2015, tanggal 26 Oktober 2015

Lampiran Surat No : 652/EQ.S/X/2015, tanggal 26 Oktober 2015

PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) DI PT FINE LINE CONCEPT KABUPATEN JEPARA PROVINSI JAWA TENGAH

Identitas LV-LK : I.

Nama LV-LK Alamat

: :

Telp. Fax. Email Website

: : : :

PT. EQUALITY INDONESIA Jl. Raya Sukaraja No. 72 Ciater, Kec. Sukaraja Kabupaten Bogor 16710 (0251) 7550722 (0251) 7550724 [email protected] www.equalityindonesia.com

Identitas Auditee : II.

Nama IUI Nomor IUI Jenis Industri Kapasitas Alamat

III. Waktu Pelaksanaan IV. Hasil Penilaian

: : : : :

PT FINE LINE CONCEPT 2978/1/IP/PMA/2014 tanggal 22 Oktober 2014 Industri Furniture dari Kayu 2.000 Pcs/Tahun setara dengan 2.100 M³/Tahun Jl. KH Abdul Faqih H. Km. 4 RT. 05/RW. 01 Kel. Kecapi Karang Anyar, Kec. Tahunan, Kab. Jepara, Prov. Jawa Tengah

: :

5 – 7 Oktober 2015 NILAI AKHIR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU MENDAPAT PREDIKAT LULUS SEHINGGA PT FINE LINE CONCEPT PROVINSI JAWA TENGAH BERHAK DIBERIKAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU

Demikian agar pihak yang berkepentingan maklum. Bogor, 26 Oktober 2015 PT. EQUALITY INDONESIA

Ucep Sucitra, A.Md Manager Sub. Div Sertifikasi LK Industri

LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK – 006 – IDN

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA Nomor : 167/EQI-KEP.Cert/X/2015 TENTANG PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PADA PEMEGANG IUI PT FINE LINE CONCEPT DI KABUPATEN JEPARA PROVINSI JAWA TENGAH SK IUI NOMOR : 2978/1/IP/PMA/2014 TANGGAL 22 OKTOBER 2014 KAPASITAS PRODUKSI 2.000 PCS/TAHUN SETARA DENGAN 2.100 M³/TAHUN DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA Menimbang : a. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil Verifikasi pada PT Fine Line Concept Berita Acara Penyerahan Laporan Nomor 090/EQI-F090 tanggal 15 Oktober 2015; b. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar Rekomendasi Nomor 089/EQI-F037 tanggal 15 Oktober 2015 dan Tinjauan Hasil Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan Nomor 144/EQI-F039 tanggal 19 Oktober 2015 dan pernyataan pemeriksaan yang disahkan oleh Pengambil Keputusan; c. bahwa hasil Pengambilan Keputusan dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Indikator Penilaian/Verifikasi (EQI-F077) Nomor Urut 163 tanggal 19 Oktober 2015 menunjukkan PT Fine Line Concept telah “MEMENUHI” seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK); d. bahwa dengan hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf c, sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014, PT Fine Line Concept telah memenuhi syarat untuk diberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK).

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang; 2. Peraturan Pemerintah Nomor : 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional; 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 3 Tahun 2008 dan Nomor : 16; 4. Peraturan Presiden Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia National Single Window; 5. ISO/IEC Guide 65-1996 (Pedoman BSN 401-2000) Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk; 6. Pedoman KAN 402 – 2007 - Panduan Interpretasi Untuk Butir-Butir Pedoman BSN 4012000 : Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk; 7. ISO/IEC Guide 23:1982 : Methods of Indicating Confirmity with Standards for Third-party Certification Systems: 8. SNI ISO/IEC 17065:2012 tentang Penilaian Kesesuaian – Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa; Halaman 1 dari 4


