Lampiran Surat No : 738/EQ.SHPK/XI/2016, tanggal 16 November 2016
PENGUMUMAN HASIL PENILIKAN PERTAMA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) DI PT KALIAREN JAYA PLYWOOD KABUPATEN KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT Bersama ini kami sampaikan Hasil Kegiatan Penilikan Pertama Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagai berikut : I.
Identitas LV-LK Nama LV-LK Alamat
: : :
Telp. Fax. Email Website
: : : :
PT. EQUALITY INDONESIA Jl. Raya Sukaraja No. 72 Ciater, Kec. Sukaraja Kabupaten Bogor 16710 (0251) 7550722 (0251) 7550724
[email protected] www.equalityindonesia.com
Telah melaksanakan kegiatan Penilikan Pertama Verifikasi Legalitas Kayu Pada : II.
Identitas Auditee Nama Pemegang IZIN Nomor SK IUIPHHK Jenis Usaha Produk Kapasitas Produksi Alamat
: : : : : :
PT KALIAREN JAYA PLYWOOD SK. 366/Menhut-II/2010 tanggal 18 Juni 2010 Industri Pengolahan Kayu Plywood 20.000 M³/Tahun Jl. Raya Caracas Mandirancan Km. 1 RT. 28/RW. 10 Desa Sampora Kec. Cilimus Kab. Kuningan Prov. Jawa Barat
III. Waktu Pelaksanaan
:
17 s.d. 19 Oktober 2016
IV. Hasil Penilaian
:
NILIA AKHIR PENILIKAN PERTAMA MENDAPAT PREDIKAT LULUS, SEHINGGA SERTIFIKAT YANG DIBERIKAN KEPADA PT KALIAREN JAYA PLYWOOD DI KABUPATEN KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT DAPAT DIPERTAHANKAN DAN DIREVISI DARI NO. 150/EQC-VLK/XI/2015 MENJADI NO. 150.1/EQCVLK/XI/2016 YANG BERLAKU SEJAK DITERBITKAN AWAL SAMPAI DENGAN 20 NOVEMBER 2018.
Demikian agar pihak yang berkepentingan maklum. Bogor, 16 November 2016 PT. EQUALITY INDONESIA
Ucep Sucitra, S. Hut. Manager Subdivisi Sertifikasi LK Industri
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK – 006 – IDN
SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA Nomor : 070/EQI-KEP.Cert/Rev-Ind/XI/2016 TENTANG PERUBAHAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S -LK) PADA PEMEGANG IUIPHHK PT KALIAREN JAYA PLYWOOD DI KABUPATEN KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT SK IUIPHHK NOMOR : 366/Menhut-II/2010 TANGGAL 18 JUNI 2010 KAPASITAS PRODUKSI 20.000 M³/TAHUN DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.14/VI-BPPHH/2014 sebagaimana tercantum dalam sertifikat yang telah diterbitkan sebelumnya; b. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil Verifikasi pada PT KALIAREN JAYA PLYWOOD Berita Acara Penyerahan Laporan Nomor 101/EQI-F090 tanggal 05 November 2016; c. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar Rekomendasi Nomor 101/EQI-F037 tanggal 05 November 2016 dan Tinjauan Hasil Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan Nomor 175.1/EQI-F039 tanggal 09 November 2016 dan pernyataan pemeriksaan yang disahkan oleh Pengambil Keputusan; d. bahwa hasil Pengambilan Keputusan dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Kegiatan Audit (EQIF077) Nomor Urut 175.1 tanggal 09 November 2016 menunjukkan PT KALIAREN JAYA PLYWOOD telah “MEMENUHI” seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK), sehingga dengan demikian sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016, PT KALIAREN JAYA PLYWOOD telah memenuhi syarat dalam mempertahankan kelanjutan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK); e. bahwa dengan adanya perubahan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan sebagaimana dimaksud huruf a, serta hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf d, maka Surat Keputusan Direktur Utama PT EQUALITY Indonesia Nomor : 177/EQIKEP.Cert/XI/2015 tanggal 21 November 2015 perlu dilakukan penyesuaian.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang; 2. Peraturan Pemerintah Nomor : 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional; 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 3 Tahun 2008 dan Nomor : 16; 4. Peraturan Presiden Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Siste m Elektronik Dalam Kerangka Indonesia National Single Window; 5. ISO/IEC Guide 65-1996 (Pedoman BSN 401-2000) Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk; Halaman 1 dari 5
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK – 006 – IDN
6. Pedoman KAN 402 – 2007 - Panduan Interpretasi Untuk Butir-Butir Pedoman BSN 4012000 : Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk; 7. ISO/IEC Guide 23:1982 : Methods of Indicating Confirmity with Standards for Third-party Certification Systems: 8. SNI ISO/IEC 17065:2012 tentang Penilaian Kesesuaian – Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa; 9. ISO/IEC 19011:2011 (SNI ISO/IEC 19011:2012) : Panduan Audit Sistem Manajemen (Guidelines for Auditing Management Systems); 10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.21/MenLHK-II/2015 tanggal 1 Juni 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak; 11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.43/Menlhk -Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.60/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2016 tanggal 12 Juli 2016 ; 12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.42/Menlhk -Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.58/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2016 tanggal 12 Juli 2016; 13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak; 14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan; 15. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Tanda V-Legal; 16. