2016, tanggal 16 Agustus 2016

Lampiran Surat No : 481/EQ.S/VIII/2016, tanggal 16 Agustus 2016

PENGUMUMAN HASIL PENILIKAN PERTAMA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) DI PT SUMBER JATI PUTRA MAS KABUPATEN BONE PROVINSI SULAWESI SELATAN Bersama ini kami sampaikan Hasil Kegiatan Penilikan Pertama Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagai berikut : I.

Identitas LV-LK Nama LV-LK Alamat

: : :

Telp. Fax. Email Website

: : : :

PT. EQUALITY INDONESIA Jl. Raya Sukaraja No. 72 Ciater, Kec. Sukaraja Kabupaten Bogor 16710 (0251) 7550722 (0251) 7550724 [email protected] www.equalityindonesia.com

Telah melaksanakan kegiatan Penilikan Pertama Verifikasi Legalitas Kayu Pada : II.

Identitas Auditee Nama Pemegang IZIN Nomor SK IUIPHHK

: : :

Jenis Usaha Produk Kapasitas Produksi Alamat

:

III. Waktu Pelaksanaan

:

18 s.d. 21 Juli 2016

IV. Hasil Penilaian

:

NILIA AKHIR PENILIKAN PERTAMA MENDAPAT PREDIKAT LULUS, SEHINGGA SERTIFIKAT YANG DIBERIKAN KEPADA PT SUMBER JATI PUTRA MAS DI KABUPATEN BONE PROVINSI SULAWESI SELATAN DAPAT DIPERTAHANKAN DAN DIREVISI DARI NO. 129/EQC-VLK/VIII/2015 MENJADI NO. 129.1/EQCVLK/VIII/2016 YANG BERLAKU SEJAK DITERBITKAN AWAL SAMPAI DENGAN 19 AGUSTUS 2021.

: :

PT SUMBER JATI PUTRA MAS 0009/P2T-BKPMD/12.37.P/VII/03/2015 TANGGAL 24 Maret 2015; Industri Penggergajian Kayu Sawn Timber/ Kayu Olahan 1.800 M³/Tahun Jl. Lingkar Kelurahan Tibojong, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan

Demikian agar pihak yang berkepentingan maklum. Bogor, 16 Agustus 2016 PT. EQUALITY INDONESIA

Ucep Sucitra, S. Hut. Man. Subdiv. Sertifikasi LK Industri

LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK – 006 – IDN

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA Nomor : 063/EQI-KEP.Cert/Rev-Ind/VIII/2016 TENTANG PERUBAHAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PADA PEMEGANG IUIPHHK PT SUMBER JATI PUTRA MAS DI KABUPATEN BONE PROVINSI SULAWESI SELATAN SK NOMOR : 0009/P2T-BKPMD/12.37.P/VII/03/2015 TANGGAL 24 MARET 2015 KAPASITAS PRODUKSI 1.800 M³/TAHUN DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (SLK) sebagaimana pasal 13 ayat 3 huruf e Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak; b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.14/VI-BPPHH/2014 sebagaimana tercantum dalam sertifikat yang telah diterbitkan sebelumnya; c. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil Verifikasi pada PT SUMBER JATI PUTRA MAS Berita Acara Penyerahan Laporan Nomor 067/EQI-F090 tanggal 06 Agustus 2016; d. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar Rekomendasi Nomor 067/EQI-F090 tanggal 06 Agustus 2016 dan Tinjauan Hasil Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan Nomor 151.1/EQI-F039 tanggal 10 Agustus 2016 dan pernyataan pemeriksaan yang disahkan oleh Pengambil Keputusan; e. bahwa hasil Pengambilan Keputusan dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Indikator Penilaian/Verifikasi (EQI-F077) Nomor Urut 151.1 tanggal 10 Agustus 2016 menunjukkan PT SUMBER JATI PUTRA MAS telah “MEMENUHI” seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK), sehingga dengan demikian sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016, PT SUMBER JATI PUTRA MAS telah memenuhi syarat dalam mempertahankan kelanjutan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK); f. bahwa dengan adanya perubahan masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), perubahan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, serta hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf e, maka Surat Keputusan Direktur Utama PT EQUALITY Indonesia Nomor : 155/EQI-KEP.Cert/VIII/2015 tanggal 20 Agustus 2015 perlu dilakukan penyesuaian.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang; 2. Peraturan Pemerintah Nomor : 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional;

