh Opini Minimal WDP LAPORAN KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2014

43


100.00 90.00 80.00 70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 0.00 TARGET

2010 50.00

2011 75.00

2012 100.00

2013 100.00

2014 100.00

REALISASI

33.33

83.33

100.00

91.67

100.00

Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp439.569.000,00 atau 199,29% dari anggaran sebesar Rp220.558.000,00, dengan menggunakan SDM sebanyak 3.548 OH atau 570,41% dari rencana sebanyak 622OH. 22OH. 3.

Persentase Jumlah Laporan Keuangan Proyek PHLN yang memperoleh Opini Dukungan Wajar IKU “Persentase Persentase jumlah laporan keuangan proyek PHLN yang memperoleh opini dukungan wajar”, merupakan IKU lainnya dalam pencapaian Sasaran Strategis 1. IKU ini diukur dari jumlah perolehan opini WTP dibandingkan dengan jumlah seluruh laporan audit keuangan atas proyek Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN). Dalam tahun 2014, realisasi IKU sasaran ini adalah sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan target kinerja akhir periode Renstra sebesar 882%, maka capaian kinerja adalah 121,95%. 12 %. Tercapainya target tersebut menunjukkan bahwa pengawasan proyek PHLN yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. negara. Keberhasilan pencapaian target tersebut terutama disebabkan oleh tersedianya SDM yang memadai di Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah, pengawasan proyek PHLN yang dilakukan pada:  Audit keuangan atas lapkeu konsolidasi Loan IBRD 4204/8259 Third Water Supply and Sanitation for Low Income Communities Project (PAMSIMAS) TA 2013.  Audit Keuangan atas Lapkeu Proyek BERMUTU IDA Credit No. 4349 4349-IND, IBRD Loan No.. 7476-IND, 7476 Grant No. TF09074 TA 2013  Audit keuangan atas Lapkeu Rural Empowerment Development (READ) Loan IFAD No. 645-ID TA 2013 44

and

Agricultural Agricultur



 Audit keuangan atas Lapkeu Second Water Resource and Irrigation Sector Project (WISMP II) Loan IBRD 8027-ID TA 2013  Audit Keuangan PNPM Mandiri Perkotaan  Audit Keuangan PNPM Mandiri Perdesaan  Quality Assurance audit PNPM Mandiri Perkotaan oleh Inspektorat  Quality Assurance audit PNPM Mandiri Perdesaan oleh Inspektorat Dibandingkan dengan realisasi tahun 2013 sebesar 100%, capaian tahun 2014 adalah 100% atau tidak terdapat terdapat kenaikan/penurunan. D Dibandingkan dengan realisasi tahun 2010 di awal periode Renstra sebesar 171,88%, capaian tahun 2014 adalah 100% atau terdapat penurunan sebesar 71,88%, penurunan yang sangat signifikan ini disebabkan karena perbedaan target dimana target pada tahun 2010 sebanyak banyak 32 pp sedangkan tahun 2014 sebanyak 42 pp.Perkembangan pp.Perkembangan target dan realisasi IKU dari tahun 2010 sampai dengan 2014 dapat dilihat pada Grafik 3.3. Grafik 3.3 Persentase Jumlah Laporan Keuangan Proyek PHLN yang Memperoleh Opini Dukungan Wajar 180.00 160.00 140.00 120.00 100.00 80.00 60.00 40.00 20.00 0.00 TARGET

2010 82.00

2011 82.00

2012 82.00

2013 82.00

2014 82.00

REALISASI

171.88

111.32

100.00

100.00

100.00

Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp214.580.000,00 Rp 14.580.000,00 atau 47,34% 4% dari anggaran sebesar Rp453.283.000,00, dengan menggunakan SDM sebanyak 1.360 360 OH atau 72,30% dari rencana sebanyak 1.881 OH.

4.

Persentase hasil pengawasan lintas sektor yang disampaikan ke Pusat LAPORAN KINERJA PERWAKILAN BPKP PRO PROVINSI VINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2014 201

45


Sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), mandat yang diberikan kepada BPKP antara lain melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan yang bersifat lintas sektoral. Dengan PP tersebut, BPKP mempunyai kewenangan yang lebih luas dan juga keunggulan kompetensi dalam melakukan pengawasan intern yang bersifat lintas ntas sektoral dibandingkan dengan APIP lainnya, sehingga pengawasan atas program/kegiatan yang melibatkan beberapa pihak dan terkait dengan berbagai aspek dapat dilakukan oleh BPKP. IKU“Persentase Hasil Pengawasan Lintas Sektor yang disampaikan ke Pusat Pusat”, diukur denganmenghitung jumlah laporan dikirim ke pusatdibandingkan andingkan dengan target laporan dikirim ikirim ke Pusat. Pu Dalam tahun 2014, realisasi IKU sasaran ini adalah sebesar 101,53%. %. Jika dibandingkan dengan target kinerja akhir periode Renstra sebesar 73,75%, %, maka capaian kinerja adalah 137,66% atau melampaui target. target. Tercapainya target tersebut menunjukkan bahwa kegiatan audit/evaluasi terhadap program lintas sektoral oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah telah dapat menghasilkan laporan tepat waktu dan dapat segera disampaikan ke Pusat. Perkembangan target dan realisasi IKU dari tahun 2010 sampai dengan 2014

dapat dilihat pada Grafik 3.4. Grafik 3.4 Persentase Hasil Pengawasan Lintas Sektor yang Disampaikan ke Pusat 140.00 120.00 100.00 80.00 60.00 40.00 20.00 0.00 TARGET

2010 73.75

2011 73.75

2012 73.75

2013 73.75

2014 73.75

REALISASI

95.56

125.49

140.00

100.00

101.53

Dibandingkan dengan realisasi tahun ta 2013 sebesar 195,24%, maka capaian tahun mengalami penurunan. Jika dibandingkan ibandingkan dengan realisasi tahun 2010 di awal periode Renstra sebesar 95,56%, maka capaian tahun 2014 melebihi 5,97 5,97%. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai kinerja IKU ini menggunakan dana sebesar Rp912.884.000,00 atau 195,94% dari anggaran sebesar Rp465.893 Rp465.893.000,00, dengan menggunakan SDM sebanyak 2.740 OH atau 258,97% dari rencana sebanyak 1.058 OH. 5.

Persentase Hasil Pengawasan atas Permintaan Presiden yang disa disampaikan ke Pusat 46



IKU “Persentase hasil pengawasan atas permintaan Presiden yang disampaikan ke Pusat”merupakan indikator pencapaian Sasaran Strategis 1 dalam rangka pelaksanaan tugas BPKP melakukan pengawasan intern, melalui kegiatan pengawasan lainnya, berdasarkan penugasan dari Presiden, sesuai dengan amanat pasal 49 ayat 2 butir c PP 60 Tahun 2008 tentang SPIP. Capaian IKU ini diukur dengan menghitung jumlah laporan dikirim ke pusat dibandingkan dengan target laporan dikirim ke Pusat.Dalam tahun 2014, realisasi IKU sasaran ini adalah sebesar 178,95%. Jika dibandingkan dengan target kinerja akhir periode Renstra sebesar 68%, maka capaian kinerja adalah 263,16%. Tercapainya target tersebut menunjukkan bahwa pengawasan atas permintaan presiden yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Keberhasilan pencapaian target tersebut terutama disebabkan oleh tersedianya SDM yang memadai di Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah, pengawasan lintas sektor yang dilakukan terhadap:  Monitoring pelaksanaan program prioritas pembangunan nasional periode tahun 2013.  Evaluasi Penyerapan Anggaran (EPA) Semester I TA 2014.  Evaluasi Pelaksanaan Program Ketahanan Pangan Provinsi Sulteng TA 2010 s.d. 2013  Evaluasi program lintas sektor atas prioritas pembangunan program penanggulangan kemiskinan dalam periode tahun 2010 s.d. 2014 Dibandingkan dengan realisasi tahun 2013 sebesar 220%, capaian tahun 2014 adalah 178,95% atau terdapat terdapat penurunan. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2010 di awal periode Renstra sebesar 0%, capaian tahun 2014 adalah 178,95% atau terdapat kenaikan sebesar 178,95%.Perkembangan target dan realisasi IKU dari tahun 2010 sampai dengan 2014 dapat dilihat pada Grafik 3.5.

Grafik 3.5 Persentase Hasil Pengawasan atas Permintaan Presiden yang Disampaikan ke Pusat LAPORAN KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2014

47

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA 800.00 700.00 600.00 500.00 400.00 300.00 200.00 100.00 0.00 TARGET

2010 68.00

2011 68.00

2012 68.00

2013 68.00

2014 68.00

REALISASI

0.00

800.00

100.00

100.00

178.95

Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp146.465.000,00 atau 147,70% % dari anggaran sebesar Rp257.051.000,00, dengan menggunakan SDM sebanyak 2.093 OH atau 337,58% dari rencana sebanyak 620 OH OH. 6.

Persentase Hasil Pengawasan atas Permintaan Stakeholders yang Dijadikan Bahan Pengambilan Keputusan oleh Stakeholders IKU“Persentase “Persentase Hasil Pengawasan atas Permintaan Stakeholders yang Dijadikan Bahan Pengambilan Keputusan oleh Stakeholders”” merupakanIKU lainnya untuk mencapai Sasaran Strategis 1, 1 dengan target sebesar 80,00%. IKUini diukur dengan membandingkanLaporan Pengawa Pengawasan atas Permintaan Stakeholders Disampaikan Tepat Waktu (sesuai RPL dalam KM4) dengan Jumlah Laporan Pengawasan atas Permintaan Stakeholders. Stakeholders Realisasi IKU tahun 2014 sebesar 100% dari target 93,3%, dengan demikian capaian IKU tahun 2014 201 sebesar 107,15%.Realisasi IKU tahun 2014 sebesar 100% sama dengan capaian IKU tahun 2013 maupun realisasi tahun 2010.Perkembangan Perkembangan target dan realisasi IKU dari tahun 2010 sampai dengan 2014 dapat dilihat pada Grafik 3.6.

Grafik 3.6 48



Persentase hasil pengawasan atas permintaan stakeholder yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh stakeholder 600.00 500.00 400.00 300.00 200.00 100.00 0.00 TARGET

2010 80.00

2011 80.00

2012 80.00

2013 80.00

2014 93.33

REALISASI

542.86

263.64

100.00

100.00

100.00

Kegiatan untuk mendukung IKU ini menggunakan dana sebesar Rp446.029.000,00 atau 173,35% dari anggaran sebesar Rp257.295.000,00, dengan men menggunakan SDM sebanyak 3.668 OH atau 498,36% dari rencana sebanyak 736 OH. 7.

Persentase Akuntansi

BUMD

yang

mendapat

Pendampingan

Penyelenggaraan

Dengan kondisi kemampuan Sumber Daya Manusia BUMD yang pada umumnya masih belum memadai, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah berperan aktif dalam pendampingan penyusunan Laporan Keuangan BUMD agar sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum.Oleh karena itu itu, pendampingan ini dianggap mendukung pencapaian Sasaran Strategis 1, 1 dengan IKU KU “BUMD yang mendapat pendampingan penyelenggaraan akuntansi”. akuntansi IKU ini diukur dengan menghitungJumlah menghitungJumlah BUMD yang mendapat Pendampingan Penyelenggaraan Akuntansidibandingkan Akuntansidi dengan Jumlah Seluruh BUMD di Wilayah Kerja Perwakilan Perwakilan. Seclara kumulatif, realisas ealisasi IKU tahun 2014 sebesar 100,00% dari target sebesar 80,00%, dengan demikian capaian IKU tahun 2014 adalah sebesar 125 25,00%. Realisasi IKU tahun 2013 sebesar 83,33% % capaian IKU tahun 2013 sebesar 111,11% dibandingkantarget dibandingkan akhir periode Renstra tahun 2014 sebesar75,00%. sebesar Kegiatan untuk mendukung IKU ini menggunakan dana sebesar Rp273.374.000,00 atau 170,77% dari anggaran sebesar Rp160.080.000,00 dengan menggunakan SDM sebanyak 1.116 116 OH atau 203,65% dari rencana sebanyak548 OH.

Sasaran Strategis 2: LAPORAN KINERJA PERWAKILAN BPKP PRO PROVINSI VINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2014 201

49


Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara sebesar 87,50% Sasaran Strategis “Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara sebesar 87,50%” memiliki duaIKU, IKU yang dominan untuk mengukur keberhasilannya hanya satu, yaitu Persentase Hasil Pengawasan BUN yang disampaikan ke Pusat mencapai 153,36%, dua IKU tersebut disajikan dalam Tabel 3.3. Tabel 3.3 Pencapaian Indikator Sasaran Strategis 2 N O


1 1

2 Persentase hasil pengawasan optimalisasi penerimaan negara/daerah yang ditindaklanjuti

2

Persentase hasil pengawasan BUN yang disampaikan ke Pusat

% TARGET CAPAIAN KINERJA SAT. KINERJA TH 2014 TH 2014 2014 THD TARGET 3 4 5 6=4/5 % 100,00 0,00 0,00

%

132,27


86,25

153,36

Bobot %

Tertim bang

7 0

8=6x7 0,00

100

153,36

100

153,36

Berdasarkan data dari tabel tersebut, capaian Sasaran Strategis 2 adalah sebesar 153,36%. Keberhasilan capaian Sasaran Strategis tersebut karena ditopang oleh IKU Outcome dengan capaian di atas 100%. Uraian masing-masing capaian IKU sasaran strategis ini adalah sebagai berikut: 1.

Persentase Hasil Pengawasan Optimalisasi Penerimaan Negara/Daerah yang Ditindaklanjuti IKU “Persentase hasil pengawasan optimalisasi penerimaan negara/daerah yang ditindaklanjuti” sebagai IKU yang dominan dalam mengindikasikan ketercapaian

Sasaran Strategis Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara dengan target 87,5%.Pengawasan atas penerimaan negaraantara lain untuk mendorong upaya perbaikan sistem manajemen Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang transparan dan akuntabel, sehingga penerimaan yang berasal dari PNBP menjadi meningkat sesuai dengan potensi yang diharapkan. KinerjaIKU ini diukur berdasarkan Jumlah Tindak Lanjut (rekomendasi/saran) dibandingkan dengan Jumlah Rekomendasi/Saran Hasil Audit OPN/OPAD. Dalam tahun 2014, realisasi IKU sasaran ini adalah sebesar 100%. Target IKU ini telah direvisi menjadi 0. Tercapainya target tersebut menunjukkan bahwa 50



pengawasan optimalisasi penerimaan negara/daerah yang ditindaklanjuti, yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Keberhasilan pencapaian target tersebut terutama disebabkan oleh adanya monitoring yang berlanjut dari Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah terkait tindaklanjut atas saran yang telah diberikan. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2013 sebesar 100%, capaian tahun 2014 adalah sama 100% atau tidak terdapat kenaikan/penurunan. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2010 di awal periode Renstra sebesar 0%, capaian tahun 2014 adalah 100% atau terdapat kenaikan sebesar 100%. Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp14.490.000,00 atau 105,65% dari anggaran sebesar Rp13.715.000,00, dengan menggunakan SDM sebanyak 37 OH atau 108,82% dari rencana sebanyak 34 OH. 2.

Persentase Hasil Pengawasan BUN yang Disampaikan ke Pusat Pemerintah melalui PP 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, pasal 49 ayat 2 butir b menegaskan bahwa BPKP melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan Negara atas kegiatan Kebendaharaan Umum Negara, dengan tujuan untuk memberikan masukan kepada Menteri Keuangan.Menindaklanjuti amanat tersebut, dalam Renstranya, BPKP membentuk IKU berupa “Persentase Hasil Pengawasan Kebendaharaan Umum Negara yang disampaikan ke Pusat”.Capaian IKU ini diukur berdasarkan Jumlah Laporan Yang Dikirimke Pusat dibandingkan dengan Target Laporan dari Pusat. Dalam tahun 2014, realisasi IKU sasaran ini adalah sebesar 132,27%. Jika dibandingkan dengan target kinerja akhir periode Renstra sebesar 86,25%, maka capaian kinerja adalah 153,36%. Tercapainya target tersebut menunjukkan bahwa hasil pengawasan BUN yang disampaikan ke pusat yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Keberhasilan pencapaian target tersebut terutama disebabkan telah penugasan yang dilakukan telah didukung SDM yang kompeten. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2013 sebesar 100%, capaian tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 85,64%. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2010 di awal periode Renstra sebesar 155,81%, capaian tahun 2014 terdapat kenaikan sebesar 29,83%.Perkembangan target dan realisasi IKU dari tahun 2010 sampai dengan 2014 dapat dilihat pada Grafik 3.7. Grafik 3.7 LAPORAN KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2014

51


Persentase hasil pengawasan BUN yang disampaikan ke Pusat 180.00 160.00 140.00 120.00 100.00 80.00 60.00 40.00 20.00 0.00 TARGET

2010 71.25

2011 71.25

2012 71.25

2013 71.25

2014 86.25

REALISASI

155.81

175.56

172.06

100.00

132.27

Kegiatan untuk mencapai apai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp115.798 115.798.000,00 atau 15,53% % dari anggaran sebesar Rp17.979.000.000,00 Rp .000,00 dan menggunakan SDM sebanyak 4.985 OH atau 316,51% dari rencana sebanyak 1.575 OH.

Tujuan 2: Meningkatnya Tata Pemerintahan yang Baik Tujuan ini hanya memiliki satu sasaran sstrategis yaitu “Terselenggaranya nya SPM pada 65% IPD dan terselenggarakannya GG pada 75% BUMN/BUMD”. Capaian tujuan ini pada da tahun 2014 adalah sebesar 155,71% sesuai dengan dengan capaian Sasaran Strategisnya.

Sasaran Strategis 3: Terselenggaranya SPM pada 65% IPD dan terselenggaranya GG pada 75% BUMN/BUMD Berdasarkan

Undang-Undang ndang

Nomor

32

Tahun ahun

2004

tentang

Pemerintah

Daerah,dijelaskan bahwa pemerintahan daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah tersebut terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib adalah urus urusan an pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara. Adapun urusan pilihan adalah urusan pemerintahan 52



yang

secara

nyata

ada

dan

berpotensi

untuk

meningkatkan

kesejahteraan

masyarakat.Untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib, Pemerintah dan Pemerintahan Daerah menyusun suatu standar yang disebut dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance/GCG) adalah struktur dan proses yang digunakan dan diterapkan organ perusahaan (Rapat Umum Pemegang Saham/RUPS, dewan komisaris, dan direksi) untuk meningkatkan pencapaian sasaran hasil usaha dan mengoptimalkan nilai perusahaan bagi seluruh stakeholders, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha. BUMN/BUMD karena sebagian besar modalnya merupakan milik pemerintah dan atau pemerintah daerah berkewajiban menerapkan GCG secara konsisten dan berkelanjutan. Sebagai auditor internal pemerintah, terkait dengan perannya dalam meningkatkan akuntabilitas Pemda dan pengelolaan BUMN/BUMD, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah perlu mendorong pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengahuntuk menerapkan SPM yang telah ditetapkan Kementerian Teknis, dan mendorong BUMN/BUMD untuk menerapkan GCG. Sasaran Strategis “Terselenggaranya SPM pada 65% IPD dan terselenggaranya GG pada 75% BUMN/BUMD” diindikasikan oleh dua IKU dominan yang terkait langsung dengan

IPD

yang

melaksanakan

pelayanan

sesuai

Standar

Pelayanan

Minimal/Pelayanan Prima dan BUMN/BUMD/BLU/BLUD yang GCG atau KPI mendapat skor baik. Bersama dua IKU lainnya, realisasi IKU sasaran strategis tahun 2013 dikaitkan target 2014 disajikan dalam Tabel 3.4.