9. ISO/IEC 19011:2011 (SNI ISO/IEC 19011:2012) : Panduan Audit Sistem Manajemen (Guidelines for Auditing Management Systems); 10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.21/MenLHK-II/2015 tanggal 1 Juni 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak; 11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.41/Menhut-II/2014 tanggal 10 Juni 2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan kayu yang berasal dari Hutan Alam sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.43/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015; 12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.42/Menhut-II/2014 tanggal 10 Juni 2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan kayu yang berasal dari Hutan Tanaman Industri pada Hutan Produksi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.42/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015; 13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.38/Menhut-II/2009 tanggal 12 Juni 2009 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.95/Menhut-II/2014 tanggal 29 Desember 2014; 14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan; 15. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Tanda V-Legal; 16. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 418/Menhut-VI/2012 tentang Sistem Informasi Verifikasi Legalitas Kayu; 17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan Penerbitan Dokumen V-Legal; 18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 28/M-DAG/Per/6/2009 tentang Ketentuan Pelayanan Perijinan Ekspor dan Impor dengan Sistem Elektronik melalui INATRADE dalam kerangka Indonesia National Single Window; 19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 97/M-DAG/PER/12/2014 Tanggal 24 Desember 2014 jo. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 66/M-DAG/PER/8/2015 Tanggal 27 Agustus 2015 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan; 20. Perjanjian Kerjasama Antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) tentang Penggunaan Tanda V-Legal; 21. DPLS 14 Rev.0 : Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dan perubahannya; 22. Sertifikat Akreditasi oleh Lembaga Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LVLK-006IDN tanggal 18 Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO/IEC Guide 65:1996 General requirements for bodies operating product certification systems dengan masa berlaku sampai dengan 17 Agustus 2015 yang diperbaharui dengan sertifikat Re-Akreditasi tanggal 18 Agustus 2015 dengan masa berlaku sampai 17 Agustus 2019 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK 6202/Menhut-VI/BPPHH/2011 Tanggal 26 Agustus 2011 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 Tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI);

Halaman 2 dari 4


23. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.2819/Menlhk PHPL/PPHH/2015 tanggal 25 Juni 2015 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT EQUALITY Indonesia Sebagai Penerbit Dokumen V-Legal; 24. Peraturan Dlrektur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan penerbitan dokumen V-Legal; 25. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK); 26. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Noomor : P.15/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2015 tentang Mekanisme Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Penerbit Dokumen V-Legal; 27. Manual Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Sertifikasi Legalitas Kayu (SLK) beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia.

Memperhatikan : Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 150/EQI-F065/IX/2015 tanggal 10 September 2015.

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PADA PEMEGANG IUI PT FINE LINE CONCEPT DI KABUPATEN JEPARA PROVINSI JAWA TENGAH SK IUI NOMOR : 2978/1/IP/PMA/2014 TANGGAL 22 OKTOBER 2014 KAPASITAS PRODUKSI 2.000 PCS/TAHUN SETARA DENGAN 2.100 M³/TAHUN. PERTAMA KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

: PT Fine Line Concept dinyatakan “LULUS” dan berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Nomor : 141/EQC-VLK/X/2015. : Sertifikat mulai berlaku dari tanggal 19 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2018 selama PT Fine Line Concept (Pemegang Sertifikat) tetap memenuhi persyaratan standar sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014. : Sertifikat, Logo dan Tanda V-Legal yang diterbitkan oleh PT EQUALITY Indonesia dapat dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur atau pun iklan di televisi sebagaimana Panduan Sistem yang ditetapkan. : Apabila Pemegang Sertifikat memerlukan penerbitan Dokumen V-Legal dan atau penggunaan Tanda V-Legal, PT EQUALITY Indonesia dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan Tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui ”Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal”, mencakup kewajiban dan hak PT EQUALITY Indonesia serta kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat. : Pemegang Sertifikat harus melaporkan kepada PT EQUALITY Indonesia apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen Pemegang Sertifikat. : PT EQUALITY Indonesia akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana Diktum KELIMA melalui Penilikan (surveillance) atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus). Halaman 3 dari 4


KETUJUH

: Penilikan (Surveillance) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilikan dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan. KEDELAPAN : Percepatan Penilikan (Audit Khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan; dengan segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan; untuk menindaklanjuti kondisi-kondisi yang berkaitan dengan: a. Masukan dari Pemantau Independen (PI) berkaitan dengan kinerja Pemegang Sertifikat; b. Informasi lain yang menunjukkan Pemegang Sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku; c. Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap kondisi sebagaimana diktum KELIMA; d. Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan; e. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya. KESEMBILAN : Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak). KESEPULUH : Sertifikat dapat dicabut apabila : a. Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat; b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu illegal; c. Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut. d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak). KESEBELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : Bogor Pada Tanggal : 19 Oktober 2015 PT EQUALITY Indonesia

Ir. Agustri Warsono Direktur Utama Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth : 1. 2. 3.