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 418/Menhut-VI/2012 tentang Sistem Informasi Verifikasi Legalitas Kayu; 17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan Penerbitan Dokumen V-Legal; 18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 123/M-DAG/Per/12/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Ketentuan Pelayanan Perizinan di Bidang Ekspor dan Impor melalui INATRADE dalam kerangka Indonesia National Single Window; 19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 89/M-DAG/PER/10/2015 tanggal 19 Oktober 2015 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 25/M-DAG/PER/4/2016 tanggal 15 April 2016; 20. Perjanjian Kerjasama Antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) tentang Penggunaan Tanda V-Legal; 21. DPLS 14 Rev.0 : Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dan perubahannya; 22. Sertifikat Akreditasi oleh Lembaga Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LVLK-006IDN tanggal 18 Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO/IEC Guide 65:1996 General requirements for bodies operating product certification systems dengan masa berlaku sampai dengan 17 Agustus 2015 yang diperbaharui dengan sertifikat Re-Akreditasi tanggal 18 Agustus 2015 dengan masa berlaku sampai 17 Agustus 2019 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor Halaman 2 dari 5
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK – 006 – IDN
: SK 6202/Menhut-VI/BPPHH/2011 Tanggal 26 Agustus 2011 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 Tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI); 23. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.2819/Menlhk PHPL/PPHH/2015 tanggal 25 Juni 2015 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT EQUALITY Indonesia Sebagai Penerbit Dokumen V-Legal; 24. Peraturan Dlrektur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P. 18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan penerbitan dokumen V-Legal; 25. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016; 26. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.15/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2015 tentang Mekanisme Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Penerbit Dokumen V-Legal; 27. Manual Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Sertifikasi Legalitas Kayu (SLK) beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia.
Memperhatikan : Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 161/EQI-F065/X/2015 tanggal 09 Oktober 2015.
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERUBAHAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PADA PEMEGANG IUIPHHK PT KALIAREN JAYA PLYWOOD DI KABUPATEN KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT SK IUIPHHK NOMOR : 366/Menhut-II/2010 TANGGAL 18 JUNI 2010 KAPASITAS PRODUKSI 20.000 M³/TAHUN . PERTAMA
KEDUA KETIGA
KEEMPAT
: PT KALIAREN JAYA PLYWOOD (Pemegang Sertifikat) yang telah mendapatkan Sertifikat Nomor : 150/EQC-VLK/XI/2015 dinyatakan “LULUS” karena “MEMENUHI” seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK) dalam Verifikasi Penilikan berdasarkan Standar Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016. : Pemegang Sertifikat dapat mempertahankan kelanjutan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), sehingga S-LK yang diberikan dapat direvisi dari semula Nomor : 150/EQC-VLK/XI/2015 menjadi Nomor : 150.1/EQC-VLK/XI/2016. : Masa berlaku sertifikat tetap mulai dari tanggal diterbitkan awal sampai dengan tanggal 20 November 2018 selama Pemegang Sertifikat tetap memenuhi persyaratan standar sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016. : Sertifikat, Logo dan Tanda V-Legal yang diterbitkan oleh PT EQUALITY Indonesia dapat dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur atau pun media elektronik sebagaimana Panduan Sistem yang ditetapkan. Halaman 3 dari 5
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK – 006 – IDN
KELIMA
: Apabila Pemegang Sertifikat memerlukan penerbitan Dokumen V-Legal dan atau penggunaan Tanda V-Legal, PT EQUALITY Indonesia dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan Tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui ”Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal”, mencakup kewajiban dan hak PT EQUALITY Indonesia serta kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat. KEENAM : Pemegang Sertifikat harus melaporkan kepada PT EQUALITY Indonesia apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen Pemegang Sertifikat. KETUJUH : PT EQUALITY Indonesia akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana Diktum KEENAM melalui Penilikan (surveillance) atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus). KEDELAPAN : Penilikan (Surveillance) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilikan dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan. KESEMBILAN : Percepatan Penilikan (Audit Khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan; dengan segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan; untuk menindaklanjuti kondisi-kondisi yang berkaitan dengan: a. Masukan dari Pemantau Independen (PI) berkaitan dengan kinerja Pemegang Sertifikat; b. Informasi lain yang menunjukkan Pemegang Sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku; c. Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap kondisi sebagaimana diktum KEENAM; d. Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan; e. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya. KESEPULUH : Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak ). KESEBELAS : Sertifikat dapat dicabut apabila : a. Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat; b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu illegal; c. Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut; d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak). KEDUABELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Halaman 4 dari 5
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK – 006 – IDN
Ditetapkan di : Bogor Pada Tanggal : 09 November 2016 PT EQUALITY Indonesia
Ir. Agustri Warsono Direktur Utama Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth : 1. 2. 3.