Tabel 3.4 Pencapaian Indikator Sasaran Strategis 3 LAPORAN KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2014

53


N O


1 1

2 Persentase IPD yang melaksanakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan Minimal Persentase BUMN/D/BLU/D yang dilakukan sosialisasi/asistensi GCG/KPI Persentase BUMD yang dilakukan audit kinerja

2 3

SAT

KINERJA TH 2014

TARGET KINERJA TH 2014

3 %

4 100,00

5 100,00

% CAPAIAN TH 2014 THD TARGET 6=4/5 100,00

%

200,00

0.00

%

100,00

100,00


Bobot %

Tertim bang

7 60

8=6x7 60,00

0,00

0

00,00

100,00

40

40,00

100

100

Dari tabel tersebut diketahui bahwa capaian Sasaran Strategis 3 adalah sebesar100%. Keberhasilan capaian tersebut karena semua IKU Outcome menunjukkan capaian di atas 100% dibanding dengan target akhir periode Renstra 2014. Uraian masing-masing capaian IKU sasaran strategis ini adalah sebagai berikut: 1.

Jumlah IPD yang Melaksanakan Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan Minimal Dasar hukum pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah tahun 2010–2014, yang mewajibkan setiap Pemda untuk menerapkan Standar Pelayanan Minimal. Selain itu, juga terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 yang mensyaratkan implementasi SPM dilakukan dengan menuangkan indikator SPM pada dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan, serta pada dokumen penganggaran daerah. Selanjutnya, Inpres Nomor 1 Tahun 2010 juga mengharuskan Pemda menerapkan SPM yang ditetapkan oleh kementerian teknis. Berdasarkan PP 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, pasal 48 ayat 2 butir a dan pasal 50 ayat 1 butir a, menyebutkan bahwa BPKP melakukan pengawasan intern, antara lain melalui audit kinerja. Oleh karena itu, audit kinerja pelayanan pemda yang dilaksanakan BPKP mendukung pencapaian Sasaran Strategis3, dengan IKU “Jumlah IPD yang Melaksanakan Pelayanan Sesuai SPM/Pelayanan Prima”. CapaianIKU ini diukur dengan menghitung jumlah IPD yang telah mencantumkan SPM ke dalam dokumen perencanaan dibandingkan jumlah IPD yang diaudit kinerja pelayanan.

54



Realisasi IKU ini tahun 2014 adalah sebesar 100,00% atau mencapai 100,00% dari target akhir periode Renstra sebesar 100,00%. Dibandingkan dengan capaian tahun 2013 sebesar 100%, tidak terdapat kenaikan/penurunan. Sedangkan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2010 sebesar 93,94%, terdapat kenaikan sebesar 6,04%. Kegiatan untuk mendukung IKU ini menggunakan dana sebesar Rp39.330.000,00 atau 91,15% dari anggaran sebesar Rp43.150.000,00,dengan menggunakan SDM sebanyak 343 OH, atau 357,29% dari rencana sebanyak 96 OH. 2.

Persentase BUMN/D/BLU/D yang dilakukan sosialisasi/asistensi GCG/KPI Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah berperan melakukan pengawasan intern melalui pemberian pelayanan jasa manajemen kepada BUMD/BLUD di bidang GCG dan KPI, dengan harapan dapat memperbaiki kinerja BUMD/BLUD. Untuk mengukur manfaat, ditetapkan IKU berupa “BUMN/BUMD/BLU/BLUD yang dilakukan sosialisasi/asistensi GCG/ KPI”. Capaian IKU ini diukur dengan menghitung jumlah BUMD/BLUD yang dilakukan sosialisasi/asistensi GCG atau KPI, dibandingkan dengan target PKPT. Realisasi IKU ini tahun 2014adalah sebesar 200%tetapi target IKU turun menjadi 0% setelah terdapat revisi Rencana Strategis tahun 2014.. Dibandingkan dengan capaian tahun 2013 sebesar 100%, maka terdapat kenaikan sebesar 100%.Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2010 sebesar 0%, terdapat kenaikan sebesar 200%. Kegiatan untuk mendukung IKU ini menggunakan dana sebesar Rp39.330.000,00 atau 91,15% dari anggaran sebesar Rp43.150.000,00, dengan menggunakan SDM sebanyak 343 OH atau 357,29% dari rencana sebanyak 96 OH.

3.

Persentase BUMD yang dilakukan audit kinerja Penetapan IKU“Persentase BUMD yang dilakukan audit kinerja”, dimaksudkan untuk mengukur manfaat pengawasan intern yang dilaksanakan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah dalam meningkatkan tata kelola BUMD. Capaian IKU ini diukur dengan menghitung jumlah BUMD yang dilakukan audit kinerja dibandingkan dengan target PKPT. Realisasi IKU tahun 2014 adalah sebesar 100% atau 100% dari target akhir periode Renstra tahun 2014 sebesar 100%. LAPORAN KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2014

55


Tercapainya target tersebut terutama disebabkan karena tersedianya anggaran dan SDM yang cukup memadai untuk melaksanakan penugasan audit kinerja tersebut. Capaian tahun 2014 sebesar 100% tersebut sama dengan capaian tahun 2013. Demikian pula jika dibandingkan dengan capaian tahun 2010 sebesar 100%. Kegiatan untuk mendukung IKU ini menggunakan dana sebesar Rp114.600.000,00 atau 121,73% dari anggaran sebesar Rp208.050.000,00, dengan menggunakan SDM sebanyak 635 OH atau 138,04% dari rencana sebanyak 460 OH.

Tujuan 3: Terciptanya Iklim yang mencegah Kecurangan dan Memudahkan Pengungkapan Kasus yang Merugikan Keuangan Negara Tujuan ini terdiri dari satu Sasaran Strategis yaitu “Meningkatkan Kesadaran dan Keterlibatan K/L, Pemda, BUMN/BUMD dalam Upaya Pencegahan dan Korupsi Menjadi 80%”. Pada periode akhir Renstra tahun 2014, capaian Tujuan ini adalah sebesar 101,89%, sesuai dengan capaian Sasaran Strategisnya.

Sasaran Strategis 4: Meningkatkan Kesadaran dan Keterlibatan K/L, Pemda, BUMN/BUMD Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Menjadi 80% Perpres Nomor 55 Tahun 2013 menyatakan bahwa strategi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi memiliki visi jangka panjang dan menengah. Visi jangka panjang 2013-2025 adalah “Terwujudnya Kehidupan Bangsa yang Bersih dari Korupsi dengan Didukung Nilai Budaya yang Berintegritas”. Dalam rangka mencapai visi jangka panjang, maka untuk jangka menengah pemerintah menetapkan

visi

jangka

menengah

2013-2014,yaitu

“Terwujudnya

Tata

Kepemerintahan yang Bersih dari Korupsi dengan Didukung Kapasitas Pencegahan dan Penindakan serta Nilai Budaya yang Berintegritas”. Untuk mencapai visi tersebut, pemerintah merancang enam strategi,yaitu: 1. Pencegahan tindak pidana korupsi; 2. Penegakan Hukum atas tindak pidana korupsi; 3. Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan; 56



4. Kerjasama Internasional dan Penyelamatan Aset Hasil Tipikor; 5. Pendidikan dan Budaya Antikorupsi; serta 6. Mekanisme Pelaporan Pelaksanaan Pemberantasan Korupsi. Dalam kaitannya dengan strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah perlu mengambil peran dalam mendukung enam strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan mendorong penerapan sistem pengendalian intern, atau Fraud Control Plan (FCP). Berkaitan dengan penegakan hukum atas tindak pidana korupsi, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah berperan dalam melakukan audit investigasi, perhitungan kerugian keuangan Negara, serta sebagai pemberi keterangan ahli pada kasus tindak pidana korupsi. Sasaran “Meningkatnya Kesadarandan Keterlibatan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah Dalam Upaya Pencegahan” diindikasikan oleh satu IKU dominan yang terkait langsung dengan kesadaran dan keterlibatan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Bersama tujuh IKU lainnya, realisasi IKU sasaran strategis tahun 2013 dikaitkan target 2014 disajikan dalam Tabel 3.5. Tabel 3.5 Pencapaian Indikator Sasaran Strategis 4 No

1 2 3

4 5 6 7

INDIKATOR KINERJA UTAMA OUTCOME 1 Kelompok Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi Program Anti Korupsi. IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUD berisiko fraud yang mendapatkan sosialisasi/DA/asistensi/evaluasi FCP Jumlah IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUD yang dilakukan kajian peraturan yang berpotensi TPK. Persentase pelaksanaan penugasan HKP, klaim dan penyesuaian harga Persentase pelaksanaan audit investigasi /PKKN/PKA Persentase TL hasil audit investigasi non TPK oleh instansi berwenang Persentase hasil telaahan pengaduan masyarakat

2

3

4

% CAPAIAN TH 2014 THD TARGET 5=3/4

6

7=5x6

Kel Mas Inst ansi

3

2

150,00

15

22,50

2

2

100,00

15

15,00

Inst ansi

1

1

100,00

15

15,00

%

100,00

84,00

119,05

15

17,86

%

96,77

85,00

113,85

15

17,08

%

50,00

50,00

100,00

15

15,00

%

100,00

80,00

125,00

10

12,5

100

114,94

SAT

KINERJA TH 2014


Bobot %

Tertim bang

Total Capaian Sasaran Strategis 4


57


Dari tabel tersebut di atas diketahui bahwa capaian Sasaran Strategis 4 tahun 2014 adalah sebesar 114,94%. Keberhasilan capaian tersebut karena hampir semua IKU Outcomenya di atas 100%. Uraian masing-masing capaian IKU sasaran strategis ini adalah sebagai berikut: 1.

Kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Program Anti Korupsi Dalam

rangka

meningkatkan

pemahaman

mengenai

praktik-praktik

penyelenggaraan good governance, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan suatu IKU berupa peningkatan pemahaman dan kepedulian publik terhadap permasalahan korupsi. Keberhasilan IKU diukur dari rata-rata pemahaman dan kepedulian atas permasalahan korupsi yang dilakukan melalui survei dengan pengisian kuesioner pada saat melakukan sosialisasi program anti korupsi, forum koordinasi, penyamaan persepsi, koordinasi hasil pengawasan, pembinaan/quality assurance. IKU ini merupakan IKU dominan dalam pencapaian sasaran strategis 4 “Meningkatkan kesadaran dan keterlibatanK/L, Pemda, BUMN/BUMD dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi menjadi 80%” dengan target kinerja akhir perode Renstra sebesar 2 kelompok masyarakat. Dalam rangka mendukung pencapaian IKU tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah proaktif menjalin kerja sama dalam bentuk pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Program Anti Korupsi (SOSPAK). Kegiatan ini dilaksanakan dengan sasaran Sosialisasi yang berbeda dari tahun ke tahun. Untuk tahun 2014 telah dilaksanakan dua kali kegiatanSOSPAK, yaitu bagi Mahasiswa Baru Universitas Tadulako Angkatan 20014/2015, dan Sospak bagi Siswa Kelas 3 SMP LabschoolPalu. Dalam tahun 2014, realisasi IKU sasaran ini adalah sebesar 3 kelompok masyarakat. Jika dibandingkan dengan target kinerja akhir periode Renstra sebesar 2 kelompok masyarakat, maka capaian kinerja adalah 150%. Tercapainya target tersebut menunjukkan bahwa SOSPAK yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang bahayanya tindak pidana korupsi, dan bagaimana upaya-upaya pencegahan yang harus dilakukan untuk menekan angka korupsi di Indonesia. Keberhasilan pencapaian target tersebut terutama disebabkan oleh:  Persiapan materi dan petunjuk teknis yang lengkap dari Kedeputian Bidang Investigasi. 58



 Pembentukan kepanitiaan di tingkat Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah.  Keleluasaan bagi masing-masing Perwakilan BPKP untuk memodifikasi bahan SOSPAK, dan berkreasi sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Hal ini diwujudkan dengan konsep sosialisasi yang diberi namaNobo Concept (No Boring Concept). Dibandingkan dengan realisasi tahun 2013 sebanyak 2 kelompok masyarakat, capaian tahun 2014 adalah 150% atau terdapat terdapat kenaikan sebesar 50%. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2010 di awal periode Renstra sebanyak 3 kelompok masyarakat, maka capaiannya adalah sama. Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp24.554.000,00 atau 37,88% dari anggaran sebesar Rp64.812.000,00 dan dengan SDM sebanyak 194 OH atau 303,12% dari rencana sebanyak 64 OH. 2.

IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUD Berisiko Fraud yang Mendapatkan Sosialisasi/DA/Asistensi/Evaluasi FCP Sistem pengendalian yang baik akan memberikan jaminan terhadap kualitas dan kinerja organisasi secara keseluruhan, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan korporasi dapat memenuhi prinsip-prinsip Good Governance. Fraud Control Plan (FCP) merupakan suatu pengendalian yang dirancang secara spesifik untuk mencegah, menangkal, dan memudahkan pengungkapan kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara. FCP terdiri atas atribut-atribut spesifik, yaitu Kebijakan Anti Fraud, Struktur Pertanggungjawaban, Penilaian Risiko, Kepedulian Pegawai, Kepedulian Pelanggan dan Masyarakat, Sistem Pelaporan Fraud, Perlindungan Pelapor, Pengungkapan kepada pihak eksternal, Prosedur Investigasi serta Standar Perilaku dan Disiplin. Keberhasilan IKU ini diukur dengan menghitung jumlah IPP/IPD/BUMN/BUMD yang mendapatkan fasilitasi berupa sosialisasi/DA/Bimtek/evaluasi FCP oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah dibandingkan dengan target PKPT. Untuk tahun 2014 telah dilaksanakan dua kali kegiatan FCP, yaitu Sosialisasi FCP bagi para pengelola keuangan di lingkungan Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah,

Sosialisasi FCP bagi para pegawai di Badan Pelayanan

Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Palu yang dilanjutkan dengan DA dan Bimtek.Kegiatan FCP ini dapat dikategorikan sebagai upaya preventif terhadap terjadinya tindak pidana korupsi. LAPORAN KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2014

59


Dalam tahun 2014, realisasi IKU sasaran ini adalah sebesar 2 instansi. Jika dibandingkan dengan target kinerja akhir periode Renstra sebesar 2 instansi, maka capaian kinerja adalah 100%. Tercapainya target tersebut menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi dan pendampingan yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam meningkatkan kesadaran dan keterlibatanK/L, Pemda, BUMN/BUMD dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi. Keberhasilan pencapaian target tersebut terutama disebabkan oleh:  Persiapan materi dan petunjuk teknis yang lengkap dari Kedeputian Bidang Investigasi terkait program FCP.  Diterbitkannya INPRES Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2014.  Pemberian kesempatan kepada Kepala Bidang Investigasi Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah untuk mengikuti short course dengan materi FCP pada tanggal 25-29 Agustus 2014 di Sydney, Australia. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2013 sebanyak 3 instansi, capaian tahun 2014 adalah 66,67% atau terdapat terdapat penurunan sebanyak 1 instansi.Demikian juga jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2010 di awal periode Renstra sebanyak 3 instansi, capaian tahun 2014 adalah 66,67% atau terdapat penurunan sebanyak 1 instansi. Kegiatan untuk capaian IKU ini menggunakan dana sebesar Rp500.000,00 atau sebesar 1,16% dari anggaran sebesar Rp43.228.000,00, dengan menggunakan SDM sebanyak 56 OH atau 59,57% dari rencana sebanyak 94 OH. 3.

Jumlah

IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUD

yang

dilakukan

Kajian

Peraturan yang Berpotensi TPK Upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara tidak terlepas dari adanya kebijakan yang mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan KKN.Indikator ini dimaksudkan untuk mengukur instansi/BUMN/BUMD yang membuat/mengoreksi kebijakan terkait dengan rekomendasi dari Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah terhadap hasil kajian atas peraturan perundang-undangan, yang berindikasi menjadi penyebab terjadinya KKN. Keberhasilan IKU ini diukur dengan menghitung jumlah instansi/Pemda yang dilakukan kajian terhadap peraturan yang berpotensi TPK oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah. 60



Dalam tahun 2014, realisasi IKU sasaran ini adalah sebanyak 1 instansi. Kegiatan ini berupa kajian terhadap Peraturan Bupati Poso terkait tata cara pemungutan pajak hotel dan restoran di Kabupaten Poso. Jika dibandingkan dengan target kinerja akhir periode Renstra sebesar 1 instansi, maka capaian kinerja adalah 100%. Tercapainya target tersebut menunjukkan bahwa kajian terhadap peraturan yang berpotensi TPK yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam upaya pencegahan Korupsi. Keberhasilan pencapaian target tersebut terutama disebabkan oleh:  Komunikasi dan koordinasi yang baik antara Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah dengan Perwakilan BPK-RI Provinsi Sulawesi Tengah, sehingga hasil audit yang terkait dengan aturan yang berpotensi TPK dapat diperoleh,  Pihak Pemda sebagai locus pelaksanaan kegiatan kajian peraturan sangat kooperatif dan akomodatif, dilandasi niat untuk perbaikan di masa yang akan datang. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2013 sebanyak 1 instansi, capaian tahun 2014 adalah tetap. Dibandingkan dengan capaian tahun 2010 di awal periode Renstra yang tidak melakukan kajian, maka capaiancapaian tahun 2014 sebanyak 1 instansiberarti terdapat kenaikan sebesar 100%. Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp19.188.000,00 atau

sebesar

177,55%

dari

anggaran

sebesar

Rp10.807.000,00,

dengan

menggunakan SDM sebanyak 224 OH atau 254,17% dari rencana sebanyak 36 OH. 4.

Persentase Pelaksanaan Penugasan HKP, Klaim, dan Penyesuaian Harga Kasus Hambatan Kelancaran Pembangunan (HKP), audit penyesuaian harga, dan audit klaim merupakan bagian dari hambatan/kendala terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara. Tingkat keberhasilan penyelesaian kasus tersebut berkorelasi terhadap pencapaian sasaran strategis.Persentase terselesaikannya kasus HKP, penyesuaian harga, dan klaim ditetapkan sebagai salah satu IKU yang harus dicapai. Keberhasilan IKU ini diukur dengan menghitung persentase permintaan penugasan yang dilayani, dibandingkan dengan jumlah permintaan penugasan yang masuk dan memenuhi syarat.