Direktur Utama PT Fine Line Concept, di Jepara; Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta; Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Kepala Bagian Program dan Pelaporan. Halaman 4 dari 4

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (1)

Identitas LVLK a. Nama Lembaga : PT EQUALITY Indonesia b. Nomor : LVLK-006-IDN Akreditasi c. Alamat : JL Sukaraja No 72 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor16710 d. Nomor Telepon : 0251-7550722, 7157103 Nomor Faks : 0251-7550724 E-mail : [email protected] e. Direktur : Ir. Agustri Warsono f. Standar g. Tim Audit h. Tim Pengambil Keputusan

(2)

Identitas Auditee a. Nama Pemegang Izin/Hak Pengelolaan b. Nomor & Tanggal SK c. Kapasitas d. Alamat kantor

: P.14/VI-BPPHH/2014, P.43/Menhut-II/2014 : 1. Ir. Bagus Edhianto (Lead Auditor) 2. Ir. Badaruddin (Auditor) : 1. Ir. Agustri Warsono (Ketua PK) 2. Rita Sugiarti S.Hut. (Peninjau)

: PT Fine Line Concept

: Izin Prinsip Penanaman Modal Asing, Nomor 2978/I/IP/PMA/2014, tanggal 22 Oktober 2014

:

: 2.000 Pcs, setara 2.100 M³/Tahun

e. Nomor telepon Nomor Fax E-mail

: Jl KH. Abdul Faqih Km.4 RT 05/01, Kelurahan Kecapi Karang Anyar, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah : : :

f. Pengurus

: Tuan Fawaz El Kassaa

Direktur

EQI-F103.1.0/20120126

Halaman 1 dari 12

(3) Ringkasan Tahapan Tahapan

Waktu dan Tempat

Ringkasan Catatan

Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)

Tidak ada

-

Pertemuan Pembukaan

Tanggal 5 Oktober 2015,  Pertemuan dilaksanakan di Ruang di ruang rapat PT Fine Rapat Kantor PT Fine Line Concept. Line Concept, Kabupaten Perkenalan anggota Tim Audit, Jepara menyampaikan tujuan dan ruang lingkup verifikasi, menyampaikan jadwal/rencana kerja verifikasi, menyampaikan metodologi dan prosedur verifikasi, menyampaikan ketidaksesuaian pada verifikasi, serta menkonfirmasikan waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan.  Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP.

Verifikasi Dokumen Observasi Lapangan

dan

Tanggal 5 – 7 Oktober 2015, Ruang rapat PT Fine Line Concept, Kabupaten Jepara Observasi di Gudang bahan baku, Pabrik Pengolahan dan Gudang barang jadi.

Pertemuan Penutupan

Tanggal 7 Oktober 2015, di ruang rapat PT Fine Line Concept, Kabupaten Jepara

 Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen dan menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.5 Peraturan Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VIBPPHH/2014. Untuk menguji kebenaran data, tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.5 Peraturan Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VIBPPHH/2014.  Menyampaikan ucapan terimakasih kepada PT Fine Line Concept, atas kerjasamanya selama verifikasi.  Menyampaikan daftar periksa VLK  Pertemuan penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP

Pengambilan Keputusan

EQI-F103.1.0/20120126

Tanggal 19 Oktober 2015, di Ruang Meeting PT EQUALITY Indonesia.

 Rapat pengambilan keputusan meninjau dokumen verifikasi yang diajukan untuk menjamin bahwa verifikasi dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia.