Direktur Utama PT KALIAREN JAYA PLYWOOD, di Kuningan; Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta; Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
Halaman 5 dari 5
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (1)
Identitas LVLK a. Nama Lembaga
: PT EQUALITY Indonesia
b. Nomor Akreditasi
: LVLK-006-IDN
c. Alamat
: Jl. Raya Sukaraja No. 72 Kelurahan/Kecamatan Sukaraja Bogor 16710
d. Nomor Telepon Nomor Faks E-mail
: 0251-7550722, 7157103 : 0251-7550724 :
[email protected]
e. Direktur
: Ir. Agustri Warsono : Permenlhk No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016
f. Standar
(2)
g. Tim Audit
: 1. Kiki Sri Rejeki, S Hut (Lead Auditor) 2. Artha Aryesta, S.Hut (Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan
: 1. Ir. Agustri Warsono (Ketua PK) 2. Rita Sugiarti, S Hut (Peninjau)
Identitas Auditee a. Nama Pemegang IUIPHHK
: PT Kaliaren Jaya Plywood
b. Nomor & Tanggal SK
: SK.366/Menhut-II/2010, tanggal 18 Juni 2010
c. Kapasitas d. Alamat kantor
: 20.000 M3 /Tahun : Jln Raya Caracas Mandirancan KM 1 RT 28 RW 10 Desa Sampora Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat
e. Nomor telepon Nomor Fax E-mail
: : -
f. Pengurus Direktur Utama Direktur Komisaris Utama Komisaris
: : Tuan Ir. Ady Suhartady Tuan Ir. Ary Subagja : Tuan H. Soeteddy : Nyonya Dra. Emelia Suhartanty
EQI-F103.1.0/20120126
Halaman 1 dari 10
(3) Ringkasan Tahapan Tahapan Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)
Waktu dan Tempat
Ringkasan Catatan
Tidak ada
-
Pertemuan Pembukaan
Tanggal 17 Oktober 2016 Pertemuan dilaksanakan di ruang rapat di ruang rapat PT Kaliaren PT Kaliaren Jaya Plywood - Kuningan. Jaya Plywood - Kuningan. Agenda Rapat Pembukaan yaitu : Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup verifikasi, menyampaikan jadwal/rencana kerja verifikasi, menyampaikan metodologi dan prosedur verifikasi, serta menkonfirmasikan waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan. Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan
Tanggal 17 – 19 Oktober Tim Audit menghimpun, mempelajari 2016, di Kantor dan data dan dokumen dan menggunakan pabrik PT Kaliaren Jaya kriteria dan indikator pada Lampiran 2.5, Plywood Kuningan. Peraturan Jenderal PHPL Nomor Observasi di Gudang P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. bahan baku.Pabrik P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016. Pengolahan dan Gudang Untuk menguji kebenaran data, tim Audit barang jadi melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.5 Peraturan Jenderal PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016.
Pertemuan Penutupan
Tanggal 19 Oktober 2016 di ruang rapat PT Kaliaren Jaya Plywood Kuningan.
Menyampaikan ucapan terima kasih kepada PT Kaliaren Jaya Plywood Kuningan atas kerjasamanya selama verifikasi. Menyampaikan daftar periksa VLK. Menyampaikan ringkasan ketidaksesuaian dana tau observasi (jika ada). Pertemuan penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP
Pengambilan Keputusan
Tanggal, 09 November 2016. di Ruang Meeting PT EQUALITY Indonesia.
Rapat pengambilan keputusan meninjau dokumen verifikasi yang diajukan untuk menjamin bahwa verifikasi dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia.