Halaman 1 dari 5


3. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 3 Tahun 2008 dan Nomor : 16; 4. Peraturan Presiden Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia National Single Window; 5. ISO/IEC Guide 65-1996 (Pedoman BSN 401-2000) Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk; 6. Pedoman KAN 402 – 2007 - Panduan Interpretasi Untuk Butir-Butir Pedoman BSN 4012000 : Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk; 7. ISO/IEC Guide 23:1982 : Methods of Indicating Confirmity with Standards for Third-party Certification Systems: 8. SNI ISO/IEC 17065:2012 tentang Penilaian Kesesuaian – Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa; 9. ISO/IEC 19011:2011 (SNI ISO/IEC 19011:2012) : Panduan Audit Sistem Manajemen (Guidelines for Auditing Management Systems); 10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.21/MenLHK-II/2015 tanggal 1 Juni 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak; 11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.43/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alam; 12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.42/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi; 13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak; 14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan; 15. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Tanda V-Legal; 16. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 418/Menhut-VI/2012 tentang Sistem Informasi Verifikasi Legalitas Kayu; 17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan Penerbitan Dokumen V-Legal; 18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 28/M-DAG/Per/6/2009 tentang Ketentuan Pelayanan Perijinan Ekspor dan Impor dengan Sistem Elektronik melalui INATRADE dalam kerangka Indonesia National Single Window; 19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 89/M-DAG/PER/10/2015 tanggal 19 Oktober 2015 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 25/M-DAG/PER/4/2016 tanggal 15 April 2016; 20. Perjanjian Kerjasama Antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) tentang Penggunaan Tanda V-Legal; 21. DPLS 14 Rev.0 : Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dan perubahannya; 22. Sertifikat Akreditasi oleh Lembaga Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LVLK-006IDN tanggal 18 Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Halaman 2 dari 5


Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO/IEC Guide 65:1996 General requirements for bodies operating product certification systems dengan masa berlaku sampai dengan 17 Agustus 2015 yang diperbaharui dengan sertifikat Re-Akreditasi tanggal 18 Agustus 2015 dengan masa berlaku sampai 17 Agustus 2019 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK 6202/Menhut-VI/BPPHH/2011 Tanggal 26 Agustus 2011 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 Tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI); 23. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.2819/Menlhk PHPL/PPHH/2015 tanggal 25 Juni 2015 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT EQUALITY Indonesia Sebagai Penerbit Dokumen V-Legal; 24. Peraturan Dlrektur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan penerbitan dokumen V-Legal; 25. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK); 26. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Noomor : P.15/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2015 tentang Mekanisme Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Penerbit Dokumen V-Legal; 27. Manual Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Sertifikasi Legalitas Kayu (SLK) beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia.

Memperhatikan : Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 144/EQI-F065/VI/2015 tanggal 12 Juni 2015.

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERUBAHAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PADA PEMEGANG IUIPHHK PT SUMBER JATI PUTRA MAS DI KABUPATEN BONE PROVINSI SULAWESI SELATAN SK NOMOR : 0009/P2TBKPMD/12.37.P/VII/03/2015 TANGGAL 24 MARET 2015 KAPASITAS PRODUKSI 1.800 M³/TAHUN. PERTAMA

KEDUA

KETIGA

: PT SUMBER JATI PUTRA MAS (Pemegang Sertifikat) yang telah mendapatkan Sertifikat Nomor : 129/EQC-VLK/VIII/2015 dinyatakan “LULUS” karena “MEMENUHI” seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK) dalam Verifikasi Penilikan berdasarkan Standar Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016. : Pemegang Sertifikat dapat mempertahankan kelanjutan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), sehingga S-LK yang diberikan dapat direvisi dari semula Nomor : 129/EQC-VLK/VIII/2015 menjadi Nomor : 129.1/EQC-VLK/VIII/2016. : Masa berlaku sertifikat tetap mulai dari tanggal diterbitkan awal sampai dengan tanggal 19 Agustus 2021 selama Pemegang Sertifikat tetap memenuhi persyaratan standar sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016. Halaman 3 dari 5


KEEMPAT

:

Sertifikat, Logo dan Tanda V-Legal yang diterbitkan oleh PT EQUALITY Indonesia dapat dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur atau pun media elektronik sebagaimana Panduan Sistem yang ditetapkan. KELIMA : Apabila Pemegang Sertifikat memerlukan penerbitan Dokumen V-Legal dan atau penggunaan Tanda V-Legal, PT EQUALITY Indonesia dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan Tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui ”Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal”, mencakup kewajiban dan hak PT EQUALITY Indonesia serta kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat. KEENAM : Pemegang Sertifikat harus melaporkan kepada PT EQUALITY Indonesia apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen Pemegang Sertifikat. KETUJUH : PT EQUALITY Indonesia akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana Diktum KEENAM melalui Penilikan (surveillance) atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus). KEDELAPAN : Penilikan (Surveillance) dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilikan dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan. KESEMBILAN : Percepatan Penilikan (Audit Khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan; dengan segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan; untuk menindaklanjuti kondisi-kondisi yang berkaitan dengan: a. Masukan dari Pemantau Independen (PI) berkaitan dengan kinerja Pemegang Sertifikat; b. Informasi lain yang menunjukkan Pemegang Sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku; c. Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap kondisi sebagaimana diktum KEENAM; d. Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan; e. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya. KESEPULUH : Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak). KESEBELAS : Sertifikat dapat dicabut apabila : a. Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat; b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu illegal; c. Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut; d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak). KEDUABELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Halaman 4 dari 5


Ditetapkan di : Bogor Pada Tanggal : 10 Agustus 2016 PT EQUALITY Indonesia

Ir. Agustri Warsono Direktur Utama Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth : 1. 2. 3.