Halaman 2 dari 12

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier

Nilai

Ringkasan Justifikasi

Kriteria K1.1 : Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah Indikator 1.1.1: Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah Verifier a. Akte pendirian perusahaan dan /atau perubahan terakhir

Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri

MEMENUHI

Hasil verifikasi awal terhadap dokumen akta pendirian perusahaan, Auditee tergolong masih baru dan belum mengalami perubahan. Akta yang dimiliki oleh Auditee adalah Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor : 10 tanggal 17 November 2014 yang diterbitkan oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Ida Widiyanti, SH. di Semarang. Akte Pendirian telah disahkan oleh Menteri Hukum Dan Hak Azasi Manusia Nomor : AHU-35128.40.10.2014 tanggal 18 November 2014 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

-

Auditee adalah perusahaan berstatus PMA dimana izin perdagangannya sudah tercantum dan menjadi satu kesatuan dalam Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal yang dimiliki Auditee, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.

MEMENUHI

Hasil verifikasi awal terhadap dokumen izin gangguan lingkungan sekitar pabrik (HO) yang dimiliki Auditee dengan Nomor : 5026/IG.ITU/063/2015 tanggal 5 Maret 2015, diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara, dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 26 Januari 2017. Status kepemilikan bangunan pabrik adalah sewa kontrak gudang.

MEMENUHI

Verifikasi dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang telah dimiliki oleh Auditee, diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Jepara. TDP dengan Nomor : 112613100581, tanggal 17 Maret 2015 dengan kegiatan usaha pokok industri furniture dari kayu telah sesuai dengan dokumen lainnya dan berlaku sampai dengan tanggal 16 Maret 2020.

MEMENUHI

Hasil verifikasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen perpajakan yang dimiliki Auditee seperti NPWP Nomor : 71.572.789.7 – 516.000 terdaftar tanggal 27 November 2014. Surat Keterangan Terdaftar (SKT) No : S-

Verifier c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)

Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

EQI-F103.1.0/20120126

Halaman 3 dari 12

5765KT/WPJ.10/KP.1303/2014, tanggal 27 NoVember 2014, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jepara Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I. NPWP dan SKT telah sesuai dengan dokumen lainnya. Berdasarkan Surat Pernyataan Nomor : 009/FLC/VIII/2015 tanggal 1 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Direktur, Auditee Akan memenhui kewajibannya berkaitan dengan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) sesuai Peraturan Menteri Keuangan No : 197/PMK.03/2013 Pasal 4, tanggal 20 Desember 2013. Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/ UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)

MEMENUHI

Hasil verifikasi ketersediaan dokumen lingkungan hidup, Auditee telah memiliki dokumen UKL-UPL dengan Rekomendasi dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara Nomor : 660.1/UKL-UPL/05/2015 tanggal 23 Pebruari 2015. Auditee telah membuat laporan Monitoring Pelaksanaan UKLUPL semester I tahun 2015 sesuai ketentuan dan telah dilaporkan secara berkala ke Instansi yang berwenang.

MEMENUHI

Hasil verifikasi terhadap dokumen izin usaha yang dimiliki Auditee berupa Izin Prinsip Penanaman Modal Asing Nomor : 2978/1/IP/PMA/2014 yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan disahkan oleh an. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal tanggal 22 Oktober 2014. Auditee telah mengajukan permohonan Izin Usaha Industri beserta kelengkapannya pada tanggal 1 Oktober 2015 dan saat ini masih dalam proses di PTSP BKPM sesuai Surat Pernyataan Nomor : 013/FLC/X/2015 yang ditandatangani oleh Direktur PT Fine Line Concept. Auditee juga menunjukan bukti permohonan Izin Usaha secara online dengan Nomor Registrasi : 43803/IU1/2015 tanggal 14 Oktober 2015.

-

Auditee adalah industri lanjutan dengan demikian tidak terdapat Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK, sehingga verifier ini tidak diterapkan.

Verifier g. IUIPHHK atau Izin Uaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)

Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.