61


Dalam tahun 2014, realisasi IKU ini adalah sebanyak dua penugasan, yang berarti dari dua permintaan penugasan, seluruhnya terlayani atau 100%. Kegiatan ini berupa audit penyesuaian harga untuk Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan dan Jembatan Lakuan-Buol ESH-01 EINRIP, dan audit penyesuaian harga untuk Paket Pekerjaan Pembangunan Jembatan Tawaeli cs. Jika dibandingkan dengan target kinerja akhir periode Renstra sebesar 80%, maka capaian kinerja tahun 2014 adalah 125%. Keberhasilan pencapaian target tersebut terutama disebabkan oleh: 

Komunikasi dan koordinasi yang baik antara Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah dengan para pimpinan satuan kerja yang memiliki potensi pengajuan penyesuaian harga, atas paket-paket pekerjaan yang ditanganinya.



Adanya payung penugasan yang tegas dari Kementerian Keuangan terhadap keharusan meminta audit kepada BPKP untuk setiap pengajuan pembayaran klaim dan penyesuaian harga. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2013 sebesar 100%, capaian tahun 2014 adalah tetap. Demikian juga apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2010 di awal periode Renstra sebesar 100%, capaian tahun 2014 adalah tetap. Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp34.960.000,00 atau

sebesar

80,87%

dari

anggaran

sebesar

Rp43.228.000,00,

dengan

menggunakan SDM sebanyak 133 OH atau 44,93% dari rencana sebanyak 296 OH. 5.

Persentase Pelaksanaan Audit Investigasi/PKKN/PKA Salah

satu

upaya

pencapaian

sasaran

strategis

peningkatan

kualitas

penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara, antara lain dengan tertanganinya kasus KKN. Dengan demikian, “Persentase pelaksanaan audit investigasi/PKKN/PKA” menjadi salah satu IKU BPKP dalam upaya pencapaian sasaran strategis. Dalam rangka mendukung pencapaian IKU tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan penugasan audit investigatif, audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara, dan pemberian keterangan ahli di wilayah hukum Provinsi Sulawesi Tengah, bila terdapat

permintaan

dari

Aparat

Penegak

Hukum

K/L/Pemda/BUMN/BUMD. 62


(APH),


Walaupun

BPKP

lebih

mengedepankan

peran

preventif

dalam

upaya

penanggulangan tindak pidana korupsi, namun bila sudah terjadi penyimpangan yang berdampak timbulnya kerugian keuangan negara, biasanya APH akan meminta kepada BPKP untuk melakukan audit PKKN. Namun upaya penindakan yang dilakukan di sini harus dimaknai sebagai upaya represif untuk preventif. Keberhasilan IKU ini diukur dengan menghitung persentase permintaan penugasan yang dilayani, dibandingkan dengan jumlah permintaan penugasan yang masuk dan memenuhi syarat. Dalam tahun 2014, realisasi IKU sasaran ini adalah 96,77%, yaitu dari 62 (enam puluh dua) permintaan penugasan, sebanyak 60 (enam puluh) permintaan terlayani. Dibanding dengan target Renstra sebesar 85%, maka capaian tahun 2014 adalah sebesar 113,85%. Adapun rincian ketiga jenis penugasan tersebut adalah sebagai berikut: No

URAIAN

1

Audit Investigatif

2 3

Jumlah PP Permintaan

Realisasi

%

4

4

100,00

Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara

20

18

90,00

Pemberian Keterangan Ahli

38

38

100,00

Jumlah

62

60

96,77

Keberhasilan pencapaian target tersebut terutama disebabkan oleh:  Komunikasi dan koordinasi yang baik antara Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah dengan aparat penegak hukum di wilayah hukum Provinsi Sulawesi Tengah.  Diterbitkannya Peraturan Kepala BPKP Nomor 1314/K/D6/2012 tanggal 16 Oktober 2012 tentang Pedoman Penugasan Bidang Investigasi. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2013 sebesar 93,62%, maka capaian tahun 2014 sebesar 103,36%. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2010 di awal periode Renstra sebesar 89,29%, capaian tahun 2014 adalah sebesar 108,37%. Kegiatan untuk IKU ini pada tahun 2014 menggunakan dana sebesar Rp309.511.000,00 atau 73,43% dari anggaran sebesar Rp421.474.000,00, dengan menggunakan SDM sebanyak 1.718 OH atau 159,81% dari rencana sebanyak 1.075 OH. LAPORAN KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2014

63


6.

Persentase TL Hasil Audit Investigasi Non TPK oleh Instansi Berwenang Audit investigatif merupakan kegiatan pengungkapan modus terjadinya kerugian keuangan negara atas pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku untuk ditindaklanjuti oleh instansi berwenang.Hal ini merupakan bagian dari upaya pencapaian sasaran strategis terciptanya iklim yang mencegah kecurangan dan memudahkan pengungkapan kasus yang merugikan keuangan Negara. Indikator kinerja utama berupa hasil audit investigasi yang ditindaklanjuti oleh instansi berwenang. Kinerja utama ini dimaksudkan untuk mengukur rekomendasi non tindak pidana korupsi pada suatu instansi pemerintah/BUMN/BUMD, yang disampaikan kepada manajemen untuk ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi yang disarankan. Realisasi IKU dihitung berdasarkan tindak lanjut atas temuan investigasi non TPK dibandingkan dengan jumlah temuan non TPK sampai dengan tahun berjalan. Realisasi IKU tahun 2014 adalah sebesar 50% atau mencapai 100% dari target sebesar 50,00%.Keberhasilan mencapai target tersebut karena dalam tahun 2014 tidak terdapat kegiatan investigasi non TPK.

7.

Persentase Hasil Telaahan Pengaduan Masyarakat Masyarakat dapat melakukan pengawasan secara tidak langsung terhadap akuntabilitas keuangan negara, antara lain melalui mekanisme pelaporan dan pengaduan. Pengaduan masyarakat dapat menjadi salah satu sumber data bagi Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah dalam melaksanakan fungsi pengawasan. Setiap surat pengaduan atau tembusan surat pengaduan yang diterima secara langsung melalui Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah dilakukan penelaahan untuk ditindaklanjuti. IKU dalam mencapai sasaran strategis adalah “Persentase hasil telaahan pengaduan masyarakat”. Realisasi IKU dihitung berdasarkan persentase jumlah penugasan telaahan dibandingkan dengan jumlah surat pengaduan masuk yang diteruskan ke perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah. 64



Realisasi IKU ini tahun 2014 adalah sebesar 100,00% atau mencapai 125% dari target IKU tahun 2014 sebesar 80,00%. Capaian tahun 2014 sama dengan realisasi tahun 2013 sebesar 100%. Sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi tahun awal periode Renstra 2010 sebesar 0% terdapat kenaikan 100%. Kegiatan ini tidak diukur dalam penetapan kinerja dan tidak dilaporkan sebagai realisasi PKP2T dan PKAU.

Tujuan 4: Tercapainya Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Tujuan ini terdiri dari satu Sasaran Strategis yaitu “Meningkatnya kualitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada 70% Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah”. Capaian Tujuan dalam tahun 2014 adalah sebesar 66,04% sesuai dengan besaran capaian Sasaran Strategisnya. Ketidakberhasilan pencapaian tujuan ini karena pada akhir periode Renstra tahun 2014, untuk tahun buku 2013 hanya empat Pemerintah Daerah dari 12 Pemerintah Daerah yang ada di Sulawesi Tengah yang laporan keuangannya memperoleh opini WTP dari BPK RI.

Sasaran Strategis 5: Meningkatnya Kualitas Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada70% Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah Penyelenggaraan SPIP pada dasarnya merupakan tanggung jawab masing-masing menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota. BPKP sesuai pasal 59 PP Nomor 60 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah bertanggung jawab melakukan pembinaan. Pada prinsipnya, pembinaan SPIP diarahkan agar instansi pemerintah dapat menyelenggarakan SPIP dalam rangka mencapai tujuannya melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.


65


Tabel 3.6 Pencapaian Indikator Sasaran Strategis 5 No 1 2

INDIKATOR KINERJA UTAMA OUTCOME 1 Persentase Pemda yang menyelenggarakan SPIP sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008 Jumlah Pemda Yang dilakukan Asistensi Penyelenggaraan SPIP Sesuai PP No 60 Tahun 2008

SAT.

KINERJ A TH 2014


% CAPAIAN TH 2014 THD TARGET

Bobot %

Tertim bang

2

3

4

5=3/4

6

7=5x6

%

100,00

70,00

142,86

60

85,71

IPP/I PD

14

12

116,67

40

46,67

100

132,38

Total Capaian Sasaran Strategis 5

Sasaran strategis “Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah” diindikasikan oleh satu IKU dominan yang terkait langsung dengan penyelenggaraan SPIP pada seluruh K/L/Pemda. Semakin banyak K/L/Pemda yang menyelenggarakan SPIP sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008, diharapkan akan semakin baik kualitas pencapaian tujuan instansi pemerintah dan semakin berkualitas birokrasi.Bersama dua IKU lainnya, realisasi IKU sasaran strategis tahun 2013dikaitkan dengan target 2014 disajikan dalam Tabel 3.6. Dari tabel tersebut di atas, capaian Sasaran Strategis 5 pada akhir periode Renstra 2014 mencapai 132,28%. Keberhasilan capaian tersebut karena semua IKU Outcomenya di atas 100%. Uraian masing-masing capaian IKU sasaran strategis ini adalah sebagai berikut: 1.

Persentase

Pemda

yang

menyelenggarakan

SPIP

sesuai

dengan

PP 60/2008 Penyelenggaraan SPIP dinilai sesuai dengan PP 60 Tahun 2008 melalui tingkat maturitas.Sebelum penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP dapat dilaksanakan, maka IKU “Persentase Pemda yang menyelenggarakan SPIP sesuai dengan PP 60/2008” diukur dengan menghitung jumlah Pemda yang laporan keuangannya memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI, dibandingkan dengan jumlah seluruh Pemda.Opini WTP atas laporan keuangan diyakini dapat mewakili sistem pengendalian yang memadai sebagaimana dimaksud dalam PP Nomor 60 Tahun 2008, karena audit keuangan yang dilaksanakan oleh BPK RI mencakup pengujian atas keandalan sistem pengendalian Pemda.

66



Target kinerja IKU ini untuk akhir perode Renstra adalah sebesar 70%. Dalam rangka mendukung pencapaian IKU ini, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah melakukan berbagai macam kegiatan sosialisasi, pendampingan/asistensi, dan bimtek penyelenggaraan SPIP kepada pemerintah daerah dan instansi vertikal K/L di daerah. Keberhasilan IKU ini diukur dengan menghitung jumlah pemda yang LKPD nya meraih opini WTP dibandingkan dengan jumlah seluruh pemerintah daerah. Dalam tahun 2014, realisasi IKU sasaran ini adalah sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan target kinerja akhir periode Renstra sebesar 70%, maka capaian kinerja adalah 142,86% atau belum mencapai target. Tercapainya target tersebut disebabkan pemerintah daerah tidak sepenuhnya menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan LKPD BPK RI, masih munculnya selisih/ketekoran kas pada bendahara pengeluaran, proses pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai ketentuan, dan belum diselenggarakannya SPIP secara memadai, sehingga dari 12 Pemda yang ada di Sulawesi Tengah, hanya 4 Pemda yang laopran keuangannya memperoleh opini WTP dari BPK RI. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2013 sebesar 75%, maka capaian tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 25%. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2010 di awal periode Renstra sebesar 0%, maka capaian tahun 2014 lebih baik, bahkan seluruh pemerintah daerah di wilayah Sulawesi Tengah telah memperoleh opini minimal WDP. Kegiatan untuk mencapai IKU ini pada tahun 2014 menggunakan dana sebesar Rp228.720.000,00 atau 596,45% dari anggaran sebesar Rp38.347.000,00, dengan menggunakan SDM sebanyak 2.630 OH atau 18.785,71% dari rencana sebanyak 14 OH. 2.

Jumlah Pemda yang Dilakukan Asistensi Penyelenggaraan SPIP sesuai PP No 60 tahun 2008 Penerapan SPIP di K/L/Pemda diawali dengan pembuatan rencana/desain penyelenggaraan SPIP, yaitu dokumen yang berisi tahap-tahap pengembangan detil SPIP yang akan dilakukan.Manfaatrencana/desain adalah sebagai acuan dan alat untuk memantau perkembangan penyelenggaraan SPIP.IKU ini dibentuk pada LAPORAN KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2014

67


tahun 2012 sebagai tindak lanjut atas terbitnya Pedoman Penyusunan Desain Penyelenggaraan SPIP berdasarkan Peraturan Kepala BPKP Nomor PER– 687/K/D4/2012 tanggal25 Mei 2012.Di samping itu, juga sebagai wujud upaya Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah dalam rangka perbaikan sistem AKIP untuk mendukung pencapaian sasaran strategis “Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah”dan tujuan“Tercapainya efekfivitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah”. Dalam tahun 2014, realisasi IKU sasaran ini adalah sebanyak 14 pemda atau seluruh pemda yang ada di wilayah Sulawesi Tengah (100%). Jika dibandingkan dengan target kinerja akhir periode Renstra sebesar 12 IPP/APD, maka capaian kinerja telah memenuhi target. Pencapaian target tersebut dipicu oleh metode penyelenggaraan workshop penyusunan RTP yang dilakukan secara serentak, sehingga perwakilan dari seluruh pemda dapat hadir dan bersama-sama menyusun dokumen RTP. kelemahan

Dalam workshop tersebut, diawali dengan mengidentifikasi

lingkungan

pengendalian,

kemudian

membuat

daftar

risiko,

menganalisisnya, dan merancang kegiatan pengendalian, pemantauan, dan infokomnya. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2013 sebesar 7 IPP/APD, maka capaian tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 7 IPP/APD atau 50%. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2010 di awal periode Renstra sebanyak 11 pemda dari 12 pemda yang ada atau sebesar 91,67%, maka capaian tahun 2014 masih lebih baik, karena seluruh pemerintah daerah di wilayah Sulawesi Tengah telah memperoleh asistensi penyelenggaraan SPIP sesuai PP No 60 Tahun 2008.

Tujuan 5: Meningkatnya Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten Tujuan ini terdiri dari dua Sasaran Strategis yaitu “Meningkatnya kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang professional dan kompeten pada 80%

68



Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah” dan “Meningkatnya efektifitas perencanaan pengawasan sebesar 90% dan kualitas pengelolaan keuangan sebesar 100%”. Capaian tujuan ini pada tahun 2014 adalah sebesar 106,82%, yang diperoleh dari kontribusi masing-masing Sasaran Strategis sebesar 100% dan 113,63%. Capaian masing-masing Sasaran Strategis dari Tujuan ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran Strategis 6: Meningkatnya Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompetenpada 80% Kementrian/Lembaga/Pemerintah Daerah Pelaksanaan audit intern di lingkungan Instansi Pemerintah dilakukan oleh pejabat yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan telah memenuhi syarat kompetensi keahlian sebagai auditor. Setiap aparat pengawas intern pemerintah (APIP) mengimplementasikan JFA sebagai konsekuensi adanya fungsi dan peran pelaksanaan tugas pengawasan intern oleh auditor sesuai dengan ketentuan tersebut. Sebagai organisasi, salah satu faktor penentu keberhasilan APIP adalah kompetensi dan profesionalitas sumber daya manusia (SDM), karena faktor manusia yang mengatur dan menggerakkan jalan organisasi. SDM yang kompeten adalah SDM yang memiliki penguasaan teoretis, didukung dengan pengalaman, dan mendapat pengakuan keahlian spesifik berdasarkan standar yang berlaku umum dalam lingkungan keahlian tersebut. SDM yang profesional adalah SDM yang mampu melaksanakan tugas dengan baik, sesuai dengan bidang keahliannya. Keahlian tersebut perlu terus-menerus diperbarui dan ditingkatkan, baik melalui program pendidikan gelar maupun program pendidikan nongelar dengan mengacu pada dokumen Human Capital Development Plan (HCDP), yang merupakan dokumen perencanaan pengembangan kompetensi pegawai, yang terkait dengan proses pelatihan, pendidikan, dan kegiatan lainnya yang dapat meningkatkan pengetahuan, keahlian, kemampuan, nilai-nilai, dan aset sosial lainnya yang dimiliki pegawai. Sasaran “Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah K/L/Pemda yang profesional dan kompeten pada 80% K/L/Pemda” diindikasikan oleh satu IKU dominan yang terkait langsung denganpenerapan JFA, yang bertujuan untuk mengukur manfaat pembinaan yang dilakukan BPKP selaku instansi Pembina JFA dalam LAPORAN KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2014

69


mewujudkan auditor yang profesional dan kompeten di lingkungan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) non-BPKP. Realisasi IKU sasaran strategis tahun 2013 dikaitkan target 2014 disajikan dalam Tabel 3.7. Dari tabel tersebut dan dikaitkan dengan capaian kinerja sasaran yang sama pada Tabel 3.1 terlihat bahwa IKU Outcome sekaligus Sasaran Strategis 6tahun 2014 tercapai 100%. Tabel 3.7 Perkembangan Pencapaian Indikator Sasaran Strategis 6 INDIKATOR KINERJA UTAMA OUTCOME 1 Persentase Pemda yang asistensi penerapan JFA

dilakukan

2

3

TARGET KINERJA TH 2014 4

%

80,00

80.00

SAT.UAN

KINERJA TH 2014


100

Uraian capaian IKU sasaran strategis ini adalah sebagai berikut: 1.

Persentase Pemda yang Dilakukan Asistensi Penerapan JFA Pelaksanaan audit intern di lingkungan instansi pemerintah dilakukan oleh pejabat yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan telah memenuhi syarat kompetensi keahlian sebagai auditor. Hal ini sesuai dengan pasal 51 PP 60 Tahun 2008 tentang SPIP. Syarat kompetensi keahlian sebagai auditor dipenuhi melalui keikutsertaan dan kelulusan dalam program sertifikasi. Berdasarkan pasal 1 butir 2 Permenpan 220/2008 tanggal 4 Juli 2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya, Auditor adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain, yang di dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang. Berdasarkan ketentuan tersebut, setiap APIP mengimplementasikan JFA sebagai konsekuensi adanya fungsi dan peran pelaksanaan tugas pengawasan intern oleh auditor sesuai dengan ketentuan tersebut. Indikator sasaran atas tingkat penerapan Jabatan Fungsional Auditor bertujuan untuk mengukur manfaat pembinaan yang dilakukan BPKP selaku instansi Pembina JFA dalam mewujudkan auditor yang profesional dan kompeten di 70



lingkungan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) non-BPKP. Penentuan tingkat capaian indikator sasaran ini adalah jumlah K/L (APIP Pusat) dan Pemda (APIP Daerah) non-BPKP yang mengimplementasikan JFA sampai dengan tahun berjalan. Indikator kinerja sasaran ini dicapai melalui kegiatan pembinaan jabatan fungsional auditor dan tata kelola APIP, yang didukung sub-sub kegiatan, yaitu kegiatan fasilitasi penerapan JFA APIP dan peningkatan jumlah sertifikasi auditor. IKU ini diukur dari jumlah Pemda yang dilakukan asistensi penerapan JFA dibandingkan dengan jumlah seluruh pemda. Langkah strategis yang direncanakan untuk memperbaiki pencapaian sasaran strategis ini pada tahun 2014 adalah intensifikasifasilitasi penerapan JFA APIP dan peningkatan jumlah kelulusan sertifikasi auditor pada tiga Kabupaten. Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp15.150.000,00 atau 46,72% dari anggaran sebesar Rp32.430.000,00, dengan menggunakan SDM sebanyak 367 OH atau 873,81% dari rencana sebanyak 42 OH.