Direktur Utama PT SUMBER JATI PUTRA MAS, di Bone; Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta; Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Kepala Bagian Program dan Pelaporan.

Halaman 5 dari 5

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (1)

(2)

Identitas LVLK a. Nama Lembaga

: PT EQUALITY Indonesia

b. Nomor Akreditasi

: LVLK-006-IDN

c. Alamat

: Jl. Raya Sukaraja No. 72 Kelurahan/Kecamatan Sukaraja Bogor 16710

d. Nomor Telepon Nomor Faks E-mail

: 0251-7550722, 7157103 : 0251-7550724 : [email protected]

e. Direktur

: Ir. Agustri Warsono

f. Standar

: Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016, Permen LHK No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016

g. Tim Audit

: 1. Ucep Sucitra, S Hut (Lead Auditor)

h. Tim Pengambil Keputusan

: 1. Ir. Agustri Warsono (Ketua PK) 2. Rita Sugiarti, S Hut (Peninjau/Anggota PK)

Identitas Auditee a. Nama Pemegang Izin b. Nomor & Tanggal SK IUI c. Nomor & Tanggal SK IUIPHHK

: PT SUMBER JATI PUTRA MAS : 606/7/IUI/II/BP2T/2015 yang diterbitkan pada tanggal 23 Februari 2015. 0009/P2T-BKPMD/12.37.P/VII/03/2015, tanggal 24 Maret 2015.

f. Nomor telepon Nomor Fax E-mail

: Swan Timber 1.800 M3/Tahun. : Jl Lingkar Kel Tibojong Kec Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone- Sulawesi Selatan : :

g. Pengurus - Direktur - Komisaris Utama - Komisari

: : : :

d. Kapasitas e. Alamat Industri

h. Nomor dan Tanggal Akta i. Pengesahan Akta

EQI-F103.1.0/20120126

Tuan Laij Hendrik Ny Thio Rita Sugiarto . Nn Laij Agnes Dhanio. : nomor 5 tanggal 3 Maret 2014 oleh Notaris Isti Kusumawardhani, SH : AHU-10.04896.PENDIRIAN-PT.2014.

Halaman 1 dari 10

(3) Ringkasan Tahapan Tahapan

Waktu dan Tempat

Ringkasan Catatan

Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)

Tidak ada

-

Pertemuan Pembukaan

Tanggal 18 Juli 2016 di  Pertemuan dilaksanakan di. ruang ruang rapat PT Sumber rapat PT Sumber Jati Putra Mas (PT Jati Putra Mas (PT SJPM) - Bone. Agenda Rapat SJPM) - Bone Pembukaan yaitu : Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup verifikasi, menyampaikan jadwal/rencana kerja verifikasi, menyampaikan metodologi dan prosedur verifikasi, menyampaikan ketidaksesuaian pada verifikasi, serta menkonfirmasikan waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan.  Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP.

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

Tanggal 18 - 20 Juli  Tim Audit menghimpun, mempelajari 2016, di Kantor dan data dan dokumen dan pabrik PT Sumber Jati menggunakan kriteria dan indikator Putra Mas (PT SJPM) pada Lampiran 2.6, Peraturan Dirjen Bone. Observasi di PHPL Nomor Gudang bahan P.14/PHPL/SET/4/2016. baku.Pabrik Pengolahan  Untuk menguji kebenaran data, tim dan Gudang barang jadi Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.6 Peraturan Jenderal PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016.

Pertemuan Penutupan

Tanggal 20 Juli 2016 di ruang rapat PT Sumber Jati Putra Mas (PT SJPM) - Bone.

Pengambilan Keputusan

Tanggal, 10 Agustus  Rapat pengambilan keputusan 2016. di Ruang Meeting meninjau dokumen verifikasi yang PT EQUALITY Indonesia. diajukan untuk menjamin bahwa verifikasi dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia.