Indikator 1.1.2 Eksportir produk kayu adalah eksportir yang memiliki izin yang sah, berupa eksportir produsen Verifier 1.1.2 Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK). MEMENUHI

EQI-F103.1.0/20120126

Berdasarkan hasil verifikasi awal terhadap dokumen ETPIK yang dimiliki Auditee berupa ETPIK untuk mebel dari kayu dengan Nomor : 02.ET-01.15. 3401 tanggal 30 September 2015. Informasi yang terdapat dalam dokumen ETPIK telah sesuai dengan dokumen legal lainnya dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 16 Maret 2020 Halaman 4 dari 12

K.1.2 Importir kayu dan produk kayu Indikator 1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah. Verifier 1.2.1 Dokumen pengakuan sebagai importir

/pengenal

-

Seluruh bahan baku yang diterima Auditee berasal dari dalam negeri, tidak ada penggunaan bahan baku maupun produk yang berasal dari luar negeri (impor), sehingga verifier ini tidak diterapkan

-

Seluruh bahan baku yang diterima Auditee berasal dari dalam negeri, tidak ada penggunaan bahan baku maupun produk yang berasal dari luar negeri (impor) sehingga verifier ini tidak diterapkan.

Indikator 1.2.2 Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) Verifier 1.2.1. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir

Kriteria 1.3 Unit Usaha dalam bentuk kelompok Indikator 1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Verifier 1.3.1 Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

-

Auditee bukan merupakan hasil pembentukan kelompok, dengan demikian tidak memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok, sehingga verifier ini tidak diterapkan.

Kriteria K2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penulusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya. Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah. Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli

MEMENUHI

Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

-

Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu

MEMENUHI

EQI-F103.1.0/20120126

Berdasarkan hasil verifikasi terhadap pemenuhan bahan baku selama periode Oktober 2014 sampai dengan September 2015, Auditee melakukan pembelian produk setengah jadi (unfinish raw frame) melalui pembelian secara lepas atau beli putus dari pengrajin yang telah menjadi mitra Auditee. Seluruh pembelian/pemesanan produk setengah jadi dilengkapi dengan Purchase Order (PO) sebagai bukti pembelian dan Nota / Bukti Pembayaran secara tunai kepada pengrajin sebagai bukti sahnya jual beli. Auditee tidak menerima bahan baku kayu bulat dari hutan negara, dengan demikian tidak ada berita acara yang ditanda tangani oleh petugas kehutanan, sehingga verifier ini tidak diterapkan

Berdasarkan hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku periode Oktober 2014 sampai dengan September 2015, Auditee tidak Halaman 5 dari 12

selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah

menerima bahan baku kayu baik kayu bulat maupun kayu gergajian dari hutan negara, namun Auditee menerima bahan baku berupa produk setengah jadi dari pengrajin yang berasal dari hutan hak atau hutan rakyat, serta telah dibuatkan bukti serah terima bahan baku oleh bagian penerima bahan baku (quality control). Pengiriman bahan baku juga telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan berupa Surat Keterangan Asal Usul (SKAU).

Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap keberadaan dan kelengkapan dokumen bahan baku yang diterima dari pengrajin dalam periode pengiriman bulan Mei sampai dengan September 2015, penerimaan barang setengah jadi yang diterima Auditee bahan bakunya berasal dari kayu rakyat (hutan hak) telah dilengkapi dengan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) dan tidak terdapat dokumen Surat Angkutan Lelang (SAL) untuk bahan baku yang berasal dari hasil lelang.

MEMENUHI

Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/ Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP. Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.

-

-

Bahan baku yang digunakan oleh Auditee dan pemasok bukan merupakan kayu limbah industri, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.

MEMENUHI

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen legalitas pemasok bahan baku berupa Dokumen Kesesuaian Pemasok (DKP) yang menyuplai Auditee dalam periode pengiriman bulan Mei hingga September 2015, DKP yang telah diterima Auditee adalah sebanyak 44 lembar. Auditee telah menunjuk personil yang bertanggung jawab dalam pemeriksaan DKP, sekaligus menyusun prosedur pemeriksaan pemasok serta telah membuat laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.

-

Auditee adalah industri lanjutan dengan demikian tidak terdapat dokumen pendukung RPBBI, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.