Sasaran Strategis 7: Meningkatnya Efektivitas Perencanaan Pengawasan sebesar 90% dan Kualitas Pengelolaan Keuangan sebesar 100% Perencanaan pengawasan berfungsi mengarahkan kegiatan pengawasan agar sesuai dengan peran dan tujuan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah, sekaligus media untuk mengukurtingkat keberhasilan kinerja teknis Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah.Selain itu, perencanaan juga terkait langsung dengan pengelolaan SDM, penyediaan sarana prasarana, dan penganggaran.Seiring dengan gencarnya penyerapan anggaran berdasarkan disbursement plan, semakin dirasakan pentingnya arti perencanaan yang baik sehingga anggaran yang digunakan benar-benar menghasilkan kinerja yang terbaik pula. Dalam kerangka keuangan negara, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah sebagai lembaga pemerintah mempunyai kewajiban menyusun dan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar yang diatur dalam PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Keberhasilan fungsi dukungan dalam LAPORAN KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2014

71


membina satuan kerja terkait dengan kualitas pengelolaan keuangan, ditandai dengan tingkat opini WTP terhadap laporan keuangan BPKPyang diperoleh dari BPK RI. Sasaran “Meningkatnya Efektivitas Perencanaan Pengawasan sebesar 90% dan Kualitas Pengelolaan Keuangan sebesar 100%” diindikasikan oleh dua IKU dominan yang terkait langsung dengan efektivitas perencanaan pengawasan dan kualitas pengelolaan keuangan. Tabel 3.8 Perkembangan Pencapaian Indikator Sasaran Strategis 7 No

1 2 3

4 5

6 7 8

9

10 11

INDIKATOR KINERJA UTAMA OUTCOME 1 Persentase jumlah rencana penugasan pengawasan yang terealisasi Persentase kesesuaian laporan keuangan Perwakilan BPKP dengan SAP Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap layanan kepegawaian Persentase Pagu Dana yang tidak Diblokir dalam DIPA Persepsi Kepuasan Pegawai Perwakilan atas Pencairan Anggaran yang Diajukan sesuai Prosedur Persentase permintaan bantuan hukum yang ditindaklanjuti Biro Hukum dan Humas Jumlah publikasi kegiatan perwakilan BPKP di media masa Persentase Pemanfaatan asset Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap layanan sarpras Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil audit Inspektorat Jumlah masukan topik penelitian yang disampaikan ke puslitbangwas Jumlah Instansi APIP yang telah disosialisasi dan atau di-assessment tata kelola APIP Tingkat persepsi kepuasan Pemda atas auditor bersertifikat

2

3

4


6

7=5x6

%

99,71

100.00

99,71

10

9,97

%

100.00

100.00

100.00

10

10,00

Skala Likert 1-10 %

7,64

7.60

100,53

10

10,05

100.00

100.00

100.00

10

10,00

Skala Likert 1-10 %

8,30

8.00

103,75

5

5,19

Jumlah Berita % Skala Likert 1-10 %

79

79,00

100,00

10

10,00

98,36 7,23

100,00 7,90

98,36 91,52

10 5

9,84 4,58

100,00

100,00

100,00

10

10

12.00

5.00

240.00

10

24

7,60

7.60

100,00

10

10,00

100

113,63

SATUA N

Jumlah Topik Instansi APIP Skala Likert 1-10

KINERJ A TH 2014



Bobot %

Tertim bang

Dari tabel tersebut di atas, diketahui bahwa capaian Sasaran Strategis 7 dalam akhir periode Renstra mencapai 113,63%. Walaupun tidak semua IKU Outcome mencapai

72



100%, keberhasilan tersebut karena capaian IKU Outcome jumlah instansi APIP yang telah disosialisasi dan atau di-assessment tata kelola APIP mencapai 240%. Uraian masing-masing capaian IKU sasaran strategis ini adalah sebagai berikut: 1.

Persentase Jumlah Rencana Penugasan Pengawasan yang Terealisasi IKU “Persentase Jumlah Rencana Penugasan Pengawasan yang Terealisasi” diukur dengan membandingkan antara Realisasi Penugasan Pengawasan terhadap Rencana Penugasan Pengawasan Yang Ditetapkan. Pada tahun 2014, realisasi penugasan pengawasan PKP2T sebanyak353 atau 99,71% dari 354 rencana penugasan pengawasan PKP2T,atau mencapai 99,71% dari target IKU pada tahun 2013 sebesar 100%. Namun,pada tahun 2013 Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah telah melaksanakan penugasanpengawasan di luar yang direncanakan, khususnya untuk memenuhi permintaan stakeholders sebanyak 273 penugasanpengawasan atau 93,17% dari 293 rencana penugasan pengawasan tahun 2013.Dengan demikian, realisasi penugasan pengawasan baik PKP2T maupun non-PKP2T sebanyak 653 penugasan sehingga jika dibandingkan dengan target PKP2T menjadi 184.46%. Upaya strategis yang mendukung pencapaian IKU ini adalah penyusunan rencana dan evaluasi, berupa: a.

Rapat koordinasi di lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah dalam rangka pengendalian realisasi rencana dan evaluasi.

b.

Penerapan manajemen kinerja di Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah mengacu kepada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Hasil penerapan SAKIP BPKP dalam tahun 2014 pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah didokumentasikan dalam bentuk: 1) SOP Rencana Kinerja, 2) Rencana Kinerja Tahun 2014, 3) Rencana Kerja Tahun 2014, 4) Tapkin Tahun 2014, 5) Rencana Kegiatan Tahunan Tahun 2014, 6) LAKIP tahun 2014.


73


2.

Persentase Kesesuaian Laporan Keuangan Perwakilan BPKP dengan SAP Salah satu bentuk akuntabilitas pengelolaaan keuangan yang baik adalah tingkat kewajaran laporan keuangan yang menjadi opini BPK RI terhadap penyajian laporan keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah.IKU “Tingkat opini BPK RI terhadap Laporan Keuangan BPKP”dibuat untuk mengukur tingkat keberhasilan dalam membina satuan kerja terkait penyusunan laporan keuangan sesuai dengan SAP. Kinerja sasaran dinilai berdasarkan tingkat perolehan opini BPK terhadap laporan keuangan dengan standar opini Wajar Tanpa Pengecualian dinilai 100%, Wajar Dengan Pengecualian dinilai 80%, Tidak Memberikan Pendapat dinilai 60%, dan Tidak Wajar dinilai 40%.BPK RI telah memberikan opini WTP atas Laporan Keuangan BPKP tahun 2012. Keberhasilan kinerja IKU didukung oleh terlaksananya kegiatan pengelolaan anggaran sesuaidengan sistem akuntansi pemerintah. Realisasi IKU ini tahun 2014 adalah sebesar 100%, atau mencapai 100% dari target akhir periode Renstra tahun 2014 sebesar 100%.

3.

Persepsi Kepuasan Pegawai Perwakilan terhadap Layanan Kepegawaian Pengembangan kompetensi dan profesionalisme pegawai yang optimal akan berdampak positif pada peningkatan kapasitas penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP. Hal tersebut dilandasi

dengan

pemikiran

bahwa

pelaksanaan

prinsip-prinsip

tata

kepemerintahan yang baik (good governance) akan terwujud dengan dukungan SDM yang andal dan terkelola dengan baik. Untuk itu, perlu terus diagendakan dan diberikan perhatian yang memadai terhadap peningkatan pengelolaan kepegawaian dan organisasi sebagai upaya untuk perbaikan kualitas SDM, serta penataan kelembagaan dan proses kerja internal yang dapat menunjang tercapainya hal-hal tersebut. Persepsi kepuasan terhadap suatu pelayanan sangat bergantung pada suatu keadaan ketika keinginan, harapan, dan kebutuhan para penerima layanan dapat terpenuhi.Pernyataan kepuasan atau ketidakpuasan diperoleh melalui survei kepada para penerima layanan, dengan metode skala Likert 1-10.Perhitungan persepsi kepuasan 74

terhadap

pelayanan

pengelolaan

kepegawaian

dan

organisasi



dilaksanakan dengan metode penyebaran kuesioner secara uji petik kepada para pegawai dari seluruh unit kerja di lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah. Target IKU “Persepsi kepuasan terhadap pelayanan pengelola kepegawaian dan organisasi” pada tahun 2014 adalah sebesar 7,60 dari skala Likert 1-10. Capaian kinerja IKU ini tahun 2014menunjukkan tingkat kepuasan pegawai atas pelayanan pengelolaan kepegawaian dan organisasi, antara lain: a. Pelayanan kenaikan pangkat pegawai, kenaikan jabatan, gaji berkala, dan penyesuaian gaji selalu dilaksanakan secara tepat waktu; b. Penandatanganan pakta integritas atau pernyataan kepatuhan terhadap aturan perilaku pada setiap awal tahun untuk seluruh pegawai. Realisasi IKU ini dalam tahun 2014 adalah sebesar 7.64 dari skala Likert1-10 atau mencapai 100,53% dibandingkan target akhir periode renstra tahun 2014 sebesar 7,60 dari skala Likert 1-10. 4.

Persentase Pagu Dana yang Tidak Diblokir dalam DIPA Ketersediaan dana yang memadai diperlukan untuk membiayai pelaksanaan tugas dan fungsi Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah melalui proses penyusunan anggaran, yang menghasilkan dokumen anggaran berupa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

(DIPA).

Pagu

dana

dalam

DIPA

dapat

dilakukan

pemblokiran/pemberian tanda bintang oleh DPR untuk kegiatan dalam DIPA yang perlu dimintakan persetujuan dari DPR terlebih dahulu, atau Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) untuk kegiatan pada saat penelaahan belum dilengkapi dengan data dukung yang memadai/lengkap. Realisasidiukur dengan membandingkan antara jumlah pagu dana yang tidak diblokir/diberi tanda bintang dengan total pagu dana dalam DIPA. Pagu dana DIPA Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014 sebesar Rp14.659.201.000,00 dan tidak terdapat dana yang diblokir oleh DJA. Realisasi tahun 2014sebesar 100.00% atau mencapai 100.00% dibandingkan target akhir periode renstra tahun 2014 sebesar 100.00%.


75


5.

Persepsi Kepuasan Pegawai Perwakilan atas Pencairan Anggaran yang Diajukan Sesuai dengan Prosedur Penyediaan dana yang memadai bagi terlaksananya tugas-tugas Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah secara keseluruhan dengan pelayanan yang cepat, tepat, dan ramah, menjadi kata kunci yang harus senantiasa disadari oleh para pengelola keuangan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, agar para pengguna merasa puas dengan pelayanan keuangan yang mereka terima. Untuk itu, pengelolaan dana yang tersedia dalam dokumen anggaran harus dilaksanakan secara profesional dan akuntabel. Ketepatan jumlah dan waktu penyediaan dana memerlukan kerja sama dari

unit

pengguna

dalam

penyampaian

berkas

permintaan

dan

pertanggungjawaban dana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Persepsi kepuasan pengguna atas pencairan anggaran yang diajukan sesuai dengan prosedur adalah untuk mengetahui tingkat kepuasan pengguna anggaran atas pelayanan yang diberikan dalam menyediakan uang untuk membiayai kegiatan yang telah dianggarkan. Realisasi sasaran tahun 2014 sebesar 8,30 dari skala Likert 1-10,atau mencapai 103,75% dari target akhir periode renstra tahun 2014 sebesar 8,00 dari skala Likert 1-10. Pencapaian Indikator Kinerja Utama ini didukung dengan beberapa proses kegiatan, antara lain penyediaan uang yang sesuai dengan jumlah dan waktu yang diajukan dalam SPP yang sesuai dengan prosedur, verifikasi perbendaharaan, monitoring/evaluasi penyusunan dan perbendaharaan anggaran, pembinaan penyusunan dan perbendaharaan anggaran, serta rekonsiliasi penyusunan dan perbendaharaan anggaran. 6.

Jumlah Publikasi Kegiatan Perwakilan BPKP di Media Masa Eksistensi sebuah organisasi antara lain ditentukan oleh citra organisasi yang terbentuk di lingkungannya. Demikian juga dengan eksistensi Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah yang ditentukan juga oleh citranya di mata publik.Oleh karena itu, persepsi publik terhadap Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah menjadi salah satu alat ukur yang relevan dalam menilai kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah.

76



KinerjaIKU ini diukur dengan cara mengidentifikasi dan mengevaluasi terhadap pandangan, opini, dan persepsi publik yang bernuansa positif terhadap Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah. Realisasi IKU ini tahun 2014 sebesar 79 berita atau mencapai 100% dari target tahun 2014 sebesar 79 berita. 7.

Persentase Pemanfaatan Aset Indeks Efektivitas Pengelolaan Asetdigunakan untuk mengukur pengelolaan dan pengembangan kapasitas sarana dan prasarana di Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah, yangdilaksanakan melalui pengelolaan urusan tata usaha, perlengkapan, dan rumah tangga bagi seluruh satuan kerja. IKU “Indeks Efektivitas Pengelolaan Aset” merupakan indikator tambahan untuk mencapai Sasaran Strategis 7 dengan target sebesar 100,00%. Realisasi IKU ini pada tahun 2014 sebesar 98,36% atau mencapai 98,36% dibandingkan target akhir periode Renstra 2014 sebesar sebesar 100,00%. IKU ini dicapai melalui kegiatan pembinaan administrasi dan pengelolaan perlengkapan, meliputi sub-subkegiatan pencatatan dan updating akuntansi aset, inventarisasi aset, serta validasi dan verifikasi aset pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah.

8.

Persepsi Kepuasan Pegawai Perwakilan terhadap Layanan Sarpras Fungsi dukungan manajemenPerwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah diantaranya dilaksanakan melalui penyediaan dan pengelolaan sarpras sesuai dengan kebutuhan di lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah. IKU ini diukur dari tingkat persepsi kepuasan terhadap pelayanan pengelolaan sarpras yang dapat diberikan oleh unit layanan yang bertanggung jawab atas pengelolaan sarpras dengan menggunakan skala Likert 1-10. Berdasarkan hasil survei atas persepsi penerima layanan tahun 2013, realisasi capaian IKU atas pelaksanaan penyediaan dan pengelolaan sarpras sebesar 7,23 dari skala Likert 1-10 atau 91,52% dari target tahun 2013 sebesar 7,90. Realisasi IKU tahun 2014adalah sebesar 7,23 dari skala Likert 1-10, atau telah mencapai 91,52% dibandingkan target akhir periode renstra tahun 2014sebesar 7,90 dari skala Likert 1-10.


77


Tidak tercapainya target kinerja sasaran ini, antara lain karena pengadaan keperluan sehari-hari perkantoran yang didasarkan pada skala prioritas kebutuhan pengguna. Kendala yang mempengaruhi pencapaian IKU, yakni belum terintegrasinya Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) dengan Document Management System (DMS) dan Disposisi Elektronik yang dikembangkan di BPKP;

9.

Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit Inspektorat Kegiatan pengawasan internal yang dilaksanakan Inspektorat BPKP, antara lain bertujuan memberikan jaminan mutu dan kepatuhan pada setiap pelaksanaan kegiatan di Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah. Hasil kegiatan pengawasan yang dilaksanakan Inspektorat merupakan bagian dari fungsi earlywarning dalam pengembangan dan perbaikan operasional untuk mencapai dan meningkatkan kinerja di Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah. IKU “Persentase

Tindak Lanjut

Hasil Pengawasan Inspektorat BPKP”

merupakanIKU lainnya untuk mencapai Sasaran Strategis 7, dengan targetsebesar 100,00%. IKU ini diukur dengan menghitung jumlahrekomendasi yang telah ditindaklanjuti oleh satuan kerja yang dievaluasi/direviu/diaudit, dibandingkan dengan jumlah rekomendasi

dari

Inspektorat

yang

tertuang

dalam

Laporan

Hasil

Evaluasi/Reviu/Audit. Realisasi IKU tahun 2014 sebesar 100% atau mencapai 100% dari targetakhir periode renstra tahun 2014 sebesar 100%. 10. Jumlah Instansi APIP yang telah disosialisasi dan atau di-assesment tata kelola APIP Tugas

dan

fungsi

Instansi

Pembina

berdasarkan

Permenpan

Nomor

PER/220/M.PAN/7/2008 tanggal 4 Juli 2008 tentang JFA dan Angka Kreditnya, serta Peraturan Bersama Kepala BPKP dan Kepala BKN Nomor PER1310/K/JF/2008; Nomor 24 Tahun 2008 tanggal 11 November 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya, memberi arah baru bagi BPKP sebagai Instansi Pembina JFA menuju pada manajemen SDM berbasis kompetensi dan kinerja.