EQI-F103.1.0/20120126

 Menyampaikan ucapan terima kasih kepada PT Sumber Jati Putra Mas atas kerjasamanya selama verifikasi.  Menyampaikan daftar periksa VLK  Pertemuan penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP

Halaman 2 dari 10

(4) Resume Hasil Penilaian : Kriteria/Indikator/Verifier

Nilai

Ringkasan Justifikasi

P.1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah. K.1.1.Unit usaha dalam bentuk: a. Industri memiliki izin yang sah, dan b. Eksportir produkolahan memiliki izin yangs ah K.1.2.Importir kayu dan produk kayu K.1.3. Unit Usaha dalam bentuk kelompok Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah Berdasarkan hasil verifikasi terhadap legalitas 1. Verifier 1.1.1.a Perusahaan dalam hal ini Akta Pendirian dan Akte pendirian perusahaan perubahannya, sama dengan hasil verifikasi awal dan/atau perubahan terakhir. MEMENUHI pada tahun 2015 sebelumnya, keberadaan dokumen akta belum mengalami perubahan apapun termasuk susunan pengurus serta komposisi saham. Akta Pendirian Auditee dengan nomor 5 tanggal 3 Maret 2014 oleh Notaris Isti Kusumawardhani, SH, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan nomor : AHU10.04896.PENDIRIAN-PT.2014, tanggal 6 Maret 2014. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen 2. Verifier 1.1.1.b legalitas izin perdagangan dalam hal ini SIUP, hasil Surat Izin Usaha Perdagangan pemeriksaan sama seperti verifikasi legaltas awal (SIUP) atau Izin Perdagangan MEMENUHI pada Tahun 2015, dokumen SIUP ridak mengalami yang tercantum dalam izin perubahan, bahwa Auditee telah memiliki Surat Izin industri Usaha Perdagangan (SIUP) dengan Nomor : 510/412/404.6.2/2014 yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tanggal 10 Maret 2014. Dokumen SIUP wajib didaftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali atau 10 Maret 2019. Hasil verifikasi Auditee telah memiliki dan dapat 3. Verifier 1.1.1.c menunjukan kepemilikan dokumen izin gangguan Izin HO (izin gangguan lingkungan (HO), dengan nomor : MEMENUHI sekitar industri) 510/00145/IG/I/PERINDAG/2015 tanggal 28 Januari 2015 dan memiliki masa berlaku sampai dengan 28 Januari 2018. Hasil verifikasi sama seperti hasil verifikasi legalitas 4. Verifier 1.1.1.d awal pada tahun 2015, Auditee telah memiliki dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dapat menunjukan dokumen TDP dengan Nomor : MEMENUHI 13.17.1.47.105310, tanggal 12 Maret 2014, yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Pemeriksaan terhadap kelengkapan bidang 5. Verifier 1.1.1.e Perpajakan, Auditee adalah merupakan Perusahaan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Swasta Perorangan dan telah memiliki Nomor Pokok MEMENUHI Wajib Pajak (NPWP) dengan nomor : 66.589.258.4643.000 dengan wajib pajak tercantum PT Sumber Jati Putra Mas, dan dterbitkan oleh Kantor pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara. EQI-F103.1.0/20120126

Halaman 3 dari 10

6. Verifier 1.1.1.f Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL–UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).

MEMENUHI

7. Verifier 1.1.1.g IUIPHHK atau Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT). MEMENUHI

8. Verifier 1.1.1.h Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk (IUIPHHK). MEMENUHI

Hasil pemeriksaan terhadap ketersediaan dan kelengkapan dokumen pengelolaan lingkungan Auditee telah memiliki dan dapat menunjukan dokumen pengelolaan lingkungan dalam hal ini persetujuan SPPL yang diterbitkan oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah Pemerintah Kabupaten Bone dengan nomor persetujuan : 666.3/89/SPPL/I/2015, tanggal 27 Januari 2015. Hasil pemeriksaan terhadap kelengkapan dan kesesuaian dokumen legalitas Perusahaan lainnya Auditee telah memiliki dan dapat menunjukan kelengkapan 2 (dua) dokumen: IUI dengan nomo : 606/7/IUI/II/BP2T/2015 yang diterbitkan pada tanggal 23 Februari 2015 dan Dokumen IUIPHHK dengan nomor : 0009/P2TBKPMD/12.37.P/VII/03/2015, tanggal 24 Maret 2015 yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini Badan Koordinasi Penanaman Midal Daerah atas dasar Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan. Auditee telah memiliki dan melaporkan dokumen RPBBI untuk tahun 2016 dengan bukti penyampaian RPBBI Berdasarkan IUIPHHK yang dimiliki Auditee dengan nomor : 0009/P2TBKPMD/12.37.P/VII/03/2016, tanggal 24 Maret 2016, Auditee memiliki izin kapasitas produksi adalah 1.800 M3/tahun. Data pemakaian bahan baku dan hasil produksi yang tercantum dalam RPBBI dalam periode tiga bulan terakhir sama dengan data LMHHOK dan LMKB.

Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah. 9. Verifier 1.2.1. Dokumen importir.

Not Applicable

Auditee bukan sebagai importir kayu atau produk kayu, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.

Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) 10. Verifier 1.2.2. Auditee tidak melakukan pembelian bahan baku impor dengan demikian verifier tersebut tidak Panduan/pedoman/ diterapkan. prosedur pelaksanaan dan bukti Not Applicable pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir Indikator 1.3.1.Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok 11. Verifier 1.3.1.a Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

EQI-F103.1.0/20120126

Auditee bukan merupakan pembentukan kelompok, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan. Not Applicable

Halaman 4 dari 10

12. Verifier 1.3.1.b Internal audit anggota kelompok

Not Applicable

Auditee bukan merupakan hasil pembentukan kelompok, sehingga tidak terdapat dokumen hasil internal audit kelompok, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.

P.2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya. K.2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah. Auditee dapat menunjukan bahwa seluruh 13. Verifier 2.1.1.a. pembelian bahan baku selama 1 (satu) Tahun Dokumen jual beli/nota atau terakhir telah diselesaikan pembayarannya secara MEMENUHI kontrak suplai bahan baku tunai kepada seluruh suplaier kayu rakyat, dengan dilengkapi bukti pembelian. dibukti kwitansi pembayaran sebagai sahnya transaksi pembelian bahan baku kayu. Auditee tidak mempergunakan bahan baku kayu 14. Verifier 2.1.1.b. bulat, sehingga verifier ini tidak diterapkan. Not Applicable Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB). Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen 15. Verifier 2.1.1.c penerimaan bahan baku periode Juli 2015 – Juni Berita acara serah terima kayu 2016, Auditee telah membuat dan dapat dan/atau bukti serah terima kayu menunjukan dokumen Berita Acara Serah terima selain kayu bulat dari hutan Kayu salah satu contoh dokumen Berita acara MEMENUHI negara, dilengkapi dengan adalah Nomor : 008/BA/SJPM-Bone/IV/2016 dokumen angkutan hasil hutan dengan volume 164 batang, 9,0006 M3, yang yang sah diserahkan oleh pemilik kayu Sdr Jumadi beralamat Desa Sanrangeng Kec Dua Boccoe Kabupaten Bone dan diterima oleh Manager PT SJPM sdri Kusmiatun. Berdasarkan pemeriksaan terhadap kelengkapan 16. Verifier 2.1.1.d dan keabsahan dokumen angkutan hasil hutan Dokumen angkutan hasil hutan yang sah, dapat dijelaskan bahwa seluruh yang sah. pemeriksaan yang dilakukan terhadap dokumen dan MEMENUHI fisik bahan baku dapat disimpulkan bahwa : Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Uji petik stock bahan baku di lapangan telah sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. 17. Verifier 2.1.1.e Bahan baku yang digunakan oleh auditee dan pemasok bukan merupakan kayu bekas atau hasil Nota dan Dokumen Keterangan bongkaran, dengan demikian verifier tersebut tidak (Berita Acara dari petugas diterapkan. kehutanan kabupaten/kota atau Not Applicable dari Aparat Desa/ Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran,serta DKP 18. Verifier 2.1.1.f Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri. 19. Verifier 2.1.1.g Dokumen S-LK / S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.

EQI-F103.1.0/20120126

Not Applicable

Bahan baku yang digunakan oleh auditee dan pemasok bukan merupakan kayu limbah industri, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.

MEMENUHI

Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku. Seluruh penjual ketika mengirim bahan baku kayu pada periode Juli 2015 – Juni 2016 telah melampirkan dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP) sebanyak 140 set dengan volume 1.330,1019 M3 Halaman 5 dari 10

seperti dijelaskan dalan perdirjen PHPL No : P.14/PHPL/SET/4/2016 dalam Poin C pengertian dijelaskan bahwa VLBB adalah penelusuran legalitas Not Applicable bahan baku yang dilakukan oleh LVLK terhadap pemasok kayu/produk kayu yang belum memiliki SLK atau DKP. Dokumen pendukung RPBBI adalah laporan mutasi 21. Verifier 2.1.1.h bahan baku kayu bulat atau LMKB serta LMHHOK Dokumen pendukung RPBBI. dalam periode yang sama. Daftar sumber bahan MEMENUHI baku tersebut tercantum dalam pengesahan atau tanda terima penyampaian RPBBI Tahun 2016 nomor : 522/139/I/2016, tanggal 22 Januari 2016. Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah. 20. Verifier.2.1.1.h Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP.

22. Verifier 2.1.2.a Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

Not Applicable

Auditee tidak memakain atau membeli bahan baku dari Luar Indonesia (Impor), sehingga verifier ini tidak diterapkan.