EQI-F103.1.0/20120126
Halaman 2 dari 10
(4) Resume Hasil Penilaian : Memenuhi/ Tidak Memenuhi/Not Ringkasan Justifikasi Applicable P.1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah. K.1.1.Unit usaha dalam bentuk: a. Industri memiliki izin yang sah, dan b. Eksportir produkolahan memiliki izin yangs ah K.1.2.Importir kayu dan produk kayu K.1.3. Unit Usaha dalam bentuk kelompok Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah Auditee telah memiliki Akta Pendirian dengan Nomor 9 1. Verifier 1.1.1.a dari Notaris Dian Fitriana, SH. MK.n tertanggal 25 Akte pendirian perusahaan Februari 2010 mendapat pengesahan Pengesahan dan/atau perubahan terakhir. MEMENUHI Menteri Hukum dan HAM Nomor: AHU18116.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 09 - April-2010. Dan akte perubahan dengan Nomor : 67 yang dibuat oleh notaries H. Harjono Moekiran, S.H tertanggal 28 Maret 2012, telah mendapat pengesahan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. Auditee telah memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan 2. Verifier 1.1.1.b Dokumen dengan nomor : Surat Izin Usaha Perdagangan 39303/24.1.0/31.75.00.000/1.824.271/2015, (SIUP) atau Izin Perdagangan MEMENUHI yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Terpadu Satu yang tercantum dalam izin Pintu Kota Administrasi Jakarta Timur, pada tanggal industri 10 November 2015 dan berlaku sampai 18 Februari 2017. Bidang usaha yang dijalankan sesuai dengan ruang lingkup usaha dalam izin yaitu produki kayu lapis. Auditee memiliki dokumen Izin Gangguan, berupa Izin 3. Verifier 1.1.1.c Gangguan Herregistrasi dengan nomor : 503/HER.11Izin HO (izin gangguan IG/2016, yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan lingkungan sekitar industri) Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Kuningan MEMENUHI tanggal 16 Januari 2016. Berlaku sampai 17 Maret 2019 dan telah sesuai dengan ruang lingkup usahanya. Auditee telah memiliki dan dapat menunjukan 4. Verifier 1.1.1.d dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dengan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) nomor : 10.17.11.000.177 yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah MEMENUHI Kabupaten Kuningan tanggal 2 April 2015, berlaku sampai 17 Maret 2020 dan telah sesuai dengan ruang lingkup usahanya. Auditee telah memiliki dan dapat menunjukan 5. Verifier 1.1.1.e dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP yang telah Nomor Pokok Wajib Pajak dikukuhkan dalam Surat Pengukuhan Pengusaha (NPWP) Kena Pajak (SPPKP) yang diterbitkan oleh Kantor MEMENUHI Wilayah DJP Jakarta Timur Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Duren Sawit. Informasi yang tercantum dalam NPWP sesuai dengan dokumen legalitas lainnya. Auditee telah memiliki dokumen UKL – UPL, yang 6. Verifier 1.1.1.f telah mendapat rekomendasi Kepala Badan Dokumen lingkungan hidup MEMENUHI Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kuningan (AMDAL/UKL–UPL/SPPL/ dengan pengesahan Nomor : 660.1/312/PPKL DPLH/SIL/DELH/ dokumen tanggal 22 Maret 2010, sesuai dengan ruang lingkup Kriteria/Indikator/Verifier
EQI-F103.1.0/20120126
Halaman 3 dari 10
Kriteria/Indikator/Verifier lingkungan setara).
hidup
lain
Memenuhi/ Tidak Memenuhi/Not Applicable
yang
7. Verifier 1.1.1.g IUIPHHK atau Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT). MEMENUHI
8. Verifier 1.1.1.h Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk (IUIPHHK).
MEMENUHI
Ringkasan Justifikasi usaha auditee dan Laporan pelaksanaan telah disampaikan kepada instansi terkait. Tidak terdapat catatan penting dari petugas instansi terkait. Auditee telah memiliki Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.366/Menhut-II/2010 pada tanggal 18 Juni 2010, Jenis usaha yang dijalankan telah sesuai dengan jenis usaha dalam Izin Usaha dan keterangan dalam izin industry tersebut telah sesuai dengan perizinan lainnya. Auditee secara konsisten membuat laporan RPBBI dengan sistem On Line dan untuk RPBBI tahun 2016 telah disampaikan pada tanggal 15 Januari 2016 sesuai tanda terima penyampaian RPBBI Nomor : 0000258248. Realisasi pemenuhan bahan baku sampai bulan September 2016, telah dilaporkan dimana jenis bahan baku sesuai dengan rencana pemenuhan pada RPBBI yaitu kayu olahan setengah jadi yang berasal dari kayu rakyat.
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah. 9. Verifier 1.2.1. Dokumen importir.