Verifier g. Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok

Verifier h. Dokumen pendukung RPBBI

Bahan baku yang digunakan oleh Auditee dan pemasok bukan merupakan kayu bekas atau hasil bongkaran, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.

Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

EQI-F103.1.0/20120126

-

Auditee tidak melakukan pembelian bahan baku kayu secara impor, tidak terdapat dokumen PIB, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.Auditee tidak melakukan pembelian Halaman 6 dari 12

bahan baku impor, sehingga verifier tersebut tidak diterapkan. Verifier b. Bill of Lading (B/L)

Verifier c. Packing List (P/L)

Verifier d. Invoice

Verifier e. Deklarasi Impor

Verifier f. Rekomendasi Impor

Verifier g. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk) Verifier h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. Verifier i. Bukti penggunaan kayu impor

-

Auditee tidak melakukan pembelian bahan baku kayu secara impor, tidak terdapat dokumen Bill of Lading (B/L), dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.

-

Auditee tidak melakukan pembelian bahan baku kayu secara impor, tidak terdapat dokumen Packing List (P/L), dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.

-

Auditee tidak melakukan pembelian bahan baku kayu secara impor, tidak terdapat dokumen Invoice, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.

-

Auditee tidak melakukan pembelian bahan baku kayu secara impor, tidak terdapat dokumen Deklarasi Impor, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.

-

Auditee tidak melakukan pembelian bahan baku kayu secara impor, tidak terdapat dokumen Rekomendasi Impor, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.

-

Auditee tidak melakukan pembelian bahan baku kayu secara impor, tidak terdapat dokumen bukti pembayaran bea masuk, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.

-

Auditee tidak melakukan pembelian bahan baku kayu secara impor, tidak terdapat dokumen penjelasan asal usul bahan baku kayu impor, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.

-

Auditee tidak melakukan pembelian bahan baku kayu secara impor, tidak terdapat dokumen penggunaan kayu Impor, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.

Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penulusuran kayu Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi. MEMENUHI

Berdasarkan pemeriksaan terhadap ketersediaan dokumen rekaman atau catatan penerimaan bahan baku, penggunaan bahan baku serta hasil produksi, Auditee telah memakai atau menerapkan catatan dalam pelaksanaan operasional produksinya dengan menggunakan form berupa kartu status barang yang dapat menunjukan bahwa seluruh bahan baku yang diproses dapat ditelusuri asal usulnya.

MEMENUHI

Berdasarkan hasil pemeriksaan data penerimaan bahan baku dan hasil produksi periode bulan Mei sampai dengan September 2015 dimana Penerimaan Bahan Baku : 668 pcs dengan volume 21,2818 M3 dan Hasil Produksi : 500 pcs, dengan volume 14,4483 M3.

Verifier b. Laporan produksi hasil olahan

EQI-F103.1.0/20120126

Halaman 7 dari 12

Proses produksi yang dilakukan oleh Auditee tidak merubah bentuk, dengan demikian rendemen yang dihasilkan dianggap 100 %. Terdapat hubungan yang logis antara output input dan sesuai dengan laporan LMHHOK dalam periode yang sama. Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan

Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan Verifier e. Dokumen LMHHOK

LMKB/

LMKBK

MEMENUHI

Berdasarkan hasil pemeriksaan realisasi hasil produksi periode Mei sampai dengan September 2015, dengan membandingkan kapasitas produksi yang diizinkan sesuai Izin Prinsip Nomor : 2978/I/IP/PMA/2014 tanggal 22 Oktober 2014 tercantum izin kapasitas sebesar 2.000 unit atau setera 2.100 M3. Realisasi produksi furniture jadi dalam periode yang sama tercatat sebesar 500 unit dengan volume 14,4483 M3. Dengan demikian realisasi hasil produksi yang dihasilkan oleh Auditee bila disandingkan dengan total kapasitas yang diberikan tidak melebihi kapasitas yang diberikan, dimana kapasitas produksi yang dicapai oleh Auditee baru sebesar 25 % dari total unit dan setara 0,7% dari total volume kayu.