23. Verifier 2.1.2.b Bill of Lading (B/L)

Not Applicable


24. Verifier 2.1.2.c Packing List(P/L)

Not Applicable


25. Verifier 2.1.2.d Invoice

Not Applicable


26. Verifier 2.1.2.e Deklarasi

Not Applicable


27. Verifier 2.1.2.f Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)

Not Applicable


28. Verifier 2.1.2.g Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.

Not Applicable

29. Verifier 2.1.2.h Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.

Not Applicable

Auditee tidak memakain atau membeli bahan baku dari Luar Indonesia (Impor), sehingga verifier ini tidak diterapkan. Auditee tidak memakain atau membeli bahan baku dari Luar Indonesia (Impor), sehingga verifier ini tidak diterapkan.

Indikator 2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu Dapat dijelaskan bahwa seuluruh rangkaian 30. Verifier 2.1.3.a pencatatan dan laporan dapat memberikan Tally sheet penggunaan bahan informasi yang jelas perihal asal usul kayu tersebut. baku dan hasil produksi. Data dan informasi perihal penggunaan form form MEMENUHI atau tally sheet ada perbedaan dengan hasil verifikasi awal tahun 2015 saat ini ada penambahan form untuk pemakaian kayu bulat yang akan diproses serta form laporan produksi harian serta bulanan. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap data 31. Verifier 2.1.3.b laporan penerimaan barang, laporan pemakaian Laporan produksi hasil olahan. MEMENUHI barang selama periode Juli 2015 – Juni 2016 Auditee dapat memberikan informasi dan keterangan atau penjelasan tentang informasi data EQI-F103.1.0/20120126

Halaman 6 dari 10

32. Verifier 2.1.3.c Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.

33. Verifier 2.1.3.d Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan

MEMENUHI

Not Applicable

hasil lapoan olahan produksi kayu gergajian. Berdasarkan perhitungan dan perbandingan dengan standar industri, bahwa hasil produksi terjadi hubungan yang logis antara Out put Input dan sesuai dengan laporan LMHHOK dalam periode yang sama. dokumen IUIPHHK Auditee dengan Nomor:0009/P2T-BKPMD/12.37.P/VII/03/2015 tanggal 24 Maret 2015 tercantum kapasitas produksi yang diizinkan adalah Kayu Gergajian sebesar : 1.800 M3 /Tahun. Sedangkan realisasi produksi dalam priode tersebut telah dihasilkan produksi sebesar 735,4259 M3 dan Auditee dalam 1 tahun produksi baru memanfaatkan sebesar 60% dari total kapsitas produksi. Auditee maupun pemasoknya tidak menggunakan kayu lelang sebagai bahan bakunya, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.

Untuk perhitungan laporan mutasi bahan baku kayu bulat adalah realita pemakaian 1 Tahun terakhir dan seluruhnya kayu bulat, sementara laporan mutasi kayu olahan adalah laporan yang merupakan produksi kayu gergajian. Hasil pemeriksaan MEMENUHI Dokumen LMKB/LMHHOK dalam periode yang sama telah sesuai dengan dokumen pendukung. Dan sejak bulan Mei 2016 Auditee juga telah memulai proses E2E dengan demikian produksi kayu gergajian dimutasi menjadi produk E2E seperti dijelaskan dalam keterangan Mutasi di atas. Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).

34. Verifier 2.1.3.e Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.

35. Verifier 2.1.4.a Dokumen S - LK atau DKP Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu.

36. Verifier 2.1.4.b Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)

37. Verifier 2.1.4.c Berita acara serah terima kayu yang dijasakan

38. Verifier 2.1.4.d Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa

EQI-F103.1.0/20120126

MEMENUHI

MEMENUHI

MEMENUHI

MEMENUHI

Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen S-LK atau DKP dari industri jasa pengolahan dan Auditee dapat menunjukan dokumen S-LK yang dimiliki Perusahaan penerima jasa yaiutu CV Cahaya Sejatu Gemilang. Dokumen S-LK yang dimiliki Perusahaan penerima jasa diterbitkan oleh lembaga Sertifikasi yang sudah terakreditasi oleh KAN dengan nomor sertifikat NO : VLK 00671, tanggal 1 September 2015. Berdasarkan hasil pemeriksaan Auditee dapat menunjukan kontrak jasa dengan nomor Surat perjanjian No : 107/SP/CSG-HENDRIK/VIII/15, tanggal 4 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh kedua belah pihak serta dibubuhi materai secukupnya. pengolahan produksi hanya proses proses moulding dan pengeringan karena bahan baku merupakan setengah jadi yang diproses Auditee di Kabupaten Bone. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen berita acara serah terima bahan baku kayu yang dikirim oleh Auditee dan diterima oleh industri penerima jasa, Auditee dapat menunjukan copy dokumen serah terima dari industri penerima jasa. Seluruh bahan baku yang dijasakan dilengkapi dengan berita acara serah terima antara pemilik kayu dengan penyedia jasa. Hasil pemeriksaan bahwa, industri penerima jasa telah menerapkan pemisahan terhadap hasil produk berdasarkan bahan baku yang diterima sesuai dengan dokumen, sebagai catatan bahan baku yang dikrim adalah E2E jadi industri penerima jasa hanya tinggal membentuk T and G aja dan penerima jasa memproses setiap partai.