78



Terkait peran yang harus dilakukan oleh APIP, dalam pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, dinyatakan bahwa pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah dilakukan oleh APIP. Pengawasan intern tersebut mencakup kegiatan yang berkaitan langsung dengan penjaminan kualitas (quality assurance), yaitu audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan,perlunya penerapan tata kelola yang baik guna mendukung terselenggaranya pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, serta bersih dan bebas dari praktik KKNserta kegiatan pengawasan lainnya yang berkaitan dengan bantuan saran (consultancy), antara lain berupa sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan serta pemaparan hasil pengawasan. Dengan ketentuan tersebut, peran dan lingkup tugas pengawasan intern semakin banyak dan kompleks sehingga berdampak pada kebutuhan SDM auditor yang semakin meningkat, baik kuantitas maupun kualitas. IKU ini bertujuan untuk mengukur manfaat pembinaan yang dilakukan BPKP selaku instansi Pembina JFA dalam mewujudkan auditor yang profesional dan kompeten, serta tata kelola yang baik di lingkungan APIP non-BPKP. Salah satu kriteria yang digunakan untuk menilai bahwa unit APIP telah melaksanakan tata kelola APIP yang baik untuk tahun 2014 adalah berdasarkan hasilevaluasi(assessment) penerapan tata kelola APIP yang mengacu kepada model Internal Audit Capability Model (IACM). Realisasi IKU tahun 2014 sebanyak dua belas Instansi/APIP atau mencapai 240% dari targetakhir periode Renstra 2014 sebanyak lima Instansi/APIP.Realisasi sebesar 300% adalah jumlah unit APIP yang telah melakukan tata kelola APIP. Kegiatan untuk mencapai IKU ini pada tahun 2013 menggunakan dana sebesar Rp48.451.000,00 atau 127,54% dari anggaran sebesar Rp37.990.000,00, dengan menggunakan SDMsebanyak 154 OH atau 194,94% dari rencana sebanyak 79 OH. 11. Tingkat Persepsi Kepuasan Pemda atas Auditor Bersertifikat IKU “Tingkat Persepsi Kepuasan Instansi Pemerintah atas Auditor Bersertifikat” merupakanIKU lainnya untuk mencapai Sasaran Strategis tujuh, dengan targetsebesar7,60 dari skala Likert 1-10.IKU ini diukur dengan pendekatan kepuasan pelanggan (customer satisfaction). LAPORAN KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2014

79


Pengukuran ditujukan kepada pimpinan/pejabat

struktural di lingkungan

Pemerintah Daerah dan satuan kerja K/L yang ada di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. IKU ini bertujuan untuk mengukur manfaat pembinaan yang dilakukan BPKP selaku instansi pembina JFA dalam mewujudkan auditor berkualitas yaitu auditor yang profesional, efisien, dan efektif sehingga dapat meningkatkan mutu pengawasan. Realisasi IKU sebesar 7,60 dari skala Likert 1-10 atau mencapai 100,00% dari target sebesar 7,60 skala Likert 1-10. IKU ini dicapai melalui kegiatan pembinaan JFA dan Tata Kelola APIP yang didukung sub-sub kegiatan penerbitan sertifikat, penilaian angka kredit terpusat JFA APIP, evaluasi penerapan JFA, dan penyediaan layanan informasi. Realisasi IKU tahun 2014sebesar 7,60 dari skala Likert 1-10 atau mencapai 101,33% dibandingkan dengan target akhir periode Renstra tahun 2014 sebesar 7,50 dari skala Likert 1-10.

Tujuan 6: Terselenggaranya Sistem Dukungan Pengambilan Keputusan yang Andal bagi Presiden/Pemerintah Tujuan ini terdiri dari satu Sasaran Strategis yaitu “Terselenggaranya satu sistem dukungan pengambilan keputusan bagi pimpinan”. Dalam tahun 2014, capaian tujuan ini adalah sebesar 112,5% sesuai dengan capaian Sasaran Strategis.

Sasaran Strategis 8: Terselenggaranya SatuSistem Dukungan Pengambilan Keputusan bagi Pimpinan Sejalan dengan perubahan lingkungan strategis pada BPKP, terutama dengan terbitnya PP Nomor 60 Tahun 2008, menegaskan identitasBPKP sebagai Auditor Presiden. Sehubungan dengan itu, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah dituntut untuk memberikan informasi yang berharga bagi Presiden dan mampu memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi pemerintah. Selain itu, Perwakilan BPKP Provinsi 80



Sulawesi Tengah juga harus mampu memberikan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan internal BPKP. Sasaran strategis ini memilikisatu IKU dominan untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis. Tabel 3.9 Pencapaian Indikator Sasaran Strategis 8 INDIKATOR KINERJA UTAMA OUTCOME 1 Jumlah Sistem Informasi yang dimanfaatkan secara efektif

2

3

TARGET KINERJA TH 2014 4

%

100.00

100.00

SATUAN

KINERJA TH 2014


100.00

IKU dominan yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran adalah “Jumlah Sistem Informasi yang dimanfaatkan secara efektif”.Dengan tersedianya sistem dukungan pengambilan keputusan internal, diharapkan pencapaian tujuan BPKP berupa “Terselenggaranya satusistem dukungan pengambilan keputusan bagi Pimpinan” dapat terwujud. CapaianIKU,”Jumlah Sistem Informasi yang Dimanfaatkan Secara Efektif”,digunakan untuk mengukur penggunaan/pengimplementasiansistem informasi yang dikembangkan oleh BPKP supaya menghasilkan/menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh unit kerja di lingkungan BPKP. Pada tingkat Perwakilan BPKP IKU ini diukur berdasarkan “Jumlah Sistem Informasi Yang Dimanfaatkan dibandingkan dengan Jumlah Sistem Informasi Yang Wajib Dimanfaatkan Perwakilan BPKP (SIM HP, SIM RKT, SIM MonevRKT, SAKPA, SIMAK BMN, RKAKL, SPM, SPPD, DMS, SIMPEG).” Realisasi IKU tahun 2014sebesar 100% atau mencapai 100,00%,dari target sebesar 100%.Dibandingkan dengan realisasi tahun 2013, capaian tahun 2014 adalah sama. Sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2010 awal periode Renstra sebesar 70%, maka capaian tahun 2014 adalah sebesar 128,57%.


81

II. PERJANJIAN KINERJA Meningkatkan kualitas sistem akuntabilitas selalu menjadi perhatian utama BPKP. Peningkatan ini terlihat dari penajaman program pada Renstra 2010– 2014. Namun demikian Indikator Kinerja Utama (IKU) sasaran strategis BPKP tahun 2010-2014 2014 tidak sepenuhnya dalam kendali BPKP. Berdasarkan kecenderungan yang terjadi, pada kurun waktu tahun 2010 sampai dengan 2013,maka dilakukan revisi terhadap target kinerja tahun 2014 pada 11 (sebelas) Indikator Kinerja Utama (IKU), cara penilaian pada 2 (dua) (dua), dan menghapus 1 (satu) IKU, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Kepala BPKP Nomor 9 Tahun 2014 tanggal 11 Juli 2014, tentang Perubahan Kedua atas Keputusan utusan Strategis

Kepala BPKP NomorKEP-34/K/SU/2010 NomorKEP 34/K/SU/2010 Tentang Rencana BPKP

Tahun

2010-2014.Menindaklanjuti 2010 Menindaklanjuti

perubahan

tersebut,

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengahmenyesuaikan Tengahmenyesuaikan renstranya, dengan menerbitkan Peraturan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulaw Sulawesi Tengah Nomor 2130 Tahun 2014 tanggal 22 Agustus 2014, tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah Nomor KEP-336/PW19/1/2011 336/PW19/1/2011 Tentang Rencana Strategis Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah 2010-2014, 2014, terhadap terhadap target kinerja tahun 2014 pada 17 (tujuh belas) IKU dan menghapus 3 (tiga) IKU. Penyajian enyajian pelaporan kinerja tahun 2014 dimutakhirkan sesuai dengan Peraturan MenteriPendayagunaan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tanggal 20 November 2014, tentang Petunjuk etunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai pengganti Permenpan Nomor 29 Tahun 2010 2010. .

LAPORAN KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2014

11

BAB II.PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2010-2014 Penyusunan Renstra BPKP merupakan salah satu amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).Renstra BPKP merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, serta program dan kegiatan BPKP, dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.Renstra BPKP merupakan bagian dari perencanaan nasional, sehingga harus sinkron dan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), serta mendukung pencapaian program-program prioritas Pemerintah.

1. Pernyataan Visi Struktur Renstra BPKP Tahun 2010-2014 mengacu pada restrukturisasi program dan Pedoman Penyusunan Renstra Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) Tahun 2010-2014,sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Perencanaan

Pembangunan

Nasional/Kepala

Badan

Perencanaan

Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2010 yang diterbitkan pada tanggal 11 Agustus 2010. Rencana Strategis BPKP Tahun 2010-2014 yang disahkan oleh Kepala BPKP berisi Visi sebagai berikut:

Auditor Presiden yang Responsif, Interaktif, dan Terpercaya untuk Mewujudkan Akuntabilitas Keuangan Negara yang Berkualitas Terwujudnya visi merupakan tantangan sekaligus peluang yang harus dihadapi oleh segenap jajaran BPKP, baik di tingkat pusat maupun tingkat perwakilan.Sebagai penjabaran dari visi tersebut, ditetapkanlah misi BPKP.

12


BAB II. PERJANJIAN KINERJA

2. Pernyataan Misi Misi BPKP berisi pernyataan tentang apa yang akan dilakukan oleh seluruh unit untuk mencapai visi BPKP. Perumusan misi mengacu kepada tugas dan kewenangan yang telah diberikan kepada BPKP. Tugas dan kewenangan BPKP semula diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, kemudian diperbarui dengan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non-Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tanggal 31 Desember 2014. Selanjutnya, dengan terbitnya PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, maka BPKP berperan penting dalam mendukung akuntabilitas Presiden, terutama dalam lingkup penyelenggaraan keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Empat misi Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut: a.

Meningkatkan Pengawasan Intern Terhadap Akuntabilitas Keuangan Negara, yang Mendukung Tata Kepemerintahan yang Baik dan Bebas KKN di Sulawesi Tengah;

b. Meningkatkan Efektivitas Pembinaan Sistem Pengendalian Intern Instansi Pemerintah di Sulawesi Tengah; c.

Mengembangkan

Kapasitas

Pengawasan

Intern

Pemerintah

yang

Profesional dan Kompeten di Sulawesi Tengah; serta d. Menyelenggarakan Sistem Dukungan Pengambilan Keputusan yang Andal Bagi Pemerintah di Sulawesi Tengah. Penjelasan masing-masing misi adalah sebagai berikut:

MISI 1 Meningkatkan Pengawasan Intern Terhadap Akuntabilitas Keuangan Negara, yang Mendukung Tata Kepemerintahan yang Baik dan Bebas KKN di Sulawesi Tengah LAPORAN KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2014

13


Peran Perwakilan BPKP Provinsi SulawesiTengahsebagai Auditor Presiden dalam melaksanakan pengawasan intern atas akuntabilitas keuangan Negara, sekaligus menegaskan bahwa misi ini dilakukan untuk membantu Presiden selaku shareholder BPKP dalam mendorong terwujudnya tata kepemerintahan yang baik dan mendorong upaya pencegahan KKN.Fungsi utama BPKP memberikan assurance terhadap penyelenggaraan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara serta memberikan fungsi consultancy, yaitu pemberian umpan balik sebagai bahan masukan bagi Presiden/Pemerintah untuk memastikan tercapainya efektivitas kinerja pemerintah dan pengelolaan keuangan negara berupa rekomendasi perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam misi ini, tercakup seluruh kegiatan utama (core business) Perwakilan BPKP ProvinsiSulawesi Tengah, baik dalam aktivitas assurance yang dilakukan dalam bentukaudit, evaluasi, reviu, maupun aktivitas consultin, yang dilakukan dalam bentuksosialisasi, bimbingan teknis/asistensi, konsultasi, dan pengembangan sistem. Mandat BPKP sebagai pengawas intern akuntabilitas keuangan negara semakin jelas dengan terbitnya PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Dalam pasal 49 ayat (2) dinyatakan bahwa BPKP melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan tertentu, yang meliputi: 1) Kegiatan yang bersifat lintas sektoral; 2) Kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN); dan 3) Kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden. Kegiatan yang bersifat lintas sektoral, pada dasarnya merupakan kegiatan yang dalam

pelaksanaannya

melibatkan

dua

atau

lebih

kementerian

negara/lembaga atau pemerintah daerah, yang tidak dapat dilakukan pengawasannya oleh APIP lain. Pengawasan kegiatan lintas sektoral diharapkan

dapat

memberikan

informasi

yang

bersifat

makro

dan

komprehensif atas pelaksanaan program/kegiatan pemerintah pusat maupun

14



daerah, sehingga bermanfaat bagi pengambilan keputusan atau penentuan kebijakan. Pengawasan

intern terhadap

kegiatan kebendaharaan

umum

Negara,

diharapkan dapat memberi masukan dan feedback kepada Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) mengenai pengelolaan BUN yang dilakukan oleh institusi di luar Kementerian Keuangan, yang secara hukum tidak dapat diawasi oleh APIP selain BPKP.Peran BPKP dalam mengawasi kegiatan-kegiatan BUN tersebut perlu didukung dengan penetapan Menteri Keuangan selaku BUN, baik mengenai ruang lingkup maupun sasaran pengawasannya. Pengawasan atas kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden, merupakan

kegiatan

BPKP

dalam

rangka

merespon

permasalahan-

permasalahan strategis yang mendesak untuk ditangani (current issues) sesuai dengan perintah Presiden dan kabinetnya. Pelaksanaan penugasan tersebut merupakan implementasi yang nyata dari peran BPKP sebagai Auditor Presiden/Pemerintah. Dalam misi 1, termasuk juga kegiatan dalam rangka membantu Aparat PenegakHukum dan Pemerintah untuk mencegah dan mengurangi KKN, yang dilakukandalam bentuk pengawasan investigatif, pemberian keterangan ahli, danperhitungan kerugian keuangan negara.

MISI 2 Meningkatkan Efektivitas Pembinaan Sistem Pengendalian Intern Instansi Pemerintah di Sulawesi Tengah

Dalam PP Nomor 60 Tahun 2008, pada pasal 2 dinyatakan bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, dengan berpedoman pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, seperti LAPORAN KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2014

15


diatur dalam PP tersebut. Tanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan Sistem

Pengendalian

Intern

Pemerintah

(SPIP)

beradadi

tangan

menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikotadi lingkungan masing-masing. Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas SPIP juga dilakukan pembinaan penyelenggaraan SPI.Tugas pembinaan penyelenggaraan SPI terhadap seluruh instansi pemerintah inidiamanatkan kepada BPKP, sesuai dengan pasal 59 PP Nomor 60 Tahun 2008.Peran BPKP dalam pembinaan SPIP tidak terlepas dari posisi strategis BPKP yang langsung berada di bawah Presiden dan membantu Presiden untuk memastikan tercapainya akuntabilitas kinerja Presiden. Kegiatan pembinaan SPIP tersebut mencakup: 1) Penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP; 2) Sosialisasi SPIP; 3) Pendidikan dan pelatihan SPIP; 4) Pembimbingan dan konsultasi SPIP; serta 5) Peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern pemerintah. Kegiatan pembinaan butir 1) sampai dengan butir 4) merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka membina seluruh instansi pemerintah agar dapat menerapkan SPIP.Kegiatan-kegiatan tersebut termasuk dalam lingkup misi kedua ini.Kegiatan pembinaan penyelenggaraan SPIP, diawali dengan penyusunan pedoman-pedoman terkait dengan SPIP (pedoman umum dan pedoman teknis), yang merupakan panduan untuk membangun SPIP di seluruh instansi pemerintah.Pedoman tersebut, selanjutnya disosialisasikan agar diperoleh kesamaan persepsi dan pemahaman tentang SPIP.Pada tahap penerapan SPIP, BPKP siap untuk membimbing dan memberikan konsultasi kepada seluruh instansi pemerintah. Kegiatan

pada

butir

5)

lebih

spesifik

terkait

pada

peningkatan

kemampuan/kompetensi auditor APIP, yang menjadi bagian dari misi ketiga, yaitu mengembangkan kapasitas pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten.

16



MISI 3 Mengembangkan Kapasitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten di Sulawesi Tengah Arahan Presiden untuk mewujudkan pengawasan yang terpadu, terarah, dan memberikan

nilai

tambah

yang

dapat

mendukung

perwujudan

kepemerintahan yang baik, bersih dan kredibel, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, dapat tercipta manakala terjadi kerjasama yang sinergis antar-APIP.Lebih luas lagi, peningkatan kapasitas APIP dilakukan melalui pengawasan secara bersinergi dengan APIP K/L/Pemda, bersama-sama dengan unit pengawasan di DPR RI dan Kepolisian, termasuk menugaskan secara langsung personel BPKP di Inspektorat K/L/Pemda. Efektivitas sinergi akan menjadi lebih besar jika pihak-pihak yang bersinergi memiliki kemampuan yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing. Penjabaran misi ini merupakan bentuk tanggung jawab BPKP sebagai anggota komunitas pengawasan, untuk turut serta dalam mengembangkan sistem pengawasan nasional yang terpadu. Pengembangan sistem pengawasan nasional,tentunya dilakukan bersama-sama Inspektorat Jenderal Kementerian, Unit Pengawasan LPNK, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Satuan Pengawasan Intern (SPI) BUMN/BUMD/BLU/BLUD, maupun dengan Instansi Pemerintah lain yang mengoordinasikan kegiatanpengawasan, seperti Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Kementerian Dalam Negeri, dan pihak-pihak lainnya yang berkepentingan. Peran Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengahdalam mengembangkan kapasitas APIP (termasuk BPKP), baik dari sisi SDM, organisasi, maupun sistem dan prosedur mencakup: 1) Pembinaan kompetensi APIP, melalui pendidikan dan pelatihan auditor (pasal 59 ayat 1 e PP Nomor 60 Tahun 2008);


17


2) Pembinaan jabatan fungsional auditor dan sertifikasi auditor (pasal 51 ayat 2 dan 3 PP Nomor 60 Tahun 2008); 3) Penelitian dan pengembangan sistem dan prosedur pengawasan; 4) Pengembangan kapasitas internal BPKP; 5) Pemeriksaan/pengawasan internal BPKP; 6) Pendukung/fasilitasi pengawasan; serta 7) Sinergi dengan APIP lain.