Not Applicable
Auditee bukan sebagai importir kayu dan produk kayu, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) Auditee bukan sebagai importir kayu dan produk kayu, 10. Verifier 1.2.2. sehingga tidak tersedia panduan/pedoman/ prosedur Panduan/pedoman/ pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji prosedur pelaksanaan dan bukti Not Applicable tuntas (due diligence) importir, dengan demikian pelaksanaan verifier tersebut tidak diterapkan sistem uji tuntas (due diligence) importir Indikator 1.3.1.Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Auditee bukan unit usaha dalam bentuk kelompok, 11. Verifier 1.3.1.a sehingga tidak terdapat akta pembentukan kelompok, Akte notaris dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan pembentukan kelompok atau Not Applicable dokumen pembentukan kelompok Auditee bukan merupakan hasil pembentukan kelompok, sehingga tidak terdapat dokumen hasil Not Applicable internal audit anggota kelompok, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan. P.2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya. K.2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah. Hasil pemeriksaan terhadap kelengkapan bukti jual 13. Verifier 2.1.1.a. beli bahan baku veneer yang dilakukan oleh Auditee Dokumen jual beli/nota atau selama periode Oktober 2015 – September 2016 (1 MEMENUHI kontrak suplai bahan baku tahun). Auditee tidak melakukan kontrak suplai dilengkapi bukti pembelian. melainkan membeli secara lepas/eceran. 12. Verifier 1.3.1.b Internal audit anggota kelompok
EQI-F103.1.0/20120126
Halaman 4 dari 10
Kriteria/Indikator/Verifier
14. Verifier 2.1.1.b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).
15. Verifier 2.1.1.c Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Memenuhi/ Tidak Memenuhi/Not Applicable
Not Applicable
MEMENUHI
16. Verifier 2.1.1.d Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. MEMENUHI
17. Verifier 2.1.1.e Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/ Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran,serta DKP 18. Verifier 2.1.1.f Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.
Not Applicable
Not Applicable
19. Verifier 2.1.1.g Dokumen S-LK / S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok. MEMENUHI
EQI-F103.1.0/20120126
Ringkasan Justifikasi Dan Auditee melakukan pembayaran atas pembelian bahan baku kayu dari suplier melalui pembayaran transfer via Bank atau tunai sebagai sahnya jual beli yang dibuktikan dengan bukti transfer/kwitansi jika pembayaran dilakukan secara tunai. Auditee adalah produsen Veneer tetapi bahan baku yang dipakai adalah sudah berupa Veneer kayu sengon, jabon, dan albazia, tidak terdapat kayu bulat dari hutan negara, sehingga tidak terdapat berita acara pemeriksaan kayu bulat dari hutan negara, sehingga verifier ini tidak diterapkan. Hasil pemeriksaan terhadap bukti serah terima bahan baku kayu yang telah diterima oleh Auditee, untuk setiap penerimaan bahan baku selalu dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Bahan Baku Veneer sebagai bukti serah terima kayu yang sekaligus merupakan pemeriksaan kualitas bahan baku yang diterima. Selama periode bulan Oktober 2015 – September 2016 telah menerima bahan baku sebanyak 1.211.127 lembar dengan volume 5.541,5491 M3. Hasil pemeriksaan terhadap kelengkapan dan ketersediaan dokumen angkutan hasil hutan yang sah yang melengkapi seluruh pengiriman bahan baku ke Auditee. Realisasi penerimaan Dokumen Angkutan (FA-KO/Nota Angkutan/Nota Perusahaan) periode bulan Oktober 2015 sampai September 2016 adalah sebanyak 146 set dokumen angkutan dengan jumlah bahan baku veneer sebanyak 1.211.127 lembar dan volume 5.541,5491 M3. Hasil pemeriksaan tehadap dokumen penerimaan bahan baku dapat dijelaskan bahwa Auditee tidak mengrgunakan bahan baku kayu bekas, sehingga tidak terdapat nota atau dokumen yang menyatakan kayu bekas, dengan demikian verifier ini tidak dilakukan verifikasi.
Hasil pemeriksaan terhadap penerimaan bahan baku selama periode Oktober 2015 – September 2016 dapat dijelaskan bahwa Auditee tidak memakai limbah bekas industri, dari jenis apapun, sehingga tidak terdapat dokumen angkutan kayu limbah, dengan demikian verifeir ini tidak dilakukan verifikasi. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen legalitas asal usul bahan baku yang diterima oleh auditee, dari total pemasok sebanyak 16 (enam belas) pemasok ada 4 (empat) pemasok yang telah memiliki dan Sertifikasi Legalitas Kayu (SLK). Sedangkan 12 (dua belas) perusahaan yang menyuplai bahan baku selain yang diatas seluruhnya hanya melampirkan dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP). Dalam periode bulan Agustus 2015 – Juli 2016 Dokumen DKP yang diterima Auditee sebanyak 77
Halaman 5 dari 10
Kriteria/Indikator/Verifier
20. Verifier.2.1.1.h Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP. 21. Verifier 2.1.1.h Dokumen pendukung RPBBI.