Halaman 7 dari 10

39. Verifier 2.1.4.e Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa P.3.

MEMENUHI

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen ekspor bahwa untuk pelaksanaan ekspor terdapat pendokumentasian yang dilakukan oleh Auditee sendiri tetapi lokasi stuffing di lokasi industri penerima jasa. Seluruh dokumen ekspor telah lengkap sesuai syarat syarat ekspor seperti BL, Invoice, Packing List dan PEB serta Hasil Surveyor. serta tersedia dokumen V Legal un tuk setiap ekspor yang dilakukan oleh Auditee.

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

K.3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. K.3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen angkutan pengiriman hasil produksi baik untuk Dokumen angkutan hasil hutan diproses penjasaan di Kabupaten Sidoarjo atau yang sah. MEMENUHI penjualan lokal, Pada Periode Juli 2015 – Juni 2016 Auditee telah mengirim dan menjual produksi untuk pasar Domestik serta pengiriman untuk proses penjasaan. Indikator 3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap seluruh 41. Verifier 3.2.1.a barang hasil produksi dari Auditee, seperti diketahui Produk hasil olahan kayu yang bahwa Auditee memperoduksi kayu olahan jenis E2E diekspor tetapi kondisi kayu olahan tersebut belum MEMENUHI dikeringkan dan belum dihaluskan melalui proses mesin moulding, sehingga belum dilakukan ekspor secara langsung. Hasil pemeriksaan terhadap seluruh dokumen 42. Verifier 3.2.1.b Ekspor dalam periode 1 Tahun terakhir. Auditee Pemberitahuan Ekspor Barang dapat menunjukan 12 (dua belas) dokumen (PEB). Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang menyertai MEMENUHI ekspor produk dengan jumlah produk yang diekspor sebanyak 175.036 btg dan volume 301,4061 M3. Dan sesuai dengan dokumen ekspor lainnya yang disyaratkan seperti (Invoice, Packing List dan Bill of Lading). Hasil pemeriksaan terhadap seluruh dokumen 43. Verifier 3.2.1.c Ekspor. Auditee dapat menunjukan 12 (dua belas) Packing list (P/L). dokumen Packing List (P/L), yang menyertai ekspor MEMENUHI produk selama periode Juli 2015 sampai dengan Juni 2016 Dan sesuai dengan dokumen ekspor lainnya yang disyaratkan seperti (Invoice, PEB dan Bill of Lading). Hasil pemeriksaan terhadap seluruh dokumen 44. Verifier 3.2.1.d Ekspor Auditee dapat menunjukan 12 (dua belas) Invoice. dokumen Invoice, yang menyertai ekspor produk MEMENUHI selama periode Juli 2015 sampai dengan Juni 2016 Dan sesuai dengan dokumen ekspor lainnya yang disyaratkan seperti (Packing List, PEB dan Bill of Lading). Hasil pemeriksaan terhadap seluruh dokumen 45. Verifier 3.2.1.e Ekspor Auditee dapat menunjukan 12 (dua belas) Bill of Lading (B/L). MEMENUHI dokumen Bill of Lading, yang menyertai ekspor produk selama periode Juli 2015 sampai dengan Juni 2016 Dan sesuai dengan dokumen ekspor

40. Verifier 3.1.1.

EQI-F103.1.0/20120126

Halaman 8 dari 10

46. Verifier 3.2.1.f Dokumen V – Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.

47. Verifier 3.2.1.g Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.

MEMENUHI

MEMENUHI

48. Verifier 3.2.1.h Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.

49. Verifier 3.2.1.i Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu dibatasi perda gangannya.

lainnya yang disyaratkan seperti (Packing List, PEB dan Invoice ). Hasil pemeriksaan terhadap ketersediaan dokumen V-Legal, Auditee pemegang S-LK Nomor : 129/EQCVLK/VIII/2015 telah menerapkan penggunaan Dokumen V-Legal dalam pelaksanaan Ekspornya. Penerbitan dan penggunaan serta peruntukannya telah sesuai dengan Perdirjen No: P.1/VIBPPHH/2015 Lampiran 7. tentang Pedoman Penerbitan Dokumen V-Legal, dan sesuai dengan dokumen ekspor lainnya seperti (Packing List, PEB dan Invoice ). Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 89/MDAG/PER/10/2015, tanggal 19 Oktober 2015, jo Permendag No. 25/M-DAG/PER/4/2016 tanggal 15 April 2016 hanya 6 (enam) pos tarif/HS code yang di wajibkan verifikasi teknis, dan produk Auditee diwajib dilakukan pemeriksaan teknis oleh Lembaga Surveyor

Not Applicable

Produk meubel yang dihasilkan oleh Auditee tidak termasuk ke dalam kelompok produk yang dikenakan tarif bea keluar sebagaimana dimaksudkan oleh Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 75/PMK.011/2012 tanggal 16 Mei 2012 Tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.