MISI 4 Menyelenggarakan Sistem Dukungan Pengambilan Keputusan yang Andal bagi Pemerintah di Sulawesi Tengah Misi ini merupakan aktualisasi peran Perwaklan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah di daerah, sebagai Auditor Presiden dalam rangka membangun sistem dukungan pengambilan keputusan Presiden/Pemerintah yang efektif, melalui suatu Sistem Akuntabilitas Presiden (President Accountability Systems), atau yang dikenal sebagai PASs. Sistem ini akan menjadi alat kendali (control) bagi Presiden terhadap implementasi akuntabilitas Presiden dalam pengelolaan keuangan negara, yang berbasis web, online, dengan data yang sedapat mungkin real-time, yang menampilkan informasi secara utuh (integrated) terkait dengan implementasi akuntabilitas Presiden. Dengan sistem seperti ini, Presiden akan memperoleh informasi mengenai capaian kinerjanya, yang mendekati real-time sehingga dapat melakukan tindakan korektif yang cepat jika terdapat perbedaan antara realisasi dengan rencana pada saat tertentu. Dalam rangka mengembangkan pelaporan akuntabilitas di Indonesia, masingmasing kementerian/lembaga dan pemerintah

daerah dituntut untuk

menyusun indikator capaian kinerja yang terukur, sehingga dapat membantu Presiden dalam menyampaikan akuntabilitasnya kepada rakyat sesuai dengan amanah UUD.Terkait hal tersebut, BPKP mendorong dibangunnya PASs. Tujuan dari PASs adalah memberikan solusi terhadap kebuntuan (missing link) proses pelaporan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, menyinergikan 18



sumber daya informasi antarkementerian/lembaga (pusat dan daerah), sehingga memungkinkan pertukaran data/informasi, serta memudahkan Presiden untuk memonitor dan mengendalikan kemajuan (progress) masingmasing program/agenda Pemerintah. Pengembangan PASs sinkron dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, khususnya pasal 54 yang mengamanatkan kepada BPKP untuk menyusun dan menyampaikan ikhtisar laporan hasil pengawasan kepada Presiden, dengan tembusan kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

3. Tujuan Tujuan merupakan pengejawantahan visi dan misi yang telah ditetapkan, serta berorientasi pada operasionalisasi visi dan misi. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Dalam penetapan tujuan, BPKP mengadopsi konsep Balanced Scorecard (BSC), dengan beberapa modifikasi

disesuaikan

dengan

karakteristik

BPKP

sebagai

organisasi

publik.Berbeda dengan konsep BSC di sektor privat/bisnis yang berorientasi kepada profit, BPKP memodifikasi Perspektif Keuangan menjadi Perspektif Manfaat Bagi Stakeholder dan Perspektif Pelanggan menjadi Perspektif Manfaat Bagi Auditan/Pengguna Jasa. Dengan menggunakan pendekatan strategi berimbang (balanced scorecard) tersebut, maka tujuan utama dari perspektif manfaat bagi pihak stakeholder utama dan manfaat kepada auditan/pengguna jasa diseimbangkan dengan tujuan pendukung yang, berada pada perspektif proses

internal,serta

perspektif

pembelajaran

dan

pertumbuhan

yang

berorientasi ke dalam. Tujuan utama BPKP tercermin dalam tujuan-tujuan strategis sebagai berikut: 1) Meningkatnya

kualitas

akuntabilitas

program

pemerintah

dan

kebendaharaan umum negara; 2) Meningkatnya tata kelola kepemerintahan daerah yang baik; 3) Terciptanya iklim yang memudahkan pengungkapan kasus kerugian keuangan negara; LAPORAN KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2014

19


4) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah; 5) Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten; 6) Terimplementasinya

sistem

dukungan

pengambilan

keputusan

presiden/pemerintah. Tujuan-tujuan tersebut diharapkan dapat menjawab permasalahan yang masih dihadapi dalam lima tahun ke depan, serta untuk menjawab pernyataan misi BPKP. Penetapan tujuan pertama, yaitu “Meningkatnya kualitas akuntabilitas Program

Pemerintah

dan

Kebendaharaan

Umum

Negara”,

dilandasi

permasalahan masih banyaknya laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) hasil audit keuangan BPK RI yang belum memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Akuntabilitas Program Pemerintah merupakan suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran progam yang telah ditetapkan. Berkaitan dengan itu, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai tujuan membantu agar kualitas pelaksanaan akuntabilitas Program Pemerintah tersebut meningkat dari tahun ke tahun, demikian juga kebendaharaan umum negara yang ditandai melalui peningkatan opini atas LKPD yang dikeluarkan oleh BPK RI. Penetapan tujuan kedua,yaitu ”Meningkatnya tata kelola kepemerintahan daerah yang baik”, berkaitan dengan masih rendahnya pelayanan publik karena belum semua pemerintah daerah membuat dan menerapkan standar pelayanan

minimal

(SPM).

Padahal,

di

satu

sisi

pemerintah

telah

mencanangkan terwujudnya tata pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance).Tata pemerintahan yang baik tersebut berkaitan dengan etika pengelolaan

organisasi

pemerintahan,

yang

memenuhi

kriteria

karakteristik tertentu. Karakteristik tersebut mencakup: 1. Partisipasi publik; 2. Kerangka hukum yang adil; 20


atau


3. Transparansi informasi; 4. Pelayanan yang responsif; 5. Orientasi pada kepentingan yang luas; 6. Kesempatan yang sama; 7. Kegiatan yangefektif dan efisien; 8. Akuntabilitas organisasi; dan 9. Visi ke depan pengembangan manusia. Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai tujuan agar akuntabilitas keuangan negara dan tata pemerintahan daerah tersebut mengalami perbaikan, melalui kegiatan quality assurancemaupun consulting and assistance. Penetapan tujuan ketiga, yaitu “Terciptanya iklim yang memudahkan pengungkapan kasus kerugian keuangan negara”, menjadi tujuan BPKP karena BPKP menyadari bahwa perbaikan akuntabilitas dan etika pengelolaan keuangan negara masih memerlukan perbaikan dalam sistem dan lingkungan yang memengaruhinya. Penetapan tujuan ketiga ini juga didasari dengan masih banyaknya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), baik dari jumlah kasus yang terjadi maupun jumlah kerugian keuangan negara yang ditimbulkan. Kondisi ini menjadi tantangan bagi Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah untuk menciptakan iklim memudahkan pengungkapan kasus yang merugikan keuangan negara, diantaranya dengan melakukan sosialisasi anti korupsi tentang

pemahaman

dan

kepedulian

permasalahan

korupsi,

mengimplementasikan Fraud Control Planning (FCP) di pemerintah daerah yang berisiko

fraud,

serta

melakukan

penelaahan

laporan

dan pengaduan

masyarakat. Ketiga tujuan di atas mendukung tercapainya keberhasilan misi BPKP yang pertama,yaitu ”Meningkatkan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan Negara, yang mendukung tata kelola kepemerintahan yang baik dan bebas KKN di Sulawesi Tengah”. LAPORAN KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2014

21


Tujuan keempat, BPKP yaitu ”Meningkatnya kualitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah”, ditetapkan untuk tercapainya misi kedua BPKP, yaitu ”Meningkatkan Efektivitas Pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Sulawesi Tengah”. Untuk mewujudkan hal tersebut, BPKP telah dibekali mandat sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP.Dengan adanya PP Nomor 60 Tahun 2008, BPKP ditetapkan sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas Pembinaan Penyelenggaraan SPIP.Kegiatan ini menjadi salah satu kegiatan prioritas bidang hukum dan aparatur negara dalam RPJMN Tahun 2010-2014 dan harus diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan daerah. Penyelenggaraan SPIP yang efektif, pada akhirnya akan bermuara pada tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian

tujuan

penyelenggaraan

pemerintahan,

keandalan

laporan

keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan adanya SPIP yang semakin efektif, diharapkan akan berkontribusi langsung terhadap penurunan praktik korupsi di lingkungan aparatur negara, khususnya di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Penetapan tujuan kelima,yaitu ”Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten”, adalah untuk mendukung misi ketiga, yaitu ”Mengembangkan kapasitas pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten di Sulawesi Tengah”. Hal ini dilandasi dengan pemikiran bahwa pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance)akan terjadi dengan dukungan SDM yang andal dan terkelola dengan baik, yang salah satunya adalah APIP. Peningkatan kapasitas APIP dilaksanakan melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan, serta sertifikasi bagi auditor di lingkungan instansi pemerintah. APIP yang profesional dan kompeten ini akan mendukung peran APIP yang efektif, yang sekurang-kurangnya harus: 1) Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah; 22



2) Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah; serta 3) Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Tujuan keenam,yaitu”Terimplementasinya sistem dukungan pengambilan keputusan Presiden/Pemerintah”, ditetapkan untuk mendukung pencapaian misi keempat, yaitu ”Menyelenggarakan Sistem Dukungan Pengambilan Keputusan yang Andal bagi Pemerintah di Sulawesi Tengah”. Sebagai internal auditor, BPKP menyadari bahwa tugas-tugas quality assurance dan pendampingan yang berorientasi kepada pimpinan organisasi dan pemerintah, harus menjadi perhatian utama.Informasi yang relevan dan dapat diandalkan, baik informasi keuangan dan non-keuangan, yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa eksternal dan internal harus direkam dan dikomunikasikan kepada pimpinan organisasi dan pemerintahan dalam bentuk dan waktu yang tepat, untuk melaksanakan pengendalian intern dan tanggung jawab operasional.Kesadaran itulah yang mendorong Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah untuk menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan pemerintah yang efektif.Hal tersebut dibuktikan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah, melalui pemberian dukungan konten data berupa updating profil pemda/BUMD secara periodik dalam sebuah sistem yang dapat dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh Presiden/Pemerintah.

4. Sasaran Strategis Sasaran strategis merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan, yang dirumuskan secara spesifik dan terukur untuk dapat dicapai dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan.Sebagaimana tujuan, sasaran strategis merupakan kondisi yang diharapkan dalam kurun waktu tertentu, sasaran strategis merupakan ukuran pencapaian dari tujuan. Dengan pengertian ini, dan dikaitkan dengan tujuannya, sasaran strategis BPKP untuk tahun 20102014 adalah sebagai berikut: 1) Meningkatnya Kualitas95% LKKL dan 95% LKPD; LAPORAN KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2014

23


2) Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara sebesar 87,50%; 3) Terselenggaranya Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada 65% Instansi Pemerintah Daerah (IPD) dan terselenggaranya Good Governance (GG) pada 75% BUMN/BUMD; 4) Meningkatkan Kesadaran dan Keterlibatan K/L/Pemda, BUMN/BUMD dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Menjadi 80%; 5) Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP 70% di K/L/ Pemda; 6) Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten pada 80% K/L/Pemda; 7) Meningkatnya efektivitas perencanaan pengawasan sebesar 90% dan kualitas pengelolaan keuangan sebesar 100%; serta 8) Terselenggaranya satu sistem dukungan pengambilan keputusan bagi pimpinan. Dikaitkan dengan tujuan, sasaran strategis BPKP untuk tahun 2010-2014 adalah sebagaimana terlihat pada Tabel 2.1.

5. Indikator Kinerja Utama Indikator kinerja utama BPKP merupakan indikator kinerja yang berada pada perspektif manfaat bagi stakeholders, yang menunjukkan peran utama BPKP dalam

pengawasan

akuntabilitas

keuangan

negara

dan

pembinaan

penyelenggaraan SPIP. Indikator kinerja utama (IKU) BPKP merupakan ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis BPKP.IKU terbagi menjadi dua perspektif, yang pertama bersifat outward looking, yaitu perspektif manfaat langsung bagi stakeholderseksternal,yang menunjukkan peran utama BPKP dalam pengawasan akuntabilitas

keuangan

negara

dan

pembinaan

penyelenggaraan

SPIP.Perspektif kedua bersifat inward looking, yang menunjukkan manfaat bagi stakeholders

internal

BPKP.kPenetapan

indikator

dilakukan

dengan

mempertimbangkan tujuan, sasaran strategis, dan kegiatan-kegiatan yang mendukung tujuan strategis. Indikator ini digunakan untuk mengukur

24



keberhasilan sasaran strategis, sedangkan keberhasilan kegiatan diukur dengan menggunakan indikator keluaran (output). Indikator-indikator kinerja utama Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat pada tabel 2.1. Tabel 2.1. Indikator Kinerja Utama Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah NO


SATUAN

TARGET

Tujuan 1: Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara

Sasaran strategis 1. 1. Meningkatnya kualitas 95% LKKL, dan 95% LKPD 1 Persentase IPP yang mendapat pendampingan % 90,00 penyusunan laporan keuangan 2

Persentase IPD yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP

%

100,00

3

Persentase jumlah laporan keuangan proyek PHLN yang memperoleh opini dukungan wajar

%

82,00

4

Persentase hasil pengawasan lintas sektor yang disampaikan ke Pusat

%

73,75

5

Persentase hasil pengawasan atas permintaan Presiden yang disampaikan ke Pusat

%

68,00

6

Persentase hasil pengawasan atas permintaan stakeholders yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders

%

93,33

7

Persentase BUMD yang mendapat pendampingan % 80,00 penyelenggaraan akuntansi Sasaran strategis 1. 2. Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara sebesar 87,50% 8 Persentase hasil pengawasan optimalisasi % 0,00 penerimaan negara/daerah yang ditindaklanjuti 9 Persentase hasil pengawasan BUN yang % 86,25 disampaikan ke Pusat Tujuan 2. Meningkatnya Tata Pemerintahan yang Baik Sasaran strategis 2. 1. Terselenggaranya SPM pada 60% IPD dan terselenggaranya GG pada 75% BUMN/BUMD 10 11 12

Persentase IPD yang melaksanakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan Minimal Persentase BUMN/D/BLU/D yang dilakukan sosialisasi/asistensi GCG/KPI Persentase BUMD yang dilakukan audit kinerja

%

100,00

%

0,00

%

90,00


25


NO


SATUAN

TARGET

Tujuan 3. Terciptanya Iklim yang mencegah Kecurangan dan Memudahkan Pengungkapan Kasus yang Merugikan Keuangan Negara Sasaran Strategis 3.1. Meningkatnya Kesadaran dan Keterlibatan K/L, Pemda, BUMN/BUMD dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi menjadi 80% 13 Kelompok Masyarakat yang mendapatkan Kelompok 2,00 Sosialisasi Program Anti Korupsi. Masyarakat 14 IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUD berisiko Instansi 2,00 fraud yang mendapatkan sosialisasi/DA/asistensi/evaluasi FCP 15 Jumlah IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUD Instansi 1,00 yang dilakukan kajian peraturan yang berpotensi TPK. 16 Persentase pelaksanaan penugasan HKP, klaim % 84,00 dan penyesuaian harga 17 Persentase pelaksanaan audit investigasi % 85,00 /PKKN/PKA 18 Persentase TL hasil audit investigasi non TPK % 50,00 oleh instansi berwenang 19 Persentase hasil telaahan pengaduan masyarakat % 75,00 Tujuan 4. Tercapainya Efektivitas Penyelenggaraan sistem Pengendalian Intern Pemerintah Sasaran Strategis 4.1. Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di 70% K/L/Pemda 20 Persentase Pemda yang menyelenggarakan SPIP % 50,00 sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008 21 Jumlah Pemda Yang dilakukan Asistensi IPP/IPD 12,00 Penyelenggaraan SPIP Sesuai PP No 60 Tahun 2008 Tujuan 5. Meningkatnya Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten Sasaran Strategis 5.1 Meningkatnya Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten pada 80% Pemda 22

26


%


80,00


NO


SATUAN

TARGET

Sasaran Strategis 5.2. Meningkatnya Efektivitas Perencanaan Pengawasan sebesar 90% dan Kualitas Pengelolaan Keuangan sebesar 100% 23

Persentase jumlah rencana penugasan % 100,00 pengawasan yang terealisasi 24 Persentase kesesuaian laporan keuangan % 100,00 Perwakilan BPKP dengan SAP 25 Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap Skala 7,60 layanan kepegawaian Likert 1-10 26 Persentase Pagu Dana yang tidak Diblokir dalam % 100,00 DIPA 27 Persepsi Kepuasan Pegawai Perwakilan atas Skala 8,00 Pencairan Anggaran yang Diajukan sesuai Likert 1-10 Prosedur 28 Jumlah publikasi kegiatan perwakilan BPKP di Jumlah 79,00 media masa berita 29 Persentase Pemanfaatan aset % 100,00 30 Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap Skala 7,90 layanan sarpras Likert 1-10 31 Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil audit % 100,00 Inspektorat 32 Jumlah masukan topik penelitian yang Jumlah 1,00 disampaikan ke puslitbangwas Topik 33 Jumlah Instansi APIP yang telah disosialisasi dan Instansi 5,00 atau di-assessment tata kelola APIP APIP 34 Tingkat persepsi kepuasan Pemda atas auditor Skala 7,60 bersertifikat Likert 1-10 Tujuan 6. Terselenggaranya Sistem Dukungan Pengambilan Keputusan yang Andal bagi Presiden/Pemerintah Sasaran Strategis 6.1. Terselenggaranya 100% Sistem Dukungan Pengambilan Keputusan bagi Pimpinan 35

Jumlah Sistem Informasi yang dimanfaatkan secara efektif

%

100,00

6. Program dan Kegiatan


27


Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis di atas, BPKP menyesuaikan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh unit organisasi BPKP dengan program yang ditetapkan oleh Bappenas. Sesuai dengan Pedoman Restrukturisasi Program dan Kegiatan yang diterbitkan oleh Bappenas dan Kementerian Keuangan, setiap Unit Eselon I pada kementerian atau LPNK melaksanakan program teknis dan program generik.Program teknis merupakan program yang menghasilkan pelayanan kepada kelompok sasaran/masyarakat (pelayanan eksternal), sedangkan program generik merupakan program yang bersifat pelayanan internal untuk mendukung

pelayanan

aparatur

dan/atau

administrasi

pemerintahan

(pelayanan internal). Program BPKP sesuai dengan restrukturisasi program yang dirancang oleh Bappenas terdiri dari tiga program, yaitu:  Program Teknis Program

Pengawasan

Intern

Akuntabilitas

Keuangan

Negara

dan

Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).  Program Generik 1) Program

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya-BPKP; 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara-BPKP.

Berbeda dengan ketentuan di atas, sebanyak empat unit eselon I BPKP menggunakan satu program teknis yang sama, yaitu Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Program ini seluruhnya terdiri atas mata anggaran perjalanan dinas. Dengan kondisi ini, kegiatan unit eselon I dan unit eselon II yang bersifat memberikan pelayanan eksternal menggunakan satuprogram teknis yang sama.

Anggaran untuk kumpulan

kegiatan dalam rangka mencapai sasaran yang sama kemudian dialokasikan menurut indikator kinerja utama.Kumpulan kegiatan ini identik juga dengan program menurut Peraturan Menteri PAN Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 28



tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh BPKP dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis BPKP tahun 2014 secara ringkas dapat dilihat padaTabel 2.2. Tabel 2.2. Program,Sasaran Strategis, dan Kegiatan No.