Memenuhi/ Tidak Memenuhi/Not Applicable
Not Applicable
Ringkasan Justifikasi lembar. Seluruh proses penerimaan yang dilengkapi dengan DKP telah memenuhi prosedur seperti : 1. Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP. 2. Tersedia personel yang bertanggung jawab untuk pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok. 3. Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP Seluruh bahan baku yang diterima auditee telah dilengkapi dengan DKP, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Berdasarkan pemeriksaan dilapangan terhadap kelengkapan dan ketersediaan dokumen RPBBI, Auditee telah menyusun RPBBI tahun berjalan dengan system online. Untuk RPBBI Auditee untuk tahun 2016 No RPBBI : 0000258248 tanggal 15 Januari 2016. MEMENUHI Dalam RPBBI Auditee menjelaskan bahwa seluruh pasokan bahan bakunya menggunakan kayu yang berasal dari Hutan Hak sehingga tidak menggunakan kontrak suplai. Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah. Auditee tidak memakain atau membeli bahan baku 22. Verifier 2.1.2.a dari Luar Indonesia (Impor), sehingga verifier ini tidak Not Applicable Pemberitahuan Impor Barang diterapkan. (PIB). Auditee tidak memakain atau membeli bahan baku 23. Verifier 2.1.2.b Not Applicable dari Luar Indonesia (Impor), sehingga verifier ini tidak Bill of Lading (B/L) diterapkan. Auditee tidak memakain atau membeli bahan baku 24. Verifier 2.1.2.c dari Luar Indonesia (Impor), sehingga verifier ini tidak Not Applicable Packing List(P/L) diterapkan. Auditee tidak memakain atau membeli bahan baku 25. Verifier 2.1.2.d dari Luar Indonesia (Impor), sehingga verifier ini tidak Not Applicable Invoice diterapkan. Auditee tidak memakain atau membeli bahan baku 26. Verifier 2.1.2.e Not Applicable dari Luar Indonesia (Impor), sehingga verifier ini tidak Deklarasi diterapkan. Auditee tidak memakain atau membeli bahan baku 27. Verifier 2.1.2.f dari Luar Indonesia (Impor), sehingga verifier ini tidak Not Applicable Bukti pembayaran bea masuk diterapkan. (bila terkena bea masuk) Auditee tidak memakain atau membeli bahan baku 28. Verifier 2.1.2.g dari Luar Indonesia (Impor), sehingga verifier ini tidak Dokumen lain yang relevan Not Applicable diterapkan. untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. Auditee tidak memakain atau membeli bahan baku 29. Verifier 2.1.2.h dari Luar Indonesia (Impor), sehingga verifier ini tidak Not Applicable Bukti penggunaan kayu dan diterapkan. produk turunannya. Indikator 2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap 30. Verifier 2.1.3.a ketersediaan dokumen rekaman atau catatan Tally sheet penggunaan bahan MEMENUHI penerimaan bahan baku, pemakaian bahan baku, baku dan hasil produksi. hasil produksi serta hasil penjualan, Auditee telah
EQI-F103.1.0/20120126
Halaman 6 dari 10
Kriteria/Indikator/Verifier
Memenuhi/ Tidak Memenuhi/Not Applicable
Ringkasan Justifikasi
memakai atau menerapkan tally sheet maupun catatan dalam pelaksanaan operasional produksinya dengan menggunakan form tertentu yang dapat menunjukan bahwa bahan baku yang diproses dapat ditelusur dengan baik. Hasil pemeriksaan terhadap realisasi produksi selama 31. Verifier 2.1.3.b periode bulan Oktober 2015 – September 2016 Laporan produksi hasil olahan. Auditee telah membuat laporan produksi hasil olahan berupa produk plywood, realisasi produksi Auditee sebanyak 233.793 Lembar dengan volume 5.532,9889 M3 dengan input berupa veneer sebanyak 1.179.205 lembar setara dengan 5.578,5375 M3, dengan dihasilkan rendemen ratarata sebesar 99,18 %. MEMENUHI Bila dibandingkan dengan perhitungan standar rendemen untuk produk barecore yang berbahan baku kayu gergajian berdasarkan Perdirjen BPK Nomor P.12/VI-BPPHH/2014 tanggal 9 Desember 2014, yaitu sebesar 74 % – 80 %. Nilai rendemen pada hasil produksi Auditee lebih tinggi dari standar perdirjen hal ini disebabkan karena komposisi bahan baku veneer telah disesuaikan dengan ukurannya pada setiap lembar plywood sehingga tidak banyak bahan baku yang terpotong atau terbuang. Hasil pemeriksaan terhadap izin usaha industri yang 32. Verifier 2.1.3.c dimiliki Auditee dengan Nomor : SK.366/MenhutProduksi industri tidak melebihi II/2010 Tanggal 18 Juni 2010, Tentang Pemberian kapasitas produksi yang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu kepada PT diizinkan. Kaliaren Jaya Plywood dengan kapasitas 20.000 M3/Tahun dengan jenis produksi plywood. MEMENUHI Data hasil produksi plywood selama satu tahun terakhir yaitu periode Oktober 2015 – September 2016 sebesar 5.532,9889 M3. Dengan demikian realisasi produksi yang telah dicapai Auditee tidak melebihi kapasitas yang diberikan. Auditee dan pemasoknya tidak melakukan pembelian 33. Verifier 2.1.3.d kayu lelang, dengan demikian verifier tersebut tidak Not Applicable Hasil produksi yang berasal dari diterapkan. kayu lelang dipisahkan Hasil pemeriksaan terhadap kelengkapan dan 34. Verifier 2.1.3.e ketersediaan dokumen mutasi bahan baku dan Dokumen LMKB/ LMKBK dan produksi (LMHHOK) selama periode Oktober 2015 – LMHHOK September 2016 auditee telah melakukan catatan mutasi dengan detail dan terinci, mulai sisa awal, penambahan, pemakaian dan pengeluaran serta sisa MEMENUHI akhir data tersebut sesuai dengan dokuemn pendukung lainnya berupa laporan penerimaan bahan baku/kayu, penggunaan bahan baku, laporan hasil produksi dan penjualan local dan dokumen pendukung lainnya terkait legalitas bahan baku. Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga). 35. Verifier 2.1.4.a Dokumen S - LK atau DKP Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa EQI-F103.1.0/20120126