MEMENUHI

Berdasarkan hasil pemeriksaan jenis kayu yang digunakan untuk menghasilkan furniture oleh Auditee, adalah jenis kayu Mahoni (Swietenia mahagony). Berdasarkan Permenhut Nomor : 57/Menhut-II/2008 tentang Arahan Strategis Konservasi Spesies Nasional 2008 – 2018 dan daftar CITES Appendix I, II, atau III, jenis kayu tersebut tidak termasuk jenis yang dibatasi perdagangannya.

Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V - Legal Hasil verifikasi terhadap pemakaian Tanda V-Legal Dalam setiap kemasan produk hasil produksi Auditee yang akan dipasarkan untuk pengiriman atau ekspor telah dibubuhi Tanda V Legal dengan MEMENUHI kode 129-LVLK-006-IDN, dengan demikian tanda VLegal telah dibubuhkan pada produk dan tidak terdapat tanda V Legal dalam produk dari bahan baku kayu lelang sitaan atau temuan dan rampasan. P.4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.

50. Verifier 3.3.1. Tanda V – Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan

K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja Indikator 4.1.1.Prosedur/ prosedur dan implementasi K3. Auditee dapat menunjukan dan telah memiliki 51. Verifier 4.1.1.a prosedur K3 dalam pelaksanaan kegiatan MEMENUHI Pedoman / prosedur K3. operasional di lapangan, serta dalam operasionalnya program K3. Auditee telah memiliki Personil EQI-F103.1.0/20120126

Halaman 9 dari 10

52. Verifier 4.1.1.b Implementasi K3

MEMENUHI

53. Verifier 4.1.1.c Catatan kecelakaan kerja MEMENUHI

penanggung jawab implementasi program K3 Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang ditanda tangani oleh General Manager sesuia surat nomor : 002.a/SJPM-Bone/III/2015 tanggal 30 Maret 2015 tentang Surat Keputusan Pengangkatan personil penanggung jawab implementasi program K3. Data dan informasi K3 sama dengan hasil verifikasi tahun lalu. Berdasarkan Pemeriksaan Auditee telah terdapat peralatan Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Auditee telah memiliki pendataan untuk mencatat peralatan K3. Setelah dilakukan pemeriksaan ulang terhadap ketersediaan peralatan K3 seperti APAR, Auditee juga telah membuat jalur evakuasi apabila suatu saat terjadi bencana, yaitu dengan cara membuat tanda atau petunjuk jalur evakuasi yang di tempel di tempat tertentu dengan jelas hasil verifikasi tidak berbeda jauh dengan hasil verifikasi awal pada tahun 2015. Auditee telah memiliki catatan kecelakaan kerja, selama Catatan kecelakaan kerja periode Juli 2015 – Juni 2016 tidak terjadi terjadi kasus kecelakaan kerja baik kasus kecelakaan ringan atau besar. Auditee telah melakukan tindakan preventiv dengan sosialisasi tentang pentingnya keselamatan kerja agar angka kecelakaan kerja lebih kecil atau Nol Kecelakaan.

Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja Auditee dalam hal ini Manajemen telah mengeluarkan kebijakan, berupa surat pernyataan tertulis pada tanggal 30 Maret 2015 dengan no : 002.C/SJPM-Bone/III/2015 yang menyatakan MEMENUHI bahwa Pimpinan PT Sumber Jati Putra Mas memperbolehkan karyawannya untuk membuat atau melakukan kegiatan serikat kerja di Perusahaan, yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Indikator 4.2.2 . Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempeker jakan karyawan > 10 orang. Karena Auditee baru mempunyai pegawai sebanyak 55. Verifier 4.2.2 10 orang, maka sementara Auditee belum Ketersediaan Dokumen KKB diwajibkan membuat dokumen Peraturan MEMENUHI atau PP yang mengatur hak – Perusahaan. Tetapi Auditee telah menyusun hak pekerja. Peraturan Perusahaan dengan nomor : 002/SJPMBone/IV/2015, tanggal 10 April 2015, Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (diluar ketentuan) 54. Verifier 4.2.1 Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

56. Verifier 4.2.3 Pekerja yang masih dibawah umur

EQI-F103.1.0/20120126

MEMENUHI

Auditee telah memiliki daftar pegawai dimana Auditee memperkerjakan 10 orang pegawai dan dalam operasionalnya auditee tidak mempekerjakan karyawan dibawah umur/di bawah 18 tahun, dan usia termuda yang bekerja di industri auditee adalah 24 tahun.

Halaman 10 dari 10

2016, tanggal 16 Agustus 2016

Recommend Documents