Kegiatan

Program 1 : Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 1

Sasaran Strategis : Meningkatnya Kualitas 1 LKPP, 95% LKKL, dan 95% LKPD 1 Pendampingan Penyusunan dan Reviu Laporan Keuangan K/L/Pemda 2 Sosialisasi/asistensi/bimbingan teknis Penyusunan APBD, Asistensi SAKD asistensi SIMDA kepada Pemerintah Daerah 3 4 5 6 7

2

3

Audit Keuangan PHLN Audit Kinerja PPIP dan BOK Monitoring Prioritas Pembangunan Nasional Audit Operasional Program Raskin Audit atas Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1433 H/2012 M pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Sulawesi Tengah 8 Sosialisasi/asistensi/bimbingan teknis BLUD Sasaran strategis : Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara sebesar 87,50% 1 Audit Operasional Pengelolaan PNBP 2 Audit Tujuan Tertentu (cost saving) Sasaran Strategis : Terselenggaranya SPM pada 65% IPD dan terselenggaranya GG pada 75% BUMN/BUMD 1 2 3 4 5 6 7

4

Evaluasi penyerapan Anggaran K/L Semester I Audit Dana Dekon Bid Lingkungan Hidup Daerah Monitoring DAK Laporan hasil pengawasan atas kinerja pelayanan publik Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi Audit Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah Sosialisasi/bimbingan teknis penyusunan pedoman GCG di BUMD/BLUD

8 Sosialisasi manajemen aset PDAM 9 Asistensi Penyempurnaan Aplikasi Sistem Informasi Akuntansi (SIA) PDAM 10 Bimbingan Teknis SAK-ETAP 11 Bimbingan Teknis penyusunan Bisnis Plan PDAM Sasaran Strategis : Meningkatkan Kesadaran dan Keterlibatan K/L, Pemda, BUMN/BUMD Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Menjadi 80% 1

Sosialisasi Program Anti Korupsi (Sos-PAK)

2

Sosialisasi/Asistensi Fraud Control Plan

3 4 5

Audit Investigatif Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Pemberian Keterangan Ahli


29

BAB II.PERJANJIAN KINERJA 6 7 8

Kajian Peraturan yang berindikasi KKN Audit Penyesuaian Harga dan Klaim Penyelesaian Hambatan Kelancaran Pembangunan

No. 5

6

Kegiatan Sasaran Strategis : Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di 70% K/L/Pemda 1 Penyusunan Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP 2 Sosialisasi SPIP 3 Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) SPIP 4 Pembimbingan Teknis dan Konsultasi SPIP Sasaran Strategis : Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten pada 80% K/L/Pemda 1

7

8

Sosialisasi dan Bimtek Penerapan JFA APIP Daerah

Sasaran Strategis : Meningkatnya efektifitas perencanaan pengawasan sebesar 90% dan kualitas pengelolaan keuangan sebesar 100%. 1 Sosialisasi dan bimtek penerapan tatakelola APIP Daerah 2 Evaluasi Penerapan tata kelola APIP Daerah Sasaran Strategis : Terselenggaranya 1 sistem dukungan pengambilan keputusan bagi pimpinan 1

Perancangan dan Pengembangan Aplikasi Komputer

B. PERJANJIAN KINERJA 2014 Pengukuran

pencapaiantujuan

sebagaimana

ditetapkan

dalam

Renstra

dilakukan melalui pengukuran pencapaian sasaran strategis, dalam hal ini pengukuran indikator kinerja utama.Untuk menguatkan pencapaian sasaran strategis ini,di tahun 2014 disusun perjanjian kinerja atau penetapan kinerja.Sebagai dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu, dokumen penetapan kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama organisasi, beserta target kinerja dan anggaran.Target kinerja menunjukkan komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap sasaran strategis,sesuai dengan indikator kinerja utama yang bersifat outcome. Pada tahun 2014, perjanjian kinerja disesuaikandengan Renstra yang telah dimodifikasi, perjanjian kinerja atau dokumen Penetapan Kinerja, yang

30



memuat39indikator

kinerjautama

yang

digunakan

untuk

mengukur

tercapainya delapan sasaran strategis, yangdapat dilihat pada Tabel 2.3. Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja BPKP Tahun 2014 NO

INDIKATOR KINERJA UTAMA (OUTCOME)

SATUAN TARGET

INDIKATOR KINERJA UTAMA (OUTPUT)

Sasaran strategis 1 : Meningkatnya kualitas 95% LKKL dan 90% LKPD 1 Persentase IPP yang mendapat % 80,00 Laporan hasil pendampingan penyusunan bimbingan teknis/ laporan keuangan asistensi penyusunan LKKL 2 Persentase IPD yang laporan % 90,00 Laporan hasil keuangannya memperoleh opini bimbingan teknis/ minimal WDP asistensi penyusunan LKPD 3 Persentase jumlah laporan % 82,00 Laporan hasil keuangan proyek PHLN yang pengawasan atas memperoleh opini dukungan Proyek PHLN wajar 4 Persentase hasil pengawasan % 73,75 Laporan hasil lintas sektor yang disampaikan pengawasan lintas ke Pusat sektor 5 Persentase hasil pengawasan % 68,00 Laporan hasil atas permintaan Presiden yang pengawasan atas disampaikan ke Pusat permintaan presiden 6 Persentase hasil pengawasan % 80,00 Laporan hasil atas permintaan stakeholders pengawasan atas yang dijadikan bahan permintaan stakeholder pengambilan keputusan oleh stakeholders 7 Persentase BUMD yang % 70,00 Laporan hasil mendapat pendampingan bimbingan teknis/ penyelenggaraan akuntansi asistensi penyusunan LKBUMD Sasaran strategis 2. Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara sebesar 75% 8 Persentase hasil pengawasan % 75,00 Laporan hasil optimalisasi penerimaan pengawasan atas negara/daerah yang penerimaan negara ditindaklanjuti 9 Persentase hasil pengawasan % 71,25 Laporan hasil BUN yang disampaikan ke pengawasan BUN Pusat


SATUAN TARGET

Laporan

14,00

Laporan

17,00

Laporan

42,00

Laporan

57,00

Laporan

26,00

Laporan

27,00

Laporan

13,00

Laporan

1,00

Laporan

55,00

31


NO


SATUAN TARGET


SATUAN TARGET

Sasaran strategis 3 : Terselenggaranya SPM pada 60% IPD dan terselenggaranya GG pada 75% BUMN/BUMD 11

Persentase IPD yang melaksanakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan Minimal

%

100,00

12

Persentase BUMN/D/ BLU/D yang dilakukan sosialisasi/asistensi GCG/KPI

%

65,00

14

Persentase BUMD yang dilakukan audit kinerja

%

55,00

Laporan hasil pengawasan atas kinerja pelayanan publik Laporan hasil bimtek/asistensi GCG/KPI sektor korporat Laporan hasil pengawasan atas kinerja BUMD

Laporan

4,00

Laporan

3,00

Laporan

10,00

Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya Kesadaran dan Keterlibatan K/L, Pemda, BUMN/BUMD dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi menjadi 80% 15

Kelompok Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi Program Anti Korupsi.

Kelom pok Masyara kat

2,00

Laporan hasil sosialisasi masalah korupsi

Laporan

6,00

16

IPP/IPD/BUMN/BUMD/BL U/BLUD berisiko fraud yang mendapatkan sosialisasi/DA/asistensi/eval uasi FCP Jumlah IPP/IPD/BUMN/ BUMD/BLU/BLUD yang dilakukan kajian peraturan yang berpotensi TPK.

Instansi

1,00

Laporan hasil bimtek/asistensi implementasi FCP

Laporan

4,00

Instansi

1,00

Laporan hasil kajian pengawasan

Laporan

1,00

18

Persentase pelaksanaan penugasan HKP, klaim dan penyesuaian harga

%

80,00

Laporan

4,00

19

Persentase pelaksanaan audit investigasi /PKKN/PKA

%

80,00

Laporan

39,00

20

Persentase TL hasil audit investigasi non TPK oleh instansi berwenang

%

80,00

Laporan hasil audit investigasi atas HKP, Klaim dan Penyesuaian Harga Laporan hasil audit investigasi, perhitungan kerugian keuangan negara, dan pemberian keterangan ahli atas permintaan Instansi Penyidik Laporan hasil audit investigasi atas permintaan instansi lainnya

Laporan

4,00

17

32


BAB II. PERJANJIAN KINERJA Laporan Hasil Reviu terhadap Laporan dan Pengaduan Masyarakat

NO


SATUAN TARGET


Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di 60% K/L/Pemda 22 Persentase Pemda yang % 50,00 Laporan pembinaan menyelenggarakan SPIP sesuai penyelenggaraan SPIP PP Nomor 60 Tahun 2008 Bidang Keuangan

Laporan

2,00

SATUAN TARGET

Laporan

25,00

Jumlah Peserta Diklat SPIP

Orang

30,00

Jumlah K/L dan Pemda yang Mendapatkan Konsultasi dan Bimbingan Teknis Penyelenggara

Pemda

7,00

Daerah 23

24

Jumlah Pemda Yang dilakukan Asistensi Penyelenggaraan SPIP Sesuai PP No 60 Tahun 2008 Jumlah Pemda Yang dilakukan monitoring Sistem Pengendalian Intern

IPP/IPD

IPP/IPD

14,00

8,00

Sasaran Strategis 6 : Meningkatnya Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten pada 80% Pemda 25


%

25,00

Jumlah sosialisasi dan Bimtek Penerapan JFA APIP Daerah

Kegiatan

Sasaran Strategis 7 : Meningkatnya Efektivitas Perencanaan Pengawasan sebesar 90% dan Kualitas Pengelolaan Keuangan sebesar 100% 26

Persentase jumlah rencana penugasan pengawasan yang terealisasi

%

100,00

27

Persentase kesesuaian laporan keuangan Perwakilan BPKP dengan SAP Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap layanan kepegawaian

%

80,00

Skala Likert 110

7,60

28

29

Persentase Pagu Dana yang tidak Diblokir dalam DIPA

%

90,00

30

Persepsi Kepuasan Pegawai Perwakilan atas Pencairan Anggaran yang Diajukan sesuai Prosedur

Skala Likert 110

8,00

31

Persentase permintaan bantuan hukum yang ditindaklanjuti Biro Hukum dan Humas

%


33

3,00

BAB II.PERJANJIAN KINERJA 32

NO

Jumlah publikasi kegiatan perwakilan BPKP di media masa


33

Persentase Pemanfaatan asset

34

Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap layanan sarpras

35

Persentase tindak rekomendasi hasil Inspektorat

36

Jumlah masukan topik penelitian yang disampaikan ke puslitbangwas Jumlah Instansi APIP yang telah disosialisasi dan atau diassessment tata kelola APIP

37

38

Tingkat persepsi Pemda atas bersertifikat

34

lanjut audit

kepuasan auditor

kali

79,00

SATUAN TARGET %

100,00

Skala Likert 110

7,90

%

100,00

Jumlah Topik

1,00

Instansi APIP

4,00

Skala Likert 1-10


Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan tatakelola APIP Daerah Laporan Evaluasi Penerapan tata kelola APIP Daerah

SATUAN TARGET

Pemda

8,00

Laporan

6,00

Laporan dukungan Manajemen Perwakilan BPKP

Laporan

60,00

Jumlah Sarana Prasana

Unit/M2 /Paket

33/200 /-

7,50


I.

P

PENDAH PENDAHULUAN erwakilan Sulawesi unit

berdasarkan

BPKP Tengah

kerja

Provinsi merupakan

dari

Keputusan

BPKP Presiden

(Keppres) Nomor 103 tahun 2001 200 tentang Kedudukan,

Tugas,

Fungsi,

Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah No NonDepartemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah, diubah terakhir denga dengan Peraturan Presiden RI Nomor 192 tahun 2014, tanggal 31 Desember 2014 tentang BPKP BPKP. Selanjutnya,

berdasarkan Keputusan Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP KEP-06.00.00-

286/K/2001 tanggal 30 Mei 2001 sebagaimana telah beberapa kali diubahterakhir dengan Peraturan Kepala BPKP Nomor 11 Tahun 2013, 2013, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah merupakan unsur pelaksana BPKP Pusat di daerah yang bertanggung rtanggung jawab langsung kepada Kepala BPKP. Wilayah kerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah mencakup seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Te Tengah, yang terdiri dari 14(emapat belas) kabupaten/kota. Seiring dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada tanggal 28 Agustus 2008, BPKP semakin memantapkan perannya dalam membangun sistem akuntabilitas yang baik, dengan didukung oleh sistem pengendalian yang handal. Tugas,

fungsi,

danwewenang danwewenang

kegiatandanlayananproduk

BPKP,

BPKP,

aspekstrategisorganisasi,

strukturorganisasidankomposisipegawai,

sertasistematikapenyajianLaporanKinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi sertasistematikapenyajianLaporanKinerja TengahTahun 2014lebihlanjutdiuraikansebagaiberikut: lebihlanjutdiuraikansebagaiberikut:


1

BAB I. PENDAHULUAN

A. Tugas, Fungsi, danWewenangOrganisasi SesuaidenganSuratKeputusanKepalaBadanPengawasanKeuangandan Pembangunan

Nomor

KEP-06.00.00-286/K/2001

tanggal

20

Februari

2001sebagaimana telah beberapa kali diubahterakhir dengan Peraturan Kepala BPKP

Nomor

11

Tahun

2013

tentangOrganisasidan

Tata

KerjaPerwakilanBadanPengawasanKeuangandan Pembangunan, Perwakilan BPKP Provinsi

Sulawesi

Tengah

mempunyaitugasmelaksanakanpengawasankeuangandanpembangunansertapenye lenggaraanakuntabilitas yang

berlaku.

di

daerah,sesuaidenganperaturanperundang-undangan

Untukmelaksanakantugastersebut,Perwakilan

BPKP

Provinsi

Sulawesi Tengah menyelenggarakanfungsi : 1.

Penyiapan rencana dan program kerja pengawasan;

2.

Pengawasan terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja, serta pengurusan barang milik/kekayaan negara di daerah;

3.

Pengawasan terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah serta pengurusan barang milik/kekayaan pemerintah daerah atas permintaan daerah;

4.

Pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas pemerintahan yang bersifat strategis dan atau lintas departemen/lembaga/wilayah;

5.

Memberikan sosialisasi dan asistensi pada Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan good governance;

6.

Evaluasi atas laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah;

7.

Pemeriksaan terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atas permintaan daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8.

Evaluasi terhadap pelaksanaan good corporate governance dan laporan akuntabilitas kinerja pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan BUMD, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2


BAB I. PENDAHULUAN

9.

Pemeriksaan investigatif terhadap indikasi penyimpangan yang merugikan negara, BUMN, BUMD, dan badan-badan lain, yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, pemeriksaan terhadap hambatan kelancaran pembangunan, serta pemberian bantuan pemeriksaan pada instansi penyidik dan instansi pemerintah lainnya;

10. Pelaksanaan analisis dan penyusunan laporan hasil pengawasan serta pengendalian mutu pengawasan; 11. Pelaksanaan administrasi Perwakilan BPKP.

B. AspekStrategisOrganisasi Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, serta dalam rangka mengawal pencapaian target rencana jangka menengah pemerintah, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2010-2014. Renstra memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, program, dan kegiatan yang dilakukan dalam tahun 2010-2014, berikut target output dan outcome yang akan dicapai. Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2010-2014 telah mengalami perubahan yang signifikan, diselaraskan dengan restrukturisasi program yang dilakukan oleh Bappenas, dan adanya mandat baru BPKP dengan terbitnya PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada tanggal 28 Agustus 2008.Mandat baru yang diemban BPKP sebagai Auditor Presiden yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden,

tidak

Akuntabilitas

hanya

Keuangan

memantapkan Negara,

perannya

namun

juga

dalam dalam

Pengawasan Pembinaan

Penyelenggaraan SPIP. Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah berperan aktif dalam menanggapi perubahan lingkungan yang dihadapi BPKP saat ini, dengan mereposisi perannya yang baru, dengan strategi untuk melakukan Product Differences, Market Differences, dan Methodology Differences.


3

BAB I. PENDAHULUAN

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah sebagai bagian integral dari BPKP, sepenuhnya mendukung strategi yang ditetapkan BPKP dalam melaksanakan perannya selaku Auditor Presiden menjadi quality assurance.

C. Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi Sesuai

dengan

Renstra,

Perwakilan

BPKP

Provinsi

Sulawesi

Tengah

melaksanakan jenis kegiatan pengawasan sebagai berikut: 1. Pre-emptif Kegiatan pre-emptif bertujuan agar auditan menyiapkan infrastruktur yang diperlukan untuk pengembangan good governance, pelayanan publik, dan pemberantasan KKN. Sasaran jenis kegiatan ini adalah berkurangnya penyakit birokrasi yang bersifat laten. 2. Preventif Kegiatan preventif mencakup kegiatan konsultasi manajemen untuk memecahkan permasalahan kesisteman, yang mempengaruhi penciptaan peringatan dini (early warning system) atas proses governance, manajemen risiko, dan pencegahan KKN, berdasarkan pola kemitraan dengan unsurunsur manajemen pemerintah. Sasarannya adalah meminimalisasi peluang berlangsungnya moral hazard di birokrasi. 3. Represif Kegiatan

represif

berupa

audit

investigatif

untuk

menjustifikasi

perhitungan kerugian negara atas kasus-kasus dengan atau tidak ditemukannya Sasarannya

indikasi

adalah

melawan

terungkap

hukum/tindak dan

pidana

terselesaikannya

korupsi.

kasus-kasus

penyimpangan dan perbuatan melawan hukum. BPKP telah menghasilkan beberapa produk unggulan yang bermanfaat bagi pembenahan manajemen pemerintahan. Selain produk untuk pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menurut PP 60 Tahun 2008, BPKP juga menghasilkan produk unggulan antara lain: 4


BAB I. PENDAHULUAN

1. PengembanganSistem Monitoring Mon dan Evaluasi Program Pembangunan; 2. Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA); (S 3. Good Governance di Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Daerah; 4. Program Peningkatan Kinerja Sektor Korporat (Performance Enhancement Program); 5. Sistem Informasi Akuntansi PDAM; 6. Program Pengembangan Manajemen Risiko Sektor Korporat dan Sektor Publik; 7. Program Pengembangan GCG BUMN/BUMD; 8. Program PengembanganInternal Pengembangan Control BUMN/BUMD berbasis berbasisCOSO; 9. Program Anti Korupsi (PAK); (PAK) 10. Fraud Control Plan (FCP); 11. Management Assessment Center (MAC).

D. Struktur Organisasi Susunan organisasi dan pejabat pimpinan unit kerja di lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah posisi per 31 Desember 201 2014,, adalah sebagai berikut: 1. Kepala Perwakilan

:

Achdiman Kartadimaja

2. Kepala Bagian Tata Usaha

:

Y. Heri Sulistyo


5

BAB I. PENDAHULUAN

3. Kabid IPP

:

Muhammad Taufiq Tjadi Aman

4. Kabid APD

:

Yan Setiadi

5. Kabid Akuntan Negara

:

Wawan Yulianto

6. Kabid Investigasi

:

Catur Iman Pratignyo

7. Kasubbag Prolap

:

Saut G.T. Hutabarat

8. Kasubbag Kepegawaian

:

Albert Mangintek

6


BAB I. PENDAHULUAN

9. Kasubbag Keuangan

:

Didin Saepudin

10. Kasubbag Umum

:

Jumadi

Organisasi nisasi Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah dipimpin oleh seorang Kepala Perwakilan yang membawahi satu bagian dan empat bidang serta kelompok jabatan fungsional. Kepala Bagian Tata usaha dibantu oleh empat Kepala Subbagian, yaitu Kepala K Subbagian Kepegawaian, gawaian, Program dan Pelaporan, Keuangan, serta Subbagian Umum. Gambar 1.1. Struktur Organisasi Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah

KEPALA PERWAKILAN BAGIAN TATA USAHA

SUBBAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN

SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN

SUBBAGIAN KEUANGAN

SUBBAGIAN UMUM


7

BAB I. PENDAHULUAN

BIDANG PENGAWASAN INSTANSI PEMERINTAH PUSAT

BIDANG AKUNTABILITAS PEMERINTAH DAERAH

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

BIDANG AKUNTAN NEGARA

BIDANG INVESTIGASI

Tugas pokok Bagian Tata Usaha, Bidang-bidang, dan Kelmpok Jabatan Fungsional, adalah sebagai berikut: 1.

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program pengawasan, urusan kepegawaian, keuangan, persuratan, urusan dalam, perlengkapan, rumah tangga, pengelolaan perpustakaan, serta pelaporan hasil pengawasan.

2.