Not Applicable
Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Halaman 7 dari 10
Kriteria/Indikator/Verifier bukan kayu.
industri
Memenuhi/ Tidak Memenuhi/Not Applicable
Ringkasan Justifikasi
pengolahan
Auditee dalam proses produksi tidak melakukan 36. Verifier 2.1.4.b kontrak kerjasama produksi. Kontrak jasa pengolahan Not Applicable produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak 37. Verifier 2.1.4.c melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, Not Applicable Berita acara serah terima kayu dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan. yang dijasakan Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak 38. Verifier 2.1.4.d melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, Ada pemisahan produk yang Not Applicable dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan. dijasakan pada perusahaan penyedia jasa Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak 39. Verifier 2.1.4.e melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, Adanya pendoku- mentasian dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan. bahan baku, proses produksi Not Applicable dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa P.3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi K.3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. K.3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Selama periode bulan Oktober 2015 sampai September 2016, PT Kaliaren Jaya Plywood telah mengirim kayu olahan berupa kayu lapis sebanyak 171 kali dengan jumlah 248.862 pcs dan volume 5.610,4404 M3. MEMENUHI Seluruh penjualan plywood auditee telah dilengkapi dengan surat angkutan hasil hutan yang sah berupa Faktur Angkutan Kayu Olahan sebanyak 72 set yang diterbitkan oleh petugas yang sesuai dan masih berlaku. Dan nota perusahaan sebanyak 99 set. Indikator 3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).
40. Verifier 3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
41. Verifier 3.2.1.a Produk hasil olahan kayu yang diekspor 42. Verifier 3.2.1.b Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).
Not Applicable
Not Applicable
43. Verifier 3.2.1.c Packing list (P/L).
Not Applicable
44. Verifier 3.2.1.d Invoice.
Not Applicable
EQI-F103.1.0/20120126
Selama periode Oktober 2015 – September 2016 auditee tidak melakukan perdagangan eksport, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan. Selama periode Oktober 2015 – September 2016 auditee tidak melakukan perdagangan eksport, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan. Selama periode Oktober 2015 – September 2016 auditee tidak melakukan perdagangan eksport, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan. Selama periode Oktober 2015 – September 2016 auditee tidak melakukan perdagangan eksport, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Halaman 8 dari 10
Kriteria/Indikator/Verifier 45. Verifier 3.2.1.e Bill of Lading (B/L). 46. Verifier 3.2.1.f Dokumen V – Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal. 47. Verifier 3.2.1.g Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis. 48. Verifier 3.2.1.h Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar. 49. Verifier 3.2.1.i Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.
Memenuhi/ Tidak Memenuhi/Not Applicable Not Applicable
Not Applicable
Not Applicable
Not Applicable
MEMENUHI
Ringkasan Justifikasi Selama periode Oktober 2015 – September 2016 auditee tidak melakukan perdagangan eksport, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan. Selama periode Oktober 2015 – September 2016 auditee tidak melakukan perdagangan eksport, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan. Selama periode Oktober 2015 – September 2016 auditee tidak melakukan perdagangan eksport, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan. Selama periode Oktober 2015 – September 2016 auditee tidak melakukan perdagangan eksport, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan. Berdasarkan hasil pemeriksaan jenis kayu yang digunakan auditee, adalah jenis kayu Sengon dan Jabon. Berdasarkan Permenhut Nomor : 57/MenhutII/2008 tentang Arahan Strategis Konservasi Spesies Nasional 2008 – 2018 dan daftar CITES Appendix I, II, atau III, jenis kayu tersebut tidak termasuk jenis yang dibatasi perdagangannya.