-

Auditee maupun pemasoknya tidak menggunakan kayu lelang sebagai bahan bakunya, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan

MEMENUHI

Berdasarkan hasil pemeriksaan ketersediaan dokumen laporan mutasi kayu, Auditee telah membuat dan dapat menunjukan laporan mutasi kayu untuk periode Mei sampai dengan September 2015. Laporan mutasi kayu telah sesuai dengan dokumen pendukung lainnya berupa data penerimaan barang setengah jadi, barang yang diolah untuk proses produksi, barang jadi serta catatan hasil penjualannya.

dan

Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga). Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP

-

Auditee dalam melakukan produksi tidak melakukan kerja sama pengolahan produk dengan pihak manapun, tidak terdapat dokumen S-LK atau DKP penyedia jasa dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.

-

Auditee dalam melakukan produksi tidak melakukan kerja sama pengolahan produk dengan pihak manapun, tidak terdapat dokumen kontrak jasa pengolahan produk, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.

Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan

-

Auditee dalam melakukan produksi tidak melakukan kerja sama pengolahan produk dengan pihak manapun, tidak terdapat dokumen berita acara serah terima kayu, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.

Verifier d.

-

Auditee dalam melakukan

Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)

EQI-F103.1.0/20120126

produksi tidak

Halaman 8 dari 12

Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa

melakukan kerja sama pengolahan produk dengan pihak manapun, tidak terdapat dokumen pemisahan produk yang dijasakan, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.

Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa

Auditee dalam melakukan produksi tidak melakukan kerja sama pengolahan produk dengan pihak manapun, tidak terdapat pendokumentasian bahan baku, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.

-

Kriteria K.3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik Verifier 3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

-

Auditee tidak melakukan perdagangan domestik sesuai dengan Izin Prinsip Penanaman Modal Asing Nomor 2978/1/IP/PMA/2014 tanggal 22 Oktober 2014, yang diterbitkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal yang menyatakan bahwa pemasaran furniture dari kayu berupa mebel 100% untuk tujuan Ekspor, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan

Kriteria K.3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor Indikator 3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). Verifier a. Produk hasil diekspor

olahan

kayu

yang

Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)

Verifier c. Packing List (P/L)

Verifier d. Invoice

Verifier e. Bill of Lading (B/L)

EQI-F103.1.0/20120126

-

Hasil verifikasi kelengkapan dokumen ekspor periode bulan Mei hingga September 2015, Auditee belum melaksanakan ekspor produk hasil industri berupa furniture dari kayu, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.

-


-


-


-


Halaman 9 dari 12

Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen VLegal

-

Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis

-

Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.

Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya

Hasil verifikasi kelengkapan dokumen ekspor periode bulan Mei hingga September 2015, Auditee belum melaksanakan ekspor produk hasil industri berupa furniture dari kayu, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 97/MDAG/PER/12/2014, tanggal 24 Desember 2014 pasal 12, hanya 6 (enam) pos tarif/HS code yang di wajibkan verifikasi teknis, sedangkan untuk produk mebel dari kayu yang dihasilkan Auditee tidak diwajibkan pemeriksaan teknis. Dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.

-

Produk meubel yang di hasilkan oleh Auditee tidak termasuk ke dalam kelompok produk yang dikenakan tarif bea keluar sebagaimana dimaksudkan oleh Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 75/PMK.011/2012 tanggal 16 Mei 2012 Tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar. Dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.

MEMENUHI

Bahan baku yang dipergunakan Auditee berasal dari jenis kayu Mahoni dan kayu Mindi, tidak termasuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya, sesuai dengan Permenhut No 57/Menhut-II/2008 tentang Arahan Strategis Konservasi Spesies Nasional 2008 – 2018 di mana hanya terdapat 22 jenis kayu yang dibatasi jumlah perdagangannya, dan juga tidak terdaftar ke dalam CITES Appendix I, II, atau III.