Bidang

Pengawasan

Instansi

Pemerintah

Pusat

mempunyai

tugas

melaksanakan penyusunan rencana program, pelaksanaan pengawasan instansi pemerintah pusat, dan pinjaman/bantuan luar negeri yang diterima pemerintah pusat, pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan akuntabilitas instansi pemerintah pusat, dan evaluasi hasil pengawasan. 3.

Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan

rencana

program,

pelaksanaan

pengawasan

instansi

pemerintah daerah atas permintaan, serta pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan akuntabilitas instansi pemerintah daerah dan evaluasi hasil pengawasan. 4.

Bidang Akuntan Negara mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program, pelaksanaan audit, evaluasi pelaksanaan good corporate governance dan akuntabilitas kinerja BUMN,serta badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, dan BUMD atas permintaan daerah, serta evaluasi hasil pengawasan.

5.

Bidang Investigasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program dan pelaksanaan audit atas indikasi penyimpangan yang merugikan

8

keuangan

negara,

audit

atas

hambatan

kelancaran


BAB I. PENDAHULUAN

pembangunan, serta pemberian bantuan audit pada instansi penyidik dan instansi pemerintah lainnya. 6.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai sangat dibutuhkan untuk mendukung operasional unit organisasi. Jumlah pegawaiPerwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2014berjumlah 112orang pegawai, termasuk Pegawai Harian lepas (PHL), yangterinci menurut jenis jabatan dan tingkat pendidikan sebagaimana tampak padaTabel 1.1. dan Tabel 1.2. Tabel 1.1. Posisi Pegawai per 31 Desember2014 menurut Jenis Jabatan Jumlah Pegawai No.

Uraian Jabatan / Peran

Jumlah Gol. IV

Gol. III

Gol. II

Non PNS

(%)

1.

Pejabat Struktural

6

4

0

0

10

9,01

2.

Pejabat Fungsional Auditor

7

13

29

0

49

44,14

3.

Pejabat Fungsional Lainnya

0

1

1

0

2

1,80

4.

Calon PFA

0

12

3

-

15

13,51

5.

Fungsional Umum

0

7

4

-

11

9,91

6.

PHL

0

0

0

25

25

22,52

13

37

37

25

112

100,90

Jumlah

Tabel 1.2. Posisi Pegawai per 31 Desember 2014 menurut Tingkat Pendidikan No.

Tingkat Pendidikan

Jumlah Pegawai

(%)

1.

S2

6

5,36

2.

S 1/ D IV

34

30,36

3.

D III / Sarjana Muda

40

35,71

4.

SLTA

28

25,00

5.

SLTP / SD

4

3,57

112

100,00

Jumlah


9

BAB I. PENDAHULUAN

E. Sistematika Penyajian LAKIPPerwakilan

BPKPProvinsi

inimelaporkanpencapaiankinerjaPerwakilan

Sulawesi

TengahTahun

BPKPProvinsi

2014 Sulawesi

Tengahselamatahun2014, disertai dengan uraian keberhasilan dan hambatan capaian kinerja (performance results), yang diukur dengan cara analisis gap, yaitu membandingkan antara penetapan kinerja dengan realisasi, sesuai dengan indikator kinerja yang ditetapkan organisasi. SistematikapenyajianLaporanAkuntabilitasKinerjaPerwakilanBPKPProvinsi Sulawesi TengahTahun2014dalambentukbab, terincisebagaiberikut: Bab I

Pendahuluan, meliputi data tugas pokok, fungsi dan wewenang organisasi, aspek strategis organisasi, kegiatan dan layanan produk organisasi, struktur organisasi, serta sistematika penyajian laporan.

Bab II

Perjanjian Kinerja, meliputi perencanaan strategis Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah, serta perjanjian kinerja tahun 2014.

Bab III Akuntabilitas Kinerja Tahun 2014, meliputi uraiananalisis pencapaian kinerja, dan realisasi anggaran. Bab IV Penutup, menguraikan faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian target kinerja.

10


RINGKASAN EKSEKUTIF

RINGKASAN EKSEKUTIF aporan

Kinerja

(LKj)Tahun

2014

merupakancapaianakuntabilitas

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi TengahterhadapPenetapanKinerja (Tapkin)

2014.

LKjTahun

tahunterakhirdariRencanaStrategis

2014,sekaligusmenjadi (Renstra),periode

laporan 2010-2014.

LKjini,diharapkanmenjadiinformasikinerjaterukur,sebagaipertanggungjawabankepa dapemberimandat,ataskinerja yang seharusnyatelahdicapai. LKj ini disusun berdasarkan Dokumen Rencana Kinerja(Renja) Tahun 2014, yang mengacu sepenuhnya pada Rencana Strategis (Renstra)PerwakilanBPKP Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2010 – 2014.Untuk mencapai tujuan strategis, dalam tahun 2014 PerwakilanBPKP Provinsi Sulawesi Tengahtelah menjalankandelapan sasaran strategis yang telah ditetapkan BPKP. LKj ini dimutakhirkan, sejalan dengan terbitnya, Peraturan MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tanggal 20 November 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai pengganti Permenpan Nomor29 Tahun 2010. Dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2014, telah ditetapkan Program Kerja Pengawasan dan Pembinaan Tahunan (PKP2T), dan Program Kerja Administrasi dan Umum (PKAU). Selanjutnya berdasarkan RKT, ditetapkan Dokumen Penetapan Kinerja (Tapkin) Tahun 2014, sebagai perwujudan komitmen seluruh unsur Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah, dalam merealisasikan tanggungjawabnya kepada shareholders. Target dan indikator kinerja dalam Tapkin merupakan tolok ukur keberhasilan kinerja, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah.Berdasarkan kecenderungan yang terjadi, dalam kurun waktu, antara tahun 2010 sampai dengan 2013,maka telahdilakukan revisi terhadap target kinerja tahun 2014.


v

RINGKASAN EKSEKUTIF Berikut ini, hasil penilaian atas capaian Tapkin tahun 2014, yang menunjukkan bahwadelapan sasaran strategis Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah, telah tercapai: No .

SasaranStrategis

1. MeningkatnyaKualitas, 95% LKKL, dan 95% LKPD 2. TercapainyaOptimalisasiPenerimaan Negara Sebesar87,50% 3. Terselenggaranya SPM pada 65% IPD danterselenggaranya GG pada 75% BUMN/BUMD 4. MeningkatkanKesadarandanKeterlibatan K/L, Pemda, BUMN/BUMD dalamUpayaPencegahandanPemberantasanKorupsiMenjadi80% 5. MeningkatnyaKualitasPenerapan SPIP pada70% K/L/Pemda

CapaianSasar an Tercapai 167,46% Tercapai 110,44% Tercapai 155,71% Tercapai101,89 %

6. MeningkatnyaKapasitasAparatPengawasan Intern Pemerintah yang ProfesionaldanKompetenpada80% K/L/Pemda

Tercapai 66,04% Tercapai 133,33%

7. MeningkatnyaEfektivitasPerencanaanPengawasansebesar90% danKualitasPengelolaanKeuanganSebesar 100% 8. TerselenggaranyaSatuSistemDukunganPengambilanKeputusanbagiP impinan

Tercapai 105,64% Tercapai 112,50%

Keberhasilan pencapaian

6 (enam) tujuan strategisPerwakilan BPKP Provinsi

Sulawesi Tengah,terlihatdari 8 (delapan) capaiansasaranstrategis, pada tabel di atas.Keberhasilancapaiansasaranstrategisdiukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU), yang menggambarkan peran Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah, dalam memberikan nilai tambah bagi stakeholders. Pengukuran capaian kinerja sasaran strategis, meliputi pengukuran atas realisasi 12 IKU yang paling mempengaruhi capaian sasaran strategis (IKU dominan) dari 35 (tiga puluh lima) IKU yang telah ditetapkan dalam Tapkin BPKP Tahun 2014.Selanjutnya dilakukan analisis, khususnya terhadap IKU yang menyimpang jauh dari target. Berikut uraian, realisasi pencapaian delapan sasaran strategis tersebut di atas: 1. MeningkatnyaKualitas95% Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga, dan95% Laporan KeuanganPemerintah Daerah Capaian sasaranstrategistahun 2014ditunjukkanolehcapaian tiga IKU dominan, denganrealisasisebagaiberikut: LAPORAN KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2014

vi

RINGKASAN EKSEKUTIF a.

IPP

telahmendapatpendampinganpenyusunanlaporankeuangan,

TahunAnggaran 2014dengancapaian kinerja285,00%.Realisasi kinerja IKU sebesar 228,57%, dari target kinerja sebesar 80%. b. Jumlah IPD yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP sebanyak 12 dari 12 IPD yang diasistensi oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah, ataurealisasikinerja IKU sebesar100,00% dari target sebesar 80%,maka capaian IKU sebesar 109,09%. c.

Jumlah laporan keuangan proyek PHLN yang memperoleh opini dukungan wajar,realisasinya100%, dari target sebesar 80%,maka capaian IKU sebesar 125,00%.

2. Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara sebesar 87,50% Capaian sasaran strategis tahun 2014 ditunjukkan oleh capaian IKU dominan “Persentase hasil pengawasan BUN yang disampaikan ke Pusat”, yang diukur dengan jumlah “Laporan Yang DikirimkePusatdibandingkan dengan Target LaporandariPusat”. RealisasiIKU ini adalah sebesar 132,27%, daritarget tahun 2014 sebesar 86,25%, dengan capaian sebesar 153,36%. 3. Terselenggaranya SPM pada 65% IPD dan terselenggaranya GG pada 75% BUMN/BUMD Capaian sasaran strategis tahun 2014 ditunjukkan oleh capaian dua IKU dominan, dengan realisasi sebagai berikut: a. Atas IKU “Persentase IPD yang melaksanakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan Minimal”, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah melakukan audit kinerja Pelayanan Pemda, untuk mendorong seluruh IPD tersebut mencantumkan SPM ke dalam dokumen perencanaan. Capaiankinerja IKU sebesar 100%, yaiturealisasi 100% dari target 100%. b. Atas IKU “Persentase BUMN/D/BLU/D yang dilakukansosialisasi/asistensi GCG/KPI“,Perwakilan

BPKP

Tengahmelakukankegiatansosialisasi,

Provinsi asistensi,

Sulawesi

assessmentpenerapanGood

CorporateGovernance (GCG), Key Performance Indicator (KPI), dan audit LAPORAN KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2014

vii

RINGKASAN EKSEKUTIF kinerjapada

BUMN/BUMD/BLU/Duntukmeningkatkan

tata

kelolaperusahaan. Capaiansasaranstrategisterselenggaranyaasistensi GCG/KPI pada2 BUMD dan terlaksananya audit kinerjapada 8 PDAM se-Provinsi Sulawesi Tengah.Capaiankinerja IKU sebesar285,71%, yang berasal dari realisasimencapai200% dibandingkan dengan targetsebesar70%. 4. Meningkatkan Kesadaran dan Keterlibatan K/L, Pemda, BUMN/BUMD Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Menjadi 80% Capaian sasaran strategis tahun 2014 ditunjukkan oleh capaian IKU dominan “Persentase pemahaman dan kepedulian atas permasalahan korupsi”, yang diukur

berdasarkan

“JumlahKegiatan

Sosialisasi

Program

Anti

Korupsi”kepadakelompokmasyarakatsasaran, dengan capaian sebesar 100% , yang berasaldarirealisasi 100% dibandikngkan dengantarget sebesar 100%. 5. Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di 70%K/L/Pemda Capaian sasaran strategis tahun 2014 ditunjukkan oleh capaian IKU dominan “Persentase Pemda yang menyelenggarakan SPIP sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008”,

yang

Keuangannya Realisasi

diukur

berdasarkan

Memperoleh

Opini

IKU66,04%atausebanyak

“Jumlah

K/L/Pemda

Yang

Laporan

WTPdibandingkanJumlahSeluruhPemda”. 4(empat)Pemda

yang

memperolehOpini

WTPatas LK Tahun 2013, dari target 50,00% atausebanyak6(enam)Pemda, dengancapaian 66,04% . 6. Meningkatnya

Kapasitas

Aparat

Pengawasan

Intern

Pemerintah

yang

Profesional dan Kompeten pada 80% K/L/Pemda Capaian sasaran strategis tahun 2014 ditunjukkan oleh capaian IKU dominan “Persentase Pemda yang dilakukan asistensi penerapan JFA”, yang diukur dari “Jumlah Pemda yang Dilakukan Asistensi Penerapan JFA” dibandingkandengan “Target JumlahPemdaDalam PKPT”. Realisasi IKU Tahun 2014sebesar100,00%. 7. Meningkatnya Efektivitas Perencanaan Pengawasan sebesar 90% dan Kualitas Pengelolaan Keuangan sebesar 100% Capaian sasaran strategis tahun 2014 ditunjukkan oleh dua IKU dominan, dengan realisasi sebagai berikut: LAPORAN KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2014

viii

RINGKASAN EKSEKUTIF a. IKU “Persentase jumlah rencana penugasan pengawasan yang terealisasi, diukur dengan membandingkan antara “Tingkat Realisasi Penugasan Pengawasan”

terhadap

“Target

Rencana

Penugasan

PengawasanYang

Ditetapkan”. Pada tahun 2014, jumlah realisasi penugasan pengawasanadalah 353 atau 99,71% dari 354 rencana penugasanpengawasan, dengan capaian 96,25% dari target sebesar 100%.Namun,pada tahun 2014 Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah telah melaksanakan penugasan pengawasandi luar yang direncanakan, khususnya untuk memenuhi permintaan stakeholders sebanyak 300 penugasanpengawasanatau 84,75% dari 354 rencana penugasan pengawasan tahun 2014. Realisasi penugasan pengawasan tahun 2014 sebanyak

653 penugasan pengawasan. b. IKU “Persentase Kesesuaian Laporan Keuangan Perwakilan BPKP dengan SAP”

diukur

dariHasilReviuInspektoratterhadapLaporanKeuanganPerwakilan, dengannilai 100% apabilatidakadacatatan, dan 80% apabilaadacatatan. Pada tahun 2014, hasilreviudariInspektorat atas Laporan Keuangan PerwakilanBPKP Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2013, tidakadacatatan, sehingga realisasi IKU 100% dari target 80%,dengandemikiancapaian IKU sebesar 125%. 8. Terselenggaranya Satu Sistem Dukungan Pengambilan Keputusan Bagi Pimpinan Capaian sasaran strategis tahun 2014 ditunjukkan oleh capaian IKU dominan, “Jumlah Sistem Informasi Yang Dimanfaatkan Secara Efektif”, yangdiukurdengan “JumlahSistemInformasi

Yang

Dimanfaatkan”,yaitusebanyak10dari

10

jumlahsisteminformasi yang wajibdimanfaatkanPerwakilan BPKP (SIM HP, SIM RKT, SIM Monev RKT, SAKPA, SIMAK BMN, RKAKL, SPM, SPPD, DMS, SIMPEG),

dengandemikianrealisasi

IKU

90%

dari

target

IKU

80%,sehinggacapaian IKU sebesar112,50%. Keseluruhan program yang dilaksanakan PerwakilanBPKP Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2014 menggunakan dana sebesar Rp14.178.281.942,00 atau 97,15% dari anggaran sebesar Rp14.659.201.00,00. LAPORAN KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2014

ix

RINGKASAN EKSEKUTIF Secara umum,IKU-outcome dalam tahun 2014 telah tercapai, sesuai dengan yang ditargetkan. Namun demikian, masih terdapat IKU-outcome yang belum mencapai target. Untuk itu, diperlukan upaya mengoptimalkan pencapaian IKU-outcome di masa mendatang. Langkah-langkah yang akandilakukan oleh PerwakilanBPKP Provinsi Sulawesi Tengah dalam upaya memperbaiki kinerja antara lain: 1. MengintensifkankoordinasidenganRendalPenugasanPengawasan, sehinggadapatmerevisi PKPT sebelumberakhirnyatahunanggaranberjalan; 2. Meningkatkanlayananyang terkaitdengankepegawaian; 3. Memanfaatkan asset secara optimal; 4. Meningkatkanlayanan yang terkaitdenganpenggunaansaranadanprasarana. ; 5. Peninjauan ulang penetapan target tahunan IKU yang capaiannya di bawah100%.


x

Daftar Tabel Tabel 1.1

Posisi Pegawai per 31 Desember 2014menurut Jenis Jabatan..........................

9

Tabel 1.2

Posisi Pegawai per 31 Desember 2014 menurut Tingkat Pendidikan.................

9

Tabel 2.1 Tabel 2.2

Indikator Kinerja Perwakilan BPKPProvinsi Sulawesi Tengah…………........ Program, Sasaran Strategis, dan Kegiatan ....................................................

25 29

Tabel 2.3

Perjanjian Kinerja Tahun 2014.......................................................................

31

Tabel 3.1

Ringkasan Capaian Indikator Kinerja Utama .................................................

36

Tabel 3.2

Perkembangan Pencapaian Indikator Sasaran Strategis 1 ..............................

40

Tabel 3.3 Tabel 3.4

Perkembangan Pencapaian Indikator Sasaran Strategis 2 ............................... Perkembangan Pencapaian Indikator Sasaran Strategis 3 ...............................

50 54

Tabel 3.5

Perkembangan Pencapaian Indikator Sasaran Strategis 4 ...............................

57

Tabel 3.6


66

Tabel 3.7


70

Tabel 3.8


72

Tabel 3.9


81


iv

Daftar Isi

Hal KATA PENGANTAR ..............................................................................................................

i

DAFTAR ISI .......................................................................................................................

ii

DAFTAR TABEL ..................................................................................................................

iV

RINGKASAN EKSEKUTIF .......................................................................................................

V

I

PENDAHULUAN ........................................................................................................

1

A.

TUGAS, FUNGSI, DAN WEWENANG ORGANISASI ......................................................

2

B.

ASPEK STRATEGIS ORGANISASI ..........................................................................

3

C.

KEGIATAN DAN LAYANAN PRODUK ORGANISASI ....................................................

4

D.

STRUKTUR ORGANISASI ....................................................................................

5

E.

SISTEMATIKA PENYAJIAN ..................................................................................

9

PERJANJIAN KINERJA ...............................................................................................

11

A.

12

II

1.

Pernyataan Visi .....................................................................................

12

2.

Pernyataan Misi ....................................................................................

13

3.

Tujuan .................................................................................................

19

4.

Sasaran Strategis ..................................................................................

23

5.

Indikator Kinerja Utama .......................................................................

24

6.

Program dan Kegiatan .........................................................................

27

PERJANJIAN KINERJA 2014 ...............................................................................

30

AKUNTABILITAS KINERJA .........................................................................................

35

A.

CAPAIAN KINERJA ............................................................................................

35

B.

ANALISIS CAPAIAN KINERJA................................................................................

39

Sasaran Strategis 1 .........................................................................................

39

B. III.

RENCANA STRATEGIS 2010 – 2014 .....................................................................


ii

Daftar Isi

IV.


50


52


56


65


69


71


80

PENUTUP ...............................................................................................................

82

LAMPIRAN


ii

2015 Tanggal : 26 Januari 2015

Recommend Documents