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V - Legal 50. Verifier 3.3.1. Tanda V – Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan
Auditee telah membubuhkan tanda V-Legal pada dokumen Faktur Angkutan dan Surat Jalan, dimana ukuran dan bentuk sesuai ketentuan dalam Perdirjen PHPL Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 pada Lampiran 6 mengenai Pedoman MEMENUHI Penggunaan Tanda V-Legal. Auditee tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang sehingga tidak ada Tanda V-Legal yang dibubuhkan pada produk yang berasal dari kayu lelang. P.4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan. K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja Indikator 4.1.1.Prosedur/ prosedur dan implementasi K3.
51. Verifier 4.1.1.a Pedoman / prosedur K3. MEMENUHI
52. Verifier 4.1.1.b Implementasi K3 MEMENUHI
EQI-F103.1.0/20120126
Auditee (PT Kaliaren Jaya Plywood) telah memiliki prosedur pelaksanaan operasional di lapangan tentang program K3. Auditee juga telah menunjuk seorang staff unutk menjadi personel penanggung jawab pelaksana program K3 yang di lengkapi SK penanggung jawab program K3 Nomor : 004/KptsDir/KJP/IX/2015, tanggal 25 September 2015 yang menunjuk Sdr Iim Dul Iman. Auditee telah menyediakan sarana dan peralatan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) sebanyak 3 unit dimana masa berlaku sampai bulan Mei 2017 dan April 2018 dan sebagian didukung oleh Hydrant kompensional yang dibuat oleh Auditee untuk menambah kekuatan APAR. Alat Pelindung Diri (APD) telah disediakan dan diterapkan kepada seluruh karyawan sesuai dengan tingkat resiko kecelakaan pada setiap unit kerja. Dan untuk jalur evakuasi telah di beri petunjuk menuju Halaman 9 dari 10
Kriteria/Indikator/Verifier
Memenuhi/ Tidak Memenuhi/Not Applicable
Ringkasan Justifikasi ketempat berkumpul bila terjadi suatu keadaan darurat.
53. Verifier 4.1.1.c Catatan kecelakaan kerja
MEMENUHI
Auditee telah memiliki catatan kecelakaan kerja dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja. Selama rentang waktu 1 (satu) tahun terakhir (periode bulan Oktober 2015 sampai September 2016, tidak terjadi kecelakaan kerja. Upaya penekanan tingkat kecelakaan dilakukan dengan memasang ramburambu peringatan agar karyawan memperhatikan keselamatan kerja, mewajibkan memakai APD dilingkungan industry, memasang panah/arah jalur evakuasi, dan penentuan titik kumpul jika terjadi keadaan darurat.
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja 54. Verifier 4.2.1 Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang MEMENUHI membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap keberadaan serikat pekerja, Auditee telah membuat pernyataan tertulis dengan surat Nomor : 005/KptsDir/KJP/IX/2015, tanggal 23 September 2015, mengenai kebijaksanaan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Indikator 4.2.2 . Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempeker jakan karyawan > 10 orang.
Hasil pemeriksaan terhadap keberadaan dan kelengkapan dokumen Peraturan Perusahaan. Auditee telah mengajukan surat permohonan pengesahan PP dengan nomor : 006/SPK/KJP/VII/2015 yang selanjutnya pada MEMENUHI tanggal 13 Juli 2015 atas dasar permohonan tersebut telah diterbitkan Surat Keputusan Bupati Kuningan nomor : 560/Kep1016/PPTK, tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Kaliaren Jaya Plywood dan berlaku sampai dengan 14 Juli 2017. Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (diluar ketentuan) Hasil pemeriksaan dokumen daftar karyawan, Auditee 56. Verifier 4.2.3 mempekerjakan karyawan sebanyak 84 orang terdiri Pekerja yang masih dibawah dari 83 orang laki-laki dan 1 orang perempuan yang umur ditempatkan sebagai staff. Untuk karyawan yang MEMENUHI usianya termuda yaitu kelahiran tahun 1997 atau 19 tahun, dengan demikian tidak terdapat karyawan yang di bawah umur. 55. Verifier 4.2.2 Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak – hak pekerja.
EQI-F103.1.0/20120126
Halaman 10 dari 10