-

Auditee masih dalam proses Sertifikasi Legalitas Kayu dan belum melaksanakan perdagangan/ ekspor sehingga tanda V-Legal belum diimplementasikan, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan

Kriteria 3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda V – Legal Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V - Legal Verifier 3.3.1. Tanda V – Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan

Kriteria K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Indikator 4.1.1 Pedoman / prosedur dan implementasi K3 Verifier a. Pedoman/prosedur K3 MEMENUHI

EQI-F103.1.0/20120126

Auditee telah memiliki dokumen prosedur K3 dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya. Auditee juga telah menunjuk personil yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan K3 berdasarkan Surat Nomor : 002/SKFLC/V/2015, yang ditandatangani oleh Direktur PT Fine Line Concept pada tanggal 1 Mei 2015.

Halaman 10 dari 12

Verifier b. Implementasi K3

MEMENUHI

Verifier c. Catatan kecelakaan kerja

MEMENUHI

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap sarana K3, telah tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan dan pendataan untuk seluruh sarana APAR tercatat dengan baik. Auditee juga telah melaksanakan pelatihan sistem pencegahan serta penanggulangan bahaya kebakaran yang bekerja sama dengan UPT - Pemadam Kebakaran Kabupaten Jepara. Keberadaan tanda jalur evakuasi cukup jelas dan telah dipetakan serta telah dipasang pada tempat yang bebas dari tumpukan barang. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap rekaman catatan kecelakaan kerja, Auditee telah memiliki laporan catatan kecelakaan kerja periode bulan Oktober 2014 sampai dengan September 2015. Laporan tersebut dibuat setiap bulan dan ditandatangani oleh penanggung jawab K3. Dalam catatan kecelakaan kerja pada periode tersebut tidak terdapat kasus kecelakaan kerja (NIHIL).

Kriteria K.4.2 Pemenuhan hak hak tenaga kerja Indikator 4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja Verifier 4.2.1. Serikat pekerja atau kebijaksanaan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja

MEMENUHI

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap keberadaan serikat pekerja, Auditee belum memiliki serikat pekerja, namun Auditee telah membuat surat pernyataan dengan Nomor : 008/FLC/V/2015 yang ditandatangani oleh Direktur pada tanggal 1 Mei 2015 yang berisi pernyataan memberikan kebebasan bagi seluruh pekerja untuk membentuk Serikat Pekerja atau menjadi anggota dari Serikat Pekerja atau terlibat dalam kegiatan Serikat Pekerja. Dari hasil wawancara dengan beberapa karyawan, bahwa hampir semua karyawan masih baru bekerja di Auditee, sehingga mereka belum terpikir untuk membentuk serikat pekerja, saat ini kondisi hubungan kerja antara manajemen dan karyawan cukup kondusif.

Indikator 4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempeker jakan karyawan >10 orang. Verifier 4.2.2. Ketersediaan dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja MEMENUHI

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap keberadaan dan kelengkapan dokumen Peraturan Perusahaan, Auditee telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) atas nama PT Fine Line Concept dan telah mendapat pengesahan dari Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara sesuai Nomor : KEP.560/150/2015 pada tanggal 21 September 2015 dengan masa berlaku sampai 10 September 2017.

Indikator 4.2.3

EQI-F103.1.0/20120126

Halaman 11 dari 12

Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (diluar ketentuan). Verifier 4.2.3. Pekerja yang masih dibawah umur

MEMENUHI

EQI-F103.1.0/20120126

Berdasarkan hasil pemeriksaan daftar nama karyawan sampai dengan bulan September 2015, Auditee mempekerjakan karyawan berjumlah 45 orang yang terdiri dari 32 orang karyawan perempuan dan 13 orang karyawan laki-laki. Berdasarkan daftar karyawan tersebut, terdapat dua orang tenaga kerja dengan kelahiran pada tahun 1998 atau berumur 17 tahun. Karyawan tersebut telah mendapat persetujuan untuk bekerja di perusahaan Auditee dari orang tua dan Ketua RT. Kedua karyawan tersebut ditempatkan pada pekerjaan yang tidak beresiko tinggi yaitu pada bagian pewarnaan dan packing.

Halaman 12 dari 12

2015, tanggal 26 Oktober 2015

Recommend Documents